BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1.
Deskripsi Obyek Penelitian
4.1.1. Diskripsi Desa Ngasin Kecamatan Balongpanggang Desa Ngasin merupakan salah satu bagian dari wilayah Kecamatan Balongpanggang, yang termasuk Kabupaten Gresik yang jaraknya lebih kurang 500 m dari Kantor Kecamatan Balongpanggang, dan lebih kurang 38 km., dari kantor Pusat Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik. Secara geografis Desa Ngasin merupakan bagian dari wilayah kerja administratif di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, di mana sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lamongan, sebelah timur dengan desa Banter, sebelah selatan berbatasan dengan desa ganggang dan sebelah barat berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten Lamomgan. Letak geografis berada di wilayah selatan Kota Gresik yang termasuk dalam kategori dataran rendah dengan ketingian 10 m di atas permukaan laut, serta memiliki curah hujan 100 mm/th dan suhu rata-rata antara 250C - 350C. Luas wilayah di Desa Ngasin pada akhir tahun 2006 didiami oleh sebanyak 3.784 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1.969 orang dan penduduk perempuan sebanyak 1.815 orang. Obyek dalam penelitian ini adalah Desa Ngasin, yang terletak di kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, sebagai salah satu desa yang letaknya jauh dari kota Kabupaten Gresik, lebih kurang 27 kilometer ke arah barat 60
61
daya alun-alun kota Gresik, maka secara demografis pembangunan fisik yang terlihat di desa tersebut belum optimal. Kondisi jauhnya jarak antara desa dengan kota Kabupaten Gresik ini sebetulnya sudah diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Gresik yang mana akses jalur transportasi ke daerah tersebut sudah dibangun oleh pemerintah Kabupaten Gresik yang dikenal dengan program Jalan Poros Desa (JPD) yang pengerjaannya sudah dilakukan sejak periode tahun 2007. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Gresik tersebut secara demografis sudah membuahkan hasil yaitu akses transportasi yang mudah dan lancar baik arus transportasi berupa barang maupun manusia, tetapi kondisi tersebut belum optimal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, di mana secara statistik diketahui bahwa masih banyak terdapat Kepala keluarga (KK) di desa tersebut yang hidup di bawah garis kemiskinan, serta secara optimal belum dapat meningkatkan kualitas diri dan keluarganya dari sisi perekonomian, kondisi inilah yang menarik minat peneliti untuk lebih fokus dan obyektif dalam mengkaji keberadaan Peraturan Daerah (Perda) kabupaten Gresik No. 9 tahun 2004, tentang Pembangunan Desa, yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Gresik, khususnya yang terjadi di Desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. Konsep tentang kemiskinan itu sendiri sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral.
62
Data tabel berikut akan disajikan keadan penduduk berdasar kepercayaan yang dianut (agama), data tersebut seperti tersaji dalam tabel 4.1 berikut ini :
Tabel 4.1 Data Penduduk Berdasar Agama di Desa Ngasin No. Agama Jumlah (orang) 1 Islam 3.734 2 Khatolik 3 Protestan 4 Hindu 5 Budha Jumlah 3734 Sumber: Data Sekunder
Berdasar data tersebut di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di Desa Ngasin Kecamatan Balongpanggang penduduknya adalah beragama Islam, maka secara umum bahwa Kabupaten Gresik juga disebut sebagai kota santri. Untuk mengetahui tingkat penyebaran usia penduduk Desa Ngasin seperti penulis sajikan dalam tabel berikut ini : Tabel 4.2 Data Penduduk Berdasar Usia di Desa Ngasin No. Usia (tahun) Jumlah (orang) 1 0 – 6 tahun 327 2 7 – 12 tahun 452 3 13 – 18 tahun 653 4 19 – 24 tahun 577 5 25 – 55 tahun 1450 6 56 – 79 tahun 74 7 80 tahun keatas 1 Jumlah 3734 Sumber: Data Sekunder Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa sebagian besar penduduk desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik adalah berusia produktif yakni 25 – 55 tahun, sejumlah 1.4550 jiwa
63
Dalam tabel berikut akan disajikan kondisi penduduk di Desa Ngasin berdasar pekerjaan atau mata pencaharian penduduk, yaitu :
Tabel 4.3 Data Penduduk Berdasar Pekerjaan di Desa Ngasin No. 1 2 3 4 5 6 7
Pekerjaan Pengrajin industri Pedagang Petani Pegawai Negeri Sipil TNI/Polri Pensiunan Lainnya Jumlah Sumber: Data Sekunder
Jumlah (orang) 7 170 563 125 11 28 168 1077
Data dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di Desa Ngasin bermata pencaharian atau bekerja di sektor petani sebesar 563 jiwa. Tabel 4.4 Data Penduduk Berdasar Pendidikan di Desa Ngasin No. 1 2 3 4 5 6 7 8
Pendidikan Belum sekolah Tidak tamat sekolah Tamat SD (sederajat) Tamat SLTP (sederajat) Tamat SLTA (sederajat) Sarjana muda (Akademi) Perguruan Tinggi Buta Huruf Jumlah Sumber: Data Sekunder
Jumlah (orang) 404 540 968 720 760 163 160 29 3734
Tabulasi tersebut di atas menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan penduduk adalah didominasi oleh berpendidikan atau tamatan sekolah dasar, sejumlah 968 jiwa, diikuti berpendidikan akhir SLTA (sederajat) sebesar 760 jiwa.
