BAB IV ANALISIS PEMANTAUAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PEMBIAYAAN A.
Prosedur Pemantauan Kolektibilitas Pembiayaan 1. Identifikasi Pembiayaan Pembiayaan merupakan kegiatan yang sangat penting bagi BMT atau koperasi, karena sebagian besar pendapatan diperoleh dari usaha ini.
Fungsi pembiayaan sangat penting bagi kelangsungan hidup
organisasi,oleh karena itu pemberian pembiayaan yang ada di BMT SM NU selalu didasarkan pada kaidah-kaidah sebagai berikut : 1. Dana yang disalurkan harus kembali dengan aman, 2. Menghasilkan pendapatan bagi hasil yang dapat mendukung pertumbuhan organisasi secara wajar, 3. Dapat membantu usaha nasabahnya. Maka bentuk pembiayaan yang ada di BMT SM NU, adalah sebagai berikut:39 a. Pembiayaan murabahah (pembiayaan konsumtif) b. Pembiayaan mudharabah (pembiayaan modal kerja) c. Jual beli surat berharga (cek, bilyet giro, TT jasa) d. Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT), yang merupakan akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau
39
Hasil Wawancara dengan Bapak Much Rizki Munir, S.E, Kepala Bagian Bisnis dan Kepala bagian Pembiayaan, Selasa 21 April 2015 jam 08.15-09.00
49
50
manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang kepada pihak penyewa yaitu mitra. Pemindahan kepemilikan bisa dilakukan dengan opsi jual beli atau dengan opsi hibah. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga barang yang dijual. Pembiayaan ini banyak diminati atau digunakan nasabah BMT SM NU. Adapun unsur – unsur yang terdapat dalam pembiayaan, yaitu: a. Unsur kepercayaan yaitu BMT memberikan sejumlah uang untuk dikelola
sebagai
pembiayaan
harus
pinjaman.Keputusan didasarkan
pada
pemberian
fasilitas
kepercayaan
dimana
pembiayaan yang telah diberikan (baik berupa uang, barang, maupun jasa) benar-benar akan diterima kembali dimasa yang akan datang. Dan dana yang telah diterima nasabah dalam bentuk pembiayaan, digunakan sesuai awal perjanjian. Agar nantinya tidak terjadi wan prestasi karena dana tersebut dicairkan tidak tepat sasaran. Yang dapat mengakibatkan dana yang dicairkan tidak kembali ke BMT, karena nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan tepat pada waktu jatuh tempo. Contohnya: dana yang seharusnya digunakan untuk modal usaha, disalahgunakan untuk membeli kendaraan bermotor. b. Unsur kesepakatan, yaitu dimana pihak BMT dan nasabah menandatangani hak dan kewajibannya yang dituangkan dalam
51
suatu perjanjian sehingga masing-masing pihak akan terikat didalam hukum. Perjanjian tersebut berisi akad pembiayaan yang disepakati antara kedua pihak, yang diikat dengan notaris.Apabila ini telah dijalankan maka diharapkan pemberian pembiayaan untuk usaha nasabah tersebut merupakan keputusan yang tepat. c. Unsur waktu yaitu adanya jangka waktu pengembalian uang.Jangka waktu yang diberikan BMT dalam pengembalian pembiayaan yang diterima oleh debitur maksimal 3 tahun. Tetapi untuk pembiayaan modal tempo maksimal 6 bulan. d. Unsur resiko yaitu adanya kemungkinan kegagalan usaha peminjam dalam jangka waktu yang ditetapkan. Unsur resiko merupakan unsur yang tidak terduga yang dialami kedua pihak. Contohnya diakibatkan oleh terjadinya bencana alam yang mengganggu usaha nasabah. e. Unsur balas jasa berupa bagi hasil. Penetapan bagi hasil tergantung dari jenis akad yang disepakati, yaitu setara antara 1,2%, 1,5%, dan 1,75%.
2. Prosedur Analisis Pembiayaan a. Syarat Pengajuan Pembiayaan Dalam mengajukan pembiayaan, nasabah diminta untuk memenuhi syarat-syarat pengajuan pembiayaan sesuai dengan prosedur yang ada di BMT SM NU.
52
Persyaratan yang diminta tersebut antara lain: 1. Kelengkapan dokumen, meliputi: a) Foto kopi identitas diri pemohon dan suami/istri (KTP, SIM, atau Paspor), b) Foto kopi akte nikah (bagi yang sudah menikah), c) Foto kopi kartu keluarga, d) Foto kopi rekening koran/rekening giro atau tabungan di bank manapun antara 3 bulan terakhir, e) Foto kopi slip gaji atau surat keterangan penghasilan dari perusahaan tempat bekerja calon debitur, f) Foto kopi jaminan (sertifikat atau BPKB), g) Foto kopi NPWP dan SIUP (jika ada). 2. Untuk perusahaan individu (pengusaha telah beroprasi minimal 2 tahun). 3. Mengisi aplikasi permohonan. 4. Setelah terpenuhi kemudian disurvey dan apabila memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh BMT maka pembiayaan tersebut bisa dicairkan.40 Syarat-syarat di atas digunakan pihak BMT sebagai analisa dasar dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Dan sebagai bahan untuk mengolah data identitas calon nasabah, agar
40
Dokumen BMT SM NU Pekalongan
53
dapat mengetahui apakah permohonan pembiayaan yang diajukan disetujui atau ditolak.
