BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung dengan menggunakan data sekunder untuk dilakukan analisis terhadap kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Lampung. Berikut ini akan dipaparkan lokasi penelitian di Provinsi Lampung. 1. Letak Geografis Provinsi Lampung Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampunga tanggal 18 maret secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan 103º40”(BT) Timur sampai 105º50” (BT) Bujur Timur dan 3º45” (LS) Lintang Selatan sampai 6º45” (LS) Lintang selatan. Provinsi Lampung melputi areat daratan seluas 35.288,35 km (Lampung dalam angka BPS 2012) termasuk 132 pulau disekitarnya dan lautan yang berbatasan dalam jarak 12 mil laut dari garis pantai kearah laut lepas. Luas perairan laut Provinsi Lampung diperkirakan lebih kurang 24.820 km (atlas sumberdaya pesisir Lampung, 1999). Panjang garis pantai Provinsi Lampung lebih kurang 1.105 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan pantai Timur (270 km), batas administrasi wilayah Provinsi Lampung adalah : commit to user 37


digilib.uns.ac.id

38

a. Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu b. Sebelah Selatan dengan Selat Sunda c. Sebelah Timur dengan Laut Jawa d. Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia Provinsi Lampung dengan Ibu Kota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan dari Kota Kembar Tanjungkarang dan Telukbetung memiliki wilayah yang relatif luas dan menyimpan potensi kelautan. Pelabuhan utamanya bernama Panjang dan Bakauhuni serta Pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan (Telukbetung), Tarahan dan Kalianda di Teluk lampung. Sedangkan di Teluk Semangka adalah Kota Agung dan Laut Jawa terdapat pula pelabuhan nelayan seperti labuhan Maringgai dan ketapang. Disamping itu Kota Menggala juga dapat dikunjungi kapal-kapal nelayan dengan menyusuri sungai Way Tulang bawang, adapun samudera Indonesia terdapat Pelabuhan Krui. Lapangan terbang utamanya adalah Radin Inten II yaitu nama baru dari Branti 28 Km dari ibuKota melalui jalan negara menuju Kotabumi dan lapangan terbang

AURI

terdapat

di

Manggala

yang

bernama

Astra

Ksetra(http://www.lampungprov.go.id/).

2. Pemerintahan Provinsi Lampung Berdasarkan Peratutan Pemerintah Nomor 3 tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 Karesidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi

lampung

dengan

IbuKota

Tanjungkarang-Telukbetung.

commit to user

kemudian


digilib.uns.ac.id

39

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 1983 telah diganti namanya menjadi Kotamadya Lampung terhitung tanggal 17 Juni 1983. Administrasi Pemerintahan di Provinsi Lampung dibagi dalam 14 (empat belas) Kabupaten/Kota yang selanjutnya terdiri dari beberapa wilayah kecamatan dengan perincian sebagai berikut: Tabel 4.1 Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Luas wilayah No Kabupaten/Kota (Km2) 1 Kota Bandar Lampung 192.96 2 Kota Metro

Jumlah Kecamatan 13

61.79

5

3 Kabupaten Lampung Barat

3356.61

25

4 Kabupaten Tanggamus

3356.61

20

5 Kabupaten Lampung Selatan

2007.01

17

6 Kabupaten Lampung Timur

4337.63

24

7 Kabupaten Lampung Tengah

4789.82

28

2725.6

23

3921.63

14

10 Kabupaten Tulang Bawang

7770.84

15

11 Kabupaten Pesawaran

1173.77

7

12 Kabupaten Pringsewu

625.00

8

13 Kabupaten Mesuji

2184.00

7

14 Kabupaten Tulang Bawang Barat

1201.00

8

8 Kabupaten Lampung Utara 9 Kabupaten Way Kanan

Sumber : data diolah (http://www.lampungprov.go.id/). Tabel di atas menunjukkan bahwa Provinsi Lampung terdiri dari 12 Kabupaten dan 2 Kotamadya. Dari ke 14 (empat belas) wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung yang paling luas adalah Kabupaten Tulang Bawang namun hanya terbagi dalam 15 commit to user


digilib.uns.ac.id

40

kecamatan bisa dikatakan di Kabupaten Tulang Bawang wilayahnya luas-luas tiap kecamatannya. 3. Kependudukan Berdasarkan data kependudukan pada tahun 2000 penduduk Provinsi Lampung berjumlah 6.659.869 jiwa dan rata-rata kepadatan penduduk per Kabupaten/Kota di Provinsi lampung 189 jiwa per Km2 dan untuk tahun 2015 jumlah penduduk menurut hasil sensus penduduk jumlah penduduk Provinsi Lampung sebesar 8.026.191 jiwa dan rata-rata kepadatan penduduk 227.78 per Km2 http://www.lampung.bps.go.id/. Hal itu menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 15 tahun Provinsi Lampung mengalami peningkatan jumlah penduduk sebesar 17%. Berikut adalah tabel sajian data penduduk Provinsi Lampung perKabupaten/Kota tahun 2015 : Tabel 4.2. Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2015 Jenis Kelamin No

