BAB IV PEMBAHASAN. revisi (1994) dengan PSAK 34 sesudah revisi (2010). Kedua, pembahasan dilanjutkan

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini, pertama penulis akan menjelaskan perbedaan PSAK 34 sebelum revisi (1994) dengan PSAK 34 sesudah revisi (2010). Kedua, pembahasan dilanjutkan dengan penerapan persentase penyelesaian (percentage of completion) yang dilakukan oleh PT. PP (Persero) dengan menggunakan pendekatan fisik. Ketiga, penulis akan mencoba menggunakan pendekatan biaya untuk membandingkan kedua pendekatan tersebut.

Keempat,

akan

membahas

tentang

bagaimana

perusahaan

dalam

mengungkapkan kontrak konstruksi di dalam laporan keuangan.

IV.1.

Biaya Kontrak Pada tahun 2012 ini adalah tahun dimana perusahaan-perusahaan mengadopsi

peraturan yang baru, yaitu PSAK 34 yang telah direvisi. Dalam PSAK 34 (revisi 2010), seperti yang telah dijelaskan dan dipublikasikan oleh IAI pada tanggal 22 November 2010, bahwa terdapat perubahan dari PSAK 34 (1994) ke PSAK 34 (revisi 2010). Secara umum, perubahan yang terjadi tidak terlalu banyak. Perubahan hanya terjadi pada konsep biaya, yaitu atribusi dan alokasi biaya. Berikut adalah tabel perbedaan antara PSAK 34 (1994) dengan PSAK 34 (revisi 2010).

55

Perbedaan PSAK 34 (1994) dengan PSAK 34 (2010) Tabel 4.1 Perihal

PSAK 34 (revisi 2010) Biaya Peminjaman dapat

Atribusi dan

diatribusikan pada aktivitas

Alokasi Biaya

kontrak secara umum dan dapat

ke Kontrak

dialokasikan pada kontrak

PSAK 34 (1994) Tidak mengatur hal tersebut

Tertentu Pembebanan

Termasuk biaya administrasi

biaya kepada

umum dan biaya pengembangan

Pelanggan

yang penggantiannya ditentukan

Tidak mengatur hal tersebut

dalam persyaratan kontrak Sumber: PSAK 34 (revisi 2010) Perbedaan pertama antara PSAK 34 (revisi 2010) dengan PSAK 34 (1994) adalah tentang atribusi dan alokasi biaya ke kontrak. Yang termasuk ke dalam biayabiaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak umum dan dapat dialokasikan pada kontrak tertentu adalah: a. Asuransi b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan kontrak tertentu. c. Overhead konstruksi. Pada PSAK 34 (revisi 2010) menjelaskan bahwa pada saat ini dan pada aturan yang terbaru, biaya pinjaman akan masuk sebagai biaya yang dapat diatribusikan dan dialokasikan pada kontrak tertentu. Biaya pinjaman dari bank ada yang bersifat khusus ada yang bersifat umum. Pinjaman yang bersifat khusus adalah perusahaan meminjam uang kepada bank, lalu perusahaan menggunakan pinjaman uang tersebut hanya untuk

56

kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas kontrak yang telah disetujui. Sedangkan pinjaman yang bersifat umum adalah perusahaan meminjam uang kepada bank, lalu perusahaan menggunakan pinjaman uang tersebut bukan hanya untuk kepentingan dan kegiatan-kegiatan kontrak, tapi digunakan untuk kepentingan yang lain, seperti penggajian karyawan perusahaan konstruksi, biaya administrasi perusahaan, dan lainnya. Pada PSAK 34 (1994) tidak mengatur hal-hal tersebut. Pada PT. PP (Persero), biaya-biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak umum dan dapat dialokasikan pada kontrak tertentu sudah diatur dengan baik. PT. PP (Persero) merupakan salah satu perusahaan yang dimiliki pemerintah, perusahaan BUMN dan go public, maka untuk perusahaan yang berskala besar seperti PT. PP (Persero), aturan-aturan yang ada di PSAK 34 sudah dijalankan. Pengelompokkan biaya asuransi, biaya rancangan, dan juga overhead konstruksi sudah dikelompokkan oleh PT. PP (Persero) dalam prakteknya di lapangan. Pinjaman kepada bank juga bisa menjadi modal suatu perusahaan konstruksi untuk membangun sebuah aset, seperti gedung atau rumah. Maka dari bunga bank hasil dari peminjaman tersebut akan menjadi aset dari perusahaan konstruksi. Selanjutnya, perbedaan yang kedua antara PSAK 34 (revisi 2010) dengan PSAK 34 (1994) adalah biaya administrasi umum dan biaya pengembangan seperti perubahan pekerjaan yang bertujuan untuk lebih mengembangkan proyek yang dalam proses pengerjaan termasuk ke dalam penyimpangan dari kontrak yang telah dibuat. Namun, dalam PSAK 34 (revisi 2010) mengatakan bahwa apabila biaya pengembangan tersebut sudah dimasukkan kedalam perjanjian kontrak, maka biaya-biaya tersebut akan dibebankan sepenuhnya kepada pelanggan/klien. Dalam hal penggantian biaya-biaya tersebut, seperti mengenai penggantian terhadap biaya-biaya pengembangan tersebut 57

dapat dicantumkan di dalam perjanjian kontrak yang telah disetujui sebelumnya. Apabila biaya adminstrasi umum ataupun biaya pengembangan dan riset tidak dicantumkan atau tidak ditentukan didalam perjanjian suatu kontrak, maka biaya tersebut tidak dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak, lalu tidak dapat dialokasikan pada suatu kontrak, dan juga biaya tersebut tidak bisa dibebankan kepada pelanggan/klien. Untuk bagian biaya yang secara spesifik dapat ditagihkan ke pelanggan sesuai isi kontrak juga telah dijalankan, karena untuk poin ini apabila sudah tercantum dikontrak, maka sudah pasti akan dijalankan. Hal ini juga dikarenakan kontrak adalah sebuah perjanjian yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Untuk biaya administrasi umum dan biaya pengembangan yang penggantiannya ditentukan dalam kontrak, biasanya PT. PP (Persero) akan menerapkannya apabila tercantum di dalam kontrak. Menjalankan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kontrak dan tergantung dari isi kontrak tersebut. Pada IFRS dan US GAAP dalam hal pengaplikasian metode persentase penyelesaian juga terdapat perbedaan yaitu, dalam penghitungan IFRS hanya terfokus kepada revenue atau pendapatan lalu dikalikan dengan persentase penyelesaian yang telah didapat melalui estimasi biaya yang telah ditentukan oleh perusahaan. US GAAP juga menggunakan cara tersebut, tetapi US GAAP memiliki pembeda dibandingkan dengan IFRS, yaitu pada metode selanjutnya dengan laba kotor yang dikalikan dengan persentase penyelesaian yang telah didapat melalui estimasi biaya yang telah ditentukan oleh perusahaan.

