BAB IV KAJIAN POTENSI TERJADINYA TUNTUTAN PENYEDIA JASA PADA PROYEK KONSTRUKSI

Kajian Potensi Terjadinya Tuntutan Penyedia Jasa Pada Proyek Konstruksi

BAB IV KAJIAN POTENSI TERJADINYA TUNTUTAN PENYEDIA JASA PADA PROYEK KONSTRUKSI (STUDI KASUS PADA PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNIVERSITAS PADJAJARAN)

4.1

Umum

Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran yang berlokasi di Jalan Prof. Eyckman Bandung direncanakan akan dilakukan secara bertahap (5 tahap) dimana pada masing-masing tahap akan ada tendernya masingmasing. Sumber dana proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran ini berasal dari DIPA UNPAD (Universitas Padjadjaran) Tahun Angaran 2008. Saat ini proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran telah berada pada tahap IV (Arsitektur dan M/E) yang merupakan kelanjutan proyek tahap III (Struktur) sebelumnya, dimana proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran ini diharapkan nantinya akan meningkatkan mutu pendidikan kedokteran Universitas Padjadjaran dan juga dapat berfungsi sebagai Rumah Sakit penunjang sarana kegiatan perkuliahan. Untuk merealisasikan hal tersebut diatas, Universitas Padjadjaran selaku pengguna jasa akan memulai kegiatan pelaksanaan pekerjaan tahap IV yaitu Arsitektur dan M/E/P pada tanggal 1 September 2008 dan akan berakhir tanggal 30 Desember 2008, serta diharapkan pada awal tahun 2009, sebagian Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran sudah dapat beroperasi.

Jadwal pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran yang sangat cepat harus didukung dengan perencanaan yang baik, metode pelaksanaan yang baik dan tepat, ketersediaan material yang berkelanjutan dan kualitas produk pembangunan yang baik, serta pelaksana konstruksi yang berpengalaman, sehingga dengan semua dukungan tersebut proyek ini dapat

Anggi Raditya Dwi Asmara (15004031) James Zulfan (15004065)

IV-1


selesai tepat pada waktunya dan memenuhi target kualitas dan biaya yang telah direncanakan sebelumnya. . Pada bab ini akan dilakukan analisis terhadap data-data yang telah diperoleh dari proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran tahap IV yaitu: • Analisis terhadap pasal-pasal dalam dokumen kontrak • Analisis terhadap organisasi proyek dan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek • Analisis terhadap faktor-faktor penyebab tuntutan pada proyek • Analisis pekerjaan tambah kurang pada proyek • Analisis hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tuntutan pada proyek • Analisis kemungkinan alternatif penyelesaian tuntutan yang terjadi pada proyek

4.2

Analisis Pasal-Pasal dalam Dokumen Kontrak

Jenis kontrak dan persyaratan kontrak dalam proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran ini menggunakan standar teknis PU-Cipta Karya. Hal ini dikarenakan proyek tersebut merupakan proyek pemerintah. Umumnya seluruh pasal yang ada dalam dokumen kontrak mempunyai potensi untuk menjadi tuntutan dan pasal-pasal tersebut digunakan sebagai dasar penyedia jasa untuk melakukan tuntutan. Selain itu, berdasarkan studi

literatur,

terdapat

pasal-pasal

yang

umumnya

digunakan

untuk

mengakomodasi kompensasi yang ditimbulkan dari tuntutan penyedia jasa. Pasalpasal itu terdapat pada dokumen kontrak proyek ini dan dapat dilihat pada Lampiran. Berikut ini pengelompokkan pasal-pasal yang umum digunakan untuk mengakomodasi kompensasi yang ditimbulkan dari tuntutan penyedia jasa dalam dokumen kontrak (Benny, 1998), yaitu: 1. Pasal tentang kewajiban umum


IV-2


2. Pasal tentang penundaan pekerjaan 3. Pasal tentang dimulainya pekerjaan 4. Pasal tentang perpanjangan waktu 5. Pasal tentang prosedur tuntutan 6. Pasal tentang pembayaran 7. Pasal tentang kelalaian pemberi kerja 8. Pasal tentang perubahan-perubahan biaya

1. Pasal tentang kewajiban umum Pada dokumen kontrak proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran ini telah diuraikan mengenai kewajiban-kewajiban dalam pelaksanaan proyek. Pasal yang dapat mengakomodasi tentang kewajiban umum tersebut adalah pasal 1 (tugas pekerjaan) dan pasal 2 (tugas pekerjaan). Pada pasal tersebut telah diuraikan kewajiban penyedia jasa (PT. PP) untuk melaksanakan, menyelesaikan, dan memelihara serta memperbaiki kerusakan sesuai dengan ketentuan. Pasal tentang kewajiban umum ini dapat dipahami secara jelas oleh penyedia jasa dan kewajiban-kewajiban tersebut dilaksanakan dengan baik oleh penyedia jasa sehingga gedung tersebut dapat beroperasi sesuai jadwal yang telah ditentukan, yaitu awal tahun 2009. Pasal ini juga dapat mengakomodasi kompensasi yang ditimbulkan dari tuntutan penyedia jasa.

2. Pasal tentang penundaan pekerjaan Pasal mengenai penundaan pekerjaan proyek seperti yang dijelaskan pada pasal pasal 15 (keadaan memaksa) dan pasal 17 (pasal resiko). Keadaan memaksa ini seperti bencana alam, perang, revolusi, kerusuhan. Sedangkan resiko meliputi kelalaian, kemacetan-kemacetan bahan dan alat-alat yang disebabkan penyedia jasa sehingga segala kerugian yang timbul akibat penundaan pekerjaan tersebut menjadi tanggungjawab penyedia jasa. Pasal-pasal ini dapat dipahami oleh penyedia jasa dengan jelas dan dapat mengakomodasi kompensasi yang ditimbulkan dari tuntutan yang berasal dari penyedia jasa. Tetapi pada kenyataannya di lapangan penyedia jasa bisa menyelesaikan proyek sesuai target karena memang tidak terjadi penundaan pekerjaan yang sampai mengakibatkan waktu penyelesaian menjadi terlambat. Anggi Raditya Dwi Asmara (15004031) James Zulfan (15004065)

IV-3


3. Pasal tentang dimulainya pekerjaan Dalam dokumen kontrak proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran ini pasal dimulainya pekerjaan tertuang secara jelas pada pasal 2 (tugas pekerjaan) yang menyatakan bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani oleh pengguna jasa dan penyedia jasa pada tanggal 1 September 2008. Jadi pasal tentang dimulainya pekerjaan dapat dipahami penyedia jasa dengan jelas sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat dimulai pada tanggal yang telah disepakati bersama dan mampu mengakomodasi kompensasi yang ditimbulkan dari tuntutan penyedia jasa.

4. Pasal tentang perpanjangan waktu Pada pasal 14 ayat 4 (pekerjaan tambah kurang) disebutkan bahwa adanya pekerjaan tambah kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk mengubah jangka waktu penyelesaian pekerjaan sehingga penyedia jasa diharapkan dapat menyelesaikan tepat waktu karena proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran ini merupakan proyek pemerintah yang sumber dananya berasal dari DIPA UNPAD (Universitas Padjadjaran) Tahun Anggaran 2008 yang dimulai dari tanggal 1 September 2008 dan harus selesai tanggal 30 Desember 2008 seperti yang telah disepakati dalam kontrak. Bila pada akhir tahun proyek tidak selesai maka pekerjaan proyek harus dihentikan dan proyek tahap selanjutnya akan ditender ulang untuk melanjutkan pekerjaan yang belum selesai. Maka bila ada tuntutan tentang perpanjangan waktu yang melebihi target waktu penyelesaian, maka pihak pengguna jasa tidak bisa mengabulkannya karena proyek nantinya akan memasuki tahun anggaran yang baru. Jadi pasal tentang perpanjangan waktu dapat dipahami secara jelas dari pihak penyedia jasa sehingga waktu penyelesaian proyek dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan pasal ini juga dapat mengakomodasi kompensasi yang ditimbulkan dari tuntutan penyedia jasa.

5. Pasal tentang prosedur tuntutan Dalam dokumen kontrak proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran pasal tentang prosedur tuntutan tidak ada karena penyedia jasa dan pengguna jasa tidak menginginkan adanya pelaksanaan tuntutan yang Anggi Raditya Dwi Asmara (15004031) James Zulfan (15004065)

IV-4


prosedural. Kedua pihak menginginkan segala tuntutan yang terjadi dapat diselesaikan melalui musyawarah. Prosedur tuntutan yang dapat digunakan pada proyek ini dilakukan dengan cara pemberitahuan melalui surat kepada pengguna jasa yang selanjutnya dievaluasi oleh pengguna jasa dan konsultan dan selanjutnya dimusyawarahkan bersama penyedia jasa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.

6. Pasal tentang pembayaran Dalam dokumen kontrak proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran ini pasal tentang pembayaran telah diatur secara jelas dalam dokumen kontrak pasal 11 (cara pembayaran). Pembayaran biaya proyek ini tidak mengalami hambatan dikarenakan sumber dana proyek ini yang berasal dari DIPA UNPAD (Universitas Padjadjaran) Tahun Anggaran 2008 dan pihak pengguna jasa selalu memenuhi kewajibannya untuk membayar jika penyedia jasa mengajukan progress pekerjaan. Jadi pasal tentang pembayaran ini dapat dengan jelas dipahami oleh penyedia jasa dan dilaksanakan dengan baik serta pasal ini juga dapat mengakomodasi kompensasi yang ditimbulkan dari tuntutan penyedia jasa. .

7. Pasal tentang kelalaian pengguna jasa Dalam dokumen kontrak proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran ini pasal tentang kelalaian yang disebabkan pengguna jasa tidak ada, yang ada hanya pasal tentang kelalaian yang disebabkan oleh penyedia jasa seperti yang dijelaskan pada pasal 16 (sanksi dan denda) dan pasal 17 (resiko). Hal ini dikarenakan pemerintah yang membuat dokumen kontrak tidak menginginkan adanya kejadian yang dapat merugikan negara.