b. Prinsip Analisis Pembiayaan Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman
yang
harus
diperhatikan
oleh
pejabat
pembiayaan di BMT SM NU Pekalongan pada saat melakukan analisis pembiayaan Setiap calon mitra yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen umum permohonan pembiayaan harus dilakukan analisis secara tertulis dengan mengedepankan analisis menggambarkan semua informasi yang berkaitan erat dengan usaha dan data pemohon, termasuk (jika diperlukan) hasil penelitian pada pembiayaan bermasalah, analisis menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak lain, uang berkepentingan dengan permohonan pembiayaan, dan analisis pembiayaan dilakukan secara konsisten dan professional dan tidak hanya untuk memenuhi prosedur pembiayaan.
54
Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:41 (1) Character, yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan. Untuk mengetahui karakter calon nasabah dilakukan melalui teknik wawancara dan cross check kepada
keluarga,
tetangga
lingkungan
sekitar,
sesama
pengusaha, informasi ke supplyer, mitra calon nasabahdan atau karena calon nasabah sudah dikenal dengan sangat baik oleh penjabat BMT.Karakter pemohon juga diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi nasabah dan bank-bank lain tentang perilaku, kejujuran, pergaulan, dan ketaatannya memenuhi pembayaran transaksi. Karakter yang baik jika ada keinginan untuk membayar kewajibannya. Nasabah yang sedang atau kurang baik biasanya pada saat interview awal, jawabannya agak ragu-ragu dan terkesan agak menutup-nutupi dengan gaya bahasa yang agak tersendat-sendat dan agak sulit, juga sedikit dalam memberikan informasi yang dibutuhkan surveyor. (2) Capacity, yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk mengembalikan pembiayaan yang diterima.Penilaian tersebut dilakukan dengan perhitungan kebutuhan modal kerja. Apakah usaha yang dijalankan oleh 41
Hasil wawancara dengan Bapak Much Rizki Munir SE, Kepala Bagian Bisnis dan Kepala bagian Pembiayaan BMT SM NU, Jum’at tanggal 27 Maret 2015 jam 16.30-17.30
55
calon mitra cukup baik, dalam artian hasilnya mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya secara wajar, mampu menutupi
biaya
operasional
usaha
dan
ada
kelebihan
pendapatan yang bisa dijadikan sebagai akumulasi modal, sehingga usahanya akan terus berkembang. Dan apabila kebutuhan modal usahanya tersebut mampu membayar kembali kepada koperasi dan mampu berkembang sehingga volume usahanya semakin meningkat. (3) Capital, yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan. Dalam mengelola usahanya calon nasabah harus mampu mengatur keuangannya dengan
baik,
sehingga
mampu
menyisihkan
sebagian
keuntungannya dalam bentuk saving yang akan terakumulasi menjadi modal yang akan meningkatkan skala usahanya. Harus dicermati bagaimana struktur modal usaha calon nasabah apakah sumber modal berasal dari diri sendiri (self finance) atau berasal dari pinjaman (hutang). Satu hal yang harus diwaspadai adalah apabila sumber modal usaha yang sedang dijalankan sebagian besar berasal dari sumber pinjaman. Usaha yang dikelola calon nasabah kurang lebih berjalan selama 2 tahun.Modal dari calonnasabah dianalisis dari struktur modal yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon nasabah.
56
(4) Collateral, yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Jaminan (agunan) dalam pembiayaan sebagai komplemen dalam perikatan setelah diyakini benar atas kelayakan usaha calon nasabah. Nilai jaminan lebih besar dari nilai permohonan pembiayaan yang diajukan. Karena fungsi jaminan dapat dijadikan sebagai sumber terakhir pengganti pelunasan pembiayaan, apabila nasabah sudah mempunyai
kemampuan
lagi
untuk
nyata tidak
membayar
walau
sebelumnya pihak BMT telah berupaya memberikan masa tangguh dan upaya lain agar tidak terjadi pengambilan jaminan. Jaminan (agunan) dijadikan sebagai pelunasan pembiayaan apabila mitra melakukan ingkar janji dengan kesengajaan. Jaminan (agunan) berupa benda tak bergerak berupa SHM (Sertifikat Hak Milik), ada penilaiannya dengan pengikatan notaris. Yang mana jaminan (agunan) tersebut dikuasakan kepada BMT yang dituangkan dalamAPHT (Akte Pemberian Hak Tanggungan) dan SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan). Sedangkan jaminan (agunan) untuk benda bergerak berupa BPKB, diikat dengan akte notaris yang disebut dengan vidusia. Penilaian tersebut meliputi kecenderungan nilai jaminan
dimasa
depan
dan
tingkat
mengkonversikannya menjadi uang tunai.
