BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian 1.
Deskripsi Umum a.
Profil Direktorat Lalu Lintas Polda DIY Ditlantas Polda adalah Badan Staf dan pelaksanaan di tingkat Polda yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Lalu Lintas Kepolisian yang mendukung pelaksanaan Operasi Kepolisian Tingkat Kewilayahan. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam
memelihara
keamanan,
keselamatan,
ketertiban
dan
kelancaran lalu lintas, berupaya meningkatkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat khususnya bagi pengguna jalan di Yogyakarta melalui pengembangan Traffic Management Centre (TMC) dengan pemberdayaan teknologi komunikasi dan informasi dengan harapan dapat memberikan segala bentuk pelayanan informasi kepada seluruh masyarakat yang berada di Yogyakarta serta para wisatawan domestik dan mancanegara sehingga mendapatkan kemudahan akses dalam berlalulintas di Yogyakarta.
44
45
b. Visi Direktorat Lalu Lintas Polda DIY Terwujudnya Polantas yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta penegakan hukum di bidang lalu lintas.
c.
Misi Direktorat Lalu Lintas Polda DIY Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi yang mencerminkan koridor tugastugas sebagai berikut: 1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas. 2) Memberikan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas sehingga
dapat
meningkatkan
kesadaran,
ketaatan
dan
kepatuhan hukum masyarakat di bidang lalu lintas. 3) Melaksanakan penelitian dan pengkajian terhadap faktor penyebab gangguan kamseltibcar lantas serta memberikan saran berupa langkah-langkah perbaikan. 4) Melaksanakan penegakan hukum di bidang lalu lintas secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi Hak Asazi Manusia dalam rangka menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
46
5) Melaksanakan pemeriksaan pengetahuan dan kemampuan serta ketrampilan calon pengemudi kendaraan bermotor, dalam penyelenggaraan penerbitan SIM dan Registrasi Identifikasi kendaraan bermotor. 6) Mengelola
secara
profesional,
proporsional,
transparan,
akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polantas guna mendukung operasional tugas-tugas Polri.
d. Tugas dan Kewajiban Direktorat Lalu Lintas Polda DIY Dalam rangka pelaksanaan tugas Dit Lantas Polda mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut : 1) Dit lantas adalah unsur pelaksanaan utama Polda yang merupakan pemekaran dari Dit Samapta dan berada dibawah Kapolda. 2) Dit Lantas bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi kegiatan pendidikan masyarakat, penegak hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta melaksanakan patroli jalan raya antar wilayah.
47
e.
Fungsi Direktorat Lalu Lintas Polda DIY Dalam melaksanakan tugas Ditlantas menyelenggarakan fungsi : 1) Pembinaan fungsi lalulintas kepolisian dalam lingkungan Polda 2) Penyelenggaraan dan pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral, pendidikan masyarakat dan pengajian masalah dibidang lalulintas 3) Penyelenggaraan operasi kepolisian bidang lalulintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalulintas 4) Penyelenggaraan Administrasi
Registrasi
dan
Identifikasi
kendaraan bermotor dan pengemudi yang dilaksanakan oleh Polres 5) Penyelenggaraan Patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalulintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalulintas serta menjamin kelancaran arus lalulintas di jalan raya.
48
Gambar 2. Struktur Organisasi Ditlantas Polda DIY Sumber : Data Ditlantas Polda DIY
Dalam bagan di atas digambarkan bahwa Ditlantas Polda DIY dipimpin oleh Direktur Lantas, disingkat Dirlantas yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolda. Dirlantas dibantu oleh Wakil Dirlantas disingkat Wadir Lantas yang bertanggung jawab kepada Dirlantas. Melaksanakan pengawasan dan bimbingan tehnis serta evaluasi pelaksanaan pembinaan kemampuan dan operasional lalu lintas Kepolisian.
49
Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi Direktorat Lalu Lintas (Subbag Renmin) mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut: 1) Subbag Renmin adalah unsur pembantu pimpinan dan pelayanan staf pada Ditlantas yang berada dibawah Dirlantas. 2) Subbag Renmin bertugas merumuskan atau menyiapkan rencara atau program kerja dan anggaran. termasuk rencana dan administrasi opersional dan pelatihan, dan menyelenggarakan pelayanan urusan administrasi personil dan logistik, urusan ketatausahaan dan urusan dalam, dan pelayanan keuangan Ditlantas Polda. 3) Subbag Renmin dipimpin oleh Kepala Subbagrenmin disingkat Kasubbag Renmin, yang bertanggung jawab kepada Dirlantas dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wadir Lantas. Sub Direktorat Pembinaan Hukum Direktorat Lalu Lintas (Subdit Gakkum) mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut : 1) Subdit Gakkum adalah unsur pelaksana pada Ditlantas yang berada dibawah Dirlantas. 2) Subdit Gakkum bertugas membina pelaksanaan penegakan Hukum termasuk tata tertib lalu lintas oleh satuan pelaksana dalam lingkungan Polda. 3) Subdit Gakkum dipimpin oleh Kepala Subdit Gakkum disingkat
50
Kasubdit Gakkum yang bertanggung jawab kepada Dirlantas dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wadir Lantas. Sub Direktorat Administrasi Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas (Subdit Minregident) mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut : 1) Subdit Minregident adalah unsur pelaksana pada Ditlantas yang berada dibawah Dirlantas. 2) Subdit Minregident bertugas menyelenggarakan dan membina pelaksanaan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi. 3) Subdit Minregident dipimpin oleh Kepala Subdit Minregident disingkat Kasubdit Minregident yang bertanggung jawab kepada Dirlantas dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wadir Lantas. Satuan Patroli Jalan Raya Direktorat Lalu Lintas (PJR) mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut : 1) Sat PJR adalah unsur pelaksana pada Ditlantas yang berada dibawah Dirlantas. 2) Sat PJR bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan Patroli Jalan Raya dan tindakan pertama pada tempat kejadian perkara termasuk kecelakaan lalu lintas serta tindakan pertolongan. 3) Sat PJR dipimpin oleh Kepala Sat PJR disingkat Kasat PJR
51
yang bertanggung jawab kepada Dirlantas dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wadir Lantas. 4) Sat PJR terdiri dari sejumlah induk dan atau Unit PJR. (sumber : http://jogja.polri.go.id/content/dit-lantas.html)
2.
Deskripsi Data a.
Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas di DIY Kesadaran
berlalu
lintas
yang
rendah
oleh
para
pengendarakendaraan di DIY mengungkapkan fakta tentang tingkat keamanan berkendara dan berlalu lintas. Fenomena kecelakaan yang berakibat fatal terhitung semakin tinggi dari tahun ketahun. Data konkret dari Korlantas Polri pada 2012 terjadi 171.949 kecelakaan, dan yang meninggal akibat fatalitas kecelakaan sebanyak 29.544. Jumlah ini menurun pada 2013.Angka kecelakan berjumlah 10.016 kasus dan meninggal dunia akibat fatalitas kecelakaan mencapai 26.416. Pada 2013 kecelakaan yang disebabkan karena lengah berjumlah 3.096 dan lelah mencapai 2.140. Penurunan kasus kecelakaan dari tahun 2012-2013 ini merupakan suatu hasil dari upaya jajaran kepolisian untuk melakukan berbagai program guna memberikan keamanan, ketertiban pengendara dan pengguna lalu lintas. Jumlah kecelakaan yang terjadi di DIY berdasarkan data yang diperoleh dari Ditlantas Polda DIY selama tahun 2012 dan
52
2013 mengalami penurunan. Data tersebut dijelaskan pada tabel sebagai berikut : Tabel 3. Perbandingan Jumlah Kecelakaan di DIY tahun 2012 dan 2013 Tahun 2012 Jumlah NO Kesatuan Jumlah Korban Kecelakaan Meninggal 1. Polresta Yka 678 16 2. Res. Bantul 1.420 141 3. Res. K.Progo 323 53 4. Res. Gunung Kidul 452 43 5. Res. Sleman 1.584 178 Total 4.457 431 Sumber : Data Ditlantas Polda DIY
Tahun 2013 Jumlah Jumlah Korban Kecelakaan Meninggal 526 32 1.158 148 344 45 402 30 1.201 98 3.631 353
Berdasarkan tabel di atas, jumlah kecelakaan lalu lintas di DIY pada tahun 2012 terjadi 4.457 kejadian dan pada tahun 2013 menurun menjadi 3.631 kejadian. Begitu pula dari korban meninggal, pada tahun 2012 berjumlah 431 korban dan pada tahun 2013 menurun menjadi 353 korban.
