BAB VII PENUTUP
Keberhasilan pembangunan di Jawa Barat, pada hakekatnya merupakan perwujudan sinergitas kinerja eksekutif, legislatif, masyarakat dan dunia usaha, yang diukur dari penilaian berbagai indikator pada visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 dan direfleksikan kedalam target-target pada RKPD dan KUA-PPAS setiap tahunnya. Secara makro, kinerja perekonomian Jawa Barat yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, pada Tahun 2012 mencapai 364,41 trilyun rupiah lebih, dengan pendapatan perkapita sebesar 8,18 juta rupiah lebih atau mengalami peningkatan sebesar 351 ribu rupiah dari tahun sebelumnya. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012 sebesar 6,21 % dan inflasi 3,86%. IPM merupakan kinerja pembangunan secara keseluruhan yang dihitung berdasarkan tiga indikator utama yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli. Berdasarkan perhitungan, IPM Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2012 mencapai 73,19 poin dengan capaian indikator komposit pada Indeks Pendidikan mencapai 82,75 poin, Indeks Kesehatan mencapai 72,67 poin dan Indeks Daya Beli mencapai 64,17 poin. Pencapaian target pada visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012, ditunjukkan dengan berbagai keberhasilan, sebagai berikut : 1.
Berbagai upaya untuk mendukung pencapaian misi pertama, dalam peningkatan kualitas pendidikan dilaksanakan melalui penyelenggaraan bantuan operasional sekolah bagi 5.492.979 siswa sekolah SD/MI/SDLB/Salafiah Ula dan 2.365.206 siswa SMP/MTs/SMP Terbuka/SMPLB/Salafiah Wustha; berikutnya pembangunan 6.028 Ruang Kelas Baru (RKB) untuk 2.642 SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri/Swasta dan bantuan biaya sekolah sebesar 800 ribu rupiah bagi 10.000 siswa SMA/SMK kurang mampu; bantuan hibah sebesar 1,2 juta rupiah per tahun bagi 10.000 guru madrasah diniyah; aneka beasiswa bagi 862 mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu dengan total anggaran sebesar 14,89 milyar rupiah; pembebasan lahan dengan total luas 49,4 Hektar tersebar di 4 Perguruan Tinggi Swasta, yaitu UNSIKA Karawang, UNSWAGATI Cirebon, Politeknik Sukabumi dan UNSIL Tasikmalaya; bantuan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik bagi 4.000 mahasiswa pada 28 Perguruan Tinggi; Bantuan Bus Sekolah sejumlah 5 unit untuk membantu transportasi anak sekolah di daerah perbatasan pada beberapa kabupaten tertentu. Terkait dengan upaya peningkatan minat baca masyarakat, telah dibangun Gedung Perpustakaan Umum yang pembangunannya dilaksanakan secara berkelanjutan dengan pembiayaan multiyears mulai dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012, dengan total
VII-1
anggaran sebesar 39,35 Milyar rupiah. Gedung perpustakaan tersebut selain memiliki desain arsitektur yang khas juga berstandar internasional Upaya peningkatan pelayanan kesehatan guna mempercepat pencapaian Milenium
Development Goals (MDGs) pada Tahun 2015, dilaksanakan melalui penyediaan dana untuk pembangunan sarana kesehatan, pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit menular. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2012 meliputi Program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL), berupa bantuan persalinan normal kepada 242.088 ibu hamil; Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi 1.044 Puskesmas; Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) untuk 10.700.175 peserta. Selain itu, dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat miskin non JAMKESMAS, telah dilayani 58.982 pasien kunjungan pasien rawat jalan dan 21.389 pasien rawat inap. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), telah dilaksanakan pendampingan dan pelatihan PHBS bagi 4.000 kader POSYANDU se Jawa Barat, pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) bagi masyarakat miskin, gelandangan, serta pasien pasung sebanyak 25.200 pasien untuk rawat jalan/UGD dan 18.204 pasien untuk rawat inap. Berkaitan dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, telah dilakukan penguatan jejaring pengarustamaan gender, sosialisasi dan pelatihan responsif gender bagi seluruh aparatur OPD Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota; optimalisasi fungsi organisasi Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) se Jawa Barat untuk kategori desa pegunungan, pantai dan perkotaan, pemberdayaan perempuan