kemudahan
57
(5) Condition, yaituAnalisis terhadap aspek ini meliputi analisis terhadap variabel makro yang melingkupi perusahaan baik variabel regional, nasional maupun internasional. Variabel yang diperhatikan terutama adalah variabel ekonomi. Dilihat dari kondisi ekonomi
secara makro ataupun mikro. Kondisi ekonomi makro dilihat dari seluruh kondisi perekonomian yang terjadi baik nasional maupun internasional. Contohnya saat ini, tidak stabilnya kurs rupiah terhadap dolar, sedangkan kondisi ekonomi mikro dilihat dari kondisi keluarga calon mitra.42 Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu Constrain yang artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Dasar analisis 5C belumlah cukup, sehingga perlu memperhatikan kondisi sifat amanah, kejujuran, kepercayaan dari masing-masing nasabah. Kelima unsur di atas harus tercover seluruhnya oleh calon nasabah. Jika seandainya ada salah satu dianggap cacat atau tidak memenuhi kriteria yang diminta, maka BMT dapat membatalkan kerjasama pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah. Contohnya seperti character dari calon nasabah tersebut dinilai sedang atau kurang baik, maka permohonan pembiayaan yang diajukan tidak disetujui atau ditolak. Karena character merupakan sifat dasar dari seseorang yang dapat terlihat bagaimana orang tersebut dalam diberi kepercayaan oleh BMT. Sedangkan apabila 42
Ibid
58
prinsip collateral tidak terpenuhi yang disebabkan nilai jaminan lebih sedikit dari pembiayaan, maka permohonan pembiayaan akan ditolak, kecuali calon nasabah memutuskan dana yang diajukan diperkecil nominalnya, akan diberi keputusan ulang. Faktor-faktor di atas dijadikan sebagai dasar pemantauan sebelum pembiayaan dikeluarkan. Karena analisis tersebut dapat memperkecil resiko pembiayaan yang dapat merugikan kedua pihak yaitu pihak BMT dan nasabah sendiri. Semenjak diberlakukannya prosedur pembiayaan yang sesuai, pembiayaan yang dikelola oleh BMT SM NU bisa terkendali. Meskipun ada pembiayaan yang bermasalah masih dalam kategori wajar, yaitu antara 1%sampai 1,5% pada tahun 2011 dibanding dengan tahun 2010 yang mencapai 2% sampai 2,5%. Karena BMT SM NU memberlakukan aturan, apabila nasabah sudah menunggak dalam membayar kewajibannya selama 4 bulan sudah masuk dalam kategori macet. Ini merupakan antisipasi sejak dini dengan menjaga prinsip
kehati-hatian
lebih
ketat.
Berbeda
dengan
Bank,
pembiayaan dikategorikan NPL apabila menunggak selama 12 bulan.43 c. Survey Pembiayaan Sebelum pembiayaan terealisasi, pihak BMT melakukan survey terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan. Proses 43
Hasil Wawancara dengan Bapak Much Rizki Munir SE, Kepala Bagian Bisnis dan Kepala Bagian Pembiayaan BMT SM NU, Rabu tanggal 04 Maret 2015 jam 08.30-09.30
59
survey
dilakukan
satu
hari
setelah
pengajuan
pembiayaan.Tujuannya untuk mengetahui sekaligus mengevaluasi apakah calon nasabah yang akan menerima pembiayaan tersebut layak atau tidak untuk menerima pembiayaan dari BMT. Agar nantinya dana yang telah dikeluarkan bisa dikembalikan tepat waktu dan tidak terjadi pembiayaan macet. Hal-hal yang dilakukan pada waktu survey nasabah adalah: 1) Mengecek tempat tinggal nasabah. Untuk memastikan tempat tinggal calon nasabah sesuai dengan yang ada di kartu identitas calon nasabah. 2) Pekerjaan. Dengan mengecek pekerjaan, dapat mengetahui usaha yang dijalankan mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dan menutupi biaya operasional. Sehingga usahanya
bisa
berkembang
dan
dapat
mengembalikan
pembiayaan yang diterima. Dan mengecek kebenaran usaha yang dijalankan nasabah. 3) Keluarga. Mengetahui berapa banyak anggota keluarga yang bergantung kepada calon nasabah. Calon nasabah termasuk keluarga yang harmonis atau kurang harmonis. 4) Pendapatan
dan
pengeluaran.
Antara
pendapatan
dan
pengeluaran stabil, sehingga tidak terjadi hutang yang menumpuk.
