BAB IV P E N U T U P A. KESIMPULAN

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2015 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2015, sesuai dengan bidang tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yaitu memberikan pelayanan yang maksimal dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika, serta menata sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis, maka secara umum Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, telah dapat merealisasi pencapaian target sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2015, sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diamanahkan. Adapun pencapaian secara ringkas dapat dilihat sebagaimana berikut : 1. Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Pelayanan dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan” yang dicapai melalui 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran (outcome), yang secara keseluruhan capaian kinerja sasaran strategis 1 (satu) Dinas Perhubungan

Komunikasi

dan

Informatika

Kota

Pontianak

yang

direalisasikan pada tahun 2015 masuk dalam kategori Berhasil, dengan target sasaran (Outcomes) 85,25% dan realisasi 69,74 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 81,81%. Kategori ini diperoleh dari hasil pengukuran kinerja 10 (sepuluh) Indikator sasaran sebagai berikut : 1) Indikator Sasaran (Outcome) “Persentase Tingkat Keberfungsian APILL dan Fasilitas Perlengkapan Jalan” dengan target sebesar 100% dapat terealisir sebesar 76,59%, dengan persentase capaian 76,59%, yang

129

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 – BAB IV


berarti termasuk dalam nilai mean 77,5 berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori Berhasil. 2) Indikator Sasaran (Outcome) “Persentase Terpeliharanya Terminal dan Halte dengan baik”, dengan target sebesar 80% dapat terealisir sebesar 75%, dengan persentase capaian 93,75%, yang berarti termasuk dalam nilai mean 92,5 berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori Sangat Berhasil. 3) Indikator Sasaran (Outcome) “Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu-Rambu, Marka dan Guardrail)”, dengan target 40% dapat terealisir sebesar 38,96%, dengan persentase capaian 97,41% yang berarti termasuk dalam nilai mean 92,5 berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori Sangat Berhasil. 4) Indikator Sasaran (Outcome) “Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat”, dengan target 90% dapat terealisir sebesar 86,19%, dengan persentase capaian 95,77% yang berarti termasuk dalam nilai mean 92,5 berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori Sangat Berhasil. 5) Indikator Sasaran (Outcome) “Persentase Peningkatan Penertiban Parkir pada Kawasan Perdagangan dan Jasa”, dengan target 100% dapat terealisir sebesar 81,67%, dengan persentase capaian 81,67% yang berarti termasuk dalam nilai mean 77,5 berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori Berhasil. 6) Indikator Sasaran (Outcome) “Persentase Kelancaran Arus Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, dengan target 90% dapat terealisir sebesar 86,58%, dengan persentase capaian 96,20% yang berarti termasuk dalam nilai mean 92,5 berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori Sangat Berhasil.

130



7) Indikator Sasaran (Outcome) “Persentase Peningkatan Potensi Parkir”, dengan

target

90%

dapat

terealisir

sebesar

86,09%,

dengan

persentase capaian 95,66% yang berarti termasuk dalam nilai mean 92,5 berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori Sangat Berhasil. 8) Indikator Sasaran (Outcome) “Persentase berfungsinya Dermaga Sungai dan Pelabuhan Penyeberangan”, dengan target 100% dapat terealisir sebesar 41,30%, dengan persentase capaian 41,30% yang berarti termasuk dalam nilai mean 27,5 berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori Tidak Berhasil. 9) Indikator Sasaran (Outcome) “Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai”, dengan target 97,50% dapat terealisir sebesar 68,80%, dengan persentase capaian 70,57% yang berarti termasuk dalam nilai mean 77,5 berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori Berhasil. 10) Indikator Sasaran (Outcome) “Persentase Jumlah Uji Kendaraan Angkutan Umum dan Barang”, dengan target 65% dapat terealisir sebesar 59,82%, dengan persentase capaian 92,03% yang berarti termasuk dalam nilai mean 92,5 berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori Sangat Berhasil.

2. Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Peranserta Masyarakat dalam Pelayanan dan Akses Informasi, Komunikasi dan Informatika” yang dicapai melalui 4 (empat) indikator kinerja sasaran (outcome), yang secara keseluruhan capaian kinerja sasaran strategis 2 (dua) Dinas Perhubungan

Komunikasi

dan

Informatika

Kota

Pontianak

yang

direalisasikan pada tahun 2015 masuk dalam kategori Berhasil, dengan target sasaran (Outcomes) 59,27% dan realisasi 50,12% serta rata-rata

131



capaian kinerja sebesar 84,57%. Kategori ini diperoleh dari hasil pengukuran kinerja 4 (empat) Indikator sasaran sebagai berikut :

1) Indikator

Sasaran

(Outcome)

