BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA
Tuan Marvelinus adalah salah satu klien dari Kantor Konsultan Pajak DRS S yang memiliki badan usaha yang dijalankan secara perseorangan ( Wajib Pajak Orang Pribadi ) dan juga berbadan usaha ( Wajib Pajak Badan ) Marvelinus memiliki kewajiban perpajakan atas Wajib pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang diharuskan untuk melakukan kewajiban hitung, setor dan melaporkan pajaknya. Sebagai wajib pajak orang Pribadi, Marvelinus memiliki usaha yaitu Perdagangan eceran barang listrik dan elektronik, serta memiliki sebuah usaha
berbentuk Badan yang bernama CV Liverpool FC yang bergerak dibidang penjualan spareparts atau aksesoris motor, memiliki kewajiban sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu melaporkan Surat Pemberitahuaan Tahunan Orang Pribadi dan untuk Badan, memiliki kewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuaan Tahunan Badan , Membayarkan PPn serta PPh 4 ayat 2. Oleh karena itu dengan adanya Program Penghapusan sanksi dan Reiventing Tuan Marvelinus ingin memanfaatkan dengan ikut serta dalam Program penghapusan sanksi dan Reiventing atas Wajib pajak Orang Pribadi dan Badan usahanya CV Liverpool FC. 4.1 Kondisi yang melatarbelakangi atas keikutsertaan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam program penghapusan sanksi
Berikut adalah penerimaan Bruto Marvelinus, mulai tahun 2011 2013 sebelum melakukan pembetulan : Tabel 4.1 Peredaran Bruto Sebelum Pembetulan
Bulan Januari Febuari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember total
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2011 13.285.800 24.572.800 17.200.200 22.150.500 15.250.800 14.300.600 24.750.600 19.650.800 20.210.200 25.510.700 17.512.450 22.448.500 236.843.950
Peredaran Bruto 2012 Rp 10.213.650 Rp 8.754.500 Rp 9.750.150 Rp 10.985.200 Rp 12.500.300 Rp 9.326.650 Rp 10.570.850 Rp 8.750.600 Rp 10.450.600 Rp 13.240.850 Rp 8.500.800 Rp 12.120.300 Rp 125.164.450
2013 32.574.000 31.897.800 32.261.000 35.325.700 32.953.000 34.726.500
199.738.000
Sumber data : Surat Pemberitahuaan Tahunan Tuan Marvelinus tahun 2011, 2012 dan 2013
Atas usaha Tuan marvelinus sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha Perdagangan eceran listrik dan elektronik pada tahun 2011 melaporkan pendapatan bruto
selama setahun sejumlah Rp
236.843.950, dan pada tahun 2012 mengalami penurunan pendapatan bruto dengan hanya melaporkan pendapatan sejumlah Rp. 125.164.450, pada Tahun 2013 mengalami kenaikan pendapatan bruto dengan melaporkan sejumlah 418.648.000
4.1.1 Pembetulan Peredaran Bruto
Pembetulan penerimaan Bruto Marvelinus dilakukan mulai tahun 2011,2012 dan 2013, karena data peredaran bruto dalam
Surat
Pemberitahuaan Tahunan yang sudah dilaporkan bukan merupakan data yang sebenarnya, Maka Tuan Marvelinus melakukan Pembetulan, berikut data penghasilan Bruto setelah dibetulkan
Tabel 4.2 Peredaran Bruto Setelah Pembetulan Bulan januari febuari maret april mei juni juli agustus september oktober november desember Total
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2011 66.630.500 43.306.500 44.941.700 35.820.100 74.787.500 62.841.500 57.071.250 25.145.450 24.715.350 40.990.500 46.832.500 30.668.500 553.751.350
Peredaran bruto 2012 Rp 40.319.800 Rp 31.302.250 Rp 44.487.500 Rp 56.443.500 Rp 57.648.500 Rp 36.313.000 Rp 56.554.440 Rp 12.017.500 Rp 71.387.350 Rp 49.786.100 Rp 49.543.000 Rp 66.315.000 Rp 572.117.940
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2013 65.467.100 42.824.750 46.694.050 58.448.700 38.097.000 59.459.500
Rp 310.991.100
Sumber : Surat Pemberitahuaan Tahunan Pembetulan ke 1 Tuan Marvelinus tahun 2011, 2012 dan 2013
Dilakukan pembetulan SPT tahun 2011,2012 dan 2013 atas Peredaran Bruto yang belum belum benar dalam pelaporan SPT pada tahun 2011,2012 dan 2013 maka sebagai dampak dari pembetulan yang telah dilakukan Tuan Marvelinus, timbulah peredaran bruto yang lebih besar pada Pembetulan SPT tahun 2011 – 2013 yang dibetulkan
pada mei 2015 dan sudah dilaporkan
pembetulan atas SPT pada 29 mei 2015 serta sudah dilakukan pembayarkan pajak kurang bayar atas pembayaran pajak pada tahun 2011, 2012 dan 2013.
