1
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian 1. Deskripsi Hasil Penelitian Penelitian tentang pengelolaan sekolah standar nasional di SMP Negeri 8 Kota Gorontalo diawali dengan melakukan observasi atau pengamatan langsung pada bulan Mei tahun 2013 sampai bulan Juli tahun 2013 . Berdasarkan kegiatan pengamatan (observasi) dan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan baik Kepala Sekolah maupun Guru-guru, diperoleh gambaran tentang pengelolaan sekolah standar nasional di SMP Negeri 8 Kota Gorontalo. Adapun hasil wawancara, terkait dengan temuan terhadap pengelolaan sekolah standar nasional dapat di uraikan berikut ini: a.
Pengelolaan Kurikulum Sekolah Standar Nasional (SSN) 1. Perencanaan kurikulum Berhubungan dengan data tentang perencanaan kurikulum berdasarkan
hasil observasi yang telah peneliti lakukan bahwa: Pada akhir tahun ajaran kepala sekolah melakukan rapat tahunan membahas tentang perencanaan kurikulum yang melibatkan guru-guru, komite sekolah dan perwakilan orang tua siswa.(1.1/O/RT/10.06.13) Informasi ini dikonfirmasikan
kembali dengan kepala sekolah
menjelaskan bahwa: Dalam perencanaan kurikulum diawali dengan penyusunan program pembelajaran, menyusun silabus dan RPP dan analisis standar kompetensi dan kompetensi dasar, dimana saya melibatkan guru-guru, komite sekolah dan orang tua siswa yang dilaksanakan melalui rapat tahunan. (1.1.W/MK/KS/12.06.13)
2
Informasi ini dikonfirmasikan kembali dengan wakil kepala sekolah yang menjelaskan bahwa: Perencanaan kurikulum disekolah melibatkan guru-guru, komite sekolah dan orang tua siswa yang dikomandoi oleh kepala sekolah untuk membahas program pembelajaran melalui rapat tahunan. (1.1.W/AN/WKS/12.06.13) Informasi ini didukung oleh informan salah seorang guru menjelaskan bahwa: Pada rapat tahunan guru-guru, komite sekolah dan orang tua siswa dilibatkan dalam perencanaan kurikulum membahas tentang penyusunan program pembelajaran, silabus dan RPP. ( 1.1.W/NT/GR/12.06.13) Berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan kurikulum diawali dengan penyusunan program pembelajaran, menyusun silabus dan RPP dan analisis standar kompetensi dan kompetensi dasar, dimana kepala sekolah melibatkan guru-guru, komite sekolah dan orang tua siswa yang dilaksanakan melalui rapat tahunan. 2. Pengorganisasian kurikulum Berhubungan dengan data tentang pengorganisasian kurikulum dari hasil wawancara informan menjelaskan bahwa: Proses pengorganisasian kurikulum saya mengatur pembagian tugas secara merata sesuai dengan minat dan keahlian guru, penyusunan jadwal pelajaran dengan memperhatikan jumlah kelas, jumlah guru serta kemampuan guru dengan melibatkan wakil kepala sekolah. Karena hal ini akan menimbulkan rasa kebersamaan guru-guru dan meningkatkan motivasi guru. (1.2.W/MK/KS/12.06.13) Informasi ini dikonfirmasikan kembali dengan wakil kepala sekolah yang menjelaskan bahwa:
3
Kepala sekolah melibatkan saya dalam pengorganisasian kurikulum dalam hal penyusunan jadwal pelajaran sesuai keahlian guru dan jumlah kelas. Jika pengorganisian kurikulum baik maka tidak akan timbul rasa kecemburuan guru terhadap guru lain dan bisa memotivasi guru. (1.2.W/AN/WKS/12.06.13) Informasi ini didukung oleh informan salah seorang guru menjelaskan bahwa: Kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah dalam pengorganisasian kurikulum di sekolah dalam hal pembagian jadwal sudah merata sesuai dengan minat dan keahlian guru, hal ini bisa meningkatkan motivasi guru dalam pembelajaran. ( 1.2.W/NT/GR/12.06.13) Berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa proses pengorganisasian kurikulum kepala sekolah mengatur pembagian tugas secara merata sesuai dengan minat dan keahlian guru, penyusunan jadwal pelajaran