BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Tinjauan Umum Tentang Subyek Penelitian

97

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian 4.1.1 Tinjauan Umum Tentang Subyek Penelitian 4.1.1.1 Sejarah Singkat Priangan Priangan atau Parahyangan berasal dari kata rahyang atau hyang yang berarti roh leluhur atau dewa. Priangan atau Parahyangan berasal dari gabungan kata para-hyang-an. Para menunjukkan bentuk jamak, sedangkan akhiran –an menunjukkan tempat. Jadi Parahyangan berarti tempat para hyang bersemayam. Masyarakat Sunda kuno percaya bahwa roh leluhur atau para dewa menghuni tempat-tempat yang luhur dan tinggi, maka wilayah pegunungan dianggap sebagai tempat hyang bersemayam. Sejak zaman kerajaan Sunda, wilayah jajaran pegunungan di tengah Jawa Barat dianggap sebagai kawasan suci tempat hyang bersemayam. Menurut legenda Sunda, tanah Priangan tercipta ketika para dewa tersenyum dan mencurahkan semua berkah dan restunya. Kisah ini bermaksud untuk menunjukkan keindahan dan kemolekan alam Tatar Sunda yang subur dan makmur. Pada masa kekuasaan Kerajaan Sunda, wilayah Priangan mencakup wilayah antara sungai Cipamali di sebelah timur dan sungai Cisadane di sebelah barat, kecuali wilayah Pakuan Pajajaran dan Cirebon. Setelah kekuasaan Kerajaan Sunda di Pakuan diruntuhkan oleh Kesultanan Banten (1579/1580), wilayah peninggalannya terbagi ke dalam dua kekuasaan. Kerajaan Sumedang Larang dan

98

Kerajaan Galuh. Sumedang Larang yang pusat pemerintahannya di Kutamaya (wilayah barat kabupaten Sumedang saat ini) dipimpin oleh Prabu Geusan Ulun (1580-1608). Setelah jatuh ke dalam kekuasaan Mataram, Sumedang Larang diubah menjadi Kabupaten Sumedang di bawah kekuasaan Mataram, demikian pula wilayah lainnya yang kemudian menjadi bawahan Mataram yang diawasi oleh Wedana Bupati Priangan. Untuk jabatan Wedana Bupati Priangan, Sultan Agung memilih

Aria

Suriadiwangsa

dengan

gelar

Pangeran

Rangga

Gempol

Kusumadinata (Rangga Gempol I, 1620-1624). Ketika kekuasaan Priangan dipegang oleh Pangeran Rangga Gede (mewakili Rangga Gempol yang ditugaskan untuk menaklukkan daerah Sampang, Madura), Sumedang diserang Banten. Karena tidak mampu mengatasi serangan Banten, Rangga Gede kemudian ditahan di Mataram, sedangkan Priangan diserahkan kepada Dipati Ukur, dengan syarat harus merebut Batavia dari VOC. Dipati Ukur saat itu menjabat Wedana Bupati Priangan di wilayah Bandung saat ini, yang membawahi wilayah Sumedang, Sukapura, Bandung, Limbangan, serta sebagian Cianjur. Namun, karena gagal memenuhi syarat merebut Batavia (1628), dan sadar bahwa dirinya akan dihukum oleh Sultan Agung, Dipati Ukur berontak . Pemberontakan Dipati Ukur baru bisa dilumpuhkan pada tahun 1632, setelah Mataram dibantu oleh beberapa pemimpin Priangan. Jabatan Wedana Bupati Priangan selanjutnya diserahkan kembali kepada Rangga Gede. Akibat pemberontakan Dipati Ukur, dalam Piagam Sultan Agung bertanggal 9 Muharam tahun Alip (menurut F. de Haan, tahun Alip sama dengan tahun 1641 Masehi, tetapi ada beberapa keterangan lain yang menyebutkan bahwa

99

tahun Alip identik dengan tahun 1633), daerah Priangan di luar Galuh dibagi lagi menjadi empat kabupaten : 1. Sumedang (Rangga Gempol II, sekaligus Wedana Bupati Priangan) 2. Sukapura (Ki Wirawangsa Umbul Sukakerta, bergelar Tumenggung Wiradadaha) 3. Bandung

(Ki

Astamanggala

Umbul

Cihaurbeuti,

Tumenggung

Wiraanggun-anggun) 4. Parakan

Muncang

(Ki

Somahita

Umbul

Sindangkasih,

bergelar

Tumenggung Tanubaya) Wilayah Priangan jatuh ke dalam kekuasaan VOC sebelum Mataram benar-benar takluk kepada VOC (1757). Berdasarkan perjanjian antara Mataram dan VOC tahun 1677 (perjanjian 19-20 Oktober), Priangan Barat dan Tengah diserahkan kepada VOC, sedangkan Priangan Timur tahun 1705 (perjanjian 5 Oktober). Pada masa Hindia Belanda (setelah VOC bangkrut), Gubernur H.W. Daendels menggiatkan penanaman kopi di Priangan, terutama di daerah Cianjur, Bandung,

Sumedang,

dan

Parakan

Muncang

(1808-1809).

Pada

masa

pemerintahan Hindia Belanda (1808-1942), status Priangan adalah Karesidenan yang beribukota Cianjur (namun kemudian sejak tahun 1864 dipindahkan ke Bandung). Dengan masuknya Galuh (awal abad ke-20), Wilayah Karesidenan Priangan bertambah : Priangan menjadi enam kabupaten : Cianjur, Bandung, Sumedang, Limbangan, Sukapura, dan Galuh.

100

4.1.1.2 Letak Geografis Priangan Saat ini Priangan merupakan salah satu wilayah Propinsi Jawa Barat yang mencakup wilayah : Tabel 4.1 Wilayah Priangan Jawa Barat No. Wilayah Priangan 1

Kota Bandung

2

Kota Cimahi

3

Kota Tasikmalaya

4

Kota Banjar

5

Kabupaten Bandung

6

Kabupaten Bandung Barat

7

Kabupaten Garut

8

Kabupaten Sumedang

9

Kabupaten Tasikmalaya

10

Kabupaten Ciamis

Sumber : Perda Prov.Jabar No. 2 Tahun 2009 Luas wilayah Priangan mencapai seperenam pulau Jawa (kurang lebih 21.524 km persegi). Bagian utara Priangan berbatasan dengan Karawang, Purwakarta, Subang dan Indramayu. Sebelah selatan dengan Majalengka, Kuningan dan Jawa Tengah. Sebelah timur dibatasi oleh sungai citanduy. Di sebelah barat berbatasan dengan Bogor dan Sukabumi. Sedangkan di selatan berhadapan dengan Samudera Indonesia.

101

Relief tanah daerah Priangan dibentuk oleh dataran rendah, bukit-bukit dan rangkaian gunung : Gunung Kancana, Gunung Masigit (Cianjur), Gunung Tangkuban Peraru, Gunung Burangrang, Gunung Malabar, Gunung Bukit Tunggul (Bandung); Gunung Tampomas, Gunung Calancang, Gunung Cakra Buana (Sumedang) ; Gunung Guntur, Gunung Haruman, Gunung Talagabodas, Gunung Karacak, Gunung Galunggung (Garut) ; Gunung Cupu, Gunung Cula Badak, Gunung Bongkok (Tasikmalaya) ; Gunung Syawal (Ciamis).

4.1.2

Deskripsi Data Responden Adapun yang menjadi yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah

Kepala Bagian Akuntansi pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mengisi kuesioner untuk variabel Penerapan standar akuntansi pemerintahan dan variabel Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dipilih, karena menurut Permendagri 59 tahun 2007, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai instansi yang berwenang menyusun dan menyajikan serta mengkonsolidasikan laporan keuangan pemerintah daerah serta yang melaksanakan sistem akuntansi keuangan daerah. Responden berjumlah 10 orang, masing-masing satu responden untuk setiap bagian yang mewakili pemerintahan daerahnya di wilayah Priangan Jawa Barat. Sedangkan responden yang mengisi kuesioner untuk variabel Kualitas laporan keuangan daerah adalah Instansi Inspektorat. Inspektorat dipilih karena lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan review dan menilai kualitas laporan keuangan daerah secara intern untuk pemerintah daerahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam PP. No. 2 Tahun 2008 tentang wewenang Inspektorat.

102

Responden berjumlah 10 orang, masing-masing satu responden untuk setiap bagian yang mewakili pemerintahan daerahnya di wilayah Priangan Jawa Barat. Untuk lebih jelasnya tentang deskripsi data responden Kepala Bagian Akuntansi pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Inspektorat pada pemerintahan kabupaten kota di wilayah Priangan Jawa Barat dapat dilihat pada sub bab berikut ini : 1. Deskripsi Data Responden Kepala Bagian Akuntansi PPKD Tabel 4.2 Profil Responden Kepala Bagian Akuntansi PPKD Keterangan Kabag Akuntansi PPKD Jumlah (Orang) Persentase (%) Jenis Kelamin Pria 9 90 Wanita 1 10 Jumlah 10 100 Pendidikan S1 7 70 S2 3 30 S3 0 0 Jumlah 10 100 Lama Bekerja < 1 tahun 0 0 1 – 5 tahun 8 80 > 5 tahun 2 20 Jumlah 10 100 Sumber : Data primer diolah Dari tabel 4.8 di atas, dapat dilihat terdapat 10 responden Kepala Bagian Akuntansi PPKD yang mengisi kuesioner. Setiap responden mewakili setiap daerah yang ada di wilayah Priangan Jawa Barat. Responden dari Kepala Bagian Akuntansi PPKD terdiri dari 9 orang Pria dan 1 orang wanita dengan persentase pria 90% dan wanita 10%. Dari kategori jenis kelamin, jelas menunjukkan bahwa pria jauh lebih banyak atau dominan sebagai responden yang berpartisipasi dalam mengisi kuesioner.

