BAB IV PEMBAHASAN 4.1 Perkembangan Irigasi Gorontalo Perkembangan kebijakan sumber daya air dan irigasi mengalami proses perubahan yang signifikan sejalan dengan pelaksanaan kegiatan pembagunan dan tuntutan kebutuhan masyarakat akan sumber daya air. Reformasi dan desentralisasi kebijakan sumber daya air Indonesia membutuhkan peningkatan kemampuan pada semua lembaga dan istitusi yang baru dibentuk atau yang baru direorganisasi yang kemungkinan mereka memikul tanggung jawab dan tugas dalam paradigma baru pengelolaan sumber daya air dan irigasi sesuai amanat reformasi. Selain itu dengan telah ditetapkan Undang-Undang No.17 tahun 2004 tentang sumber daya air sebagai penganti Undang-Undang No. 11 tahun 1974 tentang pengairan, memberikan konsekuensi logis terhadap revisi beberapa produk peraturan perundangan atau pertaturan turunan antara lain mengatur irigasi, sungai, dan rawa dalam bentuk peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, seperti Peraturan Pemerintah No.20 tahun 2006 tentang irigasi. Selama ini pengeloalan irigasi meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilatasi dan peningkatan jaringan irigasi belum terlaksana secara optimal, sehingga mempercepat kemunduran kinerja sistem irigasi, yang berimplikasi pada pelaksanaan rehabilatasi dan peningkatan lebih cepat dari waktu yang semestinya. Berbagai permasalah dan tantangan pembagunan yang dihadapi 37
oleh pemerintah saaat ini seperti kualitas yang akhirnya mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat penggua air irigasi. Pemerintah melakukan reorintasi pembaharuan kebijakan pengelolaan irigasi melalui format Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Parsitipatif (PPSIP) PPSIP sebagai kerangka dasar kegiatan program reformasi pengelolaan irigasi secara partisipatif dikembangkan dalam mewujudkan pencapaian tujuan reformasi kebijakan sumber daya air dan irigasi sebagaimana yang diamanatkan publik
dalam
peraturan
perundang-undangan.
Tujuannya
adalah
agar
kelembagaan pengelolaan irigasi, petani pemakai air dan penerima manfaat irigasi lainnya, mampu melaksanakan pengelolaan irigasi secara efektif dan efisien serta berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan sistem irigasi baik pengembangan maupun pengelolaan jaringan irigasi. Secara umum kebijakan pengaturan irigasi yang dikeluarkan pemerintah memuat tentang perlindungan sumberdaya air dan pengaturan pemanfaatannya. Perubahan fenomenal terlihat dari kebijakan pemerintah terbaru dalam pengelolaan air irigasi yaitu Inpres No.3/1999 tentang pembaharuan kebijakan pengelolaan irigasi yang memuat 5 (lima) isi pokok sebagai berikut : (1) Redefinisi
tugas
dan
tanggung
jawab
lembaga
pengelola
irigasi,
(2)
Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air, (3) Penyerahan Pengelolaan Irigasi (PPI) kepada P3A, (4) Pembiayaan operasional dan pemeliharaan (OP) jaringan
irigasi
melalui
IPAIR,
dan
(5)
keberlanjutan
sistem
irigasi.
Terlaksananya pembaharuan kebijakan pengelolaan irigasi ini sangat bergantung pada upaya pemerintah dalam pemberdayaan P3A, khususnya menyangkut tiga 38
aspek pokok yaitu: (1) penyerahan pengelolaan irigasi (PPI), (2) pelaksanaan IPAIR, dan (3) pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi. Sejalan dengan maksud tersebut untuk meningkatkan produksi pertanian di daerah Provinsi Gorontalo telah dibangun irigasi Lomaya yang dimulai sejak zaman colonial Belanda pada tahun 1912 dan telah ber-fungsi secara normal pada tahun 1916. Kapasitas bendungan tersebut dapat mengairi sawah seluas 3148 ha hektar, dari luas sawah seluruhnya di Provinsi Gorontalo 23.934 hektar. Dapat dilihat tabel di lampiran 1.29. Kondisi Daerah Irigasi di Provinsi Gorontalo. Hasil wawancara sebelum ada bendungan irigasi Lomaya,masyarakat membentuk komunitas petani dengan menggarap sawah dengan menggunakan air tadah hujan, sehingga musim tanam sangat tergantung pada musim hujan. Di antara musim tanam terdapat waktu lowong cukup lama sehingga petani kelihatannya mengalami kevakuman. Berbeda sejak ada irigasi, musim tanam sudah dapat dilakukan dua kali tanam padi, satu kali tanam palawija dalam satu tahun, sehingga masyarakat petani kelihatan semakin dinamis. Pembangunan Irigasi di Gorontalo sebagai suatu inovasi dalam bidang pertanian di-harapkan dapat mendorong perubahan sosial-ekonomi, yaitu meningkatnya pendapatan dan taraf hidup petani. Lahan sawah irigasi lebih produktif jika dibandingkam sawah tadah hujan.