Kab/ Kota

Laki-laki Perempuan 484.215 476.48

1 Kota Bandar Lampung 2 Kota Metro

Jumlah 960.965

78.078

77.914

155.992

3 Kabupaten Lampung Barat

154.414

135.974

290.388

4 Kabupaten Tanggamus

295.869

271.303

567.172

5 Kabupaten Lampung Selatan

494.08

467.817

961.897

6 Kabupaten Lampung Timur 7 Kabupaten Lampung Tengah 8 Kabupaten Lampung Utara

511.079

487.641

998.72

625.215 306.501

601.97 296.226

1.227.185 602.727

9 Kabupaten Way Kanan

220.719

207.378

428.097

219.504

204.206

423.71

10 Kabupaten Tulang Bawang

commit to user


digilib.uns.ac.id

41

No 11 12 13 14

Kab/ Kota Kabupaten Pesawaran Kabupaten Pringsewu Kabupaten Mesuji Kabupaten Tulang Bawang Barat

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 217.184 204.313 196.408 186.693 101.705 92.577 134.611 127.705

Jumlah 421.497 383.101 194.282 262.316

Sumber : data diolah (http://www.lampungprov.go.id/) 4. Pertumbuhan Perekonomian Pertumbuhan ekonomi Lampung Tahun 2013 sebesar 5,97%. Pertumbuhan ini mengalami perlambatan dibanding Tahun 2012 yang mencapai 6,53%. Hal ini merupakan gejala nasional, yang tercermin pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang juga mengalami penurunan akibat krisis ekonomi global.

Pertumbuhan

ekonomi Lampung tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebesar 5,78% dan pertumbuhan provinsi se-Sumatera yang rata-rata 5,27%. Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Tahun 2013 tertinggi pada sektor pertambangan & penggalian (10,66%) dan sektor listrik, gas & air minum (10, 05%). Sektor yang juga tumbuh tinggi adalah sektor lembaga keuangan, persewaan & jasa perusahaan (9,48%) serta sektor jasa-jasa (9,39%). Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Tahun 2013 tertinggi pada impor (33,82%) yaitu impor antar provinsi (38,48%) dan ekspor (25,27%) yaitu ekspor antar provinsi (32,85%).

commit to user


digilib.uns.ac.id

42

Gambar 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Lampung dan Nasional Sumber: Tinjauan Perkembangan Ekonomi Tahun 2013 (http://www.bappeda.lampungprov.go.id/old/docfiles/productfiles/79a2e5484fb3b3b3 10126205ebcfe60d.pdf) 5. Ketenagakerjaan Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Provinsi Lampung menunjukkan peningkatan. TPAK yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi mengalami peningkatan 64,84 pada Agustus 2013 menjadi 66,99 pada Agustus 2014. Tabel 4.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Lampung Indikator Penduduk Usia Kerja (15 Tahun keatas) Angkatan Kerja Bekerja Pengangguran Bukan Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)% Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % Setengah Pengangguran (SP) SP Terpaksa SP Paruh Waktu

2013 2014 Februari Agustus Februari Agustus 5.64 5.68 5.71 5.76 3.98 3.68 4.03 3.86 3.78 3.47 3.82 3.67 0.2 0.21 0.2 0.18 1.66 2 1.68 1.9 70.6 64.84 70.55 66.99 5.02 5.69 5.08 4.79 1.42 1.63 1.46 1.37 0.5 0.33 0.34 0.27 0.92 1.3 1.11 1.1

Sumber: BPS Prov. Lampung commit to user


digilib.uns.ac.id

43

Hal ini memperlihatkan pasokan tenaga kerja yang tersedia mengalami peningkatan jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan peningkatan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Hampir seluruh TPAK Kabupaten/Kota Provinsi Lampung mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi di Lampung Utara dan Kabupaten Tanggamus. Sementara itu TPAK beberapa Kabupaten/Kota Provinsi Lampung mengalami penurunan dengan penurunan terbesar terjadi Kabupaten Lampung Barat. Berbedanya peningkatan tenaga kerja ini disebabkan oleh banyaknya investor asing yang mendirikan perusahaan dan juga tambang diwilayah Tanggamus dan Lampung Utara, yang didukung oleh kementrian perindustrian. Kawasan Industri Tanggamaus juga dimasukan kedalam salah satu program prioritas pengembangan kawasan diluar Jawa. Struktur lapangan kerja masih di dominasi oleh sektor pertanian. Pada Agustus 2014 sektor pertanian, sektor perdagangan dan sektor jasa kemasyarakatan secara berurutan masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung dengan porsi masing-masing sebesar 48,9%, 18% dan 14,3%. Peningkatan tertinggi jumlah penduduk bekerja di sektor kontruksi, diikuti dengan sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi, serta sektor jasa kemasyarakatan. Banyaknya realisasi proyek infrastruktur pemerintah diakhir tahun menjadi pendorong bertambahnya jumlah pekerja di sektor-sektor tersebut.

