BAB IV PEMBAHASAN Wewenang dan Tugas Komisi Yudisial. Wewenang tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 13 Undang-

BAB IV PEMBAHASAN 4.1

Identifikasi Masalah 4.1.1 Wewenang dan Tugas Komisi Yudisial

Pasal 24B UUD 1945 menyatakan Komisi Yudisial bersifat mandiri yang mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Wewenang tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 13 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, sebagai berikut : •

Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah

Agung

kepada

DPR

untuk

mendapatkan

persetujuan; •

Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;

•

Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan

•

Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

46

47

Dalam melaksanakan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan melakukan seleksi terhadap calon hakim dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, Komisi Yudisial mempunyai tugas : •

Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung,

•

Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc secara terbuka dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat,

•

Menetapkan calon Hakim Agung, dan

•

Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR.

Sedangkan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung, dengan menjalankan tugas : •

Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim,

•

Menerima

laporan

dari

masyarakat

berkaitan

dengan

pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, •

Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup,

•

Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan

48

•

Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Selain tugas-tugas yang telah disebutkan sebelumnya, Komisi Yudisial memiliki tugas lainnya yang dimanfatkan di dalam perubahan peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman.

4.1.2 Visi dan Misi Komisi Yudisial

Visi dari Komisi Yudisial adalah “Terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam rangka menjadikan hakim bersih, jujur, dan profesional” Untuk

mencapai

visi

tersebut,

ditetapkan

misi

yang

menggambarkan hal yang harus dilaksanakan. Misi dari Komisi Yudisial dapat dirumuskan sebagai berikut : •

Meningkatkan

kapasitas

kelembagaan

Komisi

Yudisial

Republik Indonesia menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten; •

Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pencari keadilan secara efektif dan efisien;

•

Menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung, dan hakim yang bersih, berilmu, dan berkeadilan;

49

•

Menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel;

•

Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) secara adil, obyektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel.

4.1.3 Kondisi saat ini dan yang diharapkan

Tabel di bawah ini akan menjelaskan bagaimana situasi dan kondisi yang ada di lingkungan Komisi Yudisial dirangkum berdasarkan roadmap Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial (Pilar 4 : Penataan Tata Laksana) yang disusun pada tahun 2012, serta wawancara dengan pemangku kepentingan.

50

Tabel 4.1 Tabel Perbandingan Kondisi

Kondisi saat ini

Kondisi yang diharapkan Leadership dan Organisasi SI/TI Aspek Tata Kelola Komite SI/TI KomiteSI/TI ditetapkan sebagai entitas fungsional yang akan merealisasikan

Belum ditetapkannya KomiteSI/TI di Lingkungan Komisi tujuan Lembagamelalu mediaSI/TI, Komite ini juga bertanggung jawab atas Yudisial.

leadership dalam rangka menjamin keselarasan rencana dan implementasi inisiatif dari SI/TI Strategis.

Ketiadaan Komite SI/TI pada level Lembaga saat ini

Keberadaan Komite SI/TI pada Komisi Yudisial diharapkan akan

menyebabkan keputusan-keputusan strategis SI/TI

memberikan kontribusi positif sebagai berikut:

diambil secara terfragmentasi oleh PALInfo dan/atau tiap

•

Sekretariat Jenderal/Setara. •

Pola pengambilan keputusan seperti ini mempunyai potensi pada aspek kurang

Keselarasan perencanaan program dan proyek SI/TI yang semakin baik.

•

Efisiensi investasi dengan semakin kecilnya kemungkinan terjadinya redundansi program dan proyek pembuatan/penerapan SI/TI yang

51

harmonisnya perencanaan SI/TI pada level

seharusnya bisa diintegrasikan. •

Lembaga. •

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada, dimana selama bisa digunakan bersama-sama maka tidak diperlukan investasi baru

Karena kurang harmonisnya perencanaan SI/TI

Kondisi saat ini

Kondisi yang diharapkan Leadership dan Organisasi SI/TI Aspek Tata Kelola Komite SI/TI

pada level Lembaga, mempunyai potensi masalah

(konsepInfrastructure Sharing), khususnya di sumberdaya Data

lebih besar lagi pada tidak terintegrasinya grand

Center/Disaster Recovery Center, Storage, Jaringan Komunikasi.

design arsitektur pengembangan SI/TI pada

•

Komisi Yudisial yang pada akhirnya akan memicu pada tidak optimalnya ketercapaian value

Konsolidasi data dan informasi yang semakin akurat karena kesepahaman seluruh stakeholder terkait.

•

Memiliki IS/IT Master Plan untuk jangka waktu dekat dan panjang,

dari investasi SI/TI yang telah dilakukan.

agar lebih memfokuskan poin yang ingin dicapai.

Tahun 2012, Komisi Yudisial mengikuti penilaian dari

Dukungan penuh dari top management dalam bentuk pengadaan

52

Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam bidang

infrastruktur, keleluasaan anggaran serta pembuatan SOP, sedikit banyak

keamanan informasi yang merujuk pada Indeks

akan mampu memperbaiki penilaian tersebut. Selain itu efek yang

KAMI/ISO 27001, berdasarakan penilaian tersebut

ditimbulkan selanjutnya akan memudahkan dalam melakukan perawatan

Lembaga ini memiliki nilai kematangan tingkat I, yang

serta monitoring alur data dan informasi yang terjadi/berhubungan dengan

artinya dibutuhkan dukungan yang sangat serius dari top

Komisi Yudisial.

management untuk memperbaiki SOP dan infrastruktur. Aspek Tata Kelola CIO •

Secara resmi baik itu secara tekstual maupun

•

posisi Kepala PALInfo saat ini.

substansi, peran dan fungsi CIO belum ada. •

Peran dan fungsi CIO di Komisi Yudisial (yang

Peran dan fungsi CIO ditetapkan dan merupakan penguatan dari

•

Keberadaan CIO yang didukung dengan penguatan kapasitas

secara struktural seharusnya diperankan oleh

organisasi khususnya di unit kerja eselon I dan II diharapkan akan

Kepala PALInfo) juga tidak sepenuhnya bisa

memberikan kontribusi positif sebagai berikut:

dijalankan karena ketiadaan Komite SI/TI pada Lembaga tersebut.Berjalannya Komite TI Komisi

•

Eksekusi berbagai program dan proyek TI semakin efisien dan memiliki kinerja tinggi.

53

Yudisial idealnya memperkuat fungsi koordinasi

•

Konsolidasi data dari masing-masing biro, seluruh subsektor

eksekusi yang dijalankan oleh CIO. Seluruh

dan atau seluruh Badan Peradilan di Indonesiaakan semakin

kinerja TI Lembaga juga akan jauh lebih mudah

akurat dan dinamis.

diukur dan dievaluasi.

•

Reliabilitas dan keamanan seluruh aset SI/TI di Komisi Yudisialakan semakin meningkat dengan semakin kuatnya fungsi konsultansi dan asistensi teknis yang dapat dijalankan oleh PALInfo.

Tabel 4.2 Aspek Tata Kelola PALInfo

Aspek Tata Kelola PALInfo

54

PALInfo terdiri dari 4 bagian, yaitu :

PALInfo nantinya harus menjadi sebuah Pusat yang memiliki kewenangan

1. Bidang Data dan Layanan Informasi,

dalam mengelola seluruh aspek yang berkaitan dengan SI/TI, langkah yang

2. Bidang Analisis,

bisa ditempuh yaitu :

3. Sub Bagian Tata usaha,

•

4. Kelompok Jabatan Fungsional. Sebagai baseline, struktur organisasi yang ada sekarang

adanya Bidang tersebut, •

ini, kurang menggambarkan kekuatan SI/TI karena sejak Perpres No 68 Tahun 2012 tentang Sekretaris Jenderal

Membagi kembali Bidang sesuai dengan tupoksi dan tujuan dari

Sebagai pemegang regulasi dalam pengeloalaan dan pengadaan infrastruktur SI/TI di Lembaga ini.

•

Mampu mengandalkan kelompok jabatan fungsional untuk

Komisi Yudisial, ada 2 bagian yang sebelumnya berdiri

melakukan research mengenai teknologi apa yang harusnya

sendiri (Bidang Data dan Jaringan, Bidang Layanan

diimplementasikan kepada Lembaga ini, karena sisi positif dari

Informasi) setelah terbitnya Perpres tersebut maka kedua

adanya kelompok jabatan fungsional yaitu mampu menekan

bidang tersebut dilebur menjadi 1 bidang. Secara tekstual

ketergantungan terhadap pihak luar, dan jika dilihat dari sisi ekonomi

dan substansial kedua bidang yang dilebur menjadi 1

dengan mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar maka akan

tersebut memiliki tupoksi yang sangat berbeda jauh satu

menekan biaya/anggaran kepada pihak luar.

55

Aspek Tata Kelola PALInfo sama lain, dimana Bidang Data dan Jaringan lebih

•

Adopsi framework proses tata kelola yang akan mentransformasi

berfokus pada hal teknis dan infrastruktur, sedangkan

PALInfo sebagai Organisasi Pengelola SI/TI berbasiskan layanan

Bidang Layanan Informasi lebih berfokus pada Humas

(Service Oriented IS/IT Organization).

dan publikasi. Pada titik ini, penulis menyebutnya sebuah “Kecelakaan Sejarah” pada struktur organisasi Lembaga ini. Selain itu hampir di seluruh Biro/Pusat belum ada pejabat yang mampu menilai tentang kelompok jabatan fungsional (walaupun secara peraturan tertulis, Lembaga ini memiliki kewenangan terhadap hal itu). Aspek Tata Kelola Unit Kerja Eselon II

56

Akan dibentuk Pengelola PALInfo setingkat Eselon III pada setiap unit kerja Eselon II,Pengelola ini akan bertanggung jawab dalam perencanaan, Belum ada

pengembangan dan operasional SI/TI di tiap sektor yang ada.