8. Pasal tentang perubahan-perubahan biaya Pasal tentang perubahan-perubahan biaya pada proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran ini telah diatur secara jelas sehingga dapat dipahami penyedia jasa dan dilaksanakan dengan baik. Pasal ini juga dapat mengakomodasi kompensasi yang ditimbulkan dari tuntutan penyedia jasa. Pasal yang dapat mengakomodasi perubahan-perubahan biaya tersebut antara Anggi Raditya Dwi Asmara (15004031) James Zulfan (15004065)

IV-5


lain pasal 10 (biaya pelaksanaan borongan), pasal 12 (kenaikan harga), dan pasal 14 (pekerjaan tambah kurang). Karena dalam proyek ini terdapat pekerjaan tambah kurang maka terjadi perubahan biaya dari penyedia jasa

Di bawah ini merupakan tabel hasil analisis pasal-pasal yang umunya digunakan untuk mengakomodasi kompensasi yang ditimbulkan dari tuntutan penyedia jasa dalam dokumen kontrak.

Tabel 4.1 Pengelompokan Pasal dalam Dokumen Kontrak Pasalnya

Pengelompokan Pasal-Pasal

Isinya

dalam Dokumen Kontrak dapat dipahami & Pasal tentang kewajiban umum

pasal 1,2

Pasal tentang penundaan pekerjaan

mengakomodasi tuntutan dapat dipahami &

pasal 15,17

Pasal tentang dimulainya pekerjaan

pasal 2

Pasal tentang perpanjangan waktu

pasal 14

Pasal tentang prosedur tuntutan

tidak ada

mengakomodasi tuntutan dapat dipahami & mengakomodasi tuntutan dapat dipahami & mengakomodasi tuntutan tidak ada dapat dipahami &

Pasal tentang pembayaran

pasal 11

mengakomodasi tuntutan

tidak ada

tidak ada

pasal

dapat dipahami &

10,12,14

mengakomodasi tuntutan

Pasal tentang kelalaian pemberi kerja Pasal tentang perubahanperubahan biaya

Dari hasil analisis di atas, terlihat bahwa dalam surat perjanjian dokumen kontrak proyek ini terdapat pasal yang tidak mengatur prosedur tuntutan dan kelalaian pengguna jasa. Hal ini dikarenakan pemerintah menginginkan pelaksanaan tuntutan yang dilakukan penyedia jasa dapat terselesaikan dengan cepat tanpa prosedur yang berbelit. Selain itu pemerintah juga tidak menginginkan terjadinya


IV-6


kejadian yang dapat merugikan negara pada pelaksanaan proyek ini. Dalam bagian dokumen kontrak yang lain seperti gambar, spesifikasi teknis, dan BQ juga berpotensi menimbulkan tuntutan dari pihak penyedia jasa, karena bila terjadi perubahan-perubahan pekerjaan maka gambar, spesifikasi, dan BQ merupakan bagian yang paling berpengaruh.

4.3

Analisis Organisasi Proyek dan Pihak-Pihak yang Terkait Dalam Proyek

Organisasi proyek yang digunakan dalam proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran ini merupakan organisasi manajemen proyek. Dalam organisasi manajemen proyek ini ada empat pihak yang terlibat yaitu pengguna jasa (UNPAD) yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (P2K), konsultan perencana (PT.Darena), konsultan MK (PT. Architeam DC), dan penyedia jasa (PT.PP). Konsultan perencana, konsultan manajemen konstruksi, dan penyedia jasa mempunyai hubungan kontraktual dengan pengguna jasa. Untuk hubungan fungsional, semua urusan penyedia jasa (PT.PP) harus dikomunikasikan dahulu dengan konsultan MK (PT. Architeam DC) sehingga tidak dapat langsung berhubungan dengan pengguna jasa (P2K UNPAD) maupun konsultan perencana (PT.Darena).

Gambar 4.1 Organisasi Manajemen Proyek Anggi Raditya Dwi Asmara (15004031) James Zulfan (15004065)

IV-7


Setidaknya terdapat empat masalah yang teridentifikasi dapat menyebabkan tuntutan akibat organisasi proyek yang digunakan (Benny, 1998), yaitu : 1. Terhambatnya pekerjaan penyedia jasa oleh pihak lain 2. Birokrasi 3. Perbedaan persepsi/tanggung jawab terhadap lingkup pekerjaan 4. Redesain yang berpengaruh terhadap perubahan metode pelaksanaan dan waktu

1. Terhambatnya pekerjaan penyedia jasa oleh pihak lain Masalah terhambatnya pekerjaan penyedia jasa oleh pihak lain terjadi karena hubungan fungsional penyedia jasa (PT.PP) dalam organisasi proyek ini. Jika menghadapi suatu masalah di lapangan, penyedia jasa harus memberitahukan dahulu masalah tersebut kepada konsultan MK (PT. Architeam DC). Dalam hal ini, konsultan MK harus mendiskusikan dahulu masalah yang terjadi dengan pengguna jasa sehingga keputusan tidak dapat diberikan dengan cepat. Akibatnya penyedia jasa terpaksa memperlambat atau menunda dahulu pekerjaannya sampai keluar keputusan yang jelas dari konsultan MK.

Terhambatnya pekerjaan penyedia jasa oleh pihak lain pada proyek ini disebabkan oleh sikap P2K yang kurang tegas. Hal ini dikarenakan oleh perselisihan yang terjadi di dalam tim pengguna jasa. Pengguna jasa yang terdiri dari para dokter dan perwakilan pihak Universitas Padjajaran memiliki keinginan yang berbeda mengenai konsep pembangunan gedung tersebut. Pihak dokter yang umumnya kurang mengerti tentang konstruksi menginginkan suatu konsep gedung yang mewah, namun hal ini tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia. Hal ini berbeda dengan pihak Universitas Padjajaran yang lebih mengerti tentang konstruksi sebagai penyedia anggaran untuk pembangunan gedung tersebut. Perselisihan tesebut pada akhirnya dimenangkan oleh pihak Universitas Padjajaran. Hal seperti ini yang mengakibatkan keputusan yang dikeluarkan pihak P2K hampir terlambat dan berpotensi menimbulkan tuntutan dari penyedia jasa.

Hal ini sesuai dengan hasil studi literatur yang menyatakan bahwa kelemahan organisasi proyek manajemen konstruksi ini adalah bila ada masalah di lapangan, Anggi Raditya Dwi Asmara (15004031) James Zulfan (15004065)

IV-8


waktu penyelesaian lebih lama karena birokrasi yang mengharuskan segala hubungan antara pengguna jasa dan konsultan perencana dengan penyedia jasa harus melalui konsultan manajemen konstruksi.

2. Birokrasi Masalah birokrasi sebenarnya juga berkenaan dengan masalah hubungan fungsional penyedia jasa yang harus melalui konsultan manajemen proyek dan hubungan penyedia jasa dengan pihak pengguna jasa, sehingga bila penyedia jasa membutuhkan persetujuan atau keputusan dari pengguna jasa maka penyedia jasa harus melewati birokrasi yang membutuhkan banyak tahapan yang harus dilalui untuk suatu pengambilan keputusan. Dalam proyek ini masalah birokrasi ini terlihat pada saat pekerjaan lapangan seperti birokrasi pada ijin pelaksanan dan persetujuan material. Salah satu kasus tentang ijin pelaksanaan adalah ijin pelaksanaan pekerjaan dinding. Ijin pekerjaan dinding ini berupa pelaporan mengenai luasan yang akan dikerjakan (m2), volume pekerjaan, jumlah mandor, dan jumlah pelaksana. Ijin tersebut diajukan ke konsultan MK, yang selanjutnya akan dilaporkan kepada P2K. Sedangkan untuk persetujuan material berupa pelaporan spesifikasi material dan distributornya. Hal yang berpotensi menimbulkan tuntutan pada birokrasi ijin pelaksanaan dan pesetujuan material adalah kemungkinan terhambatnya pekerjaan akibat kepentingan konsultan MK dalam hal pelaporan kepada P2K hanya tiap minggu sekali dan kehadiran P2K yang hanya seminggu sekali. Padahal pekerjaan ataupun persetujuan tersebut tidak bisa ditunda selama seminggu, yang akan mengakibatkan terganggunya waktu penyelesaian proyek.

3. Perbedaan persepsi/tanggung jawab terhadap lingkup pekerjaan Masalah perbedaan persepsi atau tanggung jawab terhadap lingkup pekerjaan biasanya terjadi antara konsultan MK dan penyedia jasa. Contohnya adalah pembuatan instruksi lapangan secara tertulis yang dilakukan oleh konsultan MK. Pada proyek ini instruksi lapangan tersebut hanya dilakukan secara lisan. Oleh karena itu penyedia jasa tidak memiliki rekaman data yang lengkap. Hal ini merugikan pihak penyedia jasa karena akan menjadikan posisi penyedia jasa tersebut menjadi lemah jika ingin mengajukan tuntutan. Namun demikian, pada Anggi Raditya Dwi Asmara (15004031) James Zulfan (15004065)

IV-9


kenyataannya yang terjadi di lapangan hubungan antara konsultan MK dan penyedia jasa terjalin baik sehingga memudahkan untuk bekerjasama.

4. Redesain yang berpengaruh terhadap perubahan metode pelaksanaan dan waktu Pada proyek ini, redesain pekerjaan lantai basement ini terjadi pada lantai lobby lift seluas 26.31 m2 yang awalnya didesain berupa lantai granit lalu mengalami perubahan menjadi lantai keramik. Hal ini mengakibatkan terjadinya penundaan pekerjaan untuk pekerjaan lantai. Lamanya penundaan tersebut salah satunya dikarenakan sampel keramik yang akan digunakan membutuhkan waktu yang lama untuk mendapat persetujuan dari pihak pengguna jasa. Hal ini dikarenakan pihak pengguna jasa tidak mempunyai latar belakang pengetahuan tentang material sehingga membutuhkan banyak pertimbangan dalam mengambil keputusan.

