BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERUSAKAN SITUS INTERNET NEGARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

54

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERUSAKAN SITUS INTERNET NEGARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 3.1 Pertanggungjawaban Pidana Dalam Aspek Hukum Pidana Pertanggungjawaban pidana timbul

ketika adanya suatu perbuatan

pidana.Pertanggungjawaban pidana bukan bagian dari istilah perbuatan pidana tetapi memiliki hubungan yang erat dengan perbuatan pidana.”Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.”88 Melanggar perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum menimbulkan suatu dampak mempunyai

konsekuensi

yakni bahwa

kesalahan.Kesalahan perbuatan

tersebut

yang dilanggar harus

dapat

dipertanggungjawabkan.Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilaksanakan jika tidak memiliki suatu kesalahan.Hal ini dinyatakan di dalam asas hukum pidana yakni Tidak dipidana,jika tidak ada suatu kesalahan (Geen straf zonder shuld;Actus non facit reum nisi mens sist rea). Walaupun perbuatan pidana harus dipertanggungjawabkan tetapi tidak semua perbuatan harus dipertanggungjawabkan.Moeljatno Menulis di dalam bukunya

yakni:”Bagi

saya,ucapan

itu

berarti

;orang

tidak

mungkin

dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan 88

Skripsi

Moeljatno,Asas-Asas Hukum Pidana,Rineka Cipta,Jakarta,h.59

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERUSKAN FITRIANSYAH ANDIKA PUTRA SITUS INTERNET NEGARA


55

pidana.Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana,tidak selalu dia dapat dipidana.” 89 Di dalam literatur pidana

dan

kesalahan

Pompe Menulis “Hubungan antara perbuatan

dinyatakan

dengan

sifat

melawan

hukumnya

perbuatan,Bahwa kesalahan tidak dapat dipertanggungjawabkan jika tidak ada unsur melawan hukumnya,tetapi sebaliknya sifat melawan hukum dapat dipertanggungjawabkan

jika

ada

kesalahan.”

90

Beberapa

contoh

untuk

mempermudah pemahaman diatas antara lain:Pertama yakni Seorang anak kecil yang berumur 11 tahun. Melakukan pembobolan Server Games Online(cheat) agar memenangkan suatu Games.Perbuatan anak secara jelas telah melanggar pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni memasuki sistem elektronik milik orang lain secara melawan hukum,tetapi perbuatan tersebut menjadi batal dipidana karena kemampuan bertanggungjawab anak kecil tersebut yang masih belum dapat mengetahui perbuatan yang dilakukannya sehingga sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 dan pasal 45 KUHP maka anak tersebut tidak dapat dipidana.Contoh yang lain yakni Seorang Programmer Software yang dipaksa melakukan penyebaran berita bohong mengenai suatu produk dengan ancaman dirinya akan dibunuh.Perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan di dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,yakni melakukan penyebaran berita bohong mengenai suatu produk,tetapi sesuai dengan pasal 48 KUHP bahwa perbuatan

89 90

Skripsi

Ibid,h.167 Ibid,lihat Pompe hlm.88;Vos hlm.84



56

tersebut dilakukan dibawah ancaman langsung maka perbuatan Programmer Software tersebut tidak dapat dipidana. Dari Teori dan beberapa penjelasan contoh diatas maka sesuai dengan tulisan Moeljatno bahwa:”Dan ucapan ini ternyata bahwa untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana.Pertama:adanya keadaan psikis(batin) tertentu,Kedua:adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan,hingga menimbulkan celaan tadi.”91 Penjelasan mengenai hal lain menyebabkan timbulnya kesalahan yang pertama adalah hubungan psikis yang ditinjau dari kemampuan orang tersebut untuk bertanggung jawab.Moeljatno menulis di dalam bukunya bahwa “hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal sajalah,dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat.sebab kalau keadaan jiwanya normal,tentu fungsinya akan normal pula.”

