BAB IV PEMBAHASAN
IV.1
Proses Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame
IV.1.1 Syarat Permohonan Izin Untuk melakukan permohonan izin, pemohon atau wajib pajak tentu harus memenuhi syarat yang diperlukan untuk memohon izin agar dapat menyelenggarakan reklame. Syarat-syarat yang diperlukan untuk megajukan izin adalah : 1. Permohonan izin penyelenggaraan reklame untuk : a. Untuk reklame pada kendaraan, dengan melampirkan persyaratan permohonan yang dibuat 1 rangkap sebagai berikut : 1. Foto kendaraan dengan memperlihatkan bidang yang akan dipasang dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB); 2. Fotokopi identitas pemilik; 3. Fotokopi STNK yang masih berlaku; 4. Desain reklame yang akan dipasang; 5. Syarat perjanjian dengan pemilik kendaraan. b. Untuk reklame selain reklame pada kendaraan yang penyelenggaraannya diluar sarana dan prasarana kota dengan ukuran sampai dengan 6m2, dengan melampirkan persyaratan permohonan yang dibuat rangkap 1 sebagai berikut : 1. Foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame dengan ketentuan : a) Dibuat paling lama 14 hari sebelum tanggal permohonan; 40
b) Pemotretan diambil dari 3 arah dengan jarak 10 meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat perletakan reklame yang dimohon; c) Dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya. 2. Surat kesepakatan dengan pemilik persil (lahan) atau bangunan; 3. Gambar produk atau pesan yang akan disajikan; 4. Fotokopi identitas diri pemohon ( KTP, SIM, Paspordan sejenisnya); 5. Surat kuasa bermaterai cukup dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk memproses permohonan izin penyelenggaraan reklame; 6. Gambar lokasi/peta yang menjelaskan titik reklame. 2. Permohonan dan penyelenggaraan reklame untuk penyelenggaraan didalam dan diluar sarana dan prasarana kota dengan ukuran luas bidang reklame lebih dari 6m2 sampai dengan 24m2, dengan melampirkan persyaratan permohonan yang dibuat 2 rangkap sebagai berikut : a. Foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame dengan ketentuan : 1. Dibuat paling lama 14 hari sebelum tanggal permohonan; 2. Pemotretan diambil dari 3 arah dengan jarak 10 meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat perletakan reklame yang dimohon; 3. Dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya. b. Surat kesepakatan dengan pemilik persil (lahan) atau bangunan; c. Surat
pernyataan
kesediaan
untuk
menandatangani
penyerahan
kepemilikan konstruksi beserta bangunannya bagi penyelenggaraan reklame yang terletak didalam sarana dan prasarana kota; 41
d. Gambar produk atau pesan yang akan disajikan; e. Fotokopi identitas diri pemohon (KTP, SIM, Paspor dan sejenisnya); f. Surat kuasa bermaterai cukup dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk memproses permohonan izin penyelenggaraan reklame; g. Gambar lokasi/peta yang menjelaskan titik reklame dengan skala 1: 1000; h. Fotokopi SIBP arsitek sekurang-kurangnya golongan B; i. Fotokopi gambar bangunan/gedung sesuai dengan IMB yang diterbitkan jika reklame diselenggarakan menempel atau diatas bangunan/gedung. 3. Permohonan izin penyelenggaraan reklame untuk : a. Megatron, videotron, dan large electronic display; b. Penyelenggaraan reklame didalam dan diluar sarana dan prasarana kota dengan ukuran bidang reklame lenih dari 24m2; c. Penyelenggaraan reklame diluar sarana dan prasarana kota yang berada diatas bangunan dengan menggunakan konstruksi. Dengan melampirkan persyaratan yang dibuat 3 rangkap sebagai berikut : 1. Foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame dengan ketentuan : a. Dibuat paling lama 14 hari sebelum tanggal permohonan; b. Pemotretan diambil dari 3 arah dengan jarak 10 meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat perletakan reklame yang dimohon; c. Dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya. 2. Surat kesepakatan dengan pemilik persil (lahan) atau bangunan; 3. Fotokopi SIBP penanggung jawab perancang arsitektur, konstruksi dan instalasi bila diperlukan; 42
4. Surat
pernyataan
kesediaan
untuk
menandatangani
penyerahan
kepemilikan konstruksi beserta bangunannya bagi penyelenggaraan reklame yang terletak didalam sarana dan prasarana kota; 5. Gambar produk atau pesan yang disajikan; 6. Surat kuasa bermaterai cukup dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk memproses permohonan izin penyelenggaraan reklame; 7. Fotokopi identitas diri pemohon (KTP, SIM, Paspor dan sejenisnya); 8. Gambar lokasi/peta yang menjelaskan titik reklame dengan skala 1: 1000; 9. Gambar arsitektur dari penanggung jawab perencana konstruksi pemegang SIBP sekurang-kurangnya golongan B sebanyak 6 set; 10. Gambar konstruksi dan penanggung jawab perencana konstruksi pemegang SIBP sekurang-kurangnya golongan B sebanyak 6 set; 11. Gambar instalasi dan penanggung jawab perencana instalasi pemegang SIBP sekurang-kurangnya golongan B sebanyak 6 set bilamana menggunakan instalasi; 12. Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangunan yang dipertanggungjawabkan untuk perencana konstruksi pemegang SIBP sekurang-kurangnya golongan B; 13. Gambar rencana TLB sebanyak 6 set; 14. Fotokopi IMB bangunan/gedung jika reklame menempel diatas atau pada bangunan.