4.4

Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tuntutan

Pada bab 2.3.2 telah dijelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab tuntutan, secara garis besar faktor-faktor penyebab tuntutan dapat dikelompokkan menjadi sembilan faktor (Herry, 2005), yaitu: 1. Keterlambatan akibat pengguna jasa 2. Perubahan oleh pengguna jasa 3. Perbedaan kondisi lapangan 4. Kondisi cuaca yang tidak biasa 5. Percepatan kerja atas perintah pengguna jasa 6. Penghentian kerja oleh pengguna jasa 7. Masalah pada Spesifikasi 8. Masalah Keuangan 9. Keterlambatan pengadaan material


IV-10


1. Keterlambatan akibat pengguna jasa Proses pengurusan izin yang lama merupakan salah satu contoh keterlambatan akibat pengguna jasa, namun dalam proyek Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran tahap IV ini, pengurusan izin dilimpahkan ke penyedia jasa sesuai dengan perjanjian dalam kontrak. Penyedia jasa melakukan pengurusan izin-izin atas nama pengguna jasa dan pengguna jasa membantu dalam hal birokrasi pengurusan izin tersebut. Karena pengurusan izin-izin dilakukan oleh penyedia jasa, jika terjadi keterlambatan pengurusan izin merupakan tanggung jawab penyedia jasa, pengguna jasa tidak akan memberikan perpanjangan waktu. Pada proyek ini proses pengurusan izin meliputi izin pemasangan PDAM, dan izin pemasangan penangkal petir. Proses pengurusan izin proyek tidak mengalami hambatan sehingga proyek dapat dimulai sesuai rencana.

2. Perubahan oleh pengguna jasa Dalam proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran tahap IV ini, perubahan yang dilakukan atas keinginan pihak pengguna jasa hanya perubahan desain pekerjaan saja, yang kemudian pihak penyedia jasa memasukkan pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan tambah kurang. Perubahan desain itu terjadi pada beberapa pekerjaan yaitu: 1. Pekerjaan finishing lantai basement (area lobby lift) Redesain pekerjaan lantai basement ini terjadi pada lantai lobby lift seluas 26.31 m2 yang awalnya didesain berupa lantai granit lalu mengalami perubahan menjadi lantai keramik.


IV-11


Gambar 4.2 Lantai Basement Area Lobby Lift

2. Pekerjaan finishing lantai 1 (area Plaza UNPAD) Pekerjaan finishing area Plaza UNPAD ini awalnya hanya dibeton saja, yang akan dilanjutkan dikeramik pada tahap proyek selanjutnya tetapi atas permintaan pengguna jasa, pekerjaan finishing keramik area Plaza UNPAD harus diselesaikan pada tahap ini, supaya area lantai plaza bisa segera digunakan.

Gambar 4.3 Area Plaza UNPAD


IV-12


3. Pekerjaan finishing lantai 3 (area laboratorium) Dilantai 3 ini terdapat 4 ruangan laboratorium seluas 65.34m2, kemudian atas keinginan pihak pengguna jasa maka didalam setiap ruangan laboratorium itu dibuat 1 ruangan untuk kepala lab seluas 9m2 yang dibatasi oleh sekat kaca.

Gambar 4.4 Ruangan Kepala Laboratorium 3. Perbedaan kondisi lapangan Dalam proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran tahap IV ini, penyedia jasa tidak mengalami masalah yang disebabkan oleh perbedaan kondisi lapangan karena ditahap IV ini penyedia jasa hanya mengerjakan pekerjaan finishing arsitektur.

4. Kondisi cuaca yang tidak biasa Dalam proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran tahap IV ini, kondisi cuaca yang tidak biasa seperti hujan atau kemarau panjang tidak terlalu menggangu pekerjaan proyek karena pekerjaan yang dilakukan di tahap ini adalah hanya finishing arsitektur dan pada saat memulai tahap IV ini atap gedung sudah selesai sehingga pekerjaan proyek bisa tetap dilakukan. Penyedia jasa juga menganggap bahwa kondisi cuaca yang tidak biasa merupakan resiko penyedia jasa dan seharusnya sudah


IV-13


diantisipasi penyedia jasa dengan melihat jadwal pelaksanaan proyek dan mengetahui kondisi cuaca yang terjadi pada waktu tersebut.

5. Percepatan kerja atas perintah pengguna jasa Dalam proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran ini tidak ada perintah pengguna jasa (P2K UNPAD) supaya penyedia jasa mempercepat pekerjaan. Pengguna jasa hanya meminta supaya penyedia jasa dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai jadwal yang telah disepakati dalam kontrak yaitu 120 hari kalender.

6. Penghentian kerja oleh pengguna jasa Dalam proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran tahap IV ini tidak terjadi penghentian pekerjaan oleh pengguna jasa karena semua pihak dalam proyek ini mengharapkan target waktu penyelesaian proyek dapat tercapai.

7. Masalah pada Spesifikasi Masalah dalam spesifikasi biasanya terjadi karena persediaan material dipasaran terbatas atau harga material yang menjadi lebih mahal dibandingkan pada saat proses penawaran. Perubahan spesifikasi ini bisa dilakukan atas persetujuan semua pihak dengan catatan tidak merubah fungsi dari suatu material yang akan digunakan. Dalam proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran tahap IV ini terdapat beberapa kejadian yang berhubungan dengan perubahan spesifikasi yang diajukan oleh penyedia jasa yaitu: 1. Pekerjaan elektrikal basement (rak kabel) Pada pekerjaan rak kabel ini awalnya rak kabel ini menggunakan material pelat dengan tebal 1,2mm, namun karena harganya yang menjadi mahal sehingga pihak penyedia jasa mengusulkan kepada pihak konsultan untuk mengganti material rak kabel yang semula pelat dengan tebal 1,2mm diganti dengan material wiremesh galvanis yang harganya lebih murah.


IV-14


Gambar 4.5 Rak Kabel

2. Pekerjaan finishing jendela lantai 4,5, dan 6 Pada pekerjaan ini awalnya finishing jendela memakai kaca dengan tebalnya 8 mm polos namun karena persediaan barang dipasaran yang jumlahnya terbatas sehingga diganti dengan kaca yang tebalnya 6 mm stop sol walaupun harganya menjadi lebih mahal.

Gambar 4.6 Jendela Kaca 6 mm


IV-15


8. Masalah Keuangan Dalam proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran tahap IV ini tidak terjadi masalah dalam pembayaran biaya proyek. Setiap minggu pihak penyedia jasa (PT.PP) membuat progress mingguan proyek yang diajukan kepada konsultan MK (PT.Architeam DC) kemudian diakhir bulan, konsultan MK mengajukan penagihan termijn kepada pengguna jasa (P2K UNPAD). Proyek ini pendanaannya diambil dari DIPA UNPAD Tahun Anggaran 2008 jadi tidak ada masalah dengan pembayaran biaya proyek dari pengguna jasa (P2K UNPAD) ke penyedia jasa (PT.PP).

Gambar 4.7 Alur Pengajuan Termijn

9. Keterlambatan pengadaan material Keterlambatan pengadaan material dalam proyek sering kali disebabkan karena persediaan material yang ada dipasaran jumlahnya terbatas atau bahkan sudah tidak diproduksi lagi sehingga penyedia jasa harus mencari solusi lain untuk bahan materialnya, misalnya dengan mengganti bahan material atau bisa juga dengan mengganti pemasok barang. Dalam proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran tahap IV ini, kejadian yang berhubungan dengan keterlambatan pengadaan material terjadi pada pekerjaan sanitary yang membutuhkan material sink type SK 33. Keterlambatan disebabkan karena pihak pemasok barang Satya Langgeng yang berada di Jakarta hanya bisa memenuhi setengah dari kebutuhan material sink type SK 33 tersebut, sehingga pihak penyedia jasa harus mencari pemasok barang baru untuk bisa memenuhi seluruh kebutuhan material sink type SK 33 tersebut.


IV-16


Akhirnya penyedia jasa bisa mendapatkan sisa kekurangan persediaan material sink type SK 33 dari pemasok barang Makmur Abadi di Surabaya.

Gambar 4.8 Sink Type SK 33

Dari hasil analisis diatas terlihat bahwa pada proyek ini masih terdapat kejadian yang tidak sesuai dengan kontrak seperti adanya perubahan desain pekerjaan oleh pengguna jasa, adanya masalah dengan spesifikasi, dan adanya keterlambatan pengadaan material. Hal tersebut berpengaruh pada pekerjaan lain dalam proyek dan berpotensi menjadi tuntutan penyedia jasa. Di bawah ini merupakan tabel hasil analisis dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tuntutan pada proyek.

Tabel 4.2 Potensi Faktor-Faktor Penyebab Tuntutan Faktor-Faktor Penyebab Tuntutan Keterlambatan akibat pengguna jasa Perubahan oleh pengguna jasa

Tuntutan tidak terjadi terjadi

Perbedaan kondisi lapangan

tidak terjadi

Kondisi cuaca yang tidak biasa

tidak terjadi

Percepatan kerja atas perintah pengguna jasa

tidak terjadi

Penghentian kerja oleh pengguna jasa

tidak terjadi

Masalah pada spesifikasi Masalah keuangan


terjadi tidak terjadi

IV-17


Keterlambatan pengadaan material

4.5

terjadi

Analisis Pekerjaan Tambah Kurang pada Proyek

Secara umum pada proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran tahap IV ini, pihak penyedia jasa tidak mengalami keterlambatan pekerjaan yang dapat membuat waktu penyelesaian proyek tertunda. Hanya saja didalamnya terdapat beberapa pekerjaan tambah kurang yang harus diselesaikan oleh pihak penyedia jasa sehingga dikeluarkan dokumen perubahan pekerjaan, dimana dokumen tersebut berkaitan dengan jumlah perubahan pekerjaan yang dimasukkan dalam kontrak dan pihak penyedia jasa berhak untuk mendapatkan biaya tambahan untuk perubahan pekerjaan yang dilakukan. Kondisi ini menjadi potensi terjadinya tuntutan karena bila pihak pengguna jasa menunda untuk mengeluarkan dokumen perubahan pekerjaan tersebut, maka dapat menyebabkan pihak penyedia jasa harus memperbaiki jadwal kerjanya serta mengeluarkan biaya tambahan. Kemudian pihak penyedia jasa memasukkan biaya pekerjaan tambah kurang ini pada akhir pengajuan termijn. Sebagian besar pekerjaan tambah kurang ini terjadi atas keinginan pihak pengguna jasa tetapi ada juga yang disebabkan oleh masalah pada spesifikasi dan tidak tersedianya material tertentu dipasaran. Detail pekerjaan dan subpekerjaan pekerjaan tambah kurang pada proyek ini dapat dilihat pada Tabel 4.3, sedangkan rekap biaya pekerjaan tambah kurang dapat dilihat pada Tabel 4.4.