92

Sedangkan untuk penjelasan kedua mengenai persoalan

kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa).yang dimaksud dengan kesengajaan disini adalah apakah perbuatan pidana yang disebabkan oleh pelaku dilakukan secara sadar?jika dilakukan dengan sadar maka hal tersebut termasuk di dalam delik dolus atau kesengajaan.Sedangkan pengertian kealpaan disini Moeljatno menulis “yang menurut wujudnya dibagi menjadi dua macam,yakni:delik culpa yang sesunguhnya dan delik culpa yang tidak sesungguhnya.”93 Di dalam bukunya Moeljatno Menulis bahwa delik culpa yang sesungguhnya maksudnya adalah

91

Ibid,h.171 Ibid,h.173 93 . Ibid. 92

Skripsi



57

suatu delik yang dirumuskan secara material di mana akibat yang dilarang tidak diinsafinya lebih dulu bahwa akan terjadi.Sedangkan delik culpa yang tidak sesungguhnya adalah Suatu Unsur tidak dimengerti sebagai demikian,tetapi cukuplah kalau tidak diinsafi unsur tersebut disebabkan karena kealpaan atau kelalaian.Moeljatno menulis dalam bukunya bahwa suatu kesalahan harus memenuhi unsur-unsur yakni:94 a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum). b. Di atas umur tertentu mempu bertanggung jawab. c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan. d. Tidak adanya alasan Pemaaf Unsur-unsur diatas akan dijelaskan secara spesifik dalam pembahasan selanjutnya kecuali unsur melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum) karena unsur tersebut telah dijelaskan di dalam bab sebelumnya. A.

Kemampuan bertanggung jawab Kemampuan bertangung jawab seseorang dapat di lihat dalam rumusan

pasal 44 KUHP ayat 1 yakni:”Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan,yang tidak dapat dipertangungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.”Moeljatno Menulis bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:95

94

. Ibid,h.177 Ibid,h.178

95

Skripsi



58

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk ;yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.

2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik buruknya perbuatan tadi. Sedangkan E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi menulis di dalam bukunya bahwa dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab,bila mana pada umumnya:96 a. Keadaan jiwanya: 1. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). 2. Tidak

cacad

dalam

pertumbuhan

(gagu,idiot,imbecile

dan

sebagainya) dan. 3. Tidak

terganggu

karena

terkejut,hypnotism,amarah

meluap,pengaruh

yang

bawah-sadar/reflexe

beweging,melindur/slaapwandel,mengigau

karena

demam/koors,nyidam dan lain sebagainya.Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar. b. Kemampuan jiwanya: 1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya. 2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut,apakah akan dilaksanakan atau tidak dan;

96

E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi,Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya,Storia Grafika,Jakarta,2012,h.249

Skripsi



59

3. Dapat mengetahui ketercelakaan dari tindakan tersebut. Penjelasan yang pertama dari Moeljatno adalah faktor akal (intelektual factor) faktor ini adalah seseorang yang mampu membedakan suatu perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk.Seseorang yang memiliki akal yang sehat dapat memahami,mengerti segala tingkah laku yang dilakukan dan mampu mengetahui segala resiko yang akan dialaminya ketika melakukan suatu perbuatan.Sedangkan faktor kedua yaitu faktor perasaan atau kehendak (volitional factor),yaitu dapat menyesuaikan tingkah-lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak.Maksud dari penjelasan ini adalah Seseorang dengan sadar mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan koensekuensi perbuatan tersebut baik dilakukan atau tercela untuk dilakukan. Di dalam rumusan KUHP bahwa alasan penghapusan pidana dalam hal ketidakmampuan dalam bertanggungjawab disebabkan oleh beberapa hal.Soesilo menjelaskan bahwa tidak dapat dihukum terdakwa berhubungan dengan perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena:97 a. Kurang sempurna akalnya. b. Sakit berubah akalnya. Pengertian mengenai kurang sempurna akalnya adalah daya pikir Seseorang yang secara fisik tidak memiliki kelainan tetapi karena adanya kelainan di dalam pikiran dan panca inderanya ketika masih di dalam kandungan sehingga 97