39
Mempercepat kesejahteraan masyarakat pedesaan, pemerintah menyusun kebijaksanaan pembangunan pedesaan di antaranya adalah: 1. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di pedesaan dilihat dari tingkat kesejahteraan, pendidikan dan keterampilan masyarakat yang dapat mendorong prakarsa dan sumberdaya masya-rakat di desa, 2. terciptanya struktur perekonomian yang kokoh dengan mengha-silkan berbagai komuditas unggulan didukung oleh sarana dan prasarana yang mantap, 3. makin berkembangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pembangunan yang berwawasan lingkungan 13 hek-tar (Proyek pembangunangan, dan 4. berkurangnya jumlah penduduk miskin di pedesaan . Keberadaan irigasi di Provinsi Gorontalo melahirkan asumsi bahwa kemungkinan terjadinya berbagai perubahan sosial budaya dalam hal (hubungan kerja, tradisi, jumlah anggota keluarga, pola hidup dan mobilitas sosial). Irigasi di Provinsi Gorontalo merupakan salah satu bentuk dari pembangunan dari pengelolaaan sumber daya air. Bangunan irigasi terdiri dari 4 jenis yaitu, teknis, semi teknis, non teknis dan pedesaan, air tanah dan tadah hujan. Berdasarkan hasil wawancara dinas PSDA provinsi Gorontalo data Daerah Irigasi Teknis (DIT) berjumlah berjumlah 8 buah dengan total 11.926 Ha dan total luas fungsional 8.727 Ha Hasil wawancara yang sama untuk Daerah Irigasi Semi Teknis (DIST) diperoleh data sejumlah 16 buah irigasi semi teknis yang masih berfunngsi dengan
40
baik. Total luas rencanaya adalah 10.134 Ha, sedangkan total luas fungsionalnya adalah 6.967 Ha. Daerah Irigasi Non Teknis atau Desa (DID) diperoleh sejumlah 92 irigasi non teknis dengan total luas renvan adalah 12.812. Ha dan total fungsional adalah 7.010 Ha. Sedangkan untuk Daerah Irigasi Tadah hujan (DITH) terdapat 37 buah irigasi tadah hujan dengan total luas rencana adalah 3.044 dan dan total luas fungsinalnya 1.012 Ha. Daerah Irigasi Air Tanah (DIAT) di Gortontalo terdapat 52 irigasi air tanah dengan luas 1.100 Ha dan total fungsional adalah 1.105 Ha. Irigasi tanah air ini merupakan irigasi yang menggunakan air tanah untuk mengairi lahan irigasi. Sumber air tanah ini diperoleh dengan membuat sumur bor dan memompa air dari dalam sumur. Dapat dilihat lampiran table 1.29 Keberadaan prasarana irigasi sangat berpengaruh besar terhadap daerah pertanian khususnya daerah peratanian tanaman pangan. Pengaruh ini terutama akan berdampak terhadap produksi yang dihasilkan. Pemanfaatan sungai-sungai besar di provinsi Gorontalo (khusunya untuk irigasi) masih belum maksimal. Berdasarkan data Dinas Sumber Daya Air laporan 2012, daerah irigasi terdapat di propinsi Gorontalo terdapat di kelompokan menjadi 7 cabang daerah irigasi yaitu, cabang Pilohayanga, Huludupitango, Bulia, Bongo, Taluduyunu dan Tolangohula. Berdasarkan data daerah irigasi pemerintah pusat mengacu pada klasifikasi jaringan irigasi Provinsi Gorontalo yaitu 4 wilayah daearah irigasi dengan cakupan areal potensial yang bersifat teknis seluas 23,934 ha areal dan fungsional 13,471 ha areal. Daerah pembinaan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi
41