Berikut adalah jumlah pajak atas kurang bayar pada SPT 2011, 2012 dan 2013 Tabel 4.3 Jumlah Kurang Bayar
Jumlah Kurang bayar 2011 2012 2013
Nominal Rp. 14.260.800 Rp. 14.945.307 Rp 2.961.050
Sumber Data : Surat Setoran Pajak Tuan Marvelinus tahun 2011,2012 dan 2013
Jumlah kurang bayar SPT 2011, 2012 dan 2013 berasal dari hitungan sebagai berikut :
Tabel 4.4 Hitungan Kurang Bayar DI KENAI NORMA 30% 71.053.185 166.125.405
PTKP
PKP
2011 NORMAL 2011 PB
PEREDARAN USAHA 236.843.950 553.751.350
TARIF PPH 21
PPH 25
19.800.000 19.800.000
51.253.185 146.325.405
2.687.950 16.948.811
1.363.832 1.363.832
2012 NORMAL 2012 PB
125.164.450 572.117.940
37.549.335 171.635.382
19.800.000 19.800.000
17.749.335 151.835.382
887.467 17.775.307
579.836 1.395.117
2013 NORMAL 2013 PB
199.738.000 310.991.100
59.921.400 93.297.330
30.375.000 30.375.000
29.546.400 62.922.330
1.477.320 4.438.350
676.817 676.817
PPH 29
KB
1.324.118
1.324.118 14.260.861
1.434.883
307.631 14.945.307
800.483
800.503 2.961.050
Perhitungan jumlah kurang bayar bisa didaptakan dengan melakukan perhitungan atas peredaaran usaha x norma tarif 30% - PTKP = PKP x Tarif PPh 17 – PPH 25 atas SPT tahun 2011,2012 dan 2013 serta SPT Pembetulan tahun 2011,2012,2013.
4.1.2 Surat Tagihan Pajak Atas Pembetulan Peredaran Bruto
Atas pembetulan SPT yang dilakukan Tuan Marvelinus pada tahun 2011,2012 dan 2013 yang menimbukan selisih kurang bayar, kekurangan pembayaran pajak yang timbul sebagai akibat dilakukan Pembetulan SPT tahun 2011, 2012 dan 2013 sudah dibayarkan oleh Tuan marvelinus. maka pada 19 juni 2015 DJP menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai denda sanksi
administrasi atas dilakukannya pembetulan SPT sebesar 2% / bulan.
Berikut adalah jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) atas pembetulan SPT :
Tabel 4.5 Tagihan denda Atas Pembetulan Surat Tagihan Pajak Pembetulan SPT 2011 Pembetulan SPT 2012 Pembetulan SPT 2013 Total
Besaran Denda Rp10.838.254 Rp7.771.559 Rp829.094 Rp19.438.907
Data Diolah, 2016
Berikut adalah rincian Perhitungan denda atas pembetulan SPT Tahun 2011, 2012 dan 2013 : 1.
Tagihan denda atas Surat Tagihan pajak 2012 terdiri
dari bunga pasal 8 ayat 2 memiliki denda atas pembetulan sebesar 2% , dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut jumlah pajak terhutang x 2% x jumlah bulan.
-Contoh Perhitungan : Rp. 14.945.307 x 2 % x 36 bulan, maka denda atas pembetulan SPT tahun 2011 sebesar Rp. 10.838.254 2.
Tagihan denda atas Surat Tagihan pajak 2011 terdiri
dari bunga pasal 8 ayat 2 memiliki denda atas pembetulan sebesar 2% , dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut jumlah pajak terhutang x 2% x jumlah bulan. -Contoh Perhitungan : Rp. 14.260.861 x 2% 27 bulan, maka denda atas pembetulan SPT tahun 2012 sebesar Rp. 7.771.559 3.
