BAB 4 ANALISIS DAN BAHASAN
4.1.
Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat
4.1.1. Mekanisme Pengumpulan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat Rumah zakat sebagai lembaga amil zakat pada umumnya melakukan pengumpulan dana zakat sesuai dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Dalam mekanisme pengumpulan serta penyaluran yang dilakukan oleh Rumah Zakat tersebar di setiap provinsi, kota, kabupaten di Indonesia. Namun, pengumpulan yang dilakukan oleh Rumah Zakat dilakukan berdasarkan penyebaran kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, dan untuk wilayah pelosok, Rumah Zakat melakukan penyebaran dengan cara melakukan program-program kemanusiaan atau dukungan bantuan bagi daerah yang kurang mampu. Pada undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pasal 25, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. BAZ/LAZ
Nasional
mengumpulkan
zakat
dari
muzakki
pada
instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat, swasta nasional dan luar negeri.
50
2. BAZ/LAZ daerah provinsi mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan dinas daerah provinsi. 3. BAZ/LAZ daerah kabupaten/kota mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan, dan dinas daerah kabupaten/kota. 4. BAZ/LAZ kecamatan mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan kecil dan pedagang serta pengusaha di pasar. 5.
Unit pengumpul zakat di desa/kelurahan mengumpulkan zakat termasuk zakat fitrah dari muzakki. LAZ Rumah Zakat pun dalam melakukan kegiatan pengumpulan
zakatnya menyesuaikan dan mengikuti
peraturan pemerintah yang
menyatakan bahwa: “BAZ dan LAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan dana zakat dari muzakki baik perorangan maupun badan, yang dilakukan langsung oleh bagian pengumpulan atau Unit pengumpul zakat. Wajib menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima atas setiap zakat yang diterima. Bukti setoran yang sah tersebut harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut:”
51
1. Nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan BAZ atau nomor lengkap pengukuhan LAZ. 2. Nomor urut bukti setoran. 3. Nama, alamat muzakki, dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) apabila zakat penghasilan yang di bayarkan dikurungkan dari penghasilan kena pajak Pajak Penghasilan. 4. Jumlah zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun haul. 5. Tanda tangan, nama, jabatan petugas BAZ, tanggal penerima dan stempel BAZ atau LAZ. Bukti setoran zakat yang sah tersebut dibuat dalam rangkap 3, dengan rinci sebagai berikut: 1. Lembar 1 (asli), diberikan kepada muzakki yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak Pajak Penghasilan; 2. Lembar 2, diberikan kepada BAZ atau LAS sebagai arsip; 3. Lembar 3, digunakan sebagai arsip bank penerima, apabila zakat disetor melalui bank. Berikut penjelasan penerimaan zakat yang dilakukan oleh LAZ Rumah Zakat yang dijelaskan melalu data flow diagram (DFD)
52
Gambar 4.1 Data Flow Diagram (DFD) Penerimaan Zakat Rumah Zakat
Sumber : Rumah Zakat
Penerimaan atau pengumpulan Zakat yang dilakukan Rumah Zakat dilakukan dengan 3 cara yang berbeda yang dapat dipilih oleh pembayar zakat. Dengan skema diatas kita tau bahwa penerimaan zakat oleh LAZ Rumah Zakat dilakukan secara spesifik dengan membuat laporan peneriamaan zakat disetiap bulan. Berikut adalah bagan alir dokumen (flowchart) menggambarkan prosedur penerimaan ZIS LAZ Rumah Zakat yang diterima pengelola. Zakat diterima oleh bagian penerimaan dengan membuat bukti kas masuk (BKM), lalu bagian akuntansi mencatat ke dalam jurnal penerimaan zakat dan membuat laporan akhir periode. Dapat dilihat prosedur pengeluaran ZIS yang disalurkan ke fakir miskin, amil, muallaf, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Zakat dikeluarkan oleh bagian pengeluaran dengan membuat
53
nota pengeluaran. Selanjutnya bagian akuntansi mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal pengeluaran zakat dan membuat laporan akhir periode. Gambar 4.2 Diagram Alir (Flowchart) Penerimaan Zakat LAZ Rumah Zakat
Muzaki
Bagian Penerimaan
Akuntansi
Mulai
kas
BKM 2
Buat Nota
BKM
Catat
Penerimaan
Buat setoran bank
Proses pembuatan laporan
BKM 1
Setoran bank
Laporan
Bank
Sumber: Rumah Zakat
54