Gorontalo merupakan daerah irigasi yang memiliki wilayah pelayanan terbesar mecapai 30 % yag tersebar di masing-masing wilayah irigasi. Daerah irigasi dibawah koordinasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Cabang Boalemo merupaka daearah yang memiliki daerah irigasi paling sedikit yang mencakup luas wilayah 688 ha areal yang terbagi menjadi 5 daearah irigasi yaitu DI Mekar Jaya, DI Pangeya, DI Karya Agung, DI Kramat. Dapat dilihat lampiran table.1. 30. Daerah irigasi dan luas baku, luas fungsional dan belum terbangun Daearah irigasi yang terdapat di provinsi Gorontalo dapat di kelompkan sebagai berikut: 1. Daerah irigasi yang dikelola oleh pemeintah pusat; terdiri 4 daerah irigsi yaitu daerah irigasi Lomaya Alale, Alo pohu, Paguyuman dan Randangan. 2. Daearah irigasi yang dikelola oeh pemerintah provinsi Gorontalo terdiri 7 daearh
irigasi
yaitu
Polihaynga,
Huludupitango,
Bulia,
Tabulo,
Taluduyunu, dan Tolinggula. 3. Daerah irigasi Pemerintah Kabupaten Gorontalo terdiri dari 48 daerah irigasi 4. Daearah irigasi Pemerintah Pohuwato terdiri dari 12 daerah irigasi 5. Daearah irigasi Pemerintah Bone Bolango terdiri dari 9 daerah irigasi 6. Daerah irigasi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terdiri dari 36 daerah irigasi
42
Apabila dilihat dari jumlah dan prsarana irigasi menunjukan bahwa dari jenis dan jumlah bangunan irgasi pada daerah kabupaten Gorontalo merupakan daerah irigasi yang mempunyai jumlah bagunan irigasi terbanyak dengan luas Fungsional 18.180 ha areal,sedangkan luas baku 19.712, sedangkan belum terbagun 1.512. Gambaran tingkat kondisi dan kefungsian jaringan irigasi, khusunya lokasi yang dijadikan sampel penelitian menunjukan indikasi cukup banyak jaringan irigasi berada dalam kondisi baik yaitu mencapai sebesar 75%. Sedangkan kerusakan mencapai 30%. Ganbaran lebih jelas mengenai tingkat kerusakan jaringan irigasi dapat dilihat lampiran table1.31 Beberapa penyebab kerusakan antara lain karena banjir, pandakalan atau sedimentasi yang cukup tinggi baik di saluran maupun sumber air sehinga terjadi penyempitan badan sungai, sampah hasil limbah rumah tangga menghambat aliran air menuju petak, penggunaan badan saluran irigasi untuk pemanfaantan bangunan dan pemanfaatan lainya masih ada setiap jaringan irigasi serta pengamanan bangunan saluran irigasi yang msih belum optimal dengan indikasi terjadinya kehilangan bagian bangunan dan kerusakan. Gambar kerusakan saluran irigasi
43
Gambar : 1 Kerusakana saluran Irigasi
Sumber : Dokumen Pribadi Kerusakan jaringan tersebut secara keseluruhn dapat mempengaruhi aliran air dari sumbernya menuju petak tersier. Apabila kondisi jaringan irigasi mengalami kerusakan tentunya akan menimbulkan kekurngan air bagi pertumbuhan tanaman. 4.2 Peran Masyarakat (Petani) Dalam Pengelolaan Irigasi Pembangunan sistem irigasi di Gorontalo merupakan penyediaan prasarana dalam menghantarkan air dari sumber air ke lahan pertanian. Sistem irigasi akan mempunyai nilai ekonomi apabila air yang dihantarkan menuju lahan pertanian yang produktif. Irigasi berperan sebagai sarana produksi dalam memenuhi kebutuhan pangan. Sistem irigasi dapat diartikan sebagai satu kesatuan yang tersusun dari berbagai komponen, menyangkut upaya penyediaan, pembagian, pengelolaan dan pengaturan air dalam rangka meningkatkan produksi pertanian.
