BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 DESKRIPSI HASIL PENELITIAN 4.1.1 Gambaran Umum Hasil Penelitian Sebelum peneliti menguraikan hasil penelitian terlebih dahulu penulis akan memaparkan secara singkat sejarah desa yang menjadi tempat penelitian penulis. Desa Matabulu mulanya didirikan di Oyued pada tahun 1901 yang sekarang menjadi pusat perkebunan kelapa milik masyarakat matabulu. DiOyued ini terdapat sungai besar yang dihuni oleh binatang buas yaitu buaya, tetapi hal ini tidak menyurutkan niat penduduk untuk mendiami Rata Oyued ini. Suatu ketika datanglah wabah penyakit yang menyerang penduduk dan ini sangat membuat mereka panik, penyakit tersebut adalah penyakit sarampa/campak yang hampir tiap hari ada orang meninggal dunia. Karena minimnya pendidikan dan pengetahuan pada waktu itu maka mereka menganggap hal ini disebabkan karena salah meletakkan perkampungan. Maka dengan peristiwa ini, berkumpulah para orang tua atau petua-petua kampung untuk bermusyawarah memindahkan kampung. Maka sejak itu berangsur-angsur penduduk pindah ke dataran rendah disebelahnya yang dinamakan Matabulu. Memiliki nama Matabulukarena pada waktu itu disamping berkebun, penduduk juga mengadakan pencarian dilaut, sehingga dari laut inilah para nelayan pada waktu itu dapat melihat wilayah desanyadengan jelas dan dari arah laut inilah nama Desa Matabulu. Oleh karena itu, para penduduk setempat melihat wilayah desanya banyak ditumbuhi oleh pohon bulu, maka mereka menamakan Desa Matabulu, hal ini sesuai dengan fakta yang ada sekarang ini bahwa didepan pantai Matabulu ada sebuah pulau yang diberi nama pulau Pandalaton yang ditumbuhi bulu
semuanya, begitu pula gunung-gunung yang ada disekitar wilayah Desa Matabulu banyak ditumbuhu bulu, maka oleh penduduk diberi nama Desa Matabulu. Penduduk Desa Matabulu sebagian besar adalah Suku Mongondow yang berasal dari Motoboi Besar, Poyowa Besar, Kobo Besar dan Kobo Kecil serta dari wilayah Bolaang Mongondow lainnya dan pada tahun 1970 berangsur-angsur datang didesa ini salah satunya yaitu Suku Sanger serta sebagian kecil lainnya yang hidup rukun dan damai. 4.1.2. Keadaan Geografis Secara administratif, Desa Matabulu terbagi atas empat dusun dan mempunyai batasbatas wilayah sebagai berikut: o Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Loyow, o Sebelaah Timur berbatasan dengan Laut, o Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Posilagon Kabupaten Bolaang Mongondow selatan o Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan. Luas wilayah Desa Matabulu ± 15.000 Ha. Wilayah tersebut sebagian besar adalah lahan perkebunan dan daerah persawahan yang luas. Tofografi Desa Matabulu sebagian besar perbukitan dengan suhu-suhu rata-rata 220 C – 310 C dengan curah hujan rata-rata 2.000-3.000mm/tahundan ini tidak menentu. 1.1.3. Keadaan Demografis Penduduk merupakan unsur terpenting bagi desa yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat (Bintarto, 2003:13). Berdasarkan registrasi pada periode Juni 2011 jumlah penduduk Desa Matabulu Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2012sebanyak 1.536 jiwa, terdiri dari
laki-laki sebanyak 798 jiwa dan perempuan sebanyak 735 jiwa yang terdiri dari 396 KK yang tersebar di empat Dusun.Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk Desa Matabulu untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini: TABEL 4.1 Keadaan Penduduk Di Desa Matabulu Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2012.
No 1.
2.
Jenis Kelamin Tingkatan Umur
Jumlah
Laki-laki -
0-15 Tahun
274 jiwa
-
16-55 Tahun
424 jiwa
-
Di atas 55 Tahun
100 jiwa
Perempuan -
0-15 Tahun
227 jiwa
-
16-55 Tahun
410 jiwa
-
Di atas 55 Tahun
101 jiwa
Jumlah
1.536 jiwa
Sumber data : kantor Desa Matabulu 2012 4.1.4. Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan masyarakat diDesa Matabulu Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timurtahun 2012untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:
TABEL 4.2 TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK DI DESA MATABULU No.
Tingkat Pendidikan
Jumlah
1.
Belum sekolah
360 orang
2.
SD
937 orang
3.
SLTP
145 orang
4.
SLTA
84 orang
5.
Diploma
3 orang
6.