sebagai
kepala
keluarga;
terbentuknya
Forum
Anak
Daerah
di
10
Kabupaten/Kota (Kabupaten Subang, Karawang, Purwakarta, Ciamis, Tasikmalaya, Cirebon, Bekasi, Majalengka, Kota Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya); terbentuknya rintisan Sekolah Ramah Anak di 24 sekolah tingkat SD, SMP, SMA pada 8 Kabupaten/Kota; penanganan korban trafficking dengan memulangkan 45 orang korban trafficking. Dalam urusan Sosial dilakukan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), meliputi penanganan penyandang cacat dan lanjut usia; pembinaan mental dan keterampilan wanita tuna susila; penanganan keluarga gelandangan, pengemis dan orang terlantar; pemberdayaan sosial remaja putus sekolah dan anak jalanan, anak bermasalah dengan hukum, balita terlantar dan eks pengguna narkotika sebanyak 8.069 orang. Untuk mencapai kualitas dan kuantitas program bantuan/jaminan sosial, dilakukan fasilitasi terhadap Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS), melalui pembinaan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) kepada 61 orang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan 80 anggota Karang Taruna; pemberdayaan Organisasi Sosial (Orsos) berupa bimbingan sosial tentang manajemen organisasi sosial bagi 70 orang; pelatihan, pemantapan dan sosialisasi kepada 460 orang Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dari Kabupaten/Kota se Jawa Barat; VII-2
serta penyuluhan dan bimbingan sosial bagi pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) sebanyak 930 orang. Dalam pembangunan urusan Kepemudaan dan Olahraga, Jawa Barat berhasil meraih Juara ke-2 Pekan Olahraga Nasional XVIII di Riau tahun 2012 yang pada PON XVII sebelumnya berada di posisi ke-4. Pada PON XVIII tersebut Kontingen Jawa Barat berhasi meraih 279 medali, terdiri dari 100 medali emas, 78 medali perak dan 101 medali perunggu. Dalam penanganan urusan ketenagakerjaan dilakukan dengan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 9,08%, realisasi penyerapan tenaga kerja sebanyak 133.367 orang, terdiri dari: tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL) sebanyak 23.063 orang, tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sebanyak 2.559 dan tenaga kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sebanyak 107.745 orang. Untuk meningkatkan pemahaman bagi calon tenaga kerja, dilaksanakan pelatihan melalui program Jabar Mengembara yang diikuti oleh 1.800 orang peserta. Secara khusus, untuk meningkatkan keterampilan 600 orang Calon TKI yang akan bekerja di Jepang, Korea Selatan dan Malaysia telah dilaksanakan pelatihan. Sementara itu, bagi para pencari kerja lokal, dilakukan kegiatan padat karya yang melibatkan sebanyak 15.658 orang. Selain itu, sejumlah 1.300 orang masyarakat perdesaan mengikuti pelatihan keterampilan kewirausahaan melalui kegiatan
mobile training unit. Untuk urusan kebudayaan sepanjang Tahun 2012, telah diselenggarakan 160 aktivitas seni budaya meliputi pagelaran seni di dalam dan di luar negeri, penataan 5 cagar budaya/Situ, pemeliharaan Situs/Benda Cagar Budaya/Site Museum dan 22 Naskah seni budaya/sastra daerah melalui konservasi dan restorasi dalam bentuk digital. Sebagai penghargaan bagi masyarakat yang memiliki dedikasi dan prestasi tinggi dibidang seni, budaya dan pariwisata, telah diberikan penghargaan Gubernur kepada 20 tokoh/komunitas seni, budaya dan pariwisata. 2.