IV-18


Tabel 4.3 Detail Biaya Pekerjaan Tambah Kurang Pekerjaan Tambah URAIAN PEKERJAAN

satuan

volume

harga satuan (Rp)

1,00

7.500.000,00

sub jumlah (Rp)

Pekerjaan Kurang

volume

harga satuan (Rp)

(1,00)

5.164.000,00

sub jumlah

Selisih

(Rp)

volume

harga satuan (Rp)

(1,00) 1,00

5.164.000,00 7.500.000,00

(5.164.000,00) 7.500.000,00 2.336.000,00

2,00 4,00 1,00 3,00 1,00

(1.722.075,00) (259.591,19) (1.813.425,00) (392.961,78) 2.077.483,67

(3.444.150,00) (1.038.364,77) (1.813.425,00) (1.178.885,33) 2.077.483,67 (5.397.341,43)

158,25 (3536,38) (26,91) 26,91 (158,25)

125.803,15 23.000,00 77.910,20 58.660,20 399.844,28

19.908.348,49 (81.336.740,00) (2.096.563,48) 1.578.545,98 (63.275.357,31) (125.221.765,56)

(998,78) (6,89)

12.859,44 435.800,00

(12.843.751,70) (3.002.662,00) (15.846.413,70)

153,11 2,88

113.928,27 3.583.891,56

17.443.557,42 10.303.688,24 27.747.244,90

2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 (4,00)

(1.722.075,00) (259.130,84) (1.813.425,00) (391.298,58) (377.994,76) 4.351.550,06 546.480,00 (5.497.680,00) (3.530.940,00) (5.497.680,00) (3.530.940,00) 11.480.500,00

(3.444.150,00) (518.261,69) (1.813.425,00) (391.298,58) (377.994,76) 4.351.550,06 546.480,00 (10.995.360,00) (7.061.880,00) (10.995.360,00) (7.061.880,00) (45.922.000,00) (83.683.579,97)

(28,60) 28,60 575,78

76.499,94 57.249,94 114.063,40

(2.187.898,28) 1.637.348,28 65.675.424,45 65.124.874,45

sub jumlah (Rp)

UMUM Section 1.1.1. Pekerjaan Persiapan penyambungan air dari PDAM pompa jet pump

ls unit

7.500.000,00 7.500.000,00

(5.164.000,00) (5.164.000,00)

PEKERJAAN ARSITEKTUR Section 2.1.1. Finishing Lantai Basement B

Pekerjaan Pintu, Jendela, Partisi & Accessories kusen type PB1 kusen type PB2 kusen type PB3 kusen type PB D1 kusen type J3

D

unit unit unit unit unit

2,00 4,00 1,00 3,00 1,00

9.758.425,00 1.471.016,78 10.276.075,00 2.226.783,40 2.077.483,67

19.516.850,00 5.884.067,12 10.276.075,00 6.680.350,20 2.077.483,67 44.434.825,99

(2,00) (4,00) (1,00) (3,00)

11.480.500,00 1.730.607,97 12.089.500,00 2.619.745,18

(49.832.167,42)

Pekerjaan Penutup Dinding & Lantai lantai keramik 40x40 cm floor hardener Hospital plint granite 10x20 cm Hospital plint keramik 8x20 cm Granit tile 60x60

m3 m2 m m m2

158,25

26,91

125.803,15

58.660,20

19.908.348,49 (3536,38) (26,91)

23.000,00 77.910,20

(81.336.740,00) (2.096.563,48)

(158,25)

399.844,28

(63.275.357,31) (146.708.659,90)

(998,78) (6,89)

12.859,44 435.800,00

(12.843.751,70) (3.002.662,00) (15.846.413,70)

1.578.545,98 21.486.894,33

G

(22.961.000,00) (6.922.431,88) (12.089.500,00) (7.859.235,54)

Pekerjaan Khusus Besi siku 50.50.5mm groove ramp Besi scred groove ramp beton K-300

kg m3

Section 2.1.2. Finishing Lantai 1 A

Pekerjaan Dinding & Plesteran dinding bata ringan (waterproof) kolom,balok beton praktis dan meja beton

B

m2 m3

153,11 2,88

113.928,27 3.583.891,56

17.443.557,42 10.303.688,24 27.747.244,90

unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit

2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00

9.758.425,00 1.468.408,13 10.276.075,00 2.217.358,60 2.141.970,32 4.351.550,06 546.480,00 31.153.520,00 20.008.660,00 31.153.520,00 20.008.660,00

19.516.850,00 2.936.816,26 10.276.075,00 2.217.358,60 2.141.970,32 4.351.550,06 546.480,00 62.307.040,00 40.017.320,00 62.307.040,00 40.017.320,00

Pekerjaan Pintu, Jendela, Partisi & Accessories kusen type PB1 kusen type PB2 kusen type PB3 kusen type PB D1 kusen type PB D2 kusen type PK P1 dan PK' kusen type GB2 kusen type PR D1 kusen type PR1 kusen type PR D1E kusen type PB1 & PB1'

(2,00) (2,00) (1,00) (1,00) (1,00) (1,00) (1,00) (2,00) (2,00) (2,00) (2,00) (4,00)

11.480.500,00 1.727.538,97 12.089.500,00 2.608.657,18 2.519.965,08

(22.961.000,00) (3.455.077,94) (12.089.500,00) (2.608.657,18) (2.519.965,08)

36.651.200,00 23.539.600,00 36.651.200,00 23.539.600,00 11.480.500,00

(73.302.400,00) (47.079.200,00) (73.302.400,00) (47.079.200,00) (45.922.000,00) (330.319.400,20)

(28,60)

76.499,94

(2.187.898,28)

246.635.820,24 D

Pekerjaan Penutup Dinding & Lantai Hospital plint granite 10x20 cm Hospital plint keramik 8x20 cm keramik void 33.33 x 33.33 cm

G

m m m2

28,60 575,78

57.249,94 114.063,40

1.637.348,28 65.675.424,45 67.312.772,73

(2.187.898,28)

Pekerjaan Khusus batu sikat cor di tempat Batu tempel struktur dan finishing kanopi 1.Baja IWF, plate & hollow 2.resin angkur M-20 3.pengelasan 4.Zinkchromate 5.Finishing cat duco Treatment kolom dan balok entrance Ramp entrance samping 1.pasangan batu kali 2.pasangan batu ringan 3.Urugan tanah 4.besi tulangan susut 5.Beton rabat ramp 6.Galian tanah 7.Pasir urug 8.Pas.Anstamping 9.Kolom praktis & ring balk praktis Samping kanan land scape 1.pemadatan 2.beton rabat

m2 m2

216,00 674,40

105.200,00 132.875,30

22.756.864,00 89.610.971,47

(137,87) 674,40

105.200,00 132.875,30

(14.398.724,00) 89.610.971,47

kg bh cm m2 m2

198,00 6,00 702,00 4,80 4,80 57,35

12.587,61 150.800,00 1.841,84 8.471,69 47.226,85 96.024,72

2.492.346,38 904.800,00 1.292.971,68 40.664,13 226.688,88 5.507.017,69

(353,19)

105.200,00

(37.155.588,00)

198,00 6,00 702,00 4,80 4,80 57,35

12.587,61 150.800,00 1.841,84 8.471,69 47.226,85 96.024,72

2.492.346,38 904.800,00 1.292.971,68 40.664,13 226.688,88 5.507.017,69

m3 m2 m2 kg m3 m3 m3 m3 m3

14,84 63,85 54,89 144,28 39,22 31,13 1,56 7,26 2,16

594.730,62 113.928,27 15.019,40 14.372,38 105.200,00 48.772,98 109.552,75 247.435,10 3.583.891,56

8.823.423,48 7.274.320,04 824.429,89 2.073.675,73 4.126.364,80 1.518.059,00 170.464,08 1.797.121,13 7.726.870,20

14,84 63,85 54,89 144,28 39,22 31,13 1,56 7,26 2,16

594.730,62 113.928,27 15.019,40 14.372,38 105.200,00 48.772,98 109.552,75 247.435,10 3.583.891,56

8.823.423,48 7.274.320,04 824.429,89 2.073.675,73 4.126.364,80 1.518.059,00 170.464,08 1.797.121,13 7.726.870,20

m2 m3

38,92 38,92

15.019,00 58.062,60

584.539,48 2.259.769,39 160.011.388,46

38,92 38,92

15.019,00 58.062,60

584.539,48 2.259.769,39 122.855.800,46

3,00 1,00 2,00 2,00 (1,00) (2,00) 2,00 1,00

(1.722.075,00) (259.591,19) (392.961,78) (379.613,41) 4.380.674,62 1.420.515,32 1.644.212,21 552.895,20

(5.166.225,00) (259.591,19) (785.923,56) (759.226,82) (4.380.674,62) (2.841.030,64) 3.288.424,42 552.895,20 (10.351.352,21)

(212,80) 212,80

77.910,20 58.660,20

(16.579.290,56) 12.482.889,50 (4.096.400,00)

2.300,00

(3.575.419,00) (3.575.419,00)

(37.155.588,00)

Section 2.1.3. Finishing Lantai 2 B

Pekerjaan Pintu, Jendela, Partisi & Accessories kusen type PB1 & PB1' kusen type PB2 & PB2' kusen type PR D1 kusen type PR D2 kusen type PKB4 & PKB4' kusen type B5 kusen type PS D1 kusen type GB2

D

3,00 1,00 2,00 2,00

9.758.425,00 1.471.016,78 2.226.783,40 2.151.142,67

29.275.275,00 1.471.016,78 4.453.566,80 4.302.285,34

2,00 1,00

1.644.212,21 552.895,20

3.288.424,43 552.895,20 43.343.463,55

(3,00) (1,00) (2,00) (2,00) (1,00) (2,00)

11.480.500,00 1.730.607,97 2.619.745,18 2.530.756,08 4.380.674,62 1.420.515,32

(34.441.500,00) (1.730.607,97) (5.239.490,36) (5.061.512,16) (4.380.674,62) (2.841.030,64)

(53.694.815,75)

Pekerjaan Penutup Dinding & Lantai Hospital plint granite 10x20 cm Hospital plint keramik 8x20 cm