64
Guna memperjelas gambaran mengenai struktur organisasi pemerintahan desa, maka berikut akan dikemukakan bagan struktur organisasi di desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik :
MUSREMBANGDES
KEPALA DESA M.Maskur Hasyim
Sekretaris Desa Liana, S.Sos
Ka-Sie Kesejahteraan rakyat Mustafid
Ka-Dus Tlogogede M.Abdul Rohim
Ka-Sie Pembangunan Sujais
Ka-Dus Genengan Tarep
Ka-Dus Pereng Abd. Wujud
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
Ka-Sie Pemerintahan Jono Lesmono
65
Wilayah kerja Kepala Desa sebagai perangkat Daerah Kabupaten di bawah kecamatan, sedangkan struktur organisasi Desa Ngasin sebagai berikut: 1. Kepala Desa 2. Sekretaris 3. Kepala Seksi Pemerintahan 4. Kepala Seksi Pembangunan 5. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Organisasi adalah suatu sistem kerjasama dari kelompok orang untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi harus disusun berdasarkan pola yang jelas dalam pembagian tugas dan wewenang agar tidak terjadi keseimbangan tugas masing-masing. Berdasar pengertian tersebut, bahwa dengan adanya struktur organisasi, maka akan dapat diketahui adanya : 1. Hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya 2. Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian 3. Garis-garis kekuasaan atau wewenang masing-masing bagian 4. Dalam
hubungan
kelembagaan
di
Kantor
Desa
Ngasin,
bagan
keorganisasiannya dapat digambarkan sebagai berikut : 1.
Tugas pokok dan fungsi kepala desa Kewenangan Kepala Desa sebagaimana dalam menjalankan fungsinya Kepala Desa mempunyai kewenangan
yang berasal dari sebagian
kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat. Sedangkan rincian tugas dan fungsi Kepala Desa adalah :
66
a. Kepala Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat, b. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Kepala Desa mempunyai fungsi: 1) Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat; 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan terhadap jalannya pemerintahan Kepala Desa pembangunan dan pembinaan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya; 3) Peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat; 4) Penyusunan program, penyelenggaraan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga. Sekretariat Kepala Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa di bidang
pembinaan
administratif
administrasi
kepada
dan
seluruh
memberikan
perangkat
Kepala
pelayanan Desa,
teknis Untuk
menyelenggarakan tugas tersebut, 2. Sekretariat kepala desa mempunyai fungsi a. Penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan untuk pengevaluasian pelaksanaannyaa; b. Pengelolaan urusan keuangan; c. Pengelolaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian serta tata usaha perlengkapan; d. Pelaksanaan urusan rumaah tangga;
67
e. Pelaksnaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. 3. Fungsi dan tugas seksi pemerintahan, Seksi
Pemerintahan
mempunyai
tugas
melakukan
urusan
pemerintahan, administrasi kependudukan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi: a. Pengumpulan,
pengolahan
dan
pengevaluasian
data
di
bidang
pemerintahan; b. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan koordinasi instansiinstansi di wilayah kerja Kepala Desa; c. Pembinaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan; d. Pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. 4. Tugas pokok dan fungsi seksi pembangunan Seksi
Pembangunan
mempunyai
tugas
melaksanakan
urusan
pembinaan perekonomian dan pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pembangunan mempunyai fungsi: a.
Pegumpumpulan, pengolahan dan pengevaluasian data di bidang perekonomian dan pembangunaan;
b.
Pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lain dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
c.
Pelayanan masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;
68
d.
Pengkoordinasian
pelaksanaan
pembangunan
serta
manjaga
dan
memelihara prasarana dan sarana lingkungan kepala desa; e.
Penyusunan program dan pembinaan administrasi perekonomian dan pembangunan di kepala desa;
f. 5.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
Tugas pokok dan fungsi seksi kesejahteraan rakyat Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pembinaan dalam bidang keagmaan, kesehatan keluarga berencana dan pendidikan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi: a.
Pelayanan kepada masyaarakat di bidang kesejahteraan rakyat;
b.
Pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
c.
Penyusunan program dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
d.
Penyusunan bahan dan laporan di bidang kesejahteraan rakyat;
e.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
Visi Dan Misi Desa Ngasin 1.
Visi Desa Ngasin Visi adalah sebagai gamabran tentang kondisi ideal yang diinginkan atau yang dicita-citakan oleh Pemerintah Desa masa yang akan dating, visi juga merupakan alat bagi pemerintah desa dan pelaku pembangunan lainnya
69
melihat, menilai atau member predikat terhadap kondisi desa yang diinginkan. Adapun visi Desa Ngasin adalah sebagai berikut : “Terwujudnya masyarakat dan aparatur desa yang berkualitas untuk mendukung otonomi daerah dalam mewujudkan kesejahteraan yang lebih mandiri”
2.
Misi Desa Ngasin Misi adalah suatu pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran desa yang hendak dicpai, pernyataan misi membawa desa kepada suatu fokus. Misi inilah yang harus diemban oleh pemerintah desa. Untuk mewujudkan visi desa tersebu di atas, maka Pemerintah Desa Ngasin menetapkan misi sebagai berikut : a. Misi Bidang Pelayanan Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang efisien, demokratis, adil dan merata b. Misi Bidang Pemberdayaan 1) Meningkatkan peran serta masyarakat melalui lembaga/organisasi kemasyarakatan baik yang bergerak di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dalam rangka mendorong kemandirian masyarakat. 2) Pemberdayaan kelompok ekonomi konsumtif menjadi kelompok ekonomi produktif c. Misi Bidang Pembangunan 1) Membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera
70
2) Meningkatkan kehidupan masyarakat yang semakin layak, adil dan merata serta member perhatian utama pada kebutuhan dasar dan terpenuhinya sarana prasarana umum
4.2.
Analisis Temuan data dan Hasil Penelitian
4.2.1. Perencanaan Pembangunan Desa Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan
desa
pembangunan
daerah
sebagai
satu
kesatuan
kabupaten/kota.
dalam
Perencanaan
sistem
perencanaan
pembangunan
desa
sebagaimana dimaksud disusun oleh pemerintahan desa secara partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi : i.
Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
ii.
Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJMD ditetapkan dengan peraturan desa dan RKP-Desa ditetapkan
dalam keputusan kepala desa berpedoman pada peraturan daerah. Perencanaan pembangunan desa selayaknya didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada proyek-proyek pembangunan pedesaan yang dilakukan oleh pihak lain di luar pemerintah desa (seperti REKOMPAK dengan Rencana Pembangunan Permukiman-nya), maka dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan harus mengacu dan atau terintegrasi dengan RPJM Desa atau RKP-Desa.