103

Pada tingkat pendidikan, untuk Kepala Bagian Akuntansi PPKD persentase terbesar adalah pada sarjana S1 yaitu 7 orang S1 dan 3 orang S2. Hal ini memungkinkan responden lebih menguasai dan memahami dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Dari kategori lamanya bekerja, persentase terbesar adalah lama antara bekerja 1-5 tahun, hal ini menunjukkan bahwa perputaran kerja pada instansi PPKD selaku lembaga yang melaksanakan penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah ini sangat cepat. Dari segi positifnya, masa jabatan atau lama bekerja yang tergolong relatif singkat dapat menghindari atau meminimalisir terjadinya tingkat kecurangan atau penyalahgunaan wewenang. Dari segi negatifnya, masa jabatan atau lama bekerja yang tergolong relatif singkat adalah belum memiliki pengalaman yang baik dan memadai atas jabatan yang diembannya. 2. Deskripsi Data Inspektorat

Keterangan

Tabel 4.3 Profil Responden Inspektorat Inspektorat Jumlah (Orang)

Jenis Kelamin Pria Wanita Jumlah Pendidikan S1 S2 S3 Jumlah Lama Bekerja < 1 tahun 1 – 5 tahun > 5 tahun Jumlah Sumber : Hasil pengolahan data

Persentase (%)

10 0 10

100 0 100

5 5 0 10

50 50 0 100

0 4 6 10

0 40 60 100

104

Responden yang berpartisipasi untuk mengisi variabel Kualitas laporan keuangan daerah adalah Inspektorat sebagai lembaga yang berwenang melakukan review dan menilai kinerja serta kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerahnya. Dari tabel 4.9 di atas, dapat dilihat bahwa total responden yang terlibat untuk mengisi kuesioner Kualitas laporan keuangan daerah adalah berjumlah 10 orang. Masing-masing responden mewakili pemerintah daerahnya yang ada di wilayah Priangan Jawa Barat. Dilihat dari kategori jenis kelamin, seluruh responden yang mengisi kuesioner Kualitas laporan keuangan daerah adalah pria. Pada tingkat pendidikan, terlihat persentase terbesar adalah pada sarjana S1dan S2, sehingga memungkin responden lebih mampu dan memahami dalam memberikan penilaian terhadap Kualitas lapoan keuangan daerah di pemerintah daerah di wilayah Priangan Jawa Barat. Dari kategori lamanya bekerja, rata-rata lama bekerja untuk Inpektorat sendiri adalah lebih dari 5 tahun, hal ini menunjukkan dengan masa jabatan atau lama bekerja yang tergolong lama telah memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan yang baik dan memadai atas jabatan yang diembannya.

4.1.3

Uji Validitas dan Reliabilitas

4.1.3.1 Uji Validitas Variabel X1, X2 dan Y Uji validitas bertujuan untuk mengukur kualitas instrumen yang digunakan, dan menunjukkan tingkat kevaliditasan suatu instrumen, serta seberapa baik suatu konsep dapat didefinisikan oleh suatu ukuran. Instrumen dikatakan valid jika instrumen sudah mampu mengukur apa yang diinginkan dan

105

mengungkapkan data yang diteliti secara tepat. Hal ini berarti apabila peneliti menggunakan kuesioner di dalam pengumpulan data penelitian, maka kuesioner yang disusunnya harus mengukur apa yang ingin diukurnya. Menurut Saifuddin Azwar dalam Widi Lestari (2010:55) ditetapkan patokan besaran koefisien item total dikorekksi sebesar 0,25 atau 0,30 sebagai batas minimal valid tidaknya sebuah item. Artinya, semua item pertanyaan dan pernyataan yang meiliki koefisien korelasi item total dikoreksi sama atau lebih besar dari 0,25 atau 0,30 diindikasikan memiliki validitas internal yang memadai dan kurang dari 0,25 atau 0.30 diindikasikan item tersebut tidak valid. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan menggunakan SPSS 16.0 dengan koefisien korelasi Rank Spearman.

Item Pertanyaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Variabel X1 (Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan) r hitung r tabel 0.554 0.814 0. 393 0. 730 0. 883 0. 789 0. 454 0. 812 -0.129 0. 624 0. 771 0. 848 0. 748 0. 937 0. 447 -0.132 0.815 0.789 0.428 -0.193

0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300

Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Tidak Valid

106

21 0.660 22 0.755 23 0.784 24 0.766 25 0.887 26 0.773 27 0.150 28 0.344 29 0.716 30 0.901 31 -0.440 32 0.699 33 0.646 34 0.820 35 0.680 Sumber : Hasil Pengolahan Data

Item Pertanyaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300

Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Variabel X2 (Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) r hitung r tabel Keterangan 0.751 0.769 0.877 0.907 0.847 0.924 0.595 0.060 0.605 0.847 -0.045 0.696 0.676 0.877 0.690 0.396 -0.300 0.940 0.773 0.651 0.078 0.833 0.755 0.563

0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300

Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid

107

25 0.421 26 0.406 27 0.924 Sumber : Hasil Pengolahan Data

0.300 0.300 0.300

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan Daerah) r hitung r tabel

Item Pertanyaan 1 0.800 2 0.616 3 0.698 4 0.744 5 0.541 6 -0.224 7 0.750 8 0.781 9 0.815 10 0.657 11 0.877 12 0.635 Sumber : Hasil Pengolahan Data

0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300

Valid Valid Valid

Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid

Pada tabel 4.2, dapat dilihat bahwa untuk variabel X1 (Penerapan standar akuntansi pemerintahan), dari 35 item pernyataan ada 30 item pernyataan dinyatakan Valid dan 5 item pernyataan dinyatakan Tidak Valid. Pada tabel 4.3, dapat dilihat bahwa untuk variabel X2 (Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah), dari 27 item pernyataan ada 23 item pernyataan dinyatakan Valid dan 4 item pernyataan dinyatakan Tidak Valid. Pada tabel 4.4, dapat dilihat bahwa untuk variabel Y (Kualitas laporan keuangan daerah), dari 12 item pernyataan ada 11 item pernyataan dinyatakan Valid dan 1 item pernyataan dinyatakan Tidak Valid. Selanjutnya item yang tidak valid tersebut dikeluarkan dan tidak dipakai.

108

4.1.3.2 Uji Reliabilitas Variabel X1, X2 dan Y Uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan SPSS 16.0 dengan uji statistik Cronbach Alpha ( α ). Suatu variabel dikatakan reliabel apabila memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60. Hasil perhitungan uji reliabilitas pada variabel X (Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) dengan menggunakan SPSS 16.0 dapat dilihat pada tabel: Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X1 (Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan) Cronbach's Alpha

N of Items

.973

30

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X2 (Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah)

Cronbach's Alpha .982

N of Items 23

Sumber: Hasil Pengolahan Data Berdasarkan tabel 4.5 dan 4.6 nilai rhitung lebih besar dibandingkan dengan nilai Cronbach Alpha, yaitu 0,973 > 0,60, dan 0,982 > 0,60 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 30 pernyataan valid yang diajukan dalam kuesioner untuk variabel X1 (Penerapan standar akuntansi pemerintahan) dan 23 pernyataan valid yang diajukan dalam kuesioner untuk variabel X2 (Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah) adalah reliabel.

109

Sedangkan perhitungan uji reliabilitas untuk variabel Y (Kualitas laporan keuangan daerah) dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini : Tabel 4.9 Hasil Uji ReliabilitasVariabel Y (Kualitas Laporan Keuangan Daerah)

Cronbach's Alpha

N of Items

.923

11

Sumber: Hasil Pengolahan Data Berdasarkan tabel 4.7, rhitung lebih besar dibandingkan dengan nilai Cronbach Alpha, yaitu 0,923 > 0,60, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 11 pernyataan valid yang diajukan dalam kuesioner untuk variabel Y (Kualitas laporan keuangan daerah) adalah reliabel.

4.1.4

Deskripsi Data Variabel X1 (Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan) Deskripsi data variabel penelitian menjelaskan secara rinci dari indikator-

indikator variabel X1 berdasarkan kriteria rentang pengklasifikasian dan perhitungannya yang dijelaskan pada sub bab 3.2.5 teknik analisis data pada Bab III. Data kuesioner variabel X1 yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 10 responden tentang “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan” yang terdiri dari 12 dimensi. Dimensi dan indikator diambil dari 12 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang terkandung dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dari dimensi dan indikator tersebut dijabarkan ke dalam 35 pernyataan yang ada di dalam kuesioner variabel X1.