b. Program Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalulintas Angka kematian akibat fatalitas kecelakaan lalu lintas, masih memprihatinkan. Berdasarkan data Korlantas (Korps Lalu Lintas) Polri (Polisi Republik Indonesia) pada tahun 2012 terjadi 117.949 kasus kecelakaan, dan 29.544 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan angka ini, setiap harinya orang
53
yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas mencapai 80 orang dan setiap jamnya 3 orang meninggal sia-sia di jalan raya. Tingginya jumlah angka kecelakaan bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga seluruh dunia yang memiliki mobilitas lalu lintas yang tinggi. Hal ini yang membuat World Health Organization (WHO), lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadikan lalu lintas sebagai masalah kesehatan. Pada tanggal 11 Mei 2011 disepakati seluruh anggota PBB untuk membuat Decade of Action for Safety (DoA) 2011-2020. Target aksi ini untuk mengurangi jumlah korban meninggal dunia pada tahun 2020 sebesar 50%. Selain itu, Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ pasal 203 juga mengamanahkan agar pemerintah membuat Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) dan tentunya rencana aksi atas DoA menjadi bagian dari RUNK. Indonesia mengimplementasikannya melalui Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2013. Untuk mengangkat dan meningkatkan kampanye pelopor Keselamatan Berlalulintas, Kapolri membuat program Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalulitas. Gerakan nasional tersebut dimaksudkan untuk menjadikan semangat keselamatan berlalulintas menjadi budaya dan akhirnya menjadi kebutuhan hidup sehari-hari.
54
Pelaksanaan program tersebut menggunakan dasar lima pilar, yaitu: 1) Manajemen Keselamatan Jalan (Road Safety Management). Manajemen keselamatan jalan adalah tanggung jawab pembuat kebijakan pada level nasional. Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional
(Bappenas)
menjadi
institusi
pernerintah yang bisa membuat perencanaan pembangunan infrasruktur jalan yang berorientasi pada keselamatan. Cetak biru perencanaan jalan berorientasi keselamatan ini akan menjadi pedoman bagi kementerian pekerjaan umum, dinas pekerjaan umum provinsi dan kabupaten, serta para investor serta kontraktor pembangunan jalan. Senada dengan hal tersebut, Kompol Sulasmi, SH. mengatakan:
“Pada pilar ini Ditlantas bekerjasama dengan bappenas untuk melaksanakan infrastruktur, tujuan utamanya supaya tidak terjadi kecelakaan, dan untuk meminalisasi angka kecelakaan turun, nah makanya dibutuhkan banyak kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.” (hasil wawancara 28 Mei 2014).
Dengan infrastruktur yang memadahi maka akan sangat mempengaruhi keadaan di jalan raya. Misalnya, dengan kondisi jalan yang halus maka dapat menekan atau meminimalisir jumlah kecelakaan yang terutama diakibatkan
55
oleh jalan berlubang. Dengan begitu maka pengendara akan merasa nyaman dalam berkendara di jalan raya. 2) Jalan Berkeselamatan dan Mobilitas (Safer Roads and Mobility). Implementasi kebijakan Road Safety Management akan dilaksanakan oleh kementerian pekerjaan umum, dinas pekerjaan
umum
provinsi,
dinas
pekerjaan
umum
kota/kabupaten, investor dan kontraktor mengacu pada kelancaran berlalu lintas. Banyak teknologi harus yang bisa diterapkan untuk membangun konstruksi jalan yang lancar, tidak bergelombang, nyaman dan berkeselamatan. Rambu-rambu jalan harus dipasang demi memberi peringatan terhadap pengemudi mengenai kondisi jalan. Mobilitas atau kelancaran adalah kunci utama arus pergerakan orang dan barang yang berdampak
terhadap
pertumbuhan
ekonomi
nasional.
Mengaskan hal tersebut Kompol Sulasmi, SH. mengatakan:
“Nah, kemudian pada pilar kedua Ditlantas kembali bekerjasama dengan kementrian Pekerjaan Umum baik provinsi maupun kota untuk membangun teknologi-teknologi baru yang diterapkan di jalan raya untuk memperlancar arus lalu lintas.” (hasil wawancara 28 Mei 2014).
56
Selain itu Ditlantas Polda DIY juga bekerja sama dengan Jasa Raharja cabang Yogyakarta melaksanakan pemasangan rambu-rambu sebagai upaya untuk mencegah dan menekan angka kecelakaan lalu lintas jalan serta merekayasa lalu lintas jalan guna mengurangi dan mencegah kemacetan lalu lintas. Rambu-rambu
yang
dipasang
akan
dapat
memberikan
informasi bagi pengendara akan keadaan jalan raya yang akan dilaluinya.
Gambar 8. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas. Sumber : Dokumentasi Jasa Raharja
Pada gambar di
atas
merupakan kegiatan
yang
dilaksanakan Jasa Raharja D.I. Yogyakarta bersama Ditlantas Polda DIY memasang rambu-rambu peringatan bagi pengguna kendaraan bermotor, di daerah rawan kecelakaan dan daerah
57
padat lalu lintas tepatnya di Jalan Mangkubumu (Tugu Jogja) dan titik nol kilometer (Malioboro) Kota Yogyakarta. Pemasangan rambu-rambu tersebut sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni selain papan peringatan dan petunjuk jalan, Jasa Raharja D.I. Yogyakarta bersama Direktorat Lalu Lintas Polda D.I. Yogyakarta menambahkan speaker atau pengeras suara dan papan himbauan berbentuk digital. Hal ini akan menambahkan kewaspadaan pengendara dalam mengendarai kendaraannya. Seperti yang dikatakan oleh Priakas, selaku masyarakat umum pengendara kendaraan :
“Rambu-rambu dijalan itu sangat membantu mas, karena dengan adanya rambu yang dipasang di pinggir jalan mempermudah para pengendara dalam mengendarai kendaraan di jalan yang akan dilewati.” (hasil wawancara 20 agustus 2014).
Dengan banyaknya program dan kegiatan antara Ditlantas Polda DIY dengan dinas terkait menambah kenyamanan serta dapat meningkatkan keamanan di jalan raya. Hal ini dapat mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya. Pengendara kendaraanpun di beri kemudahan serta kenyamanan dalam berkendara di jalan raya.
58
3) Kendaraan berkeselamatan (Safer Vehicles). Kondisi kendaraan harus menjadi perhatian pemilik kendaraan maupun otoritas yang mengeluarkan regulasi produksi dan kelayakan jalan kendaraan. Kementerian perindustrian yang mengeluarkan regulasi produksi kendaraan menerapkan aturan yang ketat. Kementerian perhubungan semestinya konsisten menerapkan regulasi kelayakan jalan kedaraan, termasuk aturan batasan tonase muatan agar tidak cepat merusak konstruksi jalan, seperti yang dikatakan Kompol Sulasmi, SH. sebagai berikut:
“Ketegasan Dishub ini memperketat regulasi buat kendaraan yang layak untuk dapat digunakan di jalan raya, jadi sekarang banyak kendaraan yang boleh jalan itu adalah kendaraan yang layak jalan.” (hasil wawancara 28 Mei 2014).
Dalam hal ini Ditlantas Polda DIY bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Provinsi DIY dengan melaksanakan uji kelayakan kendaraan yang dilakukan setiap enam bulan sekali, seperti yang dikatakan Ibu Liana Nevi, selaku staff Dishub :
“Kami selalu melakukan uji kelayakan kendaraan setiap enam bulan sekali, dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian tentunya.” (hasil wawancara 27 Agustus 2014).