71
4.2.2. Temuan Gambaran Pembangunan Fisik di Desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Sesuai dengan latar belakang masalah dan pemahaman tentang permasalahan, maka dalam penelitian ini permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan sebagai berikut : Mengetahui dan mendeskripsikan implementasi dari Peraturan Daerah (Perda) kabupaten Gresik No. 9 tahun 2004, tentang Pembangunan Desa, secara lebih spesifik dan terfokus berkaitan dengan kebijakan pembangunan desa yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) kabupaten Gresik No. 9 tahun 2004, tentang Pembangunan Desa, yang mana Perda tersebut ditetapkan
bertujuan
untuk
mempercepat
pertumbuhan
ekonomi
dan
mensejahterakan masyarakat desa. Temuan dat dalam penelitian ini pada dasarnya adalah untuk landasan dalam memberikan deskripsi yang logis dan ilmiah terhadap fenomena yang akan diteliti, karena seperti yang tertuang dalam Perda no. 9 tahun 2004, pasal 2 bahwa a. Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan azas keadilan dan Pemerataan dengan memperhatikan potensi Desa dan keanekaragaman kehidupan masyarakat desa; b. Pembangunan Desa dalam pelaksanaannya dititikberatkan pada prinsip-prinsip untuk mendorong pertumbuhan otonomi desa. Demokrasi, pemberdayaan masyarakat dan sumbangan pihak ketiga Realitas di desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, masih terdapat kondisi bahwa keberadaan potensi desa Ngasin tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan, dikarenakan jumlah KK yang hidup di bawah garis
72
kemiskinan masih terdapat sekitar 23,7% (BPS kabupaten Gresik, 2011), serta berbagai sarana hasil pembangunan fisik dan non fisik yang ada di desa tersebut belum sepenuhnya terwujud. Meskipun pembangunan desa secara terus menerus dilaksanakan, kemiskinan masih banyak menimpa masyarakat desa. Untuk itu memerlukan kajian terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan desa lebih lanjut. Sehingga dalam penelitian ini akan dikemukakan pemaparan/deskripsi terhadap fokus permasalahan yang dihadapi secara lebih mendalam, berdasarkan masing-masing rumusan Masalah yang dikemukakan. Gambaran
pembangunan
fisik
di
Desa
Ngasin,
kecamatan
Balongpanggang Kabupaten Gresik, berdasarkan temuan data berupa Wawancara dengan kepala desa Ngasin, yakni bapak M.Maskur Hasyim, diketahui bahwa : “Pelaksanaan pembangunan fisik di desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik selama dalam kepemimpinan saya dan dibantu oleh seluruh warga dan aparat desa terkait, secara umum hampir mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD, selain itu bantuan dan arahan langsung dari instansi di pemerintahan Kabupaten Gresik juga cukup baik, meskipun dari beberapa segi khususnya koordinasi dan implementasinya belum optimasl (dengan pihak pemerintah Kabupaten Gresik). Pembangunan fisik yang dapat dilihat dan dinikmati oleh warga desa antara lain Pembangunan akses jalan antar kampung/dusun yang dilakukan secara swadaya oleh warga yang dapat memudahkan warga dalam beraktivitas, pembangunan irigasi dan selokan di sawah, serta pembangunan oleh pemkab, itu lho, JPD kalo nggvak salah dilaksanakan oleh Dinas PU. pada periode tahun 2008 s/d 2010, serta saluran Irigasi yang sangat berguna bagi warga yang bertani juga oleh Dinas PU. Kabupaten Gresik.” Berdasarkan temuan data penelitian tersebut diketahui bahwa pihak kepala desa secara optimal bersama warga dan pemerintah Kabupaten Gresik sudah
73
bekerjasama dalam melaksanakan pembangun fisik di desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. Wawancara selanjutnya dilakukan peneliti terhadap sesepuh desa yakni bapak Jono Lesmono, mengenai gambaran pembangunan fisik di desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, adalah sebagai berikut: “Pembangunan fisik yang saya dhilog/lihat, (jawa.pen), selama lima tahun terakhir, sudah berjalan baik dan bisa dinikmati oleh warga desa, mulai dalan/jalan (jawa.pen) sebelah lor/utara, lan dalan antar dusun ke Pareng, dusun Genengan wes dadi dalan kampung yang rata dan lancar. Selain itu JPD (jalan poros Desa) yang dibangun Kabupaten juga memberikan dampak kelancaran pengiriman hasil panen, dan pekerjaan warga.” Dari hasil Wawancara tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan pembangunan fisik di desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, secara umum sudah berjalan dan dapat dinikmati manfaatnya oleh warga desa. Selain itu dari pihak pemerintah desa yakni Sekretaris Desa Ibu Liana, S.Sos, ditemukan data lebih jauh yakni data pembangunan dari Desa Ngasin. Proyek Masuk Desa di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik ini sejak tahun 2007 sampai tahun 2009 adalah sebagai berikut : 1. Th. 2007 : Subsidi 14 desa @ 10.000.000,00
= 140.000.000,00
2. Th. 2008 : Subsidi 14 desa @ 10.000.000,00
= 140.000.000,00
3. Th. 2008 : Rehab kantor Camat
= 73.918.000,00
4. Th. 2008 : P2MPD 11 desa
= 640.909.900,00
5. Th. 2009 : Subsidi 14 Desa @ 22.500.000,00
= 315.000.000,00
6. Th. 2009 Rehab kantor Sekretaris Camat
= 140.000.000,00
7. Th. 2009 : Program pengembangan Kecamatan
= 500.000.000,00
74
Sedangkan pembangunan yang tercatat untuk Desa Ngasin secara keseluruhan berjumlah Rp. 87.500.000,00 secara terinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini : Tabel 4.5 Proyek Masuk Desa di Desa Ngasin Kecamatan Balongpanggang Tahun 2007 – 2011 Desa Desa Ngasin
Tahun
Jenis & Kegiatan Proyek
Biaya Ribu (Rp)
2007/2008
Perbaikan Irigasi
32.000
2008/2009 2010/2011
P3DT P2MPD
10.000 70.000
Keterangan Dinas PU Bina Marga Dinas Kesehatan Dinas Kimpraswil
Sumber : data sekunder
Berdasarkan pemaparan hasil Wawancara dan data sekunder yang dikemukakan tersebut di atas menunjukkan proyek masuk desa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa Proyek masuk Desa merupakan proyek-proyek yang berasal dari dinas Inpres bantuan Pembangunan Desa/Inpres Bantuan Ekonomi Desa, Kabupaten (APBD), sektoral dan swadaya masyarakat.selain itu dapat diketyahui bahwa pelaksanaan pembangunan fisik yang berjalan sudah sesuai dengan harapan sebagian besar warga desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, karena mereka dapat menikmati langsung hasil pembangunan tersebut dalam menunjang perekonomian keluarga masing-masing.
