Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
BAB VI PENUT UP
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2011 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sleman sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan ketugasan pemerintahan. Secara substantif penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sleman dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah yang merupakan tujuan penerapan otonomi daerah. Secara normatif, pelaksanaan kegiatan dalam kerangka pelaksanaan 26 urusan wajib, 8 urusan pilihan, pelaksanaan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Pembangunan daerah di Kabupaten Sleman selalu diorientasikan untuk pembangunan manusia, yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar semua masyarakat Sleman memiliki kesejahteraan yang lebih baik dan memiliki pilihan yang lebih luas dalam menjalani kehidupan. Upaya tersebut dijabarkan melalui pelayanan dan fasilitasi akses yang lebih luas bagi penduduk
untuk meningkatkan
derajat kesehatan, memperoleh pengetahuan
dan ketrampilan, dan peluang untuk menaikkan taraf ekonomi rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan. Hasil upaya tersebut dapat tergambarkan didalam perolehan Indeks Pembangunan Manusia. Nilai IPM Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun terus meningkat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa telah terjadi perbaikan kualitas sumber daya manusia. Nilai IPM Kabupaten Sleman terakhir sebesar 78,20 menduduki peringkat 13 dari 497 kabupaten/kota di Indonesia. Target IPM Kabupaten Sleman di akhir tahun penyelenggaraan RPJM pada tahun 2015 adalah sebesar 80 point. 488
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
Tabel Indikator IPM Kabupaten Sleman 2009 dan 2010 No Uraian Komponen IPM 1. Angka Harapan Hidup (tahun) 2. Angka Melek Huruf (%) 3. Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 4. Konsumsi riil per kapita (Rp000) Indikator IPM 1. Kesehatan 2. Pendidikan 3. Pendapatan IPM Reduksi Shortfall
2009
2010
74,74 92,19 10,18 646,08
75,06 92,61 10,30 647,84
82,90 84,08 66,12 77,70 2,05
83,43 84,63 66,52 78,20 2,21
Sumber: BPS Kabupaten Sleman (Angka Sementara)
Sesuai dengan RKPD Tahun 2011 penyelenggaraan pembangunan tahun 2011 difokuskan pada 8 prioritas. Capaian sasaran pembangunan daerah sebagai indikator priritas pembangunan sebagai berikut: 1. Prioritas Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dengan sasaran pembangunan daerah: a. Berkurangnya angka kemiskinan sebesar 1% dapat tercapai penurunan angka kemiskinan 2,59%. Berdasarkan data angka kemiskinan tahun 2010 sebesar 19,16% (57.979 KK miskin dari 303.301 KK) dan data angka kemiskinan tahun 2011 sebesar 16,57% (50.603 KK miskin dari 305.376 KK). b. Proporsi KK miskin sebesar 21% dapat tercapai 16,57% (50.603 KK miskin dari 305.376 KK). c. Meningkatnya penempatan tenaga kerja terdaftar sebesar 10%, dapat tercapai 42,38%. Jumlah penempatan tenaga kerja terdaftar tahun 2010 sebanyak 4.834 orang dari 11.099 pencari kerja atau 43,55%, dan tahun 2011 jumlah tenaga kerja tersalurkan sebanyak 3.480 orang dari 4.050 orang pencari kerja terdaftar atau 85,93%. 2. Prioritas revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan dengan sasaran pembangunan daerah pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor pertanian sebesar 3,54%, dapat tercapai 0,23%. Data sementara PDRB menurut lapangan usaha atas harga konstan tahun 2010 nilai sektor pertanian sebesar Rp1.001.698 juta dan tahun 2011 sebesar Rp1.003.987 juta. 489
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
3. Prioritas menjaga kualitas kesehatan dengan sasaran pembangunan daerah: a. Persentase balita gizi buruk sebesar 0,50%, dapat tercapai 0,50%. b. Angka kematian bayi sebesar 5,80 per 1.000 kelahiran hidup, tercapai 5,25 per 1.000 kelahiran hidup. c. Angka kematian ibu melahirkan sebesar ≤ 70 per 100.000 kelahiran hidup, tercapai 122 per 100.000 kelahiran hidup. Angka capaian merupakan proyeksi dari jumlah ibu melahirkan meninggal sebanyak 15 orang dari 12.233 orang. d. Meningkatnya jumlah KB mandiri sebesar 2%, tercapai -4,81%. Data jumlah peserta KB mandiri tahun 2010 sebanyak 89.295 pasangan, tahun 2011 sebanyak 85.001 pasangan. e. Angka harapan hidup waktu lahir sebesar 74,6, tercapai 75,76. 4. Prioritas peningkatan kualitas pendidikan dengan sasaran pembangunan daerah: a. Kualitas tenaga pendidik mencapai 68%, tercapai 76,26%. Data rata-rata persentase jumlah guru layak mengajar jenjang SD sebesar 58,19%, SMP 82,12% dan SMA/SMK 88,47%. b. Tingkat kelulusan SD, SMP, SMA/SMK mencapai 96,33%, tercapai 94,53%. Data rata-rata persentase kelulusan jenjang SD sebesar 97,74%, SMP 90,01% dan SMA/SMK 95,83%. c. Angka melek huruf mencapai 93%, tercapai 95,45%. d. APK SD sebesar 115%, tercapai 116,45% e. APK SMP 115%, tercapai 113,68% f.