110

4.1.4.1 Deskripsi Data Variabel X1 Per Indikator Berikut ini disajikan tanggapan responden terhadap pernyataan yang diuraikan per-indikator : 1. PSAP No. 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Tabel 4.10 Tanggapan Responden Tentang PSAP No. 01 No. Pernyataan Frekuensi Skor Item Kategori Jawaban Item 5 4 3 2 1 1 Komponen laporan 5 3 2 0 0 43 Sangat Efektif keuangan 2 Identifikasi laporan 3 6 1 0 0 42 Sangat Efektif keuangan 3 Periode pelaporan 5 4 1 0 0 44 Sangat Efektif TOTAL 129 Rata-rata 43 Sangat Efektif Sumber : Data primer diolah Berdasarkan tabel tersebut untuk indikator komponen laporan keuangan sebagian besar pemerintah daerah telah menyajkan akun-akun ke dalam tujuh komponen laporan keuangan, hal ini mengindikasikan mayoritas pemerintah daerah telah memahami fungsi dan tujuan penyajian akun-akun ke dalam komponen laporan keuangan, meskipun demikian ternyata ada dua pemerintah daerah yang belum sepenuhnya menyajikan akun-akun pada seluruh komponen laporan keuangan yang terdiri dari Laporan realisasi anggaran, Laporan perubahan saldo anggaran lebih, Neraca, Laporan operasional, Laporan arus kas, Laporan perubahan ekuitas, Catatan atas laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentan SAP berbasis akrual. Pelaksanaan

identifikasi laporan keuangan sebagian besar telah

dilaksanakan oleh pemerintah daerah namun ternyata ada satu pemerintah daerah yang kadang-kadang mengidentifikasi dan membedakan laporan keuangan dengan

111

jelas, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut belum sepenuhnya mengidentifikasi dan membedakan secara jelas laporan keuangan dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Kemudian untuk indikator periode pelaporan sebagian besar pemerintah daerah telah dengan baik menyajikan laporan keuangan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, namun demikian terdapat satu pemerintah daerah yang ternyata masih kadang-kadang mampu menyajikan laporan keuangan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. 2. PSAP No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas Tabel 4.11 Tanggapan Responden Tentang PSAP No. 02 No. Pernyataan Frekuensi Skor Item Kategori Item Jawaban 5 4 3 2 1 4 Basis kas 5 3 1 1 0 42 Sangat Efektif 5 Periode pelaporan 2 6 2 0 0 40 Efektif 6 Isi laporan realisasi 3 4 3 0 0 40 Efektif anggaran TOTAL 122 Rata-rata 40,66 Efektif Sumber : Data primer diolah Berdasarkan tabel di atas

skor item yang dipeoleh indikator periode

pelaporan dan indikator isi laporan realisasi anggaran berada di bawah rata-rata. Pada indikator periode pelaporan enam pemerintah daerah sebagian besar telah menyajikan laporan keuangan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, namun demikian tenyata terdapat dua pemerintah daerah yang masih belum tepat waktu menyajikan laporan keuangan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Sedangkan pada indikator isi laporan realisasi anggaran terdapat tiga pemerintah daerah yang belum sepenuhnya menyajikan isi laporan realisasi anggaran yang terdiri dari Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/defisit-LRA, Penerimaan

112

pembiayaan, Pengeluaran pembiayaan, Pembiayaan neto, Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA). 3. PSAP No. 03 Tentang Laporan Arus Kas Tabel 4.12 Tanggapan Responden Tentang PSAP No. 03 No. Pernyataan Frekuensi Skor Item Item Jawaban 5 4 3 2 1 7 Aktivitas operasi kas 2 6 1 1 0 39 masuk 8 Aktivitas operasi kas 3 3 4 0 0 39 keluar 10 Aktivitas investasi kas 1 7 2 0 0 39 keluar 11 Aktivitas pendanaan 2 3 3 2 0 35 kas masuk 12 Aktivitas 34 pendanaan 1 3 5 1 0 kas keluar 13 Aktivitas transitoris kas 6 4 0 0 0 46 masuk 14 Aktivitas transitoris kas 4 2 4 0 0 40 keluar TOTAL Rata-rata Sumber : Data primer diolah

272 38,85

Kategori

Efektif Efektif Efektif Efektif Efektif Sangat Efektif Sangat Efektif

Efektif

Berdasarkan tabel di atas skor item yang diperoleh indikator aktivitas pendanaan kas masuk dan indikator aktivitas pendanaan kas keluar berada di bawah rata-rata. Hal ini mengindikasikan bahwa pada indikator aktivitas pendanaan kas masuk pemerintah daerah belum sepenuhnya menyajikan laporan arus kas masuk dari aktivitas pendanaan yang terdiri dari : Penerimaan utang luar negeri, Penerimaan dari utang obligasi, Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah, Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara. Begitu juga pada skor item yang diperoleh indikator aktivitas pendanaan kas keluar mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya menyajikan

113

laporan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan yang terdiri dari : Pembayaran pokok utang luar negeri, Pembayaran pokok utang obligasi, Pengeluaran kas untuk

dipinjamkan

kepada pemerintah

daerah,

Pengeluaran

kas

untuk

dipinjamkan kepada perusahaan negara belum sepenuhnya diterapkan dengan baik. 4. PSAP No. 04 Tentang Catatan Atas Laporan Keuangan Tabel 4.13 Tanggapan Responden Tentang PSAP No. 04 No. Pernyataan Frekuensi Skor Item Item Jawaban 5 4 3 2 1 15 Susunan catatan atas 2 6 1 1 0 39 laporan keuangan TOTAL 39 Rata-rata 39 Sumber : Data primer diolah

Kategori

Efektif

Efektif

Berdasarkan tanggapan responden pada tabel di atas sebagian besar pemerintah daerah telah menyajikan catatan atas laporan keuangan dengan baik yang meliputi : kebijakan fiskal, ekonomi makro, pencapaian kinerja keuangan, kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan, namun demikian terdapat dua pemerintah daerah yang masih belum sepenuhnya menerapkan atau menyajikan kelima komponen yang terdapat dalam PSAP No. 4 tentang catatan laporan keuangan tersebut. 5. PSAP No. 05 Tentang Akuntansi Persediaan Tabel 4.14 Tanggapan Responden Tentang PSAP No. 05 No. Pernyataan Frekuensi Skor Item Item Jawaban 5 4 3 2 1 17 Pengukuran persediaan 1 7 1 1 0 38 TOTAL 38 Rata-rata 38 Sumber : Data primer diolah

Kategori

Efektif Efektif

114

Berdasarkan tabel di atas tanggapan responden terhadap pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) No.05 menggambarkan bahwa PSAP No. 05 tentang akuntansi persediaan sebagian besar telah diterapkan oleh tujuh pemerintah daerah, hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah mampu mencatat dan mengukur persediaan berdasarkan biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, akan tetapi terdapat dua pemerintah daerah yang belum mampu mencatat dan mengukur persediaan berdasarkan biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian dengan efektif. 6. PSAP No. 06 Tentang Akuntansi Investasi Tabel 4.15 Tanggapan Responden Tentang PSAP No. 06 Pernyataan Frekuensi Skor Item No. Jawaban Item 5 4 3 2 1 18 Klasifikasi investasi 3 4 3 0 0 40 19 Pengakuan investasi 4 6 0 0 0 44 TOTAL Rata-rata

84 42

Kategori

Efektif Sangat Efektif Sangat Efektif

Sumber : Data primer diolah Berdasarkan tabel di atas skor item yang dipeoleh indikator klasifikasi investasi menunjukkan berada di bawah rata-rata. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih belum sepenuhnya mampu dengan baik dalam mengklasifikasikan investasi pemerintah ke dalam investasi jangka pendek yang merupakan kelompok aset lancar, dan membagi investasi jangka panjang. menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

115

7. PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Tabel 4.16 Tanggapan Responden Tentang PSAP No. 07 No. Pernyataan Frekuensi Skor Item Item Jawaban 5 4 3 2 1 21 Klasifikasi aset tetap 2 5 2 1 0 38 22 Pengakuan aset tetap 1 3 6 0 0 35 23 Pengukuran aset tetap 2 6 1 1 0 39 TOTAL 112 Rata-rata 37,33 Sumber : Data primer diolah

Kategori

Efektif Efektif Efektif Efektif

Berdasarkan tabel di atas total skor item yang berada di bawah rata-rata terdapat pada indikator pengakuan aset. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum mampu sepenuhnya mengakui aset tetap pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Karena untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut : (a) Berwujud; (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

(d) Tidak

dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 8. PSAP No. 08 Tentang Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan Tabel 4.17 Tanggapan Responden Tentang PSAP No. 08 Pernyataan Frekuensi Skor Item Kategori No. Jawaban Item 5 4 3 2 1 24 Pengakuan kontruksi 5 3 2 0 0 43 Sangat Efektif dalam pengerjaan 25 Pengukuran kontruksi 2 6 1 1 0 39 Efektif dalam pengerjaan TOTAL 82 Rata-rata 41 Efektif Sumber : Data primer diolah

116

Berdasarkan tabel di atas total skor item yang berada di bawah rata-rata terdapat pada indikator pengukuran kontruksi dalam pengerjaan hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya mencatat konstruksi dalam pengerjaan dengan biaya perolehan. 9. PSAP No. 09 Tentang Akuntansi Kewajiban Tabel 4.18 Tanggapan Responden Tentang PSAP No. 09 No. Pernyataan Frekuensi Skor Item Kategori Item Jawaban 5 4 3 2 1 26 Klasifikasi kewajiban 2 6 2 0 0 40 Efektif 28 Pengukuran kewajiban 3 6 1 0 0 42 Sangat Efektif TOTAL 82 Rata-rata 41 Efektif Sumber : Data primer diolah Berdasarkan tabel di atas total skor item yang berada di bawah rata-rata terdapat pada indikator klasifikasi kewajiban. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu mengklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan

setelah

tanggal

pelaporan,

sedangkan

semua

kewajiban

lainnya

diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

10.

