Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
IV
PENUTUP
BAB.
KESIMPULAN DAN SARAN
L
KESIMPULAN
AKIP
Pemerintah
Provinsi
Kalimantan
Tengah
Tahun
2012
merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kesekian kalinya sejak tahun 2004.
Beragamnya ukuran mengenai kinerja pemerintah, menyebabkan beragam pula ukuran yang ditetapkan suatu daerah, sesuai dengan sasaran yang ditetapkan pemerintah pada Indikator Kinerja , sebagaimana yang dijanjikan oleh pemerintah, Apabila dimasa lalu organisasi cukup memberikan janji mengenai kinerja kini seiring dengan gelombang menuju kepemerintahan yang baik (good governance) organisasi diwajibkan untuk memenuhi janjinya dan memberikan bukti mengenai pemenuhan janji tersebut. Kinerja yang dijanjikan harus dapat diukur apakah benar – benar telah dipenuhi. Untuk mengukur kinerja tersebut digunakan alat ukur yang disebut indikator kinerja. Indikator Kinerja akan memberikan gambaran mengenai apakah berhasil atau gagal memenuhi janji. Untuk tingkat pemerintah provinsi, kabupaten/kota
setelah terpilih Kepala Daerah diwajibkan
menyusun Indikator Kinerja Utama yang bersamaan dengan Resntra dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD) 5 tahun
kedepan.
Indikator-indikator kinerja inilah yang akan mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu Visi dan misi Kepala Daerah /Bupati/Walikota Kinerja
kemudian Gubernur
setiap tahunnya dituntut untuk menetapkan Penetapan
1 (satu) tahun kedepan yang setiap akhir tahun akan dilihat
keberhasilan dan kegagalannya
melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012
153
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Dari hasil pencapaian kinerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dari target-tarket kinerja tahun 2012 yang dapat menggambarkan keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan yang masih diperlukan peningkatan kinerjanya, di atas kepemimpinan Gubernur Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (AGUSTIN TERAS NARANG, SH dan Ir. H. ACHMAD DIRAN)
Pada Indikator sasaran inti degan katagori :
Nilai kenaikan Prosentase dengan katagori 0 – 30 berarti = kurang berhasil atau “D” >30 – 50 berarti = Kurang Cukup berhasil atau “C” >50 – 70 berarti = berhasil atau “CC” >70 – 100 berarti = Sangat berhasil atau “B” >100 – berarti = Sangat berhasil Sekali atau “A”
Dari hasil pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kami memberikan asumsi nilai sebagai sampel keberhasilan adalah berikut : Tabel. 4. 1. Assumsi Nilai Keberhasilan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Sasaran
Uraian
Sasaran I Pertumbuhan Ekonomi ( % ) Dana Perimbangan Realisasi PAD Angka Kemiskinan Tingkat pengangguran Tingkat IPM Nasional
Prosent
Keterangan (Asumsi Nilai)
103,03
A
1.267.769 2.248.744
114,40 131,30
A A
3,5
6,19
176,85
B
3,5
3,13
89,42
B
7
7
100
B
Satuan
Target
Realisasi
(%)
6,90
6,62
MilyarRp MilyarRp.
1.108.116 1.712.570
% % Indeks
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012
154
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Sasaran
Uraian
Satuan
Target
Realisasi
Sasaran II
Panjang Jalan dalam kondisi baik Panjang Jalan Provinsi di Kab. Dapat dilalui > 40 km/jam Panjang jalan dilalui roda 4 Penambahan Panjang Jalan
Km
1.197,90
956,50
Sasaran. III Angka
kematian bayi per 1000 kelahiran Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 Umur harapan hidup (UHH)
Sasaran IV
Rasio guru dan murid : - SD / MI Rasio guru dan Murid : - SMP/SLTP Rasio guru dan Murid : - SMA/SLTA Rasio ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah
Prosent
Keterangan (Asumsi Nilai)
79,84
B
Km
6.200,00 5.900,00
95,16
B
Km
1.664,96
1.560,00
93
B
Km
100,00
100,00
100
B
Orang
28
23
75,86
B
Orang
200
228
79,65
B
Tahun
71,00
71,70
100,98
A
Guru/Murid
1 : 17
1:25
147
A
Guru/ Murid
1 : 17
1 :22
129
A
Guru/ Murid
1 : 17
1 :20
117
A
Prosen
90,05
92,50
102,05
A
Memang dalam beberapa indikator masih belum tercapai sesuai target seperti tingkat pengangguran
kalau dilihat secara angka naik, hal ini
dikarenakan Angkatan kerja bertambah sedangkan daya serap tenaga kerja terbatas.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012
155
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Pertumbuhan ekonomi Tahun 2010 sebesar 6,47 persen pada tahun 2010 dan tahun 2011 dapat mencapai 6,74 persen sedangkan target pertumbuhan ekonomi dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 6,70 persen perkembangan pertumbuhan investasi yang cukup baik serta didukung dengan kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional maka pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah sangat baik.