Tagihan denda atas Surat Tagihan pajak 2013 terdiri
dari bunga pasal 8 ayat 2 memiliki denda atas pembetulan sebesar 2% , dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut jumlah pajak terhutang x 2% x jumlah bulan. -Contoh Perhitungan : Rp. 2.961.050 x 2% x 14 bulan, maka denda atas pembetulan tahun 2013 sebesar Rp. 829.095 Dengan alasan Pembetulan SPT atas peredaran bruto yang mengakibatkan timbulnya denda atas sanksi administrasi sebesar Rp. 19.438.907, Tuan Marvelinus ikut serta dalam pengajuan permohonan penghapusan sanksi pajak.
4.2 Kondisi yang melatarbelakangi atas keikutsertaan Wajib Pajak Badan dalam Program Penghapusan sanksi
Pada Tahun 2014 CV Liverpool FC melakukan keterlambatan pembayaran dan keterlambatan pelaporan pajak atas PPH 4 ayat 2 atas PP no 46 sebesar 1% dari peredaran bruto, berikut adalah omset Peredaran Bruto CV Liverpool FC pada tahun 2014
Tabel 4.6 Peredaran Bruto CV Liverpool FC Tahun 2014 MASA JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER
OMSET 83.967.000 83.223.000 84.355.200 76.024.600 75.010.900 89.824.600 100.533.900 93.634.200 79.182.000 106.658.000 119.494.900 127.600.800
Sumber data : Surat Pemberitahuaan Tahunan CV Liverpool FC tahun ( 2014 ) Maka atas alasan khilaf dan tidak tau akan peraturan pembayaran pajak, maka CV Liverpool FC mengikuti program penghapusan sanksi pada tahun 2015
4.2.1 Terlambat melaporkan dan membayarkan pajak Wajib Pajak Badan CV Liverpool FC pada tahun 2014 terlambat melaporkan dan membayarkan pajak terutang PPh 4 ayat 2 atas PP No 46 sebesar 1 % dari peredaran bruto masa April sampai desember 2014 dengan alasan khilaf. Berikut adalah jumlah pajak yang tidak dibayarkan dan dilaporkan oleh CV Liverpool FC bedasarkan STP yang telah diterbitkan : Tabel 4.7 Jumlah Pajak Yang Tidak Dibayarkan Dan Dilaporkan MASA OMSET PPh Terutang PP 46 APRIL 76.024.600 760.246 MEI 75.010.900 750.109 JUNI 89.824.600 898.246 JULI 100.533.900 1.005.339 AGUSTUS 93.634.200 936.342 SEPTEMBER 79.182.000 791.820 OKTOBER 106.658.000 1.066.580 NOPEMBER 119.494.900 1.194.949 DESEMBER 127.600.800 1.276.008 Total 867.963.900 8.679.639
Sumber Data : Surat Tagihan pajak CV LIVERPOOL FC (2014)
Wajib Pajak Badan CV Liverpool FC tidak membayarkan dan melaporkan pajak terhutangnya , sehingga memiliki pajak terhutang sebesar Rp. 8.679.639. dan sudah dibayarkan oleh CV Liverpool FC pada Desember 2014 sebesar Rp. 8.679.639.
Dengan adanya keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak, maka CV Liverpool FC pada Maret 2016 mendapatkan Surat Tagihan pajak atas denda dan sanksi keterlambatan pembayaran dan pelaporan
Berikut adalah jumlah tagihan denda atas keterlampatan pelaporan pajak, sebagai berikut : Tabel 4.8 Tagihan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Dan Pelaporan Pajak
No
Masa/tahun
Nominal
1
April – desember 2014
Rp. 1.697.545
Sumber data:Surat Tagihan Pajak CV Liverpool tahun( 2014 )
Berikut adalah Rincian denda dan sanksi bunga atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan
1. .CV Liverpool FC melakukan keterlambatan pelaporan atas PPh 4 ayat 2 masa April – Desember 2014 dan mendapatkan tagihan denda terdiri dari Denda pasal 7 KUP atas keterlambatan pelaporan pajak dengan perhitungan Rp100.000 x jumlah masa. Maka atas keterlambatan pelaporan yang dilakukan pada masa april – desember 2014 CV Marvelinus memiliki tagihan denda sebesar Rp.900.000
2. Selain melakukan keterlambatan pelaporan atas PPh 4 ayat 2, CV Liverpool FC tidak membayarkan pajak atas PPh 4 ayat 2 masa april – desember 2014.
