BAB IV ANALISA DATA EVALUASI DATA.47. Belawan 47. Paksa Surat Paksa.57 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan..59. B. Saran

BAB IV ANALISA DATA EVALUASI DATA……………………………….47 A. Pelaksanaan Penerbitan Surat Paksa Pada Kantor Pajak Pratama Medan Belawan…………………………………………………………………47 B. Prosedur Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa…………..50 C. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa…………………………………………………………………....55 D. Cara Penyelesaian Masalah Dalam Pelaksanaan Penagihan Hutang Dengan Surat Paksa…………………………………………………….57 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN………………………………………...59 A. Kesimpulan……………………………………………………………..59 B. Saran…………………………………………………………………....60 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri Tujuan Negara RI yang berdasarkan Pancasila dan Unang-Undang dasar 1945 adalah Mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata material maupun spiritual, yang dapat diwujudkan melalui pembangunan Nasional secara bertahap, terencana, berkesinabungan dan berkelanjutan (Mardiasmo,2006:3). Dalam melaksanakan vii Universitas Sumatera Utara

pembangungan Nasional diperlukan dana antara lain bersumber dari peran serta masyarakat dalam wujud pembayaran pajak. Dalam Anggaran dasar Pendapatan Belanja Negara (APBN) pajak merupakan salah satu non migas yang sangat berperan dalam usaha melaksanakan pembangunan nasional, dimana sektor ini relatif dapat mengikuti keadaan perekonomian serta perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Sebagaimana fungsi pajak yaitu fungsi budgetair dimana pajak sebagai alat untuk memasukkan uang ke kas NEGARA/APBN dan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, dan fungsi reguler yaitu mengatur pajak sebagai sarana untuk menunjang pelaksanaan Kebijakasanaan negara dalam lapangan ekonomi, sosial dan menentukan politik perekonomian

dengan

sasaran

untuk

tujuan

tertentu

yang

letak

nya diluar bidang keuwangan. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mana digunakan untuk membiyai proses pembangunan, yang sejak lama menempuh kebijaksanaan

yang

seimbang

dalam

anggaran,

yang

berarti

pengeluaran

pembangunan dibuat sama dengan penerimaanya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tentang 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa, pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang priadi atau badan yang

1 Universitas Sumatera Utara

3

bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk Keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai tindak lanjut guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, dan penerimaan dari sektor pajak itu sangat besar bagi pendapatan negara RI. Pemerintah telah melakukan beberapa kali perubahan terhadap Undang-Undang perpajakan di indonesia, dari menggunakan sistem pemungutan pajak official assessment hingga kini menggunakan sistem pemungutan pajak self assessment yang mana wajib pajak ( WP ) diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan membayar sendiri jumlah pajak terhutang, sehingga dapat dikatakan WP memiliki peranan besar dalam menentukan keberhasilan sistem perpajakan tersebut. Pada kenyataan masih banyak terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. pajak yang berfungsi sebagai sarana pencarian tunggakan pajak. Maka untuk mencapai Akibat dari tindakan pajak ini maka dilakukanlah tindakan penagihan tujuan tersebut, salah satu hal yang harus diperhatikan oleh fiskus adalah bagaimana penagihan pajak terhadap wajib pajak dapat berjalan dengan lancar. Karena lancar tidaknya suatu penagihan akan mempengaruhi pendapatan dari sektor pajak tersebut. Dalam hal penagihan pajak aparatur direktorat jendral pajak akan menerbitkan surat tagihan pajak (STP) atau Surat Ketetapan pajak ( SKP ) sebagai sarana

Universitas Sumatera Utara

4

pelunasan pajak terhutang. Namun kenyataan dilapangan masih banyak WP yang tidak menghiraukan atas diterbitkannya surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak tersebut dan selanjutnya aparatur perpajakan menerbitkan surat teguran pajak atau surat peringatan lainnya. Begitu juga Surat Teguran Pajak bukan merupakan suatu sarana yang dapat menjamin penerimaan Negara berupa pajak dapat diterima / di peroleh dengan cepat. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya wajib pajak yang tidak menjawab atas diterbitkannya Surat Teguran Pajak tersebut dan harus dilakukan penagihan pajak dan biaya penagihan pajak. Oleh karena itu Surat paksa merupakan salah satu sarana pengadministrasian yang penting dalam melaksanakan penagihan guna mencapai penerimaan Negara dari sektor Pajak. Mengingat dasar inilah penulis melaksanakan Praktik kerja Lapangan mandiri (PKLM) yang merupakan kegiatan intrakulikuler yang dilaksanakan secara mandiri dalam rangka memperoleh pengalaman praktis dilingkungan kerja, maka dari pada itu penulis tertarik untuk membahas tentang “ Tata Cara Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan ” B. TUJUAN dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri ( PKLM ) 1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri


5

Praktek Kerja Lapangan Mandiri merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikannya.