Bagan alir penerimaan zakat LAZ Rumah Zakat ini meliputi bagianbagian seperti Muzaki, Bagian Penerimaan dan Bagian Akuntansi, berikut penjelasan disetiap divisi: 1. Muzaki a. Memberikan zakat, infaq atau shodaqoh kepada lembaga amil zakat yang akan diterima oleh divisi/bagian penerimaan b. Bagian penerimaan memberikan BKM (bukti kas masuk) kepada Muzaki yang telah memberikan zaka,infaq atau shodaqoh 2. Bagian Penerimaan a. Bagian penerimaan meneima zakat, infaq atau shodaqoh yang diberikan oleh muzaki, dan membuat nota transaksi. b. Kemudian bagian penerimaan membuat bukti kas masuk (BKM) tiga rangkap dimana rangkap pertama disimpan sebagai dokumen setoran bank, rangkap kedua diberikan kepada muzaki, dan rangkap ke 3 diberikan kepada bagian akuntansi, c. Bagian penerimaan membuat surat setoran ke bank yang disertai Bukti Kas Masuk kemudian penerimaan zakat di simpan di bank. 3. Bagian Akuntansi a. Bagian akuntansi melakukan pencatatan dari bukti kas masuk yang diberikan oleh bagian penerimaan lalu mencatat transaksi tersebut kedalam jurnal.
55
Maksud peneliti disini ingin menjelaskan bahwa, Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat adalah suatu bentuk organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pengumpulan zakat yang melakukan mekanisme pengumpulan zakat yang telah sesuai dengan peraturan pemerintah, hal ini menjadikan Rumah Zakat menjadi Lembaga yang melakukan pengumpulan Zakat secara efisien karna memiliki cabang yang cukup banyak di wilayah nusantara dan menjadikannya sebuah organisasi yang trustable dalam menjalankan program-program kemanusiaannya. 4.1.2. Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat Pada Rumah Zakat Menurut
Rumah
Zakat,
pengelolaan
zakat
adalah
kegiatan
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Oleh karena itu untuk optimalisasi pendaya-gunaan zakat di perlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran. Namun pada prinsipnya, sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pengelolaan dana zakat yang di lakukan oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan: 1. Hasil pendapatan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf. 2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi, dan sangat memerlukan bantuan. 3. Medahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.
56
Prinsip-prinsip ini di implementasikan oleh Rumah Zakat dengan cara yang berbeda, yang membuat Rumah Zakat memiliki brand awareness yang berciri khas, yaitu disamping melakukan bantuan dengan mendahulukan orangorang yang mengutamakan bala bantuan dalam memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi, tetapi juga membenamkan bantuan dalam segi pendidikan di kalangan orang tidak mampu, hal ini mejelaskan bahwa Rumah Zakat sebagai organisasi nirlaba tidak mengesampingkan prinsip dan tujuan awal, tetapi juga memberikan pengaruh bantuan di sektor lain seperti pendidikan. Sedangkan untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat secara produktif dilakukan setelah terpenuhinya poin-poin yang saya sebutkan diatas. Disamping itu terdapat pula usaha nyata yang berpeluang menguntungkan, dan mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan hasil zakat untuk produktif berdasarkan undangundang yaitu: 1. Melakukan studi kelayakan 2. Menetapkan jenis usaha produktif 3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan 4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan 5. Mengadakan evaluasi 6. Membuat pelaporan. Maksud peneliti disini, sistem pendistribusian zakat yang dilakukan haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat atau masyarakat, terutama para penyandang sosial. Baik LAZ maupun BAZ memiliki misi mewujudkan kesejahteraan masyarakan dan keadilan sosial.
57
Banyaknya BAZ dan LAZ yang lahir tentu akan mendorong penghimpunan dana zakat masyarakat. Ini tentu baik karena semakin banyak dana zakat yang dihimpun, makin banyak pula dana untuk kepentingan sosial. Dalam Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dapat dilakukan dalam dua pola, yaitu pola produktif dan pola konsumtif. Para amil zakat terutama Rumah Zakat di harapkan mampu melakukan pembagian porsi hasil pengumpulan zakat misalnya 60% untuk zakat konsumtif dan 40% untuk zakat produktif. Program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik melalui pemberian langsung, maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Sedangkan program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara produktif dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah, pendidikan gratis dalam bentu beasiswa, dan pelayanan kesehatan gratis dan hal ini mampu terwujud dengan adanya program-program yang dilakukan oleh Rumah Zakat. 4.2.