Aspek Tata Kelola Unit Kerja Eselon II Akan dibentuk Pengelola PALInfo setingkat Eselon IV pada setiap unit kerja Eselon III, Pengelola ini akan bertanggung jawab dalam perencanaan, pengembangan dan operasional SI/TI di tiap subsektor yang ada. Belum ada

57

Mekanisme Tata Kelola, Kebijakan, Standar dan Prosedur SI/TI FrameworkTata Kelola Direkomendasikan untuk mengadopsi best practices yang memungkinkan Komisi Yudisial memiliki IT Service Excellence dikarenakan Dewan TI Nasional telah menetapkanPanduan Umum Tata Kelola TI Nasional, maka Komisi Yudisial direkomendasikan untuk mengadopsi hasil kajian Dewan TI Nasional tersebut dengan adopsi pada level detail menggunakan framework Belum ada framework resmi diadopsi

berikut ini: •

ISO 20000 (IT Service Management),

•

ISO 38500 (Corporate IT Governance),

•

Kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kebijakan Pada level kebijakan, Komisi Yudisial telah menetapkan

Persekjen No 4 Tahun 2012 akan menjadi dasar sebagai pembuatan regulasi

58

Persekjen No 04 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata

yang secara khusus menyinggung mengenai tata kelola dan keamanan SI/TI

kelola, yang dapat digunakan sebagai pijakan dalam

di Komisi Yudisial, yang nantinya akan menjadi rujukan berbagai kebijakan,

mensinergikan berbagai inisiatif SI/TI di level Lembaga,

standar dan prosedur yang bersifat teknis, opeasional serta administrasi

terutama mulai tahun 2012 hingga munculnya peraturan

dalam mengelola dan mengamankan SI/TI di Lembaga ini.

pengganti nantinya. Namun peraturan ini masih bersifat umum. Standar & Prosedur Akan dikembangkan standar‐standar teknis yang menurunkan kebijakan yang ada atau yang akan ditetapkan kemudian.Secara umum direkomendasikan untuk membagi standar‐standar TI dalam dua golongan Belum ada standar dan prosedur SI/TI yang ditetapkan

besar sebagai berikut: •

Standar‐standar Tata Kelola SI/TI

•

Standar‐standar Keamanan SI/TI

Walaupunsebenarnya keamanan SI/TI merupakan bagian dari Tata Kelola

59

Standar & Prosedur SI/TI, tetapi pada praktik lapangannya keamanan SI/TI akan semakin kompleksdan semakin krusial sehingga perlu diatur secara khusus. Tingkat Kematangan Proses dan Tata Kelola SI/TI Dengan tingkat kematangan yang mayoritas masih berada pada poin I berdasarkan penilaian Indeks Kami/ISO 27001 oleh Kominfo, maka secara umum Komisi Yudisial belum memiliki pengelolaan SI/TI Seluruh proses tata kelola SI/TI yang diadopsi yang memadai. Belum ada frameworktata kelola yang disepakati, ditargetkan harus memiliki tingkat kematangan minimal 3. atau bahkan pada level yang lebih tinggi yang sudah ditetapkan Target Minimal 3 menggunakan perspektif pengelolaan risiko. sebagai mekanisme baku pengelolaan SI/TI di Komisi Yudisial. Kondisi ini menyimpan potensi risiko yang besar misalnya: •

Tingkat kematangan 3 berarti risiko‐risiko terkait proses tata kelola tersebut dapat dikelola secara memadai.

Potensi‐potensi risiko baik pada level sistem, keamanan, proyek atau bahkan bisnis tidak dapat dikelola secara memadai,

60

•

Investasi SI/TI yang tidak efisien,

•

Sumbangsih SI/TI yang tidak optimal kepada pencapaian Tingkat Kematangan Proses dan Tata Kelola SI/TI

tujuan strategis organisasi. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya dokumen resmi mengenai IS/IT Master Plan pada Komisi Yudisial yang menjadi hambatan terbesar di tiap tahun anggaran yang berjalan.

61

4.1.4 Roadmap Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial

Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial bertujuan untuk membangun profil dan perilaku aparatur Komisi Yudisial yang professional, berintegritas tinggi, dan amanah dalam mewujudkan lembaga peradilan yang

mandiri,

tidak

berpihak,

professional,

bertanggung

jawab,

menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran, serta mampu menegakkan wibawa hukum. Salah satu pilar yang termasuk ke dalam reformasi birokrasi ialah penataan tata laksana, dimana PALInfo termasuk ke dalam pilar tersebut. Berikut ini akan dijelaskan secara detail tentang penataan tata laksana berdasarkan roadmap reformasi birokrasi. PILAR 4 : PENATAAN TATA LAKSANA

a. pencapaian

Tabel 4.3 Penataan Tata Laksana 1. 300 SOP Unit Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial; 2. Rancangan dasar Arsitektur TIK; 3. Rancangan

dasar

pembentukan

Komite

Pengarah TIK; 4. Sistem Informasi Manajemen Perkantoran dan Sistem Informasi Yudisial; 5. Sistem Informasi Layanan Publik; 6. Data center untuk mengakomodir kebutuhan penyimpanan data secara digital bagi Komisi

62

Yudisial; 7. Tersedianya back-up cloud computing pada salah satu provider Internet; 8. Tersedianya redundant link untuk konektifitas Internet (WAN); 9. Tersedianya prasarana pendukung (hardware): a. Personal Computer (PC); b. Notebook; c. Printer; d. 10 Unit server; e. 6

Unit

Network Attached Storage

(NAS); f. 2 Unit router (CISCO dan Mikrotik); g. 1 Unit firewall (CISCO ASA); h. Switch(core, distribution dan access); i. Wireless devices. 10. Tersedianya prasarana pendukung (software); a. Operating system Microsoft Windows 7 Professional (client); b. Operating system Microsoft Windows Server 2008 Standard R2 (server); c. Anti virus (Kaspersky). 11. Tersedianya system layanan permintaan data dan informasi melalui e-mail, telepon, dan

63

faksimili. b. Rencana

1. Penyesuaian Standard Operating Procedures (SOP) a. Inventarisasi uraian jabatan; b. Inventarisasi analisis beban kerja; c. Evaluasi jabatan; d. Penyesuaian SOP; e. Evaluasi SOP; f. Merancang

sketsa

pemetaan

ragam

kegiatan Biro/Pusat; g. Melakukan inventarisasi dan deskripsi kegiatan Biro/Pusat; h. Melakukan sosialisasi pelaksanaan SOP; i. Melaksanakan SOP; j. Evaluasi pelaksanaan SOP struktur baru. 2. Penerapan Sistem Informasi (SI) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) a. Menetapkan pedoman tata kelola TIK bagi Komite Pengarah TIK; b. Menetapkan kebijakan tentang dokumen elektronik; c. Membangun arsitektur SI yang selaras dengan tata laksana Komisi Yudisial; d. Membangun arsitektur TIK yang selaras

64

dengan tata laksana Komisi Yudisial; e. Membangun Manajemen

Sistem

Informasi

berskala

besardan

terintegrasi; f. Melakukan pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak; g. Melakukan aplikasi

standar

pengembangan

(manajemen,

yudisial,

dan

informasi publik); h. Mengembangkan kapasitas infrastruktur TIK dan Pusat Data (data center); i. Menyusun standar layanan TIK; j. Merencanakan

membangun

Pusat

Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Centre – DRC); k. Merencanakan

dan

mengembangkan

sistem layanan on-line; l. Menerapkan pedoman tata kelola TIK bagi Komite Pengarah TIK; m. Memberikan pemahaman arsitektur TIK yang

selaras

dengan

tata

laksana

yudisial kepada semua unit kerja terkait; n. Membangun sistem basis data track record hakim dan repositori metadata;

65

o. Menerapkan

standarisasi

keamanan

TIK; p. Menerapkan

penggunaan

sistem

informasi manajemen yang terintegrasi; q. Melakukan

pengadaan

perangkat

infrastruktur dan mengoperasikan pusat data; r. Menerapkan standar layanan TIK; s. Menerapkan sistem layanan on-line; t. Pembuatan tata kelola TIK dengan membentuk

Komite Pengarah

TIK,

Model Pelaksanaan Tata Kelola TIK, dan standardisasi TIK; u. Peningkatan infrastruktur TIK berupa perangkat

dukungan

data

center,

jaringan komunikasi, dan perangkat komputasi. 3. Penerapan e-government a. Melaksanakan

koordinasi

dengan

Kominfo, MA, MK, KPK, BPK, dan Kementerian

Keuangan

untuk

membangun sinergisitas akses informasi terkait penguatan basis data dan track record hakim;

66

b. Melakukan pemetaan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sistem informasi

lintas

Biro/Pusat

di

lingkungan Komisi Yudisial; c. Memberikan pelatihan e-gov kepada pengguna; d. Membuat

dan

menyempurnakan

pedoman pelaksanaan e-gov; e. Melakukan

evaluasi

system

e-

government dan menyesuaikan dengan stakeholder sesuai keputusan Kominfo. 4. Pengembangan advanced security 5. Pembangunan Disaster Recovery Center (DRC) 6. Perencanaan proses bisnis berkesinambungan (Business Continuity Plan – BCP) c. Kriteria Keberhasilan

1. Tersedianya dokumen SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ringkas, jelas, efektif, efisien, dan terukur serta disahkan oleh Sekretaris Jenderal; 2. Terlaksananya tata kelola SI dan TIK yang baik dan terciptanya integrasi dan keselarasan dengan tata laksana Yudisial; 3. Terlaksananya penerapan e-government; 4. Tersedianya advanced security (lebih dari dua

67

lapisan); 5. Tersedianya DRC dengan memenuhi standar yang ada; 6. Terlaksananya BCP sesuai SOP dari Komisi Yudisial. d. Agenda Prioritas 1. Penyesuaian Standard Operating Procedures (SOP); 2. Penerapan e-government; 3. Pengintegrasian SI dan TIK.

