BAB III PRINSIP, KEBIJAKAN, DAN PROSEDUR PEMBERIAN NAMA RUPABUMI 3.1. Prinsip Pemberian Nama Prinsip 1: Penggunaan huruf Romawi Nama unsur rupabumi yang dibakukan semua ditulis dengan huruf Romawi. Dengan catatan tidak diperkenankan menggunakan diakritik , seperti ‘, á, â, ã, ä,
î, ï, ú, û, ü, è, é, è, ö, ô, õ, dan tanda penghubung ( - ).
Prinsip 2: Satu nama untuk satu unsur rupabumi Satu unsur rupabumi hanya mempunyai satu nama dalam satu tingkatan wilayah administrasi, kecuali yang sudah digunakan sebelum pedoman ini berlaku. Apabila satu unsur rupabumi mempunyai beberapa nama, maka perlu ditetapkan satu nama resmi dan Nama lainnya tetap tercatat di gasetir sebagai nama varian. Prinsip 3: Penggunaan nama lokal Nama unsur rupabumi berdasarkan nama lokal yaitu nama yang dikenal dan digunakan oleh penduduk setempat. Nama lokal terdiri dari elemen generik dan elemen spesifik. Prinsip 4: Penggunaan elemen generik lokal Nama unsur rupabumi pada dasarnya mengadopsi penggunaan elemen generik lokal sebagai nama resmi. Contoh, antara lain: Ci, Krueng, Batang, Wai yang berarti sungai dalam Bahasa Indonesia. Nusa, Wanoatu, Meos, Lihuto yang berarti pulau dalam Bahasa Indonesia. Prinsip 5: Nama berdasarkan Undang-undang atau Keputusan Presiden Nama unsur rupabumi dapat berdasarkan nama lokal yang diresmikan oleh UU dan/atau KEPPRES. Nama baru dapat diputuskan berdasarkan Undang-undang atau Keppres sebagai nama resmi dan baku untuk menggantikan nama Prinsip, Kebijakan dan Prosedur Pembakuan Nama Rupabumi
10
lama. Contoh, antara lain: Hollandia menjadi Jayapura, Buitenzorg menjadi Bogor, dan Batavia menjadi Jakarta. Prinsip 6: Tidak bersifat SARA Nama unsur rupabumi tidak menggunakan Nama yang menghina suku, agama, ras, dan antargolongan. Prinsip 7: Tidak menggunakan Nama berbahasa asing Nama unsur rupabumi tidak menggunakan Nama berbahasa asing dalam hal ini terkait dengan prinsip 3. Contoh penggunaan Nama yang menggunakan bahasa asing, seperti Bogor Lake Side, Billabong Park View Prinsip 8: Tidak menggunakan nama diri. Nama unsur rupabumi tidak menggunakan nama diri dalam hal ini baik nama instansi maupun nama perorangan yang masih hidup. Termasuk tidak menggunakan nama proyek sebagai nama unsur rupabumi resmi. Contoh penggunaan nama orang yang masih hidup adalah Bukit Suharto. Prinsip 9: Tidak menggunakan nama yang terlalu panjang Nama unsur rupabumi tidak menggunakan nama yang terlalu panjang, demi efisiensi komunikasi. Contoh, antara lain: Purbasinombamandalasena adalah nama kampung di Kabupaten Tapanuli Selatan. Prinsip 10: Tidak menggunakan rumus matematika Nama unsur rupabumi tidak menggunakan rumus matematika, agar tidak membingungkan. Contoh, antara lain: IV X 11 6 Lingkung (Ampek Kali Sabaleh Anam Lingkung). Prinsip 11: Pemberian nama unsur rupabumi buatan manusia Fasilitas umum yang merupakan bagian dari unsur rupabumi buatan manusia dibangun oleh berbagai instansi. Unsur rupabumi buatan manusia seperti bandara,
Prinsip, Kebijakan dan Prosedur Pembakuan Nama Rupabumi
11
stasiun kereta api, bendungan, jalur transportasi, hutan lindung, kanal, bangunan serbaguna, rumah ibadah, rumah sakit, sekolah, gelanggang olahraga, pertokoan, dan perumahan dapat diberi nama oleh instansi yang bersangkutan selama tidak bertentangan dengan prinsip dan kebijakan pemberian nama. Contoh, antara lain: Bandara Tjilik Riwut nama bandara di Palangkaraya, Gelora Bung Karno nama Gelanggang Olah Raga di Jakarta. 3.2. Kebijakan Pemberian Nama 3.2.1. Kebijakan Pemberian Nama Berdasarkan Prinsip 8 tidak diperkenankan memberi nama unsur rupabumi dengan nama diri baik nama instansi maupun nama pribadi. Namun ada kebijakan yang memperbolehkan pemakaian nama diri sebagai nama unsur rupabumi apabila seseorang (WNI atau WNA) dianggap berjasa luar biasa di wilayah setempat dan/atau nasional serta tokoh tersebut sudah meninggal sekurangkurangnya 5 tahun. Contoh, antara lain: Jalan Sudirman dan Bendungan Sutami. 3.2.2. Kebijakan Penggunaan Nama Lokal Berdasarkan Prinsip 3 nama rupabumi berdasarkan nama yang dikenal dan digunakan oleh penduduk setempat. Namun tidak jarang ditemukan beberapa nama lokal untuk satu unsur rupabumi. Kebijakan yang diambil yaitu menggunakan nama lokal berdasarkan bahasa daerah yang dipakai oleh penduduk setempat sebagai nama resmi, sedangkan nama lainnya dianggap sebagai nama varian, namun semua nama lokal yang ditemukan akan didaftarkan di dalam gasetir.