commit to user


digilib.uns.ac.id

44

Tabel 4.4 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Provinsi Lampung

No 1 2 3 4 5 6 7

8

9

Lapangan Pekerjaan Utama Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Listrik, Gas dan Air Minum Konstruksi Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi Lembaga Keuangan, Real Estate, dan Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Jasa Kemasyarakat, Sosial dan

2013 Februari Agustus

2014 Februari Agustus

1,884.90 31.9 278.4 6.6 140.3

1,794.30 13.6 289.2 5.7 148.1

1,855.30 42.7 313.8 3.2 136.6

1,795.20 15.2 292.2 4.5 182.9

743

600.9

756.1

662.8

138.5

118.6

134.4

142.6

36.1 525.2

51.8 449.5

63.5 518.5

52.8 525

Sumber: BPS Prov. Lampung Kualitas penduduk yang bekerja relatif tidak mengalami perbaikan. penyerapan tenaga kerja sebagian masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan rendah (SD kebawah) dengan porsi 46,9%. Sementara itu pekerja yang berpendidikan tinggi hanya mencakup 7,8%, sedangkan sisanya hanya pekerja dengan pendidikan menengah. Dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya komposisi ini tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

45

Tabel 4.5. Komposisi Angkatan kerja Menurut Pendidikan Provinsi Lampung 2013 2014 Februari Agustus Februari Agustus 50.4 47.9 46.7 46.9 20.2 21.4 22.5 22.5 22.3 22.7 22.5 22.8 7.1 8 8.3 7.8

Pendidikan SD Kebawah SMP SMA D I/ II/ III dan Universitas

Sumber: BPS Prov. Lampung

B. Deskripsi Data 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2012-2014 Kontribusi PAD dalam APBD merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan terwujud jika daerah mampu meningkatkan pelayanan dan membiayai pembangunan dari sumber pembiayaan sendiri. Tabel 4.6. PAD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2012-2014 (dalam Miliar) Pendapatan Asli Daerah No

Kabupaten / Kota

2012

2013

2014

300,696

360,968

421,240

2 Metro

48,377

59,224

70,071

3 Lampung Barat

25,278

33,829

42,381

4 Tanggamus

18,672

22,017

25,362

5 Lampung Selatan

80,459

100,050

119,641

6 Lampung Timur

49,824

40,651

31,478

7 Lampung Tengah

101,060

81,780

62,500

21,351

40,850

60,349

1 Bandar Lampung

8 Lampung Utara

commit to user


digilib.uns.ac.id

46

Pendapatan Asli Daerah No

Kabupaten / Kota

2012

2013

2014

10,148

24,831

39,514

10 Tulang Bawang

23,152

36,242

49,333

11 Pesawaran

25,710

25,933

26,155

12 Pringsewu

29,090

30,421

31,751

13 Mesuji

8,269

10,021

11,773

14 Tulang Bawang Barat

5,840

10,345

14,850

9 Way Kanan

Sumber: BPS Provinsi Lampung Tabel di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2012-2014 sebagian besar mengalami peningkatan, kecuali Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah yang mengalami penurunan di tiap tahunnya. Penurunan PAD Kabupaten Lampung Timur disebabkan oleh tiga faktor utama (Elfiza, 2016: 12), yaitu: pertama kinerja

Seksi

Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah DPPKAD Kabupaten Lampung Timur kinerjanya sedang atau cukup. Kedua, pencapaian dalam penerimaan PBB di Kabupaten Lampung Timur lima tahun terakhir tidak pernah mencapai hasil maksimal yaitu 100%, bahkan pada tahun 2014 terjadi penurunan penerimaan 91,19% pada tahun 2013 menjadi 90,10% pada tahun 2014, sedangkan pada tahun 2014 telah berlaku pendaerahan PBB. Terakhir, belum ada

pelatihan-

pelatihan ataupun seminar-seminar terkait dengan PBB yang diterima oleh Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah DPPKAD Kabupaten Lampung Timur.

commit to user


digilib.uns.ac.id

47

2. Total Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 20122014 Pendapatan daerah sebagai penerimaan kas daerah merupakan sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan tujuan, mengoptimalkan kemakmuran rakyat yaitu menumbuh kembangkan masyarakat disegala bidang kehidupan. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Tabel 4.7. TPD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2012-2014 (dalam Miliar) Total Pendapatan Daerah No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kabupaten / Kota Bandar Lampung Metro Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulang Bawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat

2012 1,459,471 550,997 756,765 826,903 1,129,151 1,225,727 1,511,325 972,334 696,739 653,634 676,345 738,412 446,101 520,316

Sumber: BPS Provinsi Lampung

commit to user

2013 1,688,412 604,496 854,217 883,820 1,198,779 1,366,783 1,613,953 1,114,467 778,381 688,379 782,644 784,516 464,241 568,385