Rincian denda keterlambatan pembayaran pajak didapatkan dari Jumlah Tagihan pajak yang tertera dalam Surat Tagihan Pajak ( STP) dengan rumus ( jumlah pajak terhutang x 0,02 x jumlah bulan) dengan rincian sebagai berikut :
1.Bulan april terlambat 9 bulan, (Rp. 760.246 x 0,02% ) x 9 Rp. 136.844 2.Bulan mei terlambat 8 bulan, ( Rp. 750.109 x 0,02% ) x 8 = Rp.120.017 3.Bulan juni terlambat 7 bulan ( Rp. 898.246 x 0,02% ) x 7 = Rp. 125.754
=
4.Bulan juli terlambat 6 bulan ( Rp. 1005.338 x 0,02%) x 6 = Rp.120.641 5.Bulan agustus terlambat 5 bulan ( Rp. 936.342 x 0,02% ) x 5 = Rp 93.634 6.Bulan september terlambat 4 bulan( Rp.792.820 x0,02% ) x 4 = Rp. 63.346 7.Bulan oktober terlambat 3 bulan ( Rp. 1066.580 x 0,02% ) x 3 = Rp. 63.995 8.Bulan November Terlambat 2 bulan (Rp.1.194.949 0,02%)x 2 = Rp. 47.798 9.Bulan Desember terlambat 1 bulan ( Rp 1.276.008 x 0,02% ) x 1 = Rp.25.520
Total denda atas keterlambatan pembayaran pajak PPh 4 ayat 2 sebesar Rp. Rp. 797.549
Jadi sesuai Tagihan pajak atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak PPH 4 ayat 2 bedasarkan PP No 46 sebesar 1% masa April-Desember CV Liverpool FC memiliki denda sebesar Rp. 1.697.545. 4.2.2 Terlambat Membayar Pajak Wajib Pajak Badan CV Liverpool FC pada tahun 2013 dan 2014, masa Januari dan masa Desember tidak melakukan
pembayaran pajak atas PPn terutangnya, maka alasan atas alasan khilaf tidak melakukan pembayaran Pajak PPn Terutang maka CV Liverpool FC ikut serta dalam program penghapusan sanksi dengan membayarkan Pajak PPn Terutangnya. Dengan sudah dibayarkan pajak terutangnya maka pada Maret tahun 2016 CV Liverpool FC mendapatkan surat tagihan pajak atas keterlambatan pembayaran pajak atas PPN.
berikut adalah jumlah pembayaran pajak yang dibayarkan terlambat : Tabel 4.9 Jumlah Pajak Terlambat Dibayar NO
Masa/tahun
Nominal
1
Desember 2014
Rp. 984.683
2
Januari 2013
Rp. 1.561.673
3
Desember 2013
Rp. 8.982.427
TOTAL
Rp. 11.528.783
Sumber data : Surat Tagihan Pajak CV Liverpool FC tahun (2013 dan 2014)
Bedasarkan Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan, maka CV Liverpool Fc memiliki pajak terhutang sebesar Rp. 11.528.783.
Atas keterlambatan pembayaran pajak pada januari 2013, masa desember 2013, dan masa desember 2014
Pajak
Pertambahan Nilai (PPn) maka CV Liverpool FC mendapatkan surat tagihan pajak atas denda keterlambatan pembayaran PPn
Berikut adalah jumlah tagihan denda atas keterlambatan pembayaran pajak PPn, sebagai berikut : Tabel 4.10 Tagihan atas Denda Keterlambatan pembayaran
NO
Masa/tahun
Nominal
1
Desember 2014
Rp. 196.936
2
Januari 2013
Rp. 592.911
3
Desember 2013
Rp. 3.131.133 Rp. 3.920.980
Sumber data : Surat Tagihan Pajak CV Liverpool FC tahun ( 2013 dan 2014 )
Dengan sudah dilakukan Pembayaran Pajak terutang atas PPN, Direktur Jendral Pajak menerbitkan Surat Tagihan pajak atas keterlambatan pembayaran PPn, Berikut adalah Rincian Tagihan atas denda keterlambatan pembayaran Pajak :
1.Tagihan denda atas Surat Tagihan pajak Desember 2014 terdiri dari pasal 9 ayat (2a) atas keterlambatan pembayaran dengan denda bunga sebesar 2% memiliki perhitungan (jumlah pajak terhutang x 2%) x jumlah bulan, Contoh perhitungan : ( Rp. 984.683 x 0,02 %) x 10 bulan sebesar Rp. 196.937
2.Tagihan denda atas Surat Tagihan pajak januari 2013 terdiri dari pasal 9 ayat 2a atas keterlambatan pembayaran dengan denda bunga sebesar 2% memiliki perhitungan (jumlah pajak terhutang x 2%) x jumlah bulan, Contoh perhitungan : ( Rp. 1042.361 x 0,02 %) x 13 bulan sebesar Rp. 271.014 (Rp. 519.312 x 0,02 %) x 31 bulan sebesar Rp. 321.973, dengan total denda yang harus dibayarkan Rp. 592.911