4.2.3. Temuan data implementasi kebijakan Perda no. 9 tahun 2004 di Desa Ngasin Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Penelitian ini akan mendeskripsikan implementasi dari kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik No. 9 tahun 2004, tentang
75
Pembangunan Desa, secara lebih spesifik dan terfokus berkaitan dengan kebijakan pembangunan desa yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik No. 9 tahun 2004, tentang Pembangunan Desa, yang mana Perda tersebut ditetapkan
bertujuan
untuk
mempercepat
pertumbuhan
ekonomi
dan
mensejahterakan masyarakat desa. Karena seperti yang tertuang dalam Perda no. 9 tahun 2004, pasal 2 bahwa a. Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan azas keadilan dan Pemerataan dengan memperhatikan potensi Desa dan keanekaragaman kehidupan masyarakat desa; b. Pembangunan Desa dalam pelaksanaannya dititikberatkan pada prinsip-prinsip untuk mendorong pertumbuhan otonomi desa. Demokrasi, pemberdayaan masyarakat dan sumbangan pihak ketiga Realitas di Desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, masih terdapat kondisi bahwa keberadaan potensi desa Ngasin tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan, dikarenakan jumlah KK yang hidup di bawah garis kemiskinan masih terdapat sekitar 23,7% (BPS kabupaten Gresik, 2011), serta berbagai sarana hasil pembangunan fisik dan non fisik yang ada di desa tersebut belum sepenuhnya terwujud. Meskipun pembangunan desa secara terus menerus dilaksanakan, kemiskinan masih banyak menimpa masyarakat desa. Untuk itu memerlukan kajian terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan desa lebih lanjut.
76
1.
Pemerataan Pembangunan desa Berdasarkan
pertumbuhan
tujuan
ekonomi
dari
masyarakat
Perda di
berkaitan pedesaan
dengan
mempercepat
khususnya
Pemerataan
pembangunan desa, maka dari hasil wawancara dengan aparatur desa yakni Sekretaris desa (Sekdes) Ibu Liana, S.Sos., diketahui hasilnya Bagaimanakah kondisi implementasi Peraturan Daerah no. 9 Tahun 2004, tentang pembangunan desa yang dirasakan dan terlihat di desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik khususnya dari segi pemerataan pembangunan antar desa? Jawaban responden : “Keberadaan pembangunan di desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, secara umum dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang sama pesat dengan desa-desa tetangga khususnya di kecamatan Balongpanggang, meskipun secara geografis desa kami (desa Ngasin) letaknya jauh dri kota Gresik dan berbatasan langsung dengan kabupaten Lamongan, tetapi pihak pemerintah Kabupaten Gresik secara istiqomah dan berkelanjutan terus berupaya dalam melaksanakan pembangunan di desa kami...” Berdasarkan jawaban tersebut diketahui diketahui bahwa implementasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Gresik menurut responden (Ibu Liana,S.Sos.) menunjukkan bahwa perhatian yang diberikan pemerintah cukup baik. Selain melakukan wawancara dengan aparatur desa, peneliti juga melaksanakan
wawancara
dengan
masyarakat
desa
Ngasin,
kecamatan
Balongpanggang Kabupaten Gresik, yakni bapak Soleh hasilnya adalah sebagai berikut: “Sejauhmanakah, perkembangunan di desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik menurut bapak, bila dibandingkan desa-desa tetangga di kecamatan Balongpanggan ini pak?”
77
Jawaban responden “Berdasarkan yang saya alami dan rasakan pelaksanaan pembangunan di desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik tercinta ini, khususnya kondisi pemerataan pembangunan yang terjadi dibandingkan dengan desa-desa tetangga di kecamatan Balongpangang, secara umum menunjukkan perkembangan dan pembangunan yang baik dari segi fisik maupun non fisik,...Alhamdulillah pak, khususnya saya sebagai petani, di desa ini seringkali mendapatkan bantuan-bantuan berupa ilmu dan informasi berkaitan dengan cara-cara bertani dan mengolah sawah yang baik, selain itu informasi dan bantuan poor (pupuk), insektisida dan pestisida dari pemerintah kabupaten Gresik, maupun subsidi untuk bibit tanaman padi dan non padi.....” Hasil dari wawancara dengan bapak Soleh selaku warga desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik yang berprofesi sebagai petani, menunjukkan
bahwa
keberadaan
pemerataan
pembangunan
desa
yang
diamanahkan dalam Peraturan Daerah no. 9 Tahun 2004 sudah sesuai dalam implementasi di lapangan, maksudnya secara garis besar pada item pemerataan pembangunan desa, sudah berjalan dengan baik.
2.