G

unit unit unit unit unit unit unit unit

m m

(212,80) 212,80

58.660,20

77.910,20

12.482.889,50 12.482.889,50

(16.579.290,56) (16.579.290,56)

Pekerjaan Khusus Nat 4 x 4 mm +sealant(pembatas cat)

m

(1554,53)

2.300,00

(3.575.419,00) (3.575.419,00)

(1554,53)

(4,00) (3,00) (2,00)

11.480.500,00 1.731.630,97 2.534.353,08

(45.922.000,00) (5.194.892,91) (5.068.706,16)

4,00 3,00 2,00 3,00 1,00 2,00 1,00

(1.722.075,00) (259.744,64) (380.152,96) 3.405.079,17 1.644.707,21 944.760,92 555.033,60

(6.888.300,00) (779.233,92) (760.305,92) 10.215.237,52 1.644.707,21 1.889.521,83 555.033,60 5.876.660,32

(231,00) 231,00

78.380,28 59.130,28

(18.105.844,68) 13.659.094,68 (4.446.750,00)


Pekerjaan Pintu, Jendela, Partisi & Accessories kusen type PB1 & PB1' kusen type PB2 & PB2' kusen type PB D2 kusen type PK2 & PK2' lab biomedical kusen type PS D1 kusen type B2 & B2' kusen type GB2

D

unit unit unit unit unit unit unit

4,00 3,00 2,00 3,00 1,00 2,00 1,00

9.758.425,00 1.471.886,33 2.154.200,12 3.405.079,17 1.644.707,21 944.760,92 555.033,60

39.033.700,00 4.415.658,99 4.308.400,24 10.215.237,52 1.644.707,21 1.889.521,83 555.033,60 62.062.259,39

(56.185.599,07)

Pekerjaan Penutup Dinding & Lantai Hospital plint granite 10x20 cm Hospital plint keramik 8x20 cm

m m

(231,00) 231,00

59.130,28


13.659.094,68 13.659.094,68

78.380,28

(18.105.844,68) (18.105.844,68)

IV-19


G

Pekerjaan Khusus Nat 4 x 4 mm +sealant(pembatas cat) Talang air hujan area auditorium

m unit

(385,15) 8,00

125.313,36

2.300,00

1.002.506,88 1.002.506,88

(885.845,00)

(385,15) 8,00

2.300,00 125.313,36

(885.845,00) 1.002.506,88 116.661,88

4,00 4,00 3,00 1,00 1,00

(1.722.075,00) (259.821,37) (380.422,74) 1.664.954,71 556.102,80

(6.888.300,00) (1.039.285,48) (1.141.268,22) 1.644.954,71 556.102,80 (6.867.796,19)

(885.845,00)


Pekerjaan Pintu, Jendela, Partisi & Accessories kusen type PB1 & PB1' kusen type PB2 & PB2' kusen type PB D2 kusen type PS D1 kusen type GB2

unit unit unit unit unit

4,00 4,00 3,00 1,00 1,00

9.758.425,00 1.472.321,10 2.155.728,84 1.664.954,71 556.102,80

39.033.700,00 5.889.284,40 6.467.186,52 1.644.954,71 556.102,80 53.591.228,43

(4,00) (4,00) (3,00)

11.480.500,00 1.732.142,47 2.536.151,58

(45.922.000,00) (6.928.569,88) (7.608.454,74)

(60.459.024,62)


Pekerjaan Pintu, Jendela, Partisi & Accessories kusen type PB1 & PB1' kusen type PB2 & PB2' kusen type PB D2

unit unit unit

4,00 3,00 3,00

9.758.425,00 1.472.321,10 2.155.728,84

39.033.700,00 4.416.963,30 6.467.186,52 49.917.849,82

(4,00) (3,00) (3,00)

11.480.500,00 1.733.063,17 2.539.388,88

(45.922.000,00) (5.199.189,51) (7.618.166,64) (58.739.356,15)

4,00 3,00 3,00

(1.722.075,00) (260.742,07) (383.660,04)

(6.888.300,00) (782.226,21) (1.150.980,12) (8.821.506,33)

unit unit unit unit unit unit unit

4,00 3,00 3,00 4,00 1,00 8,00 1,00

9.758.425,00 1.474.118,17 2.237.988,44 2.162.047,57 4.929.497,66 1.483.049,83 3.377.474,31

39.033.700,00 4.422.354,51 6.713.965,32 8.648.190,28 4.929.497,66 11.864.398,66 3.377.474,31 78.989.580,74

(4,00) (3,00) (3,00) (4,00)

11.480.500,00 1.734.256,67 2.632.927,58 2.543.585,38

(45.922.000,00) (5.202.770,01) (7.898.782,74) (10.174.341,52)

4,00 3,00 3,00 4,00 1,00 8,00 1,00

(1.722.075,00) (260.138,50) (394.939,14) (381.537,81) 4.929.497,66 1.483.049,83 3.377.474,31

(6.888.300,00) (780.415,50) (1.184.817,42) (1.526.151,24) 4.929.497,66 11.864.398,66 3.377.474,31 9.791.686,47

Section 2.1.7. Finishing Lantai 6 & Ruang mesin A

Pekerjaan Dinding & Plesteran kusen type PB1 & PB1' kusen type PB2 & PB2' kusen type PB D1 kusen type PB D2 kusen type PK D2 kusen type J2 & J2' kusen type PK1

(69.197.894,27)

PEKERJAAN PLUMBING Section 3.1.3. Peralatan Sanitary A

Lantai - basement

B

Lantai - 1

sink setara BROMO type K4K4Ao c/w

sink standard (stainless steel) sink setara BROMO type K4K4Ao c/w D

unit

unit unit

12,00

569.100,00

(33,00)

569.100,00

(18.780.300,00) (18.780.300,00)

(33,00)

569.100,00

(18.780.300,00) (18.780.300,00)

(1,00)

262.300,00

(262.300,00)

(1,00) 12,00

262.300,00 569.100,00

(262.300,00) 6.829.200,00 6.566.900,00

(30,00) (1,00) (12,00)

569.100,00 262.300,00 173.900,00

(17.073.000,00) (262.300,00) (2.086.800,00) (19.422.100,00)

6.829.200,00 6.829.200,00

(262.300,00)

Lantai - 3 sink setara BROMO type K4K4Ao c/w sink standard (stainless steel) bak mandi 65 x 65 cm

(30,00) (1,00) (12,00)

unit unit unit

569.100,00 262.300,00 173.900,00

(17.073.000,00) (262.300,00) (2.086.800,00) (19.422.100,00)

PEKERJAAN ELEKTRIKAL Section 4.1.1. Pekerjaan Elektrikal Lantai - Basement B

Instalasi & Fixtures TLD 2 X 36W,V-shafe type saklar ganda rating 10A V shape TLD 1x36w + kit battery emergency saklar hotel rating 10A

bh bh bh bh

2,00 3,00 4,00 5,00

164.700,00 32.500,00 808.000,00 31.700,00

329.400,00 97.500,00 3.232.000,00 158.500,00 3.817.400,00

2,00 3,00 4,00 5,00

164.700,00 32.500,00 808.000,00 31.700,00

329.400,00 97.500,00 3.232.000,00 158.500,00 3.817.400,00

bh titik

2,00 50,00

305.700,00 108.200,00

611.400,00 5.410.000,00 6.021.400,00

2,00 50,00

305.700,00 108.200,00

611.400,00 5.410.000,00 6.021.400,00

bh bh bh bh bh bh bh bh unit bh bh

3,00 2,00 2,00 2,00 10,00 7,00 30,00 23,00 3,00 2,00 5,00

551.500,00 439.100,00 164.700,00 305.700,00 19.100,00 13.500,00 46.300,00 57.000,00 1.050.000,00 31.700,00 707.600,00

1.654.500,00 878.200,00 329.400,00 611.400,00 191.000,00 227.500,00 1.389.000,00 1.311.000,00 3.150.000,00 63.400,00 3.538.000,00 13.343.400,00

3,00 2,00 2,00 2,00 10,00 7,00 30,00 23,00 3,00 2,00 5,00

551.500,00 439.100,00 164.700,00 305.700,00 19.100,00 13.500,00 46.300,00 57.000,00 1.050.000,00 31.700,00 707.600,00

1.654.500,00 878.200,00 329.400,00 611.400,00 191.000,00 227.500,00 1.389.000,00 1.311.000,00 3.150.000,00 63.400,00 3.538.000,00 13.343.400,00

bh bh bh unit

1,00 2,00 2,00 3,00

164.700,00 305.700,00 32.500,00 1.050.000,00

164.700,00 611.400,00 65.000,00 3.150.000,00 3.991.100,00

1,00 2,00 2,00 3,00

164.700,00 305.700,00 32.500,00 1.050.000,00

164.700,00 611.400,00 65.000,00 3.150.000,00 3.991.100,00

Section 4.1.2. Pekerjaan Elektrikal Lantai - 1 B

Instalasi & Fixtures PLC 2 x 13W, downlight type instalasi titik lampu & outlet,rating 16A


Instalasi & Fixtures TLD 2 X 36W,cover M2 TLD 1 X 36W,cover M2 TLD 1 X 36W,V-shafe type PLC 2 x 13W, downlight type saklar tunggal rating 10A saklar ganda rating 10A General purpose outlet, 1 fasa rating 10A Power outlet, rating 16A General purpose outlet, 3 fasa rating 16A saklar hotel rating 10A TLD 1 x 10W lengkap battery (exit lamp)


Instalasi & Fixtures TLD 1 X 36W,V-shafe type PLC 2 x 13W, downlight type saklar ganda rating 10A General purpose outlet, 3 fasa rating 16A

PEKERJAAN MEKANIKAL Section 5.1.4. Sistem pemipaan sprinkler e Lantai - 4 pipa BSP schedule 40Ф25 mm

m

(258,00)

33.633,33

(8.677.400,00)

(258,00)

33.633,33

(8.677.400,00)

m

(258,00)

33.633,33

(8.677.400,00)

(258,00)

33.633,33

(8.677.400,00)

m

(258,00)

33.633,33

(8.677.400,00) (26.032.200,00)

(258,00)