43
IV.1.2 Tempat Permohonan Izin Untuk mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame, dapat diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Suku Dinas Pendapatan Daerah, atau Kepala Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan sesuai dengan kewenangannya. Izin dapat dilakukan pada tempat sebagai berikut: a. Dinas Pendapatan Daerah adalah untuk : 1. Penyelenggaraan reklame megatron, videotron, large electronic display; 2. Penyelenggaraan reklame pada papan billboard didalam dan diluar sarana dan prasarana kota dengan ukuran lebih dari 24m2. 3. Penyelenggaraan reklame pada kendaraan angkutan umum. 4. Penyelenggaraan
reklame
diatas
bangunan
yang
menggunakan
konstruksi. b. Suku Dinas Pendapatan Daerah adalah untuk : 1. Penyelenggaraan reklame papan/billboard didalam dan diluar saran dan prasarana kota dengan ukuran diatas 6m2 sampai dengan 24m2. 2. Penyelenggaraan reklame dengan jenis reklame udara seperti reklame balon, dan reklame kendaraan bukan angkutan umum. c. Seksi Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan adalah untuk : 1. Penyelenggaraan reklame papan/billboard diluar sarana dan prasarana kota dengan ukuran sampai dengan 6m2. 2. Penyelenggaraan reklame selain jenis reklame megatron, videotron, large electronic display, papan/billboard, reklame udara seperti reklame balon, reklame kendaraan pada angkutan umum dan bukan angkutan umum. 44
IV.1.3 Proses Permohonan Izin Setelah melengkapi syarat pada tempat perizinan penyelenggaraan reklame,
izin
dapat
diproses.
Proses
mengajukan
permohonan
izin
peyelenggaraan reklame dibagi menjadi izin dengan peyelenggaraan reklame tanpa gambar Tata Letak Bangunan (TLB) dan izin peyelenggaraan reklame dengan menggunakan gambar Tata Letak Bangunan. 1. Proses permohonan izin penyelenggaraan reklame tanpa gambar Tata Letak Bangunan (TLB) pada bagan 4.1 dibawah ini :
Bagan 4.1 Proses Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Tanpa Gambar Tata Letak Bangunan (TLB)
Wajib Pajak mengisi formulir
Penerbitan izin beserta penneng oleh Dinas Pendapatan Daerah, Suku Dinas Pendapatan Daerah, atau Seksi Dinas Pendapatan Daerah
Dinas Pendapatan Daerah, Suku Dinas Pendapatan Daerah, atau Seksi Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan memeriksa lokasi pemasangan
KPKD menyampaikan bukti pembayaran ke Dinas Pendapatan Daerah, Suku Dinas Pendapatan Daerah, atau Seksi Dinas Pendapatan Daerah
Dinas Pendapatan Daerah, Suku Dinas Pendapatan Daerah, atau Seksi Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan menerbitkan SKPD
Wajib Pajak membayar pajak di KPKD
Wajib Pajak mendapatkan izin beserta penneng
45
Keterangan bagan 4.1 sebagai berikut : 1. Wajib Pajak mengisi formulir Permohonan izin kepada Dipenda, Suku Dinas Pendapatan Daerah, atau Seksi Dinas Pendapatan daerah Kecamatan yang disampaikan melalui loket dengan menggunakan SPPR (Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame) atau SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dan atau Formulir model DPD-002-Ret beserta persyaratan lain yang diperlukan. 2. Apabila permohonan tersebut merupakan reklame baru/belum terpasang maka akan dilakukan pemeriksaan di lokasi pemasangan untuk memastikan bahwa reklame belum terpasang. Apabila ternyata reklame tersebut sudah terpasang, maka akan dikenakan sanksi 2% perbulan. 3. Dinas Pendapatan Daerah, Suku Dinas Pendapatan Daerah, atau Seksi Dinas Pendapatan daerah Kecamatan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan dalam jangka waktu paling lama dua hari kerja bila permohonan diterima. Lalu SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan diberitahukan kepada pemohon, atau menolak permohonan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan yang jelas paling lama dua hari kerja apabila permohonan ditolak. 4. Berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, pemohon melakukan pembayaran Pajak reklame yang terutang di KPKD (Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah) atau tempat lain yang ditunjuk. 5. KPKD memvalidasi SKPD pembayaran reklame dan menyampaikan tindasan bukti pembayaran kepada Dipenda, Suku Dinas Pendapatan 46
Daerah, atau Seksi Dinas Pendapatan daerah Kecamatan dalam jangka waktu paling lama satu hari kerja sejak tanggal pembayaran. 6. Berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dan bukti pembayaran dari Kas Daerah, maka Dinas Pendapatan Daerah, Suku Dinas Pendapatan Daerah, atau Seksi Dinas Pendapatan daerah Kecamatan menerbitkan izin penyelenggaraan reklame dan dilengkapi penneng reklame dalam jangka waktu paling lama dua hari kerja dan disampaikan kepada pemohon. 7. Pemohon (WP) mendapatkan izin penyelenggaraan reklame beserta penneng (stempel bukti telah membayar pajak reklame).