Pertumbuhan Otonomi Desa Kajian temuan data dan analisis selanjutnya adalah berkaitan antara
implementasi Peraturan Daerah no. 9 Tahun 2004 dengan pertumbuhan otonomi desa, maka peneliti melakukan wawancara dengan Kepala desa yakni Bapak Maskur Hasyim, A.Md. “Sejauhmanakah implementasi Peraturan Daerah no. 9 Tahun 2004 di desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik khususnya dalam bidang pertumbuhan otonomi desa, di desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik ini pak?” Jawaban dari responden (bapak Maskur Hasyim, A.Md.), adalah sebagai berikut:
78
“Pembangunan di desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik yang selama ini dilakukan bergotong royong dengan seluruh komponen warga desa dan aparatur pemerintah desa, berjalan cukup dinamis, serta dari segi pertumbuhan otonomi desa, khususnya di desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik sudah dapat dikemukakan bahwa pertumbuhan kemampuan otonomi desa dalam hal pelaksanaan pembangunan di wilayah ini sudah berjalan baik, secara mandiri desa sudah mampu mengelola dan mengembangkan potensi dirinya, tetapi tidak dipungkiri tentu saja dukungan/support pemerintah Kabupaten Gresik masih ada, khususnya yang berkaitan dengan penerapan peraturan baru ataupun bantuan-bantuan teknis dan operasional juga masih ada.” “Kemandirian masyarakat di desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik menjadi salah satu contoh bagi warga desa-desa di seputar kecamatan Balongpanggang, misalnya dalam hal kemandirian pengembangan budidaya pertanian, penanggulangan hama wereng (dulu tahun 2011-an) yang secara terpadu dilaksanakan antara desa, maka desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik menjadi salah satu percontohan yang ditunjuk pihak pemerintah Kabupaten Gresik dalam membagi ilmu dan pengalamannya dengan desa-desa di sekitar sini.....” Jawaban tersebut di atas, berkaitan dengan otonomi pembangunan di desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik sudah dapat memberikan sebuah gambaran jelas, bahwa keberadaan pertumbuhan otonomi di desa Ngasin setelah implementasi Peraturan Daerah no. 9 Tahun 2004, menjadi semakin matang dan mandiri. 3.
Demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat Salah satu telaah dan analisis yang dilaksanakan dalam penelitian ini yang
menyangkut implementasi Peraturan Daerah no. 9 Tahun 2004 dalam hal demokrasi dan pemberdayaan masyarakat, maka peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang Kepala dusun yakni Bapak Tarep, selaku KaDus Genengan, adalah sebagai berikut: “Sejauhmanakah implementasi Peraturan Daerah no. 9 Tahun 2004 di desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik khususnya dalam
79
hal demokrasi dan pemberdayaan masyarakat, di desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, yang bapak ketahui?” Jawaban responden adalah: “Alhamdulillah..pak, sebagai salah satu warga serta selaku KaDus di dusun Genengan, menurut saya, perkembangan masyarakat desa dalam hal demokrasi sudah cukup baik, demikian juga partisipasi warga desa dalam hal melaksanakan pemberdayaan di tempat/dusun masing-masing sudah cukup Sae ..khususnya peran serta warga dalam mengembangkan dan membangun lingkungan masing-masing atau pemebrdayaan warga sangatlah antusias.” “Kalo pemahaman dan pelaksanaan demokrasi di desa sini, sudah terjadi sejak dulu pak, cuman dalam bentuk rembug deso atau bisa juga melalui musyawarah antara perangkat dengan warga desa.... yang rutin dilaksanakan hampir setahun’e ping kaleh....inilah yang menjadi cikal bakale keguyupan warga desa dalam hal pembangunan demokrasi...” Ditinjau
dari
segi
perkembangan
demokrasi
dan
pemberdayaan
masyarakat masyarakat di desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, hasil wawancara tersebut menunjukkan sesungguhnya iklim demokrasi dan partisipasi warga desa terhadap lingkungan desanya sudah berlangsung dengan baik.
4.2.4. Temuan data yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi Perda no. 9 tahun 2004 di Desa Ngasin Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik? Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 32 tahun 2004 bahwa di dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu: pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.
Dalam
undang-undang
tersebut
disebutkan
bahwa
penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa (pemerintahan desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
80
Pemerintahan desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah no. 9 Tahun 2004 secara spesifik dengan kondisi yang dihadapi masyarakat di Desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, yang mana ditinjau dari segi keberadaan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah no. 9 Tahun 2004 tersebut. Berdasarkan model Van Horn diketahui bahwasanya keberadaan perubahan, kontrol dan kepatuhan dalam bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implimentasi, oleh karena itu sesuai dengan 6 (enam) variabel-variabel yang ditetapkan dalam model Van Horn, maka akan dikaji berdasarkan kondisi yang dihadapi yang meliputi faktor pendukung adalah (1) ukuran dan tujuan kebijaksanaan, (2) sikap para pelaksana, (3) ciri-ciri atau sifat badan atau instansi pelaksana, serta adanya faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah no. 9 Tahun 2004 di obyek penelitian yang meliputi (1) komunikasi antar organisasi terkait dan kegitan-kegiatan pelaksana, (2) sumber-sumber kebijaksanaan dan (3) lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Sehingga temuan dan analisis data dalam penelitian yang relevan dengan fokus penelitian dalam hal menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi Perda no. 9 tahun 2004 di Desa Ngasin Kecamatan Balongpanggang
81
Kabupaten Gresik, akan dikemukakan temuan yang menjadi faktor pendukung adalah meliputi: 1.