68

e. Waktu pelaksanaan dan Tahapan Kerja N o

Tahapan Kegiatan

1 Penyusunan Standard Operating Procedures a Penyesua . ian Standard Operatin g Procedur es (SOP) b Sosialisa . si dan Pelaksan aan SOP

2012

2013

2014

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

69

N Tahapan o Kegiatan 2 Pengemban gan egovernment a Pembang . unan egovernm ent b Meranca . ng sketsa pemetaan kegiatan lintas Biro internal Komisi Yudisial c Memberi . kan pelatihan egovernm ent kepada pengguna

2012

2013

2014

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

70

N Tahapan o Kegiatan d Melakuk . an pembuata n dan penyemp urnaan pedoman pelaksan aan egovernm ent e . Melakuk an sosialisas i egovernm ent, menyesu aikan dengan stakehold er

2012

2013 2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

71

N Tahapan o Kegiatan 3 Penerapan Sistem Informasi (SI) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) a Menetap . kan pedoman dan tata kelola TIK bagi Komite Pengarah TIK

2012

2013

2014

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

72

b Memban . gun arsitektur Sistem Informasi yang selaras dengan tata laksana Komisi Yudisial N Tahapan o Kegiatan c Memban . gun Sistem Informasi Manajem en berskala enterpris e dan terintegra si

2012

2013

2014

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

73

d Merenca . nakan dan mengem bangkan sistem layanan on-line e Memban . gun sistem basis data track record hakim N Tahapan o Kegiatan

2013 2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

f Menerap . kan standaris asi keamana n TIK f. Penanggung Jawab

2012

Penanggung Jawab : Sekretaris Jenderal

74

Pelaksana : 1. Kepala Pusat Data dan Layanan Informasi 2. Kepala Bidang Jaringan dan Data 3. Kepala Bidang Layanan Informasi 4. Kepala Bagian Pengendalian Internal g. Rencana Anggaran

Rp. 1.934.000.000,00

75

Selain

dari

permasalahan

yang

dikemukakan

pada

roadmapreformasi birokrasi Komisi Yudisial dan melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan serta beberapa pengguna di lingkungan PALInfomaka muncul permasalahan yakni tidak adanya evaluasi terhadap investasi SI/TI yang telah di laksanakan selama ini, sehingga kegiatankegiatan tiap tahunnya kurang begitu terarah dan terkesan monoton. Evaluasi perlu dilakukan guna mengetahui berapa rupiah yang telah di keluarkan dan berapa keuntungan dibalik implementasi SI/TI tersebut sehingga kaitannya akan mempercepat kinerja dan memudahkan pimpinan dalam pengambilan keputusan.

76

4.1.5 Keadaan Proses LayananSIPLM Saat Ini

Pada gambar dibawah ini, akan dijelaskan mengenai tahapantahapan laporan penanganan masyarakat yang saat ini sedang berjalan.

Gambar 4.1 Alur Tahapan-Tahapan Laporan Masyrakat

77

4.2

Analisa Asset SI dan TI

Berdasarkan daftar identifikasi masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, ditemukan beberapa kegiatan dan atau alokasi waktu yang kurang maksimal dalam bentuk nyata. Pada analisa asset ini, penulis akan mencari tahu aset apa saja yang telah dimiliki oleh Komisi Yudisial baik itu asset berwujudataupun aset tidak berwujud yang termasuk dalam bagian SI dan TI yang berhubungan dengan Sistem Informasi Yudisial secara keseluruhan. Aset tersebut bisa digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu :

4.2.1 Aset Berwujud (tangible)

Dalam pengembangan sistem informasi maupun teknologi informasi terdapat aset yang sifatnya berwujud (tangible) atau dapat

dirasakan

keberadaannya

dalam

bentuk

perangkat

keras.Berikut ini adalah daftar perangkatyang menjadi aset berwujud terkait dengan infrastruktur penunjang sistem informasi yang dikelola oleh PALInfo. 1. Perangkat Keras (hardware) Pusat Data (Data Center) Untuk mendukung sistem informasi yudisial yang

ada

pada

Komisi

Yudisial,

PALInfo

memilikipusat data (data center) yang berguna sebagai

78

tempat

integrasi

seluruh

server

yang

melayani

kebutuhan sistem informasi pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan kepentingan pelayanan publik. Selain pusat data (data center)yang termasuk kategori aset berwujud, terdapat aset berwujud lain yang di kelola oleh PALInfo diluar ruang pusat data (data center) seperti back-upsite di daerah cimanggis dan perangkat pendukung lain yang berfungsi sebagai sarana penunjang infrastruktur TI dan ketersediaan sistem informasi. Daftar perangkat keras yang dikelola oleh PALInfo, ialah : Tabel 4.4 Tabel aset perangkat keras (per Januari 2013) Perangkat Keras (Hardware) Server Router Firewall Switch Bandwidth Shapper LCD IP Phone Storage UPS rackmount APC Rack

Jumlah (Qty) 10 2 1 >15 1 2 3 5 6 5

2. Perangkat Lunak (software) Agar perangkat keras bisa digunakan dengan baik, maka dibutuhkan perangkat lunak sebagai perangkat yang memproses instruksi yang dimasukkan

79

menjadi sebuah keluaran berupa informasi yang dapat dimanfaatkan.Perangkat lunak melekat pada setiap PC yang di pasang dalam bentuk sistem operasi (operating system)dan pada setiap perangkat pendukung lainnya seperti lisensi, perhitungan per processor dan lisensi per pengguna. Tabel 4.5 Tabel aset perangkat lunak (per Januari 2013) Perangkat Lunak (Software) Qty Operating System Windows 1 (server) Operating System Windows 1 (client) Anti virus 1

Unit Lot Lot Lot

3. Sumber Daya Manusia Penggunaan

sumber

daya

manusia

dalam

pemanfaatan dan pengembanganSI/TI menjadi salah satu investasi, karna di dalamnya terdapat pelatihan untuk membuat, mengoprasikan dan menjalankan berbagai macam sistem informasidan atau perangkat teknologi informasi sehingga termasuk dalam keluaran. Perhitungan sumber daya manusia disesuaikan dengan standarisasi yang di keluarkan oleh inkindo (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia) dan pedoman gaji yang dikeluarkan oleh Kelly Services Indonesia.

80

Tabel 4.6 Tabel aset terkait jasa Service dan Jasa Pengembangan basis data Installation Bandwidth Koneksi Internet Pengaturan bandwidth Project Manager Software Engineer Syatem Analyst Database Administrator Network Administrator

Jumlah (Qty) 1 1 1 2 1 2 3 3 1 2

4.2.2 Aset Tidak Berwujud (intangible)

Definisi yang dikeluarkan oleh peraturan pemerintah Republik Indonesia tahun 2010 No. 71 menyatakan bahwa aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat didentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Asset ini dikelompokkan dalam asset non lancar.

4.3

Penerapan Sistem Informasi

Dalam menganalisa dampak penerapan sistem informasi terhadap penanganan laporan masyarakat pada Komisi Yudisial,penulis akan melakukan dua bentuk analisis terlebih dahulu yakni SWOT untuk melihat

81

faktor internal dan eksternal dari Komisi Yudisial dan analisa keuangan guna mengetahui apa saja yang telah dilakukan untuk membuat dan atau mendukung sistem informasi yang ada, dengan tujuan mencari nilai manfaatatas apa yang telah dilakukan serta apakah sesuai dengan roadmap yang sebelumnya telah dijelaskan, serta sesuaikah dengan visi dan misi Komisi Yudisial.

4.3.1 Analisa SWOT

SWOT merupakan sebuah analisis situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif untuk menjelaskan situasi perusahaan dan dikelompokan berdasarkan kontribusinya kepada perusahaan. Dibawah ini akan diuraikan hasil dari analisa SWOT yang telah dilakukan di Komisi Yudisial.

Kekuatan

Kelemahan

•Memiliki dasar hukum •Pembuatan regulasi dan standarisasi •Bertanggung jawab langsung •Memiliki TUPOKSI

•Tidak memiliki SOP •Tidak memiliki cetak biru SI/TI yang resmi •Kurangnya evaluasi/pengukuran manfaat •Kesulitan melakukan integrasi

Peluang

Ancaman

•Realtime system •Menjadi pusat informasi •Potensi untuk menjadi integrator data •Percepatan tata kelola dengan sistem terautomasi •Menjadi pusat berbagi ilmu

•Birokrasi yang panjang •Penyediaan data dan peraturan perundangan yang  lambat

Gambar 4.2 Analisa SWOT KY

82

4.3.1.1 Kekuatan (Strengths)

Kekuatan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial yang dihasilkan setelah melalui analisa SWOT, yaitu : 1.