T
elaah hasil evaluasi Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010, 2011 Sampai dengan tahun 2012,
berdasarkan pencapaian.
Kinerja yang diukur dari indikator-indikator kinerja menunjukan ternd peningkatan.
Pencapaian
yang
cukup
baik
terutama
dari
kinerja
pembangunan ekonomi. Walaupun keadaan keuangan secara global masih dilanda krisis, perekonomian Kalimantan Tengah tetap dapat tumbuh 6,69 persen hal ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2011 yaitu 0,05 persen walaupun kenaikan sangat kecil akan tetapi ekonomi tetap dapat tumbuh baik secara nasional pertumbuhan ekonomi lebih rendah hanya sebesar 6,17 persen, pertumbuhan ekonomi ini memang masih dalam jangkauan target pertumbuhan ekonomi 2010 yaitu sebesar 5,26 persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut belum mampu menurunkan tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Tengah. Secara signifikan walaupun sudah menjadi 3,13 persen pada tahun 2010 sebesar 4,14 persen per Agustus 2010. Selain hal itu juga berpengaruh pada tingkat kemiskinan yang mana turun menjadi 6,19 persen dari tahun 2012.
Indikator lain juga menunjukan trend peningkatan, seperti indikator bidang pendidikan. Dalam hal ini seperti Angka Partisipasi Murni (APM).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012
156
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Upah Minimum Provinsi Kalimantan Tengah Meningkat Upaya Provinsi Kalimantan Tengah
meningkatkan pendapatan riil warga
terus ditingkatkan. Salah satunya adalah
dengan melakukan pembaruan
terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP), tahun 2012 Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalteng berjumlah Rp. 1.327.459 dan mengalami peningkatan dari UMP
tahun 2010
sebesar 17,5 % ; Perhitungan UMP tahun 2012
normatifnya ada di tiap bulan September memberikan
itu
maksudnya, adalah untuk
tenggang waktu dari mulai tahapan sosialisasi
kemudian
kepenetapan dan untuk UMP 2012 hingga per Januari 2012. Berdasarkan data yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Tansmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, untuk pencari kerja didominasi berpendidikan : SLTA
dengan jumlah 19.440
dan lulusan S1
sebanyak
2.671
per
Nopember 2011
KENAIKAN UMP TAHUNAN KALIMANTAN TENGAH No. 1
Tahun 2010
Besaran UMP Rp. 986.590
2
2011
Rp. 1.134.580
3
2012
Rp. 1.327.459
Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah Meningkat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan akhir tahun 2011 secara kumulatif sudah mencapai 7,48 & pada triwulan III – 2011 pertumbuhan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan, bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan secara nasional. Dalam teori ekonomi, pertumbuhan dapat ditinjau dari sisi penawaran (supply) dan permintaan (demand), dari sisi permintaan kinerja pertumbuhan Kalteng didukung oleh konsumsi masyarakat, investasi dan aktivitas ekspor sedangkan dari sisi penawaran kinerja sektor pertanian, perdagangan, dan sektor keuangan. Tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Kalteng mampu melampaui target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalteng 2010-2015 sebesar 6,7 %. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012
157
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Bila struktur wilayah ekonomi Indonesia dibagi ke dalam 2 (dua) kawasan yakni kawasan Barat Indonesia (KBI)
yang terdiri atas Pulau
Sumatera dan Jawa, serta kawasan Timur (KTI)
yang terdiri dari
Pulau
Kalimantan, Sulawesi , Maluku dan Papua (Sulampua) , dan Balnustra ( Bali, Nusa Tenggara), maka perekonomian Kalteng terhadap KTI
sebesar 4,7 % dan sebesar
memiliki
share 0,9 %
9,9 % , bagian didalam
menompang ekonomi Kalimantan. Memang angka tersebut relatif lebih kecil dibandingkan dengan share provinsi lainnya di Kalimantan, namun melihat pencapaian pertumbuhan ekonomi tahunan, optimism
bahwa ekonomi
Kalteng perlahan mampu menyamai bahkan melampaui
size ekonomi
provinsi lain di Kalimantan, bahkan di tingkat nasional salah satu indikasinya adalah share sektor pertanian Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 7 % diwilayah Kawasan Timur Indonesia, menjadikan Kalteng sebagai salah satu provinsi yang cukup diperhitungkan konstribusinya di KTI.