2014 1,917,352 657,994 951,669 940,737 1,268,408 1,507,840 1,716,582 1,256,599 860,023 723,125 888,944 830,619 482,382 616,454


digilib.uns.ac.id

48

Tabel di atas menunjukkan bahwa Total Pendapatan Daerah (TPD) tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2012-2014 semuanya mengalami peningkatan di tiap tahunnya. 3. Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2012-2014 Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi equitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Tabel 4.8. Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2012-2014 (dalam Miliar) Belanja Daerah No Kabupaten / Kota 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Bandar Lampung Metro Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulang Bawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat

1,464,988 518,616 737,414 829,067 1,117,184 1,248,733 1,454,637 976,393 631,192 644,581 672,390 726,890 437,648 507,524

1,779,859 609,265 844,853 899,020 1,163,924 1,410,275 1,612,488 1,109,303 757,542 696,002 822,745 772,327 438,624 565,054

2,094,730 699,914 952,291 968,974 1,210,664 1,571,816 1,770,338 1,242,213 883,892 747,423 973,100 817,763 439,601 622,584

Sumber: BPS Provinsi Lampung Dilihat dari kontribusinya kecenderungan belanja daerah terus meningkat disetiap tahunnya baik Kota maupun Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung.

commit to user


digilib.uns.ac.id

49

4. Pendapatan Transfer Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2012-2014 Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Tabel 4.9. Pendapatan Transfer Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2012-2014 (dalam Miliar) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


2012 901,841 406,176 603,698 673,914 857,480 1,005,610 1,168,517 798,903 579,328 543,876 574,542 572,918 393,663 433,563

Pendapatan Transfer 2013 992,894 451,227 693,467 718,182 900,885 1,073,833 1,251,072 896,610 651,613 593,814 642,231 592,098 413,956 464,258

2014 1,083,948 496,277 783,237 762,450 944,290 1,142,056 1,333,626 994,318 723,898 643,752 709,920 611,277 434,249 494,953

Sumber: BPS Provinsi Lampung Tabel di atas menunjukan selama kurun waktu (2012-2014), jumlah dana perimbangan yang dialokasikan dari pusat ke daerah terus mengalami peningkatan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

50

5. Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2012-2014 DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Setiap daerah memperoleh besaran DAU yang tidak sama, karena harus dialokasikan atas dasar besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) dan alokasi dasar. Tabel 4.10. DAU Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2012-2014 (dalam Miliar) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


2012 762,664 330,158 486,998 530,838, 686,434 763,748 954,226 661,427 450,615 412,608 476,870 443,529 294,053 323,813

DAU 2013 864,816 374,201 558,555 600,816 769,867 860,136 1,086,335 761,218 517,219 482,230 538,309 499,454 338,570 380,947

2014 966,968 418,244 630,111 670,794 853,301 956,523 1,218,443 861,009 583,823 551,853 599,749 555,380 383,087 438,080

Sumber: BPS Provinsi Lampung

C. Deskripsi Hasil Analisis Data Analisis terhadap kemampuan keuangan daerah Provinsi Lampung dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian kinerja keuangan daerah Provinsi Lampung dan juga kemampuan keuangan daerah Provinsi Lampung untuk kurun waktu 2012-2014. Indikator yang digunakan oleh peneliti commit to user


digilib.uns.ac.id

51

untuk menganalisis kinerja keuangan dan kemampuan daerah Provinsi Lampung pada penelitian ini adalah indikator keuangan daerah ditinjau dari rasio kemandirian, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio desentralisasi fiskal dan rasio efektivitas. Serta indicator kemampuan keuangan daerah ditinjau dari Indeks k Kemampuan Rutin (IKR), rasio DAU (RDAU), rasio pertumbuhan APBD. Dari analisa data tersebut nantinya dapat diketahui kinerja keuangan dan kemampuan keuangan daerah Provinsi Lampung. Berikutnya akan dilakukan analisis dari keduanya : 1.

Indikator Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Lampung tahun 2012-2014 a. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) dapat dihitung menggunakan rumus di bawah ini: Pendapatan Asli Daerah RKKD= Pendapatan Transfer…………………………………… (4.1) Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan keuangan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Hasil dari perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 4.11 di bawah ini :

commit to user


digilib.uns.ac.id

52

Tabel 4.11. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun Anggaran 2012-2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kab/Kota Bandar Lampung Metro Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulang Bawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat

Rasio Kemandirian Keuangan 2012 2013 2014 33.3 36.3 38.8 11.9 13.1 14.1 4.1 4.8 5.4 2.7 3.0 3.3 9.3 11.1 12.6 4.9 3.7 2.7 8.6 6.5 4.6 2.6 4.5 6.0 1.7 3.8 5.4 4.2 6.1 7.6 4.4 4. 3.6 5.0 5.1 5.1 2.1 2.4 2.7 1.3 2.2 3.0