Memiliki dasar hukum

Persekjen No 04 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kelola, pada pasal 69 – 71 yang mengatur tentang fungsi dan tatanan struktur organisasi, serta pasal 72 – 74 yang secara gamblang menjelaskan tentang tugas yang dapat dilakukan. 2.

Pembuatan regulasi dan standarisasi

PALInfo dapat mengeluarkan regulasi dan atau standarisasimenyangkut

perencanaan

hingga

pengembangan aset yang berhubungan dengan basis data dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi. 3.

Bertanggung jawab langsung

PALInfo bertanggung jawab langsung kepada anggota Komisi Yudisial melaluiSekretaris Jenderal yang berada langsung

dibawah

anggota

atas

keberlangsungan

penyediaan data dan TIK. 4.

Memiliki TUPOKSI (Tugas, Pokok dan Fungsi)

PALInfo memiliki tupoksi yang jelas sehingga memiliki anggaran yang pasti untuk melakukan kegiatan yang

83

menyangkut sistem informasi dan teknologi informasi dan komunikasi.

4.3.1.2 Kelemahan (Weakness)

Kelemahan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial yang dihasilkan setelah melalui analisa SWOT, yaitu : 1.

Tidak memiliki SOP

PALInfo berdasarkan pengamatan serta wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada staf dan pejabat terkait,menyimpulkan kurangnya SOP dalam proses kerja

sehari-hari

sehingga

menimbulkan

efek

“sporadis”dalam menyelesaikan pekerjaan. 2.

Tidak memiliki cetak biru SI/TI yang resmi

Akibat yang ditimbulkan dari tidak adanya dokumen ini menjadikan kegiatan yang dirancang tiap tahunnya mayoritas hanya mengulang kembali kegiatan tahun sebelumnya. 3.

Kurangnya evaluasi/pengukuran manfaat

Hampir semua kegiatan yang telah dilakukan oleh PALInfo tiap tahunnya minim evaluasi, hal ini menyebabkan bagian ini tidak menyadari apa yang telah dicapai pada tahun anggaran yang lalu dan apa yang

84

akan dicapai pada tahun anggaran selanjutnya. Penulis menyebut bagian ini sebagai “blind spot effect”. 4.

Kesulitan melakukan integrasi

PALInfo

mengalami

kesulitan

dalam

pengintegrasiansistem informasi pada Biro lainnya, masalah yang timbul berkutat pada ego sektoral dari masing-masing biro yang ada.

4.3.1.3 Peluang (Opportunities)

Peluang yang dimiliki oleh Komisi Yudisial yang dihasilkan setelah melalui analisa SWOT, yaitu : 1.

Realtime System

Penyediaan informasi secara real time dan akurat kepada pihak yang membutuhkan sehingga informasi akan ditampilkan dari satu sumber dan tidak terjadi perbedaan di masing-masing pemberitaan. 2.

Menjadi pusat informasi

Informasi yang diperoleh akan terpusat dan dapat di peroleh dari satu sumber sehingga hasilnya akan lebih terpercaya. 3.

Potensi untuk menjadi integrator data

Dengan

pembangunan

middleware

yang

dapat

menghubungkan masing-masing basis data yang tidak

85

satu sistem.Sehingga seluruh data dapat terintegrasi secara baik. 4.

Percepatan tata kelola dengan sistem yang terautomasi

Untuk memproses kegitan internal dapat dilakukan dengan arah e-government yang menjadikan semua kegiatan

berbasiskan

sistem

elektronik

sehingga

semuanya dapat dengan cepat dilakukan tidak perlu melewati beberapa meja. 5.

Menjadi pusat berbagi ilmu (knowledge

sharing) Dengan bertambahnya data dan informasi yang dikelola oleh PALInfo juga dapat menjadi pusat berbagi (sharing) antar Biro/Pusat atau bahkan bagi lembaga lain dan masyarakat karena memiliki kekayaan data dan informasi.

4.3.1.4 Ancaman (Threats)

Ancaman yang dimiliki oleh Komisi Yudisial yang dihasilkan setelah melalui analisa SWOT, yaitu : 1.

Birokrasi yang panjang

Adanya

Birokrasi

yang

harus

dilewati

untuk

memperoleh data sedangkan di sisi lain data yang

86

dibutuhkan

harus

segera

diolah

untuk

menjadi

informasi. 2.

Penyediaan data dan peraturan perundangan yang lambat

Karena harus melewati perumusan dan penelitian.Ilmu yang diperoleh kurang cepat diterima sehingga setelah berkembangnya teknologi tersebut barulah dibuat perundangannya. Berdasarkan hasil pemetaan SWOT diatas, rekomendasi langkah yang harus dilakukan oleh Komisi Yudisial untuk mengurangi kelemahan, meminimalisir ancaman dan meraih peluang yang ada ialah : -

Memiliki SOP Hal dasar dalam sebuah proses operasional dalam sebuah perusahaan swasta maupun lembaga pemerintah ialah adanya SOP. Atas dasar tersebut Komisi Yudisial harus

menyempurnakan

SOP

diseluruh

bagian

operasionalnya, dengan adanya dasar hukum yang jelas dan

pembagian

TUPOKSI

pada

masing-masing

biro/pusat, hal ini seharusnya akan berjalan dengan mudah dibawah pengawasan masing-masing kepala biro/pusat. -

Memiliki cetak biru SI/TI yang resmi Cetak biru SI/TI merupakan panduan dasar dan penentuang poin yang ingin diraih dalam sebuah

87

pembangunan dan pengembangan SI/TI di sebuah perusahaan maupun lembaga pemerintah. -

Evaluasi yang berkala Dengan adanya evaluasi yang berkala maka akan menjamin seluruh kegiatan yang dijalankan sesuai dengan arahan dan tujuan yang ingin dicapai.

-

Integrasi data Integrasi data merupakan hal yang penting dalam sebuah organisasi, hal ini akan menghasilkan informasi yang memiliki tingkat validitas yang tinggi untuk ditampilkan kepada publik.

-

Birokrasi yang modern Lembaga pemerintah sangat kental dengan birokrasi yang berlapis dan sangat tidak efektif pada era teknologi informasi ini. Dengan menerapkan teknologi informasi dalam proses operasional dan pengambilan keputusan pada Komisi Yudisial, diharapkan akan merubah budaya birokrasi yang tidak efektif menjadi budaya birokrasi yang cepat dan efektif.

-

Peraturan dan perundangan Tidak bisa disangsikan lagi bahwa peraturan dan perundangan yang dihasilkan pada Negara ini tidak terlepas dari kepentingan golongan tertentu, namun ada sebuah pendapat yang menyatakan bahwa siapapun

88

yang melawan maupun menyangsikan era teknologi informasi

akan

mendapat

respon

negatif

dari

publik.Dengan didasarkan pada pendapat tersebut, seharusnya pembuatan peraturan dan perundangan dapat jauh lebih cepat dari sebelumnya. -

Pusat data dan informasi, serta kajian hukum Dengan adanya dasar hukum yang jelas dan TUPOKSI yang tertuang dalam peraturan organisai, peluang untuk menjadi sebuah lembaga yang mampu menyediakan data dan informasi serta kajian hukum tentang hakim di Indonesia tampaknya terbuka sangat lebar dan mampu untuk dicapai dengan didukung oleh SI/TI yang terintegrasi satu sama lain.

4.3.2 Analisa Keuangan

Penilaian investasi pada pemerintah dilakukan dengan tiga metode berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu : 1. Metode biaya Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan.Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

89

2. Metode ekuitas Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintahsetelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukanuntuk

mengubah

porsi

kepemilikan

investasi

pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. 3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Penggunaan metode pada paragraf 36 didasarkan pada kriteria sebagai berikut: •

Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;

•

Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

•

Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;

90

•

Kepemilikan

bersifat

nonpermanen

menggunakan

metode nilai bersih yang direalisasikan. Akan tetapi penggunaan metode ekuitas tidak dapat di terapkan dalam penelitian ini, karena penelitian ini di batasi terhadap dampak yang timbul atas penerapan sistem informasi yang ada di Komisi Yudisial bukan mencakup seluruh aset. Maka jenis kegiatan yang menggunakan APBN yang berkaitan dengan sistem informasi di Komisi Yudisialakan dipaparkan sebagai berikut : Tabel 4.7 Belanja 2011

Belanja Modal N Kegiatan o 1 Aplikasi Pengembang an dan Pemutakhiran Track Record Hakim KYRI 2 Pembanguna n Sistem Aplikasi Manajemen Investigasi Hakim 3 Pembanguna n Sistem Aplikasi Pemantauan Persidangan KYRI 4 Pembanguna n Sistem Informasi Proses Seleksi CHA 5 Pembanguna n Aplikasi Riset dan Putusan