“Persentase

Izin

Usaha

Jasa

Telekomunikasi yang memenuhi Syarat dan Ketentuan”, dengan target sebesar 85% dapat terealisir sebesar 89,29%, dengan persentase capaian 105,04%, yang berarti termasuk dalam nilai mean 92,5 berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori Sangat Berhasil. 2) Indikator Sasaran (Outcome) “Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi”, dengan target sebesar 78% dapat terealisasi sebesar 81,31%, dengan persentase capaian 104,24%, yang berarti termasuk dalam nilai mean 92,5 berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori Sangat Berhasil. 3) Indikator

Sasaran

(Outcome)

“Pelaksanaan

Diseminasi

dan

Pendistribusian Informasi Nasional”, dengan target sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 46,67%, dengan persentase capaian 46,67% berarti termasuk dalam nilai mean 27,5 berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori Tidak Berhasil. 4) Indikator

Sasaran

(Outcome)

“Cakupan

Pengembangan

dan

Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) diTingkat Kecamatan”, dengan target sebesar 33,33% dapat terealisasi sebesar 33,33%, dengan persentase capaian 100%, yang berarti termasuk dalam nilai mean 92,5 berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori Sangat Berhasil.

132



Berdasarkan pencapaian dari 2 (dua) sasaran strategis yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak untuk memberikan pelayanan

teknis

operasional

dibidang

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika, yaitu dengan Nilai Rata-Rata Capaian Akhir 2 Sasaran Strategis sebesar 83,19%. Dengan demikian termasuk dalam nilai mean 77,5 yang berdasarkan skala pengukuran ordinal masuk dalam kategori Berhasil.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tetap dihadapkan pada beberapa hambatan atau kendala, di antaranya :

1. Kendala

atau

hambatan

dalam

merealisasikan

pencapaian

target

“Meningkatnya Pelayanan dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan”, yaitu : 1) Pengelolaan sumber daya aparatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang belum optimal. 2) Kemampuan, keahlian dan keterampilan aparatur dibidang teknis perhubungan masih sangat kurang. 3) Belum optimalnya jumlah dan kurang tepatnya pendistribusian personil sesuai dengan keahlian dan kemampuannya pada masing-masing bidang dan UPTD. 4) Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan pengujian kendaraan bermotor baik ruang pengujian yang belum bisa menampung kendaraan yang cukup besar maupun alat-alat uji kendaraan bermotor yang usianya cukup lama bahkan ada yang mengalami kerusakan. 5) Dengan terbentuknya kabupaten lain yang ada maka kendaraan bermotor yang awalnya melakukan numpang uji kendaraannya di kota Pontianak sekarang beralih ke wilayahnya masing-masing.

133



6) Makin meningkatnya usaha bidang perdagangan dan jasa di kawasan jalan-jalan

tertentu

sehingga

membutuhkan

ruang/area

untuk

menampung jumlah kendaraan yang parkir. 7) Rendahnya kesadaran dari masyarakat dalam hal tertib berlalu lintas di jalan raya. 8) Pengelolaan data dan informasi terkait data sarana dan prasarana perhubungan darat maupun sungai yang masih lemah. 9) Masih lemahnya pengendalian dan kemampuan aparatur penanggung jawab kegiatan dalam merealisasikan kegiatannya. 10) Masih adanya kendaraan wajib uji yang tidak melakukan uji berkala dikarenakan dalam perbaikan, tidak beroperasi lagi, tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan serta berkurangnya kendaraan numpang uji karena telah di uji dimasing-masing kabupaten. 11) Belum tersedianya data obyek retribusi yang proporsional sehingga penetapan target pendapatan belum berdasarkan potensi yang ada. 12) Pengawasan

dan

pembinaan

dalam

masalah

peningkatan

dan

pemungutan retribusi yang dilakukan UPTD yang belum maksimal. 13) Masih terbatasnya anggaran yang dialokasikan terhadap pembangunan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana perhubungan darat maupun sungai sehingga penggunaan anggaran masih dalam skala prioritas. 14) Belum adanya konsep yang jelas tentang sistem tataran transportasi lokal kota Pontianak yang

mengedepankan sistem transportasi yang

sesuai dengan kondisi geografis, sosial masyarakat, kebutuhan dalam skala prioritas dan penggunaan aplikasi canggih dengan tujuan layanan inovatif yang berkaitan dengan mode transportasi dan manajemen lalu lintas (inteligent Transport Sistem) sehingga pengguna lebih pintar dalam penggunaan jaringan transportasi dan lebih terkoordinasi.

134



15) Volume kendaraan yang saat ini cukup tinggi sehingga kapasitas jalanjalan tertentu belum cukup untuk menampung jumlah arus kendaraan pada jam-jam sibuk. 16) Masih lemahnya koordinasi antar instansi dalam hal penataan sarana dan prasarana lalu lintas darat.

2.