Sarjana
7 orang
Jumlah
1.536orang
Sumber data : kantor Desa Matabulu 2012 Berdasarkan pada tabel diatas dapat diuraikan bahwa tingkat pendidikan masyarakat diDesa Matabulu Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur masih sangat kurang, dengan dilihat dari urain diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran penduduk desa matabulu tentang pendidikan masih rendah, serta kurangnya pemahaman tentang arti pentingnya pendidikan. 4.1.5 Potensi Ekonomi Desa Matabulu Secara ekonomi penduduk Desa Matabulu berdasarkan bidang mata pencaharian dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :
TABEL 4.3 MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DI DESA MATABULU NO
Bidang Mata Pencaharian
Jumlah (jiwa)
1
Buruh Tani
27
2
Petani
868
3
Peternak
12
4
Pedagang
37
5
Tukang Kayu
15
6
Nelayan
70
7
Tukang Batu
0
8
Tukang Jahit
2
9
PNS
5
10
Pensiunan
2
11
TNI/Polri
0
12
Perangkat Desa
17
13
Pengrajin
9
14
Industri Kecil
28
15
Dan Lain-Lain
444
Jumlah
1.536jiwa
Sumber data: kantorDesa Matabulu 2012 Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian diDesa Matabulu Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tahun 2012, bahwa pekerjaan penduduk
yang ada di desa matabulu berbeda-beda yaitu: buruh tani, petani, peternak, pedagang, tukang kayu, nelayan, tukang jahit, PNS , pensiunan, TNI/Polri, perangkat desa, pengrajin, industri kecil,dan lain-lain. Minimnya tingkat pendidikan membuat masyarakat Desa Matabulu sebagian besar bekerja sebagai petani dan nelayan dan beberapa orang lainnya merupakan pengusaha kecil. Dalam bertani dan melaut para penduduk sangat bergantung pada kondisi cuaca karena semua ini mempengaruhi tingkat produksi pertanian dan hasil laut atau juga jumlah konsumen yang mempengaruhi penghasilan pengusaha kecil dan menengah sehingga dapat diketahui bahwa tingkat ekonomi penduduk Desa Matabulu Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur masih tergolong rendah. 4.1.6 Susunan Keanggotaan BPD Desa Matabulu Dan Pemerintahan a. Susunan Keanggotaan BPD Desa Matabulu Susunan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Matabulu tahun 2010-2015 Ketua
: Lukman Mamonto
Wakil Ketua : Juanda Muhammad Sekretaris
: Teti Mutu
Anggota
: 1. Budiawan Dien 2. Ahmad Dilapang
3. Hatta Mamonto 4. Said Potabuga
b. Pemerintahan
Dalam pelaksanaan Pemerintahan, Pemerintah Desa Matabulu terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Masyarakat desa dan di bantu oleh Sekretaris Desa serta Kepala Dusun
dan Ketua RT. Sekretaris Desa dalam tugasnya dibantu oleh ketiga kepala urusan yaitu kepala urusan (Kaur) pemerintahan, kepala urusan (kaur) pembangunan dan kepala urusan (kaur) umum.
Selain dari sekretaris dan kaur, Kepala Desa juga tidak terlepas dari bantuan dari BPD Desa Matabulu dan juga para toko agama, para pemuka adat dan masyarakat setempat yang ikut serta dalam pelaksanaan roda pemerintahan. Terlepas dari pelaksanaan roda pemerintahan di atas adapun yang menjadi program Desa Matabuluadalah :
1. Mendorong terciptanya insan generasi muda intelek yang nantinya mampu menjawab persoalan masyarakat pada umumnya. 2. Mendorong terciptanya kreatifitasnya masyarakat baik dibidang seni ataupun budaya. 3. Membangkitkan semangat gotong royong untuk pembangunan Desa Matabulu yang bersih (sehat), rapi, indah, dan dikenal untuk menjadi desa percontohan bagi desa-desa lainnya.
4.1.6. Subjek Penelitian Secara singkat gambaran identitas informan aparatur pemerintah Desa Matabulu, didasarkan pada informan yang didasarkan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis yang informan ambil adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi sesuai dengan permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bersifat holistik berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Sebagian besar responden adalah orang-orang menduduki jabatan penting dalam bidang tugas mereka. Dalam menggambarkan karakteristik identitas responden dalam
penelitian ini, diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin.Data responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat di lihat pada tabel 4.4 berikut ini: TABEL 4.4 DISTRIBUSI INFORMAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN No
Tingkat Pendidikan
Jumlah (Jiwa)
1.
SD/Sederajat
9 orang
2.
SLTP/Sederajat
5 orang
3.
SLTA/Sederajat
2 orang
4.
Diploma/sederajat
-
5.
Sarjana/sederajat
-
Jumlah
16 orang
Sumber Data: Kantor Desa Matabulu Tahun 2012 Tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan informan semuanya belum menempuh pendidikan SD dan SMA. Selanjutnya data informan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.5sebagai berikut: TABEL 4.5 DISRIBUSI INFORMAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN No
Jenis Kelamin
Jumlah (Jiwa)
1.
Laki-laki
15 orang
2.
Perempuan
1 orang
Jumlah
16 Orang
Sumber Data: Kantor Desa Matabulu Tahun 2012 Tabel di atas menunjukkan bahwa informannya adalah laki-laki sebanyak 15 orang dan perempuan sebanyak 1orang. Hal ini kaitannya dengan populasi yang penulis gunakan dimana informan diambil dari perangkat desa yang mempunyai jabatan-jabatan penting di dalam lembaga pemerintahan desa diantaranya: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur, Ketua BPD, dan Kepala Dusun serta masyarakat yang dijadikan sebagai sumber informasi atau sumber data bagi penulis.
4.2 Pembahasan 4.2.1 Peran BPD di Desa Matabulu KecamatanNuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Adapun yang menjadi peran dari BPD Desa Matabulu Kecamatan NuanganKabupaten Bolaang Mongondow Timur, antara lain:
1.Peran BPD Dalam Menetapkan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga desa yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.Di dalam pemerintahan desa, BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa.Pengertian sejajar disini adalah bahwa kedudukan BPD tidak lebih rendah dan tidak lebih tinggi dan bukan merupakan bagian pemerintah desa. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Sofyan Sugehaselaku Probis Umum Desa Matabulu mengatakan bahwa berkaitan dengan BPD sebagai mitra kerja pemerintah
desa adalah dalam melaksanakan tugasnya, disini terlihat adanya suatu kerja sama antara BPD dan pemerintah desa
yangsaling menghormati, bantu membantu, saling mengisi guna
tercapainya penyelenggaraan pemerintah desa yang efisien, efektif serta tercapainya kemakmuran desa (Wawancara Tanggal 30 Juni 2012).
BPD melakukan pengawasan terhadap jalannya peraturan desa di masyarakat. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh BPD terhadap penyimpangan peraturan yaitu memberikan teguranteguran secara langsung ataupun arahan-arahan. Apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka BPD akan membahas masalah ini bersama dengan pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Pelaksanaan pengawasan di desa Matabulu tidak hanya melibatkan BPD saja, tetapi juga melibatkan partisipasi dari masyarakat itu sendiri.