Anggaran 2011

Realisasi 2011

%

Sisa

Rp. 184.320.000

Rp. 183.550.000

99,58

Rp. 770.000

Rp. 181.864.000

Rp. 181.000.000

99,52

Rp. 864.000

Rp. 173.626.000

Rp. 170.000.000

97,91 Rp. 3.626.000

Rp. 170.494.000

Rp. 165.000.000

96,78 Rp. 5.494.000

Rp. 179.686.000

Rp. 179.000.000

99,62

Rp. 686.000

91

Hakim 6 7

8 9

Pemutakhiran Website KYRI Pembanguna n Sistem Aplikasi Manajemen MoU Pembanguna n Sistem Aplikasi EIS Rencana Monitoring Evaluai Bidang IT Total

Belanja Jasa N Kegiatan o 1 Biaya Sewa Jaringan 1 (utama) 2 Biaya Sewa Jaringan 2 (backup) 3 Biaya Perawatan Jaringan Total

Jumlah Total

Rp. 118.382.000

Rp. 118.350.000

99,97

Rp. 32.000

Rp. 159.840.000

Rp. 158.955.000

99,45

Rp. 885.000

Rp. 144.480.000

Rp. 140.000.000

96,90 Rp. 4.480.000

Rp. 84.640.000

Rp. 84.500.000

99,83

Rp. 140.000

Rp. 1.397.332.000

Rp. 1.380.355.000

98,84

Rp. 16.977.000

Anggaran 2011

Realisasi 2011

%

Rp. 162.000.000

Rp. 162.000.000

100,0 0

Rp. 0

Rp. 162.000.000

Rp. 162.000.000

100,0 0

Rp. 0

Rp. 156.000.000

Rp. 150.000.000

96,15 Rp. 6.000.000

Rp. 480.000.000 Rp. 474.000.000

Rp. 1.877.332.000

Rp. 1.854.355.000

Sisa

98,72

Rp. 6.000.000

98,78

Rp. 22.977.000

92

Be elanja M Modal Axis Title

Rp200 0,000  Rp150 0,000  Rp100 0,000  Rp50 0,000  Anggaran 2011

Rp‐

Realisasi 20 011

Kegiatan

G Gambar 4.3 G Grafik Belanjaa Modal 2011

Axis Title

B Belanja JJasa Rp. 1 162,000 Rp. 1 160,000 Rp. 1 158,000 Rp. 1 156,000 Rp. 1 154,000 Rp. 1 152,000 Rp. 1 150,000 Rp. 1 148,000 Rp. 1 146,000 Rp. 1 144,000

Anggaran 2011 Realisasi 20 011

Biaya Sewa  Jaringan 1  (utama)

Biaya Sewa  Jaringan 2  (backup)

Biaya  Perawataan  Jaringan n

Kegiatan

Gambar 4.4 G Grafik Belanja Jasa 2011 Tabel 4.8 Belanja 2012 2

Belanja Mo odal N Kegiatan o

An nggaran 20112

Realissasi 2012

%

Sisa

93

1

2

3

4

5 6

Pembanguna Rp. 116.958.000 Rp. 115.966.000 n Sistem Aplikasi PPID Rp. 2.725.000 Rp. 2.632.000 Pembanguna n Aplikasi Jaringan, Dokumentasi dan Informasi Hukum Pengembang Rp. 212.171.000 Rp. 210.174.778 an dan Pemutakhiran Track Record Hakim Penyusunan Rp. 61.365.000 Rp. 54.565.200 Rencana, Monitoring, Evaluasi dan Laporan Bidang IT Rp. 71.689.000 Rp. 65.745.000 Pemutakhiran Website KYRI Rp. 89.220.000 Rp. 88.340.000 Pengolahan dan Kompilasi Data Rekam Jejak Hakim Total Rp. 554.128.000 Rp. 537.422.978

Belanja Jasa N Kegiatan o 1 Biaya Sewa Jaringan 1 (utama) 2 Biaya Sewa Jaringan 2 (backup) 3 Biaya Perawatan Jaringan 4 Biaya Pengamanan

99,15

Rp. 992.000

96,59

Rp. 93.000

99,06 Rp. 1.996.222

88,92 Rp. 6.799.800

91,71 Rp. 5.944.000 99,01

Rp. 880.000

95,74

Rp. 16.705.022

Anggaran 2012

Realisasi 2012

%

Sisa

Rp. 198.000.000

Rp. 198.000.000

100,0 0

Rp. 0

Rp. 198.000.000

Rp. 198.000.000

100,0 0

Rp. 0

Rp. 15.400.000

Rp. 15.400.000

100,0 0

Rp. 0

Rp. 78.000.000

Rp. 74.500.000

95,51 Rp. 3.500.000

94

Data daan Jaringaan Biaya VPS V Totall

Jumlah Total T

Rp. 30.000.0000 R Rp. 233.000.000 Rp p. 519.400.0000 Rp. 5088.900.000

R Rp. 1.073.528.0000

Rp. 1.0466.322.978

76,67 Rp.. 7.000.000 94,44 Rp. 1 10.500.000 95,09

Rp. 227.205.022

Be elanja M Modal Axis Title

5

Rp.. 250,000 Rp.. 200,000 Rp.. 150,000 Rp.. 100,000 Rp p. 50,000 Rp. 0 Anggaran 2012 Realisasi 20 012

Kegiatan

G Gambar 4.5 G Grafik Belanjaa Modal 2012

95

B Belanja JJasa

Axis Title

Rp. 200,000 Rp. 150,000 Rp. 100,000 Rp p. 50,000 Anggaran 2012

Rp. 0

Realisasi 20 012

Kegiatan

G Gambar 4.6 G Grafik Belanjaa Modal 2012

96

Tabel 4.9 Belanja 2013 (per februari 2013)

Belanja Modal N Kegiatan o 1 Pemutakhiran Aplikasi Manajemen Investigasi Hakim 2 Pemutakhiran Aplikasi Riset Putusan Hakim 3 Pengembanga n dan Pemutakhiran Aplikasi Track Record Hakim 4 Pemutakhiran Sistem Aplikasi Proses Seleksi Calon Hakim Agung 5 Penyusunan Rencana, Monitoring, Evaluasi dan Laporan Bidang IT 6 Pengembanga n Sistem Informasi Laporan Masyarakat 7 Pemutakhiran Data Rekam Jejak Hakim 8 Pengelolaan Website KY Total

Belanja Jasa N Kegiatan

%

Sisa

Rp. 126.800.000

Realisasi 2013 Rp. 0

0,00

Rp. 126.800.000

Rp. 129.210.000

Rp. 0

0,00

Rp. 129.210.000

Rp. 129.540.000

Rp. 0

0,00

Rp. 129.540.000

Rp. 129.960.000

Rp. 0

0,00

Rp. 129.960.000

Rp. 68.600.000

Rp. 0

0,00

Rp. 68.600.000

Rp. 128.540.000

Rp. 0

0,00

Rp. 128.540.000

Rp. 209.000.000

Rp. 0

0,00

Rp. 209.000.000

Rp. 121.670.000

Rp. 0

0,00

Rp. 121.670.000

Rp. 1.043.320.000

Rp. 0

0,00

Rp. 1.043.320.000

Anggaran 2013

Anggaran 2013

Realisasi

%

Sisa

97

o 1 2 3 4

5

20 013 Biaya Sewa S Jaringaan 1 (utama)) Biaya Sewa S Jaringaan 2 (backupp) Biaya Perawaatan Jaringaan Biaya manan Pengam Data daan Jaringaan Biaya VPS V Totall

Jumlah Total T

Rpp. 234.000.0000

Rp. 16.5500.000

77,05

Rp. 217.500.000

Rpp. 198.000.0000

Rp. 16.5500.000

88,33

Rp. 1881.500.000

Rpp. 129.540.0000

Rp. 13.0000.000

10,0 4

Rp. 116.540.000

Rpp. 129.960.0000

Rp. 0

00,00

Rp. 1229.960.000

R 68.600.0000 Rp.

Rp. 7.7750.000

Rp. 60.850.000 6

Rp p. 760.100.0000

Rp. 53.7750.000

11,3 0 77,34

R Rp. 1.803.420.0000

Rp. 53.7750.000

33,67

Rp. 7006.350.000

Rp. 1.7449.670.000

P Februarii 2013 Per

Be elanja M Modal Axis Title

Rp. 300,000 Rp. 200,000 Rp. 100,000 Rp. 0

Anggaran 2013 Realisasi 20 013

Kegiatan

Gambar 4.7 7 Grafik Belaanja Modal 20013 (per februuari 2013)

98

Axis Title

B Belanja JJasa Rp. 250,000 Rp. 200,000 Rp. 150,000 Rp. 100,000 Rp p. 50,000 Rp. 0

Anggaran 2013 Realisasi 20 013

Kegiatan

Gambar 4.8 4 Grafik Bellanja Jasa 201 13(per februaari 2013)

99

Merujuk pada data yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat 3 (tiga) tahun anggaran berbeda dengan jumlah total yang berbeda pula di tiap tahunnya. Pada tahun anggaran 2011 dan 2012 terjadi efisiensi sebesarRp. 638.632.022 ( Rp. 1.854.355.000 – Rp. 1.215.722.978 = Rp. 638.632.022 )dalam hal penggunaan anggaran. Hal ini dilakukan karena pembangunan aplikasi dan perbaikan infrastruktur TItelah di lakukan pada tahun 2011, kemudian pada tahun sesudahnya (maksimal 3 tahun) hanya melakukan pengembangan serta monitoring dari sistem dan infrastruktur yang dibangun. Pada Tahun 2013, jika dilihat berdasarkan anggaran yang diterima pada tahun tersebut berjumlah Rp. 1.803.420.000, anggaran pada tahun 2013 terjadi kenaikan Rp. 560.492.000dibandingkan anggaran pada tahun 2012, besaran ini sebanding dengan jumlah kegiatan yang bertambah sebanyak 2 (dua) kegiatan pada belanja modal, dan juga disesuaikan dengan arah dan tujuan masing-masing kegiatan yang ada.