RataRata 36.1 13.0 4.8 3.0 11.0 3.8 6.6 4.4 3.6 6.0 4.0 5.1 2.4 2.1

Kriteria CUKUP RENDAH SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH RENDAH SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.11 di atas menunjukan bahwa rasio kemandiran keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada tahun 2012, rataratanya sebesar 6,91 persen, kemudian di tahun 2013, rata-ratanya sebesar 7,65 persen, dan di tahun 2014, rata-ratanya sebesar 8,25 persen. Jika dibandingkan dengan kriteria kemandiran yang digunakan dalam penelitian ini, maka angka tersebut (6,91 persen, 7,65 persen, dan 8,25 persen) berada diantara level 0,00 – 10,00 (Bisma dan Susanto 2010). Hasil analisis ini dapat diinterpretasi bahwa sebagian besar (13 Kabupaten/Kota) kemandiran keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tergolong kurang dan/ atau sangat rendah, kecuali Kota Bandar Lampung yang tergolong cukup mandiri. Mayoritas kondisi kemandirian keuangan Kabupaten/ Kota di Indonesia sama dengan Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung yang mana ibu commit to user


digilib.uns.ac.id

53

kota Provinsi lebih memiliki kemandirian keuangan yang baik dibandingkan Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi. Rendahnya Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun Anggaran 2012-2014 disebabkan oleh rendahnya PAD sehingga Pendapatan Transfer Pusat terhadap daerah-daerah di Kabupaten/ Kota Lampung lebih dominan. PAD yang rendah ini karena realisasi PAD belum mencapai target.

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Rasio ketergantungan keuangan daerah (RKKD) dapat dihitung mengggunakan rumus berikut : ܴܽ‫ ݊ܽ݃݊ݑݐ݊ܽ݃ݎ݁ݐ݁ܭ݋݅ݏ‬ൌ

௉௘௡ௗ௔௣௔௧௔௡்௥௔௡௦௙௘௥ ்௢௧௔௟௉௘௡௘௥௜௠௔௔௡஽௔௘௥௔௛

……………(4.2)

Rasio ketergantungan keuangan daerah ini menggambarkan perbandingan besarnya Pendapatan Asli daerah (PAD) dengan total penerimaan APBD tanpa subsidi. Rasio ini

akan

menggambarkan

kinerja

keuangan

daerah

dalam

membiayai

pemerintahannya tanpa adanya subsidi. Hasil dari perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 4.12 di bawah ini :

commit to user


digilib.uns.ac.id

54

Tabel 4.12. Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012-2014 No

Kab/Kota

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Rasio Ketergantungan Keuangan 2012 2013 2014 61.7 58.8 56.5 73.7 74.6 75.4 79.7 81.1 82.3 81.4 81.2 81.0 75.9 75.1 74.4 82.0 78.5 75.7 77.3 77.5 77.6 82.1 80.4 79.1 83.1 83.7 84.1 83.2 86.2 89.0 84.9 82.0 79.8 77.5 75.4 73.5 88.2 89.1 90.0 83.3 81.6 80.2

RataRata 59.0 74.5 81.0 81.2 75.1 78.7 77.5 80.5 83.6 86.1 82.2 75.5 89.1 81.7

Kriteria SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.12 di atas menunjukan bahwa rasio ketergantungan keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada tahun 2012, rata-ratanya sebesar 79,62 persen, kemudian di tahun 2013, rata-ratanya sebesar 78,99 persen, dan di tahun 2014, rata-ratanya sebesar 78,51 persen. Jika dibandingkan dengan kriteria ketergantungan yang digunakan dalam penelitian ini, maka angka tersebut (79,62 persen, 78,99 persen, dan 78,51) berada >50 persen (Bisma dan Susanto 2010). Hasil analisis ini dapat diinterpretasi bahwa semua Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sangat tergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat. Besarnya ketergantungan Kabupaten/ Kota lampung pada Pusat dipengaruhi oleh pengelolaan dalam memeperolah PAD yang maksimal. commit to user


digilib.uns.ac.id

55

c. Rasio Efektivitas Rasio efektivitas dapat dilihat dengan menggunakan rumus sebagai berikut : Realisasi Pendapatan Asli Daerah RE = Target Pendapatan Asli Daerah

x 100%............................