Skripsi

Soesilo,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,Politea,Bogor,h.60



60

menyebabkan

pemikiran

mereka

seperti

anak-anak.Contohnya

adalah:Idiot,Keterbelakangan mental,buta atau tuli sejak lahir. Pengertian mengenai sakit karena berubah akalnya adalah Seseorang yang menderita suatu penyakit yang dapat mengganggu fungsi dan sistem kerja otak sehingga perbuatan yang dilakukannya dikerjakan secara tidak sadar.Yang termasuk di dalam golongan ini adalah:orang gila,epilepsi dan melancholie. Di dalam bukunya Moeljatno menulis Dalam merumuskan dalam KUHP ketidakmampuan bertangung jawab sebagai hal yang menghapuskan pidana,orang dapat menempuh 3 jalan ,yaitu: 1. Ditentukan sebab-sebab yang menghapus pemidanaan. 2. Menyebutkan akibatnya saja;Penyakitnya sendiri tidak ditentukan. 3. Gabungan dan1 dan 2, yaitu menyebabkan sebab-sebabnya penyakit jika penyakit itu harus sedemikian rupa akibatnya hingga dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya(deskriptif normatif).

Penjelasan pertama yakni ditentukan sebab-sebab yang menghapus pemidanaan menurut Moeljatno adalah

98

Menurut sistem ini, jika tabib

(psychiater) atau dokter telah menyatakan bahwa terdakwa adalah gila (insane) atau tidak sehat pikirannya (unsound mind),maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana.Penjelasan kedua yakni tidak akan pelanggaran jika orang tersebut melakukan suatu perbuatan di luar kesadarannya,Disini hakim berperan aktif 98

Skripsi

Moeljatno,Op.Cit,h.179



61

untuk mencari kebenaran perbuatan tersebut dilakukan secara sadar atau tidak.Penjelasan terakhir adalah gabungan dari penjelasan pertama dan kedua yakni dokter secara keilmuannya harus mampu menyatakan bahwa kondisi terdakwa gila dan hakim harus memutus berdasarkan alat bukti bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. B.

Kesengajaan Di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai definisi kesengajaan.Di dalam

Memorie van Toelicting kesengajaan diartikan sebagai sesuatu yang dikehendaki dan diketahui,Moeljatno menulis di dalam bukunya yang mengutip dari Memori van Toelicting bahwa pengertian arti dari dikehendaki dan diketahui dibagi menjadi 2 aliran yakni:99 1. Teori kehendak (wilstheorie) yaitu yang paling tua dan pada masa timbulnya teori yang lain mendapat pembelaan yang kuat dari von Hippel guru besar di Gottingen,Jerman.Di negeri Belanda antara lain dianut oleh simons. 2. Teori pengetahuan (voorstellingstheorie) yang kira-kira tahun 1910 diajarkan oleh Frank,guru besar di Tubingen,Jerman,dan mendapat sokongan kuat dari von Listz.Di Nederland penganutnya antara lain adalah von hamel.

99

Skripsi

Ibid ,h.185



62

Di dalam bukunya Moeljatno menulis kesengajaan menurut teori kehendak adalah “Kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan di dalam wet.Sedangkan kehendak menurut teori pengetahuan kesengajaan merupakan kehendak berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet.” 100 Rumusan unsur-unsur disini adalah tidak hanya kehendak saja untuk mewujudkan terjadinya suatu perbuatan tetapi adanya motif dan hubungan antara motif,tujuan dan perbuatan terdakwa di dalam batinnya.Di dalam penerapannya kedua teori memiliki rumusan yang sama yang memebedakan hanya terletak pada istilahnya saja. Moljatno menulis bahwa di dalam teori-teori yang diajarkan kesengajaan terbagi menjadi 3 macam yakni:101 1. Kesengajaan sebagai maksud 2. Kesengajaaan sebagai kepastian,keharusan; 3. Dolus eventualis Tetapi Moeljatno juga menyatakan bahwa menurut pendapatnya pribadi hanya terdapat dua macam jenis kesengajaan yakni kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis).Kesengajaan sebagai kepastian adalah kesengajaan yang dilakukan dengan maksud agar tujuannya tercapai.Terkadang di dalam mewujudkan tujuannya tersebut terdapat hal yang di tidak diinginkan tetapi hal tersebut sesungguhnya mampu dimengerti dan disadari sehingga perbuatan itu tetap disengaja.Contoh yang paling mudah adalah 100