IV.2.

Pengakuan Pendapatan dan Beban Kontrak Metode pengakuan pendapatan yang digunakan PT. PP (Persero) adalah metode

persentase penyelesaian dengan menggunakan kemajuan fisik (progress). Yang 58

dimaksud dengan pendekatan kemajuan fisik (progress) adalah pendekatan yang berdasar kepada hasil unit keluaran (output measures) atau kemajuan fisik yang telah dicapai dan dilakukan di lapangan pekerjaan atas suatu pelaksanaan proyek. Pada PT. PP (Persero), persentase penyelesaian konstruksi berdasarkan atas tingkat kemajuan fisik proyek. Bobot persentase setiap kemajuan fisik adalah hasil opname pekerjaan yang ada di lapangan yang dilakukan oleh pengawas lapangan. Petugas pengawas lapangan membuat laporan progres fisik harian berdasarkan prestasi fisik yang telah dicapai. Setelah itu, petugas pengawas lapangan membuat laporan progres fisik mingguan dan kemudian akan digunakan pada Laporan Prestasi Proyek. Selanjutnya, laporan prestasi proyek dilaporkan dalam progress report yang telah diketahui dan disetujui oleh manajer proyek dan pihak yang terkait. Pencatatan

pengakuan

pendapatan

perusahaan

dilakukan

berdasarkan

penyelesaian proyek yang dilaporkan dalam laporan perkembangan pekerjaan yang telah diketahui dan disetujui oleh manajer proyek dan pihak terkait. Pencatatan pengakuan pendapatan dilakukan pada saat diterbitkannya invoice dan laporan prestasi proyek atas pekerjaan kontrak dan ditandatangani oleh pihak pemberi kerja. Sedangkan untuk pengakuan dan pencatatan dan beban-beban yang berkaitan dengan proyek konstruksi dilakukan pada saat terjadinya atau saat terutang atas masing-masing beban tersebut. PT. PP (Persero) melakukan perhitungan pendapatan yang diakui pada periode berjalan atau pada periode yang bersangkutan dengan cara mengalikan persentase penyelesaian fisik yang sudah disetujui dengan nilai kontrak bersih, lalu hasil dari perkalian tersebut akan dicatat sebagai pendapatan atau penjualan konstruksi (piutang konstruksi). Pada PT. PP (Persero) pendapatan atau penjualan konstruksi (piutang

59

konstruksi) diakui pada saat keluar atau terbitnya invoice penagihan atas pekerjaan kontrak kepada pemberi kerja. Pada tahun ini, tahun 2012, PT. PP (Persero) sudah menerapkan aturan pada PSAK 34 (revisi 2010). Karena PT. PP (Persero) adalah salah satu dari perusahaan BUMN yang besar, maka dari itu, perusahaan ini dituntut untuk menjalankan aturanaturan yang sudah seharusnya diterapkan.

IV.2.1.

Kontrak Pada PT. BF Pada tahun 2010, PT. PP (Persero) mengadakan sebuah perjanjian dan kontrak

dengan PT. BF untuk membangun sebuah gedung yang berguna untuk fasilitas produksi, penelitian dan pengembangan, pemasaran serta administrasi. Dalam kontrak yang telah dibuat, PT. PP (Persero) dengan PT. BF telah menyetujui bahwa proyek yang dijalankan akan berlangsung selama 150 hari atau selama 5 bulan. Dengan keseluruhan kontrak yang telah disetujui, maka diketahui nilai kontrak atau nilai pekerjaan yang akan didapatkan oleh PT. PP (Persero), yaitu sebesar Rp 18.276.533.000. Jumlah kontrak tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10% dan juga keuntungan pemborongan sebesar 7%. Kedua perusahaan antara PT. PP (Persero) dengan PT. BF telah menyetujui besarnya persentase uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak yang telah dianggarkan, sebesar Rp 3.655.306.600 dan besarnya persentase retensi atau jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% dari nilai kontrak yang telah dianggarkan, sebesar Rp 913.827.000. Pembayaran dapat dilaksanakan secara progres bulanan (monthly progress payment) dengan pencapaian prestasi pekerjaan minimal 10% yang dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan dan memperhitungkan potongan angsuran uang muka dan retensi 5% dari nilai pekerjaan 60

secara proporsional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada kontrak terhadap PT. BF ini, PT. PP (Persero) menggunakan kontrak harga tetap (kontrak lump sum).

IV.2.1.1.

Metode Persentase Penyelesaian

Metode yang digunakan oleh PT. PP (Persero) untuk mengakui pendapatan pada kontrak PT. BF adalah dengan menggunakan metode persentase penyelesaian dan dengan menggunakan pendekatan fisik. Terdapat kelemahan dalam menggunakan pendekatan fisik seperti apa yang sudah ditulis pada bab II, maka dari itu penulis ingin menggunakan pendekatan biaya pada PT. PP (Persero). Dalam pendekatan biaya yang biasa dilakukan adalah dengan menggunakan cost to cost basis. Untuk menggunakan pendekatan cost to cost basis, perusahaan harus bisa mendapatkan data dan juga menggolongkan atau mengkategorikan biaya, seperti costs to date, estimated costs to complete, progress billings during the year/month, cash collected during the year/month. Dalam menjalani sebuah proyek, terdapat biaya-biaya yang akan muncul pada proyek tersebut. Maka PT. PP (Persero) telah mengelompokkan biaya tersebut: 1. Biaya proyek, terdiri dari: a. Biaya material langsung adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pembelian material yang digunakan secara langsung dalam pelaksanaan suatu proyek. Termasuk didalam biaya material langsung adalah biaya bahan pokok maupun biaya bahan pembantu. b. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar tenaga kerja atau karyawan yang berhubungan langsung