(4.4)

Rasio efektivitas menggambarkan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Hasil perhitungan rasio efektivitas dapat dilihat pada tabel 4.13 di bawah ini : Tabel 4.13 Perhitungan Rasio Efektivitas Provinsi Lampung tahun anggaran 20122014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No 11 12 13 14

Kab/Kota Bandar Lampung Metro Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulang Bawang

Kab/Kota Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat

Rasio Efektifitas 2012 2013 2014 107.1 102.8 97.2 119.3 117.9 97.2 117.2 87.12 105 104.5 110 109 93.81 71.44 99.2 89.13 108 99.1 84.17 101.2 96.9 104.9 95.33 89.6 91.03 108.8 98.8 105.8 94.77 96.1 Rasio Efektifitas 2012 2013 2014 104.3 108.4 96.7 104.2 91.02 94.1 100.2 90.93 92.2 120.7 72.12 93.7

commit to user

RataRata 102.3972 111.4656 103.096 107.6684 88.14106 98.71868 94.10391 96.61757 99.51341 98.88296 RataRata 103.1002 96.44316 94.41829 95.48924


digilib.uns.ac.id

56

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.13 di atas menunjukan bahwa rasio efektifitas keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada tahun 2012, rataratanya sebesar 103,03 persen, kemudian di tahun 2013, rata-ratanya sebesar 97,13 persen, dan di tahun 2014, rata-ratanya sebesar 97,44 persen. Jika dibandingkan dengan kriteria efektifitas yang digunakan dalam penelitian ini, maka angka tersebut (103,03 persen, 97,13 persen, dan 97,44 persen) berada >90 persen (Bisma dan Susanto 2010). Hasil analisis ini dapat diinterpretasi bahwa pada tahun 2012, rata-rata Kabupaten/Kota berhasil merealisasikan PAD melebihi target yang ditetapkan. Sementara untuk tahun 2013 dan tahun 2014, rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung belum berhasil merealisasikan PAD sesuai dengan target yang ditetapkan. Penurunan

Kriteria

keberhasilan

sebagian

besar

Kabupaten/

Kota

dalam

merealisasikan PAD (Taryoko, 2016 : 14) pada tahun 2013-2014 dipengaruhi oleh penyajian laporan keuangan pada lembaga pemerintahan daerah yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh lembaga perusahaan yang bersifat komersial. Selama ini penyusunan APBD masih dilakukan berdasarkan pertimbangan incremental budget, yaitu besarnya masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran dihitung persentase dengan rasio

tertentu

dengan

(biasanya berdasarkan

meningkatkan tingkat

inflasi).

sejumlah Penyusunan

pendekatan incremental tersebut, sering kali mengabaikan bagaimana keuangan

dalam

APBD. Misalkan

adanya

prinsip

“yang

penting

pendapatan naik meskipun untuk menaikkan itu diperlukan biaya yang tidak commit to user


digilib.uns.ac.id

57

efisien”. Menurut Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, APBD seharusnya disusun dengan pendekatan kinerja (performance budget). Penelitian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah lebih ditekankan

pada

pencapaian

target,

sehingga

kurang

memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun struktur APBDnya.

2. Indikator Kemampuan keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2012-2014 a. Rasio DAU (RDAU) Mengukur Rasio DAU (RDAU) dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut : Rasio Dana Alokasi Umum (RDAU) = DAU x100%............... TPD

(4.6)

Rasio DAU ini merupakan perbandingan antara besarnya Dana Alokasi Umum dengan APBD. Rasio DAU akan menggambarkan ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Hasil perhitungan Rasio DAU Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel 4.14 di bawah ini :

commit to user


digilib.uns.ac.id

58

Tabel 4.14 Perhitungan Rasio DAU (RDAU) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012-2014 No

Kab/Kota

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Rasio Dana Alokasi RataUmum Rata 2012 2013 2014 52.3 51.2 50.4 51.3 59.9 61.9 63.6 61.8 64.4 65.4 66.2 65.3 64.2 68 71.3 67.8 60.8 64.2 67.3 64.1 62.3 62.9 63.4 62.9 63.1 67.3 71 67.1 68 68.3 68.5 68.3 64.7 66.4 67.9 66.3 63.1 70.1 76.3 69.8 70.5 68.8 67.5 68.9 60.1 63.7 66.9 63.5 65.9 72.9 79.4 72.8 62.2 67 71.1 66.8

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.14 di atas menunjukan bahwa rasio DAU Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada tahun 2012, rata-ratanya sebesar 63 persen, kemudian di tahun 2013, rata-ratanya sebesar 65,58 persen, dan di tahun 2014, rata-ratanya sebesar 67,90 persen. Hasil analisis ini dapat diinterpretasi bahwa transfer DAU masih berperan sangat besar dalam postur APBD Kabupaten/Kota di Provinsi

Lampung,

dimana

kontribusinya

>60

persen

dalam

pembiayaan

penyelenggeraan pemerintahan daerah. Terjadinya hal ini masih berkaitan erat dengan hasil perhitungan Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantuangan Keuangan Daerah dan Rasio Efektivitas Kabupaten/ Kota Lampung yang belum mandiri dalam meengelola daerahnya. commit to user


digilib.uns.ac.id

59

b. Rasio Pertumbuhan APBD Rasio pertumbuhan APBD dapat dirumuskan menggunakan rumus sebagai berikut : r= Pn Pn1 x 100%................................................................................ Pn1

(4.7)

Dimana : r = Pertumbuhan Pn = Data yang dihitung pada tahun ke-n Pn1 = Data yang dihitung pada tahun ke-0 Rasio pertumbuhan menggambarkan semakin tinggi nilai PAD, TPD dan Belanja Pembangunan

yang

diikuti

oleh

semakin

rendahnya

Belanja

Rutin,

maka

pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode yang berikutnya.