APK SMA/SMK 75%, tercapai 77,66%
5. Prioritas peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal dengan sasaran pembangunan daerah: a. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor industri pengolahan sebesar 3,15%, tercapai 3,44%. Data sementara PDRB menurut lapangan usaha atas harga konstan tahun 2010 nilai sektor industri pengolahan sebesar Rp950.029 juta, dan tahun 2011 sebesar Rp982.670 juta. b. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 3,15%, tercapai 6,75%. Data sementara PDRB menurut lapangan usaha atas harga konstan tahun 2010 nilai sektor 490
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp1.436.205 juta, dan tahun 2011 sebesar Rp1.533.149 juta. c. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor jasa-jasa 6,07%, tercapai 5,38%. Data sementara PDRB menurut lapangan usaha atas harga konstan tahun 2010 nilai sektor jasa-jasa sebesar Rp1.109.658 juta dan tahun 2011 sebesar Rp1.169.321 juta. d. Meningkatnya investasi Non PMA/PMDN sebesar 5%, tercapai 18,60%. Data nilai investasi non PMA/PMDN tahun 2011 sebesar Rp2.558,49 milyar dan tahun 2011 sebesar Rp3.034,34 milyar. 6. Prioritas Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sasaran pembangunan daerah: a. Hasil evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah kategori baik, tercapai baik. Berdasarkan hasil penilaian oleh Kementerian PAN dan RB, LAKIP Kabupaten Sleman Tahun 2011 dinilai baik dan mendapatkan peringkat II secara nasional. Sampai tahun 2011 terdapat 27 SOP, dan terdapat 26 unit kerja berstandard ISO. b. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik menjadi sebesar 85%, tercapai 88,23%. Target pencapaian indeks kepuasan masyarakat adalah sebesar 75,00. Hasil rata-rata nilai survey Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2011 sebesar 75,44 yang dilaksanakan di Bappeda (nilai 73,28), Kantor
Pelayanan
Perizinan
(72,15),
Kecamatan
Berbah
(72,83),
Puskesmas Berbah (76,27) dan UPTD JPKM (82,18). c. Catatan hasil audit atas laporan keuangan pemerintah daerah sebanyak 1 catatan, tercapai 1 catatan. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terhadap laporan keuangan tahun 2011. d. Perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat sebesar 85%, tercapai 85%. Berdasarkan data usulan musrenbang untuk kegiatan tahun 2011 menunjukkan 85% sesuai aspirasi masyarakat. 7. Prioritas menjaga kualitas sarana prasarana publik, sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan sasaran pembangunan daerah: a. Cakupan wilayah yang mempunyai rencana detail dan rencana rinci menjadi sebesar 79,6%, tercapai 72,92%. Berdasarkan RDTR yang telah 491
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
disusun sampai tahun 2011 seluas 41.914,2087 ha dari luas Kabupaten Sleman 57.482,0000 ha. b. Sampah tertangani sebesar 85%, tercapai 94,54%. Berdasarkan data volume sampah sebesar 300.600 m3 dapat tertangani 284.180 m3. c. Pencemaran lingkungan hidup di bawah ambang batas tercapai di bawah ambang batas sesuai ketentuan (Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 maupun Keputusan Gubernur DIY Nomor 153 Tahun 2002). Data pengukuran di 32 titik sampel, kandungan sulfur dioksida sebesar 23,88 – 199,44 μg/m2 di bawah ambang batas 900 μg/m2, karbon monoksida sebesar 3.450 – 17.250 μg/m2 dibawah ambang batas 30.000 μg/m2, nitrogen 30,33 – 184,67 μg/m2 dibawah ambang batas 400 μg/m2, hidro carbon 66,5 – 106 μg/m2 di bawah ambang batas 160 μg/m2, timah hitam 0,0005 – 0,01 μg/m2 di bawah ambang batas 2 μg/m2 dan partikel debu 68,47 – 224,67 μg/m2 di bawah ambang batas 230 μg/m2. d. Tertib administrasi pertanahan baik sebesar 65%, tercapai 82,9%. Dilihat dari data penertiban bidang tanah mencapai 491.443 bidang dari 592.744 bidang. e. Kondisi jalan dan jembatan baik sebesar 48%, tercapai 65,47%. Data ratarata kondisi jalan kabupaten sepanjang 1.085,13 km dalam kondisi baik (tidak rusak) sepanjang 774,12 km (71,43%) dan kondisi jembatan sebanyak 443 buah, dalam kondisi baik sebanyak 264 buah (59,6%). f.