Berbagai upaya yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian misi kedua , diantaranya pemberdayaan KUMKM melalui advokasi akses pembiayaan bagi 3.500 usaha mikro, pemberian pinjaman murah melalui Kredit Cinta Rakyat (KCR), serta pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang bergerak dibidang penjaminan, yaitu PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jawa Barat untuk memberikan jaminan atas kredit KUMKM. Dalam urusan pertanian, di bidang tanaman pangan untuk mendorong pencapaian program surplus beras nasional 10 juta ton pada Tahun 2014, Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2012 telah menghasilkan produksi padi sebesar 11,27 juta ton atau setara beras sebesar 7,38 juta ton. Sehingga kontribusi beras Jawa Barat terhadap nasional sebesar 31,84 %. Di bidang Peternakan, pada Tahun 2012 jumlah produksi daging secara keseluruhan sebesar 638,02 ribu ton, telur sebesar 196 ribu ton dan susu sebesar 290,44 ribu ton. VII-3
Selain itu, Provinsi Jawa Barat secara nasional menjadi sentra utama populasi ayam ras pedaging sebesar 572,18 juta ekor dan domba sebesar 8,25 juta ekor. Produksi perikanan dan kelautan pada tahun 2012 sebesar 959,7 ribu ton atau meningkat 5,50% bila dibandingkan dengan produksi pada tahun 2011 sebesar 909,7 ribu ton. Volume ekspor tahun 2012 sebesar 29.645,6 ton atau meningkat 20,92% dibandingkan dengan volume ekspor tahun 2011 sebesar 24.516,5 ton. Nilai ekspor tahun 2012 sebesar USD 105,75 juta meningkat 38,64% dibandingkan nilai ekspor pada tahun 2011 sebesar USD 76,27 juta, demikian juga dengan ketersediaan ikan untuk dikonsumsi pada tahun 2012 tercapai sebesar 28,41kg/kapita/tahun atau meningkat 3,31% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 27,50 kg/kapita/tahun. Dalam penyelenggaraan urusan perdagangan, telah dilakukan upaya perlindungan terhadap keberadaan pasar tradisional melalui Gerakan Pengembangan dan Perlindungan Pasar Tradisional (GEMPITA) dengan merevitalisasi 10 unit pasar tradisional, yaitu Pasar Prapatan Sumber Jaya Kabupaten Majalengka, Pasar Jatibarang Kabupaten Indramayu, Pasar Taraju Kabupaten Tasikmalaya, Pasar Cipeujeuh Kabupaten Cirebon, Pasar Sukatani Kota Depok, Pasar Sindang Kerta Kabupaten Bandung Barat, Pasar Cikajang Kabupaten Garut, Pasar Pabuaran Kabupaten Subang, Pasar Langkap Lancar Kota Banjar, Pasar Rebo Kabupaten Sukabumi, dan Pasar Inpres Kabupaten Sumedang. Selain itu, dilakukan pembinaan aspek teknis bagi para pedagang dan aspek manajemen bagi pengelola pasar. Selanjutnya untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dilakukan pemberian subsidi Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok Masyarakat (OPM KEPOKMAS) di Kabupaten Subang, Sumedang, Cianjur, Cirebon dan Kota Cimahi. Upaya yang telah dilaksanakan dalam urusan perindustrian, melalui pengembangan dan pembinaan terhadap industri kecil dan menengah sebanyak 203.318 unit. Selain itu, dilaksanakan pula penumbuhan dan pengembangan industri berbasis kreativitas melalui pengembangan komunitas kreatif, industri kreatif berbasis teknologi informasi, industri kreatif berbasis fashion, pengembangan industri alas kaki, pengembangan diversifikasi produk pangan dan industri manufaktur berbasis komponen otomotif. Dalam pelaksanaan urusan penanaman modal, realisasi investasi, baik yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah sebesar 52,67 trilyun rupiah, dengan rincian realisasi PMA sebesar 36,65 trilyun rupiah dan PMDN sebesar 16,02 trilyun rupiah. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan investasi di Jawa Barat, selain promosi investasi, baik di dalam maupun luar negeri, juga dilakukan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu, untuk ijin dan non ijin yang menjadi kewenangan provinsi. Pada tahun 2012, telah memproses 34.900 ijin dan non ijin dari 205 jenis ijin; membuka outlet layanan perijinan di 4 wilayah
VII-4
BKPP; mengoperasikan 3 unit Site Mobile Service (SMS), yaitu kendaraan yang beroperasi sebagai loket pendaftaran dan loket informasi perijinan. Dalam penanganan urusan kepariwisataan ditujukan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan Obyek Daerah dan Tujuan Wisata (ODTW). Pada tahun 2012, jumlah kunjungan wisata mancanegara ke Jawa Barat melebihi target sebesar 18,75%, yaitu mencapai 1.121.238 orang dari target 944.237 orang, sedangkan jumlah kunjungan wisata nusantara/domestik sebesar 38.346.304 orang dari target 39.000.000 orang atau mencapai 98,32%. 3.