59
Dalam hal kelayakan kendaraan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Yogyakarta selalu melaksanakan uji kelayakan kendraan secara rutin. Hal ini dilaksanakan untuk dapat menyeleksi kendaraan yang beroperasi di jalan raya. Kondisi kendaraan yang sehat atau dalam keadaan normal akan dapat menekan jumlah kecelakaan di jalan raya yang diakibatkan oleh kerusakan atau tidak berfungsinya komponen dari kendaraan itu sendiri. 4) Manusia atau Pengguna Jalan Berkeselamatan (Safer People or Road User). Korps
Polisi
Lalu
Lintas
menjalankan
fungsi
keselamatan pengguna jalan dengan cara melakukan aksi preemtif melalui edukasi kepada para pengguna jalan, melakukan
aksi
preventif
untuk
mencegah
terjadinya
kecelakaan, dan penegakan hukum (law enforcement) terhadap para pelanggar aturan berlalu lintas. Kompol Sulasmi, SH. mengatakan:
“Disinilah Ditlantas turun penuh ke lapangan untuk melakukan aksi preentif dan preventif misalnya razia tilangan kepada para pengendara di jalan raya.” (hasil wawancara 28 Mei 2014).
60
Korlantas Polri sudah mencanangkan Gerakan Nasional Keselamatan Berlalu Lintas dan dilengkapi pula dengan prinsip Trisiap yaitu Siap Menaati Peraturan LaluLintas, Siap Fisik Pengendarai, dan Siap Fisik Kendaraan. Pihak kepolisian juga melakukan aksi penertiban bagi pengendara kendaraan dengan penilangan. Apabila pengendara tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendraan bermotor maka pihak kepolisian menindaknya dengan memberikan teguran ataupun dapat memberikan denda bagi pengendara tersebut. Hal ini dilakukan supaya memberikan efek jera bagi pengendara. 5) Respon terhadap Setelah Kejadian (Post Crash Responsse). Kesamaptaan pertolongan pertama kecelakaan sangat penting bagi penyelamatan pengemudi dan penumpang kendaraan. Bila terjadi kecelakaan di jalan tol, mungkin respon cepat datangnya mobil ambulan dan paramedik lebih cepat daripada kejadian berlangsung di jalan non-tol. Koordinasi kepolisian dan rumah sakit perlu diintensifkan mengingat frekuensi kecelakaan di Indonesia sangat tinggi. Senada dengan hal tersebut, Kompol Sulasmi, SH. menyatakan:
“Tugas dari Jasa Raharja yang harus melakukan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan di jalan raya, dan tentunya dibantu dari petugas kepolisian yang ada di TKP.” (hasil wawancara 28 Mei 2014).
61
Jasa Raharja cabang Yogyakarta mendukung program ini dengan selalu siap memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Jasa Raharja Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk untuk mengelola Undang - Undang No. 33 dan 34 tahun 1964, selain mengemban tugas menghimpun dana dari masyarakat melalui sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan iuran wajib serta memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas dan penumpang umum, Jasa Raharja juga berperan dalam upaya mencegah dan menekan jumlah kecelakaan lalu lintas serta memberikan pelayanan prima bagi korban kecelakaan lalu lintas. Bapak Arlnold Dwi Novrianto, selaku Humas Jasa Raharja cabang Yogyakarta mengatakan :
“Kami selalu melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian setiap hari Senin di Ditlantsa Polda DIY. Dan kami melaksanakan program pasca kecelakaan dengan pelaksanaan data kecelakaan online untuk proses pemberian santunan dan jemput bola ke rumah sakit.” (hasil wawancara 25 Agustus 2014).
Tujuan Program Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas antara lain :
62
1) Terselenggaranya edukasi tentang keselamatan yang terarah dan ditekankan kepada penanaman nilai-nilai keselamatan jalan guna menciptakan budaya selamat di jalan. 2) Terselenggaranya model pengujian bagi masyarakat dalam mencapai kompetensi mengemudi kendaraan bermotor roda empat
sehingga
benar-benar
memahami
tentang
syarat
pengetahuan, kecakapan dan sikap yang menjadi standar bagi pengemudi. Manfaat Program Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas bagi masyarakat adalah 1) mendapatkan pengetahuan tentang lalu lintas dan keselamatan jalan. 2) Meningkatkan kompetensi sebagai pengemudi serta memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang lebih siap dalam menghadapi ujian SIM. 3) Meningkatkan perannya sebagai masyarakat yang peduli dan mengutamakan keselamatan di jalan. Manfaat bagi Pemerintah adalah membantu mewujudkan misi penyelenggaraan keselamatan jalan yaitu dalam: 1) Upaya mengurus utamakan keselamatan jalan menjadi prioritas nasional. 2) Bagian dari upaya membangun budaya penyelenggaraan lalu lintas jalan yang mengutamakan keselamatan.
63
3) Manjadi
model
sinergitas
dari
segala
potensi
dalam
memaksimalkan kinerja keselamatan jalan, antara pemerintah, kepolisian, dunia usaha, lembaga pendidikaan, dan masyarakat. 4) Upaya menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk yang berperilaku yang mengutamakan keselamatan dalam berkendaraan.
c. Faktor Pendukung dan Penghambat Ditlantas Polda DIY dalam Menekan Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Pelaksanaan Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu lintas sudah dilakukan Ditlantas Polda DIY dalam upayanya menekan jumlah kecelakaan yang terjadi di Yogyakarta dan melaksanakan agenda Korlantas POLRI. Dalam pelaksanaan gerakan tersebut tentunya Ditlantas Polda DIY memiliki beberapa faktor penghambat dan pendukung, antara lain :
1) Faktor Penghambat Dalam melaksanakan program Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu lintas, Ditlantas Polda DIY menghadapi beberapa hambatan antara lain : a) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menguasai teknologi dan pengetahuan.
64
Perkembangan zaman yang sangat modern saat ini sudah pasti setiap aktifitas dalam sebuah organisasi menggunakan komputer
alat
yang
teknologi sesuai
khususnya
kebutuhan.
penggunaan
Namun,
dalam
pelaksanaannya terkadang di dalam organisasi pasti masih ada sumber daya manusia yang belum bisa atau sulit untuk mengikuti perkembangan zaman tersebut. Berbagai faktor yang menimbulkan, tapi yang paling dasar adalah faktor usia. Dengan usia yang mungkin tidak lagi muda, sulit bagi mereka untuk dapat cepat memahami atau mengikuti untuk dapat menggunakan alat-alat yang mungkin di zamannya belum banyak digunakan. Untuk mengatasi hal tersebut, Polda DIY melakukan penyegaran sumber daya manusia. Faktor usia dan perubahan jaman yang cepat menuntut SDM harus memiliki kemampuan dalam bidang teknologi, namun kenyataannya SDM yang sudah senior mengalami kesulitan dalam mengusai
hal
tersebut.
Hal
tersebut
senada
yang
disampaikan oleh Kompol Sulasmi, SH sebagai berikut:
“Untuk penyegaran selalu dilakukan mas, misalnya untuk anggota yang melakukan siaran di jogja TV setiap jam satu dan jam empat sore, itu kan dibutuhkan anggota kepolisian yang tau dalam bidangnya, ya yang cantik juga, polwan disitu bertugas menyampaikan informasi untuk info lalu
65
lintas yang ada di Yogyakarta. Dan yang terpenting bisa berkomunikasi dengan baik, tidak hanya cantiknya saja.” (hasil wawancara 28 Mei 2014).