Adapun

tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan Mandiri adalah: 1.1 Untuk dapat mengetahui Tata Cara Penagihan pajak dengan Surat Paksa di Kantor pelayanan pajak Pratama Medan Belawan. 1.2 Untuk mengetahui bagaimana penerbitan Surat paksa

hingga

mempengaruhi cepat lambatnya proses penerimaan pajak yang dilaksanakan oleh Seksi Penagihan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. 1.3 Untuk mengetahui upaya-upaya dalam mengatasi kendala tersebut 2.Manfaat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri 2.1 Bagi Mahasiswa a. Menerapkan teori yang di dapat selama dibangku kuliah ke dalam dunia kerja. b. Hasil praktik dapat di jadikan sebagai sumber pengembangan ilmu khususnya di bidang penagihan pajak. c. Menempah mahasiswa menjadi tenaga kerja yang terampil dalam menghadapi dunia kerja. d. Meningkatkan

kemampuan,

memperluas,

dan

memantapkan

keterampilan mahasiswa dalam menjalin hubungan yang baik. e. Untuk memperaktikan dan menerapkan pengetahuan yang di peroleh semasa perkuliahan


6

2.2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan a. Menjalin hubungan baik dengan Universitas Sumatera Utara, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. b. Meningkatkan dan mendorong munculnya pemikiran-pemikiran baru untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. c. Mempromosikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan kepada Universitas Sumatera Utara khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. d. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga pendidikan dalam hal meningkatkan kualitas sumber daya. 2.3. Bagi Program Studi Dipoloma III Administrasi Perpajakan FISIP USU a. Membuat kerja dan mengaplikasikan kurikulum yang nyata. b. Membuka interaksi antara pengajar ( dosen ), Program Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, dan mahasiswa dengan instansi dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belwan. c. Mempromosikan kegunaan dan kualitas sumber daya mahasiswa. d. Memperbaiki pandangan masyarakat atas kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan khususnya Univesitas Sumatera Utara.


7

e. Memberi bukti nyata atas disiplin ilmu yang telah diterapkan selama dibangku perkuliahan. C. Uraian Teoritis 1. Defenisi pajak Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untukmembiayai pengeluaran rutin dan “surplus-nya” digunakan untuk publicsaving yang

merupakan

sumber

utama

untuk

membiayai

public

investment

(Soemitro,1998:8). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat. 2. fungsi pajak Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H, Fungsi pajak ada 2 (dua) yaitu fungsi budgetair dan reguleren. Fungsi budgetair merupakan salah satu sumber penerimaan Pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah terus berupaya memaksimalkan pendapatannya untuk Kas Negara,


8

dimana hal ini dapat dilihat dari terus berkembangnya serta berubahnya peraturan–peraturan dari berbagai jenis pajak seperti : a. Pajak Penghasilan (UU No.36 Tahun 2008) b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UUNo.42 Tahun 2009) c. Pajak Bumi dan Bangunan dan Lainnya (UU No. 20 Tahun 2000) d. Dan lain-lain. Sedangkan fungsi reguleren merupakan fungsi mengatur artinya pajak sebagai sebuah alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Misallnya : a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi masyarakat terhadap minuman keras. b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif dari masyarakat c. Tarif Pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia. 3. Penagihan Pajak Pengertian penagihan khusus didalam bidang perpajakan adalah “serangkaian tindakan dari aparatur Direktorat Jenderal Pajak, berhubung Wajib Pajak tidak melunasi baik sebagaian/ seluruh kewajiban perpajakan yang


9

terhutang menurut Undang-Undang perpajakan yang berlaku” (Moeljo Hadi, 1995:2). Sedangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penaggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, membertitahukan Surat

Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan

Penyitaan, melaksanakan Penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Penagihan dilakukan dengan adanya utang Pajak dari Wajib Pajak, yang belum dilunasi sehingga dilakukan penagihan pajak melalui Surat Tagihan Pajak. Surat Tagihan Pajak menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009) Pasal 1 Ayat (20) adalah “ Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Beberapa alasan yang menyebabkan Surat Tagihan Pajak (STP) dapat dikeluarkan kepada Wajib Pajak adalah : a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak

sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/ atau bunga. d. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).


10

e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi membuat faktur pajak atau pengusaha telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak. f. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak atau membuat faktur pajak tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak.

4. Fungsi Surat Tagihan Pajak Dalam hal ini fungsi Surat Tagihan Pajak adalah : a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutama SPT Wajib Pajak, yang artinya jika pajak dalam tahun berjalan yang tidak atau kurang dibayar / disetor ataupun kekurangan pembayaran pajak, akibat salah tulis dan atau salah hitung dalam surat pemberitahuan. b. Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda. c. Alat untuk menagih. 5. Dasar Penagihan Pajak Sesuai dengan sistem self Assessment yang berlaku sekarang ini, Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri utang pajaknya. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan penghitungan pajak yang terutang atau Wajib Pajak melanggar ketentuan Undang Undang Perpajakan maka Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang berupa Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB),


11

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan (SKP), Surat Keputusan Keberatan (SKK) dan Putusan Banding (PB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. a. Surat Tagihan Pajak (STP) Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (20), adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. b.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (16), adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang harus dibayar.

c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (17), adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. d. Surat Keputusan Pembetulan (SKP) Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (16), adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.