61

dengan pelaksanaan proyek. Biaya ini terdiri dari, biaya tenaga kerja lepas, biaya tenaga kerja borongan, dan biaya tenaga kerja/karyawan harian tetap. c. Biaya sub kontraktor adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar atas prestasi penyelesaian pekerjaan sub kontraktor yang membantu pelaksanaan pekerjaan proyek perusahaan untuk menjamin kualitas dan jadwal penyelesaian kontrak. d. Biaya overhead adalah biaya lain-lain yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak dapat diklasifikasikan kedalam kelompok biaya material langsung maupun tenaga kerja langsung. 2. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan operasional yang terdiri dari: a. Biaya gaji karyawan. b. Biaya administrasi dan umum. c. Biaya depresiasi. d. Biaya penjualan. e. Biaya pemeliharaan. 3. Biaya lain-lain adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak termasuk didalam biaya operasional maupun biaya proyek diantaranya biaya pajak atas bunga bank. Pada PT. PP (Persero) biaya-biaya yang terjadi selama kontrak terhadap PT. BF, dari mulai penandatanganan kontrak hingga selesai, sudah dikelompokkan sesuai dengan jenis-jenis biaya yang telah diatur oleh PSAK 34. Pengelompokkan biaya tersebut antara lain adalah biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak tertentu, yaitu: 50402 Beban sewa alat ringan

: 123.768.669 62

50401 Beban sewa alat berat

: 61.903.725

50432 Biaya operasional alat berat : 149.964.163 Selanjutnya adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitias umum dan dapat dialokasikan pada kontrak tertentu. Berikut ini adalah biaya-biaya yang terjadi: a. Asuransi 51652 Beban asuransi proyek

: 33.737.083

b. Overhead konstruksi 51101 Gaji

: 398.866.203

51111 Tunj fungsional

: 8.483.898

51113 Tunj transpor

: 933.300

51115 Tunj hari raya

: 61.698.000

51116 Tunj iuran astek, kecelakaan : 24.316.886 51117 Tunj iuran pensiun

: 12.688.416

51119 Tunj PPh pasal 21

: 798.777

51201 Gaji

: 393.902.784

51219 Tunj PPh pasal 21

: 16.293.192

51222 Biaya pengobatan

: 2.417.710

51302 Beban pemeliharaan fisik

: 45.000.000

51501 Beban perjalanan dinas

: 1.747.925

51701 Beban alat tulis

: 40.617.532

51706 Beban listrik, air & gas

: 1.535.767

51707 Beban telp, telegram & telex : 7.426.262 51831 Beban rumah tangga

: 345.069.549

51842 Sumbangan sosial

: 4.732.375

51852 Beban sewa kendaraan

: 26.503.525

51861 Beban perlengkapan kerja

: 9.620.000

51921 Beban relasi

: 5.000.000

63

c. Biaya Pinjaman 50501 Beban bunga bank

: 10.587.687

Pada saat pembangunan gedung PT. BF berjalan, salah satu aktivitas-aktivitas biaya yang terjadi adalah costs to date. Berikut adalah data dari perusahaan mengenai costs to date. Biaya Yang Dikeluarkan Selama Pengerjaan Proyek (Pendekatan Biaya) Tabel 4.2 Costs To Date

Percentage

Mei 1.849.252.839 12% Juni 7.088.802.250 45% Juli 10.941.412.632 70% Agustus 14.639.918.309 94% September 15.256.335.922 99% Oktober 15.410.440.325 100% November 15.410.440.325 100% Desember 15.410.440.325 100% Januari 15.410.440.325 100% Sumber: PT. PP (Persero). Data diolah Biaya yang ada didalam tabel 4.2 adalah biaya yang dibutuhkan dan juga biaya yang digunakan pada masa pengerjaan proyek PT. BF selama 150 hari atau 5 bulan sesuai dengan kontrak. Namun, di bulan Mei sudah ada biaya-biaya yang keluar, sehingga untuk pencatatan costs to date tidak dimulai dari bulan Juni, tetapi di bulan Mei. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan costs to date PT. PP (Persero) terhadap PT. BF berdasarkan pendekatan fisik.

64

Biaya Yang Dikeluarkan Selama Pengerjaan Proyek (Pendekatan Fisik) Tabel 4.3 Costs To Date

Percentage

Mei 0 0% Juni 1.916.163.273 12% Juli 6.579.707.161 42% Agustus 10.089.826.350 65% September 14.344.360.993 92% Oktober 15.528.065.421 100% November 15.528.065.421 100% Desember 15.528.065.421 100% Januari 15.528.065.421 100% Sumber: PT. PP (Persero). Data diolah Berikut ini adalah tabel yang menyajikan tentang estimasi-estimasi atau perkiraan-perkiraan biaya yang dibutuhkan sampai kontrak antara PT. PP (Persero) dengan PT. BF selesai, dan juga tagihan termin yang terjadi perbulan, serta kas yang diperoleh PT. PP (Persero) dari awal kontrak hingga kontrak selesai. Estimasi Biaya, Termin, Kas Yang Diperoleh Tabel 4.4

Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Januari

Estimated Costs to Complete

Progress Billing During The Month

13.959.245.012 8.612.400.800 4.676.715.569 853.597.166 195.641.978

0 2.050.294.702 4.989.991.960 3.755.827.532 4.552.352.069

0 1.266.563.294 0 0 0 0 0 0 Sumber: PT. PP (Persero). Data diolah.