Berbagai upaya yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian misi ketiga, pada urusan pekerjaan umum di bidang infrastruktur jalan telah dilaksanakan peningkatan kualitas jalan, rehabilitasi jalan, penggantian jembatan, rehabilitasi jembatan, serta pemeliharaan jalan. Melalui kegiatan tersebut telah dicapai kemantapan jalan sebesar 97,05 % dari total jalan provinsi sepanjang 2.191,29 km. Di bidang sumberdaya air, telah dilakukan operasi dan pemeliharaan 91 jaringan irigasi serta rehabilitasi 63 jaringan irigasi, sehingga kondisi irigasi yang berkualifikasi baik meningkat menjadi 64,52 %. Dalam penanganan urusan permukiman dan perumahan, ditunjukan dengan capaian persentase cakupan pelayanan persampahan sebesar 63,53% dan cakupan pelayanan air limbah domestik sebesar 63,21%. Sedangkan cakupan pelayanan air minum perkotaan mencapai menjadi 51,76%. Di bidang pembangunan perumahan, dilakukan pemberian bantuan sarana dan prasarana utilitas perumahan sebanyak 781 unit rumah, bantuan stimulan untuk pembangunan dan perbaikan rumah swadaya sebanyak 30.587 unit, serta fasilitasi pembangunan rusun sebanyak 5 Twin Block (TB) yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, mahasiswa, prajurit TNI/POLRI, pekerja, PNS dan santri. Dalam bidang jasa konstruksi, dilakukan pembekalan dan uji keterampilan bagi tenaga tukang konstruksi sejumlah 1.000 peserta dari 26 kabupaten/kota, serta pembinaan teknis penyelenggaraan jasa konstruksi terhadap 250 orang yang berasal dari penyedia dan pengguna jasa konstruksi. Dalam peningkatan kualitas lingkungan, dilakukan fasilitasi perbaikan kawasan perkotaan dan perdesaan sebanyak 1.228 kawasan, pengembangan kawasan agropolitan/minapolitan sebanyak 3 kawasan serta penanganan desa tertinggal sebanyak 285 desa. Berkaitan dengan penyelenggaraan urusan perhubungan, dalam rangka penyiapan pembangunan Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka, telah dibebaskan tanah seluas + 81,5 Ha, sehingga total tanah yang telah dibebaskan sampai dengan tahun 2012 seluas 647,5 Ha. Untuk pembangunan Shortcut Jalur Kereta Api Cibungur (Purwakarta)-Tanjungrasa (Subang) sampai dengan tahun 2012 telah dibebaskan seluas 18,797 Ha.
VII-5
Dalam
upaya
meningkatkan
rasio
elektrifikasi
rumah
tangga,
telah
dilakukan
pengembangan jaringan listrik dan sambungan rumah tangga sebanyak 26.389 Sambungan Rumah/Instalasi Rumah (SR/IR), sehingga dapat dicapai rasio elektrifikasi rumah tangga sebesar 73,55%. Untuk pengembangan Energi Baru Terbarukan, telah dibangun 3 unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) untuk 277 sambungan rumah di Kabupaten Cianjur, Garut dan Ciamis serta 100 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk 100 rumah tangga di Kabupaten Ciamis. Sementara itu, untuk pengembangan potensi panas bumi, telah dilakukan fasilitasi untuk penerbitan Izin Usaha Pertambangan Wilayah Kerja Panas Bumi Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan dan Majalengka. 4.