44
Pengelolaan irigasi salah satu sektor pendukung utama bagi keberhasilan pembangunan pertanian, terutama dalam rangka meningkatkan produksi pangan khususnya beras. Namun dalam perkembangannya kinerja pengelolaan irigasi telah mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa hal seperti : kegiatan perawatan; perbaikan atau pemeliharaan jaringan irigasi yang tertunda (divert maintenance); kerusakan karena ulah manusia dan bencana alam. Hal-hal tersebut menyebabkan kerusakan pada jaringan irigasi. Ketersediaan dana pemeliharaan, menjadi faktor utama tertunda atau kurang baiknya pemeliharaan jaringan irigasi. Saat ini, ketersedian dana operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sudah mencapai kurang dari 50 % kebutuhan, sehingga banyak jaringan irigasi menjadi tidak terpelihara dan memberikan konsekuensi yang lebih mahal karena jaringan irigasi tersebut harus direhabilitasi. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) diharapkan dapat lebih berperan dalam pengelolaan irigasi untuk mengatasi masalah pemeliharaan tersebut. Peran P3A yang ada sekarang masih terbatas dan belum mengarah kepada peningkatan fungsi dan peran dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi Peran serta masyarakat telah diisyaratkan dalam UU RI No. 7 tahun 2004 pasal 64 ayat 5 tentang Sumberdaya Air. Namun pelaksanaannya masih belum intensif sehingga masih kuat pandangan dalam masyarakat bahwa pembangunan pengairan adalah semata-mata tugas pemerintah. Mengingat pembangunan hakekatnya adalah untuk masyarakat maka sudah seharusnya peran serta masyarakat dalam bidang pengairan ditingkatkan. Sebagai dasar pelaksanaan peran serta masyarakat adalah segala yang dapat dilakukan oleh masyarakat, termasuk sektor swasta, hendaknya
45
dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan bimbingan pemerintah. Sisanya, yang tidak dapat dilaksanakan oleh masyarakat, ditangani oleh pemerintah. Meskipun kewenangan operasi jaringan irigasi menjadi tanggung jawab dinas yang membidangi irigasi termaksud dalam penyusunan rencana operasi jaringan irigasi di suatu daerah irigasi, setelah mendapat masukan dari dinas yang membidangi pertanian, akan tetapi kegiatan operasi jaringan irigasi juga melibatkan peran serta P3A/GP3A/IP3A yang mewujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam operasi jaringan. Perjalanan kelembagaan pengelolaaan irigasi itu sendiri sudah mengalami peregeseran makna dan dari pengertian sebelumnya sebagaimana yang ditetapkan dalam UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan yang menebgaskas bahwa kelembagaan pengelolan irigasi terdiri dari Dinas Pengairan dan organisasi Perkumpulan Petani Pemakai air. Kemudian 25 tahun kemudia (duapuluh lima) kemudian pengertian tersebut diperluas dalam intrukisi persiden No.3 tahun 1999 tentang
pembaharuan
kebijaksanaan
Pengelolaan
irigasi
(PKPI)
yang
memngembangan organisasi (P3A). Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Irigasi,pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dikelola oleh Pemda dan masyarakat petani pemakai air. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan pelaksanaan operasi dan
46
pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat petani pemakai air. Pengaturan air irigasi dan jaringan irigasi beserta bangunannya yang berada dalam wilayah daerah, diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan dan pengadaan pembangunan infrastruktur sumber daya air. Pengembangan sistem irigasi berperan penting dalam program ketahanan pangan nasional. Air irigasi tidak diberi harga karena merupakan barang publik. Bagian dari sektor publik yang alokasinya menjadi tugas pemerintah. Lembaga yang termasuk ke dalamnya diantaranya ialah Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gubernur, Bupati atau Walikota, dan instansi yang terkait dalam pengelolaan sungai di provinsi Gorontalo. Pemerintahan saat ini melalui kebijakannya mencoba memberikan peluang kepada petani pemakai air irigasi untuk berpartisipasi dan mengembangkan lembaga atau organisasi pengelola irigasi, yaitu perkumpulan petani pemakai air. Sarana fisik sebuah jaringan irigasi merupakan perangkat kerasnya, maka perkumpulan petani pemakai air (P3A) merupakan perangkat lunaknya. Organisasi tersebut tentu tidak hanya bertujuan untuk mengelola air irigasi, namun juga diharapkan sebagai wadah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) merupakan kelompok yang ada di masyarakat dimana anggotanya adalah petani yang menggunakan air sebagai
47