2. Proses permohonan izin penyelenggaraan reklame dengan gambar Tata Letak Bangunan (TLB) pada Suku Dinas Pendapatan Daerah, pada bagan 4.2 dibawah ini :
47
Bagan 4.2 Proses Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Dengan Gambar Tata Letak Bangunan (TLB) Pada Suku Dinas Pendapatan Daerah
Wajib Pajak mengisi formulir
Suku Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan formulir atau Surat Permohonan ke Dinas Tata Kota
KPKD menyampaikan tindasan bukti
Wajib Pajak melakukan pembayaran ke KPKD
Suku Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan SKPD
Biro Perlengkapan menerbitkan perjanjian sewa titik reklame
Suku Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan izin beserta penneng
Dinas Tata Kota menerbitkan Gambar TLB
Dinas Tata Kota menerbitkan SKRD TLB
Wajib Pajak mendapatkan izin beserta penneng
48
Keterangan bagan 4.2 sebagai berikut : 1. Wajib Pajak mengisi formulir Permohonan izin kepada Dinas Pendapatan Daerah, Suku Dinas Pendapatan Daerah, atau Seksi Dinas Pendapatan daerah Kecamatan yang disampaikan melalui loket dengan menggunakan SPPR (Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame) atau SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dan atau Formulir model DPD-002-Ret beserta persyaratan lain yang diperlukan. 2. Suku Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan berkas permohonan ke Dinas Tata Kota atau Sudin Tata Kota dalam jangka waktu paling lama dua hari kerja guna penerbitan Gambar Tata Letak Bangunan (TLB) apabila permohonan diterima, atau menolak permohonan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama dua hari apabila permohonan ditolak. 3. Berdasarkan berkas permohonan, Dinas Tata Kota lalu menerbitkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) TLB Bangunan Reklame dengan tidak mencantumkan tanggal penerbitan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak berkas diterima, apabila permohonan diterima. SKRD kemudian disampaikan kepada Suku Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama dua hari kerja. Dinas Tata Kota mengembalikan permohonan kepada Suku Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu tujuh hari kerja terhitung sejak berkas diterima apabila permohonan ditolak dengan disertai alasan yang jelas.
49
4. Berdasarkan SKRD TLB Bangunan Reklame, Suku Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan dalam jangka waktu paling lama dua hari kerja. Suku Dinas memberi tanggal pada SKRD TLB Bangunan Reklame dan SKPD serta menyampaikan SPS (Surat Perintah Setor, untuk melakukan pembayaran sewa titik reklame) nilai sewa reklame kepada pemohon. 5. Berdasarkan SKRD TLB Bangunan Reklame, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan serta SPS nilai sewa reklame, pemohon melakukan pembayaran ke KPKD (Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah). 6. KPKD selanjutnya menyampaikan tindasan bukti pembayaran paling lama satu hari kerja sejak tanggal penyetoran kepada: a. Dinas Tata Kota atau Sudin Tata Kota untuk SKRD TLB Bangunan Reklame; b. Suku Dinas Pendapatan Daerah untuk SKPD; c. Biro Perlengkapan untuk SPS nilai sewa reklame. 7. Berdasarkan tindasan bukti pembayaran dari KPKD, Dinas Tata Kota atau Sudin Tata Kota menerbitkan Gambar TLB dan memberikannya ke Suku Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama dua hari. 8. Berdasarkan tindasan bukti pembayaran dari KPKD, Biro Perlengkapan menerbitkan perjanjian sewa titik reklame dan menyampaikannya ke Suku Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama dua hari. 50
9. Berdasarkan tindasan bukti pembayaran SKPD dari KPKD, Gambar TLB, serta perjanjian sewa titik reklame, Suku Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan izin penyelenggaraan reklame dilengkapi penneng dalam jangka waktu paling lama dua hari kerja dan menyampaikan kepada pemohon. 10. Pemohon (WP) mendapatkan izin penyelenggaraan reklame beserta penneng (stempel bukti telah membayar pajak reklame).