60
5) Cros cek dengan warga lingkungan sekitar untuk mengetahui karakter calon nasabah. 6) Melihat dan mendokumentasikan agunan. Melihat keberadaan barang yang diajdikan agunan serta kecukupan nilainya dengan jumlah pembiayaan yang diberikan. Sehingga
agunan yang
dijaminkan dapat menutupi pembiayaan yang diterima calon nasabah. Untuk antisipasi jika calon nasabah melakukan ingkar janji dengan kesengajaan. Selain itu dapat juga menggunakan atau memanfaatkan saluran saluran yang ada, yaitu informasi internal pemohon: a) Data tertulis yaitu seluruh data yang berkitan dengan usaha pemohon yang akan digunakan oleh seorang Account Officier untuk melakukan analisis pembiayaan. b) Data Hasil Survei yaitu kegiatan kunjungan atau sosialisasi usaha nasabah dalam hal ini kegiatan ini sangat penting karena akan menentukan kelayakan suatu pembiayaan.
3. Prosedur Pemantauan a. Pemantauan Kolektibilitas Pembiayaan Tingkat kolektibilitas akan sangat bermanfaat bagi BMT untuk kegiatan pemantauan pembiayaan, baik terhadap masing-masing nasabah secara individu ataupun secara keseluruhan. Ditinjau dari segi pemantauan, informasi mengenai tingkat kolektibilitas untuk
61
masing-masing nasabah individu akan berguna untuk bahan pengambilan keputusan bagi BMT tentang kebijaksanaan yang akan diputuskan untuk membina nasabah tersebut ke tingkat kolektibiitas secara keseluruhan, juga sangat bermanfaat untuk menilai
kemampuan manajemen di dalam mengelola kegiatan
pembiayaan yang ada dan bermanfaat dalam penyusunan kebijakan-kebijakan pembiayaan di masa datang. Pemantauan kolektibilitas dilakukan untuk menjaga kelancaran dan kestabilan pembiayaan yang telah diterima nasabah agar nantinya tidak terjadi pembiayaan bermasalah atau macet. Tindakan yang dilakukan dalam pemantauan bertujuan untuk menyelamatkan pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh pihak BMT.
Tindakan
tersebut,
dilakukan
sesuai
dengan
pengelompokkan kolektibilitas nasabah pembiayaan. Di BMT SM NU terdapat sistem pembagian kolektibilitas. Kolektibilitas tersebut dibagi dalam 2 kategori, yaitu:44 1. Kategori PDP (Pembiayaan dalam Pengawasan) yang masuk dalam kategori lancar dibagi menjadi 3, yaitu: a. Tunggakan selama 1 bulan, b. Tunggakan selama 2 bulan, c. Tunggakan selama 3 bulan, masuk ke dalam kolektibilitas dalam perhatian khusus. 44
Hasil Wawancara dengan Bapak Much Rizki Munir SE, Kepala Bagian Bisnis dan Kepala Bagian Pembiayaan BMT SM NU, Rabu tanggal 04 Maret 2015 jam 08.30-09.30
62
2. Kategori PDP (Pembiayaan dalam Pengawasan) yang belum terselesaikan menjadi kolektibilitas bermasalah, yaitu: a. Kurang lancar mengalami tunggakan selama 4 bulan sampai 6 bulan, b. Diragukan mengalami tunggakan selama 6 bulan sampai 9 bulan, c. Macet mengalami tunggakan selama 9 bulan ke atas. BMT SM NU dalam melakukan pemantauan terhadap tingkat kolektibilitas, menempatkan pegawai sesuai tingkatan kolektibilitas. Sehingga pembiayaan tersebut bisa teratasi dengan baik, dengan tindakan yang berbeda. Tindakan yang dilakukan dalam proses pemantauan kolektibilitas pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut: 1.
Kolektibilitas lancar, dilakukan dengan cara: a.
Pemantauan usahanasabah. Pemantauan ini dilakukan melalui mutasi rekening koran nasabah, agar BMT mengetahui kondisi keuangan usaha nasabah. Nasabah diwajibkan menyampaikan laporan secara berskala baik itu laporan stok, piutang, realisasi usaha, laporan keuangan beserta lampirannya. Agar pihak BMT dapat mengetahui potensi usaha nasabah masih berjalan dengan baik atau tidak. Sehingga BMT mengetahui bahwa mitranya dapat mengangsur kewajibannya sesuai waktu jatuh tempo angsuran.Pemantauan ini pernah dilakukan pada mitra pembiayaan modal kerja (mudharabah). Hal yang dilakukan
63
pada saat pemantauan yaitu bertanya tentang kondisi usaha mitra, tentang pesanan (orderan), apakah nasabah perlu mengembangkan pasar usahanya, perluasan pemasaran. Kalau memang diperlukan, bisa ditambah dana sesuai dengan prosedur. b.
Pembinaan anggota dengan bimbingan. Pembinaan ini dilakukan secara on the spot di tempat usaha nasabah. Dengan membantu dalam manajemen bisnis, yang meliputi manajemen keuangan,
manajemen
operasional,
dan
manajemen
perdagangan atau pemasaran.Nasabah perlu dibina agar usahanya maju, berkembang, sehingganasabah akan dapat memenuhi kewajibannya secara baik. Ini berarti memperlicin jalan pencapaian rentabilitas BMT dan amannya fasilitas BMT. Dalam rangka pengamanan pembiayaan, langkah pemantauan dengan cara pembinaan memegang peranan penting karena keberhasilan
pembiayaan
sepenuhnya
tergantung
dari
kemampuan nasabah dalam menciptakan profit. Keuntungan yang diperoleh akan menghasilkan kekuatan nasabah untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, baik jangka pendek atau jangka panjang. c.