Cash Collected During The Month 3.323.006.000 1.537.721.027 3.742.493.970 0 2.816.870.647 3.414.264.053 0 949.922.803 830.751.500

65

Berdasarkan tabel 4.4 yang sudah ditampilkan diatas, maka bisa diartikan bahwa estimated costs to complete adalah RAB dalam sebuah proyek atau kontrak. RAB itu sendiri adalah Rencana Anggaran Biaya. RAB biasanya dibuat oleh perusahaan diawal proyek tersebut dijalankan. Suatu perusahaan harus membuat RAB yang seimbang, dimana RAB adalah salah satu elemen terpenting didalam sebuah kontrak konstruksi. Berdasarkan tabel 4.4 yang sudah ditampilkan diatas, progress billing during the month bisa disebut juga dengan termin yang ditagih tiap bulannya. Pada bulan Mei 2010 berjumlah 0 karena di bulan tersebut belum ada termin yang akan ditagih atas proyek yang dijalankan. Lalu pada bulan November 2010, Desember 2010, dan bulan Januari 2011 juga berjumlah 0, karena pada bulan Oktober 2010, proyek sudah selesai dan sudah tidak ada lagi progres yang bisa dicatat dan termin yang ditagih. Berdasarkan tabel 4.4 yang telah ditampilkan diatas, maka bisa diartikan bahwa cash collected during the month adalah kas atau uang yang diterima oleh PT. PP (Persero) selama bulan tersebut atau bulan berjalan. Pada bulan Mei 2010 terdapat jumlah sebesar Rp 3.323.006.000. Jumlah tersebut adalah uang muka yang didapat oleh PT. PP (Persero), yang berarti uang tersebut menjadi pemasukan kas dalam perusahaan. Pada bulan Agustus 2010, kas yang diperoleh berjumlah 0, karena termin yang ditagih tidak selalu cair di bulan yang sama, maka tagihan pada bulan Agustus 2010 cair pada bulan berikutnya, yaitu bulan September 2010 sebesar Rp 2.816.870.647. Begitu juga dengan bulan September 2010. Kas yang masuk ke dalam perusahaan dari proyek yang terkait adalah Rp 2.816.870.647, tetapi kas yang masuk tersebut adalah uang yang cair dari tagihan pada bulan Agustus 2010. Pada bulan Oktober 2010 pada saat kontrak seharusnya selesai, keluar tagihan sebesar Rp 949.922.803, namun tidak langsung cair di bulan tersebut. Cairnya termin tersebut adalah pada dua bulan berikutnya, yaitu pada 66

bulan Desember 2010. Di bulan yang sama, yaitu bulan Oktober 2010, terdapat kas yang masuk sebesar Rp 3.414.264. Jumlah tersebut adalah cairnya tagihan pada bulan kesembilan, yaitu bulan September 2010. Dan pada bulan Oktober 2010, kegiatan perusahaan sudah selesai, namun ada kebijakan bahwa termin retensi akan cair selama 3 bulan dari kontrak selesai. Maka pada bulan Januari tahun 2011, terdapat transaksi sebesar Rp 830.751.500.

IV.2.1.1.1.

Penerapan Metode Persentase Penyelesaian Menggunakan Pendekatan Fisik dan Biaya

Pada lampiran 1, menyajikan bagaimana perlakuan perusahaan seharusnya dalam mencari atau menentukan progres pekerjaan tiap periode. Progres yang dimaksud adalah bukan progres fisik, tetapi progres biaya. Karena PT. PP (Persero) sudah menggunakan pendekatan fisik, dan pada penelitian terdahulu menyebutkan bahwa ada beberapa kelemahan pada pendekatan fisik. Maka, penulis menampilkan perhitungan persentasi penyelesaian dengan pendekatan biaya. Karena kontrak kepada PT. BF tidak mencapai satu tahun, maka PT. PP (Persero) tidak menggunakan progres tahunan (annually progress), melainkan menggunakan progres bulanan (monthly progress). Dalam lampiran tersebut dapat terlihat bagaimana urutannya, yaitu pada bulan Mei 2010 progres sudah mencapai 12% karena pekerjaan belum dimulai, tetapi biayabiaya pada bulan Mei 2010 sudah keluar, sehingga persentase pada bulan Mei 2010 adalah 12%. Pada bulan Mei 2010 hanya terjadi pembayaran uang muka sebesar 20% dari total nilai kontrak yang tidak termasuk PPN sebesar 10%. Di bulan Juni 2010 sudah dimulai pekerjaan dan peningkatan pada bulan adalah yang paling signifikan dari peningkatan-peningkatan yang lainnya. Terjadi peningkatan sebesar 33%, yakni dari 67

12% ke 45%. Di bulan Juli 2010, persentase yang didapat oleh perusahaan adalah 70%. Begitu juga di bulan Agustus 2010, perusahaan telah mencapai progres prestasi sebesar 94%. Pada bulan September 2010, peningkatan terjadi tidak begitu banyak, yakni dari 94% ke 99%. Peningkatan tidak terlalu besar ini karena perusahaan sudah hampir menyelesaikan proyek ini. Pada bulan berikutnya, yaitu bulan Oktober 2010, perusahaan hanya mengalami kenaikan sebesar 1%, yakni dari 99% menjadi 100%. Hal ini dikarenakan proyek yang hampir selesai, hanya menyisakan sedikit pekerjaan, mengerjakan apa yang disebut dengan finishing. Pada lampiran 1 juga ditampilkan perhitungan dari bulan Novemeber 2010 sampai bulan Januari 2011. Hal ini tidak terlalu berpengaruh karena prestasi pekerjaan sudah mencapai 100%. Penambahan kolom sampai bulan Januari dikarenakan setelah persentase prestasi mencapai 100%, persentase PT. PP (Persero) dengan PT. BF tidak langsung selesai. Akan tetapi uang retensi yang ada di PT. BF tidak langsung cair. Cairnya uang retensi adalah 3 bulan setelah pekerjaan atau kontrak selesai. Pada lampiran 2, menyajikan bagaimana perlakuan perusahaan dalam mencari progres atau persentase prestasi pekerjaan dengan menggunakan atau berdasarkan pendekatan fisik. Diketahui bahwa pada bulan Mei 2010 progres yang didapat adalah sebesar 0%, dikarenakan fisik pada bulan ini belum ada. Uang muka pun cair pada akhir bulan Mei 2010, sehingga pekerjaan yang dikerjakan dan yang diakui adalah setelah uang muka tersebut cair. Pada bulan berikutnya, bulan Juni 2010, progres persentasenya telah mencapai 12%. Pada bulan ini sudah bisa ditagih karena sudah melewati termin sebesar 10%. Bulan Juli 2010, peningkatan prestasi fisik adalah peningkatan yang paling signifikan sebesar 30%, yaitu menjadi 42%. Pada bulan Agustus 2010, progres persentasenya telah melebihi setengah dari pekerjaan, yaitu sebesar 65%. Pada bulan 68

September 2010, dimana persentase perusahaan telah mendekati penyelesaian, yaitu sebesar 92%. Pada tahun Oktober 2010, dimana pada bulan itu adalah bulan habisnya kontrak dengan PT. BF, perusahaan telah menyelesaikan pekerjaan berdasarkan fisik, sebesar 100%. Apabila pada akhir pekerjaan atau pada saat pekerjaan sudah selesai, persentase antara pendekatan fisik dan biaya berbeda. Terjadi over atau under, maka kemungkinan yang terjadi ada tiga. Pertama, terjadi pekerjaan tambahan atau pengurangan pekerjaan dalam suatu kontrak. Kedua, terjadi kesalahan perhitungan estimasi. Ketiga, terjadi pemborosan dalam pembelian bahan-bahan konstruksi. Untuk kasus pertama, semua biaya ditanggung oleh pelanggan, sesuai dengan kontrak. Untuk kasus kedua dan ketiga, semua biaya ditanggung oleh PT. PP (Persero) atau oleh perusahaan konstruksi.