Hasil perhitungan Rasio pertumbuhan dapat dilihat pada tabel 4.15 di bawah ini : Tabel 4.15 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012-2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kab/Kota Bandar Lampung Metro Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Way Kanan Tulang Bawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang Barat

Rasio Pertumbuhan 2012 2013 2014 20.04 20.04 16.7 22.42 22.42 18.32 33.83 33.83 25.28 17.92 17.91 15.19 24.35 24.35 19.58 -18,41 -18.4 -22.57 -19.08 -19.1 -23.58 91.33 91.33 47.73 144.7 144.7 59.13 56.55 56.54 36.12 0.863 0.867 0.856 4.573 4.575 4.372 21.19 21.19 17.48 77.13 77.14 43.55

commit to user

RataRata 16.7 18.32 25.28 15.19 19.58 -22.6 -23.6 47.73 59.13 36.12 0.856 4.372 17.48 43.55


digilib.uns.ac.id

60

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.15 di atas menunjukan bahwa rata-rata rasio pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota di tahun 2012 bernilai positif, yaitu sebesar 34,1%, di tahun 2013 rata-ratanya sebesar 34,1% dan di tahun 2014 rata-ratanya sebesar 18,4%. Jika dilihat pada masing-masing Kabupaten/Kota, rasio pertumbuhan PAD untuk 12 Kabupaten/Kota memiliki tren pertumbuhan yang negatif selama kurun waktu 2012-2014. Hanya Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah yang memiliki tren pertumbuhan PAD-nya negatif selama kurun waktu yang sama. Hasil analisis ini dapat diinterpretasikan bahwa sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dinilai sudah mampu mempertahankan dan meningkatkan PAD dari tahun ke tahun.

D. Pembahasan 1. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Dalam mendeskripsikan seberapa baik kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, maka terdapat tiga ukuran penilaian yang digunakan, yakni ukuran kemandiran keuangan, ketergantungan keuangan dan efektifitas dalam merealisasikan PAD. Ketiga ukuran ini dimaksudkan untuk melihat tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang–undangan selama satu periode anggaran. Kemandirian keuanngan yang dimiliki sebagian besar Kabupaten/ Kota Lampung masih sangat commit to user


digilib.uns.ac.id

61

rendah, sehingga ketergantungan keuangan terhadap pusat masih tinggi yang berakibat pada efektifitas dalam merealisasikan PAD masih buruk. Pertama, menilai kinerja keuangan berdasarkan ukuran kemandiran. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa dalam kurun waktu 2012-2014, rata-rata rasio kemandiran Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung masih sangat rendah, yakni sebesar 7,59 persen. Artinya bahwa kontribusi PAD sebagai tolok ukur kemandiran daerah berperan sangat kecil dalam pembiayaan penyelenggaran pemerintahan di daerah. Berdasarkan masing-masing rasio kemandiran, hanya Kota Bandar Lampung yang berada dalam kategori cukup mandiri, sementara 13 Kabupaten/Kota lainnya berada dalam kategori sangat kurang mandiri. Dari seluruh Kabupaten/Kota yang diteliti, Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Tulang Bawang Barat termasuk yang paling rendah kemandirannya, yakni masing-masing rasionya hanya sebesar 1,2 – 1,7 persen. Hal ini disebabkan masih rendanya kinerja anggota pemerintah daerah karena kurangnya keterampilan sesuai posisi dan ketentuan baru yang diterapkan. Kemandarian keuangan yang rendah menjadi kendala pemerintah daerah dalam mempercepat proses pembangunan di daerah. Salah satunya adalah penyediaan pelayanan publik, baik kuantitas maupun kualitasnya. Hal dinilai penting karena, pelayanan publik yang buruk akan membuat masyarakat enggan untuk membayar pajak dan retribusi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Halim (2008) jika pemerintah daerah berupaya meningkatkan kemandirian keuangan, maka partisipasi masyarakat perlu diperhatikan. Wujud dari partisipasi tersebut adalah kepeduliaan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi. commit to user