3. Proses permohonan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bangun Bangunan Reklame dengan gambar Tata Letak Bangunan (TLB) pada Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota untuk : a. Penyelenggaraan reklame megatron, videotron, dan Large Electronic Display (LED); b. Penyelenggaraan reklame didalam dan diluar sarana dan prasarana kota dengan ukuran luas bidang reklame diatas 24m2; c. Penyelenggaraan reklame diluar sarana dan prasarana kota dengan yang berada diatas bangunan dengan menggunakan konstuksi. Proses permohonan penerbitan izinnya pada bagan 4.3 berikut ini :
51
Bagan 4.3 Proses Permohonan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bangun Bangunan Reklame dengan gambar Tata Letak Bangunan (TLB) Pada Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota
Wajib Pajak mengisi formulir
Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan SKPD
Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan formulir atau Surat Permohonan ke Dinas Tata Kota
Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota menerbitkan SKRD IMB Bangun Bangunan Reklame
Pemohon melakukan pembyaran ke KPKD
Dinas Tata Kota menerbitkan gambar TLB
Dinas Tata Kota menerbitkan SKRD TLB
Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan rancangan gambar TLB
KPKD menyampaikan tindasan bukti
Biro Perlengkapan membuat perjanjian sewa titik reklame
Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota menerbitkan IMBBBR
Dipenda menyiapkan penneng, menyampaikan gambar TLB, perjanjian sewa tiik reklame, dan IMBBBR
Pemohon menerima penneng, gambar TLB, perjanjian sewa tiik reklame, dan IMBBBR
52
Keterangan bagan 4.3 adalah sebagai berikut : 1. Wajib Pajak mengisi formulir Permohonan izin kepada Dinas Pendapatan Daerah yang disampaikan melalui loket dengan menggunakan SPPR (Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame) atau SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dan atau Formulir model DPD-002-Ret beserta persyaratan lain yang diperlukan. 2. Dipenda menyampaikan berkas permohonan ke Dinas Tata Kota dalam jangka waktu paling lama dua hari kerja apabila permohonan diterima, atau menolak permohonan seeara tertulis kepada pemohohn disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama tujuh hari kerja apabila permohonan ditolak. 3. Berdasarkan berkas permohonan, Dinas Tata Kota lalu menerbitkan SKRD TLB Bangunan Reklame dengan tidak mencantumkan tanggal penerbitan dan disertai rancangan gambar TLB dalam jangka waktu paling lama tujuh hari kerja apabila permohonan diterima. Lalu menyampaikannya ke Dipenda. Mengembalikan berkas permohonan dengan disertai alasan penolakan yang jelas kepada Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama tujuh hari kerja apabila permohonan ditolak. 4. Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan rancangan gambar TLB ke Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota dalam jangka waktu paling lama dua hari kerja. 5. Berdasarkan rancangan gambar TLB, Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah IMBBBR (Izin Mendirikan
Bangunan
Bangun
Bangunan
Reklame)
dengan
tidak 53
mencantumkan tanggal penerbitan paling lama enam hari kerja sejak rancangan
TLB
diterima,
papbila
permohonan
diterima.
Dan
menyampaikannya ke Dipenda paling lama dua hari kerja. Menyampaikan berkas permohonan dengan disertai alasan penolakan yang jelas kepada Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 hari apabila permohonan ditolak. 6. Berdasarkan berkas permohonan, SKRD TLB Bangunan Reklame, dan SKRD IMBBBR, Dipenda menerbitkan SKPD paling lama dua hari kerja. Dipenda lalu memberi tanggal pada SKRD TLB Bangunan Reklame, dan SKRD IMBBBR dan memberikannya kepada pemohon beserta SPS (Surat Perintah Setor) nilai sewa titik reklame paling lama dua hari kerja. 7. Berdasarkan SKRD TLB Bangunan Reklame, SKRD IMBBBR dan SPS, pemohon melakukan pembayaran ke KPKD (Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah). 8. KPKD selanjutnya menyampaikan tindasan bukti pembayaran dalam jangka waktu paling lama dua hari kerja kepada: a. Dipenda untuk SKPD b. Dinas Tata Kota untuk SKRD TLB Bangunan Reklame c. Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota untuk SKRD IMBBBR d. Biro Perlengkapan untuk SPS nilai sewa titik reklame. 9. Berdasarkan tindasan bukti pembayaran, Dinas Tata Kota menerbitkan gambar TLB dan menyampaikan ke Dipenda dalam jangka waktu paling lama dua hari kerja.