dengan memerhatikan jumlah kelas, jumlah guru serta kemampuan guru dengan melibatkan wakil kepala sekolah. Karena hal ini akan menimbulkan rasa kebersamaan guru-guru dan meningkatkan motivasi guru. 3. Pelaksanaan kurikulum Berhubungan dengan data tentang pelaksanaan kurikulum dari hasil wawancara informan menjelaskan bahwa: Kurikulum yang digunakan di sekolah standar nasional yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Karena kurikulum ini berdasarkan ketentuan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Silabus yang digunakan berasal dari Pemerintah dalam hal ini Mendiknas sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan untuk RPP dikembangkan oleh guru itu sendiri (1.3.W/MK/KS/12.06.13) Informasi ini dikonfirmasikan kembali dengan wakil kepala sekolah yang menjelaskan bahwa: Sekolah menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Untuk silabus yang kita gunakan di sekolah kami hanya menerima edaran
4
dari Dinas Pendidikan sedangkan untuk RPP guru-guru kurang mengembangkannya.( 1.3.W/AN/WKS/12.06.13) Informasi ini didukung kembali dengan salah seorang guru yang menjelaskan bahwa: Sesuai dengan peraturan pemerintah sekolah standar nasional kurikulum yang digunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), dan untuk silabus yang digunakan juga berasal dari edaran pemerintah sedangkan RPP dikembangkan sendiri.( 1.3.W/NT/GR/12.06.13) Berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum yang digunakan di Sekolah standar nasional yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dan untuk silabus dan RPP, silabus yang digunakan berasal dari edaran Dinas Pendidikan dan untuk RPP dikembangkan sendiri oleh guru. 4. Evaluasi kurikulum Berhubungan dengan data tentang evaluasi kurikulum berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan bahwa: Dalam evaluasi kurikulum di sekolah, saya melakukan pengawasan atau supervisi kurikulum hal ini ditujukan untuk mengetahui tercapainya tujuan atau kompetensi dasar dan untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran oleh guru. Supervisi dilakukan oleh saya sendiri dan pengawas dari Dinas Pendidikan . (1.4.W/MK/KS/12.06.13) Informasi ini dikonfirmasikan kembali dengan wakil kepala sekolah yang menjelaskan bahwa: Evaluasi kurikulum di sekolah, kepala sekolah bersama pengawas dari Dinas Pendidikan melakukan pengawasan atau supervisi terhadap guru mengenai kegiatan pembelajaran oleh guru. ( 1.4.W/AN/WKS/12.06.13)
5
Informasi ini didukung kembali dengan salah seorang guru yang menjelaskan bahwa: Kepala sekolah melakukan evaluasi kurikulum di sekolah melalui supervisi atau pengawasan terhadap pembelajaran guru hal ini juga dilakukan oleh pengawas dari Dinas Pendidikan yang dilakukan empat kali dala satu semester. (1.4.W/NT/GR/12.06.13) Berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa dalam evaluasi kurikulum di sekolah, kepala sekolah melakukan pengawasan atau supervisi kurikulum hal ini ditujukan untuk mengetahui tercapainya tujuan atau kompetensi dasar dan untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran oleh guru. Supervisi dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas dari Dinas Pendidikan yang dilakukan empat kali dalam satu semester . b. Pengelolaan Sarana Prasarana Sekolah Standar Nasional (SSN) 1. Perencanaan sarana prasarana Berhubungan dengan data tentang perencanaan sarana prasana berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan bahwa: Rapat yang dibahas adalah perencanaan sarana prasarana yang akan dipersiapkan untuk tahun ajaran baru tentunya dengan melibatkan seluruh masyarakat sekolah, komite sekolah dan orang tua siswa. (2.1/O/RT/10.06.13) Informasi ini dikonfirmasikan
kembali dengan kepala sekolah