33.633,33

(8.677.400,00) (26.032.200,00)

f Lantai - 5 pipa BSP schedule 40Ф25 mm g Lantai - 6 pipa BSP schedule 40Ф25 mm Section 5.1.6. Pekerjaan Ducting AC b. Lantai - 2 SAD 300 x 300 RAG 350 x 350

unit unit

26,00 20,00

222.100,00 146.100,00

5.774.600,00 2.922.000,00 8.696.600,00

26,00 20,00

222.100,00 146.100,00

5.774.600,00 2.922.000,00 8.696.600,00

unit unit m

38,00 10,00 181,63

862.500,00 233.760,00 115.000,00

32.775.000,00 2.337.600,00 20.887.450,00 56.000.050,00

38,00 10,00 181,63

862.500,00 233.760,00 115.000,00

32.775.000,00 2.337.600,00 20.887.450,00 56.000.050,00

unit m

13,00 24,38

222.100,00 115.000,00

2.887.300,00 2.803.125,00 5.690.425,00 994.567.394,64

13,00 24,38

222.100,00 115.000,00

2.887.300,00 2.803.125,00 5.690.425,00 5.433.279,08

c. Auditorium Grill linier 3 slot 1000x150 Grill louver 300x500 flexible duct & isolasi Ф 200 d. Lantai - 3 SAD 300 x 300 flexible duct & isolasi Ф 200 TOTAL


(989.134.115,56)

IV-20


Tabel 4.4 Rekap Biaya Pekerjaan Tambah Kurang

PEKERJAAN

PEKERJAAN PERSIAPAN PEKERJAAN ARSITEKTUR PEKERJAAN PLUMBING PEKERJAAN ELEKTRIKAL PEKERJAAN MEKANIKAL TOTAL

Pekerjaan Tambah (Rp)

Pekerjaan Kurang (Rp)

Selisih (Rp)

7.500.000,00 882.677.819,64 6.829.200,00 27.173.300,00 70.387.075,00 994.567.394,64

(5.164.000,00) (919.473.215,56) (38.464.700,00) (26.032.200,00) (989.134.115,56)

2.336.000,00 (36.795.395,92) (31.635.500,00) 27.173.300,00 44.354.875,00 5.433.279,08

Berdasarkan data yang ditunjukkan di atas, total biaya pekerjaan tambah adalah sebesar Rp.994.567.394,94,-, sedangkan total biaya pekerjaan kurang adalah sebesar Rp.989.134.115,56,-, sehingga selisih pekerjaan tambah kurang dalam proyek ini adalah sebesar Rp.5.433.279,08,-.

Besarnya perbandingan antara biaya total pekerjaan tambah kurang dengan biaya total proyek dapat dilihat pada Gambar 4.9

Gambar 4.9 Diagram Perbandingan Biaya Total Proyek & Biaya Total Pekerjaan Tambah Kurang

Sehingga bila kita bandingkan biaya pekerjaan tambah kurang tersebut dengan biaya total proyek, dimana biaya total proyek adalah sebesar Rp. 28.485.000.000,-,


IV-21


maka kita dapatkan bahwa persentase biaya pekerjaan tambah proyek tersebut sebesar 3,49%, sedangkan persentase biaya pekerjaan kurang proyek tersebut sebesar 3,47%, dan persentase selisih biaya pekerjaan tambah kurang pada proyek ini adalah sebesar 0,02%.

Gambar 4.10 Diagram Persentase Perbandingan Biaya Pekerjaan Tambah Kurang Dengan Biaya Total Proyek

Pekerjaan tambah pada proyek ini meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan arsitektur, pekerjaan plumbing, pekerjaan elektrikal, dan pekerjaan mekanikal. Perbandingan antara biaya pekerjaan tambah dari masing-masing subpekerjaan yang ada di proyek ini dapat dilihat pada Gambar 4.11


IV-22


Biaya Pekerjaan Tambah

882.677.819,64 Tahap Persiapan Tahap Arsitektur 6.829.200,00

Tahap Plumbing Tahap Elektrikal

27.173.300,00 7.500.000,00

Tahap Mekanikal

70.387.075,00

Gambar 4.11 Biaya Pekerjaan Tambah

Pekerjaan kurang pada proyek ini meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan arsitektur, pekerjaan plumbing, dan pekerjaan mekanikal. Perbandingan antara biaya pekerjaan tambah dari masing-masing subpekerjaan yang ada di proyek ini dapat dilihat pada Gambar 4.12

Biaya Pekerjaan Kurang (919.473.215,56)

Tahap Persiapan Tahap Arsitektur Tahap Plumbing Tahap Mekanikal (38.464.700,00) (5.164.000,00) (26.032.200,00)

Gambar 4.12 Biaya Pekerjaan Kurang


IV-23


Dari

data pekerjaan

tambah

kurang

yang disajikan

di

atas,

penulis

mengidentifikasi penyebab dari masing-masing pekerjaan tambah kurang dan mendapatkan 3 faktor yang mempengaruhi pekerjaan tambah kurang pada proyek ini yaitu faktor perubahan oleh pengguna jasa, faktor masalah pada spesifikasi, dan faktor keterlambatan material. Kemudian setelah dibandingkan antara ketiga faktor tersebut ternyata faktor perubahan oleh pengguna jasa merupakan faktor yang paling menentukan pada pekerjaan tambah kurang pada proyek ini. Perbandingan antara faktor-faktor yang mempengaruhi pekerjaan tambah kurang pada proyek ini dapat dilihat pada Gambar. 4.13

4.88% Faktor perubahan oleh owner 38.21%

56.91%

Faktor masalah pada spesifikasi Faktor keterlambatan material

Gambar 4.13 Perbandingan Faktor Yang Mempengaruhi Pekerjaan Tambah Kurang

Kemudian penulis membandingkan faktor penyebab terjadinya tuntutan yang paling berpengaruh pada proyek ini dengan dua penelitian tentang tuntutan sebelumnya, yaitu: 1. Penelitian yang dilakukan di kota Jakarta dan Bandung pada 11 perusahaan penyedia jasa dengan 11 responden (Hidayat, Benny dan Firstadi, Satria (1998), “Kajian Tentang Klaim Dan Permasalahannya Dalam Industri Konstruksi Indonesia Beserta Kecenderungannya Menjadi Perselisihan dari Perspektif Kontraktor ”, Tugas Akhir S1 Teknik Sipil ITB, Bandung) menyatakan bahwa


IV-24


faktor penyebab terjadinya tuntutan yang sering terjadi adalah keterlambatan akibat pengguna jasa. 2. Penelitian yang dilakukan pada 8 perusahaan penyedia jasa dengan 12 responden di Surabaya (Chandra, Herry P.,Tunardih, Eillen C.,dan Soetiono, Imelda, ” Studi Pengajuan Klaim Konstruksi dari Kontraktor ke Pemilik Bangunan“, Universitas Kristen Petra, DIMENSI TEKNIK SIPIL VOL 7, NO. 2, September 2005: 90 – 96) menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya tuntutan yang sering terjadi adalah perubahan desain dan pekerjaan tambah oleh pengguna jasa.

Dari hasil perbandingan di atas didapat bahwa hasil yang penulis dapatkan tentang faktor penyebab terjadinya tuntutan yang paling berpengaruh sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Herry P Candra yaitu faktor perubahan oleh pengguna jasa.

4.6

Analisis Hambatan Tuntutan yang Berpotensi Terjadi di Proyek

Proyek konstruksi semakin hari menjadi semakin kompleks sehubungan dengan standar-standar baru yang ditetapkan, teknologi yang canggih, dan keinginan pengguna jasa untuk melakukan penambahan ataupun perubahan lingkup pekerjaan. Suksesnya sebuah proyek tak lepas dari kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya yaitu pengguna jasa, konsultan perencana dan penyedia jasa. Pihak-pihak tersebut mempunyai kepentingan dan tujuan yang berbeda sehingga konflik selalu timbul akibat perbedaan pendapat pada saat perencanaan dan pembangunan proyek.

Berikut ini penulis uraikan mengenai hambatan-hambatan yang mungkin terjadi selama proses pelaksanaan tuntutan yang diajukan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa. Selanjutnya hambatan-hambatan tersebut akan diperbandingkan dengan kejadian-kejadian yang dialami pada proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjajaran. Hambatan-hambatan yang dapat terjadi pada pengajuan tuntutan (Herry, 2005), yaitu: Anggi Raditya Dwi Asmara (15004031) James Zulfan (15004065)

IV-25


1. Permohonan pengajuan tuntutan terlambat 2. Penyedia jasa tidak mengikuti prosedur kontrak 3. Kurang akuratnya rekaman data yang dibutuhkan 4. Tuntutan yang diajukan tidak mempunyai dasar yang kuat 5. Informasi yang dibutuhkan untuk menguji kebenaran tuntutan tidak tersedia

1. Permohonan pengajuan tuntutan terlambat Permohonan pengajuan tuntutan suatu proyek kontruksi sangat tergantung pada metodologi yang membutuhkan pertimbangan teknis dan administrasi penyedia jasa. Jika pertimbangan teknis dan administrasi kurang matang maka akan menyebabkan keterlambatan didalam permohonan pengajuan tuntutan.

Potensi keterlambatan pengajuan tuntutan pada proyek pembangunan gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjajaran ini bisa saja terjadi. Hal ini dikarenakan kondisi kerja penyedia jasa yang dihadapkan pada waktu yang singkat sehingga dituntut untuk selalu bekerja agar memenuhi target waktu penyelesaiaan proyek. Akibat yang timbul dari waktu proyek yang singkat adalah banyaknya rekaman data yang terlambat, serta kurang terkontrolnya keakuratan data dan keakuratan BQ.

Untuk mengantisipasi permohonan pengajuan tuntutan yang terlambat diperlukan suatu perencanaan yang benar-benar matang dan terorganisir dalam melaksanakan prosedur pengajuan tuntutan. Selain itu diperlukan orang-orang yang benar-benar mampu melaksanakan prosedur pengajuan tuntutan tersebut.

2. Penyedia jasa tidak mengikuti prosedur kontrak Prosedur kontrak merupakan suatu prosedur yang telah disepakati oleh penyedia jasa dan pengguna jasa dan prosedur kontrak ini berkekuatan hukum. Prosedur ini harus dilaksanakan oleh kedua pihak jika mengalami masalah dalam pelaksanaan konstruksi. Prosedur tersebut berisi mengenai hal-hal teknis dan administrasi yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam konstruksi.