Selanjutnya dipertegas Bapak Lukman Mamonto selaku Ketua BPD Desa Matabulu menyatakan bahwa BPD selalu bersama-sama dengan pemerintah desa dalam membuat dan menetapkan Peraturan Desa akan tetapi untuk pembuatan perdes Matabulu sedikit terhambat karena masih menunggu Perda yang baru dan Perdes sudah ada hanya masih dalam perencanaan. Dimana dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa, BPD berpedoman pada Perda KabupatenBolaang Mongondow Timur sehingga Perdes yang baru harus disesuaikan dengan Perda (Wawancara Tanggal 13 Juni 2012).
Peran BPD dalam bidang legislasi adalah merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersam-sama dengan pemerintah desa.Fungsi legislasi ini nampak pelaksanaannya oleh BPD Desa Matabulu Kec.Nuangan Kab.Bolaang Mongondow berikut.
Timurdalam beberapa hal sebagai
A. Merumuskan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa.
Proses yang dilakukan oleh BPD dan Kepala Desa di dalam merumuskan peraturan desa antara lain sebagi berikut.
a. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokokpokok peraturan desa yang diajukan. b. BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, demikian halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan eraturan desa. c. BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa. d. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan. e. BPD menegadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.
B. Menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa.
Setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa kemudian dibahas bersama-sama di dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa. Dalam menetapkan peraturan desa, antara BPD dan kepala desa sama-sama memiliki peran yang sangat penting antara lain sebagai berikut.
a. BPD menyetujui dikeluarkannya Peraturan Desa. b. Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa tersebut.
c. BPD membuat berita acara tentang Peraturan Desa yang baru ditetapkan. d. BPD mensosialisasikan Peraturan Desa yang telah disetujui pada masyarakat melalui ketua RT untuk diketahui dan dipatuhi serta ditentukan pula tanggal mulai pelaksanaannya.
Proses yang dilakukan BPD dalam menetapkan peraturan desa adalah sebagai berikut.
a. Kepala Desa menetapkan peraturan desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD. b. Peraturan desa ditandatangani oleh Kepala Desa bersama Ketua BPD.
Proses pembuatan Peraturan Desa mulai dari merumuskan Peraturan Desa sampai pada menetapkan Peraturan Desa yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah desa. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ahmad Dilapangaselaku anggota BPD Desa Matabulu menyatakan bahwa dalam proses pembuatan Peraturan Desa yang kami lakukan bersama-sama dengan pemerintah desa hanya untuk saat ini ada hambatan mengenai pembuatan Perdes Matabulu karena harus menunggu parda yang baru (Wawancara Tanggal 13 Juni 2012).
Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa BPD sudah melaksanakan tugas dan fungsinya namun dalam proses pembuatan Peraturan Desa masih ada kendala yang dapat menghambat pembuatannya BPD tidak punya kekuatan meskipun dilahirkan oleh Undang-Undang akan tetapi sudah direncanakan dan masih menunggu Perda dari Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebab Perdes Matabulu harus disesuaikan dengan Perda.
2. Peran BPD sebagai Pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
BPD mempunyai peran membuat dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa, selain itu BPD juga Berperan dalam mengawasi jalannya pemerintah desa.Fungsi dalam bidang pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa.
Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, BPD berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa serta meminta keterangan kepada pemerintah desa.Pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dilakukan BPD di DesaMatabulu Kec.Nuangan Kab.Bolaang Mongondow Timuradalah sebagai berikut.
1. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya yaitu dengan mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pelaksana Peraturan Desa, dalam hal ini yaitu pemerintah desa. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Juanda Muhammadselaku wakil ketua BPD Desa Matabulu, menyatakan bahwa peran BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan sejauh ini sudah dilaksanakan meskipun belum maksimal salah satunya mengenai tindakan pemerintah desa selalu dipantau oleh BPD baik secara langsung ataupun tidak langsung, apakah di dalam melaksanakan pemerintahan desa menyimpang dari ketentuan atau tidak (Wawancara Tanggal 13 Juni 2012).
Adapun beberapa cara pengawasan yang dilakukan BPD Desa Matabulu terhadap pelaksanaan peraturan desa seperti yang diungkapkan Bapak Lukman Mamonto selaku Ketua BPD antara lain sebagai berikut :
1. Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pelaksana peraturan desa seperti kepala desa, sekretaris desa, maupun kadus dan lain-lain. 2. Dalam hal terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kalinya secara kekeluargaan. 3. BPD mengklarifikasikan dalam rapat desa yang dipimpin oleh ketua BPD. 4. Jika pihak yang bersalah tidak memperhatikan, maka BPD memberikan sanksi atau peringatan yang telah ditetapkan dalam peraturan seperti melaporkannya kepada Camat serta Bupati (wawancara tanggal 13 Juni 2012).
2. Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) ini dapat dilihat di dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran.Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Matabulu dalam hal ini adalah sebagai berikut.
a. Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa. b. Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk membangun sarana-sarana umum atau untuk pembangunan desa.
3. Pengawasan terhadap Keputusan Kepala Desa
Kepala Desa di dalam melaksanakan pemerintah desa juga berhak untuk membuat keputusan Kepala Desa.Keputusan Kepala Desa dibuat untuk mempermudah jalannya Peraturan Desa.Pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Matabulu keputusan Kepala Desa yaitu sebagai berikut.
a. Melihat proses pembuatan keputusan dan isi keputusan tersebut. b. Melihat apakah isi keputusan tersebut sudah sesuai untuk dijadikan pedoman penyusunan RAPBDes. c. Mengawasi apakah keputusan tersebut benar-benar dijalankan atau tidak. d. Mengawasi apakah dalam menjalankan keputusan tersebut ada penyelewengan. e. Menindaklanjuti apabila dalam menjalankan keputusan ada penyelewengan.
Menurut Bapak Alfian Mamonto selaku Sekretaris Desa Matabulu, proses pembuatan keputusan tersebut sudah sesuai dengan tata cara dan aturan yang semestinya, dan isi dari keputusan Kepala Desa tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan di atasnya serta ditujukan untuk kepentingan masyarakat desa (Wawancara Tanggal 16 Juni 2012).