Evaluasi Atas Pengakuan, Pengukuran dan Pelaporan Zakat Terhadap PSAK 45, PSAK 101 dan PSAK 109. Pada sub-bab ini peneliti akan menjelaskan tentang evaluasi penyesuaian laporan keuangan yang dilakukan oleh LAZ Rumah Zakat telah sesuai dengan PSAK 45, PSAK 101, dan PSAK 109, Atau Lembaga amil zakat menerapkan pola tersendiri dalam pelaporan keuangannya. Seperti yang peneliti dan kita ketahui bahwa, penerapan PSAK 109 masih cukup terbilang baru, sebab dalam penerapannya masih memerlukan adaptasi bagi tiap-tiap
58
lembaga organisasi pengumpul zakat itu sendiri, namun penerapannya mungkin saja sudah diterapkan dalam pelaporan keuangan, hanya saja mungkin tidak seutuhnya menerapkan pelaporan sesuai dengan PSAK 109, atau masih menerapkan pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 45. Berikut adalah pembahasan peneliti terhadap laporan keuangan yang diumumkan lembaga amil zakat Rumah Zakat terhadap penerapan PSAK 45, PSAK 101 dan PSAK 109. 4.2.1. Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Menurut PSAK 45 Terhadap Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat Pada sub-bab ini peneliti akan menjelaskan tentang bagaimana LAZ rumah zakat menetapkan pelaporan keuangannya, apakah telah sesuai dengan PSAK 45 atau belum. Jika dilihat dari kebijakan akuntansi LAZ Rumah Zakat dalam menetapkan laporan keuangannya, memang LAZ Rumah Zakat Berpedoman pada PSAK 45. Dimana penyajian tersebut berupa, laporan posisi keuangan dan laporan perubahan aktivitas atau laporan perubahan dana. Dimana dalam penyajian laporan posisi keuangan LAZ Rumah Zakat sudah sesuai. Adapun kebijakan keuangan atau akuntansi yang terjadi dalam LAZ Rumah Zakat adalah sebagai berikut : 1. Laporan keuangan internal LAZ Rumah Zakat disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No 45 mengenai Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba serta penerapan standar akuntansi (SAK) 109 tentang Akuntansi zakat, infaq dan shodaqoh yang terdiri atas
59
Laporan Posisi Keuangan,Laporan Aktifitas,Laporan Arus Kas dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana.Laporan Arus Kas disajikan berdasarkan pengelompokkan aktifitas organisasi yaitu operasi,investasi dan pendanaan.Laporan Sumber dan Penggunaan Dana merupakan laporan
penerimaan
dan
penggunaan
dana
dari
pengumpulan
Zakat,Infaq dan Shadaqah dari masyarakat,khususnya umat islam . 2. Laporan keuangan yang disajikan dalam rupiah penuh disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui saat kejadian dan bukan pada saat kas atau bank diterima dan dicatat serta disajikan dalam Laporan Keuangan periode terjadinya. 3. Laporan Arus Kas disusun atas dasar Kas dengan metode tidak langsung.Metode tidak langsung yang dimaksud adalah arus kas dari opersional ditentukan dengan cara mengoreksi laba bersih yang dilaporkan di laporan laba rugi dengan beberapa hal seperti biaya penyusutan, kenaikan harta lancar dan hutang lancar serta laba/rugi karena pelepasan investasi. 4. Periode akuntansi LAZ Rumah Zakat adalah dimulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun yang bersangkutan yaitu tahun buku atau takwim 5. Penerimaan ZIS diakui pada saat terjadinya (akrual basis) pengumpulan ZIS sesuai dengan masa 6. Beban dan program diakui berdasarkan masa manfaatnya (akrual basis) 7. Penyisihan kerugian piutang dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan kondisi riil. Kondisi
60
tersebut mensyaratkan adanya kondisi umur piutang tertentu yang belum dilaksanakan oleh LAZ Rumah Zakat. 8. Kerjasama operasi dilaksanakan dengan tujuan pemberdayaan ekonomi umat melalui penyaluran modal usaha kecil melalui program-program kemanusiaan
rumah
zakat
dengan
ketentuan
jangka
