BAB IV ANALISIS MANAJEMEN PENGUMPULAN DANA ZAKAT DI BAZNAS KOTA PEKALONGAN
Analisis manajemen pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kota Pekalongan meliputi
perencanaan,
pengorganisasian,
pelaksanaan
dan
pengarahan,
dan
pengawasan. A. Perencanaan 1.
Menerbitkan edaran tentang Menghitung Zakat Sendiri (MZS) bekerjasama dengan Bidang Pengembangan. Dalam perencanaannya, BAZNAS Kota Pekalongan akan menerbitkan edaran tentang menghitung zakat sendiri (MZS) bekerjasama dengan Bidang Pengembangan guna membantu para muzaki untuk menghitung zakatnya sendiri agar sesuai dengan syariat Islam. Hal ini sesuai dengan UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Bab III pasal 21 yang isinya yaitu: (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS. Namun dalam pelaksanaannya, BAZNAS Kota Pekalongan belum dapat merealisasikan program tersebut karena BAZNAS hanya langsung
76
mengambil 2,5% dari gaji pegawai setiap bulan yang dilakukan oleh UPZ. Padahal dalam berzakat, hal ini penting untuk diketahui agar besarnya zakat yang dikeluarkan itu benar dan sesuai syariat Islam. UU Nomor 23 Tahun 2011 Bab I pasal 4 ayat 4 dikemukakan bahwa syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Dalam Islam, para ulama mempersoalkan mengenai haul dan nishabnya. Pendapat pertama mengatakan, harus cukup satu tahun. Zakat yang diperhitungkan adalah sisa atau kelebihan dari kebutuhan setiap bulannya. Sedangkan pendapat yang kedua, mengatakan bahwa zakat pencarian dan profesi tidak usah menunggu satu tahun, melainkan setiap bulan bagi pegawai dan setiap mendapat penghasilan bagi kegiatan lainnya, seperti dokter praktek, pelukis, dsb. Penulis lebih setuju dengan pendapat yang kedua, karena bagi pegawai yang mengeluarkan zakat setiap bulan, berarti dia telah mengangsur pengeluaran zakatnya sehingga tidak memberatkan, dan juga untuk menghindari harta yang dimiliki masih ada hak orang lain di dalamnya. Selain itu bahwa hakikatnya, zakat adalah indikator cinta/iman kita kepada Allah sekaligus cinta kita kepada sesama manusia.
77
2.
Sosialisasi profil BAZNAS melalui pertemuan bersama dengan musholla, masjid, Instansi Babinrohis dan sebagainya. Dalam rangka penjaringan muzaki yang lebih banyak, BAZNAS Kota Pekalongan akan melakukan sosialisasi profil BAZNAS melalui pertemuan bersama dengan musholla, masjid, Instansi Babinrohis dan sebagainya agar pengumpulan dana zakat juga semakin meningkat sehingga akan lebih banyak lagi mustahik yang akan mendapatkan dana zakat. Hal ini sesuai dengan salah satu visi zakat Indonesia ke depan, yaitu dengan optimalisasi sosialisasi zakat. Perlu disadari bahwa zakat membutuhkan sosialisasi yang lebih mendalam. Harus diakui bahwa pada satu sisi, kesadaan masyarakat untuk berzakat semakin meningkat dari waktu ke waktu, namun pada sisi yang lain, antara potensi dana zakat dengan realisasi pengumpulannya terdapat gap yang sangat besar. Untuk itu, sosialisasi menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi.1 Dan
dalam
pelaksanaannya,
BAZNASKota
Pekalongan
telah
melaksanakan kegiatan tersebut, selain juga penjaringan muzaki di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun demikian, belum ada hasil yang menggembirakan dari sosialisasi ini, karena dari masyarakat umum hanya segelintir orang saja yang mau membayarkan zakatnya di BAZNAS Kota Pekalongan, sehingga BAZNAS Kota Pekalongan harus lebih giat lagi
1
Didin Hafidhuddin, dkk, The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm.102.
78
dalam mensosialisasikan profil dan program kerja BAZNAS Kota Pekalongan. Koordinasi dan kerjasama dengan simpul-simpul masyarakat, baik itu para ulama, ormas-ormas Islam, cendekiawan, maupun masyarakat awam harus lebih diperkuat. Berbagai sarana dan media komunikasi mulai dari khutbah Jumat, pengajian rutin, majelis taklim,hingga media massa, harus dapat dimanfaatkan secara optimal dalam sosialisasi zakat ini. Diharapkan kesadaran masyarakat akan semakin tumbuh dan berkembang. 3.