PSAP No. 10 Tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan

Tabel 4.19 Tanggapan Responden Tentang PSAP No. 10 Pernyataan Frekuensi Skor Item Kategori No. Jawaban 5 4 3 2 1 29 Koreksi kesalahan 4 5 1 0 0 43 Sangat Efektif 30 Perubahan kebijakan 5 2 3 0 0 42 Sangat Efektif

117

akuntansi Operasi yang tidak 4 3 3 0 0 dilanjutkan TOTAL Rata-rata Sumber : Data primer diolah 32

41

Efektif

126 42

Sangat Efektif

Berdasarkan tabel di atas total skor item yang berada di bawah rata-rata terdapat pada indikator operasi yang tidak dilanjutkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan mengenai informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan. 11.

PSAP No. 11 Tentang Laporan Keuangan Konsolidasian

Tabel 4.20 Tanggapan Responden Tentang PSAP No. 11 No. Pernyataan Frekuensi Skor Item Jawaban 5 4 3 2 1 33 Penyajian laporan 2 6 1 1 0 39 keuangan konsolidasian TOTAL 39 Rata-rata 39 Sumber : Data primer diolah

Kategori

Efektif

Efektif

Berdasarkan tabel tanggapan responden di atas sebagian besar pemerintah daerah telah menyajikan laporan keuangan konsolidasian, namun terdapat dua pemerintah daerah yang dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian belum sepenuhnya memasukkan semua komponen laporan keuangan konsolidasian yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

118

12.

PSAP No. 12 Tentang Laporan Operasional

Tabel 4.21 Tanggapan Responden Tentang PSAP No. 12 No. Pernyataan Frekuensi Skor Item Jawaban 5 4 3 2 1 34 Periode pelaporan 4 4 2 0 0 42 operasional 35 Struktur dan isi laporan 0 5 3 2 0 33 operasional TOTAL 75 Rata-rata 37,5 Sumber : Data primer diolah

Kategori

Sangat Efektif Cukup Efektif Efektif

Berdasarkan tabel di atas total skor item yang berada di bawah rata-rata terdapat pada indikator struktur dan isi laporan operasional. Hal ini mengindikasikan bahwa laporan operasional yang terdiri dari : Pendapatan-LO, Beban, Surplus/defisit dari operasi, Surplus/defisit dari kegiatan non operasional, Surplus/defisit sebelum pos luar biasa, Pos luar biasa, Surplus/defisit-LO belum semua komponen-komponen tersebut disajikan dengan baik.

4.1.4.2 Deskripsi Data Variabel X1 (Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan) Secara Keseluruhan Tabel 4.22 Rekapitulasi Rata-Rata Jawaban Untuk Variabel X1 No. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Rata-Rata 1 PSAP No.01 Penyajian Laporan Keuangan 43 2 PSAP No.02 Laporan Realisasi Anggaran 40,66 Berbasis Kas 3 PSAP No.03 Laporan Arus Kas 39,75 4 PSAP No.04 Catatan Atas Laporan Keuangan 39 5 PSAP No.05 Akuntansi Persediaan 38 6 PSAP No.06 Akuntansi Investasi 42 7 PSAP No.07 Akuntansi Aset Tetap 37,33 8 PSAP No.08 Akuntansi Kontruksi Dalam 41 Pengerjaan 9 PSAP No.09 Akuntansi Kewajiban 41

119

10

PSAP No.10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan 11 PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian 12 PSAP No.12 Laporan Operasional Jumlah Rata-Rata Sumber : Data primer diolah

42

39 37,50 480,24 40,02

Berdasarkan perhitungan rekapitulasi rata-rata jawaban untuk variabel X1 yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan, total skor yang diperoleh adalah 480,24 dengan rata-rata 40,02 dari 12 (dua belas) dimensi pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP). Berdasarkan kriteria rentang pengklasifikasian total skor 40,02 berada pada kategori efektif, sehingga hal ini menunjukkan bahwa penerapan 12 (duabelas) pernyataan standar akuntansi pemerintahan pada pemerintahan Kabupaten Kota wilayah Priangan Jawa Barat sudah diterapkan dengan baik atau efektif pada proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Dari 12 (duabelas) PSAP terlihat bahwa total skor tertinggi terdapat pada PSAP No.01 tentang penyajian laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah memahami dan menerapkan dengan baik indikator-indikator yang terdapat dalam PSAP No. 01, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengidentifikasi dan membedakan secara jelas laporan keuangan dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama, menyajikan tujuh komponen laporan keuangan dan menyajikan laporan keuangan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Namun total skor yang paling terendah dari 12 PSAP dan berada di bawah rata-rata terdapat pada PSAP No. 07 akuntansi aset tetap yaitu sebesar 37,33. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah di wilayah Priangan Jawa Barat untuk PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap belum sepenuhnya dapat dipahami dan

120

diimplementasikan dengan baik oleh aparatur pemerintah daerah, terutama hal pengakuan, penilaian, dan penyajian aset tetap yaitu mengakui aset tetap pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal dan menilai aset tetap berdasarkan harga perolehan dan mencantumkan dalam neraca setelah ada bukti kepemilikan aset tersebut.

4.1.5

Deskripsi Data Variabel X2 (Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) Deskripsi data variabel penelitian menjelaskan secara rinci dari indikator-

indikator variabel X2 berdasarkan kriteria rentang pengklasifikasian dan perhitungannya yang dijelaskan pada sub bab 3.2.5 teknik analisis data pada Bab III. Data kuesioner variabel X2 yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 10 (sepuluh) responden tentang “Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah” yang terdiri dari lima indikator. Indikator diambil dari Prosedur akuntansi keuangan daerah yang terdapat dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007. Kelima indikator tersebut terdiri dari : 1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas 2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas 3. Prosedur Akuntansi Aset 4. Prosedur Akuntansi Selain Kas 5. Penyajian Laporan Keuangan Dari lima indikator tersebut dijabarkan ke dalam 27 (dua puluh tujuh) pernyataan yang ada di dalam kuesioner variabel X2.

121

4.1.5.1 Deskripsi Data Variabel X2 Per Indikator Berikut ini disajikan tanggapan responden terhadap pernyataan yang diuraikan per-indikator : 1.

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas Tabel 4.23 Tanggapan Responden Tentang Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas No. Pernyataan Frekuensi Skor Item Kategori Jawaban 5 4 3 2 1 1 Dilaksanakan oleh 6 3 1 0 0 45 Sangat Efektif fungsi akuntansi SKPKD 2 Menggunakan bukti 5 3 1 1 0 42 Sangat Efektif transaksi : surat ketetapan pajak daerah (SKP-daerah), STS dll. 3 Disertai dengan bukti 6 3 0 1 0 44 Sangat Efektif transfer 4 Disertai dengan nota 4 5 1 0 0 43 Sangat Efektif kredit bank 5

Pencatatan ke dalam 5 4 1 0 0 jurnal penerimaan kas 6 Dicatat dalam buku 5 3 0 2 0 besar kas 7 Dicatat dalam buku 6 3 1 0 0 besar pembantu TOTAL Rata-rata Sumber : Data primer diolah

43

Sangat Efektif

41

Efektif

45

Sangat Efektif

303 43,28

Sangat Efektif

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tujuh indikator prosedur akuntansi penerimaan kas sebagian besar sudah diterapkan dengan baik oleh pemerintah daerah. Namun total skor indikator yang berada di bawah rata-rata terdapat pada indikator dicatat dalam buku besar kas, hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting ke dalam buku besar kas rekening berkenaan belum dilakukan dengan sepenuhnya dengan baik.

122

2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Tabel 4.24 Tanggapan Responden Tentang Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas No. Pernyataan Frekuensi Skor Item Kategori Jawaban 5 4 3 2 1 9 Bukti transaksi berupa 4 5 0 1 0 42 Sangat Efektif SP2D 10 Disertai dengan bukti 4 5 0 1 0 42 Sangat Efektif transfer 12 Pencatatan ke dalam 4 5 0 1 0 42 Sangat Efektif jurnal pengeluaran kas 13 Dicatat dalam buku 7 2 1 0 0 46 Sangat Efektif besar kas 14 Dicatat dalam buku 6 3 1 0 0 45 Sangat Efektif besar pembantu TOTAL 217 Rata-rata 43,4 Sangat Efektif Sumber : Data primer diolah Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tujuh dari indikator prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagian besar sudah diterapkan dengan baik oleh pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa prosedur akuntansi pengeluaran kas dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD. Berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas melakukan pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal pengeluaran kas berkenaan, dan secara periodik jurnal tersebut diposting kedalam buku besar rekening berkenaan. Namun indikator yang berada di bawah rata-rata terdapat pada indikator Bukti transaksi berupa SP2D, Disertai dengan bukti transfer, dan Pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya menggunakan bukti transaksi SP2D dalam melakukan pencairan dana, menggunakan bukti transaksi SP2D dalam melakukan pencairan dana, dan melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal pengeluaran kas berkenaan.