Dikalangan staff pun juga dilakukan hal yang sama, untuk dapat memberikan pelayanan yang prima sudah pasti dibantu dengan peralatan yang canggih. Ditlantas Polda DIY sering melakukan pelatihan-pelatihan bagi anggotanya yang mungkin sudah senior untuk dapat paling tidak mengetahui perkembangan teknologi canggih di zaman yang modern saat ini, seperti yang dikatakan oleh Bapak Rochmadi sebagai berikut :
“Kami tidak jarang diberikan pelatihan untuk dapat menunjang pekerjaan kami, khususnya mungkin dalam hal adminitrasi yang hampir semua sudah menggunakan komputer mas.” (hasil wawancara 28 Mei 2014).
Ditlantas Polda DIY melakukan tindakan yang tepat guna menghadapi hambatan tersebut. Dengan pelatihan komputerisasi atau pemposisian anggota sesaui kebutuhan menjadi solusi yangtepat. Dengan demikian kinerja kepolisian dapat berjalan dengan lancer sehingga tujuan dapat dicapai.
66
b) Kesadaran pengendara kendaraan di jalan raya yang masih sangat rendah. Tingkat kesadaran pengendara merupakan salah satu faktor penting yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Apabila tingkat kesadaran masyarakat atau pengendara masih rendah maka pelanggaran-pelanggaran yang terjadi masih banyak. Untuk itu Ditlantas Polda DIY selalu berperan aktif dalam bersosialisasi atau memberikan edukasi kepada masyarakat dalam hal keselamatan berlalu lintas. Dengan segala kegiatan atau program-program yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya. Namun dalam kenyataannya yang terjadi masih banyak terjadi pelangaran yang terjadi di lalu lintas, seperti banyak pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dan banyak pengendara yang belum memiliki surat ijin mengemudi
di
jalan
raya. Hal
tersebut
berpotensi
menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Seperti yang diakui oleh Priakas seorang pengendara mengatakan :
“Saya sebenarnya sering melakukan pelanggaran lalu lintas, terutama yang sering itu melanggar marka jalan. Saya juga sering tidak memakai helm jika tujuan saya dekat.” (hasil wawancara 20 Agustus 2014).
67
Itu merupakan salah satu contoh perilaku atau tingkat kesadaran masyarakat yang belum taat dalam berlalu lintas. Ditlantas Polda DIY bertindak dengan sering melakukan aksi
penertiban
dan
pemeriksaan
surat-surat
atau
kelengkapan dalam berkendara. Hal ini dilakukan dengan tujuan meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Ditlantas Polda DIY untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu lintas sudah sangat tepat. Dalam bidang SDM dengan melakukan pelatihan teknologi dan pemposisisan anggota sesuai kebutuhan. Kemudian untuk mengatasi kesadaran masyarakat yang rendah pihak kepolisian memberikan pneidikan serta penindakan bagi para pengendara yang melanggar.
2) Faktor Pendukung Selain faktor penghambat, Ditlantas Polda DIY juga memiliki beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan program gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu lintas, antara lain : a) Penggunaan teknologi, sarana dan prasarana yang sangat memadai.
68
Perkembangan jaman yang sangat modern saat ini, dituntut untuk dapat menggunakan alat-alat yang modern pula.
Sistem
komputerisasi
hampir
semua
instansi
menggunakannya untuk melakukan atau menyelesaikan tugas-tugas mereka. Saat ini peralatan yang dimanfaatkan oleh Ditlantas Polda DIY sudah sangat canggih dengan adanya RTMC (Regional Traffic Management Centre) yang melakukan pemasangan
CCTV
(Closed-Circuit
Television)
dan
kemudian dipasang di 15 titik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peralatan canggih tersebut dipasang di beberapa titik yang dinilai strategis oleh Ditlantas Polda DIY. Senada dengan hal tersebut, Kompol Sulasmi, SH. mengatakan:
“Sekarang ada 15 kamera yang dipasang oleh kami, yang terhubung sama RTMC. Karean tempatnya strategis, sering terjadi kemacetan dan mobilitas disitu sangat tinggi mas.” (hasil wawancara 28 Mei 2014).
Selain menggunakan teknologi yang canggih, menurut Bapak Rocmadi sarana dan prasarana yang dimiliki ditlantas sudah sangat cukup untuk melaksanakan tugas, saat ini Ditlantas Polda DIY memiliki 60 unit kendaraan
69
roda 2 dan 60 unit kendaraan roda empat yang digunakan untuk operasional petugas Ditlantas Polda DIY. Dengan sarana yang dimiliki Ditlantas Polda DIY tersebut sudah sangat membantu segala aktivitas atau kebutuhan yang dilakukan oleh Ditlantas Polda DIY itu sendiri. b) Jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki Ditlantas. Dalam melaksanakan setiap tugas dari atasan pasti setiap divisi atau bagian mebutuhkan sumber daya manusia yang cukup untuk dapat melaksanakan tugas tersebut. Saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki Ditlantas sudah sangat cukup untuk dapat meng-cover kebutuhan untuk tugas setiap bagiannya. Senada dengan hal tersebut, Kompol Sulasmi, SH. mengatakan :
“Saat ini kami memiliki 236 anggota, 214 anggota polri dan 22 nya itu Pegawai Negeri Sipil mas.” (hasil wawancara 28 Mei 2014).
Selain itu setiap anggota polisi juga dituntut untuk dapat
memiliki
kedisiplinan
yang
tinggi
dalam
melaksanakan setiap tugas yang diberikan dari atasan mereka. Kompol Sulasmi, SH. mengatakan :
70
“Anggota harus memiliki kedisiplinan dan selalu siap siaga untuk menjadi anggota polisi. Karena dua sikap tersebut sangat perlu bahkan wajib untuk dimiliki anggota kepolisian.” (hasil wawancara 28 Mei 2014).
Dengan kelebihan tersebut sudah sangat dapat mendukung setiap kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh Ditlantas Polda DIY. Hal-hal tersebut sangat membantu Ditlantas Polda DIY untuk dapat menekan jumlah kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Faktor pendukung lainya berasal dari masyarakat. Masyarakat diberi kesempatan untuk dapat memberikan masukan atau atau kritikan yang kemudian akan dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Ditlantas Polda DIY. Seperti yang dikatakan oleh Kompol Sulasmi, SH sebagai berikut :
“Kami sangat terbuka bagi masyarakat siapa saja yang mau memberi masukan atau pengaduan kepada kami. Sekarang ada RTMC jogja, bisa Mas lewat situ. Atau bisa juga memasukkan pada kotak surat yang tersedia di depan. Dari situ nanti akan di tindak lanjuti dalam rapat rancangan program dan bahan evaluasi buat kami.” (hasil wawancara 28 Mei 2014).
Masukan tersebut memudahkan bagi Ditlantas Polda DIY dalam merumuskan kebijakan atau tindakan yang akan
71
dilakukan dalam periode yang akan datang. Selain itu, IMI yang merupakan komunitas otomotif juga turut mendukung program tersebut, seperti yang dikatakan Galih P.J. sebagai berikut :
“Kami selalu mendukung program tersebut, tidak jarang kamu melakukan kegiatan dengan mengundang dari pihak kepolisian terkait sosialisasi keselamatan dalam berkendara di jalan raya.” (hasil wawancara 22 Agustus 2014).
Dengan demikian tugas kepolisian dalam menekan jumlah kecelakaan akan dapat terwujud. Didukung dengan hal-hal yang menunjang pekerjaan bagi setiap anggotanya. Teknologi yang mumpuni dan jumlah anggota yang mencukupi untuk dapat memenuhi kebutuhan serta jumlah sarana dan prasarana yang sangat memadahi menambah kemudahan serta menunjang keberhasilan dari program yang dilakukan oleh Ditlantas Polda DIY.