54
10. Berdasarkan tindasan bukti pembayaran, Biro Perlengkapan membuat perjanjian sewa titik reklame dan menyampaikan ke Dipenda dalam jangka waktu paling lama dua hari kerja. 11. Berdasarkan
tindasan
bukti
pembayaran,
Suku
Dinas
Pengawasan
Pembangunan Kota menerbitkan IMBBBR (Izin Mendirikan Bangunan Bangun Bangunan Reklame) dan menyampaikan ke Dipenda dalam jangka waktu paling lama dua hari kerja. 12. Berdasarkan tindasan bukti pembayaran,
Dipenda menyiapkan penneng.
Gambar TLB, IMBBBR, perjanjian sewa titik reklame, beserta penneng disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama dua hari kerja. 13. Pemohon (WP) mendapatkan izin penyelenggaraan reklame beserta penneng (stempel bukti telah membayar pajak reklame).
IV.2 Peranan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta IV.2.1 Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2008 Untuk mengetahui peranan pajak reklame terhadap PAD, maka perlu menganalisis pertumbuhan PAD Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan perbandingan dari tahun ke tahun. Realisasi penerimaan PAD dapat dalam bentuk grafik pada gambar 4.1 berikut ini :
55
Gambar 4.1 Grafik Realisasi Penerimaan PAD PAD 12,000,000,000,000 8,731,096,244,968
10,000,000,000,000
10,485,829,257,592
7,585,060,383,845 8,000,000,000,000 7,817,545,125,278 6,000,000,000,000
6,681,235,972,442
PAD
4,000,000,000,000 2,000,000,000,000 0 2003
2004
2005
2006
2007
2008
Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan PAD Provinsi DKI Jakarta terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Penerimaan PAD pada tahun 2004 sebesar Rp6.681.235.972.442, pada tahun 2005 sebesar Rp7.585.060.383.845, tahun 2006 sebesar Rp7.817.545.125.278, tahun 2007 sebesar Rp8.731.096.244.968, dan tahun 2008 sebesar Rp10.485.829.257.592. Dan persentase laju pertumbuhan peneimaan PAD Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :
56
Tabel 4.1 Analisis Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2004 sampai dengan Tahun 2008 Tahun
Penerimaan
Pertumbuhan (Dalam
Pertumbuhan
Anggaran
PAD
Rupiah)
(%)
2004
6.681.235.972.442
2005
7.585.060.383.845
903.824.411.403
13,53
2006
7.817.545.125.278
232.484.741.433
3,07
2007
8.731.096.244.968
913.551.119.690
11,69
2008
10.485.829.257.592
1.754.733.012.624
20,10
Rata-rata Pertumbuhan
12,09
Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa penerimaan PAD Propoinsi DKI Jakarta selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dari penerimaan. Pada tahun 2004 ke tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar 13,53%, pada tahun 2005 ke tahun 2006 pertumbuhan penerimaan PAD mengalami penurunan menjadi 3.07%, tahun 2006 ke tahun 2007 penerimaan PAD mengalami kenaikan menjadi 11,69%, dan pada tahun 2007 ke tahun 2008 penerimaan PAD kembali mengalami kenaikan menjadi 20,10%. Rata-rata laju pertumbuhan PAD Provinsi DKI Jakarta selama lima tahun terakhir sebesar 12,09%.
57
IV.2.2 Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame Provinsi DKI Jakarta Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2008 Pajak reklame merupakan salah satu pajak daerah yang juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berguna untuk membiayai jalannya pemerintahan di daerah. Setiap tahunnya penerimaan pajak reklame beragam jumlahnya, dapat mengalami peningkatan dan penurunan. Penerimaan pajak reklame tiap tahunnya telah direncanakan untuk selanjutnya direalisasikan untuk mencapai rencana (target) yang dibuat. Untuk mengetahui pertumbuhan rencana penerimaan pajak reklame dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :
Tabel 4.2 Analisis Pertumbuhan Rencana Penerimaan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2004 sampai dengan Tahun 2008 Tahun
Penerimaan Pajak
Pertumbuhan (Dalam
Pertumbuhan
Anggaran
Reklame
Rupiah)
(%)
2004
115.000.000.000
2005
161.000.000.000
46.000.000.000
40
2006
225.000.000.000
64.000.000.000
39,75
2007
279.270.000.000
54.270.000.000
24,12
2008
310.000.000.000
30.730.000.000
11
Rata-rata pertumbuhan
28,72
Tabel diatas menggambarkan pertumbuhan perencanaan penerimaan pajak reklame yang selama periode tahun 2004 sampai dengan 2008. Dapat diketahui pertumbuhan dalam perencanaan penerimaan pajak reklame tahun 2005 sebesar 40%, tahun 2006 sebesar 39,75%, tahun 2007 sebesar 24,12%, dan 58
tahun 2008 sebesar 11% dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 28,72% selama periode tahun 2004 sampai dengan 2008. Dan realisasi penerimaan pajak reklame atas rencana penerimaan pajak reklame periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 adalah sebagai berikut :
Tabel 4.3 Analisis Pertumbuhan Ralisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2004 sampai dengan Tahun 2008 Tahun
Penerimaan Pajak
Pertumbuhan (Dalam
Pertumbuhan
Anggaran
Reklame
Rupiah)
(%)
2004
133.988.549.106
2005