123

3. Prosedur Akuntansi Aset Tabel 4.25 Tanggapan Responden Tentang Prosedur Akuntansi Aset No. Pernyataan Frekuensi Skor Kategori Item Jawaban Item 5 4 3 2 1 15 Dilaksanakan oleh 5 3 1 1 0 42 Sangat Efektif fungsi akuntansi SKPKD 16 Bukti transaksi 3 5 2 0 0 41 Efektif 18 Pencatatan ke dalam 4 4 1 1 0 41 Efektif jurnal 19 Dicatat dalam buku 6 2 2 0 0 44 Sangat Efektif besar selain kas 20 Dicatat dalam buku 3 5 1 1 0 40 Efektif besar pembantu TOTAL 208 Rata-rata 41,6 Efektif Sumber : Data primer diolah Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tujuh dari indikator prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagian besar sudah diterapkan dengan baik oleh pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa prosedur akuntansi aset dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD. Fungsi akuntansi pada SKPKD berdasarkan bukti transaksi membuat bukti memorial. Bukti memorial sekurangkurangnya memuat informasi mengenai jenis/nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset tetap, nilai aset tetap, tanggal transaksi dan/atau kejadian. Bukti memorial dicatat ke dalam jurnal umum, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan. Namun indikator yang berada di bawah rata-rata terdapat pada indikator dicatat dalam buku besar pembantu, Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya menggolongkan transaksi-transaksi aktiva tetap menurut rincian yang dianggap perlu dicatat dalam buku besar pembantu.

124

4. Prosedur Akuntansi Selain Kas Tabel 4.26 Tanggapan Responden Tentang Prosedur Akuntansi Selain Kas No. Pernyataan Frekuensi Skor Item Kategori Item Jawaban 5 4 3 2 1 22 Bukti memorial 4 4 2 0 0 42 Sangat Efektif 23 Koreksi kesalahan 7 1 1 1 0 44 Sangat Efektif pembukuan 24 Penyesuaian terhadap 3 6 1 0 0 42 Sangat Efektif akun tertentu 25 Reklasifikasi belanja 3 4 2 1 0 39 Efektif modal 26 Reklasifikasi akibat 2 6 1 1 0 39 Efektif koreksi TOTAL 206 Rata-rata 41,2 Efektif Sumber : Data primer diolah Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tujuh dari indikator prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagian besar sudah diterapkan dengan baik oleh pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa prosedur akuntansi selain kas dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD. Fungsi akuntansi pada SKPKD berdasarkan bukti transaksi membuat bukti memorial. Bukti memorial sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi dan/atau kejadian, kode rekening, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah. Bukti memorial dicatat ke dalam jurnal umum, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan Namun indikator yang berada di bawah rata-rata terdapat pada indikator Reklasifikasi belanja modal dan Reklasifikasi akibat koreks, Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya melaksanakan reklasifikasi belanja modal menjadi aset tetap dan melaksanakan reklasifikasi akibat koreksi yang ditemukan di kemudian hari.

125

5. Penyajian Laporan Keuangan Tabel 4.27 Tanggapan Responden Tentang Penyajian Laporan Keuangan No. Pernyataan Frekuensi Skor Item Kategori Item Jawaban 5 4 3 2 1 27 Laporan keuangan 5 3 2 0 0 43 Sangat terdiri dari : LRA, Efektif neraca, CALK, Laporan arus kas TOTAL 43 Rata-rata 43 Sangat Efektif

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tujuh dari indikator prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagian besar sudah diterapkan dengan baik oleh pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pemerintah daerah telah menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari : LRA, neraca, CALK, Laporan arus kas. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memahami tujuan penyajian laporan keuangan yaitu: Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang diisyaratkan. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Namun demikian masih terdapat dua pemerintah daerah yang kadangkadang menerapkan, yang artinya bahwa komponen laporan keuangan yang terdiri dari : LRA, neraca, CALK, Laporan arus kas belum sepenuhnya disajikan dengan baik oleh pemerintah daerah tersebut.

126

4.1.5.2 Deskripsi Data Variabel X2 (Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ) Secara Keseluruhan Tabel 4.28 Rekapitulasi Rata-Rata Jawaban Untuk Variabel X2 No. Penerapan Sistem Rata-Rata Kategori Akuntansi Keuangan Daerah 1 Prosedur Akuntansi 43,28 Sangat Efektif Penerimaan Kas 2 Prosedur Akuntansi 43,4 Sangat Efektif Pengeluaran Kas 3 Prosedur Akuntansi Aset 41,6 Efektif 4 Prosedur Akuntansi Selain 41,2 Efektif Kas 5 Penyajian Laporan Keuangan 43 Sangat Efektif Jumlah 212,48 Sangat Efektif Rata-Rata 42,49 Sumber : Data primer diolah Berdasarkan perhitungan rekapitulasi rata-rata jawaban untuk variabel X2 yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, total skor yang diperoleh adalah 212,48 dengan rata-rata 42,49 dari lima dimensi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah Berdasarkan kriteria rentang pengklasifikasian total skor 42,49 berada pada sangat kategori efektif, sehingga hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan telah diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah daerah wilayah Priangan Jawa Barat. Skor tertinggi terdapat pada indikator prosedur akuntansi pengeluaran kas, hal ini mengindikasikan bahwa Prosedur akuntansi pengeluaran kas dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD. Berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas melakukan pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal pengeluaran kas berkenaan, dan secara periodik jurnal tersebut diposting kedalam buku besar rekening berkenaan.

127

Namun demikian, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada indikator prosedur akuntansi aset dan prosedur akuntansi selain kas mendapat total skor di bawah rata-rata. Hal ini mengindkasikan bahwa pemerintah daerah di wilayah Priangan Jawa Barat belum sepenuhnya mampu menggolongkan semua transaksi aktiva tetap dalam buku besar aktiva tetap dan melaksanakan reklasifikasi belanja modal menjadi aset tetap serta Melaksanakan reklasifikasi akibat koreksi yang ditemukan di kemudian hari.

4.1.6 Deskripsi Data Variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan Daerah) Deskripsi data variabel penelitian menjelaskan secara rinci dari indikatorindikator variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan Daerah) berdasarkan kriteria rentang pengklasifikasian dan perhitungannya yang dijelaskan pada subbab 3.2.5 teknik analisis data pada Bab III. Data kuesioner variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan Daerah) yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada sepuluh responden tentang “Kualitas Laporan Keuangan Daerah” yang terdiri dari empat indikator dengan duabelas pernyataan. Indikator diambil dari karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dari empat indikator tersebut dijabarkan ke dalam duabelas pernyataan yang ada di dalam kuesioner variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan Daerah). Dan berikut di bawah ini deskripsi data variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan Daerah).

128

4.1.6.1 Deskripsi Data Variabel Y Per Indikator Berikut ini disajikan tanggapan responden terhadap pernyataan yang diuraikan per-indikator : 1.

Relevan Tabel 4.29 Tanggapan Responden Tentang Relevan No. Pernyataan Frekuensi Skor Kategori Jawaban Item Item 5 4 3 2 1 1 Digunakan sebagai alat 3 7 0 0 0 43 Sangat berkualitas evaluasi dan koreksi 2 Digunakan sebagai 1 7 2 0 0 39 Berkualitas dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya 3 Disampaikan tepat 2 8 0 0 0 42 Sangat berkualitas waktu 4 Dijadikan sebagai dasar 0 7 2 1 0 36 Berkualitas pengambilan keputusan TOTAL Rata-rata

200 40

Berkualitas

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa empat indikator relevan pada kualitas laporan keuangan daerah sebagian besar sudah dimiki oleh pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah dapat digunakan sebagai alat evaluasi dan koreksi dan disampaikan tepat waktu. Namun indikator yang berada di bawah rata-rata terdapat pada indikator dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Hal ini mengindikasikan bahwa informasi akuntansi keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

129

2. Andal Tabel 4.30 Tanggapan Responden Tentang Andal No. Pernyataan Frekuensi Skor Item Item Jawaban 5 4 3 2 1 5 Disajikan secara jujur 3 4 3 0 0 37 dan wajar 7 Dapat diverifikasi oleh 3 5 1 1 0 40 pihak yang berbeda 8 Disajikan untuk 4 4 2 0 0 42 kebutuhan umum dan tidak berpihak kepada pihak tertentu TOTAL 119 Rata-rata 39,66 Sumber : Data primer diolah

Kategori

Berkualitas Berkualitas Sangat Berkualitas

Berkualitas

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tiga indikator andal pada kualitas laporan keuangan daerah sebagian besar sudah dimiki oleh laporan keuangan

pemerintah

daerah

wilayah

Priangan

Jawa

Barat.