B. Pembahasan Jumlah kecelakaan setiap tahun semakin bertambah jumlahnya, oleh karena itu Korlantas POLRI membuat agenda program Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu lintas yang berkerjasama dengan kementrian
72
terkait yang telah ditunjuk sesuai inpres nomor 4 tahun 2013 melalui Dekade Aksi Keselamatan Jalan yaitu antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informasi; Kementrian Riset dan Teknologi, Kementrian Pendidikan dan Budaya, dan Kementrian Perinsdustrian Indonesia. Gerakan ini bergelora di berbagai daerah. Salah satunya yang dilaksanakan wilayah Yogyakarta. Ditlantas Podal DIY merupakan pihak yang berwenang untuk menjalankan program ini. Gerakan ini tentunya bertujuan mewujudkan keselamatan berlalu lintas sehingga dapat menekan jumlah kecelakaan yang terjadi di lalu lintas. Ditlantas Polda DIY dalam melakukan program tersebut bekerjasama dengan dinas-dinas terkait yaitu antara lain Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU), Dinas Kesehatan, Badan Komunikasi dan Informasi (Bakominfo), dan lainnya sesuai dengan Inpres Nomor 4 tahun 2013. Dinas-dinas tersebut bekerjasama denga Ditlantas Polda DIY melakukan agenda program Korlantas Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalulintas untuk dapat menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, dan tertib sehingga dapat menekan jumlah kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Menurut Riant Nugroho (2012:107) pada dasarnya ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan. Efektivitas implementasi program Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan
73
Berlalu lintas akan dibahas menggunakan indikator tersebut, yaitu sebagai berikut :
1.
Tepat Kebijakan. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari melihat bagaimana ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Kedua, kebijakan dilihat dari apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Ketiga, apakah kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan
(misi
kelembagaan)
yang
sesuai
dengan
karakter
kebijakannya. Dalam menjalankan agenda tersebut, Ditlantas Polda DIY melaksanakan beberapa program guna menjalankan tugas tersebut, antara lain : a.
Memperbaiki
perilaku
pengguna
jalan
melalui
pendidikan
keselamatan berlalu lintas. Upaya memperbaiki
yang
dilakukan
perilaku
Ditlantas
pengguna
jalan
Polda melalui
DIY
untuk
pendidikan
keselamatan berlalu lintas adalah dengan melakukan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan meningkatkan pemahaman tentang keselamatan berlalu lintas. Sesuai Peraturan KAPOLRI No. 9 Tahun 2012 dan Standar Kompetensi Lulusan bidang Mengemudi
74
Kendaraan
Bermotor, materi
pembekalan
yang
disampaikan
diantaranya adalah mengenai: 1) Peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. 2) Teknik dan etika mengemudi kendaraan bermotor. 3) Keamanan,
keselamatan,
ketertiban,
dan
kelancaran
(kamseltibcar) berlalu lintas. 4) Berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas dan akibatnya. 5) Prosedur / tata cara permohonan dan pengujian SIM.
Gambar 3. Pemeriksaan kelengkapan berkendara.
75
Gambar 4. Penertiban dan penindakan pelanggaran. Sumber : Dokumentasi Data Primer
Pada gambar 3 dan 4 diatas adalah salah satu kegiatan Polisi Lalu
Lintas
(Polantas)
dalam
menertibkan
dan
memeriksa
kelengkapan pengendara dalam berkendara di jalan raya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk dapat meningkatkan kesadaran pengendara dan menertibkan pelanggaran-pelanggaran terkait kelengkapan kendaraan bermotor. Hasilnya masih banyak pengendara yang belum memiliki atau tidak membawa kelengkapan dalam berkendara di jalan raya, seperti Surat Ijin Mengemudi atau Surat Tanda Nomor Kendaraan. Selain itu, dalam hal pendidikan keselamatan berlalu lintas Polda DIY juga melaksanakan pendekatan dari anak usia dini yaitu
76
dengan program Posa (Polisi Sahabat anak), SSDP (Satu Sekolah Dua Polisi), dan memasukkan etika berlalu lintas yang dimasukkan ke dalam kurikulum dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Pendidikan etika berlalu lintas ini juga merupakan terobosan yang dilakukan Ditlantas Polda DIY dan merupakan yang pertama di Indonesia. Program lainnya yaitu Polisi Sahabat anak yang dilaksanakan oleh Ditlantas Polda DIY. Program tersebut dilaksanakan dengan bekerja sama dengan IGTK (Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak). Program-program pendidikan keselamatan berlalu lintas dengan sasaran pelajar dan anak usia dini bertujuan untuk menekan jumlah kecelakaan yang melibatkan pelajar. Selain itu, program tersebut berusaha
menanamkan
nilai-nilai
pentingnya
keamanan
dan
keselamatan dalam berkendara bagi anak usia dini. Karena dari data yang diperoleh dari data Ditlantas Polda DIY selama tahun 20112012 berdasarkan pelaku kecelakaan lalu lintas, pelajar menduduki peringkat kedua setelah karyawan/swasta. b. Meningkatkan kualitas sistem uji surat izin mengemudi dan penegakan hukum di jalan. c. Mengembangkan sistem pendataan kecelakaan lalu lintas.
77
Dalam pelaksanaan program tersebut, Ditlantas Polda DIY telah melakukan program-program lain guna meningkatkan upaya dalam menekan jumlah kecelakaan lalu lintas. Dengan melakukan beberapa program Ditlantas Polda DIY mengoptimalkan tujuan yaitu dapat menekan jumlah kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Program yang telah berjalan antara lain Satu Sekolah Sua Polisi (SSDP) yang telah dilakukan dibeberapa sekolah setiap pagi saat siswa masuk sekolah dan memberikan pengetahuan serta penyuluhan kepada siswa atau pelajar. Karena dari data yang diperoleh dari data Ditlantas Polda DIY selama tahun 2011 hingga 2012 berdasarkan pelaku kecelakaan lalu lintas, pelajar menduduki peringkat kedua setelah karyawan/swasta. Pada tahun 2011 yaitu berjumlah 809 kasus, dan pada tahun 2012 yaitu berjumlah 816 kasus. Jumlah ini meningkat, maka dari itu Ditlantas Polda DIY menerjunkan beberapa anggotanya untuk melaksanakan program SSDP tersebut. Bahkan Ditlantas Polda DIY melakukan terobosan yaitu sebagai pelopor dalam bidang pendidikan yaitu dengan memasukkan kurikulum etika berlalu lintas dari jenjang Teman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) yang merupakan pertama kalinya di Indonesia seuai Pergub nomor 54 tahun 2011 tentang Pendidikan Etika Berlalu Lintas. Sesuai dengan penyataan yang dikatakan oleh Kompol Sulasmi, SH sebagai berikut :
78
“Ini pertama kalinya di Indonesia, yang memasukkan dalam kurikulum pendidikan tentang etika berlalu lintas. Peraturannya di Pergub nomor 54 tahun 2011 mas. Ditlantas ini pelopor di bidang pendidikan.” (hasil wawancara 28 Mei 2014).
Hal ini dilakukan bertujuan memberikan pendidikan dalam berlalu lintas dari usia dini. Karena pada usia inilah rentan terjadinya banyak pelanggaran dalam berlalulintas. Kemudian program yang lain adalah dengan melakukan program Polisi Sahabat Anak yang dilakukan Ditlantas Polda DIY bekerja sama dengan IGTK (Ikatan Guru Taman Kanak Kanak). Anggota polisi melakukan penyuluhan atau pengenalan beberapa rambu dan peraturan saat berkendara di jalan raya. Pendekatan yang dilakukan Polisi ini bertujuan supaya anak usia dini mengenal dan dapat mengerti pentingnya keamanan dan keselamatan dalam berkendara. Senada dengan hal tersebut Kompol Sulasmi, SH mengatakan :
“Kami juga melakukan kerjasama dengan IGTK, untuk memberikan pelatihan-pelatihan untuk anak TK. Tentunya dengan kemasan yang menarik untuk anak seusia itu. Dengan belajar dan bermain, supaya anak-anak paham dan tau tata tertib saat di jalan raya.” (hasil wawancara 28 Mei 2014).
79
Gambar 5. Kegiatan Polisi Sahabat Anak. Sumber : Dokumentasi Kepolisian.