3. Peran BPD sebagai Penyalur dan Penampung aspirasi Masyarakat
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segalah keluhankeluhannya dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait.Menurut Narwolo (2005:23 mengatakan bahwa “BPD merupakan wahana melaksanakan demokrasi di desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat
Banyak cara yang dilakukan BPD untuk menampung segala keluhan-keluhan yang kemudian ditindaklanjuti yaitu dengan cara tertulis dan secara lisan. Cara tertulis misalnya dengan membuka kotak kritik dan saran baik itu untuk pemerintah desa, BPD itu sendiri ataupun aparat yang di atasnya, dan dengan cara lisan yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada BPD pada saat ada pertemuan desa atau rembug desa dan ketika ada rapat BPD.
Cara BPD Desa Matabulu dalam menampung aspirasi masyarakat adalah sebagai berikut:
a. Cara Tertulis. Masyarakat Desa menyalurkan aspirasinya dengan cara tertulis yang kemudian diberikan kepada BPD pada saat ada pertemuan BPD atau rapat BPD. b. Cara Lisan. Masyarakat menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada BPD ketika ada pertemuan BPD atau rapat BPD.
Beberapa contoh aspirasi yang masuk ke BPD Matabulu antara lain sebagai berikut:
a. Masalah pembuatan masjid baru, b. Pembenahan air bersih, c. Normalisasi sungai, dan d. Semua kegiatan yang menyangkut keuangan desa harus ada laporan tertulis.
Hal yang sama diperkuat oleh Wibowo (2008: 26) membuktikan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran penting dalam pemberdayaan pemerintahan yaitu memberikan masukan kepada pemerintah desa mengenai hal -hal yang perlu ditetapkan untuk menjadi suatu program demi kemajuan desa, berkoordinasi dengan pemerintah desa, pembinaan masyarakat untuk mendukung masyarakat mengadakan pembinaan terhadap jalannya
program kerja, mengadakan evaluasi terhadap jalannya program kerja dengan mengadakan pengawasan dan pengamatan secara langsung.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asrap Potabuga selaku Tokoh masyarakat menyatakan bahwa BPD Desa Matabulu dalam menampung aspirasi masyarakat yang dilakukan baik secara tertulis ataupun secara lisan yaitu dengan cara mengadakan pertemuan BPD atau rapat BPD yang sangat penting dapat dilakukan pertemuan desa kapan saja waktunya. Upaya yang dilakukan oleh BPD dalam menampung dan menyalurkan saran dan ide dari masyarakat yaitu dengan mengadakan forum yang dihadiri oleh pejabat-pejabat desa dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditindaklanjuti. Jadi dalam pertemuan ini masyarakat Desa Matabulu dapat menyampaikan aspirasinya secara lisan dan langsung kepada BPD.Selain membahas permasalahan yang ada di desa, guna meningkatkan dan menjaga kerukunan warga Desa Matabulu (wawancara tanggal 2 Juli 2012).
Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Masyarakat desa Manabulumerupakan masyarakat yang memiliki kompleksitas kebutuhan. Sejalan dengan hal tersebut mereka membutuhkan pelayanan yang berkualitas dari pemerintahan desa setempat yang harus senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan mereka untuk memberikan pelayanan yang semakin baik sesuai tuntunan masyarakat. Salah satu tupoksi dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawartan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa adalah
sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk
menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti
aspirasi
tersebut
untuk disampaikan kepada
instansi atau lembaga
terkait.Artinya bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wahana yang tepat
digunakan sebagai alat untuk menyalurkan aspirasi dari masyarakat.Hal tersebut terbukti sesuai dengan tugas dan wewenang BPD yang sejalan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
4.2.2 Kendala-kendala yang ditemui BPD dalam menjalankan perannya di Desa Matabulu Kec. Nuangan Kab. Bolaang Mongondow Timur Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor atau kendala yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan, seperti halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Matabulu, untuk menjadi efektif dan baik tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Berikut ada beberapa permasalahan mengenai tanggapan responden unsur penyelenggara pemerintahan tentang kendala yang dialami oleh BPD Desa Matabulu dalam melaksanakan tupoksinya, diantaranya: 1. SDM/PendidikanBPD Desa MatabuluKurang Memadai Suatu peningkatan jiwa kerja aparatur pemerintahan di daerah kabupaten maupun di tingkat desa berhasil atau tidak tergantung dari Sumber Daya Manusianya (SDM). Karena kita ketahui bersama bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor utama dalam menjalankan suatu organisasi dalam roda pemerintahan di desa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hadari Nawawi (1998:40) bahwa Sumber Daya Manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi yang disebut personil, tenaga kerja, karyawan atau
potensi manusia sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan potensi yang merupakan aset yang berfungsi sebagai modal dalam organisasi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Andot Mokodompit selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa terhambatnya pembangunan di desa disebabkan karena keterbatasan tingkat pendidikan dan kadang-kadang bawahan kurang memahami programprogram yang telah di buat. Disadari sepenuhnya oleh unsur penyelenggara pemerintahan Desa Matabulu sebab melihat tingkat pendidikan dan Sumber Daya Manusia (SDM) di desa ini masih rendah sehingga masih dibutuhkan arahan dan bimbingan dari pihak-pihak yang dirasa mampu namun hal tersebut tidak sampai menjadi konflik sebab kesemuanya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa(wawancara tanggal 1 Juli 2012). Kendala selama ini di pemerintahan tingkat desa adalah minimnya tingkat Sumber Daya Manusia yang ada hal ini harus diatasi dengan seringnya mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat desa. Dari data yang diperoleh melalui wawancara dengan Ibu Teti Mutu selaku Sekretaris BPD mengatakan bahwa “kualitas aparat BPD Desa Matabulu masih sangat tergolong rendah, hal ini terlihat dari segi tingkat pendidikan aparat yang rata-rata berpendidikan SD dan SMP, sehingga dalam pelayanan masyarakat dan pelaksanaan perannya relatif masih rendah juga tapi tetap akan berusaha agar mendapatkan hasil yang berguna bagi masyarakat (wawancara tanggal 16 Juni 2012). Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pendidikan BPD di Desa Matabulu dapat dilihat pada table 4.6 berikut ini.