IV.2.1.1.2.

Jurnal Biaya Konstruksi

Jurnal-jurnal ini adalah jurnal yang mencatat biaya konstruksi dengan menggunakan pendekatan biaya: Mei 2010: 14100 Biaya Konstruksi 20100 Hutang Usaha 20100 Hutang Usaha 101/10301 Kas/Bank

1.849.252.839 1.849.252.839 1.849.252.839 1.849.252.839

Juni 2010: 14100 Biaya Konstruksi 20100 Hutang Usaha

5.239.549.411 5.239.549.411

69

20100 Hutang Usaha 101/10301 Kas/Bank

5.239.549.411 5.239.549.411

Juli 2010: 14100 Biaya Konstruksi 20100 Hutang Usaha 20100 Hutang Usaha 101/10301 Kas/Bank

3.852.610.382 3.852.610.382 3.852.610.382 3.852.610.382

Agustus 2010: 14100 Biaya Konstruksi 20100 Hutang Usaha 20100 Hutang Usaha 101/10301 Kas/Bank

3.698.505.677 3.698.505.677 3.698.505.677 3.698.505.677

September 2010: 14100 Biaya Konstruksi 20100 Hutang Usaha 20100 Hutang Usaha 101/10301 Kas/Bank

616.417.613 616.417.613 616.417.613 616.417.613

Oktober 2010: 14100 Biaya Konstruksi 20100 Hutang Usaha 20100 Hutang Usaha 101/10301 Kas/Bank

154.104.403 154.104.403 154.104.403 154.104.403

Untuk bulan November 2010, Desember 2010, dan Januari 2011 tidak ada jurnal pencatatan, karena pekerjaan atau kontrak sudah selesai (100%) di bulan Oktober 2010. Jurnal-jurnal dibawah ini adalah jurnal yang mencatat biaya konstruksi dengan menggunakan pendekatan fisik: 70

Juni 2010: 14100 Biaya Konstruksi 20100 Hutang Usaha 20100 Hutang Usaha 101/10301 Kas/Bank

1.916.163.273 1.916.163.273 1.916.163.273 1.916.163.273

Juli 2010: 14100 Biaya Konstruksi 20100 Hutang Usaha 20100 Hutang Usaha 101/10301 Kas/Bank

4.663.543.888 4.663.543.888 4.663.543.888 4.663.543.888

Agustus 2010: 14100 Biaya Konstruksi 20100 Hutang Usaha 20100 Hutang Usaha 101/10301 Kas/Bank

3.510.119.189 3.510.119.189 3.510.119.189 3.510.119.189

September 2010: 14100 Biaya Konstruksi 20100 Hutang Usaha 20100 Hutang Usaha 101/10301 Kas/Bank

4.254.534.644 4.254.534.644 4.254.534.644 4.254.534.644

Oktober 2010: 14100 Biaya Konstruksi 20100 Hutang Usaha 20100 Hutang Usaha 101/10301 Kas/Bank

1.183.704.427 1.183.704.427 1.183.704.427 1.183.704.427

71

Untuk bulan Mei 2010, tidak ada pencatatan yang terjadi di dalam PT. PP (Persero). Hal ini dikarenakan tidak ada prestasi fisik yang terjadi di bulan Mei 2010.

IV.2.1.1.3.

Jurnal Tagihan Termin

Juni 2010: 11101 Piutang Konstruksi

2.050.294.702

21201 Karya Yang Difakturkan

2.050.294.702

Juli 2010: 11101 Piutang Konstruksi

4.989.991.960


4.989.991.960

Agustus 2010: 11101 Piutang Konstruksi

3.755.827.532


3.755.827.532

September 2010: 11101 Piutang Konstruksi

4.552.352.069


4.552.352.069

Oktober 2010: 11101 Piutang Konstruksi 21201 Karya Yang Difakturkan

1.266.563.294 1.266.563.294

Untuk bulan Mei 2010, belum ada tagihan termin karena pekerjaan belum dimulai pada bulan tersebut. Begitupun untuk bulan November 2010, Desember 2010, dan Januari 2011 yang tidak ada jurnal pencatatan untuk tagihan termin, karena pekerjaan sudah selesai (100%) pada bulan Oktober 2010. Untuk jurnal pencatatan termin berdasarkan pendekatan fisik, terminnya adalah sama dengan berdasarkan pendekatan biaya. 72

IV.2.1.1.4.

Jurnal Perolehan Kas

Mei 2010: 10101 Kas/Bank

3.323.006.000

11101 Piutang Konstruksi

3.323.006.000

Juni 2010: 10101 Kas/Bank

1.537.721.027


1.537.721.027

Juli 2010: 10101 Kas/Bank

3.742.493.970


3.742.493.970

September 2010: 10101 Kas/Bank

2.816.870.647


2.816.870.647

Oktober 2010: 10101 Kas/Bank

3.414.264.053


3.414.264.053

Desember 2010: 10101 Kas/Bank

949.922.803


949.922.803

Januari 2011: 10101 Kas/Bank 11101 Piutang Konstruksi

830.751.500 830.751.500

Untuk bulan Agustus 2010, tidak ada pencatatan atas perolehan kas, karena pada bulan tersebut termin yang ditagihkan kepada PT. BF tidak langsung cair. Termin yang ditagihkan pada bulan Agustus 2010 cair pada bulan September 2010. Pada bulan

73

September 2010 juga terjadi tagihan termin sebesar Rp 3.414.264.053, tetapi tagihan tersebut baru cair pada bulan berikutnya, yaitu bulan Oktober 2010. Tagihan pada bulan Oktober 2010 baru cair di dua bulan berikutnya, yaitu di bulan Desember 2010 sebesar Rp 949.922.803. Di bulan Januari 2011 ada perolehan kas yang masuk sebesar Rp 830.751.500. Jumlah tersebut adalah cairnya uang retensi selama tiga bulan dari selesainya kontrak pada bulan Oktober 2010. Untuk jurnal pencatatan kas yang diperoleh PT. PP (Persero) berdasarkan pendekatan fisik sama dengan kas yang diperoleh PT. PP (Persero) berdasarkan pendekatan biaya.