Ukuran dan tujuan kebijaksanaan Sebuah kebijaksanaan dapat berjalan dengan efektif, bila dalam proses
penetapan, sosialisasi dan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh pengambil keputusan kebijakan tersebut, dalam penelitian ini ukuran dan tujuan kebijaksanaan yang ditetapkan adalah didasarkan pada fokus penelitian yang relevan dengan Peraturan Daerah no. 9 Tahun 2004 yaitu pada Pemerataan pembangunan Desa, Pertumbuhan otonomi desa, dan Demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Ukuran dari implementasi Peraturan Daerah no. 9 Tahun 2004, berdasarkan pemerataan pembangunan desa dapat diketahui dari hasil wawancara dan temuan data penelitian yang secara sistematis menunjukkan perkembangan pembangunan di desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik sudah lebih merata, yang mana ditunjukkan oleh keberadaan pembangunan fisik di masing-masing dusun di desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. Ukuran pertumbuhan otonomi desa, yang dapat ditelaah dan dikaji adalah perkembangan otonomi dan kemandirian desa secara eksplisit menunjukkan pertumbuhan ke arah desa yang mandiri dan lebih otonom, di mana seluruh perangkat dan warga desa memiliki semangat yang tinggi untuk menjadi warga desa yang mandiri secara ekonomi dan pendidikan, dimana diketahui hasil wawancara menunjukkan sudah berjalan baik, secara mandiri desa sudah mampu
82
mengelola dan mengembangkan potensi dirinya, tetapi tidak dipungkiri tentu saja dukungan/support pemerintah Kabupaten Gresik masih ada, khususnya yang berkaitan dengan penerapan peraturan baru ataupun bantuan-bantuan teknis dan operasional juga masih ada. Sedangkan ukuran dari faktor penunjang kebijakan berkaitan dengan Peraturan Daerah no. 9 Tahun 2004, khususnya dari segi Demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat, diketahui bahwa kondisi pemahaman dan pelaksanaan demokrasi di desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, sudah terjadi sejak dulu, dalam bentuk rembug deso atau bisa juga melalui musyawarah antara perangkat dengan warga desa, sehingga kedewasaan pemahaman demokrasi sudah baik dan tidak salah arah, selain tiu peningkatan kemampuan warga dalam pemberdayaan diri dan lingkungan desa juga berjalan dengan baik, di mana desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik sudah sering menjadi desa percontohan dalam hal upaya kemandirian segi ekonomi dan pendidikan. 2.
Sikap para pelaksana Kajian selanjutnya adalah berkaitan dengan kondisi faktor penunjang
Peraturan Daerah no. 9 Tahun 2004 dalam bidang sikap para pelaksana kebijakan yang ditinjau dari segi sikap pelaksana kebijakan dalam hal poemerataan pembangunan
Desa,
Pertumbuhan
otonomi
desa,
dan
Demokrasi,
dan
pemberdayaan masyarakat. Dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin
83
pendeknya rantai birokrasi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa. Dalam proses musrenbang, keberadaan delegasi masyarakat desa dalam kegiatan Musrenbang di tingkat kabupaten/kota gagasannya adalah membuka kran partisipasi masyarakat desa untuk ikut menentukan dan mengawasi penentuan kebijakan pembangunan daerah. Namun demikian, lagi-lagi muncul persoalan bahwa keberadaan delegasi masyarakat ini hanya menjadi ‘kosmetik’ untuk sekedar memenuhi ‘qouta’ adanya partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Merujuk pada kondisi di atas, tampaknya persoalan partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan di pedesaan harus diwadahi dalam kelembagaan yang jelas serta memiliki legitimasi yang cukup kuat di mata masyarakat desa. Dalam UU No. 32 tahun 2004 sebenarnya telah dibuka ruang terkait pelembagaan partisipasi
masyarakat
desa
tersebut
melalui
pembentukan
Lembaga
Kemasyarakatan. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Hasil temuan data dalam penelitian menunjukkan indikasi bahwa sikap para pelaksana kebijakan khususnya di tingkat desa dalam melaksanakan implementasi Peraturan Daerah no. 9 Tahun 2004 sudah secara umum menunjukkan keaktifan dan semangat yang tinggi dalam melaksanakan implementasi Peraturan Daerah no. 9 Tahun 2004 tersebut, selain itu, kondusi dan sikap warga desa yang kondusif dan terbuka juga mampu menunjang sikap para
84
pelaksana kebijakan dalam melakukan tugas dan aktifitasnya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif dan sesuai dengan tahapan dan rencana yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Gresik. 3.
Ciri-ciri atau sifat badan atau instansi pelaksana, Faktor penunjang yang ke tiga untuk implementasi Peraturan Daerah no. 9
Tahun 2004, dalam penelitian ini adalah keberadaan ciri-ciri atau sifat badan atau instansi pelaksana yang menjalankan implementasi Peraturan Daerah no. 9 Tahun 2004, dimana secara struktural pelaksana dari Peraturan Daerah no. 9 Tahun 2004 adalah seluruh komponen yang berkaitan dengan pembangunan desa di wilayah Kabupaten Gresik, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan hingga aparatur/perangkat desa. Keterpaduan antar kelembagaaan di daerah kabupaten- kota hingga tingkat desa, yaitu; antara kelembagaan pemerintah-politik, kelembagaan ekonomi-dunia usaha/swasta dan kelembagaan masyarakat. Kelembagaan pemerintah, bagaimana kebijakan dan program pemerintah dapat diarahkan pada pemberdayaan ekonomi rakyat,sehingga masyarakat banyak (rakyat), dapat memiliki akses dan kontrol terhadap sumberdaya setempat dan dalam sistem pengambilan keputusan. Kelembagaan ekonomi, didorong untuk menciptakan sistem ekonomi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi produktif bagi kelompok miskin. Sementara itu, kelembagaan masyarakat ditujukan untuk memperkuat kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Di samping ke tiga kelembagaan tersebut kelembagaan Lembaga Swadaya Masyarakat dapat difungsikan sebagai katalisator dan fasilitator dari
85
pelaksanaan pembangunan ekonomi rakyat. Strategi jangka pendek, antara lain adalah: (1) identifikasi masalah kemiskinan; (2) mengkaji potensi yang dimiliki baik SDA, SDM, teknologi, dan kelembagaan yang ada; (3) identifikasi kendala dan permasalahan pokok dalam pembangunan wilayah pedesaan baik kendala teknis, ekonomi, maupun sosial kelembagaan; (4) identifikasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dari ketiga kelembagaan yang ada; (5) koordinasi dan sinkronisasi program antardinas atau instansi pemerintah terkait baik secara vertikal maupun secara horisontal; (6) konsistensi antara program/kegiatan dengan alokasi anggaran; (7) pembagian peran antara ketiga kelembagaan; (8) menentukan kelompok sasaran dan merumuskan perencanaan, pelaksanaan, dan melakukan monev program pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif. Faktor penghambat yang ditemukan dalam implementasi Peraturan Daerah no. 9 Tahun 2004 di desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik meliputi 1.