Semakin tinggi masyarakat


digilib.uns.ac.id

62

membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi Kedua, menilai kinerja keuangan berdasarkan ketergantungan keuangan daerah. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa dalam kurun waktu 2012-2014, rata-rata rasio ketergantungan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung masih sangat tinggi, yakni sebesar 79,04 persen. Karena rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah, maka berdasarkan analisis ini, menunjukan bahwa sebesar 79,04 persen postur APBD diisi oleh dana transfer. Tingkat ketergantungan keuangan daerah merupakan gambaran atas tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD. Jika ketergantungannya tinggi, maka daerah dikatakan belum mandiri dalam membiayai kebutuhan daerahnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2002) bahwa tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal akan menimbulkan kesenjangan fiskal. Jika postur pendapatan APBD lebih besar diisi oleh pendapatan transfer dari pusat, maka ada indikasi bahwa tidak ada peningkatan penyelenggaran otonomi, di lain sisi membuat daerah terlena dan tidak leluasa untuk mengurangi tingkat ketergantungan tersebut. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD melalui pengidentifikasian sumber-sumber pendapatan di daerah. Dilain sisi, pemerintah daerah harus benar-benar mengatur pengeluaran daerah secara komprhensif, agar dapat mengurangi pengeluaran yang tidak terlalu penting dan cenderung menimbulkan pemborosan. commit to user


digilib.uns.ac.id

63

Ketiga, menilai kinerja keuangan berdasarkan efektfitas dalam merealisasikan PAD. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa rasio efektifitas keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, rata-rata dalam kurun waktu 2012-2014 >90 persen. Angka ini memiliki arti bahwa kategori kinerja keuangan berada pada kategori efektif. Artinya bahwa, rata-rata Kabupaten/Kota berhasil merealisasikan PAD melebihi target yang ditetapkan. Sementara untuk tahun 2013 dan tahun 2014, rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung belum berhasil merealisasikan PAD sesuai dengan target yang ditetapkan. Realisasi PAD yang tidak sesuai dengan target pada tahun 2013-2014 ini antara lain dipengaruhi (Elfiza, 2016: 12) oleh banyak ditemukan adanya tanah yang telah dijual oleh penduduk tanpa

adanya BBN (Be

Balik Nama). Sedangkan data yang digunakan untuk penagihan adalah data yang tercatat. Kurang kooperatifnya penduduk asli (pribumi) dalam

hal pembayaran

pajak, khususnya di Kecamatan Sukadana yang merupakan sentral penduduk asli Lampung. Adanya tanah kosong yang ditinggal pemiliknya atau

tidak diketahui

siapa WP (wajib pajak) Namun upayanya nilai sudah efektif, sekalipun masih terdapat Kabupaten/Kota yang belum mencapai target PAD. Hal ini menggambarkan bahwa masih terdapat kendala pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan di daerah.

2. Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Dalam mendeskripsikan seberapa baik kemampuan keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, maka terdapat tiga ukuran penilaian yang digunakan, yakni commit to user


digilib.uns.ac.id

64

ukuran rasio DAU dan rasio pertumbuhan PAD. Kedua ukuran ini dimaksudkan untuk melihat tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang–undangan selama satu periode anggaran. Pertama, menilai kemampuan keuangan daerah berdasarkan rasio DAU. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa rata-rata rasio DAU Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada kurun waktu 2012-2014 sebesar 65,48 persen. Hasil ini menunjukan bahwa transfer DAU masih berperan sangat besar dalam postur APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, dimana kontribusinya >60 persen dalam pembiayaan penyelenggeraan pemerintahan daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa posisi keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung akan sulit difokuskan pada percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ketika porsi transfer DAU lebih besar dala postur APBD, maka dana ini cenderung lebih banyak digunakan untuk membiayayai belanja pegawai, sehingga konsekuensinya belanja pembangunan akan cenderung menjadi kecil. Pada prinsipnya, pemerintah daerah perlu memaksimalkan sumber-sumber penerimaan untuk menstimulasi pembiayayaan di bidang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, menilai kemampuan keuangan berdasarkan rasio pertumbuhan PAD. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa rata-rata rasio pertumbuhan PAD commit to user


digilib.uns.ac.id

65

Kabupaten/Kota di tahun 2012 bernilai negatif, yaitu sebesar -0,18 persen, di tahun 2013 rata-ratanya sebesar -0,18 persen, dan di tahun 2014 rata-ratanya sebesar -0,11 persen. Rata-rata rasio pertumbuhan dalam kurun waktu 2012-2014 sebesar -0,15 persen. Dari 14 Kabupaten/Kota yang diteliti, hanya Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah yang memiliki tren pertumbuhan PAD-nya positif selama kurun waktu yang sama. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dinilai belum mampu mempertahankan dan meningkatkan PAD dari tahun yang satu ke tahun berikutnya. Ketika pertumbuhan PAD suatu daerah memiliki tren negatif, maka terindikasi lemahnya menajemen pengelolaan PAD. Dalam konteks ini, maka Mardiasmo (2002) berpendapat bahwa pemerintah daerah hendaknya menjamin bahwa potensi penerimaan telah dikumpul dan tercatat dengan benar. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin penerimaan yang tidak disetor atau disalahgunaan. Dilain sisi, perlu diteliti dan membangun keasadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi. Jika langkah-langkah ini diseriusi oleh pemerintah daerah, maka diharapkan mendorong penerimaan pada pos Pendapatan Asli Daerah.

commit to user

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Recommend Documents