Hal

ini

mengindikasikan bahwa laporan keuangan yang yang disajikan pemerintah daerah dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda. Dan Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Berdasarkan tabel di atas total skor item yang berada di bawah rata-rata terdapat pada indikator disajikan secara jujur dan wajar. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya menyajikan laporan keuangan secara jujur dan wajar. Artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah

daerah

belum

sepenuhnya

memberikan

Informasi

yang

menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

130

3. Dapat Dibandingkan Tabel 4.31 Tanggapan Responden Tentang Dapat Dibandingkan No Pernyataan Frekuensi Skor Item Kategori Item Jawaban 5 4 3 2 1 9 Laporan keuangan 7 1 1 1 0 44 Sangat dapat dibandingkan Berkualitas dengan tahun sebelumnya 10 Konsistensi laporan 3 4 2 1 0 39 Berkualitas antar periode TOTAL 83 Berkualitas Rata-rata 41,5 Sumber : Data primer diolah Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah wilayah Priangan Jawa Barat dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian indikator yang berada di bawah rata-rata terdapat pada indikator konsistensi laporan antar periode. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya menyajikan dan mengklasifikasi pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan antar periode secara konsisten 4. Dapat Dipahami Tabel 4.32 Tanggapan Responden Tentang Dapat Dipahami No. Pernyataan Frekuensi Skor Item Kategori Jawaban Item 5 4 3 2 1 11 Penyajian laporan 4 5 1 0 0 43 Sangat keuangan Berkualitas 12 Atribut laporan 4 5 1 0 0 43 Sangat keuangan Berkualitas TOTAL 86 Sangat Rata-rata 43 Berkualitas Sumber : Data primer diolah

131

Berdasarkan tanggapan responden pada tabel 4.32 tanggapan responden tentang dapat dipahami, sebagian besar terlihat bahwa laporan keuangan yang dihasilkan disajikan dengan bentuk istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna dan disajikan dalam bentuk tabel, diagram ataupun grafik hasil kinerja pemerintah yang mudah dipahami, hal ini ditunjukkan dengan pernyataan dapat dipahami dan atribut laporan keuangan yang menghasilkan skor 43 dan masuk dalam kategori sangat sangat berkualitas. Namun demikian masih terdapat satu pemerintah daerah yang masih kadang-kadang bisa menyajikan laporan keuangan dengan bentuk istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

4.1.6.2 Deskripsi Data Variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan Daerah) Secara Keseluruhan Tabel 4.33 Rekapitulasi Rata-Rata Jawaban Untuk Variabel Y No. Kualitas Laporan Rata-Rata Kategori Keuangan Daerah 1 Relevan 40 Berkualitas 2 Andal 39,66 Berkualitas 3 Dapat dibandingkan 41,5 Berkualitas 4 Dapat dipahami 43 Sangat Berkualitas 164,16 Jumlah Berkualitas Rata-Rata 41,04 Sumber :Data primer diolah Berdasarkan perhitungan rekapitulasi rata-rata jawaban untuk variabel Y yaitu kualitas laporan keuangan daerah, total skor yang diperoleh adalah 164,16 dengan rata-rata 41,04 dari empat dimensi kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan kriteria rentang pengklasifikasian total skor 41,04 berada pada kategori berkualitas. Skor tertinggi terdapat pada indikator dapat dipahami, hal ini

132

mengindikasikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Namun demikian skor terendah terdapat pada indikator andal. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah di wilayah Priangan Jawa Barat belum sepenuhnya mampu menyajikan laporan keuangan yang andal yang memenuhi kriteria penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas. Yaitu dalam hal menyajikan laporan keuangan secara jujur dan wajar, Menguji informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, Menunjukan kesimpulan yang sama apabila diuji dan diverifikasi lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda, Menyajikan setiap informasi dalam laporan keuagan yang ditujukan untuk kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak pihak tertentu.

4.1.7

Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

4.1.7.1 Analisis Data Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan bantuan software SPSS 16,0. Untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah, terlebih dahulu menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Sehingga dalam pengujian dilakukan dua tahap pengujian, yaitu tahap pertama pengujian pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X2), tahap kedua

133

pengujian pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X2) terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berikut dilakukan analisis korelasi dan regresi variabel-variabel penelitian, yang hasilnya ialah sebagai berikut :

1. Analisis Jalur Sub Struktur 1 Persamaan analisis jalur sub struktur 1 dinyatakan oleh : X2 = ρx2x1X1 + e1. Diagram jalur untuk model sub struktur 1 adalah sebagai berikut :

X1 (Penerapan Standar Akuntansi Pemerintaan) ρx2x1

X2 (Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah)

e1

Gambar 4.1 Diagram Analisis Jalur Sub Struktur 1

Gambar 4.1 di atas menjelaskan hubungan kausal antara penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang ditunjukkan dengan koefisien jalur antara variabel X1 (penerapan standar akuntansi pemerintahan) dan variabel X2 (penerapan sistem akuntansi keuangan daerah).

134

a. Koefisien Korelasi Antara Variabel X1 dengan X2 Berdasarkan hasil analisis, diketahui koefisien korelasi antar variabelvariabel independen (X1) dengan variabel dependen (X2) adalah sebagai berikut :

Tabel 4.34 Hasil Uji Korelasi Antar Variabel X1 Terhadap X2 Correlations Penerapan Penerapan SAP Penerapan SAP

Pearson Correlation

SAKD

1

.918

Sig. (2-tailed)

.000

N Penerapan SAKD

**

Pearson Correlation Sig. (2-tailed)

10

10

**

1

.918

.000

N

10

10

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Hasil pengolahan data

Tabel 4.35 Matriks Korelasi Antar Variabel X1 Dengan Variabel X2 X1 X2 X1

1,000

0,918

X2

0,918

1,000

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS 16,0 Dari tabel 4.37 menunjukkan hubungan variabel X1 dengan variabel X2. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa hubungan variabel X1 dengan variabel X2 yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah 0,918. Hal ini menunjukkan hubungan yang kuat antara penerapan standar akuntansi pemerintahan dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.

135

b. Koefisien Jalur Variabel X1 Terhadap Variabel X2 Tabel 4.36 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana Antar Variabel X1 dengan X2 Coefficients

a

Standardized Unstandardized Coefficients Model 1

B (Constant) Penerapan SAP

Std. Error 5.709

8.813

.767

.117

Coefficients Beta

t

.918

Sig. .648

.535

6.568

.000

a. Dependent Variable: Penerapan SAKD

Sumber : Hasil pengolahan data Dari hasil perhitungan diperoleh koefisien jalur X1 terhadap X2 sebesar ρx2x1 = 0,918. Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linear sederhana di atas, dapat diketahui bahwa nilai konstanta (a) adalah sebesar 5,709 dan nilai koefisien regresi (b) sebesar 0,767. Berdasarkan nilai-nilai tersebut maka dapat dibuat model regresi linear sederhana dengan persamaan sebagai berikut : Y = a + bX Y = 5,709 +0,767X Dimana : Y = Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah a = 5,709 (Nilai peningkatan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah jika tidak ada penerapan standar akuntansi pemerintahan) b = 0,767 (Jumlah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah untuk setiap peningkatan penerapan standar akuntansi pemerintahan) Berdasarkan koefisien regresi yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berbanding lurus (positif). Nilai koefisien regresi

136

adalah 0,767, artinya apabila rata-rata skor penerapan standar akuntansi pemerintahan meningkat satu satuan, maka rata-rata skor penerapan sistem akuntansi keuangan daerah naik sebesar 0,767. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan maka akan semakin baik pula penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.

2. Analisis Jalur Sub Struktur II Persamaan analisis jalur sub struktur 2 dinyatakan oleh : Y = ρyx1 X1 + ρyx2 X2 + e2 Diagram jalur untuk model sub struktur 2 adalah sebagai berikut : Keterangan : X1 = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan X2 = Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Y = Kualitas Laporan Keuangan Daerah e2 = Faktor Residual

X1 (Penerapan Standar Akuntansi Pemerintaan)

ρyx1 Y (Kualitas Laporan Keuangan Daerah) ρyx2

X2 (Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah)

Gambar 4.2 Diagram Analisis Jalur Sub Struktur 2

e2

137

a. Koefisien Korelasi Variabel X1 dengan Y dan Variabel X2 dengan Y Berdasarkan hasil analisis, diketahui koefisien korelasi antar variabelvariabel independen (X1) dengan variabel dependen (X2) adalah sebagai berikut : Tabel 4.37 Hasil Uji Korelasi Variabel X1 dan X2 Terhadap Y Correlations

Penerapan SAP Penerapan SAP

Pearson Correlation

Penerapan SAKD 1

Sig. (2-tailed) N Penerapan SAKD

Pearson Correlation

.918

**

N

10

10

10

**

1

.972

N

**

10

**

1

.968

.000

.000

10

10

1. Variabel X1 dengan Y hasil

analisis,

diketahui

koefisien

**

10

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan

.968

.000

10

Sig. (2-tailed)

**

.000

.000

Kualitas Laporan Keuangan Pearson Daerah Correlation

.972

.000

.918

Sig. (2-tailed)

Kualitas Laporan Keuangan Daerah

korelasi

variabel

independent (X1) dengan variabel dependent (Y) adalah sebagai berikut : Tabel 4.38 Matriks Korelasi Antar Variabel X1 Dengan Variabel Y X1 Y X1 1,000 0,972 Y 0,972 1,000 Sumber : Hasil Perhitungan SPSS 16,0 Dari tabel 4.40 menunjukkan hubungan variabel X1 dengan variabel Y. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa hubungan variabel X1 dengan variabel Y yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah 0,972. Hal ini

10

138

menunjukkan hubungan yang kuat antara Penerapan standar akuntansi pemerintahan dengan Kualitas laporan keuangan daerah. 2. Variabel X2 dengan Y Berdasarkan

hasil

analisis,

diketahui

koefisien

korelasi

variabel

independent (X2) dengan variabel dependent (Y) adalah sebagai berikut : Tabel 4.41 Matriks Korelasi Antar Variabel X2 Dengan Variabel Y X2 Y X2 1,000 0,968 Y 0,968 1,000 Sumber : Hasil Perhitungan SPSS 16,0 Dari tabel 4.11 menunjukkan hubungan variabel X2 dengan variabel Y. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa hubungan variabel X2 dengan variabel Y yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah 0,968. Hal ini menunjukkan hubungan yang kuat antara Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dengan Kualitas laporan keuangan daerah. b. Koefisien Jalur Variabel X1 Terhadap Y dan Variabel X2 Terhadap Y Tabel 4.39 Hasil Uji Regresi Antara Variabel X1 dan X2 Terhadap Y Coefficients

a

Standardized Unstandardized Coefficients Model 1

B (Constant)