menjelaskan bahwa: Dalam perencanaan sarana prasarana dengan melibatkan guru-guru, tenaga administrasi sekolah, komite sekolah dan orang tua siswa dalam rapat tahunan untuk membahas perencanaan sarana prasarana untuk tahun ajaran baru berdasarkan analisis kebutuhan sekolah. Hal ini dilakukan agar bisa menunjang pembelajaran di sekolah. (2.1.W/MK/KS/13.06.13)
6
Informasi ini dikonfirmasikan kembali dengan wakil kepala sekolah yang menjelaskan bahwa: Untuk perencanaan sarana prasarana, sekolah melakukan langkah-langkah perencanaan berawal dari penyusunan daftar kebutuhan, estimasi biaya, menetapkan skala prioritas. (2.1.W/AN/WKS/13.06.13) Informasi ini didukung kembali dengan salah seorang guru yang menjelaskan bahwa: Kepala sekolah bersama wakil kepala sekolah, guru-guru, komite sekolah dan orang tua siswa merencanakan kebutuhan sekolah akan sarana prasarana di sekolah untuk tahun ajaran baru dalam rapat tahunan. (2.1.W/NT/GR/13.06.13) Berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan sarana prasarana di sekolah kepala sekolah melibatkan guru-guru, tenaga administrasi, komite sekolah dan orang tua siswa dalam rapat tahunan untuk membahas perencanaan sarana prasarana untuk tahun ajaran baru berdasarkan analisis kebutuhan sekolah. Hal ini dilakukan agar bisa menunjang pembelajaran di sekolah, dengan melakukan langkah-langkah perencanaan berawal dari penyusunan daftar kebutuhan, estimasi biaya, menetapkan skala prioritas. 2. Pengadaan sarana prasarana Berhubungan dengan data tentang pengadaan sarana prasarana dari hasil wawancara informan menjelaskan bahwa: Dana untuk pengadaan sarana prasarana sekolah standar nasional berasal dari negara/pemerintah. Dalam pengadaan fasilitas dan alat pembelajaran guru-guru dilibatkan. (2.2.W/MK/KS/13.06.13)
7
Informasi ini dikonfirmasikan kembali dengan wakil kepala sekolah yang menjelaskan bahwa: Dana yang digunakan untuk pengadaan sarana prasarana berasal dari pemerintah. Dalam pengadaan sarana prasarana guru-guru dilibatkan, tapi guru hanya dalam hal mengajukan apa yang dibutuhkan dalam menunjang pembelajaran. (2.2.W/AN/WKS/13.06.13) Informasi ini didukung kembali dengan salah seorang guru yang menjelaskan bahwa: Untuk pengadaan sarana prasarana sekolah dananya berasal dari pemerintah. Guru-guru dilibatkan dalam pengadaan baik dari segi pengajuan kebutuhan pembelajaran dan dilibatkan dalam kepanitiaan pengadaan sarana prasarana. (2.2.W/NT/GR/13.06.13) Berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengadaan sarana prasarana di Sekolah Standar Nasional (SSN) dananya berasal dari Pemerintah pusat. Dalam hal ini juga guruguru dilibatkan dalam pengadaan fasilitas dan alat pembelajaran dan juga dalam kepanitiaan . 3. Inventarisasi sarana prasarana Berhubungan dengan data tentang inventarisasi sarana prasarana dari hasil wawancara informan menjelaskan bahwa: Proses inventarisasi sarana prasarana di sekolah pertama sekolah menerima daftar penerimaan barang, melakukan pencatatan, kodifikasi, distribusi dan pelaporan. Hal ini dilakukan oleh kepala tata usaha (2.3.W/MK/KS/13.06.13) Informasi ini dikonfirmasikan kembali dengan wakil kepala sekolah yang menjelaskan bahwa: Setiap barang yang masuk baik itu buku atau alat praktek harus melalui proses inventaris yang dilakukan oleh kepala tata usaha atau pegawai yang
8
ditunjuk kepala sekolah yaitu menerima daftar penerimaan barang, setelah itu di catat, diberi kode, didistribusi dan terakhir membuat laporan. (2.3.W/AN/WKS/13.06.13) Informasi ini didukung kembali dengan salah seorang pegawai administrasi yang menjelaskan bahwa: Proses inventaris di sekolah dilakukan oleh kepala tata usaha atau pegawai adminstrasi yang terlibat pertama-tama kepala tata usaha menerima barang sesuai dengan yang tertera dalam daftar penerimaan barang pada saat serah terima pengadaan barang, setalah itu melakukan pencatatan barang ke dalam buku inventaris sesuai dengan golongan barang dan memberikan kode, setelah itu mendistribusikan barang sesuai alokasi dan membuat kartu inventaris ruangan dan kartu penggunaan alat, terakhir membuat laporan reguler tentang keadaan barang inventaris di sekolah. (2.3/W/DB/TA/14.06.13)
Berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses inventarisasi sarana prasarana dilakukan oleh kepala tata usaha atau pegawai adminstrasi yang terlibat. Pertama-tama kepala tata usaha menerima barang sesuai dengan yang tertera dalam daftar penerimaan barang pada saat serah terima pengadaan barang, setalah itu melakukan pencatatan barang ke dalam buku inventaris sesuai dengan golongan barang dan memberikan kode, setelah itu mendistribusikan barang sesuai alokasi dan membuat kartu inventaris ruangan dan kartu penggunaan alat, terakhir membuat laporan reguler tentang keadaan barang inventaris di sekolah. c. Pengelolaan Ketenagaan Sekolah Standar Nasional (SSN) 1. Proses perencanaan ketenagaan Berhubungan dengan data tentang proses perencanaan ketenagaan dari hasil wawancara informan menjelaskan bahwa:
9
Proses perencanaan ketenagaan di sekolah, saya dan wakil kepala sekolah membuat analisis kebutuhan sekolah akan ketenagaan dengan melihat kekosongan-kekosongan guru dan tenaga adminstrasi dan diajukan ke Dinas Pendidikan setempat. (3.1/W/MK/KS/14.06.13) Informasi ini dikonfirmasikan kembali dengan wakil kepala sekolah yang menjelaskan bahwa: Perencanaan ketenagaan di sekolah disesuaikan dengan analisis kebutuhan sekolah dengan melihat kekosongan tenaga. (3.1/W/AN/WKS/14.06.13) Informasi ini didukung kembali dengan salah seorang guru yang menjelaskan bahwa: Perencanaan ketenagaan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan yang bertanggung jawab proses perencanaan adalah kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. (3.1/W/NT/GR/14.06.13) Informasi ini didukung kembali dengan salah seorang tenaga administrasi yang menjelaskan bahwa: Proses perencanaan ketenagaan dilihat dari kekosongan jabatan atau yang dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan proses pengelolaan administrasi. (3.1/W/DB/TK/14.06.13) Berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses perencanaan ketenagaan didasarkan atas analisis kebutuhan, dalam proses tersebut yaitu melihat adanya kekosongan-kekosangan guru dan tenaga administrasi 2. Proses rekrutmen dan penempatan ketenagaan Berhubungan dengan data tentang proses rekrutmen dan penempatan ketenagaan dari hasil wawancara informan menjelaskan bahwa: Proses rekrutmen ketenagaan untuk tenaga guru pihak sekolah melihat apabila ada kekosongan maka sekolah memakai jasa guru dari sekolah lain yang sudah PNS jadi tidak memberatkan pihak sekolah. Untuk penempatan tenaga guru maupun tenaga administrasi di sekolah sudah
10
sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalaupun ada mata pelajaran yang tidak mempunyai guru bidang studi yang dimaksud maka guru yang mempunyai keahlian dibidang itu bisa menggantinya (3.2.W/MK/KS/14.06.13) Informasi ini dikonfirmasikan kembali dengan wakil kepala sekolah yang menjelaskan bahwa: Proses rekrutmen ketenagaan pihak sekolah meminjam tenaga guru dari sekolah lain untuk mengisi kekosongan. Penempatan guru maupun tenaga administarsi disesuaikan dengan bidangnya masing-masing (3.2/W/AN/WKS/14.06.13) Informasi ini didukung kembali dengan salah seorang guru yang menjelaskan bahwa: Proses rekrutmen ketenagaan kepala sekolah melihat apabila ada kekosongan guru maka kepala sekolah berinisiatif untuk memakai jasa guru dari sekolah lain. Untuk penempatan ketenagaan sudah terpenuhi kecuali