sarana pengairan sawah mereka. P3A dibentuk untuk memfasilitasi dan mengatur pembagian air bagi petani dimana pembentukannya berdasarkan pada luasan areal sawah dan di daerah irigasi setempat. P3A merupakan suatu lembaga formal yang dibentuk dalam rangka meningkatkan pemanfaatan air irigasi secara efisien. P3A ini ditetapkan dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola serta memelihara jaringan irigasi berserta bangunannya. Pengembangan P3A sangatlah diperlukan untuk membantu dalam meningkatkan efisiensi penggunaan air pada tingkat usaha tani, mengelola pelaksanaan jadwal tanam dan pola tanam yang telah ditentukan oleh pemerintah, menyalurkan air secara merata serta menghilangkan konflik terkait pembagian air. Namun tidak sedikit pula lembaga P3A yang tidak berfungsi dilapangan. P3A yang kuat sulit dikembangkan di daerah yang basah atau daerah yang kelebihan air dibandingkan di daerah yang sering kekurangan air. Apabila mencermati peran, kewenangan, hak, dan kewajiban yang harus diimplementasikan, maka Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dituntut menjadi suatu organisasi yang harus efektif, didukung oleh kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternalnya. Apabila kita mengkaji keberadaan P3A, maka P3A harus dilihat dalam paradigma organisasi lokal Pengembangan organisasi lokal dapat dikatakan berhasil apabila pengurus dan anggota organisasi telah menerima inovasi yang bersumber dari lingkungan internal maupunn lingkungan eksternal organisasi. Sebagai wujudnya dapat dikatakan bahwa lingkungan internal organisasi telah menyesuaikan dirinya pada
48
inovasi, lebih dari pada lingkungan internal organisasi yang menyesuaikan dirinya pada lingkungan eksternalnya. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan organisasi lokal, P3A sebaiknya membangun dan menjaga hubungan dengan lingkungannya. Dapat dikatakan bahwa untuk mencapaitujuan organisasi selain dipengaruhi oleh lingkungan internal organisasi juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternalnya. Partisipasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab dan kemampuan perkumpulan petani pemakai air dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keberlanjutan sistem irigasi. Hal ini perlu dilakukan suatu penelitian ilmiah mengenai P3A untuk mengetahui lebih jauh tingkat pastisipasi organisasi P3A dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. 3.3 Irigasi dan Dampak Kehidupan Masyarakat Gorontalo Abad XX Pembangunan jaringan irigasi di Gorontalo, telah dan akan menimbulkan dampak positif maupun dampak negatife bagi penduduk disekitar. Dampak positif yang ditimbulkan adalah, lebih terbukanya lapangan berusaha dan bekerja bagi penduduk dalam menggarap lahan yang tersedia, meningkatnya perekonomian penduduk. Sementara itu dengan, semakin luasnya lahan yang didapat diolah menyebabkan tuntutan tenaga kerja untuk mengolah lahanpun akan semakin meningkat. Manakala ini tidak terpenuhi akan menyebabkan lahan yang telah terairi tidak terolah dan akan menyebabkan munculnya berbagai jenis tanaman
49
pengganggu atau gulma air. Dampak negatif lainnya adalah meningkatnya pemanfaatan zat-zat kimia seperti insektisida dan jenis bahan kimia lainnya dalam mengendalikan berbagai jenis hama dan penyakit tanaman. Usaha ini akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan perairan. Dampak pada tahap operasi dan pemeliharaan ini akan terjadi selama jaringan irigasi ini masih dapat dimanfaatkan, sedangkan dampak lainnya adalah kemungkinan terjadinya benturan/ konflik dalam pemakaian air oleh sesama petani. Irigasi merupakan faktor kunci bagi ketahan pangan di Indonesia, air untuk irigasi pertanian di Indonesia sebagian besar kebutuhanya dipenuhi dari penggunaan air permukaan seperti sungai dan danau yang ditampung dalam bendungan-bendungan, sebagian kecil lainnya dipenuhi dengan menggunakan air tanah. Pemberdayaan di bidang usaha ekonomi yang berkaitan dengan usahatani meliputi budidaya tanaman bernilai ekonomi tinggi, perikanan & peternakan, penyediaan sarana produksi pertanian, jasa alat mesin pertanian, jasa pekerjaan konstruksi jaringan irigasi, pengolahan hasil, dan pemasaran. Pengelolaan air irigasi yang baik diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan, dalam hal ini tanaman padi. Meningkatnya produksi tersebut tentunya dapat meningkatkan pendapatan para petani. Berdasarkan uraian di atas maka perlu sekali dilakukan penelitian tentang pengaruh pembangunan saluran irigasi terhadap pendapatan petani pada usaha padi sawah. Gambar keadaan sawah yang ada di kecamatan Paguyaman.