Mengadakan Gerakan Sadar Zakat di Lingkungan UPZ Dalam rencana program kerja, BAZNAS Kota Pekalongan akan mengadakan gerakan sadar zakat di lingkungan UPZ agar pengumpulan zakat semakin bertambah. Dan BAZNAS Kota Pekalongan telah melaksanakannya dengan baik. Terbukti UPZ di tiap-tiap instansi selalu mengirimkan zakatnya ke BAZNAS Kota Pekalongan tiap bulannya.
4.
Pendataan Muzaki Pendataan muzaki dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tentang nama, jabatan, gaji tiap bulan, dan jenis pemotongan, apakah untuk zakat, infak atau sedekah. Dan hal ini telah dilakukan dengan baik mengingat muzaki berasal dari kalangan Pegawai Negeri, jadi datanya jelas dan mudah untuk dilaksanakan karena tiap-tiap instansi telah dibentuk UPZ untuk
membantu
BAZNAS
Kota
Pekalongan
dalam
pelaksanaan
kegiatannya.
79
5.
Mengumpulkan zakat, infak dan sedekah di lingkungan Pegawai Negeri yang muslim yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Untuk pengumpulan zakat, infak dan sedekah di lingkungan Pegawai Negeri yang muslim telah terlaksana karena atas surat edaran dari BAZNAS yang disetujui dan ditandatangani oleh Walikota yang menghimbau agar kalangan PNS yang muslim mengumpulkan zakat, infak dan sedekahnya ke BAZNAS Kota Pekalongan yang akan diambil langsung dari gaji tiap bulannya. Dan yang melakukan pengambilan zakat, infak dan sedekah para pegawai adalah UPZ yang berada di tiap-tiap instansi terkait. Hal ini sesuai dengan PP RI Nomor 14 Tahun 2014 pasal 55 ayat 1 yang menyatakan bahwa, : ”BAZNAS kabupaten/kota berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung. Hal ini sesuai dengan PP RI Nomor 14 Tahun 2014 pasal 46 yang menyatakan bahwa: 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ. 2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat. 3) Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota. 4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS.
80
B. Pengorganisasian Untuk pengorganisasian dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, BAZNAS Kota Pekalongan masih mengacu pada UU RI Nomor 38 Tahun 1999, terbukti terdapat empat badan dalam struktur kepengurusannya, yaitu badan pertimbangan atau penasehat, komisi pengawas, badan pelaksana harian dan UPZ di tiap-tiap instansi.Dan belum melaksanakan UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Bab II pasal 8 tentang Keanggotaan yang menyebutkan bahwa keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah. Namun terlepas dari itu semua, bahwa seluruh badan yang terbentuk telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan fungsi dan tugasnya masingmasing.Hal ini dapat dilihat dari besarnya pemasukan yang semakin meningkat tiap tahunnya. Hal ini tidak lepas dari peran serta aktif para petugas BAZNAS Kota Pekalongan dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk meningkatkan optimalisasi peran BAZNAS Kota Pekalongan bagi masyarakat kota Pekalongan. C. Pelaksanaan dan Pengarahan Pada tahun 2010 ke belakang, BAZNAS Kota Pekalongan hanya mengumpulkan zakat dari masyarakat yang sadar untuk membayarkan zakatnya dan dari calon haji, sehingga penerimaan pengumpulan zakat cenderung lebih sedikit, karena hanya sedikit orang yang mau membayarkan zakatnya di BAZNAS Kota Pekalongan. Namun pada tahun 2010 akhir, tepatnya pada bulan Desember 2010, BAZNAS Kota Pekalongan mengadakan sosialisasi dan 81
membagikan surat edaran yang berisi himbauan bagi PNS yang muslim untuk berzakat, infak dan sedekah yang diketahui dan ditandatangani oleh Walikota. Pengumpulan zakat, infak dan sedekah tersebut dimulai pada bulan Januari 2011, yang dilakukan oleh bendahara gaji masing-masing SKPD/instansi, yang kemudian bendahara gaji ini dikukuhkan menjadi UPZ pada tahun 2012. Dari sosialisasi tersebut, maka yang lebih digalakkan BAZNAS Kota Pekalongan untuk dimintai zakatnya adalah dari golongan PNS, karena data PNS jelas dan telah terdaftar di UPZ yang ada di setiap instansi pemerintah maupun swasta, sehingga penerimaan pengumpulan zakat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini bisa dilihat pada table penerimaan zakat BAZNAS Kota Pekalongan pada bab III halaman 74. Dalam pelaksanaan pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah, BAZNAS Kota Pekalongan telah membentuk 70 UPZ yang menyebar di tiap-tiap instansi pemerintah maupun swasta. BAZNAS Kota Pekalongan juga membuka kounter penerima zakat di bagian umum dan keuangan SETDA Kota Pekalongan. Dan BAZNAS Kota Pekalongan juga membuka rekening untuk pengumpulan zakat dan infak dengan nomor rekening yang terpisah. Dimana mekanisme pengumpulannya yaitu dengan cara UPZ mengumpulkan zakat dari pegawai yang ada dalam naungannya, kemudian UPZ menyetorkan ke BagianUmum dan SETDA Kota Pekalongan. Dan kemudian Bagian Umum dan SETDA Kota Pekalongan menyetorkan hasil pengumpulannya ke Bank Muamalat.