untuk guru biologi kelebihan jadi guru tersebut diharapkan untuk bisa mengisi mata pelajaran lain. (3.2/W/NT/GR/13.06.13) Berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses rekrutmen dan penempatan ketenagaan di SMP Negeri 8 Gorontalo yaitu untuk perekrutan pihak sekolah melihat apabila ada kekosongan maka sekolah memakai jasa guru dari sekolah lain yang sudah PNS jadi tidak memberatkan pihak sekolah. Untuk penempatan tenaga guru maupun tenaga administrasi di sekolah sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalaupun ada mata pelajaran yang tidak mempunyai guru bidang studi yang dimaksud maka guru yang mempunyai keahlian dibidang itu bisa menggantinya. 3. Pembinaan dan Pengembangan karir ketenagaan Berhubungan dengan data tentang pembinaan dan pengembangan karir ketenagaan dari hasil wawancara informan menjelaskan bahwa:
11
Untuk pembinaan ketenagaan pihak sekolah memberikan arahan kepada guru dan tenaga administrasi agar dapat menaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Dalam pengembangan karir ketenagaan dari segi kepangkatan dan profesi mendapat dukungan dari sekolah dimana pihak sekolah memberi kebebasan kepada tenaga guru maupun tenaga kependidikan meningkatkan kepangkatan dan profesinya. (3.3/W/MK/KS/14.06.13) Informasi ini dikonfirmasikan kembali dengan wakil kepala sekolah yang menjelaskan bahwa: Pembinaan yang dilakukan sekolah terhadap ketenagaan di sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah apabila ada yang melanggar kepala sekolah berhak melakukan pembinaan kepada guru atau pegawai tersebut. Untuk mengembangkan karir dari segi kepangkatan dan profesi guru diberi dukungan penuh oleh sekolah misalnya guru yang mengikuti pelatihanpelatihan dan pemilihan guru berprestasi. (3.3/W/AN/WKS/14.06.13) Informasi ini didukung kembali dengan salah seorang tenaga kependidikan yang menjelaskan bahwa: Dalam hal pembinaan ketenagaan, pihak sekolah tegas kepada pegawai agar bisa menjalankan tata tertib sekolah. dan untuk yang melanggar pihak sekolah memberikan sanksi berupa teguran. Untuk mengembangkan karir, sekolah memberikan dukungan penuh yaitu diberikan kesempatan bagi guru maupun pegawai yang belum S1 untuk melanjutkan kuliah. (3.3/W/DB/TK/14.06.13) Berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa untuk pembinaan pihak sekolah menghimbau kepada tenaga guru maupun tenaga adminstrasi untuk bisa mematuhi tata tertib yang berlaku, untuk pengembangan karir ketenagaan baik guru maupun tenaga kependidikan dari segi kepangkatan dan profesi mendapat dukungan penuh dari sekolah. Berupa guru-guru diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan dan bagi guru maupun tenaga administrasu yang belum S1 untuk melanjutkan kuliah.
12
2. Temuan Penelitian a. Pengelolaan Kurikulum Sekolah Standar Nasional (SSN) 1. Perencanaan kurikulum Perencanaan
kurikulum
diawali
dengan
penyusunan
program
pembelajaran, menyusun silabus dan RPP dan analisis standar kompetensi dan kompetensi dasar, dimana kepala sekolah melibatkan
guru-guru,
komite sekolah dan orang tua siswa yang dilaksanakan melalui rapat tahunan. 2. Pengorganisasian kurikulum Pengorganisasian kurikulum kepala sekolah mengatur pembagian tugas secara merata sesuai dengan minat dan keahlian guru, penyusunan jadwal pelajaran dengan memerhatikan jumlah kelas, jumlah guru serta kemampuan guru dengan melibatkan wakil kepala sekolah. Karena hal ini akan menimbulkan rasa kebersamaan guru-guru dan meningkatkan motivasi guru. 3. Pelaksanaan kurikulum Kurikulum yang digunakan di Sekolah standar nasional yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dan untuk silabus dan RPP, silabus yang digunakan berasal dari edaran Dinas Pendidikan dan untuk RPP dikembangkan sendiri oleh guru.