187.169.015.561
53,180,472,455
39,69
2006
231.358.933.516
44,189,917,955
23,61
2007
257.775.199.148
26,416,265,632
11,42
2008
306.953.676.694
49,178,477,546
19,08
Rata-rata pertumbuhan
23,45
Dari tabel diatas dapat diketahui pertumbuhan realisasi penerimaan pajak reklame anggaran tahun 2004 sampai dengan 2008. Pada tahun 2005 realisasi pertumbuhan penerimaan pajak reklame sebesar 39,69%, angka ini masih dibawah dari rencana pertumbuhan penerimaan pajak reklame pada tahun yang sama sebesar 40%. Pada tahun 2006 realisasi pertumbuhan penerimaan pajak reklame sebesar 23,61% yang juga masih dibawah rencana pertumbuhan penerimaan pajak reklame sebesar 39,75% pada tahun yang sama. Pada tahun 2007 realisasi pertumbuhan penerimaan pajak reklame sebesar 11,42%, masih dibawah rencana pertumbuhan penerimaan pajak reklame sebesar 24,12%. Pada 59
tahun 2008 realisasi pertumbuhan penerimaan pajak reklame sebesar 19,08%, kali ini realisasi pertumbuhan berada diatas rencana pertumbuhan penerimaan pajak reklame sebesar 11%. Dari periode tahun 2004 sampai dengan 2008, ratarata realisasi pertumbuhan penerimaan pajak reklame sebesar 23,45% masih dibawah rata-rata rencana pertumbuhan penerimaan pajak reklame sebesar 28,72%, dan dapat dikatakan realisasi pertumbuhan penerimaan pajak reklame periode tahun 2004 sampai dengan 2008 masih dibawah angka yang direncanakan.
IV.2.3 Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame DKI Jakarta
Tahun
2004 sampai dengan Tahun 2008 Pajak reklame merupakan salah satu pendukung untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setiap tahunnya Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menetapkan target penerimaan pajak reklame. Target penerimaan pajak reklame akan diusahakan agar tercapai atau dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi yang telah dicapai terhadap rencana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini :
60
Tabel 4.4 Analisis Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame DKI Jakarta Tahun 2004 Sampai Dengan Tahun 2008
Tahun Anggaran
Rencana Penerimaan Pajak Reklame (Dalam Rupiah)
Realisasi Penerimaan Pajak Reklame (Dalam Rupiah)
Persentase Ralisasi terhadap Rencana Pajak Reklame (%)
2004
115.000.000.000
133.988.543.106
116,51
2005
161.000.000.000
187.169.015.561
116,25
2006
225.000.000.000
231.358.933.516
102,83
2007
279.270.000.000
257.775.199.148
92,30
2008
310.000.000.000
306.953.676.694
99,02
Rata-rata realisasi rencana
105,38
Berikut ini disajikan fluktuasi rencana dan realisasi penerimaan pajak reklame Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam bentuk grafik pada gambar 4.2 berikut ini :
61
Gambar 4.2 Grafik Rencana dan Realisasi penerimaan Pajak Reklame Tahun 2004 Sampai Dengan Tahun 2008
Dari tabel dan grafik diatas dapat kita lihat bahwa penerimaan pajak reklame dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 realisasi penerimaan pajak reklame selalu melampaui rencana yang telah ditetapkan. Pada tahun 2004 realisasi penerimaan pajak reklame mencapai 116,51%, tahun 2005 mencapai 116,56%, dan tahun 2006 mencapai 102,83%. Pada tahun 2007 dan 2008, realisasi penerimaan pajak reklame tidak mencapai rencana yang telah ditetapkan. Pada tahun 2007, realisasi penerimaan pajka reklame hanya mencapai 92,30% dari rencana yang telah ditetapkan, dan tahun 2008 hanya mencapai 99,02% dari rencana. Namun secara keseluruhan pada periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 rata-rata realisasi penerimaan pajak reklame terhadap rencana yang ditetapkan mencapai 105,38%. Hasil ini cukup baik karena rata-rata realisasi penerimaan pajak reklame melebihi nilai 100%. 62
Hal-hal yang menjadi hambatan dalam mencapai rencana penerimaan pajak reklame adalah : 1. Masih terdapat reklame lama yang belum melakukan perpanjangan izin reklame. Dengan belum diperpanjangnya izin pemasangan reklame lama yang masa pajaknya telah habis, dan reklame tersebut masih tetap berada pada titik reklame (belum dibongkar) maka reklame tersebut akan menjadi reklame liar, dan reklame liar akan menurunkan penerimaan pajak reklame. Dalam hal ini, kesadaran penyelenggara reklame sangat diperlukan untuk memperpanjang izin atau membongkar sendiri reklame yang sudah habis masa pajaknya. Namun apabila reklame tersebut izinnya tidak diperpanjang dan telah dibongkar, titik reklame tersebut akan kosong, dan harus menunggu titik reklame yang kosong terisi kembali oleh reklame baru. Oleh karena itu, petugas pajak harus mengkonfirmasi kepada Wajib Pajak dengan surat pemberitahuan atas reklame yang belum diperpanjang izinnya pada saat 40 hari sebelum masa pajak berakhir, apakah akan diperpanjang izinnya atau tidak. Apabila izin akan diperpanjang, maka Wajib Pajak berkewajiban membayar pajaknya sesuai dengan batas waktu sampai kapan akan diperpanjang.