IV.2.1.1.5.

Laporan Pendapatan dan Laba Kotor (Gross Profit)

Pada lampiran 3, yaitu perusahaan mengakui pendapatan atau laba kotor di satu periode dengan menggunakan pendekatan biaya, menggambarkan bahwa pada saat bulan Mei 2010, perusahaan telah mencapai persentase sebesar 12%, maka dari itu, hasil dari perkalian antara persentase dikurangi dengan biaya yang keluar adalah adalah laba kotor (Gross Profit) dari perusahaan sebesar Rp 144.550.761. Pada bulan Juni 2010, perlakuannya sama dengan bulan Mei 2010, tetapi perbedaannya adalah laba kotor bulan Juni 2010 dikurangi dengan laba kotor di bulan sebelumnya, yaitu bulan Mei 2010. Jadi, laba kotor yang sebenarnya diperoleh di bulan Juni 2010 adalah Rp 243.410.489. Peningkatan yang terjadi dari bulan Mei 2010 sampai bulan Juni 2010 adalah peningkatan yang paling signifikan dibandingkan dengan peningkatan dari bulan satu ke bulan yang lainnya, yaitu sebesar Rp 98.859.728. Pada bulan berikutnya, yakni bulan Juli 2010, perlakuannya dan perhitungannya sama dengan bulan Juni 2010, laba kotor bulan Juli 2010 dikurangi dengan laba kotor bulan Juni 2010. Dari hasil perhitungan tersebut telah menghasilkan laba kotor sebesar Rp 301.147.118 di bulan Juli 2010. Bulan 74

Agustus 2010 laba kotor yang diperoleh perusahaan adalah sebesar Rp 289.101.523. Laba kotor pada bulan berikutnya, yaitu bulan September 2010 adalah Rp 214.333.887. Perolehan laba kotor pada bulan Oktober 2010 adalah suatu penurunan laba kotor. Selisih penurunan dari bulan sebelumnya sangat besar, yaitu senilai Rp 202.287.990. Laba kotor yang didapat pada bulan Oktober 2010 terhitung sangat kecil dibandingkan dengan laba kotor di bulan yang lainnya. Hal ini tercermin dari peningkatan persentase prestasi dari bulan September 2010 ke bulan Oktober 2010 hanya sebesar 1%. Pada lampiran 4, yaitu perusahaan mengakui pendapatan atau laba kotor di satu periode dengan menggunakan pendekatan fisik, menggambarkan bahwa di bulan Mei 2010 tidak terdapat laba kotor yang di dapat oleh PT. PP (Persero). Hal ini dikarenakan pada saat bulan Mei 2010, belum ada progres yang bisa dijadikan tagihan oleh PT. PP (Persero) kepada PT. BF. Pada bulan berikutnya, yaitu bulan Juni 2010, PT. PP (Persero) mendapatkan laba kotor sebesar Rp 77.640.327 yang prestasi persentasenya sebesar 12%. Di bulan Juli 2010 dengan prestasi sebesar 42%, PT. PP (Persero) telah mendapatkan laba kotor sebesar Rp 320.965.112. Peningkatan dari bulan Juni 2010 ke Juli 2010 adalah peningkatan yang paling signifikan dalam metode pendekatan fisik. Peningkatan ini akan berpengaruh kedalam laporan laba rugi (income statement) PT. PP (Persero). Pada bulan Agustus 2010, PT. PP (Persero) mendapatkan laba kotor sebesar Rp 311.337.711 dari persentase sebesar 65%. Pada bulan berikutnya, yaitu bulan September 2010, PT. PP (Persero) mendapatkan progres sebesar 92% yang berarti mendapat laba kotor sebesar Rp 231.523.456. Di masa akhir kontrak dengan PT. BF, yaitu di bulan Oktober 2010, PT. PP (Persero) telah menyelesaikan pekerjaan atau telah mencapai persentase 100% dimana laba kotor yang didapatkan oleh PT. PP (Persero) adalah sebesar Rp 145.497.973. 75

IV.2.1.1.6.

Jurnal Pengakuan Pendapatan dan Laba Kotor

Menurut buku Kieso, Weygandt, dan Warfield, jurnal untuk mengakui pendapatan dan laba kotor adalah sebagai berikut: Construction in Process

xxx

Construction Expense

xxx

Revenue from Long-Term Contract

xxx

Pada PT. PP (Persero) menamakan jurnal ini sebagai Matching Cost. Berikut adalah jurnal-jurnal dari perusahaan untuk mengakui pendapatan dan mencatat laba kotor berdasarkan pendekatan biaya: Mei 2010: 14100 Biaya Konstruksi

1.849.252.839

25900 Laba Kotor

144.550.761

40101 Pendapatan Konstruksi

1.993.803.600

Juni 2010: 14100 Biaya Konstruksi

5.239.549.411

25900 Laba Kotor

243.410.489


5.482.959.900

Juli 2010: 14100 Biaya Konstruksi

3.852.610.382

25900 Laba Kotor

301.147.118


4.153.757.500

Agustus 2010: 14100 Biaya Konstruksi

3.698.505.677

25900 Laba Kotor

289.101.523


3.987.607.200

76

September 2010: 14100 Biaya Konstruksi

616.417.613

25900 Laba Kotor

214.333.887


830.751.500

Oktober 2010: 14100 Biaya Konstruksi

154.104.403

25900 Laba Kotor

12.045.897


166.150.300

Berikut ini adalah jurnal-jurnal dari perusahaan untuk mengakui pendapatan dan mencatat laba kotor berdasarkan pendekatan fisik: Juni 2010: 14100 Biaya Konstruksi

1.916.163.273

25900 Laba Kotor

77.640.327


1.993.803.600

Juli 2010: 14100 Biaya Konstruksi

4.663.543.888

25900 Laba Kotor

320.965.112


4.984.509.000

Agustus 2010: 14100 Biaya Konstruksi

3.510.119.189

25900 Laba Kotor

311.337.711


3.821.456.900

September 2010: 14100 Biaya Konstruksi

4.254.534.644

25900 Laba Kotor

231.523.456


4.486.058.100

77

Oktober 2010: 14100 Biaya Konstruksi

1.183.704.427

25900 Laba Kotor

145.497.973


IV.2.1.1.7.