IV-26


Hambatan dari penyedia jasa yang tidak mengikuti prosedur kontrak pada proyek pembangunan gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjajaran bisa saja terjadi dalam proses pengajuan tuntutan. Kasus yang terjadi pada proyek ini adalah prosedur administrasi, yaitu tentang kelengkapan dokumen untuk pengajuan tuntutan.

Dokumen pendukung pengajuan tuntutan yang tidak tersedia pada proyek ini adalah dokumen instruksi lapangan. Dokumen ini seharusnya dikeluarkan oleh manajemen konstruksi, namun yang terjadi pada proyek ini, manajemen konstruksi tidak pernah mengeluarkan bukti tertulis tentang instruksi lapangan melainkan hanya berupa instruksi lapangan secara lisan. Hal ini menyebabkan penyedia jasa posisinya menjadi lemah jika ingin mengajukan tuntutan terhadap pengguna jasa.

Salah satu kasus yang terjadi tentang instruksi lapangan secara lisan adalah perubahan keramik lantai basement. Granit yang semula ukuran 60x60 cm diganti menjadi keramik ukuran 40x40 cm. Hal ini dikarenakan jumlah granit yang ada dipasaran tidak mencukupi jumlah yang dibutuhkan untuk pekerjaan lantai sehingga diganti menjadi keramik.

Untuk mengantisipasi terjadinya kejadian dimana pihak penyedia jasa tidak mengikuti prosedur kontrak, maka diperlukan kepedulian yang tinggi dan pemahaman yang baik terhadap isi dokumen kontrak tersebutt. Hal ini diperlukan agar bila timbul masalah dalam pelaksanan konstruksi, penyedia jasa dapat segera menyelesaikannya sesuai dengan prosedur yang ada dalam dokumen kontrak.

3. Kurang akuratnya rekaman data yang dibutuhkan Masih berkaitan dengan hambatan sebelumnya, kurang akuratnya rekaman data yang dibutuhkan pada proyek ini dikarenakan kondisi kerja penyedia jasa yang dihadapkan pada waktu yang singkat sehingga dituntut untuk selalu bekerja agar memenuhi target waktu penyelesaiaan proyek.

Data penting yang tidak ada pada proyek ini adalah data tentang instruksi Anggi Raditya Dwi Asmara (15004031) James Zulfan (15004065)

IV-27


lapangan secara tertulis. Tidak adanya data tentang instruksi lapangan akan sangat merugikan sekali bagi pihak penyedia jasa. Hal ini menyebabkan pihak penyedia jasa berada pada posisi yang lemah jika terjadi pengajuan tuntutan. Namun demikian instruksi lapangan yang dilakukan secara lisan tersebut pada akhirnya dapat didokumentasikan pada risalah rapat yang dilakukan setiap minggu.

Kurang akuratnya rekaman data yang dibutuhkan dapat berakibat buruk bagi pihak penyedia jasa. Akibat-akibat yang mungkin timbul yaitu pekerjaan yang telah dilaksanakan bisa saja tidak diakui oleh pihak pengguna jasa. Selain itu kesalahan pada pekerjaan yang tidak diakui dapat menyebabkan biaya pelaksanaan bertambah. Akibat buruk berikutnya adalah audit yang dilakukan pihak pemerintah dapat membuat keputusan bahwa proyek tersebut bermasalah.

Kejadian mengenai kurang akuratnya rekaman data yang dibutuhkan pada proyek yang dilaksanakan oleh PT. PP seharusnya tidak boleh terjadi. Hal ini dikarenakan PT. PP sendiri mempunyai standar instruksi kerja yang harus dilaksanakan oleh para personilnya. Maka untuk mengantisipasinya diperlukan personil yang disiplin dan bertanggungjawab terhadap aturan yang telah ditentukan PT. PP.

4. Tuntutan yang diajukan tidak mempunyai dasar yang kuat Tuntutan merupakan suatu masalah pada proyek konstruksi. Oleh karena itu diperlukan suatu tindakan yang tepat agar tuntutan yang diajukan dapat memenuhi syarat dan disetujui pengguna jasa. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan tuntutan yaitu adanya dasar yang kuat tentang alasan pihak penyedia jasa mengajukan tuntutan. Tuntutan tersebut dapat terjadi jika penyedia jasa mengetahui adanya pelanggaran dokumen kontrak dan kerugian berupa waktu dan biaya yang timbul dari pelaksanaan suatu pekerjaan yang diajukan oleh pengguna jasa terhadap penyedia jasa karena adanya perubahan atau perbedaan apa yang dijanjikan atau disetujui dalam kontrak dengan apa yang terjadi di lapangan.

Pada proyek ini, yang merupakan proyek milik pemerintah proses pengajuan tuntutan tidak pernah terjadi. Namun demikian memiliki potensi terjadinya tuntutan pada saat pelaksanaan proyek. Potensi tersebut antara lain pekerjaan Anggi Raditya Dwi Asmara (15004031) James Zulfan (15004065)

IV-28


lantai pada area plaza, yaitu lantai plaza yang semula hanya berupa hasil cor dengan batu koral biasa ditambah pekerjaanya hingga lantai plaza tersebut dapat dilapisi dengan lantai keramik. Hal ini dikarenakan oleh keinginan pengguna jasa terhadap pekerjaan tersebut. Pekerjaan lantai plaza ini termasuk pekerjaan tambah yang dilaksanakan pada tahap IV ini. Hal ini dikarenakan pekerjaan tersebut semula tidak termasuk dalam lingkup pekerjaan tahap ini.

Jika dilihat dari kasus di atas, pekerjaan tersebut tidak termasuk pelanggaran kontrak karena telah disepakati antara kedua belah pihak mengenai pekerjaan tambahan. Tetapi pekerjaan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak penyedia jasa berupa pengaturan kembali jadwal pelaksanaan proyek yang sebelumnya telah dibuat dan penambahan pekerja pada pekerjaan tersebut. Hal ini dilakukan agar waktu penyelesaian proyek tetap terjaga. Dari uraian di atas tidak terjadi pelanggaran kontrak oleh pengguna jasa karena pekerjaan tersebut disetujui kedua pihak dan akan menjadi pekerjaan tambah pada proyek ini.

5. Informasi yang dibutuhkan untuk menguji kebenaran tuntutan tidak tersedia Informasi merupakan hal penting yang harus dimiliki di setiap proyek konstruksi. Kehilangan informasi pada pekerjaan konstruksi dapat mengakibatkan pekerjaan yang telah dikerjakan tidak diakui oleh pengguna jasa. Pada proyek ini terjadi kasus yang berkaitan dengan informasi yang penting, yaitu tidak tersedianya instruksi lapangan yang dikeluarkan oleh manajemen konstruksi dan pengguna jasa. Ada dua kemungkinan yang menjadi alasan tidak tersedianya instruksi lapangan pada proyek ini, yaitu penyedia jasa tidak proaktif meminta dibuatkan instruksi lapangan kepada manajemen konstruksi dan pihak manajemen konstruksi dengan sengaja tidak membuat instruksi lapangan. Alasan pertama terjadi karena waktu pelaksanaan kerja yang singkat sehingga penyedia jasa lalai untuk meminta dibuatkan instruksi lapangan. Penyedia jasa beranggapan proses pembuatan instruksi lapangan tersebut dapat menyita waktu. Hal ini berdasarkan alur pembuatan instruksi lapangan berikut ini :


IV-29


Gambar 4.14 Alur Pembuatan Instruksi Lapangan

Instruksi lapangan tersebut muncul karena pengguna jasa menginginkan perubahan terhadap jenis pekerjaan. Setelah itu perhitungan biaya dilakukan oleh penyedia jasa untuk perubahan yang diinginkan pengguna jasa. Perhitungan biaya tersebut dilaporkan kepada pengguna jasa untuk negosiasi harga. Jika terjadi kesepakatan harga maka pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan. Namun jika terjadi penolakan, pihak penyedia jasa harus melakukan perhitungan biaya ulang yang selanjutnya dinegosiasikan kembali kepada pengguna jasa sampai terjadi kesepakatan bersama sehingga pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan. Namun pada proses tersebut dapat terjadi pembatalan instruksi lapangan jika pengguna jasa tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan perubahan. Alur tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mencapai kesepakatan.

Alasan kedua karena pihak manajemen konstruksi lalai terhadap kewajibannya membuatkan instruksi lapangan yang mengakibatkan kerugian pada penyedia jasa. Namun pada akhirnya segala pekerjaan yang telah dilakukan tanpa instruksi lapangan tertulis telah disetujui secara lisan oleh pengguna jasa dan didokumentasikan secara tertulis pada risalah rapat tiap minggunya.

4.7

Analisis Kemungkinan Alternatif Penyelesaiaan di Proyek

Adanya masalah atau kejadian yang tidak sesuai dengan kontrak dapat berpotensi


IV-30


menimbulkan tuntutan. Tuntutan yang muncul tersebut berupa tuntutan atau permintaan kompensasi atas kerugian berupa waktu dan biaya yang timbul dari pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi yang diajukan oleh penyedia jasa terhadap pengguna jasa karena adanya perubahan atau perbedaan apa yang dijanjikan atau disetujui dalam kontrak dengan apa yang terjadi dilapangan. Tuntutan sebisa mungkin dihindari dengan meminimumkan kemungkinan yang terjadi, karena adanya tuntutan mengharuskan penyesuaian bagian-bagian kontrak yang digunakan pada pelaksanaan proyek. Penyesuaian tersebut membutuhkan waktu yang lama dan dapat menghambat waktu pelaksanaan proyek.. Ada beberapa cara yang dilakukan pihak yang terlibat dalam kontrak untuk mengantisipasi terjadinya tuntutan. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah :

Tabel 4.5 Antisipasi Terjadinya Tuntutan No.

Tindakan Antisipasi Terjadinya Tuntutan

1

Dokumentasi

2

Pengetahuan tentang kontrak

3

Gambaran yang jelas tentang perubahan order

4

Rencana dan penjadwalan

5

Tindakan proaktif

1. Dokumentasi Untuk menghindari terjadinya tuntutan diperlukan pengetahuan dan pengalaman dalam mempersiapkan suatu dokumentasi. Adanya dokumentasi yang baik, lengkap dan benar dapat dipakai sebagai alat atau dasar untuk mengetahui adanya kejadian atau perubahan baik yang berupa kemajuan maupun keterlambatan dari proyek tersebut. Dokumentasi juga dapat digunakan sebagai dasar untuk membenarkan atau menolak tindakan dari salah satu pihak untuk meminta tambahan waktu dan uang.