Komunikasi antar organisasi terkait dan kegitan-kegiatan pelaksana Keberadaan sebuah program ataupun kebijakan akan dapat berjalan
dengan baik sesuai rencana yang ditetapkan bila terdapat berbagai unsur yang menunjang implementasi program kebijakan tersebut, salah satunya adalah sejauhmana
informasi
dari
program
kebijakan
dapat
disampaikan,
dikomunikasikan dan diterima dengan pemahaman yang baik oleh audience atau obyek pelaksana, dan masyarakat sasaran dari penerapan kebijakan tersebut.
86
Kondisi keberadaan komunkasi yang belum efektif, berdasarkan kajian dalam penelitian ini yang menjadi salah satu penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah no. 9 Tahun 2004, di mana keberadaan birokrasi yang masih terkesan belum mudah serta transparan, adanya perbedaan friksi-friksi dalam pelaksanaan kebijakan yang masih terkadang belum mendapat persetujuan dari legislatif, serta perbedaan pandangan politik di masyarakat, khususnya berkaitan dengan dukungan dan fanatisme terhadap calon-calon bupati yang pada saat penelitian sedang berlangsung menjadi salah satu hal yang belum optimalnya pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah no. 9 Tahun 2004 di Kabupaten Gresik, khususnya di desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik ini. Kondisi inilah yang menjadi penghambat implementasi Peraturan Daerah no. 9 Tahun 2004 secara optimal, di mana di masyarakat kelas bawah, masih sering kesulitan dalam mengakses informasi perihal kebijakan yang akan dan telah ditetapkan, bilamana para tokoh masyarakatnya tidak memiliki akses/link khusus dalam mendapat informasi-informasi spesifik berkait dengan program kebijakan yang berjalan. 2.
Sumber-sumber kebijaksanaan Keberadaan sumber kebijakan juga menjadi salah satu faktor krusial yang
perlu dicermati dimana sumber kebijakan yang dimunculkan terkadang tidak relevan dengan kondisi yang dialami masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut, misalnya pembangunan jalan poros desa (JPD) yang dilakukan di daerah desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik belum optimal dalam
87
pencapaian target penyelesaian, atau bisa dikategorikan molor dalam pekerjaan, merupakan salah satu dampak dari sumber kebijakan yang belum efektif dalam pelaksanaan pengawasan proses dan evaluasi berkesinambungan terhadap pelaksana pekerjaan pada proyek JPD di wilayah desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. 3.
Lingkungan ekonomi, sosial dan politik Kondisi lingkungan ekonomi dan politik, juga menjadi salah satu
penghambat implementasi Peraturan Daerah no. 9 Tahun 2004 di wilayah desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, di mana kondisi ekonomi sudah mulai menunjukkan arah peningkatan dari segi kemandirian, tetapi untuk lingkungan politik di wilayah desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik memang belum sepenuhnya warga desa memiliki kesadaran yang tinggi dalam hal memahami politik, karena meskipun pemilihan buipati sudah selesai, masih terdapat gap-gap di dalam masyarakat dalam mensikapi pendukung-pendukung dari para calon bupati yang ikut serta dalam pemilihan bupati di Kabupaten Gresik. Namun dengan latar belakang masyarakat di desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik yang memiliki jiwa toleransi yang tinggi, perlahan kondisi tersebut dapat mencair dan menjadi guyup kembali, meskipun memerlukan proses yang agak panjang, hal inilah yang menjadikan salah satu penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah no. 9 Tahun 2004 di wilayah desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.
88
4.3.
Pembahasan Berdasarkan temuan data, kajian empiris dan analisis kualitatif yang
dilaksanakan, maka dapat dikemukakan bahwa secara umum keberadaan implementasi Peraturan Daerah no. 9 Tahun 2004 desa Ngasin, kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik berjalan dengan baik dan berdasarkan data pengamatan,
pelaksanaan
pembangunan
desa
ini
dilakukan
secara
berkesinambungan yang dilaksanakan dengan baiuk, meskiupun terdapat berbagai kendala teknis dan non teknis dalam implementasi secara utuh. Selain itu dari kondisi fisik pembangunan desa diketahui bahwa Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan fisik desa yang meliputi pembangunan prasarana transportasi, prasarana produksi, prasarana social dan prasarana pemasaran telah berjalan dengan lancar. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan dana proyek masuk desa setiap tahun, karena banyaknya proyek-proyek sektoral dari berbagai departemen maupun lembaga departemen dan pemerintah daerah. Meskipun program pembangunan fisik desa telah berjalan dengan lancar, namun kapasitas pembangunannya belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan amsyaraakat yang cukup komplek. Banyaknya proyek pembangunan desa terutama proyek sektoral yang kurang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Apabila dikaitkan dengan asumsi dari teori-teori pembangunan yang berpusat pada masyarakat, tampaknya program yang dilaksanakan sejak tahun 2009 dapat terlaksana dengan baik, dengan beberapa catatan yang sudah
89
dikemukakan di kajian terdahulu. Lebih banyak program pembangunan berasal dari atas dan bukan dari masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan. Pembangunan desa sekarang ini hanya berorientasi kepada pertumbuhan dan pemerataan, sehingga perlu diwujudkan peran serta masyarakat untuk benarbenar mandiri secara ekonomi agar masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan seiring dengan perkembangan ekonomi dewasa ini. Pembangunan non Fisik desa difokuskan pada pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan bukan sumber daya alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia yang ada di pedesaan meliputi : Pendidikan non formal, penyuluhan telah berjalan dengan baik, bila mencermati pada bagian terdahulu. Mengenai penyuluhan terpadu kepada masyarakat desa sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan produksi di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan. Dengan demikian pembangunan sumber daya manusia di pedesaan ini perlu di tingkatkan secara terus menerus, sehingga sumber daya manusia yang ada dipedesaan menjadi berkualitas. A.
Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Studi Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dari program
pembangunan desa terutama proyek sektoral telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari selesainya semua proyek yang dianggarkan setiap tahun. Namun bila dilihat lebih jauh bahwa banyak proyek sektoral itu tidak berfungsi dengan baik, karena tidak memenuhi harapan dankeinginan masyarakat desa.
90
Sedangkan pelaksanaan program pembangunan desa berupa proyek regional seperti jalan, jembatan dan pembibitan dari pemerintah daerah menunjukkan adanya manfaat, meskipun banyak yang tidak sesuai dengan standartnya. Dengan demikian hendaknya pelaksanaan program pembangunan desa sebaiknya diserahkan kepada pemerintah desa sehingga dapat memenuhi keinginan dari masyarakat desa itu sendiri. Lebih lanjut dikemukakan bahwa bila dicermati temuan-temuan dalam penelitian ini seperti telah diuraikan di atas, maka dapatlah disimpulkan pokokpokok pikiran sebagai berikut : 1. Bila
dikaitkan
dengan
kepentingan
masyarakat
pedesaan,
kebijakan
pembangunan desa melalui program pembangunan fisik dan non fisik masih dirasakah perlu untuk dikaji lagi mulai dari perumusan kebijakan, implementasi
kebijakandan
evaluasi
kebijakan.
Perumusan
kebijakan
hendaknya lebih menitikberatkan kepada kepentingan masyarakat desa. Untuk itu ketergantungan pemerintah desa dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat diperkecil. Hal ini dapat memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memilih program-program yang akan dijadikan sebagai kebijakan. Implementasi kebijakan hendaknya dilakukan sesuai dengan program-program yang telah dipilih oleh masyarakat dan dilaksanakan dengan pemanfaatan sumber daya yang ada. Untuk evaluasi kebijakan perlu dilakukan secara baik sehingga akan ada implikasi dari kebijakan itu terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian bahwa kebijakan pembangunan
91
dan belum sepenuhnya menggunakan strategi tanggap akan kepentingan masyarakat maupun strategi kesejahteraan. 2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi pembangunan desa baru menunjukkan pada katgegori cukup, berarti pendapatan masyarakat hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar. Bila dikaitkan dengan makna teori Harrod-Domar, maka diperlukan adanya penanaman investasi yang besar ke daerah pedesaan sehingga desa akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Demikian pula bila dikaitkan dengan asumsi Teori Struktural, maka lembagalembaga swadaya masyarakat perlu dijadikan mitra kerja dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Terdapat
tiga
pendekatan
dalam
pembangunan
pedesaan
dan
pemberdayaan masyarakat miskin. Pertama, pendekatan yang terarah, artinya pemberdayaan masyarakat harus terarah yakni berpihak kepada orang miskin. Kedua, pendekatan kelompok, artinya secara bersama-sama untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi. Ketiga, pendekatan pendampingan, artinya selama proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat miskin perlu didampingi oleh pendamping yang profesional sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator terhadap kelompok untuk mempercepat tercapainya kemandirian (Soegijoko, 1997). Arah baru strategi pembangunan diwujudkan dalam bentuk: (1) upaya pemihakan kepada yang lemah dan pemberdayaan masyarakat, (2) pemantapan otonomi dan desentralisasi, dan (3) modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat (Sumodiningrat, 1999). Untuk merealisir arah baru pembangunan tersebut, maka
92
pemerintah perlu lebih mempertajam fokus pelaksanaan strategi pembangunan yaitu melalui penguatan kelembagaan pembangunan masyarakat maupun birokrasi. Penguatan kelembagaan pembangnan masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan
model
pembangunan
partisipatif
yang
bertujuan
untuk
mengembangkan kapasitas masyarakat dan kemampuan aparat birokrasi dalam menjalankan fungsi lembaga pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat (good governance). Model pembangunan yang partisipatif mengutamakan pembangunan yang dilakukan dan dikelola langsung oleh masyarakat lokal. Model yang demikian itu menekankan pada upaya pengembangan kapasitas masyarakat dalam bentuk pemberdayaan
masyarakat
(Sumodiningrat,
1999).
Berdasarkan
model
pembangunan tersebut, suatu proyek atau program dapat digolongkan ke dalam model pembangunan partisipatif apabila program dikelola sendiri oleh masyarakat yangbersangkutan, bukan oleh aparat pemerintah. Pada gilirannya keberdayaan masyarakat menjadi baik sebagai akibat dari meningkatnya kemampuan dan kapasitas masyarakat. Penguatan kelembagaan di sini tidak hanya berarati penguatan secara fisik saja, seperti bangunan, struktur, atau hanya kelengkapan organisasi, tetapi lebih kepada penguatan fungsi dan perannya sebagai lembaga/organisasi yang diserahi tugas dan wewenang melaksanakan, memantau, atau menjaga program pembangunan di wilayahnya. Dengan menguatnya kelembagaan masyarakat setempat terutama berkaitan dengan fungsi dan peran sebagai lembaga masyarakat, maka partisipasi masyarakat untuk mensukseskan program tersebut dapat dijamin tinggi. Partisipasi masyarakat akan terjadi apabila
93
pelaku atau pelaksana program pembangunan di daerahnya adalah orang-orang, organisasi, atau lembaga yang telah mereka percaya integritasnya, serta apabila program tersebut menyentuh inti masalah yang mereka rasakan dan dapat memberikan manfaat terhadap kesejahteraannya. Menguatnya kemampuan masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya, adalah hasil atau dampak dari semua aktivitas program penanggulangan kemiskinan. Penguatan masyarakat tersebut dapat dilihat dari: (1) dimensi pemberdayaan masyarakat miskin, (2) dimensi terwujudnya kemandirian masyarakat miskin, dan (3) dimensi perekonomian rakyat. Dimensi pemberdayaan masyarakat perlu diarahkan terutama dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonominya. Dimensi kemandirian masyarakat dapat dicapai melalui asas gotong royong, keswadayaan dan partisipasi. Sedang dimensi perekonomian rakyat dapat ditandai oleh tersedianya dana untuk modal usaha guna dikembangkan oleh masyarakat miskin itu sendiri.