Berbagai upaya yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian misi keempat, dalam mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan, telah dilakukan upaya pemulihan dan konservasi sumber daya air, udara, hutan dan lahan, pengurangan resiko bencana, peningkatan fungsi dan luas kawasan lindung untuk mewujudkan Provinsi Hijau (Green Province) yang didukung upaya menciptakan Provinsi Ramah Lingkungan. Untuk itu, telah dilakukan pengendalian pencemaran air dan udara dari industri dan domestik, pengendalian limbah B3, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim serta peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam RPJMD 2008-2013, telah menetapkan target kualitas udara perkotaan dengan kategori baik sebanyak 27–30 hari baik per tahun pada tahun 2012. Dalam realisasinya, pencapaian kualitas udara perkotaan dengan kategori baik berdasarkan hasil pemantauan tahun 2012 telah melebihi target capaian yaitu 50 hari baik/tahun. Target RPJMD lainnya di tahun 2012, yaitu berupa peningkatan status mutu sungai utama dan waduk besar di Provinsi Jawa Barat menjadi cemar sedang. Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2012 pada umumnya kondisi sungai utama yang di pantau berada pada kondisi cemar berat, namun terdapat beberapa segmen pada Sungai Cimanuk, yaitu pada lokasi Jembatan Wado sampai dengan Jatibarang berada pada kondisi cemar sedang. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pengawasan pemanfaatan dan pembuangan limbah B3 ( bahan berbahaya dan beracun) pada industri, rumah sakit, domestik, dan sektor lainnya; di seluruh wilayah Jawa Barat, serta berkembangnya kegiatan produksi yang lebih bersih (cleaner production) dan ramah lingkungan, serta peningkatan kompetensi para manajer di industri melalui kegiatan EPCM (Environmental Pollution Control Manager) dengan realisasi capaian pada tahun 2012 terdapat 35 pemegang sertifikasi EPCM udara atau manager pengendalian pencemaran udara (MPPU). Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan Ketahanan Menghadapi Varibilitas Iklim, beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebagai antisipasi untuk meningkatkan kapasitas, baik masyarakat maupun aparatur pemerintah terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, VII-6
serta mengidentifikasi ketahanan daerah terhadap perubahan iklim dan gas rumah kaca (GRK). Dalam rangka mempersiapkan Data Kependudukan yang akurat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah dibangun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Pemerintah bersama Pemerintah Daerah telah mempersiapkan tiga Program Strategis Nasional di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang meliputi Pemutakhiran Data Kependudukan, Penerbitan NIK dan Penerapan e-KTP secara massal. Pada tahun 2012 telah dilaksanakan perekaman e-KTP di 15 Kabupaten/Kota sebanyak 15,50 juta jiwa. Dalam penyelenggaraan urusan ketransmigrasian pada tahun 2012 telah ditempatkan sebanyak 543 kepala keluarga atau 1.949 jiwa. Sebelum diberangkatkan, calon transmigran dan keluarganya dilatih agar mampu beradaptasi serta mampu bekerja di daerah penempatan transmigrasi. Berdasarkan rencana struktur ruang wilayah nasional, dalam RTRW Nasional untuk Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan 3 (tiga) Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yaitu Metropolitan Bogor-Depok-Bekasi (Bodebek), Metropolitan Bandung, dan Metropolitan Cirebon serta 7 (tujuh) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi Sukabumi, Cikampek-Cikopo, Pelabuhan ratu,
Indramayu,
Kadipaten,
Tasikmalaya,
dan
Pangandaran.
Dalam
mendukung
pengembangan kawasan strategis provinsi telah dilakukan penyusunan kajian rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi, yaitu Pangandaran dan sekitarnya, pertanian berlahan basah dan beririgasi teknis, kilang minyak balongan, Bandara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity. Selain itu, untuk mendukung sinkronisasi pembangunan di daerah perbatasan telah dilakukan kegiatan penataan ruang kawasan perbatasan Jabar-Banten, Jabar-DKI dan Jabar-Jateng. Upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dilakukan terhadap kawasan strategis provinsi, yaitu Kawasan Bandung Utara (KBU), dan sejak terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara, ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan fasilitasi berupa pemberian Rekomendasi Gubernur terhadap 4 (empat) kabupaten/kota di wilayah KBU dalam penerbitan perizinan pemanfaatan ruangnya. 5.
Berbagai upaya untuk mendukung pencapaian misi kelima, dalam implementasi pembangunan perdesaan dilakukan melalui konsep Desa Membangun menuju Desa Mandiri Ekonomi, Mandiri Lingkungan, dan Mandiri Perkotaan. Melalui kegiatan dimaksud VII-7
telah terwujud 150 Desa Mandiri menuju Desa Peradaban bersifat purwarupa ( prototipe) di seluruh kabupaten, pendampingan provinsi untuk PNPM Mandiri, Revitalisasi Posyandu Multifungsi, serta pemberian insentif kepada Kepala Desa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan penyediaan umpan balik ( feedback) data untuk pembangunan Jawa Barat. Dalam rangka upaya tertib pengelolaan dan pengadministrasian aset provinsi, secara bertahap telah dilakukan sertifikasi untuk aset tanah pada tahun 2012 sebanyak 7 bidang dan 23 bidang telah terbit SK. Kepala BPN (menunggu terbit buku setifikat). Dalam rangka meningkatkan kualitas dan memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Ciamis, telah terbentuk Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, maka Provinsi Jawa Barat kini memiliki 18 Kabupaten dan 9 Kota.