50
Gambar : 2 Keadaan Daerah Persawaan
Sumber : Dokumtasi Pribadi Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah penduduk adalah faktorfaktor yang mempengaruhi permintaan terhadap air masa depan. Ada tiga tiga kecenderungan yang diperkirakan akan terjadi; pertama, permintaan air dari luar sektor pertanian akan meningkat lebih cepat dibandingkan permintaan air sektor pertanian. Kedua, pergeseran permintaan terhadap komoditi pertanian akan menyebabkan pergeseran permintaan terhadap air di dalam sektor pertanian, Ketiga, pergeseran permintaan terhadap lahan juga akan mempengaruhi permintan terhadap air. Secara umum mata pencaharian masyarakat di provinsi Gorontalo sebagian besar adalah sektor pertanian sebanyak 52.753 hektar. Salah satunya bertani padi-sawah, sehingga petani memerlukan irigasi untuk mengairi lahan sawah mereka. Tetapi sering terjadi gangguan atau hambatan yang timbul dari irigasi seperti dalam hal pembagian air irigasi, yaitu tidak ada keseimbangan pembagian air irigasi antara petani yang satu dengan yang lainnya Sturktur perekonomian Provinsi Gorontalo berdasarkan analisi situasional masih bebasis 51
pada sektor pertanian. Beberpa maslah yang ditemukan dalam usaha pertananian tersebut adalah usaha tani yang dilakukan masyarakat umumnya masih konvensional dengan adopsi teknologi belum optimal. Kondisi yang terjadi di provinsi Gorontalo menunjukan bahwa sawah tadah hujan hanya berada di daerah daaran tinggi yang sulit di jangkau oleh aliran air irigasi, sedangkan lainya merupakan sawah sebagaian besar dapat dialiri oleh air irigasi. Kondisi geografis provinsi Gorontalo menenjukan karakteristik yang sangat mendukung usaha kegiatan di sektor pertanian, termaksud usahatani padi tadah hujan dan sawah beririgasi. Namun demikian status masyarakat mayoritas mempunyai status petani sebagai penggarap yang mengelolah lahan pertanian kurang dari 0,5 Ha Permasalahan ekonomi pertanian juga tidak lepas dari permaslahan areal pertanian beririgasi. Kondisi lahan yang ada umunya masih dalam keadan baik. Nanmu beberaapa lokasi terdapat perubahan fungsi menjadi daerah pemukiman penduduk terutama dipusat kota Gorontalo. Perubahan fungsi areal sawah beririgasi kepembagunan tata wilayah kota berakibat pada berkurangnya lahan pertanian terutama daerah irigasi kota. Potensi areal lahan daerah irigasi pedesaaan mempunyai luas hampir sebanding dengan luas lahan irigasi pemerintahmerupakan potensi yang perlu dikembangkan/ditingkatkan dengan secara intensifikasi. Hasil pengamatan di lapangan dan wawancara singkat penduduk setempat ternyata lahan irigasi di Kabupaten Gorontalo sangat berpotensi untuk ditingkatkan.
52
Sektor
lain,
pertumbuhan
perekonomian
menuntut
pembangunan
infrastruktur baik berupa jalan, bangunan industri dan pemukiman. Dengan kondisi demikian, diduga permintaan terhadap lahan untuk penggunaan hal tersebut semakin meningkat. Akibatnya banyak lahan sawah, terutama yang berada di sekitar perkotaan, mengalami alih fungsi ke penggunaan tersebut. Di samping itu, dalam sektor pertanian itu sendiri, kurangnya insentif pada usahatani lahan sawah diduga akan menyebabkan terjadi alih fungsi lahan ke tanaman pertanian lainnya.
53