3.Tagihan denda atas Surat Tagihan pajak Desember 2013 terdiri dari pasal 9 ayat 2a ats keterlambatan pembayaran dengan denda bunga sebesar 2% memiliki perhitungan (jumlah pajak terhutang x 2%) x jumlah bulan, contoh perhitungan : (Rp. 3.732.427 x 0,02 % x 11 bulan ) sebesar Rp. 821.134 (Rp. 5250.000 x 0,02 % x 22 bulan ) sebesar Rp. 2.310.000
dengan total denda yang harus dibayarkan Rp. 3.131.133
Dengan keikutsertaan CV Liverpool FC atas Program Penghapusan Sanksi, dengan mengajukan Permohonan penghapusan sanksi atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak maka denda ditagihkan melalui Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak memiliki kesempatan untuk dihapuskan seluruhnya atas denda sanksi administrasi yang ditagihkan.
4.3 Pelaksanaan PMK 91 atas Orang Pribadi Dengan adanya program penghapusan sanksi pada tahun 2015 yang dengan keikutsertaannya dapat menghapuskan denda atas sanksi administrasi yang diterima oleh wajib pajak atas belum benar nya dalam melakukan kewajiban perpajakan yaitu hitung setor lapor maka salah satu
yang mengikuti program penghapusan sanksi/reiventing adalah wajib pajak orang pribadi Marvelinus. Maka untuk mengajukan permohonan penghapusan sanksi terdapat beberapa tahaan proses yang dilalui oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Marvelinus diantaranya Pada Juni 2015 wajib pajak orang Pribadi Marvelinus dengan keinginan sendiri dan sadar akan kesalahannya, membetulkan SPT atas tahun 2011,2012 dan 2013 atas peredaran bruto yang .sebelumnya dilaporkan dengan data yang belum benar. Dan sudah melakukan pembayaran pajak atas kurang bayar yang disebabkan oleh selisih atas peredaran btuto pada tahun 2011, 2012 dan 2013 , Maka pada 7 maret 2016 Marvelinus mendapatkan Surat Tagihan pajak atas denda pembetulan SPT yang dilakukan sendiri yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak. Maka wajib pajak orang pribadi marvelinus mengajukan permohonan penghapusan sanksi setelah Surat Tagihan Pajak diterbitkan, dengan mengajukan permohonan penghapusan sanksi sesuai peraturan menteri keuangan no 91 dengan mengunakan bahasa indonesia dan disampaikan ke kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar dengan melengkapi dokumen sebagai berikut : Kelengkapan pengajauan : - Surat Permohonan pengurangan/penghapusan sanksi - Surat Pernyataan yang dibuat oleh wajib pajak - Foto Copy Surat Pemberitahuaan Tahunan (SPT) Pembetulan
- Foto Copy Bukti penerimaan Surat / bukti penyampaiaan SPT - Foto Copy Surat Setoran Pajak (SSP) - Foto Copy Surat Tagihan pajak (STP) Pengajuan permohonan penghapusan sanksi atas pembetulan Peredaran buro SPT 2011.2012 dan 2013 yang diajukan oleh wajib pajak orang pribadi Marvelinus dilakukan pada Maret 2016. hingga tulisan penelitian ini diselesaikan oleh penulis pada juli 2016, jawaban atas pengajuan penghapusan sanksi yang dilakukan oleh Marvelinus belum mendapatkan jawaban dari Direktur Jendral Pajak sesuai dengan ketentuan dalam PMK 91 Apabila Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan. Apabila jangka waktu ini terlewati maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak, jadi pada kasus Tuan Marvelinus pengajuan yang telah diajukan pada Maret 2016 diharuskan mendapatkan jawaban paling lambat september 2016, apabila belum ada keputusan yang diterbitkan oleh Direktur jendral Pajak maka pengajuan yang diajukan dianggap diterima.