Electronic procurement merupakan proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi berbasis web. Pada Tahun 2012, telah dilaksanakan pengadaan sejumlah 955 paket dengan total anggaran kurang lebih 1,535 trilyun rupiah dengan realisasi kurang lebih 976 milyar rupiah, sehingga terdapat efisiensi kurang lebih 386, 6 milyar rupiah. Dalam penyelenggaraan diklat, Provinsi Jawa Barat telah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan Tingkat II secara mandiri dengan peserta berasal dari 33 Provinsi. Kewenangan tersebut sebagai implikasi dari prestasi Provinsi Jawa Barat yang mampu meraih status sebagai Lembaga Diklat Terakreditasi A dari LAN RI untuk diklat Kepemimpinan dan Prajabatan serta Akreditasi Diklat Pengadaan Barang/ Jasa dari LKPP untuk diklat teknis. Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi pertama di Indonesia yang berhasil meraih Sertifikasi ISO 9001:2000 di bidang diklat yang ditingkatkan menjadi ISO9001:2008. Penyelenggaraan diklat di Provinsi Jawa Barat didukung oleh Grand Design Diklat sebagai Center of Excellence. Dalam upaya peningkatan pemberdayaan keamanan dan ketertiban masyarakat telah diberikan hibah kendaraan untuk operasional sejumlah 1.105 unit sepeda motor untuk Polda Jabar, Kodam III Siliwangi, Polda Jaya, Kodam Jaya dan Kogartap II Bandung, 2 truk angkut personil untuk Kodam III Siliwangi dan Kogartap II Bandung serta 6 Ambulance untuk Ormas Keagamaan, Yayasan dan Dokkes Kodam III Siliwangi. Dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur, pada tahun 2012 telah dilaksanakan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur baik melalui pendidikan gelar maupun non gelar dengan pembiayaan APBD, APBN maupun hibah luar negeri, seperti pendidikan lanjutan, kursus, lokakarya maupun seminar serta pemberian bantuan Riset Edukasi bagi PNS yang tugas belajar maupun ijin belajar yang sedang melaksanakan VII-8
penelitian juga bagi PNS yang melakukan penelitian mandiri. Disamping itu, telah dilaksanakan program 300 Doktor bagi PNS Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka persiapan menghadapi tantangan global bagi pemerintah daerah. Adapun aparatur yang ditugas belajarkan pada tahun 2012 sebanyak 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang Program S2 dan 2 (dua) orang Program S3. Dalam hal peningkatan kesejahteraan dan disiplin pegawai, telah dilaksanakan Layanan Gawat Darurat 24 Jam bagi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui layanan ambulance dan mobil jenazah serta pemberian bantuan tewas dan wafat bagi PNS aktif. Dalam hal penegakkan disiplin, telah dilakukan pembinaan secara intensif terhadap PNS yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 serta penerapan absensi elektronik yang merupakan salah satu indikator penilaian kinerja dalam pemberian Tambahan Penghasilan PNS. Dalam rangka program legislasi pada Tahun 2012 dari rancangan Peraturan Daerah telah ditetapkan sebanyak 25 Peraturan Daerah, dan telah ditetapkan pula sebanyak 68 Peraturan Gubernur. Dalam rangka meningkatkan peran desa-desa di Jawa Barat terutama terkait dengan tertib administrasi pemerintah desa atau program Arsip Masuk Desa dilakukan pemberian bantuan hibah secara bertahap berupa sarana utama menyimpan file di desa berupa filing kabinet dan box arsip untuk desa-desa di Jawa Barat. Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan aparat desa dalam menangani arsip, dilakukan bimbingan teknis bagi para sekretaris desa secara bertahap. Keberhasilan pembangunan dalam berbagai kehidupan masyarakat, tidak terlepas dari itikad baik, kerja keras, kreativitas, dan inovasi dari semua pihak yang memiliki keterkaitan fungsi sesuai dengan bidang tugas dan usahanya masing-masing, dengan demikian capain kinerja selama tahun 2012 merupakan keberhasilan bersama antara Pemerintah Daerah, Legislatif serta masyarakat Jawa Barat, sehingga di masa mendatang, kerjasama semua komponen di Jawa Barat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan aspek yang sangat dibutuhkan dan harus dikembangkan secara berkelanjutan.
VII-9