Memberikan
perhatian
kepada
nasabah
apabila
sudah
waktunya untuk mengangsur melalui telepon atau sms. Kondisi seperti ini perlu dijaga.
64
2. Kolektibilitas dalam perhatian khusus, dilakukan dengan cara: a. Pemberitahuan dengan surat teguran. Surat teguran ini berfungsi
untuk
membuat
efek
jera,
supaya
nasabah
memperhatikan clousul pasal-pasal perjanjian yang ada dalam perjanjian pembiayaan. Sehingga nasabah mempunyai itikad baik untuk membayar tunggakan angsurannya. b. Pendekatan personal dengan melakukan kunjungan lapangan ke tempat tinggal atau ke tempat usaha nasabah, untuk mencari penyebab
apa
yang terjadi dengan
nasabahnya dalam
memenuhi kewajiban melampaui waktu jatuh tempo. Hal-hal yang perlu disurvey langsung ke lapangan yaitu: 1.
Untuk pembiayaan modal kerja, dilihat dari kondisi usaha, menghitung kapasitas usaha, volume usaha, menilai jaminan, menghitung modal awal yang dimilki mitra, dan melihat kondisi keuangan mitra. Hal ini dirasa efektif untuk dijadikan bahan evaluasi terhadap usaha yang dijalankan.
2.
Sedangkan untuk pembiayaan konsumtif (murabahah), dilakukan dengan cara: menghitung/menganalisa sumber penghasilan, menghitung biaya rumah tangga nasabah, dan menilai jaminan.
Dengan adanya survei langsung ke lokasi, nasabah tidak akan memanipulasi angka laporan dan pihak BMT dengan cepat dapat
65
mendeteksi bila terdapat kejanggalan atau memburuknya keadaan usaha dan pembiayaan yang diberikan. 3. Kolektibilitas kurang lancar, dilakukan dengan cara: a. Memberi surat teguran, dan b. Penagihan secara intensif atau dengan memberi surat tagihan kepada nasabah. Penagihan dilakukan apabila nasabah sudah mengalami tunggakan angsuran selama 4 bulan. Dan juga dilakukan setiap sebulan sekali. 4. Kolektibilitas diragukan, dilakukan dengan cara: a. Penagihan secara intensif, b. Memberi surat peringatan kepada nasabah, yaitu surat peringatan yang diberikan oleh pihk BMT kepada nasabah sehubungan dengan pinjaman yang sudah diterima jika dalam waktu yang ditentukan tidak ada i’tikad baik untuk melunasinya, maka pihak BMT akan melakukan tindakan hukum yang berlaku di BMT SM NU. Surat peringatan diberikan secara bertahap, yaitu surat peringatan1 (SP1) berlaku selama 6 bulan. Kalau tidak ada i’tikad baik dari nasabah, maka pihak BMT memberikan surat peringatan yang kedua (SP 2) juga berlaku selama 6 bulan sampai surat peringatan
3
(SP
3)
juga
diabaikan,
maka
jika
dibutuhkan/dimungkinkan BMT akan melelang jaminan (agunan).
66
c. Penataan
ulang,
yaitu
dengan
mengubah
jumlah
pembiayaan, jadwal angsuran, jangka waktu, dan jumlah angsuran sehingga dapat lebih meringankan beban nasabah. 5. Kolektibilitas macet, dilakukan dengan cara: a. Memberi surat panggilan 1, 2, sampai 3X, b. Dilakukan rescheduling dan reconditioning. Pembiayaan yang dipantau dengan cara ini yaitu pembiayaan ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT) dan murabahah. c. Perubahan akad yaitu perubahan dari satu jenis akad pembiayaan yang lain atau dilakukan pengalihan atau pembiayaan
ulang
dalam
bentuk
Qordhul
Hasan.