Std. Error -.184

1.448

Penerapan SAP

.188

.047

Penerapan SAKD

.208

.057

Coefficients Beta

t

Sig. -.127

.902

.525

3.972

.005

.486

3.683

.008

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Sumber : Hasil pengolahan data Dari hasil perhitungan data di atas, diperoleh koefisien jalur X1 terhadap Y sebesar ρyx1X1 = 0,525 dan koefisien jalur X2 terhadap Y sebesar ρyx2X2 = 0,486

139

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linear sederhana di atas, dapat diketahui bahwa nilai konstanta (a) adalah sebesar -0,184 dan nilai koefisien regresi (b1) sebesar 0,188 dan nilai koefisien regresi (b2) sebesar 0,208 Berdasarkan nilai-nilai tersebut maka dapat dibuat model regresi linear sederhana dengan persamaan sebagai berikut : Y = a + b1X1 + b2X2 Y = -0,184 + 0,188 X1 + 0,208 X2 Dimana : Y = Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah a = -0,184 (Nilai peningkatan kualitas laporan keuangan daerah jika tidak ada penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah ) b1 = 0,188 (Jumlah kualitas laporan keuangan daerah untuk setiap peningkatan penerapan standar akuntansi pemerintahan) b2 = 0,208 (Jumlah kualitas laporan keuangan daerah untuk setiap peningkatan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah) Berdasarkan koefisien regresi yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah berbanding lurus (positif). Nilai koefisien regresi adalah 0,188, artinya apabila rata-rata skor penerapan standar akuntansi pemerintahan meningkat satu satuan, maka rata-rata skor kualitas laporan keuangan daerah naik sebesar 0,188. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan daerah.

140

3. Uji Pengaruh Langsung Dan Tidak Langsung Tabel 4.40 Pengaruh Langsung dan Tidal Langsung Pengaruh Koefisien Pengaruh Jalur Antar Langsung Tidak Langsung Variabel Melalui X2 2 0,918 X1→X2 (ρx2x1) = (0,918)2 = 0,8427 0,525 X1→Y (ρyx1)2 = (0,525)(0,486)(0,486) 2 (0,525) = = 0,1240 0,2756 0,486 X2→Y (ρyx2)2 = (0,486)2 = 0,2361 Sumber : Hasil perhitungan SPSS 16,0

Total

84,27%

39,96%

23,61%

Berdasarkan perhitungan di atas terlihat bahwa kontribusi langsung penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X2) adalah sebesar 84,27%. Pengaruh langsung penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y) adalah sebesar 27,56%, sedangkan pengaruh tidak langsung penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y) melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X2) adalah sebesar 12,40%. Sehingga pengaruh total penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y) adalah sebesar 39,96%. Pengaruh langsung penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X2) terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y) adalah sebesar 23,61%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

141

4.1.7. 2 Pengujian Hipotesis Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh positif dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun kriteria pengujian hipotesis berdasarkan perhitungan koefisien jalur (ρyx). Apabila nilai koefisien jalur (ρyx) memiliki nilai negatif atau ρyx < 0 maka artinya variabel yang diteliti tidak memiliki pengaruh yang positif, begitu sebaliknya Apabila nilai koefisien jalur (ρyx) memiliki nilai positif atau ρyx ≥ 0 maka artinya variabel yang diteliti memiliki pengaruh yang positif. Berdasarkan perhitungan koefisien jalur maka pengujian hipotesis statistik dapat dilakukan sebagai berikut : 1. Hipotesis berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh positif antara penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yaitu sebagai berikut : a. H0 : ρx2x1 < 0 : Penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh positif terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. b. Ha : ρx2x1 ≥ 0 : Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Berdasarkan tabel 4.44 hasil perhitungan koefisien jalur antara X1 (Penerapan standar akuntansi pemerintahan) terhadap X2 ( Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah) diperoleh ρx2x1 sebesar 0,918. Nilai koefisien jalur ρx2x1 memiliki nilai positif maka artinya variabel yang diteliti memiliki pengaruh yang positif sehingga hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan “Penerapan

142

standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah” dapat diterima. 2. Hipotesis berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh positif antara penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan daerah yaitu sebagai berikut : a. H0 : ρyx1 < 0 : Penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. b. Ha : ρyx1 ≥ 0 : Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan tabel 4.44 hasil perhitungan koefisien jalur antara X1 (Penerapan standar akuntansi pemerintahan) terhadap Y (Kualitas laporan keuangan daerah) diperoleh ρyx1 sebesar 0,525. Nilai koefisien jalur

ρyx1

memiliki nilai positif maka artinya variabel yang diteliti memiliki pengaruh yang positif, sehingga hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan “Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah” dapat diterima. 3. Hipotesis berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh positif antara penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah yaitu sebagai berikut : a. H0 : ρyx2 < 0 : Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. b. Ha : ρyx2 ≥ 0 : Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

143

Berdasarkan tabel 4.45 hasil perhitungan koefisien jalur antara X2 (Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah) terhadap Y (Kualitas laporan keuangan daerah) diperoleh ρyx2 sebesar 0,486. Nilai koefisien jalur

ρyx2

memiliki nilai positif maka artinya variabel yang diteliti memiliki pengaruh yang positif, sehingga hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan “Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah” dapat diterima.

4.1.6.3 Uji R2 (Koefisien Determinasi Majemuk) Pengujian koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk menunjukkan besarnya pengaruh secara bersama-sama serempak variabel eksogen yang terdapat dalam model struktural yang dianalisis. Adapun ketentuannya sebagai berikut : a) Jika R2 semakin mendekati angka 1, maka hubungan antar variabel eksogen dengan endogen semakin erat atau model tersebut dinilai baik. b) Jika R2 semakin menjauhi angka 1, maka hubungan antar variabel eksogen dengan endogen jauh atau model tersebut dinilai kurang baik Berikut hasil uji R2 model struktural yang dianalisis : Tabel 4.41 Hasil Uji Koefisien Determinasi X1 Terhadap X2 b

Model Summary

Model 1

R .918

R Square a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.844

a. Predictors: (Constant), Penerapan SAP b. Dependent Variable: Penerapan SAKD

.824

7.263401

144

Tabel 4.42 Hasil Uji Koefisien Determinasi X1 dan X2 Terhadap Y b

Model Summary

Model 1

R .990

R Square a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.981

.975

1.162898

a. Predictors: (Constant), Penerapan SAKD, Penerapan SAP b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Tabel 4.43 Ringkasan Hasil Uji R2 Model R Square X1 terhadap X2 0,844 X1 dan X2 terhadap Y 0,981 Sumber : Hasil perhitungan SPSS 16,0

Adjusted R Square 0,824 0,975

Dari tabel 4.17 dapat dijelaskan bahwa : a) Model 1 (X1 terhadap X2), R2 diperoleh sebesar 0,844 artinya bahwa R2 semakin mendekati angka 1, maka hubungan variabel X1 terhadap X2 dekat, maka model 1 dinilai baik b) Model 2 (X1 dan X2 terhadap Y), R2 diperoleh sebesar 0,981 artinya bahwa R2 semakin mendekati angka 1, maka hubungan variabel X1 dan X2 terhadap Y dekat, maka model 2 dinilai baik

4.1.6.4 Pengaruh Variabel Residu (ρXk, ei) Pengaruh variabel residu menunjukkan besarnya pengaruh variabel lain yang tidak diteliti yang dinyatakan dengan rumus : ρY, ei = ඥ1 − ܴ ଶ ‫݇ݔݕ‬

145

Tabel 4.44 Hasil Variabel Residu Model X1 terhadap X2

Variabel Residu ρY, ei = ඥ1 − 0,844 = 0,156

X1 dan X2 terhadap Y

ρY, ei = ඥ1 − 0,981 = 0,019

Sumber : Hasil perhitungan SPSS 16,0

Jadi dari tabel 4.18 dapat disimpulkan besarnya pengaruh variabel lain di luar model sub-struktur 1 (X1 terhadap X2) sebesar 0,156 dan besarnya pengaruh variabel lain di luar model sub-struktur 2 (X1 dan X2 terhadap Y) sebesar 0,019 Dengan demikian diagram jalur sub-struktur 1 sebagai berikut : X2 = ρx2x1X1 + e1 X2 = 0,918X1 + 0,156 e1

X1 (Penerapan Standar Akuntansi Pemerintaan) 0,918

X2 (Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) Gambar 4.3 Diagram Jalur Empiris Model Sub-struktur 1

Sedangkan diagram jalur sub-struktur II sebagai berikut : Y = ρyx1X1 + ρyx2X2 + e2 Y = 0,525X1 + 0,486X2 + 0,019e2

0,156

146

X1 (Penerapan Standar Akuntansi Pemerintaan)

0,525 Y (Kualitas Laporan Keuangan Daerah)

X2 (Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah)

0,019

0,486

Gambar 4.4 Diagram Jalur Empiris Model Sub-struktur 2 Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam analisis data dan pengujian hipotesis bahwa ada dua sub struktur yang diajukan untuk diuji. Analisis tahap pertama yaitu menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (model sub struktur 1). Analisis tahap kedua yaitu menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah (model sub struktur 2). Dari analisis data dan pengujian hipotesis, diketahui bahwa model sub struktur 1 yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan model sub struktur 2 yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sehingga hubungan kausal antara variabel dapat digambarkan seperti pada gambar sebagai berikut :

147

X1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

0,525 Y Kualitas Laporan Keuangan Daerah

0,918

X2 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

0,486

0,156 Gambar 4.5 Hubungan Kausal Antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen

0,019

148

4.2

Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi

yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, jadi penerapan standar akuntansi pemerintahan yaitu bagaimana perlakuan dan pelaksanaan

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan

menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sementara sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhitisaran, sampai dengan pelaporan keuangan. Sehingga untuk melakasanakan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah diperlukan suatu standar dan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dan berlaku secara umum untuk diterapkan dan diimplementasikan dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan SPSS seri 16.0 for windows pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah menghasilkan nilai koefisien jalur sebesar 0,918 dan nilai koefisien jalur tersebut menunjukkan pengaruh yang positif karena sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis yaitu jika koefisien jalur menunjukkan nilai yang positif atau ρx2x1 > 0 maka variabel yang diteliti memiliki pengaruh yang positif. Sehingga hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan “penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah”. Dapat diterima.