Pada gambar 5 di atas merupakan bentuk kegiatan kegiatan yang dilakukan kepolisian dalam upaya memberikan pendidikan tentang berlalu lintas kepada anak-anak usia dini. Gambar 5 adalah kegiatan yang dilakukan Sat Lantas Polres Bantul dengan menggelar kegiatan Polisi Sahabat Anak (PSA) di Gedung serbaguna Desa Donotirto Kretek, Selasa, 20 Mei 2014. Kegiatan PSA dipimpin Aiptu Puji Astuti melibatkan sejumlah anggota, para guru dan murid gugus 3 Kecamatan Kretek yang terdiri dari TK ABA Busuran, TK Masyithoh Greges, TK Pamedisiwi Greges, TK ABA Mersan, TKIT Ar Rahman Mersan, TPA Karunia ‘Aisyiyah, KB Ar Rahman, SPS Mawar dan SPS Permata Bunda sejumlah 346 murid.
80
Gambar 6. Kegiatan Polisi Sahabat Anak. Sumber : Dokumentasi Kepolsian
Pada gambar 6 merupakan kegiatan siswa SD melakukan pembelajaran rambu-rambu jalan lalu lintas dipandu oleh Polwan Polresta di kawasan Titik Nol Kilometer Jl. Marga Mulya, Minggu (26/1/2014). Polisi melakukan sosialisasi Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu lintas serta Pemkot Kota Jogja dan Dinas Perhubungan Kota Jogja. Program-program pendidikan keselamatan berlalu lintas dengan sasaran pelajar dan anak usia dini bertujuan untuk menekan jumlah kecelakaan yang melibatkan pelajar. Selain itu, program tersebut berusaha menanamkan nilai-nilai pentingnya keamanan dan keselamatan dalam berkendara bagi anak usia dini. Dari uraian diatas, tepat kebijakan dalam artian sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang dapat memecahkan
81
masalah dan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan telah diwujudkan oleh Ditlantas Polda DIY. Ditlantas Polda DIY telah melakukan program-program yang bertujuan untuk menunjang program Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu lintas guna menekan jumlah kecelakaan dengan memberikan pendidikan serta sosialisasi kepada masyarakat, khususnya dari anak usia dini.
2.
Tepat Pelaksanaan. Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah saja. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan
yang
diswastakan.
Kebijakan-kebijakan
yang
bersifat
monopoli sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bersifat
memberdayakan
masyarakat
sebaiknya
diselenggarakan
pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat sebaiknya diselenggarakan oleh masyarakat. Berkaitan dengan interaksi sebuah organisasi dengan pihak luar atau masyarakat yang sebagai sasaran dari program-program atau jasa yang dibuat oleh Ditlantas Polda DIY. Lingkungan digunakan sebagai input yang
kemudian
diproses
oleh
Ditlantas
Polda
DIY
sehingga
menghasilkan output untuk masyarakat dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pusat yaitu dapat menekan jumlah kecelakan yang terjadi di jalan raya.
82
Ditlantas Polda DIY merupakan pihak yang berwenang untuk menjalankan program ini. Gerakan ini tentunya bertujuan mewujudkan keselamatan berlalu lintas sehingga dapat menekan jumlah kecelakaan yang terjadi di lalu lintas. Ditlantas Polda DIY dalam melakukan program tersebut bekerjasama dengan dinas-dinas terkait yaitu antara lain Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU), Dinas Kesehatan, Badan Komunikasi dan Informasi (Bakominfo), dan lainnya sesuai dengan Inpres Nomor 4 tahun 2013. Dinas-dinas tersebut bekerjasama denga Ditlantas Polda DIY melakukan agenda program Korlantas Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalulintas untuk dapat menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, dan tertib sehingga dapat menekan jumlah kecelakaan yang terjadi di jalan raya.
Gambar 7. Kerjasama Jasa Raharja dan Ditlantas Polda DIY. Sumber : Dokumentasi Jasa Raharja cabang Yogyakarta.
83
Gambar di atas merupakan kegiatan pencanangan program Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu lintas yang dilaksanakan di titik nol kilometer Yogyakarta pada tanggal 27 Januari 2014. Menurut Kompol Sulasmi, kegiatan tersebut berjalan lancar dan semua pihak terkait mendukung pencanangan program tersebut. Hadir pula Kepala Cabang Jasa Raharja DI. Yogyakarta, H. jajang Miharja, di dampingi Kepala Unit Operasional, Sri Mulyana yang mendukung pencanangan program tersebut. Pada program Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu lintas dilaksanakan program utama lima pilar yang memperinci kerjasama yang dilakukan oleh Ditlantas Polda DIY dalam pelaksanaan program tersebut. Dalam perekrutan anggota kepolisian sangat memperhatikan bagaimana perilaku individu yang akan dijakdikan anggota kepolisian. Kedisiplinan, tanggung jawab, dan kesiap siagaan adalah kunci kesukssean untuk melaksanakan program-program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ditlantas Polda DIY. Untuk itu rekruitmen dan penyegaran selalu dilakukan Ditlantas Polda DIY. Penyegaran yang dilakukan Ditlantas Polda DIY bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja para anggota kepolisian yang melaksanakan program atau kegiatan di masing-masing divisi atau bagiannya. Hal ini dilakukan saat suatu divisi dirasa perlu untuk mengganti atau menambah anggota sesuai kebutuhannya. Misalnya untuk bagian RTMC yang
84
melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum, dibutuhkan anggota kepolisian yang masih segar dan mampu dalam hal komunkasi. Senada dengan hal tersebut, Kompol Sulasmi, SH. mengatakan :
“Untuk penyegaran selalu dilakukan mas, misalnya untuk anggota yang melakukan siaran di jogja TV setiap jam satu dan jam empat sore, itu kan dibutuhkan anggota kepolisian yang tau dalam bidangnya, ya yang cantik juga, polwan disitu bertugas menyampaikan informasi untuk info lalu lintas yang ada di Yogyakarta. Dan yang terpenting bisa berkomunikasi dengan baik, tidak hanya cantiknya saja.” (hasil wawancara 28 Mei 2014).
Selain itu, perhatian manajemen terhadap karyawan sangat penting guna meningkatkan motivasi para anggotanya. Pihak Ditlantas Polda DIY selalu setiap bulannya memberikan penghargaan atau reward kepada para anggotanya yang memperoleh prestasi dan memberikan hukuman atau punishment kepada para anggotanya yang melakukan pelanggaran. Kegiatan ini dilakukan setiap bulan dan diumumkan pada saat apel pagi. Seperti yang dikatan oleh Kompol Sulasmi, SH sebagai berikut :
“Untuk anggota yang melakukan prestasi selalu setiap bulan saat apel pagi diberikan penghargaan, dan yang melakukan pelanggaran jelas dapat hukuman. Ini dilakukan didepan anggota lainnya saat apel pagi. Bukan dari besarnya penghargaan tapi dari perhatian manajemen untuk memotivasi yang lain.” (hasil wawancara 28 Mei 2014).
85
Jelas seperti yang dikatakan Kompol Sulasmi, SH tersebut bahwa hal tersebut dilakukan supaya menambah motivasi para anggota kepolisian yang lain supaya melakukan prestasi-prestasi guna mencapai tujuan yang diharapkan oleh Ditlantas Polda DIY. Dan memberikan peringatan kepada para anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran dan supaya tidak diulangi atau diikuti oleh anggota kepolisian yang lain. Dengan demikian, tepat pelaksanaan diwujudkan oleh Ditlantas Polda DIY dengan melaksanakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan program Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu lintas dengan beberapa dinas antara lain Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas
Kesehatan,
Dinas
Perindustrian,
Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan, Jasa Raharja, serta Badan Perencanaan Pembagunan Daerah. Akhir dari proses tersbut akan menghasilkan output berupa kegiatan atau program yang akan dirasakan oleh masyarakat.
3.
Tepat Target. Ketepatan disini berkenaan dengan tiga hal. Pertama, target yang diintervensi sesuai dengan apa yang telah direncanakan, tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, dan tidak bertentangan dengan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, target tersebut dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. Ketiga, intervensi implementasi kebijakan tersebut bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumya.