Pemantauan dengan cara perubahan akad ini melalui prosedur yang ketat, karena akad yang sebelumnya harus diselesaikan atau digugurkan terlebih dahulu. Ini pernah dilakukan pada nasabah pembiayaan modal kerja, dimana nasabah tersebut mengalami kebangkrutan. Sehingga akad yang sebelumnya sudah disepakati, dirubah sesuai prosedur yang ada di BMT. Dan bisa digunakan untuk pembiayaan murabahah (pembiayaan konsumtif), dikarenakan nasabah tersebut terkena PHK dan benar-benar tidak mempunyai penghasilan selain dari pekerjaannya tersebut. d. Mengeksekusi jaminan apabila nasabah sudah tidak bisa mengembalikan pinjaman kepada BMT. Ini dilakukan pada
67
nasabah yang memang nakal dan tidak mengembalikan pembiayaan. Seperti yang Pernah terjadi pada tahun 2011, nasabah
tersebut
kabur
tanpa
menyelesaikan
pembiayaannya.45 Penyitaan tetap dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang diajarkan menurut ajaran Islam, seperti: 1. Simpati : sopan, menghargai, dan fokus ke tujuan penyitaan. 2. Empati : menyelami keadaan nasabah, bicara seakan untuk kepentingan nasabah, membangkitkan kesadaran nasabah untuk mengembalikan utangnya. 3. Menekan : tindakan ini dilakukan jika dua tindakan sebelumnya tidak diperhatikan. Apabila cara ketiga tidak juga diacuhkan oleh nasabah, maka cara-cara yang ditempuh adalah dengan terpaksa untuk: 1. Menjual barang jaminan Prosedur yang dijalankan dalam hal ini adalah jika sebelumnya telah diadakan perjanjian atau di dalam akad secara tertulis untuk menjual barang jaminan. Jika nilai jaminan tidak sebanding dengan nilai yang dipinjamkan maka dari salah satu dari kedua belah pihak harus menutupinya. Prosedur penjualan barang jaminan adalah dijual kemudian dikonservasikan lalu ditutupi.
45
Hasil Wawancara dengan Bapak Much. Rizki Munir, SE., Kepala Bagian Bisnis dan Kepala Bagian Pembiayaan, Selasa tanggal 21 April 2015 jam 08.15-09.00
68
2. Menyita barang yang senilai dengan nilai pinjaman Prosedur ini hanya dapat dilakukan jika sebelumnya telah ada perjanjian secara tertulis untuk menyita barang yang senilai dengan nilai peminjaman.46 b. Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang telah tertunggak (jumlah rupiah) melampaui masa akad perjanjian sesuai dengan jenis pembiayaan.47 Risiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajibannya yang telahdibebankan. Pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT SM NU diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya:48 1. Kelemahan dalam analisa pembiayaan. Kelemahan ini disebabkan oleh berbagai hal: a. Lemahnya kebijakan dalam SOP analisa pembiayaan, b. Kurangnya
kemampuan
pegawai
dalam
analisa
pembiayaan, c. Kurangnya informasi atau tidak akuratnya informasi yang diterima pihak BMT. Atas kelemahan tersebut, maka BMT melakukan perbaikan SOP dengan melihat kekurangan yang ada dikebijakan sebelumnya, 46
Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Opcit,hlm. 268-269 Ibid, hlm. 217 48 Hasil Wawancara dengan Bapak Mutamakin S.Pdi, Kepala Cabang BMT SM NU, Senin tanggal 20 Oktober 2014 jam 14.00 47
69
melakukan pelatihan-pelatihan tentang bagaimana cara dalam menganalisis pembiyaan kepada pegawai atau menaruh pegawai yang sudah berpengalaman di dalam analisis pembiayaan, BMT lebih cermat dan teliti dalam mencari informasi, tidak hanya dengan lingkungan tetangga calon nasabah tetapi mencari informasi seakurat mungkin melalui refernsi dari bank-bank lain ataupun supplyer calon nasabah. 2. Terlalu ekspansif Terlalu mengejar target penyaluran pembiayaan sehingga mengabaikan aspek analisa yang baik atau menurunkan tingkat kehati-hatiannya. Sehingga atas dasar itu, pihak BMT lebih fokus kepada analisa pembiayaan, bukan berapa besar nasabah yang menerima penyaluran pembiyaan tetapi berapa besar dana yang telah diterima kembali oleh BMT. 3. Riwayat nasabah Riwayat nasabah menjadi satu-satunya dasar keputusan pembiayaan, sehingga mengabaikan analisa pembiayaan. sebelum melakukan pencairan dana, penyurveian terhadap analisa harus cermat, komprehensif dan objektif. 4. Asal ada agunan Hanya melihat agunan sebagai dasar keputusan pemberian pembiayaan, sehingga faktor-faktor analisa lainnya terabaikan. Atas dasar itu, agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah tidak
70
hanya dilihat dari agunannya saja, tetapi aspek 5C benar-benar dicermati. 5. Realisasi pembiayaan yang tidak tepat waktu Keputusan dan pencairan pembiayaan yang terlalu lama, menyebabkan nasabah tidak dapat mengalokasikan dananya sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga, BMT memperbaiki kinerjanya dalam melakukan pencairan agar dana yang dicairkan sesuai alokasi waktu yang dibutuhkan nasabah. Cara yang dilakukan yaitu, segera melakukan penyurveian terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan benar-benar pantas diberi pembiayaan dengan melihat usaha yang dijalankan. 6. Plafon pembiayaan yang tidak sesuai kebutuhan nasabah. Atas dasar ini, pihak BMT melakukan kajian ulang tentang plafond yang diberikan sesuai dengan kebutuhan nasabah atau tidak. Cara yang digunakan yaitu melihat kemampuan calon mitra dalam memenuhi kewajiban angsurannya, prospek usaha calon mitra di masa datang, nilai jaminan (agunan) yang dijaminkan. 7. Nasabahnya pailit (bangkrut) 8. Nasabah meninggal dunia.