Infrastuktur perdesaan kondisi baik sebesar 55%, tercapai 48,18%. Data panjang jalan poros desa sepanjang 2.046,41 km, dalam kondisi baik 985,98 km.
g. Kondisi irigasi baik sebesar 67%, tercapai 71,03% Data panjang irigasi dalam kondisi baik sepanjang 523.787 m dari 737.446 m. h. Kondisi gedung dinas/kantor baik sebesar 75%, tercapai 81,5%. Jumlah gedung utama pemerintahan sebanyak 41 buah dan sebanyak 32 dalam kondisi baik. i.
Fasilitas lalu lintas tejaga baik sebesar 80%, tercapai 99,34%. Data jumlah APILL sebanyak 32 buah dalam kondisi baik, rambu lalu lintas sebanyak 1.875 buah, dalam kondisi baik dan sedang sebanyak 1.863 buah dan 2 buah flashlight dalam kondisi baik. 492
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
j.
Pelayanan angkutan berjalan baik sebesar 80%, tercapai 100%. Data jumlah terminal sebanyak 1 buah dan 4 sub terminal berjalan baik. Jumlah penumpang angkutan umum sebanyak 4.921.029 terlayani oleh 204.130 kendaraan sehingga rata-rata setiap kendaraan melayani
24,11
penumpang. k. Penambangan yang sesuai dengan kaidah teknis sebesar 70%, tercapai 83,33%. Data pengawasan dan penertiban penambang dilakukan terhadap 8 kegiatan dan terdapat 48 izin pertambangan yang dikleuarkan. 8. Prioritas Peningkatan keamanan ketertiban, dan pengelolaan bencana alam, dengan sasaran pembangunan daerah: a. Kamtibmas terpelihara sebesar 85%, dapat tercapai dilihat dari kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum kondusif. Upaya yang dilakukan antara lain pembinaan pelanggaran perda meningkat dari 24 kali menjadi 160 kali,
operasi miras, sajam, gepeng, WTS, dan makanan
kadaluwarsa sebanyak 10 kali. b. Menurunnya konflik di masyarakat sebesar 40%. Data konflik yang terjadi selama tahun 2011 sebanyak 28 kasus termasuk 2 kasus SARA. Beberapa kasus yang terjadi tahun 2010 lebih beragam dengan adanya pemilukada, kasus terorisme yang terjadi di wilayah Sleman dan belum optimalnya FKUB dan FKDM hingga tingkat wilayah. c. Kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan korban bencana sebesar 30%, tercapai 33,92%. Pada tahun 2010 jumlah warga terlatih sebanyak
1.770
orang.
Pada
tahun
2011
telah
dilaksanakan
kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana sebanyak 580 orang meliputi pelatihan SAR 90 orang, gladi lapang bencana 400 orang dan wajib latih 60 orang serta sosialisasi kepada 30 orang. Sehingga jumlah masyarakat yang telah terlatih sebanyak 2.290 orang. Selain itu pelaksaaan pembangunan tahun 2011 banyak memfokuskan pada upaya penanganan permasalahan pasca bencana erupsi Gunung Merapi tahun 2010, melalui program rehabilitasi dan rekonstuksi. Disamping itu terdapat beberapa bencana alam yang terjadi selama tahun 2011 antara lain angin puting beliung, tanah longsor, banjir lahar dingin. Penyelesaian dan penanggulangan 493
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011
bencana alam tersebut telah diupayakan secara sistematis dan berdasar skala prioritas serta pembentukan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memfokuskan penanganan. Pada masa-masa mendatang, Pemerintah Kabupaten Sleman akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan untuk mendorong peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
dan
penerapan
penyelenggaraan
pemerintahan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mewujudkan visi serta misi Kabupaten Sleman, yaitu keadaan masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir dan batin pada akhir tahun 2015.
494