waktu
pengembalian modal usaha selama 20 bulan yang disajikan sebagai piutang mudharabah 9. Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dihitung sejak bulan aset yang bersangkutan digunakan atau diperoleh berdasarkan ketentuan perpajakan RI UU No. 17 tahun 2002 SK Menkeu No. 84/1991 dengan menetapkan sebagai berikut : - Beban pemeliharaan normal dibebankan pada Laporan Aktivitas Tahunberjalan, sedangkan perbaikan, penambahan, pemugaran, perluasan dan lain-lain yang menambah masa manfaat atau kapasitas aset dikapitalisasi menambah nilai aset yang bersangkutan. - Penghapusan Aset tetap dilakukan atas dasar pertimbangan tidak dapat dimanfaatkan lagi dan dilakukan setelah ada persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari hasil penelitian wawancara saya terhadap salah satu staf rumah zakat, dalam melakukan pencatatan dan pelaporan zakatnya LAZ Rumah Zakat masih berpedoman menggunakan sistem pelaporan campuran antara PSAK 45 dan PSAK 109.Hal ini dikarenakan karena PSAK 109 tergolong masih baru ( 2010 ) dan sedang dalam tahap proses penerapan terhadap PSAK 109 .dengan lingkungan kerja pada LAZ Rumah Zakat. LAZ Rumah Zakat dalam melakukan kegiatan pengumpulan dan penyalurannya telah sesuai dengan ketentuan PSAK 45,bahkan laporan aktivitas dalam LAZ Rumah Zakat
61
disesuaikan dengan kegiatan pengumpulan dan penyaluran Zakat ,Infaq dan Shadaqahnya yaitu menjadi Laporan Sumber dan Penggunaan Dana. Adapun Laporan lain yang harus disusun berdasarkan ketentuan PSAK 45 adalah : 1. Laporan Posisi Keuangan, 2. Laporan Aktivitas, 3. Laporan Arus Kas, dan 4. Catatan atas Laporan Keuangan.
Dalam mewujudkan tujuannya lembaga amil zakat (LAZ) Rumah Zakat tidak mungkin bisa terwujud tanpa adanya Kebijakan-kebijakan keuangan yang memadai dalam melaksanakan kegiatan hariannya. 4.2.2.
Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Menurut PSAK 101 Terhadap Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat Dari hasil wawancara peneliti terhadap laporan keuangan Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat, bahwa LAZ Rumah Zakat tidak berpedoman terhadap PSAK 101 dikarenakan, kebijakan laporan keuangan LAZ Rumah Zakat berpedoman terhadap PSAK 101. Namun dalam tujuan pembuatan laporan keuangan syariah, baik PSAK 45 maupun PSAK 109 tetap berpedoman pada PSAK 101, dimana didalam PSAK 101 tersebut terlampir bahwa setiap lembaga keuangan syariah baik bank dan non-bank harus berpedoman terhadap PSAK 101 Pada pernyataan tujuan PSAK 101 mengenai penyajian laporan keuangan syariah adalah sebagai berikut:
62
Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut “laporan keuangan”, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terkait
Dari pernyataan tujuan PSAK 101 tersebut menjelaskan bahwa dalam pengukuran serta penyajian laporan keuangan dalam transaksi tertentu diatur didalam PSAK yang terkait. Hal ini menjelaskan bahwa Rumah Zakat secara khusus menjalankan Badan Usaha yang bergerak dibidang pengumpulan zakat ini termasuk dalam transaksi tertentu atau bahkan terdapat PSAK yang terkait dengan bidang usaha syariah yang telah diatur dalam PSAK 45 atau PSAK 109. 4.2.3. Evaluasi Pengakuan dan Pengukuran PSAK 109 Terhadap Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat Pada sub-bab ini Peneliti akan menjelaskan tentang
beberapa
pengakuan dan pengukuran PSAK 109 yang telah diterapkan oleh LAZ Rumah Zakat terhadap laporan keuangan entitasnya. Pada paragraf 10 sampai 15 dijelaskan mengenai pengakuan penerimaan atas perolehan zakat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat. Menurut PSAK 109, membahas mengenai penerimaan zakat. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. (Par 10).