4.4

Penyelarasan Strategi

Strategi yang dibangun dan atau dikembangkan oleh PALInfo sudah seharusnya berjalan selaras dengan visi dan misi Komisi Yudisial secara Lembaga. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah proses layanan yang di lakukan oleh Komisi Yudisial selaras dengan pembangunan dan pengembangan sistem informasi serta infrastruktur TI yang telah dilakukan dan atau akan dilakukan oleh PALInfo. Atas dasar hal tersebut

100

maka diperlukan analisa tugas pokok, fungsi, visi, misi dan perencanaan strategis dari Komisi Yudisial untuk pembuatan strategic intention agar tidak menyimpang dari bisnis prosesnya. Pelaksanaan investasi TI pada lembaga non-profit dapat diukur kedalam performance dari pelayanan yang diberikan.Sesuai dengan prinsip bottom line no.1 yang di keluarkan oleh benson 2004 p. 39. Bahwa dengan investasi TI organisasi atau lembaga tersebut akan lebih mudah untuk memperbaharui bisnis proses, mengurangi waktu yang terbuang dan mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi dan meningkatkan kualitas dari pelayanan dan kepuasan pemangku kepentingan di Komisi Yudisial.

4.4.1 Strategic Intention

Berdasarkan hasil analisa visi dan misi Komisi Yudisial tahun 2010-2015 dan diselaraskan dengan tupoksi yang dimiliki PALInfo sebagai unit yang memiliki tugas dalam hal pengelolaan data dan layanan informasi bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat pencari keadilan. Asumsi pembobotan nilai di peroleh dari pandanggan objektif PALInfo Komisi Yudisial yang didasarkan pada unit terkecil pada PALInfo yaitu Bidang Data dan Layanan Informasi dengan kebutuhan mendasar sesuai roadmap 2012. Pada pembahasan akan dibatasi dari sisi teknologi informasi dan sistem informasi yang terkait dengan tupoksi unit Bidang Data dan Layanan Informasi yang direpresentasikan oleh PALInfo.

101

Tabel 4.10 Strategic Intention (sumber : visi dan misi, renstra,dan roadmap KY)

Tujuan arahan No

Arahan strategis

strategis

(strategic intention)

(strategic intention goals)

Metrik arahan strategis (strategic intention metrics)

Bobot (weight)

Berkurangnya waktu yang

1

Standar pelayanan

dibutuhkan dalam proses

Penyempurnaan standar

masyarakat yang

pelayanan masyarakat,

pelayanan masyarakat

sistematis, efektif

dari yang sebelumnya 90

serta efisien

hari kerja menjadi 60 hari

45

kerja

2

Pemanfaatan

Percepatan penanganan

sistem informasi

laporan masyarakat, serta

Penguatan pelayanan

yang cepat dan

layanan informasi publik,

publik

akurat terkait

dari yang sebelumnya 14

penyediaan

hari kerja menjadi paling

informasi

lambat 7 hari kerja.

30

Kantor penghubung sebagai perpanjangan tangan KY yang berada di Jakarta, dari yang Kemudahan akses 3

Peningkatan pelayanan

oleh masyarakat

di daerah

guna mengajukan pelaporan

sebelumnya membutuhkan waktu 3 jam perjalanan menjadi 30 menit perjalanan (contoh : kantor penghubung di Surabaya, Makassar, Medan, Mataram, Samarinda dan Semarang)

25

102

Penjelasan : 1.

Penyempurnaan standar pelayanan masyarakat Standar pelayanan merupakan hal yang wajib dimiliki oleh lembaga yang bersifat pelayanan publik, karena tingkat efektif dan efisien dapat dilihat pada standar pelayanan yang ada.Hal tersebut sesuai dengan roadmap reformasi birokrasi Komisi Yudisial pada pilar 8 (peningkatan kualitas dan pelayanan publik).Merujuk pada penjelasan tersebut, poin nomor 1 diberikan bobot 45.

2.

Penguatan pelayanan publik Penguatan pelayanan publik ini berlaku dikalangan Komisi Yudisial sesuai dengan roadmap Komisi Yudisial yakni penerapan e-government dengan pembangunan dan pengembangan aplikasi serta TIK yang selaras dengan tata laksana dan juga peningkatan kualitas pelayanan publik Komisi Yudisial. Merujuk pada penjelasan tersebut, poin nomor 2 diberikan bobot 30.

3.

Peningkatan pelayanan di daerah Poin nomor 3 ini mendapat bobot 25, karena guna mendukung adanya standar pelayanan masyarakat dan penguatan pelayanan publik,maka Komisi Yudisial bermaksud mendirikan kantor penghubung yang fungsinya memudahkan masyrakat guna mengajukan pelaporan atas kejadian yang terjadi di daerahnya.

103

4.4.2 Demand and supply planning

Berdasarkan strategi intention yang dibuat maka langkah selanjutnya ialah membuatdemand and supply planning dari Bidang Data dan Layanan Informasi yang diwakilkan oleh PALInfo. Hal ini diperlukan guna mengetahui apa yang menjadi kebutuhan untuk mencapai strategic intention. Berikut adalah uraian dari demand and supply planning. 1. Demand and supply untuk arahan Penyempurnaan standar pelayanan masyarakat Tabel 4.11 Demand and supply penyempurnaan standar pelayanan masyarakat

Demand Konteks Bisnis Strategis

Rencana Strategis

Supply Rencana Strategis

Arahan Strategi

Penyempurnaan standar pelayanan masyarakat

Mengidentifikasi kelemahan dari standar pelayanan sebelumnya

Terciptanya standar pelayanan yang telah diperbaiki dari versi sebelumnya

Tujuan Strategi

Standar pelayanan masyrakat yang sistematis, efektif serta efisien

Merumuskan bersama pihak terkait mengenai standar pelayanan yang sistematis, efektif dan efisien

Melakukan sosialisasi internal mengenai adanya standar pelayanan yang baru

Membuat tim yang berfungsi menangani adanya penyempurnaan standar pelayanan masyrakat

Terciptanya standar pelayanan masyarakat yang mampu mengakomodir kebutuhan yang ada, serta didukung dengan kebijakan yang akan disampaikan melalui

Inisiatif Strategi

Melakukan studi literatur mengenai standar pelayanan yang sejenis

104

sebuah sosialisasi 2. Demand and supply untuk arahan Penguatan pelayanan publik Tabel 4.12 Demand and supply penguatan pelayanan publik

Demand Konteks Bisnis Strategis Rencana Strategis

Supply

Rencana Strategis Terciptanya Pengembangan dari pelayanan publik pelayanan publik yang handal dan yang sudah ada mampu maupun yang akan mengakomodir dibangun permintaan yang ada

Arahan Strategi

Penguatan pelayanan publik

Tujuan Strategi

Merumuskan peraturan yang Pemanfaatan sistem berkaitan tentang informasi yang cepat pemanfaatan sistem dan akurat terkait informasi dalam penyediaan informasi proses pelayanan publik

Melakukan sosialisasi internal mengenai adanya peraturan yang mengatur pemanfaatan sistem informasi

Membuat kebijakan atau menerbitkan ketetapan yang belaku bagi seluruh komponen yang terkait dengan pelayanan masyrakat

Terciptanya infrastruktur yang mampu mengakomodir kebutuhan yang ada, serta didukung dengan kebijakan yang akan disampaikan melalui sebuah sosialisasi

Inisiatif Strategi

Pembuatan IT masterplan dan kebijakan (policy) yang mendukung kegiatan tersebut

105

3. Demand and supply untuk arahan Peningkatan pelayanan di daerah Tabel 4.13 Demand and supply peningkatan pelayanan di daerah

Demand Konteks Bisnis Strategis

Rencana Strategis

Supply Rencana Strategis

Peningkatan Arahan pelayanan di Strategi daerah

Melakukan perencanaan dalam segi anggaran maupun penetapan daerah

Tersedianya kantor penghubung di daerah sebagai perpanjangan tangan KY di Jakarta

Kemudahan akses oleh Tujuan masyarakat guna Strategi mengajukan pelaporan

Melakukan pemeringkatan daerah yang memiliki pelaporan paling tinggi hingga paling rendah, serta menyusun regulasi sebagai payung hukum

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya kantor penghubung di daerah mereka

Membuat tim yang berwenang menangani pembangunan penghubung di daerah

Terciptanya kantor penghubung di daerah yang mampu mengakomodirkebutuhan yang ada, serta didukung dengan kebijakan yang akan disampaikan melalui sebuah sosialisasi

Melakukan seleksi dan kajian Inisiatif teknis mengenai Strategi pembangunan penghubung di daerah

106

4.5

Sumber Daya Manusia

Setelah pada penjelasan sebelumnya dijabarkan mengenai aset, sistem informasi, keuangan dan strategi ada hal yang sangat penting dalam berjalannya sebuah sistem atau birokrasi pada sebuah Lembaga, yaitu sumber daya manusia (SDM).SIPLM sendiri tidak bisa lepas dari SDM yang ada pada internal KY, berikut ini akan ditampilkan mengenai komposisi SDM pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim dari tahun 2010 hingga 2013 (per Februari). Tabel 4.14 Jumlah SDM berkaitan dengan SIPLM per 2010