TABEL 4.6 TINGKAT PENDIDIKAN BPD DESA MATABULU No.
Nama
Jabatan
Tingkat Pendidikan
1.
Lukman Mamonto
Ketua BPD
SMP
2.
Juanda Muhammad
Wakil Ketua
SD
3.
Teti Mutu
Sekretaris
SMA
4.
Budiawan Dien
Anggota BPD
SD
5.
Ahmad Dilapanga
Anggota BPD
SMP
6.
Hatta Mamonto
Anggota BPD
SD
7.
Said Potabuga
Anggota BPD
SD
Jumlah Sumber Data : Kantor Desa Matabulu Tahun 2012 Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kualitas BPD Desa Manabulu jika dilihat dari tingkat pendidikannya BPD belum memiliki kemampuan dan keterampilan yang cukup untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas mereka sebagai BPD apalagi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi mereka. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan sehingga memperhambat BPD dalam menjalankan dan memahami tugastugas yang
diberikan oleh masyarakat. Selain itu dengan kemampuan yang cukup
mempersulitmereka bekerjasama dalam melakukan koordinasi dengan masyarakat terutama yang berkaitan dengan masalah pelayanan publik. Ditambah dengan keterampilan mereka yang tidak bisa mengoperasikan teknologi komputer sehingga hal ini dapat memperhambat mereka
dalam pelayanan publik. Sedangkan untuk masalah komputer dalam penggunaannya sangat terbatas yang menggunakannya. 2. Pemberian Gaji /insentif BPD Desa Matabulu masih Sangat Kurang Adanya pemberian insentif atau gaji juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam memacu kinerja BPD untuk menjadi lebih baik dan merupakan wujud penghargaan dan kepedulian pemerintah terhadap BPD. Pemberian insentif yang dinilai belum memadai bagi anggota BPD terkadang menjadi penghambat dalam meningkatkan kinerja. Sebagaiman berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Bebi Salehselaku probis ekonomiDesa Matabulu menyatakan bahwa minimnya gaji yang diterima oleh BPD Desa Matabulu sehingga dapat mempengaruhi tingkat kinerja yang mereka jalani yang dapat berimbas ke pembangunan desa maupun pelayanan publik (wawancara tanggal 13 Juni 2012). Selanjutnya dipertegas oleh Bapak Hutu Djarangkala selaku Kepala Desa Matabulu menyatakan bahwa bagi BPD di Desa Matabulugaji mereka lebih kecil jika dibandingkan pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan lainnya. Mereka menerima gaji berupa uang dalam 3 bulan sebanyak Rp.400.000 karena mereka bukan pegawai negeri sipil dan selalu terantung pada honor yang diterima. Kalaupun mendapat gaji berupa uang biasanya didapatkan kalau ada suatu proyek yang akan berjalan di desa tersebut dan atas perintah dari pemerintah atasannya (wawancara tanggal 14 Juni 2012). Kecilnya jumlah gaji atau insentif yang diterima oleh BPD di Desa Matabulu sangat mempengaruhi kinerja mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Faktor kecilnya gaji yang diterima oleh BPD ini dapat menimbulkan keresahan pada pemerintah Desa termasuk masyarakat sehingga berakibat pada pelaksanaan tugas pelayanan yang mereka lakukan kurang
memuaskan bagi masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan suatu kesadaran dan pengawasan yang tinggi oleh masyarakat dan aparat desa yang bertugas. Berdasarkan hasil wawancara peneliti denga responden di atas dapat disimpulkan bahwa peran BPD Desa Matabulu kurang sangat dipengaruh pada gaji atau insentif yang diterima oleh BPDyang diberikan oleh pemerintah masih sangat minim. Hal inilah yang terkadang membuat anggota BPD menomorduakan tugasnya. Insentif yang diberikan masih jauh untuk memenuhi kebutuhan keluarga
sehingga masih perlu untuk mencari pekerjaan sampingan. Dengan
minimnya gaji yang diterima oleh BPD sehingga dapat mempengaruhi tingkat kinerja yang mereka jalani yang dapat berimbas pada pembangunana desa maupun pelayanan publik bahkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana yang ada di Desa Matabulu.Sebagai pelaksana kerja yang bertugas memberikan pelayanan publik kepada masyarakat seharusnya pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten memperhatikan dan memfasilitasi hingga pada akhirnya dapat menopang pembangunan yang berkelanjutan terutama yang ada di Desa Matabulu.