63
Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambahan dana zakat (1) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima. (2) Jika dalam bentuk non kas, maka sebesar nilai aset wajar non kas tersebut. (Par 11). Dari hasil obserbasi peneliti, dalam laporan perubahan donasi yang dibuat oleh LAZ Rumah Zakat, telah menerapkan mengenai penagkuan penerimaan perolehan zakat nya diaman penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Pada paragraf 12, nilai wajar atas asset nonkas yang diterima oleh LAZ Rumah Zakat untuk zakat ditentukan menggunakan harga pasar yang tersedia, jika harga pasar tidak tersedia maka dapat ditentukan dengan menggunakan metode lainnya sesai dengan SAK yang berlaku secara relevan. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah/fee maka diakui sebagai penambahan dana amil. (Par 13). Menurut hasil observasi, Pada paragraf 13, muzaki dapat memilih sendiri mustahik yang akan menerima dana zakat, tidak harus ditentukan oleh LAZ Rumah Zakat. Dengan demikian amil tidak memperoleh bagian zakat yang diterima karena semua dana yang diteriam oleh LAZ Rumah Zakat disalurkan kepada mustahik yang dipilih, melainkan memperoleh Ujrah atas kegiatan tersebut yang berasal dari muzaki
yang dapt diakui sebagai
penambahan dana amil namun diluar dana zakat tersebut. Hal ini dilakukan oleh LAZ rumah Zakat berdasarkan program-program kemanusiaan yang dilakukan entitas tersebut, dimana Muzaki, berhak atas memilih mustahik
64
yang akan menerima dana zakat yang di beri, berdasarkan program-program yang tersedia. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutupi biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syari’ah tata kelola organisasi yang baik. (Par 17).
Pada paragraf 17, dijelaskan bahwa efektfitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profeionalisme LAZ rumah Zakat. Dalam konteks ini disebutkan bahwa amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutupi biaya
operasional untuk
menunjang kinerja amil
dalam
melaksanakan fungsinya. Karena Rumah Zakat adalah suatu bentuk entitas lembaga yang dimiliki pihak swasta, maka efisiensi pengelolaan zakat untuk melakukan operasional untuk menjalankan program-programnya, makan entitas ini berhak mengambil sebagian dana zakat untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Pada paragraf 24 sampai 32 dijelaskan mengenai penerimaan atas perolehan Infak/Sedekah oleh LAZ Rumah Zakat Penerimaan Infak/Sedekah terdapat pada PSAK 109, infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar : (1) Jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas. (2) Nilai wajar, jika dalam bentuk non kas. (Par 24).
65
Dari hasil observasi, Pada paragraf 24, dapat dijelaskan bahwa semua penerimaan atas Infak/Sedekah dapat dicatatat dan diakui sebagai penambahan dana infak/sedekah sesuai dengan nilai yang diterima baik kas maupun nonkas apabila zakat dalam bentuk kas atau nilai wajar nonkas yang diterima oleh LAZ Rumah Zakat. 4.2.4. Evaluasi Pengungkapan PSAK 109 Terhadap Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat Pada sub-bab ini peneliti akan menjelaskan beberapa pengungkapan yang diterapkan dan yang tidak diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat terhadap laporan keuangannya. Pengungkapan zakat terdapat pada PSAK 109. Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dana zakat, tetapi tidak terbatas pada : (1) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil. (2) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti presentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan. (3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non kas. (4) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik. (5) Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan presentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya. (1) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik meliputi : (a) Sifat hubungan. (b) Jumlah dan jenis aset disalurkan (c) Presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode. (Par 39).
Pada paragraf 39, dijelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat harus mengungkapkan hal yang terkait dengan transaksi zakat yang tidak terbatas pada point (a) sampai dengan (f) tersebut. Namun pada hasil observasi peneliti, yang diungkapkan oleh entitas tersebut hanya
66
sebagian dan tidak termasuk pada point (a) dimana pada point (a) menjelaskan bahwa pengungkapan harus dilakukan termasuk sifat hubungan antara mustahik dan amil. Pengungkapan infak/sedekah terdapat pada PSAK 109, amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada : (1) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerimaan infak/sedekah. (2) Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. 1. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset non kas. 2. Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan presentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya. 3. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan, 4. Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan presentase terhadap seluruh pengguna dana infak/sedekah serta alasannya. 5. Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya terikat dan tidak terikat; dan 6. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerimaan infak/sedekah yang meliputi : a. Sifat hubungan b. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan c. Presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak/sedekah selama periode. (Par 40). Pada paragraf 40, dijelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat harus mengungkapkan hal yang terkait dengan transaksi infak yang tidak terbatas pada point (a) sampai dengan (h) tersebut . Menurut hasil Observasi yang dilakukan oleh peneliti, hasil pengungkapan terhadap infak dan sedekah tidak semua di ungkapkan, seperti pada point (6) dimana Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat harus mengungkapkan pihakpihak yang memiliki relasi terhadap amil.