86
Gerakan Nasional Keselamatan Berlalu Lintas merupakan agenda Korlantas POLRI. Gerakan ini merupakan upaya untuk menekan jumlah kecelakaan yang kemudian dilaksanakan oleh semua daerah di Indonesia terutama dalam melaksanakan pilar nomor 4 yakni Safer People or Road User atau Manusia atau Pengguna Jalan Berkeselamatan. Pada pilar yang ke-empat tersebut, di dalamnya merupakan tugas dari Korlantas POLRI kemudian didisposisikan kepada setiap kantor kepolisiian yang ada di daerah-daerah. Dalam hal ini Ditlantas Polda DIY merupakan salah satu pihak yang didisposisikan untuk melaksanakan tugas dari pusat tersebut. Target dari program ini tentunya masyarakat pengendara kendaraan bermotor di jalan raya. Program ini dilakukan untuk dapat menekan jumlah kecelakaan lali lintas yang terjadi di jalan raya. Dengan arus lalu lintas yang padat dan tingkat mobilitas yang tinggi sangat riskan menimbulkan kecelekaan lalu lintas. Oleh karena itu Korlantas membuat program Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalulintas guna menekan jumlah kecelakaan lalu lintas yang masih tinggi. Tingkat kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalulintas masih rendah. Masih banyak para pengendara kendaraan yang belum mematuhi peraturan serta rambu-rambu lalu lintas. Sebagian besar pelakunya dari usia remaja. Kondisi jalan raya yang saat ini semakin padat menuntut pengendara untuk lebih berkonsentrasi dalam mengendarai kendaraannya di jalan raya. Kesadaran atau ketaatan untuk mematuhi rambu-rambu di
87
jalan raya sangat penting untuk dilakukan oleh pengendara. Namun, masih banyak pengendara yang masih melanggar atau tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, seperti yang dikatakan oleh Priakas sebagai berikut :
“Sekarang ini semakin banyak banyak kendraan jadi semakin macet di jalan raya mas. Ditambah dengan banyaknya pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas, itu yang menimbulkan banyaknya kecelakaan di jalan raya.” (hasil wawancara 20 Agustus 2014).
Program ini ditekankan pada bagaimana perilaku para anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas di masing-masing divisi atau bagian. Kedisiplinan dan kesiap siagaan adalah hal utama bagi semua anggota kepolisian dalam menjalankan tugas. Keberhasilan program akan berhasil atau bahkan gagal tergantung dari para anggota kepolisian yang memegang tanggung jawab tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Bripka Heri Toto sebagai berikut:
“Dalam melaksanakan tugas, kami di lapangan harus selalu siap mas, siap untuk apa saja. Bisa siap melaksanakan perintah, siap untuk menangani pengendara yang melanggar dan terutama kami dituntut harus disiplin.” (hasil wawancara 18 Juni 2014).
88
Fenomena kecelakaan yang berakibat fatal terhitung semakin tinggi dari tahun ketahun. Data konkret dari Korlantas Polri pada 2012 terjadi 171.949 kecelakaan, dan yang meninggal akibat fatalitas kecelakaan sebanyak 29.544. Jumlah ini menurun pada 2013. Angka kecelakan berjumlah 10.016 kasus dan meninggal dunia akibat fatalitas kecelakaan mencapai 26.416. Pada 2013 kecelakaan yang disebabkan karena lengah berjumlah 3.096 dan lelah mencapai 2.140. Penurunan kasus kecelakaan dari tahun 2012-2013 ini merupakan suatu hasil dari upaya jajaran kepolisian untuk melakukan berbagai program guna memberikan keamanan, ketertiban pengendara dan pengguna lalu lintas. Jumlah kecelakaan lalu lintas di DIY pada tahun 2012 terjadi 4.457 kejadian dan pada tahun 2013 menurun menjadi 3.631 kejadian. Begitu pula dari korban meninggal, pada tahun 2012 berjumlah 431 korban dan pada tahun 2013 menurun menjadi 353 korban. Tepat target yang diwujudkan oleh Ditlantas Polda DIY sudah sangat tepat, dengan program yang masih baru dan keadaan masyarakat menginginkan kenyamanan dalam berkendara di jalan raya. Dengan Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu lintas ini terbukti dapat menekan jumlah kecelakaan yang terjadi di jalan raya dari tahun 2012 hingga tahun 2013.
89
4.
Tepat Lingkungan. Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan kebijakan yaitu interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Kemudian lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas public opinion, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan; interpretive instution yang berkenaan
dengan
interpretasi
lembaga-lembaga
strategis
dalam
masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan; individuals, yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan. Dalam menjaga interaksi kerjasama antar dinas terkait, Ditlantas Polda DIY melaksanakan pertemuan rutin untuk saling bertukar pikiran menyangkut program yang telah atau akan dilaksanakan. Komunikasi yang dijalin baik akan memudahkan para aktor kebijakan publik dalam melaksanakan program yang telah di rencanakan sejak awal. Seperti yang dikatakan Kompol Sulasmi, SH. sebagai berikut:
“Kami selalu mengadakan pertemuan rutis dengan dinasdinas untuk mengkomunikasikan segala urusan yang menyangkut pelasnaan program itu setiap hari senin di sini mas, karena bagi kami komunikasi merupakan hal yang sangat penting demi kelancaran pelajsanaan program tersebut.” (hasil wawancara 28 Mei 2014).
90
Ditlantas Polda DIY selalu menjaga komunikasi dengan pihak lain seperti dengan Jasa Raharja. Bapak Arnold Dwi Novrianto, selaku Humas Jasa Raharja cabang Yogyakarta menambahkan:
“Kami sangat mendukung program itu mas, karena dengan dilaksanakannya program itu diharapkan agar masyarakat lebih sadar dan taat terhadap semua aturan lalu lintas di jalan raya sehingga angka kecelakaan yang terjadi di jalan raya dapat di tekan dan kehidupan berlalu lintas lebih terjaga. Dan kami selalu berkomunikasi setiap hari Senin di Ditlantas Polda DIY” (hasil wawancara 25 Agustus 2014).
Setelah itu lingkungan eksternal kebijakan juga sangat diperhatikan dalam mengukur apakah suatu program sudah dilaksanakan secara efektif atau belum. Hingga tahun 2014 ini kasus peanggaran lalu lintas yang terjadi sudah sangat menurun dari informasi yang diperoleh dari anggota kepolisian yang bertugas langsung dilapangan. Salah satunya yang dikatakan oleh Bripka Heri Toto, sebagai berikut:
“Setelah ada program itu, kami sangat bangga karena untuk saat ini jumlah kasus pelanggaran lalulintas sudah sangat berkurang. Dari beberapa tempat saat saya jaga, jumlahnya sudah membaik. Ini membuktikan kesadaran pengendara sudah mulai meningkat mas.” (hasil wawancara 18 Juni 2014).
91
Sesuai pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa kesadaran pengendara kendaraan bermotor mulai membaik karena adanya program Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalulintas. Ditlantas Polda DIY juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau kritik kepada pihak Ditlantas Polda DIY yang akan kemudian diproses sebagai bahan evaluasi yang dilakukan Ditlantas. Kemudian digunakan sebagai bahan untuk melakukan atau merancang program selanjutnya yang akan dilakukan oleh Ditlantas Polda DIY. Sehingga input yaitu yang berasal dari masyarakat kemudian diproses oleh Ditlantas Polda DIY yang nantinya akan menjadi output yang akan dirasakan kembali oleh masyarakat itu sendiri khususnya bagi para pengendara. Hal ini sangat penting dilakukan supaya Ditlantas Polda DIY mengerti kondisi atau keinginan seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat atau dari pihak ekstern. Karena dengan begitu maka Ditlantas Polda DIY dapat melakukan tindakan yang tepat supaya dapat melaksanakan fungsi kepolisian yaitu mengayomi dan melayani masyarakat. Setelah itu, proses untuk mendapatkan jasa dari Ditlantas Polda DIY juga relatif mudah. Hanya melalui surat yang ditujukan kepada Ditlantas Polda DIY ataupun e-mail, akan segera ditindak lanjuti dan akan langsung dikirim anggota kepolisian untuk memberikan jasa yang diinginkan. Bahkan apabila waktunya tidak memungkinkan untuk
92
mengirim surat, dapat juga menghubungi langsung pihak Ditlantas Polda DIY melalui telepon, sebagaimana yang dikatakan oleh Kompol Sulasmi, SH sebagai berikut :
“Kalau mau minta bantuan kami, sangat mudah mas. Hanya tinggal kirim surat ke sini, atau di email saja bisa. Nanti langsung kami respon. Atau kalau tidak memungkinkan buat mengirim surat atau email yang langsung saja telpon kami. Jadi sangat mudah mas.” (hasil wawancara 28 Mei 2014).