1.329.202.400

Jurnal Kontrak Yang Sudah Selesai

Jurnal ini dibuat atau dicatat apabila perusahaan telah selesai melakukan pekerjaan kontrak atau telah mencapai persentase prestasi pekerjaan sebesar 100%. Berikut adalah pencatatan jurnalnya. Oktober 2010: 21201 Karya Yang Difakturkan 11601 Prestasi Yang Akan Menjadi Piutang

IV.2.1.1.8.

16.615.030.000 16.615.030.000

Perbandingan Pendekatan Biaya dengan Pendekatan Fisik

Pada penelitian sebelumnya telah dikemukakan bahwa pada metode persentase penyelesaian memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan biaya dan pendekatan fisik. Penelitian sebelumnya juga mengemukakan bahwa pada masing-masing metode pendekatan tersebut memiliki kekuatan dan kelemahan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membandingkan pendekatan biaya dengan pendekatan fisik, dan dengan suatu kontrak yang sama. Perbedaan perhitungan antara metode pengakuan pendapatan dengan pendekatan fisik dengan pendekatan biaya adalah karena dasar yang digunakan dalam perhitungan untuk menentukan persentase selesai. Metode pendekatan fisik adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menentukan besarnya persentase penyelesaian hanya berdasarkan kemajuan fisik atau hasil yang dicapai (output measure) 78

dengan mengabaikan usaha-usaha atau biaya yang dicurahkan dalam pelaksanaan pekerjaan (input measure). Sedangkan metode pengakuan pendapatan dengan menggunakan pendekatan biaya adalah suatu pendekatan yang menentukan besarnya persentase penyelesaian berdasarkan pada ukuran masukan (input measure). Metode ini menentukan besarnya persentase dengan cara membandingkan total biaya aktual yang dikeluarkan pada periode tersebut dengan taksiran total biaya keseluruhan untuk menyelesaikan proyek. Jadi dalam menghitung pendekatan biaya, dibutuhkan sebuah estimasi atau RAB dari setiap kontrak. Perbandingan Antara Pendekatan Biaya dan Fisik Gambar 2

Pada gambar 1 diatas, bisa terlihat perbedaan antara pendekatan biaya dengan pendekatan fisik. Berdasarkan pendekatan fisik, di bulan Mei 2010 prestasi masih 0%, sedangkan berdasarkan pendekatan biaya sudah mencapai 12%. Hal ini dikarenakan apabila menggunakan pendekatan biaya, persentase prestasi berdasarkan biaya yang telah keluar selama kontrak tersebut berjalan. Apabila menggunakan pendekatan fisik, 79

persentase prestasi berdasarkan hasil atau karya fisik yang telah dihasilkan. Jadi, pada bulan Mei 2010, prestasi pendekatan fisik dari kontrak kepada PT.BF adalah masih 0%, sedangkan untuk prestasi pendekatan biaya 12%, karena awal untuk memulai sebuah proyek, di lapangan pekerjaan harus membeli peralatan kerja, persiapan untuk pekerjaan, dan lainnya. Untuk grafik pada kontrak tersebut juga telah menggambarkan bahwa pendekatan biaya mengalami kenaikan terus-menerus pada periode awal, setelahnya lebih stabil. Sebaliknya, pada pendekatan fisik, di periode awal terlihat lambat untuk kenaikan grafik, setelah itu meningkat secara drastis. Pada hal ini dikarenakan, di periode awal pengerjaan suatu proyek, perusahaan konstruksi harus membeli bahan yang cukup banyak dan awal mula pengerjaan adalah pembuatan pondasi. Untuk membuat pondasi yang kuat, membutuhkan biaya yang cukup besar dan memakan waktu yang lebih lama. Maka bisa di lihat pada periode awal pengerjaan kontrak diatas untuk pendekatan biaya sudah mencapai 12%, sedangkan untuk pendekatan fisik masih 0%

IV.2.1.1.9.

Laporan Keuangan Parsial

Pada laporan keuangan parsial yang dicantumkan pada lampiran 5 dan 6, sudah terlihat bahwa bagian-bagian yang berpengaruh adalah pada bagian laporan rugi laba (income statement). Seperti yang telah diketahui, inti dari laporan rugi laba adalah seluruh pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan PT. PP (Persero) dikurangi dengan seluruh biaya yang ada pada periode tersebut. Untuk jumlah dan bilangan yang ada di laporan rugi laba pada lampiran 5 dan 6 sudah didapat dari pencarian laba kotor (gross profit) perusahaan pada lampiran 3 dan 4. Maka, hasil dari lampiran 3 dan 4 sama dengan hasil lampiran 5 dan 6 pada bagian laporan rugi laba. 80