Selain
itu,
apabila
Wajib
Pajak
berkeinginan
akan
memperpanjang izin pemasangan reklame namun sudah melewati masa pajak, Wajib Pajak diharuskan membayar bunga atas keterlambatan perpanjangan izin sebesar 2% perbulan dari pokok pajak. Petugas akan melakukan panggilan saat tujuh hari setelah masa pajak berakhir bagi Wajib Pajak yang tidak menghiraukan surat pemberitahuan. Lalu tujuh hari setelah 63
panggilan apabila Wajib Pajak tidak datang akan memberi peringatan. Tujuh hari setelah peringatan apabila Wajib Pajak masih belum memberi konfirmasi maka petugas akan mengirim pemberitahuan untuk membongkar sendiri reklamenya dalam tempo 3x24 jam. Petugas akan melakukan cek fisik di lapangan, apabila ditemukan reklame Wajib Pajak yang masih tertayang maka petugas akan menertibkan reklame tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa kesadaran Wajib Pajak sangat rendah untuk memperpanjang izin atau tidak memperpanjang izin yang berimbas pada penerimaan pajak reklame. Maka, Dipenda harus memberikan penyuluhan atas pentingnya peran pajak daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan peran serta Wajib Pajak dalam pembayaran pajak dengan benar dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku maka Wajib Pajak telah membantu pemerintah dalam membangun daerah. Penyuluhan dapat ditingkatkan melalui media reklame dengan membuat iklan pesan sosial agar timbul kesadaran bagi Wajib Pajak untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakanya. 2. Terjadinya pelarangan di daerah tertentu terhadap pemasangan reklame dan pengurangan daerah pemasangan untuk reklame rokok. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan surat edaran Nomor 22/SE/2006 dalam hal penghentian atau penolakan pelayanan reklame jenis kain (spanduk dan umbul-umbul) yang penyelenggaraannya pada kawasan kendali ketat yaitu Jl. MH. Thamrin, Jl. Jend. Sudirman, Jl. HR. Rasuna Said, dan Jl. Gatot Subroto. Serta Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2006 yang tidak memperkenankan reklame rokok pada kawasan 64
kendali ketat. Hal ini tentu saja menurunkan penerimaan pajak reklame karena reklame tertentu yang terpasang di daerah yang kini telah dilarang pemasangan reklamenya. Oleh karena itu petugas pajak harus dapat memberikan saran atau himbauan kepada Wajib Pajak agar memasang reklamenya pada wilayah yang diperbolehkan atas reklame kain dan rokok. Dengan demikian maka Wajib Pajak dapat tetap memasang reklamenya dan tetap membayar pajak reklame sehingga tidak kehilangan sumber penerimaan pajak reklame dari Wajib Pajak yang bersangkutan walaupun akan terdapat perbedaan nilai kelas jalan yang berdampak pada perbedaan besarnya jumlah pajak reklame yang dibayar. 3. Terjadinya perubahan media promosi dari media luar beralih ke media elektronik dan media massa. Perubahan media promosi dari media luar ke media elektronik dan media massa merupakan salah satu faktor penghambat penerimaan pajak reklame. Izin penyelenggaraan reklame bisa saja tidak diperpanjang karena Wajib Pajak beralih ke media elektronik atau media massa dengan segala pertimbangan bagi Wajib Pajak. Oleh karena itu Dipenda harus meningkatkan pelayanan adimistrasi terhadap proses perizinan, pelaksanaan pembayaran dan pelaporan objek pajak agar waktu yang digunakan lebih efektif untuk menarik minat para pemasang iklan untuk memasang iklan tidak hanya pada media elektronik dan media massa saja, tetapi juga melalui media reklame.