Selain itu Ditlantas Polda DIY juga melakukan kerjasama dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) yang turut membantu dan memberi dukungan
kepada
Ditlantas
akan
Program
Gerakan
Nasional
Keselamatan Berlalulintas. IMI adalah induk dari komunitas otomotif yang ada Indonesia. Organisasi ini juga turut mengkampanyekan gerakan tersebut. Hal ini adalah dampak positif atau sebuah output dari program Nasional yang bertujuan menekan jumlah kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Seperti yang dikatakan Galih P.J, salah satu anggotakomunitas otomotif sebagai berikut :
“Kita tau mas, pandangan orang tentang club motor itu buruk, dengan kejadian yang terjadi di beberapa daerah. Tapi tidak semua mas. Kami di sini selalu mengutamakan keselamatan dalam aktivitas kami di jalan raya. Kami sangat mengapresiasi program yang dilakukan kepolisan. Itu juga demi keamanan kita bersama.” (hasil wawancara 22 Agustus 2014).
93
Dengan demikian tepat lingkungan yang diwujudkan oleh Ditlantas Polda DIY sudah sangat tepat. Dalam menjaga interaksi kerjamasa antar dinas terkait, Ditlantas Polda DIY melaksanakan pertemuan rutin untuk saling bertukar pikiran menyangkut program yang telah atau akan dilaksanakan. Komunikasi yang dijalin baik akan memudahkan para aktor kebijakan publik dalam melaksanakan program yang telah di rencanakan sejak awal. Setelah itu lingkungan eksternal kebijakan menunjukkan kesadaran pengendara kendaraan bermotor mulai membaik karena adanya program Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalulintas.
5.
Tepat Proses. Secara umum, implementasi kebijakan publik terdiri atas tiga proses, kemudian diterapkan dalam implementasi Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu lintas menurut ketepatan prosesnya dilihat dari : a) Policy acceptance. Pada proses ini publik memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Ditlantas Polda DIY yang merupakan lembaga yang berwenang melaksanakan program tersebut menerima kebijakan atau program Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalulintas
94
memberikan pengetahuan atau sosialisasi kepada masyarakat berbagai lapisan. Dari anak usia dini mulai diberi pendidikan tentang kesadaran berlalulintas dengan tujuan supaya dari mulai anak usia dini dapat mengerti pentingnya kesadaran keselamatan berlalulintas. Melalui media massa baik cetak maupun elektronik Ditlantas Polda DIY memberikan pengarahan serta pendidikan tentang pentingnya berlalulintas. Karena dari sosialisasi ini adalah awal dari program yang akan dilaksanakan akan berhasil atau tidak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Priakas, masyarakat umum yang merupakan pengendara di jalan raya mengatakan :
“Saya sedikit banyak sudah mengetahui ada program itu, seperti yang saya lihat di baliho-baliho yang ada di pinggir jalan itu mas, hanya saja untuk lebih detailnya saya kurang mengerti yang saya ketahui polisi membuat program untuk menekan angka kecelakaan denga gerakan pelopor itu.” (hasil wawancara 20 Agustus 2014).
Hal ini membuktikan bahwa masyarakat sudah mulai mengetahui program yang dilakukan oleh Ditlantas Polda DIY. Mereka
mendukung
program
tersebut
guna
meningkatkan
kenyamanan dalam berkendara dan dapat mengurangi jumlah kecelakaan yang terjadi di jalan raya.
95
b) Policy adoption. Pada proses ini publik menerima kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah
menerima
kebijakan
sebagai
tugas
yang
harus
dilaksanakan. Setelah dilaksanakannya program Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalulintas, publik mulai mengerti dan memahami apa yang merupakan tujuan dari kebijakan atau program yang dilaksanakan pemerintah. Hanya saja masih ada masyarakat yang tidak mengerti program tersebut, namun masyarakat mengerti untuk mulai memperbaiki keasadaran dalam berlalulintas. Ha ini sesuai dengan pernyataan yang dikatakan oleh Bripka Heri Toto sebagai berikut:
“Kesadaran keselamatan berlalulintas masyarakat sudah mulai tumbuh mas, dan itu membaik. Terbukti jumlah pelanggarannya kan sedikit, namun, masih ada saja masyarakat yang tidak mengetahui program Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalulintas itu mas.” (hasil wawancara 18 Juni 2014).
Untuk menangani hal tersebut Ditlantas Polda DIY telah mensosialisasikan
melalui
berbagai
media
dan
acara
yang
dilaksanakan oleh Ditlantas Polda DIY. Seperti dalam sosialisasi kepada anak-anak Sekolah Taman Kanak-Kanak, serta penyuluhan yang dilakukan ke sekolah-sekolah dari SD hingga SMA. Hal
96
tersebut memberikan pengetahuan serta mengajarkan kepada usia dini untuk mulai sadar dalam berlalulintas. Karena usia remaja sangat rentan menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Begitu juga kepada anggota klub otomotif yang berada di bawah naungan IMI. Seperti yang dikatakan oleh Galih P.J. salah satu anggota klub otomotif di Yogyakarta :
“Kami sudah mengetahui tentang adanya program gerakan pelopor tersebut dan kami sangat mendukung program tersebut. Karena kenyaman di jalan raya merupakan hal yang sangat penting dengan keadaan yang sekarang ini, macet dimana-mana.” (hasil wawancara 22 Agustus 2014).
Dari pernyataan Galih tersebut membuktikan masyarakat merespon baik program yang dilakukan oleh Ditlantas Polda DIY. Dibuktikan dengan berkurangnya jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya. c) Strategic readiness. Di sini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat pelaksana siap menjadi pelaksana kebijakan.
Disamping
mengajarkan
masyarakat
untuk
tertib
berlalulintas, para birokrat atau aktor interen dari kebijakan atau program ini juga turut memberikan contoh atau melaksanakan program yang telah dibuat. Anggota kepolisian juga menjadi pelopor bagi dirinya sendiri untuk dapat memberikan contoh kepada
97
masyarakat. Sesuai yang dikatakan oleh Bripda Gregoryo Nathanael sebagai berikut :
“Itu program yang dibuat oleh Polri khususnya Korps Lalu Lintas dengan tujuan setiap orang agar sadar akan pentingnya kesadaran selamat dalam berlalulintas dan setiap orang menjadi pelpor akan drinya. Namun, masih banyak pengendara yang saya temui belum mengerti Program Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalulintas.” (hasil wawancara 10 Juni 2014).
Seperti yang dikatakan Bripda Gregoryo tersebut pihak kepolisian selain melaksanakan program, mereka juga memberikan contoh kepada masyarakat untuk taat peraturan di jalan raya. Hal ini guna mencapau tujuan dari kepolsian untuk dapat menekan jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya. Saat ini masyarakat sudah merasakan efek dari upaya yang dilakukan oleh Ditlantas Polda DIY dari penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan. Sehingga tingkat kesadaran para pengendara kendaraan di jalan raya meningkat dan dapat menekan jumlah kecelakaan lalu lintas. Sehingga terjadi kesinambungan antara program-program yang dilakukan Ditlantas Polda DIY dalam menekan jumlah kecelakaan lalu lintas dengan etika berlalu lintas masyarakat.