12

e. Surat Keputusan Keberatan (SKK) Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (34), adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. f. Putusan Banding (PB) Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (35), adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 6. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (21) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Surat Paksa adalah Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Di dalam Surat Paksa dicantumkan nama penanggung pajak dan alamatnya yang jelas serta jumlah utang pajaknya. Surat Paksa yang berkepala “ Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa “. Surat Paksa yang mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti Grosse dari putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasan. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ini adalah suatu bentuk eksekusi tanpa peraturan hakim (yang menjadi wewenang fiskus) yang lazimnya dinamakan eksekusi langsung. 7. penerbitan surat paksa Menurut UU No. 19 Tahun 2000 Pasal 8 Suat Paksa diterbitkan apabila


13

a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran. b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, atau c. Penaggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum di dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat : 1) Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak. 2) Dasar Penagihan. 3) Besarnya Utang Pajak. 4) Perintah untuk membayar. D. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM ) ini yang paling mendasar yaitu : 1. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belwan 2. Faktor penerbitan Surat Paksa hingga mempengaruhi cepat lambatnya proses penerimaan pajak yang dilaksanakan oleh Seksi Penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.


14

3. Prosedur Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa E. Metode Praktek Kerja Lapangan Mandiri ( PKLM ) Metode PKLM yang di gunakan adalah sebagai berikut : 1. Tahap persiapan Tahap persiapan, kegitan yang harus dilakukan oleh mahasiswa sebelum melaksanakan PKLM pada objek PKLM yang meliputi kegiatan seperti.pemilihan objek PKLM, lokasi PKLM, pengajuan proposal PKLM dan menerima surat pengantar dari fakultas. 2. Studi Literature Studi literature, kegiatan studi mencari data dan informasi dengan membaca serta menelaah landasan teori, buku literature, peraturan perundang-undangan perpajakan, surat kabar, internet, catatan-catatan tertulis yang berhubungan dan dapat dijadikan sumber oleh penulis dalam melaksanakan PKLM ini. 3. Observasi Lapangan Observasi lapangan, kegiatan penulis dalam melakukan observasi lapangan selalu sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana dalam observasi ini penulis mengaharapkan bantuan dalam setiap permasalahan yang dihadapi, dan nantinya akan di jadiakan bukti dalam daftar dokumentasi. 4. Pengumpulan Data


15

Pengumpulan data, penulis melakukan pengumpulan data untuk menunjang keberhasilan dari topick yang akan dibahas. Dengan memperhatikan lokasi penulis mengadakan PKLM, dan sumber-sumber yang di gunakan penulis, miasalnya buku-buku mengenai materi yang dibahas, wawancara yang di lakukan penulis dan lainya. 5. Analisis dan Evaluasi Data Penulis melakukan analisis dan evaluasi data mengenai tata cara penagihan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Medan Belawan. F. Metode Pengumpulan Data 1. Wawancara Yaitu dengan melakukan pengajuan pertanyaan-pertanyaan baik yang tertulis maupun tidak tertulis kepada pegawai yang terkait dengan Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, yang dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk membantu proses penyusunan laporan. 2. Observasi Yaitu studi yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan lansung atas kegiatan Penagihan Pajak khususnya dengan Surat Paksa pada KPP Medan Belawan, untuk mengetahui prosedur yang dilakukan hingga diterbitkannya Surat Paksa tersebut. G. Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)


16

Dalam hal penulisan Laporan ini sistematika penulisan Laporan Praktek Kerja Laporan Mandiri dibuat dan dilengkapi dengan sub bab dan di beri pejelasan terperinci sebagai berikut : BAB 1 PENDAHULUAN Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang yang menjadi dasar pemikiran dalam menyusunan laporan, tujuan dan manfaat PKLM, uraian teoritis ruang lingkup PKLM, metode penelitian serta sistematika penulisan laporan. BAB II GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA MEDAN POLONIA Dalam bab ini akan menguraikan gambaran umum tentang sejarah berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, Struktur Oraganisasi, dan uraian uraian tugas pokok. BAB III GAMBARAN DATA PKLM Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang data yang di peroleh mengenai Tata Cara Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Prosedur penerbitan Surat Paksa atau hal-hal lain yang berhubungan. BAB IV ANALISIS DAN EVALUASI Pada bab ini penulis akan mengemukakan tentang masih banyak Wajip Pajak yang tidak menjawab Surat Teguran dan Prosedur penerbitan Surat Paksa yang mempengaruhi cepat lambatnya penerimaan Negara dari sektor Pajak. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN


17

Pada bab ini penulis akan mengemukakan rangkuman tentang hal-hal yang dibahas dan juga mengemukakan saran berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN


BAB IV ANALISA DATA EVALUASI DATA.47. Belawan 47. Paksa Surat Paksa.57 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan..59. B. Saran

Recommend Documents