3. Minimnya fasilitas operasional BPDDesa Matabulu Dalam dunia birokrasi,memfasilitasi kerap dimaklumi sebagai pemberian fasilitas, entah dalam bentuk dana, sarana, alat dan lain-lain. Fasilitasi dalm bentuk fisik yakni memberikan sarana dan prasarana terhadap BPD untuk memperlancar tugas pemerintahan dalam menuju pembangunan yang lebi maju. Dalam memfasilitasi yang sangat bertanggungjawab yaitu Camat dimana camat merupakan seorang fasilitator yang diharapkan mampu memberikan kontribusi penting untuk mendorong BPD dan pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya secara lancar. Hal demikian
tidak terlepas dari sarana dan prasarana sebagai penunjag, yakni ketersediaan kantor desa yang memadai, adanya alat-alat perlengkapan baik komputer, saon sistem,meja kursi dan lain-lain yang sangat dibutuhkan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Budiawan Dien selaku anggota BPD menyatakan bahwa Fasilitas operasional juga menjadi faktor berpengaruh demi kelancaran kinerja BPD. Tidak adanya tempat khusus bagi BPD sebagai pusat kegiatan administrasif layaknya lembaga legislatif lainnya. Meskipun BPD hanya bekerja dalam skala desa, hal ini juga menjadi faktor berpengaruh. Selain itu, tidak adanya kendaraan operasional yang bisa digunakan oleh BPD untuk memperlancar, mempermudah dan mempercepat kinerjanya untuk melakukan sosialisasi dan juga melakukan pengawasan peraturan-peraturan desa. Untuk menunjang kinerja anggota BPD, hal lain yang dibutuhkan yaitu sarana dan prasarana seperti tempat atau kantor sebagai pusat kegiatan. Selain itu dibutuhkan juga kendaraan operasional (kendaraan) untuk menunjang sosialisasi peran dan kelancaran kinerja BPD di desa ini.(wawancara tanggal 12Juni 2012) Keterbatasan prasarana yang dimiliki oleh pemerintahan desa, sangat berpengaruh terhadap pemerintah desa dalam bekerja. Disisi lain dengan keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam menjalankan organisasi pemerintahan inipula, sehingganya diharapkan kepada pemerintah kecamatan agar secepat mungkin untuk mengatasi persoalan yang menyakut dengan prasarana umum yang terpenting, sehingga tidak berdapak pada pembangunan pada sisi lainya dan permasalahan yang semakin menumpu.
4. Belum ada ketetapan mengenai Peraturan Daerah Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai sebuah lembaga otonom di Desa Matabulu merupakan wujud dari implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang kemandirian desa dalam rangka otonomi daerah. Salah satunya adalah pemberdayaan dan meredifinisi fungsi dan peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai parlemen desa yang diharapkan bakal menjadi tulang punggung praktek demokrasi di Pedesaan.Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban tiada kewenangan tanpa tanggung jawab, dan tidak ada kebebasan tanpa batas dan harus berlandaskan koridor peraturan perundang-udangan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lukman Mamonto selaku Ketua BPD Desa Matabulu menyatakan bahwa BPD sudah melaksanakan tugas dan fungsinya menegenai fungsi pengawasan dan fungsi penyalur aspirasi namun dalam proses pembuatan Peraturan Desa masih ada kendala yang dapat menghambat pembuatannya BPD tidak punya kekuatan meskipun dilahirkan oleh Undang-Undang akan tetapi sudah direncanakan dan masih menunggu Perda dari Kabupaten harus disesuaikan dengan Perda (wawancara tanggal 13 Juni 2012). Dalam rangka mewujudkan wahan demokrasi di desa yang berfungsi sebagai lembaga legislative dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa maka ditiap desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD).Pelaksanaan pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dimaksud disini yaitu Pelaksanaan pengawasan yang dijadikan sebagai peraturan desa dan juga pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya mengawasi peraturan desa dalam hal ini yaitu mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Segala bentuk tindakan pemerintah desa, selalu dipantau dan diawasi oleh kami selaku BPD baik sebara
langsung ataupun tidak langsung, hal ini kami lakukan untuk melihat apakan terjadi penyimpangan peraturan atau tidak.Terkait efektivitas pengawasan BPD dalam mengawasi jalannya peraturan desa, dibutuhkan juga partisipasi dan kerja sama dari seluruh komponen masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dengan sejumlah responden, menurut responden, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selalu melakukan kontrol terhadap peraturan desa akan tetapi sampai saat ini belum ada perdes karena kendalanya belum ada perda dan masih menunggu aturan dari Perda sehingganyamasih agak terhambat di dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah dibebankan oleh pemerintah. 5. Kurangnya Tanggung jawab pada Tupoksi yang berikan Tanggungjawab merupan sikap yang harus dimiliki oleh setiap karyawan ataupun pegawai dalam menjalankan suatu roda organisasi. Pekerjaan yang diberikan dari atasan harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab baik kebahagian maupun kegagalan dan tidak berwatak mencari perlindungan ke atas serta tidak melemparkan kesalahan sesama anggota pegawai. Tujuan organisasi ataupencapaian hasil kerja dapat tercapai dengan baik maka setap karyawan harus bertanggungjawab sesuai dengan bidang masing-masing agar tidak saling menyalahkan satu sama lain. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Budiawan Dien selaku anggota BPD Desa Matabulubeliau mengatakan bahwa pelaksanaan rasa tanggungjawab tugas dan fungsi yang diberikan belum maksimal hal ini bisa dilihat tidak mengetahui tugas apa yang diberikan dan banyak anggota BPD datang terlambat maka akan mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat juga mengalami hambatan karena ada sebagian urusan yang tidak bisa dilakukan.BPD adalah pelaksana kebijakan publik yang bermuara pada kemaslahatan
masyarakat di desa harus benar-benar menjalankan tugas dan fungsi yang diembannya (wawancara, 12 Juni 2012). Selain itu sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Sudibio Mamonto selaku Probis Pemerintahan desa Matabulu menyatakan bahwa BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya khususnya anggota BPD kurang bertanggung jawab terhadapapa yang menjadi tugas mereka. Hal ini dapat dideskripsikan bahwa pemberian tanggung jawab masing-masing anggota BPD belum terlaksana sesuai tugas dan fungsi mereka (wawancara tanggal 18 Juni 2012). 4.2.3 Upaya Yang dilakukan dalam mengatasi Kendala-kendalyang ditemui BPD dalam menjalankan perannya diDesa Matabulu Kec. Nuangan Kab. Bolaang Mongondow Timur Adapun upaya yang didalam mengatasi Kendala-kendalyang ditemui BPD dalam menjalankan perannya diDesa Matabulu Kec. Nuangan Kab. Bolaang Mongondow Timur,yaitu sebagai berikut: a. Mengikutsertakan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPD Salah satu langkah penting dalam upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan para pegawai, baik bagi mereka yang melaksanakan tugas yang sifatnya teknikal dan oprasional, fungsional bagi mereka yang menduduki berbagai tingkat jabatan pimpinan.Karena sifatnya, kegiatan pendidikan dan pelatihan merupakan kegiatan penunjang bagi suatu organisasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan seluruh pegawai dalam organisasi tersebut untuk menyelenggarakan fungsi yang merupakan tanggungjawabnya. Sebagai kegiatan penunjang, program pendidikan dan pelatihan merupakan tugas satuan kerja yang mengelolah sumber daya manusia.