149

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Besarnya kontribusi pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan yang secara langsung berkontribusi terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebesar 84,27%. Temuan dalam penelitian ini juga diperkuat sebagaimana yang dinyatakan dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatakan bahwa: “Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan Pemerintah. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan”.

Oleh karena itu temuan dalam penelitian mengindikasikan bahwa penerapan standar akuntansi yang baik dan efektif akan menyebabkan penerapan sistem akuntansi keuangan yang baik dan efektif pula begitu juga berlaku sebaliknya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 12 (duabelas) pernyataan standar akuntansi pemerintahan sebagian besar telah diterapkan dengan baik pada pemerintahan Kabupaten Kota wilayah Priangan Jawa Barat. Namun demikian dari 12 (duabelas) pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang telah diterapkan, PSAP No. 7 tentang akuntansi aset tetap yang menjelaskan bagaimana penilaian, pengukuran, pengklasifikasian aset tetap belum sepenuhnya diterapakan dengan baik pada pemerintahan Kabupaten Kota wilayah Priangan jawa Barat, karena PSAP No. 07 berada pada skor terendah diantara PSAP lainnya.

150

Temuan dalam penelitian ini, diperkuat oleh hasil pemeriksaan BPK atas delapan LKPD di wilayah Priangan Jawa Barat yang menyatakan bahwa “Penyajian aset tetap tidak didukung dengan rincian daftar aset maupun dokumen berupa daftar inventarisasi dan penilaian asset tersebut. Jikapun daftar inventarisasi tersebut dimiliki, data tersebut sudah tidak mutakhir dan tidak valid yang disebabkan mutasi barang antar SKPD tidak diikuti dengan mutasi pencatatannya. Bahkan sebagian pemda belum melakukan inventarisasi atas aset tetapnya. Selain itu, terkait dengan pengamanan aset tetap tanah, pemerintah daerah belum melakukan pen-sertifikat-an atas semua tanah yang dimilikinya. (Sumber : Siaran Pers BPK, Bandung, Jumat 13 Agustus 2010)” Sehingga hal ini berdampak pada penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada prosedur akuntansi aset. Karena temuan dalam penelitian ini menunjukkan penerapan

sistem akuntansi keuangan daerah pada prosedur

akuntansi aset belum sepenuhnya diterapkan dengan baik pada pemerintahan Kabupaten Kota wilayah Priangan Jawa Barat. Oleh karena itu penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, temuan dalam penelitian ini diperkuat dengan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatakan bahwa :

“Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan Pemerintah. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan”.

151

4.2.2

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi

yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, jadi penerapan standar akuntansi pemerintahan yaitu bagaimana perlakuan dan pelaksanaan

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan

menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sementara pengertian Kualitas laporan keuangan menurut PP. No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut PP. No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang dipelukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikendaki :

Karekteristik kualitas laporan keuangan daerah dijelaskan secara rinci pada PP. No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah dan memiliki karakteristik kualitas laporan keuangan daerah diperlukan penerapan standar akuntansi pemerintahan karena karekteristik kualitas laporan keuangan dijelaskan pada pada PP. No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan SPSS seri 16.0 for windows pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan daerah menghasilkan

nilai koefisien jalur sebesar 0,525 dan nilai

koefisien jalur tersebut menunjukkan pengaruh yang positif karena sesuai dengan

152

kriteria pengujian hipotesis yaitu jika koefisien jalur menunjukkan nilai yang positif atau ρyx1 > 0 maka variabel yang diteliti memiliki pengaruh yang positif. Sehingga hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan “penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah”. Dapat diterima. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas keuangan daerah. Besarnya kontribusi pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan yang secara langsung berkontribusi terhadap kualitas keuangan daerah adalah sebesar 27,56%. Temuan dalam penelitian ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pengantar, menyatakan : SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Oleh karena itu temuan dalam penelitian mengindikasikan bahwa penerapan standar akuntansi yang baik dan efektif akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik dan berkualitas begitu juga berlaku sebaliknya. Karakteristik kualitas laporan keuangan daerah menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari : Relvan, Andal, Dapat Dibandingkan, Dapat Dipahami. Adapun karakteristik kualitas laporan keuangan daerah adalah sebagai berikut : 1) Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa

153

kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. 2) Laporan keuangan bisa dikatakan andal apabila Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. 3) Laporan keuangan bisa dikatakan dapat dibandingkan apabila Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. 4) Laporan keuangan bisa dikatakan dapat dipahami apabila Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh pemerintah daerah wilayah Priangan Jawa Barat sebagian besar telah memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami. Namun demikian untuk karakteristik kualitas laporan keuangan daerah pada indikator andal mendapat skor terendah Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah di wilayah Priangan Jawa Barat belum sepenuhnya mampu menyajikan laporan keuangan yang andal yang memenuhi kriteria penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas. Yaitu dalam hal menyajikan laporan keuangan secara jujur dan wajar, Menguji informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, Menunjukan kesimpulan yang sama apabila diuji dan diverifikasi lebih

154

dari satu kali oleh pihak yang berbeda, Menyajikan setiap informasi dalam laporan keuagan yang ditujukan untuk kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak pihak tertentu. Temuan penelitian ini diperkuat juga berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada laporan keuangan keuangan Kabupaten Bandung dua tahun berturut-turut (2007-2008) selalu ditemukan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, kecurangan, dan ketidakpatuhan yang material oleh BPK, sedangkan dalam standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan yang berkualitas salah satunya adalah harus disajikan secara andal. Andal disini berarti bebas dari pengertian menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan secara jujur dan dapat diverifikasi. Oleh karena itu untuk dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang memenuhi kriteria relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami diperlukan penerapan standar akuntansi pemerintahan Hubungan tersebut djuga iperkuat oleh Belkaoui (1985) yang menyatakan bahwa, “Standar akuntansi bertujuan menghasilkan informasi keuangan yang diharapkan mempunyai sifat jelas, konsisten, terpercaya, dan dapat dibandingkan”. Oleh karena itu penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik maka akan menghasilkan kriteria kualitas laporan keuangan daerah yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami”

155

4.2.3

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah Pasal 232 mengatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah adalah :

Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhitisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Sementara pengertian Kualitas laporan keuangan menurut PP. No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut PP. No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang dipelukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikendaki :

Proses penyusunan laporan keuangan daerah sampai pada tahap pelaporan dikerjakan oleh sistem akuntansi keuangan daerah. Mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhitisaran, sampai dengan pelaporan keuangan. Sehingga bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah akan berdampak pada kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan. Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan SPSS seri 16.0 for windows pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah menghasilkan

nilai koefisien jalur sebesar 0,486 dan nilai

koefisien jalur tersebut menunjukkan pengaruh yang positif karena sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis yaitu jika koefisien jalur menunjukkan nilai yang positif atau ρyx2 > 0 maka variabel yang diteliti memiliki pengaruh yang positif.

156

Sehingga hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan “penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah”. Dapat diterima. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas keuangan daerah. Besarnya kontribusi pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan yang secara langsung berkontribusi terhadap kualitas keuangan daerah adalah sebesar 23,61%. Temuan dalam penelitian ini diperkuat oleh Mardiasmo (2004 :35) mengatakan bahwa : Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.

Oleh karena itu untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas diperlukan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik. Dan Hal ini menunjukkan bahwa berkualitas atau tidak kualitasnya laporan keuangan daerah daerah dijelaskan oleh bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada prosedur akuntansi aset dan prosedur akuntansi selain kas belum sepenuhnya diterapkan dengan baik pada pemerintah daerah di wilayah Priangan Jawa Barat yaitu masih belum akurat melaksanakan pencatatan ke dalam jurnal untuk pencatatan transaksi/kejadian dan menggolongkan semua transaksi aktiva tetap dalam buku besar aktiva tetap dan menggolongkan transaksi-transaksi aktiva tetap menurut rincian yang dianggap perlu dicatat dalam buku besar

157

pembantu. Temuan hasil penelitian ini juga diperkuat berdasarkan hasil pemeriksaan BPK yang termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2010 sebanyak 1.256 kasus kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan yaitu sebanyak 579 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, sebanyak 439 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, sebanyak 25 kasus entitas terlambat menyampaikan laporan, sebanyak 186 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap proses peyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah dan pada akhirnya berpengaruh pada kualitas laporan keuangan daerah. Oleh karena itu kualitas laporan keuangan daerah yang baik perlu didukung oleh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik pula hal ini diperkuat dengan teori dari Mardiasmo (2004 :35) yang mengatakan bahwa

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.