65
4. Kelengkapan persyaratan dan proses perizinan penyelenggaraan yang panjang menurut Wajib Pajak. Wajib Pajak yang persyaratannya kurang lengkap tidak dapat memproses izin penyelenggaraan reklame. Dalam hal ini Wajib Pajak ingin dapat segera menyelenggarakan pemasangan reklame walau syarat kurang lengkap dan akan dilengkapi kemudian setelah reklame dapat diselenggarakan. Menurut Wajib Pajak butuh waktu lama dalam memproses perizinan, terutama untuk izin bangun bangunan reklame. Oleh karena itu, Dinas Pendapatan Daerah harus meningkatkan koordinasi dengan Dinas Tata Kota dan Dinas Pengawasan Pembangunan Kota serta meningkatkan kinerja agar proses perizinan dapat segera diselesaikan, sehingga Wajib Pajak tidak merasa prosesnya berjalan lama.
IV.2.4 Peran Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah dari beberapa pajak daerah yang memberikan kontribusi pada penerimaan pajak daerah. Rencana kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap rencana pajak daerah dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini :
66
Tabel 4.5 Analisis Rencana Peran Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah Tahun
Rencana Penerimaan Pajak
Rencana Penerimaan
Kontribusi
Anggaran
Reklame
Pajak Daerah
(%)
2004
115.000.000.000
5.286.030.117.000
2,82
2005
161.000.000.000
6.115.192.326.000
2,48
2006
225.000.000.000
7.149.000.000.000
3,47
2007
279.270.000.000
8.334.270.000.000
3,88
2008
310.000.000.000
8.484.270.000.000
3,54 3,24
Untuk mengetahui peran pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini :
Tabel 4.6 Analisis Realisasi Peran Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah Tahun
Realisasi Penerimaan Pajak
Penerimaan
Kontribusi
Anggaran
Reklame
Pajak Daerah
(%)
2004
133.988.549.106
5.498.478.327.416
2,44
2005
187.169.015.561
6.499.708.720.984
2,88
2006
231.358.933.516
6.482.649.163.338
3,57
2007
257.775.199.148
7.202.527.438.121
3,58
2008
306.953.676.694
8.751.766.115.353
3,51 3,19
67
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui peran pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah pada tahun 2004 sebesar 2,44%, tahun 2005 sebesar 2,88%, tahun 2006 sebesar 3,57%, tahun 2007 sebesar 3,58%, dan pada tahun 2008 sebesar 3,51%. Selama periode lima tahun ini peran pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 3,19%.
IV.2.5 Peran Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pajak reklame sebagai salah satu jenis pajak daerah, dimana pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentu juga memberikan peran atau kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah, peran rencana penerimaan pajak reklame dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini :
Tabel 4.7 Analisis Rencana Peran Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Rencana Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun
Penerimaan Pajak Reklame
Anggaran
Penerimaan
Kontribusi
Pendapatan Asli Daerah
(%)
2004
115.000.000.000
6.134.562.201.000
1,87
2005
161.000.000.000
7.073.742.541.677
2,28
2006
225.000.000.000
8.666.795.967.748
2,60
2007
279.270.000.000
10.290.610.986.193
2,71
2008
310.000.000.000
10.381.542.819.361
2,99
Rata-rata
2,49
68
Dari tabel diatas dapat diketahui rencana peran penerimaan pajak reklame salama lima tahun terhadap rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2004 rencana peran atau kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,87%, tahun 2005 sebesar 2,28%, tahun 2006 sebesar 2,60%, tahun 2007 sebesar 2,71%, dan tahun 2008 sebesar 2,99%. Rata-rata rencana peran penerimaan pajak reklame terhadap rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,49%. Peran realisasi penerimaan pajak reklame dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat dalam tabel 4.8 berikut ini :
Tabel 4.8 Analisis Realisasi Peran Penerimaani Pajak Reklame Terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun
Realisasi Penerimaan Pajak
Pendapatan
Kontribusi
Anggaran
Reklame
Asli Daerah
(%)
2004
133.988.549.106
6.681.235.972.442
2,01
2005
187.169.015.561
7.585.060.383.845
2,47
2006
231.358.933.516
7.817.545.125.278
2,96
2007
257.775.199.148
8.731.096.244.968
2,95
2008
306.953.676.694
10.485.829.257.592
2,93
Rata-rata
2,66
Dari hasil perbandingan rata-rata peran pajak reklame yang direncanakan dengan realisasi peran pajak reklame selama periode lima tahun terakhir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), terlihat bahwa realisasi peran pajak reklame terhadap PAD melebihi peran yang direncanakan, dan dapat dikatakan cukup 69
optimal. Namun tentu saja peran pajak reklame harus lebih ditingkatkan lagi dengan
mengatasi
hambatan-hambatan
yang
ada
dalam
meningkatkan
penerimaan pajak reklame.
70