No

Unit Kerja

1

Biro Pengawasan Hakim

Eselon Eselon Eselon II III IV 1

2

5

Staf

Jumlah

26

34

Tabel 4.15 Jumlah SDM berkaitan dengan SIPLM per 2011 (moratorium)

No

Unit Kerja

1

Biro Pengawasan Hakim

Eselon Eselon Eselon II III IV 1

2

6

Staf

Jumlah

32

41

Tabel 4.16 Jumlah SDM berkaitan dengan SIPLM per 2012 (moratorium)

No 1

Unit Kerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim

Eselon Eselon Eselon II III IV 1

2

6

Staf

Jumlah

32

41

107

Tabel 4.17 Jumlah SDM berkaitan dengan SIPLM per Februari 2013

No

Unit Kerja

Eselon Eselon Eselon II III IV

Biro Pengawasan Perilaku Hakim

1

1

2

6

Staf

Jumlah

32

41

Keterangan : -

Eselon II Eselon III Eselon IV Staf Tahun

: Kepala Biro : Kepala Bagian : Kepala Sub Bidang : Pelaksana 2011

terjadi

kesepakatan

moratorium

(penundaan)

penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terkecuali tenaga kesehatan dan tenaga pendidikdi seluruh Kementerian dan Lembaga, baik itu pusat maupun daerah, moratorium ini berlaku hingga tahun 2012.Selanjutnya pada tahun 2012 terjadi perubahan struktur organisasi yang diatur pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.Pada peraturan tersebut terjadi perubahan struktur organisasi internal KY, hal ini berimbas pada nomenklatur (tata nama) Biro Pengawasan Hakim menjadi Biro Pengawasan Perilaku Hakim.Berdasarkan tabel yang dijelaskan, bisa ditarik kesimpulan bahwa SDM yang dibutuhkan masih mengalami kekurangan guna mendukung SIPLM yang efektif dan efisien.

108

4.6

Uji Hasil Kuesioner

Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini, menggunakan kuesioner yang telah digunakan pada penelitian sebelumnya.Untuk kuesioner efektifitas menggunakan kuesioner yang merujuk pada penelitian yang dilakukan (Rahardiyanti, 2009).Sedangkan pada kuesioner efisiensimerujuk pada penelitian yang telah dilakukan (Devanto, 2004). Didasarkan pada hal tersebut maka uji validitas dan uji realibilitas tidak dilakukan lagi pada penelitian ini, sehingga hasil yang ditampilkan akan berfokus pada uji hipotesis yang telah dijabarkan oleh peneliti di bab 3.

4.6.1 Regresi dan Anova

Hasil dari pengujian regresi untuk efektifitas ditampilkan dalam bentuk tabel, yakni : Tabel 4.18 Koefiesien (1) Coefficients Model

a

Unstandardized Coefficients

Standardized

t

Sig.

Coefficients B (Constant)

1

Std. Error 9,356

6,013

Total_A

,153

,186

Total_B

-,129

Total_C Total_D a. Dependent Variable: Total_E

Beta 1,556

,130

,148

,820

,419

,215

-,108

-,601

,552

,548

,253

,378

2,162

,039

-,135

,171

-,139

-,790

,436

109

Data yang dapat disajikan oleh tabel tersebut, menggambarkan ada 4 (empat) variabel independenyang dimasukan ke dalam regresi, dengan dependen variabel adalah Total_E (efektifitas SIPLM). Namun

berdasarkan

hasil

perhitungan

regresi

yang

menggunakan perangkat lunak SPSS, makamenghasilkan : •

Variabel “Kualitas SIPLM” yang disimbolkan dengan Total_A mempunyai signifikan probabilitas sebesar 0,419, dimana hasil tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi standar yaitu 5% atau 0,05. Sehingga variabel tersebut dapat dihilangkan.

•

Variabel “Kualitas Informasi” yang disimbolkan dengan Total_B mempunyai signifikan probabilitas sebesar 0,552, dimana hasil tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi standar yaitu 5% atau 0,05. Sehingga variabel tersebut dapat dihilangkan.

•

Variabel “Kemudahan Penggunaan” yang disimbolkan dengan Total_D mempunyai signifikansi probabilitas sebesar 0,436, dimana hasil tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi standar yaitu 5% atau 0,05. Sehingga variabel tesebut dapat dihilangkan. Persamaan regresi yang didapat dari hasil penelitian untuk efektifitas adalah : Yefektifitas = 0,9356 + 0,039

110

Tabel 4.19 Model Summary (1) b

Model Summary Model

R

1

,386

R Square

a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,149

,036

2,395

a. Predictors: (Constant), Total_D, Total_C, Total_B, Total_A b. Dependent Variable: Total_E

Dari tabel diatas diketahui bahwa dengan adjusted R square sebesar 0,036 yang memiliki arti bahwa variabel kegunaan SIPLM memberikan kontribusi 3,6% kepada efektifitas SIPLM. Selanjutnya, hasil dari pengujian regresi untuk efisiensi ditampilkan dalam bentuk tabel, yakni :

Tabel 4.20 Koefisien (2) Coefficients Model

a

Unstandardized Coefficients

Standardized

t

Sig.

Coefficients B (Constant) 1

Std. Error

Beta

19,711

2,920

6,751 ,000

Total_F

-,469

,189

-,421

-2,475 ,019

Total_G

,156

,159

,167

,981 ,334

a. Dependent Variable: Total_H

Data

yang

dapat

disajikan

oleh

tabel

tersebut,

menggambarkan ada 2 (dua) variabel independen yang dimasukan ke dalam regresi, dengan dependen variabel adalah Total_H (efisiensi SIPLM). Namun

berdasarkan

hasil

perhitungan

menggunakan SPSS software, maka menghasilkan :

regresi

yang

111

•

Variabel

“Biaya”

yang

disimbolkan

dengan

Total_G

mempunyai signifikan probabilitas sebesar 0,334, dimana hasil tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi standar yaitu 5% atau 0,05. Sehingga variabel tersebut dapat dihilangkan. Persamaan regresi yang didapat dari hasil penelitian untuk efektifitas adalah : Yefisiensi = 19,711 + 0,019 Tabel 4.21Model Summary (2) Model Summaryb Model

1

R

,402

R Square

a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,162

,109

1,877

a. Predictors: (Constant), Total_G, Total_F b. Dependent Variable: Total_H

Dari tabel diatas diketahui bahwa dengan adjusted R square sebesar 0,109 yang memiliki arti bahwa variabel waktu memberikan kontribusi 10,9% kepada efisiensi SIPLM.

4.7

Pengujian Hipotesis

Merujuk pada data yang telah berhasil diperoleh peneliti dari responden,maka dilakukan perhitungan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dijabarkan sebelumnya, yakni :

112

Hipotesa 1 Tabel 4.22 ANOVA (1) a

ANOVA Model

Sum of Squares Regression

1

df

Mean Square

F

,738

1

,738

Residual

201,548

33

6,108

Total

202,286

34

Sig. ,121

,730b

t

Sig.

a. Dependent Variable: Total_E b. Predictors: (Constant), Total_A

Tabel 4.23 Koefisien (3) Coefficientsa Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

B (Constant)

Std. Error

16,951

2,642

,062

,179

Beta 6,416

,000

,348

,730

1 Total_A

,060

a. Dependent Variable: Total_E

1. H0 :β1 = 0 H1 :β1 ≠ 0 Dari uji koefisien regresi SIPLM yang efektif (Y1) terhadap variabel kualitas SIPLM (X11) diketahui P Value = 0,730 >α (0,05), menandakan

bahwa

H0

berdasarkan

perhitungan

diterima yang

dan

telah

H1 ditolak.Selanjutnya,

dilakukan

dengan

SPSS

didapatkan nilai dari t hitung sebesar 0,348, ini menunjukkan bahwa nilai t hitung jauh lebih kecil daripada t tabel yaitu sebesar 2,036.Hal ini dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak.

113

Berdasarkan penjabaran serta perhitungan tersebut baik itu uji keberartian persamaan regresi dengan uji ANOVA maupun uji keberartian koefisien regresi, antara variabel kualitas SIPLM (Total_A) dengan variabel efektifitas SIPLM (Total_E) tidak memliki keterhubungan satu sama lain. Untuk itu, pada tingkat koefisien α =0,05, kualitas SIPLM tidak berpengaruh terhadap efektifitas proses layanan KYRI yang pada kuesioner disimbolkan dengan efektifitas SIPLM. Hipotesa 2

Tabel 4.24 ANOVA (2) a

ANOVA Model

Sum of Squares Regression

1

df

Mean Square

,000

1

,000

Residual

202,286

33

6,130

Total

202,286

34

F

Sig. ,000

,996b

t

Sig.

a. Dependent Variable: Total_E b. Predictors: (Constant), Total_B

Tabel 4.25 Koefisien (4) Coefficientsa Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

B (Constant)

Std. Error

17,872

3,150

-,001

,209

Beta 5,674

,000

-,005

,996

1 Total_B a. Dependent Variable: Total_E

-,001

114

2. H0 :β 1 = 0 H1 :β 1 ≠0 Dari uji koefisien regresi SIPLM yang efektif (Y1) terhadap variabel kualitas informasi (X12) diketahui P Value = 0,996> α (0,05), menandakan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Selanjutnya, berdasarkan

perhitungan

yang

telah

dilakukan

dengan

SPSS

didapatkan nilai dari t hitung sebesar -0,005, ini menunjukkan bahwa nilai t hitung jauh lebih kecil daripada t tabel yaitu sebesar 2,036. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Berdasarkan penjabaran serta perhitungan tersebut baik itu uji keberartian persamaan regresi dengan uji ANOVA maupun uji keberartian koefisien regresi, antara variabel kualitas informasi (Total_B) dengan variabel efektifitas SIPLM (Total_E) tidak memliki keterhubungan satu sama lain. Untuk itu, pada tingkat koefisien α =0,05, kualitas informasi tidak berpengaruh terhadap efektifitas proses layanan KYRI yang pada kuesioner disimbolkan dengan efektifitas SIPLM. Hipotesa 3

Tabel 4.26 ANOVA (3) a

ANOVA Model

Sum of Squares Regression

1

df

Mean Square

22,915

1

22,915

Residual

179,371

33

5,435

Total

202,286

34

a. Dependent Variable: Total_E b. Predictors: (Constant), Total_C

F 4,216

Sig. ,048b

115

Tabel 4.27 Koefisien (5) Coefficients Model

Unstandardized Coefficients

a

Standardized

t

Sig.