13
4. Evaluasi kurikulum Evaluasi kurikulum di sekolah, kepala sekolah melakukan pengawasan atau supervisi kurikulum hal ini ditujukan untuk mengetahui tercapainya tujuan atau kompetensi dasar dan untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran oleh guru. Supervisi dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas dari Dinas Pendidikan yang dilakukan empat kali dalam satu semester . Terkait dengan Pengelolaan Kurikulum Sekolah Standar Nasional (SSN) disajikan peta konsep sebagai berikut:
Perencanaan kurikulum
Pengelolaan Kurikulum Sekolah Standar Nasional (SSN)
Pengorganisasian Kurikulum digunakan Pelaksanaan kurikulum kurikulum
Berimplikasi pada proses kegiatan pembelajaran di sekolah
Evaluasi kurikulum
Gambar 2.1: Diagram konteks Pengelolaan Kurikulum Sekolah Standar Nasional (SSN)
14
b. Pengelolaan Sarana Prasarana Sekolah Standar Nasional (SSN) 1. Perencanaan Sarana prasarana Perencanaan sarana prasarana di sekolah kepala sekolah melibatkan guruguru, tenaga administrasi, komite sekolah dan orang tua siswa dalam rapat tahunan untuk membahas perencanaan sarana prasarana untuk tahun ajaran baru berdasarkan analisis kebutuhan sekolah. Hal ini dilakukan agar bisa menunjang pembelajaran di sekolah, dengan melakukan langkah-langkah perencanaan berawal dari penyusunan daftar kebutuhan, estimasi biaya, menetapkan skala prioritas. 2. Pengadaan sarana prasarana Pengadaan sarana prasarana di Sekolah Standar Nasional (SSN) dananya berasal dari Pemerintah pusat. Dalam hal ini juga guru-guru dilibatkan dalam pengadaan fasilitas dan alat pembelajaran dan juga dalam kepanitiaan . Misalnya guru tiap mata pelajaran menyiapkan media pembelajarran yang digunakan pada KBM seperti: peta, globe, KIT IPA, alat-alat olahraga dan lain-lain. 3. Inventarisasi sarana prasarana Proses inventarisasi sarana prasarana dilakukan oleh kepala tata usaha atau pegawai adminstrasi yang terlibat. Pertama-tama kepala tata usaha menerima barang sesuai dengan yang tertera dalam daftar penerimaan barang pada saat serah terima pengadaan barang, setalah itu melakukan pencatatan barang ke dalam buku inventaris sesuai dengan golongan barang dan memberikan kode, setelah itu mendistribusikan barang sesuai
15
alokasi dan membuat kartu inventaris ruangan dan kartu penggunaan alat, terakhir membuat laporan reguler tentang keadaan barang inventaris di sekolah. Terkait dengan Pengelolaan Sarana Prasarana Sekolah Standar Nasional (SSN) disajikan peta konsep sebagai berikut:
Pengadaan Sarana prasarana
Pengelolaan Sarana Prasarana Sekolah Standar Nasional (SSN)
Inventarisasi sarana prasarana
Berimplikasi pada penunjang pembelajaran di sekolah
Penghapusan sarana prasarana
Gambar 2.2: Diagram konteks Pengelolaan sarana dan prasarana Sekolah Standar Nasional (SSN)
c. Pengelolaan Ketenagaan Sekolah Standar Nasional (SSN) 1. Proses perencanaan ketenagaan Proses perencanaan ketenagaan didasarkan atas analisis kebutuhan, dalam proses tersebut yaitu melihat adanya kekosongan-kekosangan guru dan tenaga administrasi 2. Proses rekrutmen dan penempatan ketenagaan Proses rekrutmen dan penempatan ketenagaan di SMP Negeri 8 Gorontalo yaitu untuk perekrutan pihak sekolah melihat apabila ada kekosongan
16