Dalam posisi laporan keuangan (statement of financial statement) yang telah dicantumkan pada lampiran 5 dan 6, maka yang berpengaruh adalah bagian aset lancar (current asset) apabila biaya dan laba yang diakui oleh perusahaan telah melebihi dari tagihan atau termin yang ada pada periode tersebut. Pada PSAK 34 (revisi 2010), kasus ini telah dicantumkan pada paragraf 41, yang dinamakan jumlah tagihan bruto kepada pelanggan sebagai aset. Apabila tagihan atau termin melebihi dari biaya dan laba yang diakui oleh perusahaan, maka akan berpengaruh kepada hutang/kewajiban lancar perusahaan. Hal ini telah dicantumkan pada PSAK paragraf 41, yaitu jumlah hutang bruto dari pelanggan sebagai liabilitas. Untuk kontrak yang dilakukan oleh PT. PP (Persero) dengan pelanggan PT. BF, ada tagihan atau termin yang melebihi biaya dan laba yang diakui oleh perusahaan. Hal ini terdapat pada lampiran 6 di bulan Mei 2010, Juni 2010, dan September 2010. Masing-masing jumlahnya adalah Rp 56.491.102, Rp 61.974.062, dan Rp 62.618.663. Sedangkan dalam bulan Mei 2010 hingga Juli 2010, PT. PP (Persero) memiliki hutang terlebih dahulu karena mendapatkan uang muka. Pada saat Agustus 2010 sampai Oktober 2010, baru akan mendapatkan piutang. Piutang pada bulan Oktober 2010 tidak berjumlah 0 karena masih ada termin yang cair pada bulan Desember 2010 dan juga uang retensi yang cair tiga bulan setelah kontrak selesai, yaitu bulan Januari 2011. Untuk lampiran 5, yaitu laporan dengan pendekatan biaya, terlihat bahwa pembagian persentase lebih merata dan lebih akurat. Karena berdasarkan biaya yang keluar dan usaha yang dilakukan. Pada bagian hutang dan piutang di lampiran 5 sama dengan lampiran 6, yaitu dari Mei 2010 sampai Juli 2010 memiliki hutang, baru dari Agustus 2010 sampai Oktober 2010 PT. PP (Persero) memiliki piutang. Di dalam

81

lampiran 5 juga tidak memiliki yang dinamakan hutang bruto, karena tidak ada tagihan termin yang melebihi biaya atau laba yang diakui oleh perusahaan.

IV.3

Pengungkapan Dalam PSAK 34 (revisi 2010) menyebutkan bahwa sebuah entitas atau

perusahaan konstruksi harus mengungkapkan sebuah informasi dalam laporan keuangan. Pertama yang harus ditampilkan dan diungkapkan adalah jumlah pendapatan kontrak yang diakui sebagai pendapatan pada suatu periode. Kedua adalah metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak yang diakui pada periode yang terkait. Ketiga adalah metode yang digunakan untuk menentukan tahap penyelesaian kontrak. Setelah melihat dokumentasi dari perusahaan PT. PP (Persero), maka bisa dilihat bahwa perusahaan telah mengungkapkan di dalam laporan keuangan jumlah pendapatan kontrak yang diperoleh. Pendapatan ini dengan jelas dituliskan dalam laporan keuangan perusahaan tahun 2010, sebesar Rp 4.401.228.558.349. Namun, sebesar Rp 3.135.432.942.567 atau sebesar 71,24% pada periode tahun 2010, dari pendapatan usaha merupakan pendapatan usaha dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Di dalam laporan keuangan perusahaan, pada bagian catatan atas laporan keuangan (notes to financial statement) telah disajikan metode yang digunakan perusahaan untuk menentukan pendapatan kontrak. Metode yang digunakan perusahaan adalah metode persentase penyelesaian. Pengungkapan atas metode ini dapat dilihat pada bagian kebijakan akuntansi dengan poin “pengakuan pendapatan dan beban”. Untuk menentukan tahap penyelesaian kontrak, perusahaan telah menyajikan metode yang digunakan pada laporan keuangan, pada bagian catatan atas laporan keuangan (notes to financial statement). Hal ini dapat dilihat pada bagian kebijakan akuntansi. Metode yang 82

digunakan oleh perusahaan adalah metode pendekatan fisik atau berdasarkan kemajuan fisik proyek yang dituangkan dalam Laporan Prestasi Proyek (LPP). Maka, untuk pengungkapan ini, PT. PP (Persero) sudah sesuai dengan PSAK 34. Entitas atau perusahaan juga harus mengungkapkan jumlah agregat biaya yang terjadi dan laba yang diakui sampai tanggal pelaporan, jumlah uang muka yang diterima dan jumlah retensi untuk pekerjaan dalam proses penyelesaian pada akhir periode pelaporan. Untuk pengungkapan jumlah agregat biaya dan laba yang diakui, PT. PP (Persero) sudah mengungkapkannya pada catatan laporan keuangan perusahaan di nomor 8, sebesar Rp. 9.597.173.613.359. Tetapi, PT. PP (Persero) tidak menampilkan secara terpisah antara biaya dan laba yang diakui. Yang ditampilkan langsung gabungan antara biaya dan laba yang diakui. Jadi, pembaca tidak mengetahui secara spesifik biaya konstruksi dan laba yang diakui masing-masing. Untuk pengungkapan jumlah uang muka, perusahaan telah mengungkapkannya di dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan pada nomor 12. PT. PP (Persero) telah mengungkapkan uang muka selama tahun 2010 secara transparan, dimana uang muka tersebut dijabarkan kembali menjadi tiga bagian, yaitu uang muka supplier/pemasok, uang muka subkontraktor, dan uang muka dinas. Untuk pengungkapan jumlah retensi, PT. PP (Persero) juga telah mengungkapkannya didalam catatan atas laporan keuangan perusahaan pada nomor 7, dengan jumlah retensi sebesar Rp 273.899.527.003. Maka untuk pengungkapan ini, PT. PP (Persero) juga telah sesuai dengan ketentuan PSAK 34. Di dalam PSAK 34 (revisi 2010) juga menyebutkan bahwa entitas atau perusahaan harus menyajikan jumlah tagihan bruto kepada pelanggan sebagai aset dan juga jumlah hutang bruto dari pelanggan sebagai liabilitas atau kewajiban. 83

Dalam hal menyajikan jumlah tagihan bruto, PT. PP (Persero) sudah mengungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan pada nomor 8, dengan jumlah Rp 951.946.070.061. Jumlah tersebut adalah selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui (Rp 9.597.173.613.359), dikurangi dengan jumlah kerugian dan termin yang diakui (Rp 8.645.227.543.298). Untuk jumlah hutang bruto, pada tahun 2010 PT. PP (Persero) tidak memiliki jumlah hutang bruto, karena PT. PP (Persero) sudah mendapatkan jumlah tagihan bruto pada tahun 2010. Maka, untuk pengungkapan ini, PT. PP (Persero) sudah sesuai dengan ketentuan dari PSAK 34.

84

85

BAB IV PEMBAHASAN. revisi (1994) dengan PSAK 34 sesudah revisi (2010). Kedua, pembahasan dilanjutkan

Recommend Documents