Penurunan Jumlah Penduduk Miskin di Kalimantan Tengah menurun dari tahun ketahun . Pada September 2011
terus
lalu memang
mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan bulan Maret 2011. Tetapi kenaikan angka kemiskinan tersebut masih belum sampai
pada tahap
mengkhawatirkan. Memang secara hitung matematik mengalami kenaikan. Hal ini berarti dilihat dari jumlah penduduk yang juga naik. Jumlah Penduduk miskin Kalimantan Tengah 3.116 orang dengan prosentase 0,08 persen. Dimana untuk daerah perkotaan berkurang 1.073 orang (0,17 persen) dan didaerah pedesaan mengalami kenaikan sebesar 4.189 orang ( 0,21 persen) Kalau dilihat secara teori ekonomi hal itu belum berdampak terlalu besar, ini selisihnya kecil belum mencapai angka 1 persen hanya 0,08 persen saja. Garis kemiskinan pada September 2011 yaitu sebesar Rp. 214.525 (Naik 0,69 persen). Sedangkan berdasarkan data survei yang dimiliki untuk garis kemiskinan daerah perkotaan sebesar Rp. 259.917
lebih tinggi bila
dibandingkan dengan garis kemiskinan didaerah pedesaan yang hanya sebesar Rp. 254.399,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012
158
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Penurunan dan jumlah persentase penduduk miskin di Kalimantan Tengah selama periode Maret 2011 lalu tampaknya terpengaruh oleh tingkat inflasi yang terjadi. Untuk September 2011, KalimantanTengah mengalami inflasi sebesar 0,96 persen dan pada bulan Maret mengalami deflasi sebesar 0,26
persen. Untuk ukuran standarisasi BPS Kalimantan Tengah
dalam
melakukan perhitungan tidak berdasarkan dengan nilai tukar uang dolar. Dolar tidak menjadi ukuran yang cocok; Jadi BPS menggunakan ukuran yang tidak terpengaruh dengan yaitu menggunakan perhitungan dua hal pertama mengkonsumsi kalori 2.100 kg/per hari/perorang. Kalau orang yang mengkonsumsi kalori bawah 2.100 kg perkg/perhari/orang maka dikatakan miskin yang dari sisi makanan. Pada Tahun 2011 yang lalu target Kalteng 4,5 persen. Kemudian 3,5 persen untuk tahun 2012 dan tahun 2013 angka kemiskinan turun 2,5 persen yang hingga pada akhir masa jabatan Gubernur Kalimantan Tengah 2015 bisa menurunkan angka kemiskinan 2 persen
dari jumlah penduduk
Kalimantan Tengah
PENDUDUK MISKIN KALIMANTAN TENGAH
No.
Tahun
1
Penduduk Miskin % ( Prosent )
Jumlah
2005
10,73
230.836
2
2006
11,00
212.800
3
2007
9,38
210.300
4
2008
8,71
199.991
5
2009
7,02
165.854
6
2010
6,77
164.221
7
Sept 2011
6,64
150.021
8
Sept 2012
6,19
141.901
Data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS Kalteng
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012
159
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
S A R A N
L
aporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
Provinsi
Kalimantan Tengah adalah sebagai perwujudan pertanggung
jawaban baik keberhasilan maupun kegagalan, guna dipertanggung jawaban sesuai Visi dan misi organisasi, yang diperjanjikan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, yang memuat indikator-indikator kinerja yang maksud dan tujuannya adalah untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran secara periodik (berdasarkan tahun anggaran) atau bisa juga dikatakan bahwa LAKIP merupakan perwujudan akuntabilitas Kinerja lembaga/instansi yang dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak yang memberi mandat. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan LAKIP Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2012 diantaranya adalah : Sebagian besar instansi dilingkungan Pemerintah Kalteng sudah memahami cara penyusunan LAKIP dan terutama dalam penentuan Indkikator Kinerja Utama yang dilaksanakan kantor/satuan kerja tersebut. Namun adanya keterlambatan waktu penyampaian data oleh SKPD, sehingga mengakibatkan lambatnya penyusunan di tingkat sekretariat penyusunan LAKIP Provinsi Kalimantan Tengah. Walaupun sudah ada Modul penyusunan Indikator Kinerja standar yang valid dan akurat sebagai acuan kinerja kegiatan dan sasaransasar yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012
160
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Memperhatikan PERMENPAN DAN RB Nomor 29 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, masih
sulit diterjemahkan untuk menyusun
LAKIP yang benar terutama dalam pengukur kinerja. Sehingga data-data indikator yang disusun tersebut akan tergantung pada Tim Penyusun Lakip Provinsi mensiasati cara penyusunannya. Harapan mengeluarkan Juknis
kami
adalah
Kementerian
PAN
dan
RB
dapat
cara penulisan yang benar, atau setidaknya
memberian contoh LAKIP yang mendapatkan nilai baik tahun sebelumnya. Akhirnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan sumber daya yang ada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kami tetap berusaha memenuhi kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 ini sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditetapkan. Dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah disusun
dan diharapkan dapat memacu pelaksanaan
kepemerintahan yang melibatkan stakeholders, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012
161