67
Menurut PSAK 109, selain membuat pengungkapan di Par 39 dan 40,amil mengungkapkan hal-hal berikut :
1.
2.
keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlah; dan Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat infak/sedekah. (Par 41).
Dari hasil penelitian, pada paragraf 41, dijelaskan bahwa amil harus membuat laporan pengungkapan selain yang ada di paragraf 39 dan 40, yaitu adanya dana non halal yang diterima misalkan zakat atas pendapatan bunga serta kinerja yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat atas penerimaan dan penyaluran zakat dan infak/sedekah. Dari hasil observasi peneliti terhadap pengungkapan dana non-halal pada laporan keuangan LAZ rumah Zakat masih terdapat pemisahan akun donasi halal dan donasi non-halal Pada PSAK 109 revisi tahun 2009 terdapat pengungkapan tentang dana non-halal Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.
Akan tetapi pada PSAK 109 revisi tahun 2010 pengungkapan ini hihilangkan. Adapun bila kita berpedoman pada PSAK 109 revisi 2009 maka
68
Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat maka akan terdapat perubahan pada akun buku besar penerimaan jasa giro menjadi penerimaan dana nonhalal. Bila kita membandingkan antara kebijakan akuntansi dalam BAZIS dengan PSAK 45 dan PSAK 109 maka BAZIS dalam melakukan kegiatannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini berpedoman pada kelengkapan komponen Laporan Keuangan yang diatur dalam PSAK 109 yaitu : 1. Laporan Posisi Keuangan, 2. Laporan Perubahan Dana 3. Laporan Perubahan aset kelolaan, 4. Laporan Arus Kas, dan 5. Catatan atas Laporan Keuangan. Dimana penyajian kelengkapan komponen pelaporan keuangan eksternalnya masih menggunakan penyesuaian terhadap PSAK 101 namun penerapan PSAK 109 jika dilihat dari pengukuran, pengakuan serta pengungkapannya sudah cukup bagus.
4.3. Penyajian Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat Dalam penyajian laporan keuangan eksternal yang dilakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat yang Peneliti dapatkan, Penyajian tesebut belum sesuai dengan PSAK 101, dimana laporan eksternal yang di berikan dan ditunjukan kepada umat tidak sesuai dengan penyajian yang
69
seharusnya dituliskan dalam penyajian laporan keuangan yang tertera pada PSAK 101. Namun didalam PSAK 101 pada paragraf ke 12 di jelaskan bahwa : Jika entitas syariah merupakan lembaga keuangan maka selain komponen laporan keuangan yang diuraikan dalam paragraf 11, entitas syariah tersebut juga harus menyajikan komponen laporan keuangan tambahan yang menjelaskan karakteristik utama entitas tersebut jika substansi informasinya belum tercakup dalam paragraf 11. (par.12)
Dimana dalam penyajian laporan keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat tidak mencantumkan beberapa elemen yang disebutkan dalam PSAK 101 paragraf 11, namun Penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh LAZ rumah zakat juga turut serta mencantumkan komponen laporan keuangan tambahan yang menjelaskan karakteristik utama entitasnya, yaitu sebagai sebuah lembaga amil zakat, dimana LAZ rumah Zakat juga turut mencantumkan laporan Sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan Penggunaan dana kebajikan. Rumah Zakat tidak mencantumkan laporan arus kas pada penyajian laporan keuangan yang di tunjukan kepada umat atau masyarakat, hal ini yang menurut peneliti sangat fatal akibatnya bagi entitas kemasyarakatan seperti lembaga amil zakat (LAZ) Rumah zakat. Namun dalam PSAK 101 pada paragraf ke 14 menyatakan bahwa: Apabila entitas syariah belum melaksanakan fungsi sosial secara penuh, entitas syariah tersebut tetap harus menyajikan komponen laporan keuangan paragraf 11(e) dan (f) (par. 14) Pada paragraf 14 ini rumah zakat menerapkan bentuk laporan keuangannya, entitas ini tidak menyajikan Laporan arus kas pada laporan
70
keuangan eksternal yang telah diaudit, namun
LAZ rumah Zakat juga
mencantumkan laporan Sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan Penggunaan dana kebajikan. Yang dicantumkakan didalam laporan perubahan donasi yang disajikan kepada pihak eksternal atau umat
71