71
c. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan agar dana yang dikelurkan BMT dapat dikembalikan dan untuk menjaga kestabilan
perekonomian
agar
BMT
tidak
mengalami
kebangkrutan. Untuk menyelesaikan dan menyelamatkan pembiayaan yang dikategorikan macet, dapat ditempuh dengan beberapa cara sebagai berikut:49 a. Rescheduling (penjadwalan ulang) Yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besaran angsuran pembiayaan. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh BMT, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukan itikad baik dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi pembiayaan (willingness to pay). Disamping itu, usaha debitur juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas. Syarat pembiayaan yang diselesaikan dengan cara ini yaitu: 1. mengalami tunggakan angsuran minimal 4 bulan, 2. tidak menambah jumlah pinjaman, 3. nominal angsuran turun, 49
Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 115116
72
4. jangka waktu jatuh tempo angsuran diperpanjang. b. Reconditioning (persyaratan ulang) Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Persyaratan yang diubah antara lain seperti: a. kapitalisasi bagi hasil, yaitu bagi hasil dijadikan hutang pokok, b. penundaan pembayaran bagi hasil sampai waktu tertentu. Disini yang ditunda hanyalah bagi hasilnya saja, sedangkan pokok pinjaman harus tetap dibayar seperti biasa, c. Penurunan persentase bagi hasil untuk meringankan mitra, d. Pembebasan bagi hasil diberikan kepada mitra dengan pertimbangan bahwa mitra tidak mampu lagi membayar pembiayaan tersebut, e. Bisa disuntik dana ataupun tidak. c. Restructuring (penataan ulang) Tindakan yang dilakukan, dengan cara: a. Menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana
73
b. Usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi penambahan jumlah pembiayaan dan penambahan equity (menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik). d. Liquidation (likuidasi) Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan agunan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi dilakukan terhadap kategori pembiayaan yang memang benar-benar menurut koperasi sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha anggota yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut kepada anggota yang bersangkutan. Setelah pembiayaan yang dikeluarkan berjalan dengan lancar, pihak BMT tetap melakukan pemantauan dengan mengawal pembiayaan yang diberikan sampai pembiayaan tersebut lunas. Dalam mengawal pembiayaan sampai lunas dilakukan dengan cara: a. Memberitahukan kepada nasabah apabila sudah waktunya untuk mengangsur kewajibannya b. Mendatangi nasabah yang sudah mempunyai tunggakan angsuran pembiayaan
74
c. Memberi surat tagihan kepada nasabah yang sudah menunggak lebih dari 1X.50 Masalah pembiayaan yang disebabkan oleh bencana alam (fost mayor), penanganannya dilakukan dengan: a. Apabila jaminan dalam bentuk tanah, bisa dinilai ulang jaminannya. b. Bisa ditambah modal atau dengan rescheduling (penjadwalan ulang). c. Jaminan dijual, apabila jaminan berbentuk benda bergerak. Ini tercantum dalam pasal perjanjian kredit yang dinamakan vidusia yaitu pengikatan benda bergerak.
B. Efektifitas Pemantauan Kolektibilitas Pembiayaan Pemantauan kolektibilitas pembiayaan yang ada di BMT SM NU, dilakukan oleh pegawai sesuai dengan jenjang karir dimasing-masing tingkat kolektibilitas. Sehingga, hasil yang dicapai dari pemantauan ini sangat efektif. Karena pembiayaan bermasalh yang ada di BMT SM NU, tergolong rendah. Untuk dapat mengetahui efektif atau tidaknya pemantauan yang dilakukan BMT yang sesuai dengan tingkat kolektibilitas, bisa juga dilihat dari:
50
Hasil Wawancara dengan Bapak Mutamakin S.Pdi, Kepala Cabang BMT SM NU, Opcit
75
a)
pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, bisa masuk kembali sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan,
b) pembiayaan yang berpotensi bermasalah dapat diatasi dengan baik sehingga pembiayaan tersebut lancar c)
dalam menganalisis pembiayaan, seorang analis memperhatikan kelengkapan dokumen nasabah dalam permohonan pembiayaan. Yang sesuai dengan SOP yang ada di BMT SM NU.
Hasil dari pemantauan yang dilakukan BMT SM NU terkait kolektibilitas pembiayaan, dapat dilihat dari grafik kolektibilitas periode 2010 sampai 2013. Grafik ini membuktikan, bahwa kolektibilitas kategori bermasalah di BMT SM NU tergolong rendah sekitar 1% hingga 2,50%. Adapun grafik yang menggambarkan hasil dari pemantauan yang dilakukan BMT SM NU terkait kolektibilitas pembiayaan dari tahun 2010 sampai 2013, adalah dibawah ini.51
51
Sumber dari Bapak Khoirurusman Setiawan SE, Kepala Bagian KeuanganBMT SM NU, Senin tanggal 08 Desember 2014 jam 08.30
76
Grafik 4.1
GRAFIK KOLEKTIBILITAS BMT SM NU PEKALONGAN TAHUN 2010 – 2013 (Dalam Persentase) 3.00 2.50 2.00 KL
1.50
D 1.00
M
0.50 2010
2011
2012
2013
Keterangan : -
K L : Kurang Lancar
-
D
: Diragukan
-
M
: Macet Grafik diatas membuktikan, bahwa pemantauan yang dilakukan
pihak BMT SM NU terhadap pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah yang masuk dalam kategori pembiayaan bermasalah hasilnya sangat signifikan. Terlihat dari penurunan persentase kolektibilitas bermasalah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.