82
Hal ini sesuai dengan UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Bab II pasal 16 ayat 1 (satu) yang isinya yaitu bahwa, “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.” Hal ini juga sesuai dengan Buku Manajemen Pengelolaan Zakat Departemen Agama yang menyebutkan bahwa ada tiga strategi dalam pengumpulan zakat, yaitu: a.
Pembentukan unit pengumpulan zakat (UPZ). Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola zakat dalam menjangkau para muzaki maupun kemudahan bagi para muzaki untuk membayar zakatnya.
b.
Pembukaan kounter penerima zakat. Kounter penerima zakat atau loket tempat pembayaran zakat dapat dibuat di kantor atau sekretariat lembaga yang bersangkutan. Kounter atau loket tersebut harus dibuat yang representatif seperti layaknya loket lembaga keuangan profesional yang dilengkapi dengan ruang tunggu bagi muzaki yang akan membayar zakat, disediakan alat tulis dan penghitung seperlunya, disediakan tempat penyimpanan uang atau brankas sebagai tempat pengamanan sementara
83
sebelum disetorke bank, ditunggui dan dilayani oleh tenaga-tenaga penerima zakat yang siap setiap saat sesuai jam pelayanan yang sudah ditentukan. c.
Pembukaan rekening bank. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa dalam membuka rekening hendaklah dipisahkan antara masing-masing rekening (zakat, infak dan shodaqah) sehingga dengan demikian akan memudahkan para muzaki dalam pengiriman zakatnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan zakat,
diantaranya adalah:2 1) Badan/Lembaga Amil Zakat dalam mengumpulkan dana zakat dari muzaki baik perorangan maupun badan, dapat dilakukan secara langsung oleh badan pengumpulan atau Unit Pengumpul Zakat. 2) Badan/Lembaga Amil Zakat wajib menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima atas setiap zakat yang diterima. 3) Bukti setor zakat yang sah tersebut harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut: a) Nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan Badan Amil Zakat atau nomor lengkap pengukuhan Lembaga Amil Zakat. b) Nomor urut bukti setoran. c) Nama, alamat muzakki, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila zakat penghasilan kena Pajak Penghasilan.
2
Departemen Agama, Pedoman Zakat 9 Seri, Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2009, hlm.244-245.
84
d) Jumlah zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun haul. e) Tanda tangan, nama, jabatan petugas, tanggal penerimaan dan stempel Badan/Lembaga Amil Zakat. 4) Bukti setoran zakat yang sah tersebut dibuat rangkap tiga, dengan rincian sebagai berikut: a) Lembar 1 (asli), diberikan kepada muzaki yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan penghasilan kena Pajak Penghasilan. b) Lembar 2, diberikan kepada badan/Lembaga Amil Zakat sebagai arsip. c) Lembar 3, digunakan sebagai arsip bank penerima, apabila zakat disetor melalui bank.
Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Kota Pekalongan telah memperhatikan cara dalam pengumpulan zakat seperti yang dijelaskan di atas. Terbukti BAZNAS Kota Pekalongan selalu memberikan tanda bukti setoran berupa kwitansi atau slip pembayaran kepada muzaki agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan UU RI Nomor 23Tahun 2011 pasal 23 yang menyatakan bahwa: 1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. 2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
85
D. Pengawasan Pengawasan yang dilakukan BAZNAS Kota Pekalongan untuk pengumpulan dan pendistribusian periode 2010-2013hanya dari komisi pengawas sebagai pengawas internal, belum ada pengawas eksternal berupa tim auditor yang selalu mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan BAZNAS Kota Pekalongan sekaligus mengecek laporan keuangannya. Seharusnya dalam setiap organisasi pengelola zakat (OPZ) termasuk juga BAZNAS, harus ada pengawasan dari pihak eksternal dari mulai sejak berdirinya BAZNAS, dalam hal ini adalah pemerintah dan masyarakat. Hal ini dilakukan agar OPZ dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan amanat masyarakat. Karena jika tidak, maka akibatnya akan fatal. Selain akan mencoreng citra lembaga zakat yang amanah dan profesional, OPZ tersebut juga akan mendapatkan sanksi yang tegas dari pengawas. Namun pada tahun 2014 baru ditunjuk tim auditor dari STIE Muhammadiyyah sebagai pengawas eksternal untuk mengaudit laporan keuangan BAZNAS Kota Pekalongan mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi para muzaki yang menyalurkan dana zakatnya ke BAZNAS Kota Pekalongan karena dengan adanya pengawas eksternal tersebut, maka dana zakat yang telah terkumpul akan dikelola dengan lebih hati-hati dan tindak penyelewengan insya Allah tidak akan terjadi di BAZNAS Kota Pekalongan sehingga akan menambah kepercayaan bagi muzaki.
86
Menurut UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Bab V pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa,
“Gubernur
dan
bupati/walikota
melaksanakan
pembinaan
dan
pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.” Dan dalam Bab VI pasal 35 menyatakan bahwa, “Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.” Dan sebagai pertanggungjawabannya, setiap tahun BAZNAS Kota Pekalongan selain memberikan laporan keuangan kepada para muzaki, juga memberikan laporannya kepada Walikota Pekalongan setiap akhir tahun pelaksanaan. Dan juga mengadakan rapat koordinasi dengan pimpinan SKPD/instansi/Dinas yang terkait dalam rangka mengevaluasi kegiatan yang telah berjalan, laporan keuangan dan merencanakan kegiatan ke depan, baik pengumpulan,
pendistribusian
dan
peningkatan
SDM.
BAZNAS
Kota
Pekalongan juga telah mengumumkan hasil pengumpulan daza zakat di website yang telah tersedia. Walaupun isinya masih sangat terbatas pada hasil pengumpulannya saja, belum sampai kepada laporan keuangan secara menyeluruh, namun ini adalah langkah awal dari BAZNAS yang nantinya akan terus dikembangkan agar BAZNAS Kota Pekalongan menjadi lembaga yang akuntabilitas dan transparan. Hal ini sesuai dengan UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Bab III tentang Pelaporan pasal 29 yang isinya yaitu:
87
(1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat,
infak, sedekah, dan dana social keagamaan lainnya
kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana social keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana social keagamaan lainnya kepada BAZNAS
dan
pemerintah daerah secara berkala. (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana social keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala. (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah. Jika dilihat dari kacamata Islam, maka hal ini telah sesuai dengan ajaran Islam yang juga melibatkan Negara dalam pengumpulan dan pembagian zakat. Untuk berhasilnya pengumpulan zakat diperlukan tiga pengawasan. Pertama, keimanan seorang muslim dan kesadaran keagamaannya, yang mendorongnya untuk melaksanakan
kewajibannya, karena
mendambakan ridha Allah,
mengharap pahala-Nya dan takut akan siksa-Nya. Kedua, hati nurani masyarakat 88
yang terwujud dalam opini masyarakat yang disalurkan oleh amar makruf nahi mungkar dan berpesan dalam kebenaran dan kesabaran. Pengawasan ketiga dilakukan oleh pemerintah yang berwenang mengambil zakat. Terhadap mereka yang
menolak
mengeluarkan
zakat,
maka
pemerintah
diperbolehkan
menggunakan tindakan paksaan, menyita harta bendanya dan pemerintah dapat memerangi kaum yang menolak membayar zakat.3
3
Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm.253.
89