maka sekolah memakai jasa guru dari sekolah lain yang sudah PNS jadi tidak memberatkan pihak sekolah. Untuk penempatan tenaga guru maupun tenaga administrasi di sekolah sudah sesuai dengan bidangnya masingmasing. Kalaupun ada mata pelajaran yang tidak mempunyai guru bidang studi yang dimaksud maka guru yang mempunyai keahlian dibidang itu bisa menggantinya 3. Pembinaan dan pengembangan karir ketenagaan Pembinaan pihak sekolah menghimbau kepada tenaga guru maupun tenaga adminstrasi untuk bisa mematuhi tata tertib yang berlaku, untuk pengembangan karir ketenagaan baik guru maupun tenaga kependidikan dari segi kepangkatan dan profesi mendapat dukungan penuh dari sekolah. Berupa guru-guru diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan dan bagi guru maupun tenaga administrasu yang belum S1 untuk melanjutkan kuliah. Terkait dengan Pengelolaan Sarana Pengelolaan Ketenagaan Sekolah Standar Nasional (SSN) disajikan peta konsep sebagai berikut:
Proses rekrutmen ketenagaan Pengelolaan Ketenagaan Sekolah Standar Nasional (SSN)
Penempatan ketenagaan
Berimplikasi pada pada pengembangan dan peningkatan akademik sekolah
Pengembangan ketenagaan Gambar 2.3: Diagram konteks Pengelolaan Ketenagaan Sekolah Standar Nasional (SSN)
17
B. Pembahasan 1. Pengelolaan Kurikulum Sekolah Standar Nasional (SSN) Kurikulum yang digunakan di sekolah standar nasional (SSN) yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dan untuk silabus yang digunakan yaitu berasal dari edaran Dinas Pendidikan dan untuk RPP dikembangkan sendiri oleh tiap-tiap guru. Hal ini didukung oleh PP Nomor 19 tahun 2005 tentang SNP dimana kurikulum mencakup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi kelulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, kurikulum memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum satuan pendidikan dan kalender pendidikan. Masalah-masalah dalam pengelolaan kurikulum di sekolah untuk mengetahuinya maka harus dilakukan pengawasan atau supervisi. Kepengawasan atau supervisi kurikulum di sekolah diawasi langsung oleh Kepala Sekolah sebagai leader di sekolah, selain itu diawasi oleh pengawas yang diutus oleh Dinas Pendidikan setempat yang dilaksanakan empat kali dalam semester. Hal ini didukung oleh pendapat Nawawi (dalam Masaong, 2008:3) mendefinisikan supervisi sebagai pelayanan yang disediakan oleh pemimpin untuk membantu guru-guru agar menjadi guru atau personal yang semakin cakap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pendidikan khususnya, agar mampu meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar di sekolah.
18
2. Pengelolaan Sarana Prasarana Sekolah Standar Nasional (SSN) Perencanaan sarana prasarana di sekolah kepala sekolah melibatkan guruguru, tenaga administrasi, komite sekolah dan orang tua siswa dalam rapat tahunan untuk membahas perencanaan sarana prasarana untuk tahun ajaran baru berdasarkan analisis kebutuhan sekolah. Hal ini dilakukan agar bisa menunjang pembelajaran di sekolah, dengan melakukan langkah-langkah perencanaan berawal dari penyusunan daftar kebutuhan, estimasi biaya, menetapkan skala prioritas. Hal ini didukung oleh Depdiknas, (2009: 8-9), dalam kegiatan peencanaan sarana prasarana pendidikan ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan, sebagai berikut: 1) Perencanaan pengadaan sarana prasarana pendidikan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas belajar mengajar, 2) perencanaa harus jelas, 3) berdasarkan atas kesepakatan dan keputusanbersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan, 4) mengikuti pedoman (standar) jenis, kuantitas dan kualitas sesuai dengan skala priorotas, 5) perencanaan pengadaan sesuai dengan platform anggaran yang disediakan, 6) mengikuti prosedur yang berlaku, 7) mengikutsertakan unsur orang tua murid, 7) mengikutsertakanunsur orang tua murid, 8) fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi, dan kondisi yang tidak disangka-sangka, 9) dapat didasarkan pada jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (4-5 tahun), dan jangka panjang (10-15 tahun).