4.4 Pelaksanaan PMK 91 atas Wajib Pajak Badan
Wajib Pajak Badan CV Liverpool yang dimiliki oleh Marvelinus, memanfaatkan
Program
penghapusan
sanksi
untuk
mendapatkan
keringanan atas kelalaian dalam melakukan kewajiban perpajakan diantaranya keterlambatan pembayaran dan pelaporan PPH pasal 4 ayat 2 atas PP No 46 sebesar 1% dari peredaran bruto dan keterlambatan pembayaran pajak PPn. atas keterlambatan pembayaran pajak yang sudah dibayarkan oleh CV Liverpool FC Maka pada tanggal 7 maret 2016 CV Liverpool Mendaptakan Surat tagihan pajak atas Denda keterlambatan pembayaran pajak PPh 4 ayat 2 atas PP No 46 sebesar 1% dari peredaran bruto, dan pada tanggal 8 maret 2016 mendapatkan surat taghan pajak atas denda keterlambatan melakukan pelaporan pajak atas PPn.
Pada maret 2016 Wajib pajak badan CV Liverpool mengajukan permohonan
penghapusan
sanksi
dan
sudah
diajukan
dengan
menyampaikan formulir penghapusan sanksi dan dilengkapi dokumen sebagai berikut : Kelengkapan pengajuan - Surat Permohonan pengurangan / penghapusan sanksi - Surat Pernyataan yang dibuat oleh wajib pajak - Foto copy Surat Setoran Pajak - Foto Copy Surat Tagihan Pajak ( STP)
Pengajuan permohonan penghapusan sanksi yang sudah diajukan oleh wajib pajak Badan CV Liverpool FC dan hingga tulisan penelitian ini diselesaikan oleh penulis pada juli 2016, jawaban atas pengajuan penghapusan sanksi yang dilakukan oleh CV Liverpool FC belum mendapatkan jawaban dari Direktur Jendral Pajak sesuai dengan ketentuan dalam PMK 91. Apabila Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan. Apabila jangka waktu ini terlewati maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak, jadi pada kasus CV Liverpool FC pengajuan yang telah diajukan pada Maret 2016 diharuskan mendapatkan jawaban paling lambat september 2016, apabila belum ada keputusan yang diterbitkan oleh Direktur jendral Pajak maka pengajuan yang diajukan dianggap diterima. Surat Penghapusan sanksi *lampiran
4.5 Peluang apa yang dapat diperoleh Wajib Pajak atas Keikutsertaan Program Penghapusan Sanksi
Atas keikutsertaan Wajib pajak Orang pribadi dan Wajib Pajak Badan atas program penghapusan sanksi maka permohonan sanksi yang telah diajukan kepada Direktur Jendral Pajak (DJP) akan mendapatkan balasan atau jawaban berupa Surat Keputusan Pengurangan / Penghapusan sanksi Administrasi, Namun atas keikutsertaan Wajib Pajak orang Pribadi Marvelinus dan Badan Usaha CV Liverpool FC dalam program penghapus sanksi pajak hingga tulisan ini selesai dibuat pada juli 2016 , belum ada jawaban yang diberikan oleh DJP atas pengajuan penghapusan sanksi yang diajukan, maka penulis menjabarkan peluang apa saja yang bisa didapatkan oleh Wajib pajak jika mengikuti program penghapusan sanksi.
Berikut peluang yang akan didapatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Tuan Marvelinus dan Badan Usaha CV Liverpool. 1. Penghapusan atas denda Sanksi Administrasi Dihapuskan seluruhnya (100%) Atas setiap penghapusan sanksi yang diajukan oleh Wajib Pajak dengan mendapatkan jawaban dihapuskan seluruhnya, maka denda atas sanksi administrasi yang diterima oleh Wajib pajak akan dihapuskan seluruhnya. 2.
Penghapusan atas denda sanksi administrasi Pajak Ditolak Atas setiap penghapusan sanksi yang diajukan oleh Wajib Pajak dengan mendapatkan jawaban Ditolak, maka wajib pajak
diharuskan membayarkan semua denda sanksi administrasi yang tertera dalam Surat Tagihan Pajak (STP). Atas jawaban ditolak yang diberikan bisa dimungkinkan karena alasan data yang kurang lengkap, pengajuan dengan format yang salah.