Kendala

atau

hambatan

dalam

merealisasikan

pencapaian

target

“Meningkatnya Peranserta Masyarakat dalam Pelayanan dan Akses Informasi, Komunikasi dan Informatika”, yaitu : 1) Kurangnya kesadaran pelaku usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi untuk tertib adminstrasi maupun dari segi persyaratan teknis lainnya. 2) Masih lemahnya kesadaran dan kemauan dari SKPD-SKPD dalam memanfaatkan media informasi melalui internet dan mengupdate Website SKPD masing-masing sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh Informasi. 3) Masih belum optimalnya peralatan komponen jaringan internet sehingga menghambat

akses

informasi

yang

akan

disampaikan

kepada

masyarakat. 4) Masih lemahnya sarana dan media diseminasi yang dilakukan sehingga kurang optimalnya proses diseminasi untuk dapat memudahkan dan meningkatkan sosialisasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat.

135



Dengan memperhatikan hambatan/kendala di atas serta upaya meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dimasa mendatang agar lebih baik, perlu dilakukan beberapa langkah perbaikan antara lain dengan : 1. Upaya untuk “Meningkatnya Pelayanan dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan”, antara lain : 1) Perlu dilakukan kebijakan untuk mengoptimalkan sumber daya aparatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak melalui Pendidikan dan Pelatihan dalam peningkatan kemampuan sumber daya aparatur. 2) Pembinaan terhadap personil dalam rangka peningkatan kemampuan teknis aparatur melalui pendidikan formal maupun pendidikan teknis sesuai dengan bidang tugasnya. 3) Dengan melakukan Inventarisir personil dengan melakukan pendataan kembali serta melakukan mutasi internal berdasarkan kemampuan/keahlian dan beban kerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang, bahkan jika dibutuhkan dapat mengusulkan tambahan personil baru berdasarkan spesifikasi keahlian yang dibutuhkan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. 4) Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana di unit-unit pelayanan yang ada dilingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak terutama pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan pelayanan angkutan penyeberangan. 5) Peningkatan kualitas data dan informasi melalui updating data. 6) Meningkatkan Komunikasi dan Sosialisasi dalam bentuk penyampaian informasi-informasi yang efektif dan mudah diterima oleh masyarakat mengenai ketentuan dan peraturan lalu lintas serta keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas.

136



7) Perlu dilakukan pengembangan potensi Perparkiran serta uji petik yaitu dengan kegiatan pendataan kembali mengenai titik-titik parkir yang ada, titik parkir potensial, koordinator-koordinator parkir yang ada, parkir sistem abonemend serta juru parkir yang legal dan ilegal, sebagai bahan data dan analisa untuk mengambil langkah-langkah korektif dari permasalahan perparkiran yang ada untuk perbaikan dan mengambil tindakan/kebijakan. 8) Melakukan intensifikasi dan ektensifikasi serta peningkatan pengawasan terhadap

kendaraan

angkutan

umum

berkenaan

dengan

Pengujian

Kendaraan Bermotor. 9) Upaya peningkatan pembinaan internal terhadap petugas penagih retribusi melalui peningkatan pengawasan dan pelaporan/ pertanggungjawaban oleh petugas penagih retribusi serta upaya penyediaan sarana mobilitas bagi petugas. 10) Perlu dilakukan upaya pemberian penghargaan/reward bagi petugas penagih retribusi yang dapat mencapai target yang telah ditetapkan kepadanya seperti bonus pencapaian target minimal serta memberikan teguran dan bahkan tindakan tegas kepada petugas penagih retribusi yang telah melakukan kesalahan/melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. 11) Perencanaan dan Pengelolaan anggaran yang tepat dan terarah terhadap program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan maupun terhadap perawatan/pemeliharaanya. 12) Perlu adanya penataan baik terhadap system / tataran transportasi lokal yang ada maupun rencana pengembangan system transportasi kedepan dengan melibatkan instansi terkait serta kalangan akademisi. 13) Perlu adanya regulasi yang mengatur tentang pembatasan kepemilikan kendaraan. 14) Perlu adanya Perencanaan yang sistematis dan koordinasi yang intens dari masing-masing instansi dalam mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan.

137



2. Upaya untuk “Meningkatnya Peranserta Masyarakat dalam Pelayanan dan Akses Informasi, Komunikasi dan Informatika”, antara lain : 1) Perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha Pos dan Telekomunikasi untuk menumbuhkan kemauan dan kesadaran mereka dalam menciptakan ketertiban dan keteraturan usaha serta melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku. 2) Perlu adanya penegasan dan penekanan kepada SKPD-SKPD yang belum membangun data dan informasi pada Website SKPD. 3) Perlu dilakukan pemeliharaan terhadap komponen jaringan internet serta peningkatan kemampuan server sehingga dalam mengakses informasi pembangunan dapat berjalan dengan optimal. 4) Pemanfaatan sarana elektronik untuk proses laporan keuangan dan audit keuangan sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan lebih baik.

Demikian LAKIP ini kami sampaikan, semoga dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak di masa yang akan datang.

138


BAB IV P E N U T U P A. KESIMPULAN

Recommend Documents