Prinsip, Kebijakan dan Prosedur Pembakuan Nama Rupabumi
12
3.2.3. Kebijakan Satu Nama Untuk Satu Unsur Rupabumi Berdasarkan Prinsip 2, maka satu unsur rupabumi seharusnya hanya mempunyai satu nama dalam satu tingkatan wilayah administrasi. Namun demikian Nama yang sama yang terdapat dalam satu tingkatan wilayah administrasi dapat dipertahankan apabila dianggap mempunyai nilai sejarah. Dengan demikian Nama tersebut tidak perlu diganti karena sudah digunakan sebelum pedoman ini berlaku. Contoh, antara lain: Pulau Pisang, Pulau Babi, dan Pulau Batu. 3.3. Prosedur Pemberian Nama Untuk memperoleh keseragaman secara nasional tentang penamaan unsur rupabumi perlu diatur dalam Pedoman ini: 3.3.1. Pembakuan Nama Rupabumi Pembakuan adalah proses penetapan dan pengesahan nama unsur rupabumi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, yang diketua oleh Menteri Dalam Negeri. Pembakuan nama rupabumi meliputi pemberian nama, pengubahan nama, penghapusan nama, dan penggabungan nama. 3.3.1.1. Pemberian Nama Rupabumi Pemberian nama rupabumi harus mengikuti sebelas prinsip pemberian nama rupabumi yang telah dijelaskan pada bagian 3.1. 3.3.1.2. Pengubahan Nama Rupabumi Nama suatu unsur rupabumi dapat
Prinsip, Kebijakan dan Prosedur Pembakuan Nama Rupabumi
13
diubah dengan pertimbangan sebagai berikut : • • • • • •
Sudah dipakai dalam wilayah tingkatan administrasi yang sama; Berasal dari bahasa asing; Status dan fungsinya berubah; Demi kepentingan politik, eko-, nomi dan sosial; Untuk melestarikan sejarah dan budaya setempat; Untuk memberikan penghargaan bagi seseorang yang berjasa luar biasa bagi bangsa dan negara.
3.3.1.3. Penghapusan Nama Rupabumi Nama geografis dapat dihapus atau tidak dicantumkan lagi dalam administrasi pemerintahan atas pertimbangan beberapa faktor : • •
•
Pengubahan wilayah administrasi karena adanya pemekaran atau penggabungan wilayah. Adanya bencana alam yang mengakibatkan kampung atau desa atau unsur rupabumi hilang. Contoh, antara lain: Bencana
Lapindo, Tsunami di Kabupaten Simeulue.
Adanya kegiatan pembangunan yang mengakibatkan hilangnya suatu permukiman.Contoh, antara lain: Desa Kedungombo hilang karena adanya pemba- ngunan Waduk Kedungombo.
3.3.1.4. Penggabungan Nama Rupabumi
Prinsip, Kebijakan dan Prosedur Pembakuan Nama Rupabumi
14
Penggabungan nama rupabumi pada umumnya terjadi karena proses penggabungan Daerah atau penyatuan Daerah yang dihapus kepada Daerah lain (PP 129/2000). 3.3.2. Langkah-langkah Penetapan dan Pengesahan Nama Rupabumi Langkah 1: Pemberian, pengubahan, penghapusan dan penggabungan nama rupabumi diusulkan oleh masyarakat desa atau oleh kelurahan setempat kepada kepala desa atau lurah dengan mengikuti Pedoman Pembakuan Nama Rupabumi; Langkah 2: Kepala desa atau lurah mengolah lebih lanjut usulan dari masyarakat bersama Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya usulan tersebut disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat; Langkah 3: Bupati atau walikota berdasarkan usulan Kepala Desa atau Lurah memberikan tugas kepada Panitia Pembakuan Nama Rupabumi (PPNR) Kabupaten atau Kota untuk melakukan pengkajian; Langkah 4: PPNR melaporkan kepada Bupati atau Walikota untuk merekomendasikan hasil kajian usulan nama rupabumi di wilayahnya kepada Gubernur; Langkah 5: Berdasarkan usulan pembakuan nama rupabumi dari Bupati atau Walikota, Gubernur memberikan tugas PPNR Provinsi mengkaji usulan pembakuan
Prinsip, Kebijakan dan Prosedur Pembakuan Nama Rupabumi
15
tersebut pada tataran Provinsi lalu melaporkannya kepada Tim Nasional untuk dilakukan pembakuan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Tim Nasional. Langkah 6: Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Tim Nasional membakukan semua nama yang ditetapkan oleh Tim Nasional dalam bentuk gasetir. Langkah 7: Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Tim Nasional mempunyai hak prerogratif dari Presiden untuk mengubah, menghapus atau menggabungkan Nama rupabumi yang tidak sesuai dengan usulan PPNR, dengan catatan Nama yang diusulkan oleh PPNR tetap dimasukkan dalam gasetir sebagai nama varian (nama lain).
Prinsip, Kebijakan dan Prosedur Pembakuan Nama Rupabumi
16