19
Pengadaan sarana prasarana di Sekolah Standar Nasional (SSN) dananya berasal dari Pemerintah pusat. Dalam hal ini juga guru-guru dilibatkan dalam pengadaan fasilitas dan alat pembelajaran dan juga dalam kepanitiaan . Hal ini didukung oleh Barnawi dan Arifin (2012:61) penerimaan hibah merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendidikan dengan jalan menerima pemberian dari pihak lain. Penerimaan hibah dapat berasal dari pemerintah, pihak yang ada di lembaga pendidikan dan pihak swasta lainnya. Proses inventarisasi sarana prasarana dilakukan oleh kepala tata usaha atau pegawai adminstrasi yang terlibat. Pertama-tama kepala tata usaha menerima barang sesuai dengan yang tertera dalam daftar penerimaan barang pada saat serah terima pengadaan barang, setalah itu melakukan pencatatan barang ke dalam buku inventaris sesuai dengan golongan barang dan memberikan kode, setelah itu mendistribusikan barang sesuai alokasi dan membuat kartu inventaris ruangan dan kartu penggunaan alat, terakhir membuat laporan reguler tentang keadaan barang inventaris di sekolah. Hal ini didukung pendapat oleh Bernawi dan M. Arifin (2012:67) mengemukakan sarana prasarana yang berasal dari pemerintah (milik negara) wajib diadakan inventarisasi sesuai dengan format-format yang telah ditentukan. Kepala sekolah bertanggung jawab atas kegiatan inventarisasi. 3. Pengelolaan Ketenagaan sekolah Standar Nasional (SSN) Proses perencanaan ketenagaan didasarkan atas analisis kebutuhan, dalam proses tersebut yaitu melihat adanya kekosongan-kekosangan guru dan tenaga administrasi.
20
Hal ini didukung oleh pendapat Minarti (2012:134), Secara praktis proses perencanaan ketenagaan disekolah yaitu berdasarkan analisis kebutuhan pegawai. Analisis kebutuhan pegawai adalah suatu proses analisis secara logis dan teratur dari segi faktor yang ditentukan untuk dapat menentukan jumlah dan susunan pangkat serta kualitas pegawai yang diperlukan oleh suatu lembaga untuk mampu melaksanakan
tugasnya
secara
berdaya
guna,
berhasil
guna,
dan
berkesinambungan. Pembinaan pihak sekolah menghimbau kepada tenaga guru maupun tenaga adminstrasi untuk bisa mematuhi tata tertib yang berlaku, untuk pengembangan karir ketenagaan baik guru maupun tenaga kependidikan dari segi kepangkatan dan profesi mendapat dukungan penuh dari sekolah. Berupa guru-guru diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan dan bagi guru maupun tenaga administrasu yang belum S1 untuk melanjutkan kuliah. Hal ini didukung oleh pendapat Mifta Toha (dalam Harsono, 2011:122) mengemukakan bahwa pembinaan karir ada dua unsur yaitu pembinaan berupa tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan. Pembinaan berupa perbaikan atas sesuatu. Hal tersebut juga dipertegas oleh pendapat Harsono (2011:127) mengemukakan
pengembangan
karir
untuk
PNS
yang potensial
perlu
dikembangkan dan didukung karirnya secara berkelanjutan agar dapat memenuhi kondisi yang dibutuhkan lingkungan yang selalu berubah mulai dari pengembangan sikap, minat, bakat/kemampuanya.
21
Pembahasan diatas secara keseluruhan diperjelas dengan diagram berikut ini : Perencanaan Kurikulum Pengelolaan Kurikulum Sekolah Standar Nasional (SSN)
Pengorganisasian kurikulum Pelaksanaan kurikulum
Pengelolaan Sekolah Standar Nasional (SSN)
Evaluasi kurikulum Perencanaan Sarana prasarana
Pengelolaan Sarana Prasarana Sekolah Standar Nasional (SSN)
Pengadaan Sarana prasarana
Inventarisasi sarana prasarana
Proses perencanaan ketenagaan ketenagaan Pengelolaan Ketenagaan Sekolah Standar Nasional (SSN)
Proses rekrutmen dan penempatan ketenagaan Penempatan Pembinaan dan Pengembangan ketenagaan
Berimplikasi pada mutu pendidikan sekolah
22
C. Keterbatasan Penelitian Penelitian ini bejudul pengelolaan Sekolah Standar Nasional (SSN) yang difokuskan pada pengelolaan kurikulum sekolah standar nasional, pengelolaan sarana prasarana sekolah standar nasional, pengelolaan ketenagaan sekolah standar nasional. Hal ini dikarenakan keterbatasan peneliti dalam menggali informasi dari informan, kekhawatiran peneliti terhadap informan akan jenuh dengan banyaknya pertanyaan yang peneliti ajukan dan terbatasnya waktu yang dimiliki oleh peneliti.