Coefficients B (Constant)

Std. Error 8,399

4,623

,488

,237

Beta 1,817

,078

2,053

,048

1 Total_C

,337

a. Dependent Variable: Total_E

3. H0 :β 1 = 0 H1 :β 1 ≠ 0 Dari uji koefisien regresi SIPLM yang efektif (Y1) terhadap variabel kegunaanSIPLM (X13) diketahui P Value = 0,048< α (0,05), menandakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya, berdasarkan

perhitungan

yang

telah

dilakukan

dengan

SPSS

didapatkan nilai dari t hitung sebesar 2,053, ini menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar daripada t tabel yaitu sebesar 2,036.Hal ini dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Berdasarkan penjabaran serta perhitungan tersebut baik itu uji keberartian persamaan regresi dengan uji ANOVA maupun uji keberartian

koefisien

regresi,

antara variabel kegunaanSIPLM

(Total_C) dengan variabel efektifitas SIPLM (Total_E) memliki keterhubungan satu sama lain. Untuk itu, pada tingkat koefisien α =0,05, kegunaan SIPLM berpengaruh terhadap efektifitas proses layanan KYRI yang pada kuesioner disimbolkan dengan efektifitas SIPLM.

116

Hipotesa 4 Tabel 4.28 ANOVA(4) a

ANOVA Model

Sum of Squares Regression

1

df

Mean Square

1,739

1

1,739

Residual

200,547

33

6,077

Total

202,286

34

F

Sig. ,286

,596

t

Sig.

b

a. Dependent Variable: Total_E b. Predictors: (Constant), Total_D

Tabel 4.29 Koefisien (6) Coefficientsa Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

B (Constant)

Std. Error

19,475

3,053

-,090

,169

Beta 6,379

,000

-,535

,596

1 Total_D

-,093

a. Dependent Variable: Total_E

4. H0 :β 1 = 0 H1 :β 1 ≠ 0 Dari uji koefisien regresi SIPLM yang efektif (Y1) terhadap variabel kemudahan penggunaan SIPLM(X14) diketahui P Value = 0,596>α (0,05), menandakan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dengan SPSS didapatkan nilai dari t hitung sebesar -0,535, ini menunjukkan bahwa nilai t hitung jauh lebih kecil daripada t tabel yaitu sebesar 2,036. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Berdasarkan penjabaran serta perhitungan tersebut baik itu uji keberartian persamaan regresi dengan uji ANOVA maupun uji

117

keberartian koefisien regresi, antara variabel kemudahan penggunaan SIPLM(Total_D) dengan variabel efektifitas SIPLM (Total_E) tidak memliki keterhubungan satu sama lain. Untuk itu, pada tingkat koefisien α =0,05, kemudahan penggunaan SIPLMtidak berpengaruh terhadap efektifitas proses layanan KYRI yang pada kuesioner disimbolkan dengan efektifitas SIPLM. Hipotesa 5 Tabel 4.30 ANOVA (5) ANOVAa Model

Sum of Squares Regression

1

df

Mean Square

18,386

1

18,386

Residual

116,185

33

3,521

Total

134,571

34

F

Sig.

5,222

,029

b

a. Dependent Variable: Total_H b. Predictors: (Constant), Total_F

Tabel 4.31 Koefisien (7) Coefficientsa Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

t

Sig.

Coefficients B (Constant)

Std. Error

21,150

2,524

-,411

,180

Beta 8,381

,000

-2,285

,029

1 Total_F

-,370

a. Dependent Variable: Total_H

5. H0 :β 1 = 0 H1 :β 1 ≠ 0 Dari uji koefisien regresi SIPLM yang efisien (Y2) terhadap variabel waktu (X21) diketahui P Value = 0,029< α (0,05), menandakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya,

118

berdasarkan

perhitungan

yang

telah

dilakukan

dengan

SPSS

didapatkan nilai dari P Value = 0,029 < α (0,05), ini menunjukkan bahwa nilai P Valuelebih kecil daripada nilai signifikansi standar 5% (0,05). Hal ini dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Berdasarkan penjabaran serta perhitungan tersebut baik itu uji keberartian persamaan regresi dengan uji ANOVA maupun uji keberartian koefisien regresi, antara variabel waktu (Total_F) dengan variabel efisiensi SIPLM (Total_H) memliki keterhubungan satu sama lain. Untuk itu, pada tingkat koefisien α =0,05, waktu yang dihasilkan oleh penggunaan SIPLM berpengaruh terhadap efisien proses layanan KYRI yang pada kuesioner disimbolkan dengan efisiensi SIPLM. Hipotesa 6 Tabel 4.32 ANOVA (6) ANOVAa Model

Sum of Squares Regression

1

df

Mean Square

,182

1

,182

Residual

134,389

33

4,072

Total

134,571

34

F

Sig. ,045

,834

t

Sig.

b

a. Dependent Variable: Total_H b. Predictors: (Constant), Total_G

Tabel 4.33 Koefisien (8) Coefficients Model

Unstandardized Coefficients

a

Standardized Coefficients

B (Constant)

Std. Error

14,936

2,356

,034

,163

Beta 6,339

,000

,211

,834

1 Total_G a. Dependent Variable: Total_H

,037

119

6. H0 :β 1 = 0 H1 :β 1 ≠ 0 Dari uji koefisien regresi SIPLM yang efisien (Y2) terhadap variabel biaya (X22) diketahui P Value = 0,834 > α (0,05), menandakan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Selanjutnya, berdasarkan

perhitungan

yang

telah

dilakukan

dengan

SPSS

didapatkan nilai dari t hitung sebesar 0,211, ini menunjukkan bahwa nilai t hitung jauh lebih kecil daripada t tabel yaitu sebesar 2,036.Hal ini dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Berdasarkan penjabaran serta perhitungan tersebut baik itu uji keberartian persamaan regresi dengan uji ANOVA maupun uji keberartian koefisien regresi, antara variabel biaya (Total_G) dengan variabel efisiensi SIPLM (Total_H) tidak memliki keterhubungan satu sama lain. Untuk itu, pada tingkat koefisien α =0,05, faktor biaya tidak berpengaruh terhadap efisinsi proses layanan KYRI yang pada kuesioner disimbolkan dengan efisiensi SIPLM.

4.8

Pembahasan Hasil Penelitian

Tabel 4.34 Pembahasan Hasil

Hipotesis Dampak Kualitas Penerap SIPLM an SIPLM

Uj i

Sig

Α

H0

T

0,73 0

0,0 5

Teri ma Ho

H1

Hasil

Tolak Kualitas SIPLM tidak H1 berpengaruh signifikan terhadap efektifitas proses layanan KY

120

4.9

Kualitas Informasi

T

0,99 6

0,0 5

Teri ma Ho

Kegunaa n SIPLM

T

0,04 8

0,0 5

Tolak Ho

Kemudah an Pengguna an SIPLM

T

0,59 6

0,0 5

Teri ma Ho

Waktu

T

0,02 9

0,0 5

Tolak Ho

Biaya

T

0,83 4

0,0 5

Teri ma Ho

Tolak Kualitas informasi tidak H1 berpengaruh signifikan terhadap efektifitas proses layanan KY Teri ma H1

Kegunaan SIPLMberpengaruhsign ifikan terhadap efektifitas proses layanan KY

Tolak Kemudahan H1 penggunaan SIPLM tidak berpengaruh signifikan terhadap efektifitas proses layanan KY Teri ma H1

Kecepatan dan ketepatan waktuSIPLM berpengaruh signifikan terhadap efisiensiproses layanan KY

Tolak Pengeluaran biaya operasional yang H1 dihasilkan selama penerapan SIPLM tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensiproses layanan KY

Rekomendasi Proses Layanan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini memberikan sebuah rekomendasi proseslayanan baik itu bagi penanganan laporan masyarakat maupun sistem informasi penanganan laporan masyarakat itu sendiri. Adapun proses layanan yang dimaksud ialah :

121

122

Gambar 4.9 Rekomendasi Proses Layanan Laporan Penanganan Masyarakat

123

Gambar 4.10 Rekomendasi Proses Layanan Laporan Penanganan Masyarakat (Lanjutan)