2. Pengetahuan tentang kontrak Dokumen tentang kontrak harus dibaca secara keseluruhan dan dimengerti sebelum melakukan penawaran untuk menghindari kegagalan dalam


IV-31


menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu.

3. Gambaran yang jelas tentang perubahan order Perubahan order dapat mengakibatkan perubahan pada dokumen kontrak karena perubahan order dapat menyebabkan perubahan pada harga yang telah disepakati, perubahan jadwal pembayaran, perubahan pada jadwal penyelesaian pekerjaan, dan perubahan pada rencana dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak. Perubahan order ini tidak hanya mengakibatkan adanya tambahan biaya saja tetapi juga akan mengakibatkan tambahan beban pekerjaan, tambahan biaya administrasi, dan biaya dari adanya tambahan waktu.

4. Rencana dan penjadwalan Suatu rencana dimaksudkan untuk mendapatkan suatu metode pelaksanaan proyek yang sifatnya ekonomis dan hanya membutuhkan sedikit waktu. Dengan rencana yang baik, maka sumber daya yang cukup dapat disediakan pada saat yang tepat, tersedia cukup waktu untuk setiap aktivitas dan setiap aktivitas dapat dimulai pada saat yang tepat. Rencana juga dapat membantu untuk memilih metode konstruksi yang ekonomis, memilih peralatan, pengiriman material.

5. Tindakan proaktif Semua pihak yang terlibat dalam suatu kontrak pada dasarnya ingin mendapatkan keuntungan dan sedapat mungkin mengurangi tanggung jawab terhadap kemungkinan terjadinya tuntutan. Semua tindakan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak harus dicatat dan dilengkapi dengan waktu kejadiannya. Hal-hal seperti melakukan pekerjaan yang berbeda dari gambar dan spesifikasi, menggunakan cara atau metode yang berbeda atau lebih mahal, bekerja diluar rencana yang ditetapkan, dan permintaan untuk berhenti bekerja merupakan tindakan-tindakan yang harus dihindari supaya tuntutan tidak terjadi.

Jika tuntutan konstruksi tidak dapat diselesaikan dengan baik, pihak-pihak yang terlibat harus melanjutkan ke forum penyelesaian masalah yang lebih formal. Jika tuntutan konstruksi terjadi dan berakibat menjadi perselisihan maka dapat


IV-32


diselesaikan melalui beberapa alternatif penyelesaian perselisihan yang telah disepakati oleh semua pihak yang terlibat.

Beberapa alternatif penyelesaian perselisihan konstruksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6 Alternatif Penyelesaian Perselisihan Konstruksi No.

Alternatif Penyelesaian Perselisihan Konstruksi

1

Musyawarah/Negosiasi

2

Mediasi

3

Arbitrasi

4

Litigasi

Dalam menghadapai masalah konstruksi haruslah diingat bahwa penyelesaian dengan musyawarah jauh lebih baik. Tujuan yang hendak dicapai bukanlah untuk membuktikan siapa yang benar melainkan penyelesaian masalah yang ada. Banyak cara untuk menyelesaikan perselisihan dalam suatu proyek. Diperlukan sikap terbuka dan keinginan yang kuat dalam menyelesaikan masalah dari pihak terlibat. Adanya kesadaran bahwa dalam menyelesaikan proyek tepat waku, biaya dan standar mutu dan spesifikasi sesuai dengan perjanjian kontrak adalah tujuan utamanya. Bila salah satu pihak tidak memenuhi syarat yang sudah dipenuhi, maka perselisihan tersebut tidak akan selesai.

1. Musyawarah/Negosiasi Yang dimaksud dengan negosiasi adalah cara penyelesaian yang hanya melibatkan kedua belah pihak yang bersengketa, tanpa melibatkan pihak-pihak yang lain. Hal ini mirip dengan musyawarah dan mufakat yang ada di Indonesia, dimana keinginan untuk berkompromi, adanya unsur saling memberi dan menerima serta kesediaan untuk sedikit menyingkirkan ukuran kuat dan lemah adalah persyaratan keberhasilan cara ini. Di dalam negosiasi ini penyedia jasa dan pemilik memakai arsitek dan insinyur sebagai penengah. Biasanya penyedia jasa diminta mengajukan tuntutan kepada arsitek/insinyur yang diangkat menjadi


IV-33


negosiator. Arsitek/Insinyur ini akan mengambil keputusan yang sifatnya tidak mengikat, kecuali keputusan tentang efek artistik yang konsisten dengan apa yang telah ada dalam dokumen kontrak.

2. Mediasi Mediasi merupakan cara penyelesaian masalah di awal perselisihan berlangsung. Mediasi ini melibatkan pihak ketiga yang tidak memihak dan dapat diterima kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga ini akan berusaha menolong pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan penyelesaian, meskipun mediator ini tidak mempunyai kekuatan untuk memutuskan penyelesaian masalah tersebut. Mediasi sama menguntungkannya dengan arbitrasi. Mediasi dapat menyelesaikan masalah dengan cepat, murah, tertutup dan ditangani oleh para ahli. Tetapi yang menjadi masalah adalah keputusan mediasi ini tidak mengikat. Jadi apabila persetujuan tidak dapat dicapai, seluruh usaha mediasi hanya akan membuang-buang uang dan waktu

3. Arbitrasi Arbitrasi adalah metode penyelesaian masalah yang dibentuk melalui kontrak dan melibatkan para ahli dibidang konstruksi. Para ahli tersebut bergabung dalam badan arbitrase. Badan ini akan mengatur pihak-pihak yang telah menandatangani kontrak dengan klausul arbitrasi didalamnya untuk melakukan arbitrasi dan menegakkan keputusan arbitrator. Hal yang menguntungkan dari cara arbitrasi ini adalah sifat penyelesaiannya yang cepat dan murah jika dibandingkan dengan litigasi. Selain itu, cara arbitrasi ini dilakukan secara tertutup serta dilakukan oleh seorang arbitrator yang dipilih berdasarkan keahlian.

Keputusan arbitrasi yang bersifat final dan mengikat merupakan alasan penting digunakannya cara ini untuk menyelesaikan masalah. Keputusan pengadilan biasanya terbuka untuk proses peradilan yang lebih panjang. Hal ini menghasilkan penundaan yang lama dan memakan biaya dalam penyelesaian masalah. Sedangkan keputusan dari arbitrasi ini tidak dapat dirubah tanpa semua pihak setuju untuk membuka kembali kasusnya.


IV-34


4. Litigasi Litigasi adalah proses penyelesaian masalah yang melibatkan pengadilan. Proses ini sebaiknya diambil sebagai jalan akhir bila keseluruhan proses diatas tidak dapat menghasilkan keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa. Proses pengadilan ini tentu saja akan mengakibatkan salah satu pihak menang dan yang lain kalah. Biasanya perselisihan yang terjadi disidangkan pada sistem yuridis di daerah mana masalah tersebut terjadi. Pada suatu wilayah tertentu pengadilan wilayah tersebut mendapat yuridikasi atas suatu masalah bila salah satu pihak berkantor di wilayah tersebut atau proyeknya sendiri ada pada daerah itu. Jika kedua belah pihak yang berselisih berkantor pusat di daerah lain, maka pihak yang memulai litigasi yang memilih forum dimana litigasi itu berlangsung. Lama waktu penyelesaian merupakan hal yang patut diperhitungkan dalam penggunaan cara ini. Proses penggalian fakta yang panjang dan detail membuat litigasi ini menjadi sangat mahal. Untungnya, bila ada kesalahan pengadilan dalam pernyataannya atau dalam penggunaan prinsip-prisip hukum, pihak-pihak yang melakukan litigasi tentunya dapat naik banding.

Penyelesaian tuntutan pada proyek

pembangunan Gedung Rumah Sakit

Pendidikan Universitas Padjajaran dilakukan dengan musyawarah, yaitu diselesaikan melalui rapat yang rutin diadakan setiap minggunya. Namun jika tuntutan tidak terselesaikan dapat terjadi perselisihan. Perselisihan yang mungkin terjadi tersebut penyelesaiaanya didasarkan pada pasal 19 (penyelesaian perselisihan) dalam dokumen kontrak di Lampiran. Proyek ini lebih mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Pihak penyedia jasa dan pengguna jasa menginginkan penyelesaian secara musyawarah tersebut agar bisa menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak. Namun demikian melalui dokumen kontrak yang telah disepakati bersama terdapat alternatif penyelesaian yang lain jika penyelesaiaan secara musyawarah tidak tercapai. Penyelesaian tersebut adalah mediasi, yaitu disebut sebagai panitia pendamai dalam dokumen kontrak. Selanjutnya, jika dengan mediasi belum bisa mencapi kesepakatan maka cara terakhir yang akan ditempuh yaitu melalui pengadilan negeri. Ketiga alternatif penyelesaian yang digunakan pada proyek ini memiliki sisi baik dan sisi


IV-35


lemah. Di bawah ini terdapat tabel yang menunjukkan sisi baik dan sisi lemah dari alternatif penyelesaiannya.

Tabel 4.7 Sisi Baik dan Sisi Lemah Alternatif Penyelesaian Proyek No.

Alternatif Penyelesaian

1

Musyawarah/Negosiasi

2

Mediasi

3

Pengadilan

Sisi Baik - hemat waktu dan biaya - hubungan baik terpelihara - privasi terjaga - tidak kaku - ada mufakat - forum dikontrol para pihak - waktu singkat - biaya rendah - putusan tiak mengikat - tertutup - forum dikontrol para pihak - fleksibel - mempertahankan kelanjutan hubungan para pihak - ditangani pihak ahli - putusan mengikat dan memaksa - dapat dieksekusi - menerapkan norma publik - dapat naik banding


Sisi Lemah - putusan tidak memaksa dan mengikat

- tidak mengikat - tidak ada kewenangan eksekusi

-

waktu lama biaya tinggi diketahui publik ada yang kalah dan menang - keputusan tidak terduga - cenderung bemusuhan

IV-36

BAB IV KAJIAN POTENSI TERJADINYA TUNTUTAN PENYEDIA JASA PADA PROYEK KONSTRUKSI

Recommend Documents