Selain itu
kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia menurut Schuler (dalam
Notoatmodjo, 2003:89) bahwa untuk meningkatkan produktivitas, dengan mengikuti kegiatan pengembangan berarti pegawai juga memperoleh tambahan ketrampilan dan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi pelaksanaan pekerjaan mereka. Dengan demikian diharapkan juga secara tidak langsung akan meningkatkan produktivitas kerjanya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Sumarto Saleh selaku Sekretaris Pemuda Desa Manabulu mengatakan bahwa kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu yang urgen dan memaksa anggota BPD di Desa Matabulu untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Kita ketahui bahwa aparaturBPD di Desa Matabulu masih berpendidikan rendah maka pihak Ketua BPD bekerja sama dengan pihak Kabupaten mengupayakan BPD untuk diikutsertakan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan administrasi umum, bimbingan, penyuluhan, loka karya dan kegiatan lainnya baik secara regional maupun nasional. Disamping itu, pendidikan dan pelatihan ini bertujuan memberikan kedudukan organisasi dalam peran instansi masing-masing dalam pemerintahan desa serta mampu melaksankan tugas dan pekerjaan sehari-hari secara efektif dan efisien serta penuh tanggung jawab. Aparat BPD Desa Matabulu dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai fasilitator sekaligus pelaksana dan penanggung jawab pembangunan harus memiliki keterampilan, khususnya keterampilan teknik yaitu pengetahuan teknik dan peralatan dalam melaksanakan dan masih memerlukan keterampilan yang lain agar harapan hendak dicapai dapat terpenuhi. Hal ini dimaksudkan ntuk mencapai keberhasilan peningkatan jiwa kerja di Desa Matabulu maka diperlukan oleh BPD yang memiliki kemauan dan loyalitas serta memiliki pendidikan yang tinggi dalam bekerja (Wawancara tanggal 4 Juli 2012).
Program pendidikan dan pelatihan harus direncanakan secara matang,diselenggarakan secara efektif,serta dinilai secara objektif. Yang tidak kala pentingnya ialah bahwa hasil pendidikan dan pelatihan tersebut harus dirasakan bukan hanya oleh peserta yang ditugaskan mengikuti program pendidikan dan pelatihan itu,melainkan juga oleh organisasi pengirim. Pada intinya, hasil tersebut harus tercermin dalammeningkatnya kemampuan kerja,terwujudnya prilaku yang positifdalam melaksanakan tugas, dan semakin tangguhnya organisasi dalam mengemban misi yang menjadi tanggung jawab fungsionalnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Teti Mutu
selaku Sekretaris BPD Desa
Matabulu menyatakan bahwa jenis kegiatan yang pernah diikuti oleh aparat BPD di Desa Matabulu yang berkaitan dengan kualitas aparat BPD yang bermuara pada peningktan peran BPD antara lain sebagai berikut: a. Pendidikan dan pelatihan administrasi umum yang berkaitan dengan tugas masingmasing; b. Mengikuti bimbingan dalam mengoperasikan komputer; c. Pelatihan dalam Panwas Pilkada; serta d. Pengisian pendataan penduduk. Adapun yang menjadi tujuan dari pelaksanaan dengan mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintahan Di desa Matabulu yaitu : a.
Untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan serta pembentukan kepribadian kerja aparat pemerintahan di desa Matabulu.
b. Untuk menanamkan pola pikir yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawasan yang menyeluruh untuk melaksanakan tugas umum pemerintah desa dan pembangunan desa (wawancara tanggal16 Juni 2012). Karena pentingnya pendidikan dan pelatihan sebagai wahana mengembangkan sumber daya manusia, penyelenggarannya harus merupakan bagian integralseluruh proses pengelolaan sumber daya manusia dalam setiap organisasi terutama di Desa Matabulu. Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat mengambil suatu benang merah bahwa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pada aparatur BPD di Desa Matabulu yaitu untuk meningkatkan keterampilan dan menambah pengetahuan atau wawasan pada aparatur pemerintah desa dalam proses pelaksanaan pelayanan masyarakat, sehingga tercipta suatu kinerja yang bertanggung jawab secara efektif dan efisien, sehingga pada akhirnya peningkatan peran BPD Desa Matabuludapat terlaksana dengan baik. b. Meningkatakan Koordinasi antara BPD dengan Pemerintah Desa Secara keseluruhann dalam memajukan pembangunan didalam pemerintahan desa, khususnya BPD koordinasi merupakan hal yang paling utama, dimana dari sisi kordinasi yang terjalin diantara BPD dan aparatur pemerintah desa dapat melahirkan sistem pemerintahan yang baik dan terarah serta berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kordinasi pula permasalahan yang terjadi yang dialami langsung oleh BPD dan aparatur pemerintah desa dan masyarakat pada umumnya. Menurut Handoko (dalam Soejono, 2001:77) koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan pada satuan-satuan yang terpisa (depertemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efesien. Tanpa kordinasi individu-individu
akan kehilangan pegangan atas pegangan mereka dalam organisasi, mereka akan mengejar kepentingan sendiri, yang sering meragukan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Salah satu faktor yang berpengaruh di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD di Desa Matabulu adalah pola hubungan kerja sama terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan Pemerintah Desa dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain, serta adannya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan mendukung jalannya kinerja BPD. Keharmonisan ini desebabkan karena adanya tujuan dan kepentingan bersama yang ingin dicapai yaitu untuk mensejahterakan masyarakat desa. Sebagai unsur yang bermitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dan Pemerintah Desa selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar antara keduanya. Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Raup mamonto Selaku kepala dusun I Pemerintah Desa Manabulu menyatakan bahwa hubungan antara BPD dengan masyarakat dapat dikatakan harmonis, akan tetapi hubungan antara BPD dengan Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan belum harmonis walaupun tidak dipungkiri pernah terjadi selisih paham namun hal tersebut tidak sampai menimbulkan dampak yang besar bagi masyarakat, karena apabila terjadi selisih paham maka akan dibahas bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan unsur perangkat desa yang lainnya dalam forum-forum yang diadakan oleh BPD(wawancara tanggal 30 Juni 2012). Berdasakan hasil wawancara dengan Bapak Rustam Lasantu selakuKepala Dusun II Desa Matabulu menyatakan bahwa agar tidak mengalami suatu hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diberikan maka BPD dan Pemerintah Desa harus melakukan koordinasi terhadap pemerintahan desa Matabulu, dimana kordinasi dalam bentuk rapat yang seharusnya dilaksanakan setiap sebulan sekali (wawancara tanggal 16 Juni 2012 ).