77
Adapun penyebab adanya kenaikan dan penurunan persentase dari tahun ke tahun terjadi karena: Pada tahun 2010 persentase kolektibilitas kategori macet terjadi pada persentase antara 2,00% sampai 2,50%, dan pada tahun 2011 mengalami penurunan yang signifikan sampai pada persentase antara 1,00% sampai 1,50%. Kolektibilitas kategori macet pada tahun 2010 ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut: 1) Pada tahun 2010 merupakan pasca pergolakan pemilihan presiden (pilpres), sehingga kondisi ekonomi secara makro kurang baik 2) Nasabah besar mengalami penipuan, sehingga berdampak pada kondisi keuangan kreditur. Berbeda dengan kolektibilitas kategori kurang lancar pada tahun 2012 yang mengalami penurunan signifikan, justru pada tahun ini kolektibilitas kategori diragukan persentase tertinggi mencapai antara 2,50% sampai 3,00% dikarenakan kapasitas kemampuan nasabah menurun yang diakibatkan kurang peduli dan kurang responnya nasabah dalam memenuhi kewajiban angsuran pembiayaan yang telah diterima. Sedangkan dilihat pada kolektibilitas kurang lancar yang terjadi pada tahun 2011, persentasenya hampir mencapai pada titik 2,50%. Ini disebabkan oleh: 1) Belum pulihnya kondisi ekonomi yang terjadi pada tahun 2010 2) Nasabah kabur, tanpa menyelesaikan pembiayaan yang telah diterimanya
78
3) Proses eksekusi lelang jaminan belum berhasil yang disebabkan oleh nasabah kabur tersebut. Karena tidak adanya etikat baik dari nasabah. Pada tahun 2012, kolektibilitas kategori kurang lancar mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu kurang dari 0,50%. Pada tahun ini, pembiayaan yang dikeluarkan banyak yang berhasil dikarenakan: 1) Proses pelelangan yang diajukan ke kantor lelang pada tahun 2011 yang belum berhasil, bisa berhasil pada tahun 2012 sehingga banyak dana yang telah dikeluarkan dalam bentuk pembiayaan bisa kembali. 2) Pelunasan pembiayaan oleh nasabah hasilnya cukup signifikan.52 Keterangan penyebab kenaikan dan penurunan grafik kolektibilitas di atas merupakan masalah terkait pembiayaan yang dihadapi BMT SM NU dari tahun 2010 sampai dengan 2013. Dan hasil dari pemantauan yang dilakukan BMT SM NU Pekalongan terkait masalah tersebut hasilnya efektif. Ini terlihat dari penurunan persentase nasabah pembiayaan kategori kolektibilitas macet yang pada tahun 2010 berada pada persentase antara 2% sampai dengan 2,50%, dan pada tahun 2013 persentase tersebut mengalami penurunan hingga 1%. Meskipun pada tahun 2012 sempat mengalami kenaikan dari 1% pada tahun 2011 mencapai 1,5%. BMT SM NU dalam melaksanakan pemantauan terhadap kolektibilitas pembiayaan, menempatkan pegawai dimasing-masing kategori sesuai jenjang keahlian yang dimiliki. Ini dikarenakan agar dalam menghadapi nasabah, disesuaikan dengan tingkatan kolektibilitas, agar 52
Hasil Wawancara dengan Bapak Much Rizki Munir SE, Kepala Bagian Bisnis dan Kepala Bagian Pembiayaan BMT SM NU, Rabu tanggal 04 Maret 2015 jam 08.30-09.30
79
masalah-masalah yang dihadapi terkait pembiayaan bisa teratasi
dan
pembiayaan yang telah diterima nasabah benar-benar digunakan sesuai yang ada dalam perjanjian pembiayaan. Sehingga dana yang telah dikeluarkan oleh BMT dalam bentuk pembiayaan dapat diterima kembali. Untuk mendapatkan kepercayaan dari nasabah, dan dana yang terkumpul dari nasabah dalam bentuk simpanan bisa dikelola agar dana tersebut tidak hanya mengendap, BMT SM NU memberikan reward kepada nasabah pembiayaan kategori kolektibilitas lancar, apabila nasabah tersebut akan mengajukan pembiayaan kembali. Reward tersebut berupa: 1. Pengajuan permohonan pembiayaan akan dipermudah 2. Cepat mendapat persetujuan 3. Bagi hasil diperingan