Dengan adanya kordinasi antara BPD dengan pamerintahan desa merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk memperlancaarkan rancana dan tujuan yang akan dilakukan kedepan. Kordinasi dengan sisilain merupakan suatu cara dimana dapat mempersatukan dan menumbuhkembangkan kerja sama antara BPD dengan Pemerintah Desa diwilayah Desa Manabulu, juga dapat menciptakan tingkat pemahamanBPD dengan aparatur desa didalam menjalankan tugas dan tanggug jawabnya. Lewat kordinasi yang dilakukan oleh BPD dengan Pemerintah Desa terhadap pemerintah secara efektif dapat menumbuhkan komunikasi sehingga segala kekurangan dan kesulitan yang dialami oleh pemerintah desa dapat disampaikan dan kemudian dikaji secara bersama dan mencari jalan keluar. C. Pengadaan Fasilitas dan Sarana Penunjang Kerja BPD Berdasarkan hasil penelitian bahwa fasilitas dan sarana penunjang yang ada di kantor Desa Mnabulu masih sangat minim. Oleh karena itu perlu diupayakan pengadaan fasiltas dan sarana penunjang yang dapat dilakukan melalui usaha-usaha a. Pimpinan dapat menganalisis kebutuhan yang digunakan dalam proses upaya peran BPD Desa Matabulu. b. Pemimpin dapat mengajukan kebutuhan kepada lembaga setingkat di atasnya yaitu pemerintah kecamatan. Berdasarkan kenyataan di lapangan menunjukan bahwa peran BPD Desa Matabulu belum maksimal. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Maskun Mutu selaku tokoh masyarakat Desa Matabulu mengatakan bahwa hal ini di sebabkan karena kurang mengetahui dalam pengerjaan segalah sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat desa (Wawancara, 9 Juli 2011).
Untuk meningkatkan peran BPD di Desa Matabulu harus ada faktor pendukung. Yang dimaksud dengan faktor pendukung adalah semua faktor yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan. Berkaitan dengan hal pelayanan publik oleh aparat desa maka faktor pendukungnya adalah semua faktor yang dapat membantu kelancaran kegiatan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat. Adapun faktor pendukung peningkatan peran BPD di Desa Matabulu dalam pelayanan publik oleh yaitu: Faktor Pendidikan Pendidikan disini merupakan proses belajar yang di lakukan secara sadar yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan. Yang di dalamnya termasuk kemampuan dan keterampilan. Kemampuan adalah berkaitan dengan dapat melakukan pekerjaan/tugas sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan apa yang diharapkan. Sedangkan keterampilan adalah kemampuan melaksanakan tugas/pekerjaan dengan menggunakan anggota badan peralatan kerja yang tersedia. Faktor Sarana Pelayanan Yang dimaksud dengan sarana pelayanan adalah segala jenis perlengkapan peralatan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sosial untuk memenuhi kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan organisasi atau lembaga. Sarana berfungsi antara lain untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu, meningkatkan produktifitas baik berupa barang atau jasa, serta menimbulkan kenyamanan dan perasaan puas bagi masyarakat yang berkepentingan sehingga dapat sedikit mengurangi sifat emosional mereka.
Di Desa Matabulu sarana pelayanan yang tersedia berupa peralatan kerja, gedung tempat pemerintah desa bekerja ditambah manusia sebagai pelaksana kerjanya. Sebagai pelaksana kerja adalah para aparat BPD yang bertugas memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Sedangkan peralatan kerja adalah sebagai alat penunjang agar pekerjaan bisa dilakukan secara cepat dan tepat. Pada kantor Desa Matabulu hanya terdapat 1 macam jenis peralatan kerja, yaitu Komputer dan sebagai peralatan kerja yang bersifat tunggal-guna dan digunakan untuk mengetik berbagai macam jenis surat menyurat. Keberadaan komputer tersebut cukup membantu aparat pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat terutama dalam pelayanan pada pembuatan surat izin dan surat keterangan. Akan tetapi jika yang dapat mengoperasikan komputer tersebut hanya sekretaris BPD dan yang paling bermasalah BPD tidak mempunyai kantor. Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa lambatnya suatu pelayanan di Desa Matabulu disebakan karena sarana dan prasarana yang tersedia masih minim, sehingganya ini menjadi suatu perhatian bagi kita semua terutama bagi pihak pemerintah untuk mengantisipasi hal tersebut.Kita ketahui bahwa suatu pelayanan dapat tercapai dengan baik apabila sarana dan prasarana dapat menunjang dalam menjalankan suatu pelayanan. Masyarakat Desa Matabulu sangat mengarapkan agar pemerintah memfasilitasi kekurangan di kantor Desa Matabulu terutama sarana dan prasarana serta tenaga ahli yang akan menunjang setiap pelayanan sehingga masyarakat yang berada di Desa Matabulu membuat mereka puas atas pelayanan yang diberikan.