Ibid,h.186 . Ibid,h.191

101

Skripsi



63

perusakan situs internet daftar penerimaan calon pegawai negeri sipil di situs kementerian dalam negeri,Para pelaku merusak sistem kerja pada koputer server yang ada di kementerian dalam negeri dengan tujuan pelaku memperingatkan para pejabat di kementerian dalam negeri tidak melakukan korupsi.Pada saat yang bersamaan hasil ujian dari para Calon pegawai negeri sipil diumumkan.Para pelaku berhasil merusak sistem komputer milik kementerian dalam negeri tetapi juga merusak hasil pengumuman hasil ujian dari para calon pegawai negeri sipil.Dalam kasus ini Meskipun penundaan pengumuman tidak diinginkan pelaku tetapi para pelaku mengerti bahwa hal tersebut akan terjadi sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan sengaja. Moeljatno menulis di dalam bukunya bahwa pengertian dolus eventualis adalah “Suatu keadaan yang diketahui kemungkinan adanya ,tidak disetujui.Tetapi meskipun demikian,untuk mencapai apa yang dimaksud,risiko akan timbulnya akibat atau keadaan di samping maksudnya itu pun diterima.” 102 Contoh yang paling terkenal adalah mengenai kasus pengadilan arrest HR mengenai kue taart di kota Hoorn,tahun 1911.Kasus ini mengenai seseorang mengirimkan kue taart kepada musuhnya yang di dalam campuran kue tersebut mengandung racun.Kue tersebut diterima sampai dirumah musuhnya tetapi,yang menerima dan memakannya adalah istrinya.Di dalam putusan arrest pelaku dinyatakan bersalah dengan tuduhan pembunuhan berencana terhadap istri dan percobaan pembunuhan terhadap suami.Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku mengirimkan kue tersebut secara secara sengaja dan bertujuan untuk membunuh 102

Skripsi

Ibid,h.190



64

suami tetapi,dampak yang ditimbulkan sebaliknya yakni terbunuhnya istri.Pelaku dengan sadar dan sengaja ingin menghilangkan nyawa suami dan pelaku juga menyadari bahwa suami tersebut tinggal dengan istrinya.Jika pelaku mencegah istri

dari

suami

tersebut

memakannya,maka

perbuatan

tersebut

dapat

dikategorikan kesengajaan dengan kepastian.Pelaku tersebut mengetahui resiko bahwa kue yang diantarkan tidak hanya dimakan oleh suami melainkan istrinya dan membiarkannya maka inilah yang disebut dengan kesengajaan dengan kemungkinan. C.

Kealpaan Kealpaan memiliki dasar yang sama dengan kesengajaan yakni merupakan

salah satu unsur dari sebuah kesalahan,tetapi kesengajaan dan kealpaan memiliki perbedaan yang terletak pada jenisnya.Moeljatno menulis bahwa “Dalam kealpaan,kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.”103penjelasan diatas mempunyai arti yakni bahwa di dalam kesengajaan dilakukan dengan dasar menyetujui dan adanya suatu kehendak,sedangkan kealpaan tidak memiliki hal tersebut.Moeljatno mengutip tulisan van hammel (cetakan ke -4 kaca 313) mengatakan bahwa kealpaan memiliki dua syarat yakni:104 1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana yang diharuskan oleh hukum 103

.Ibid,h.216 .Ibid,h.217

104

Skripsi



65

2. Tidak mengadakan penghati-hati sebgaimana diharuskan oleh hukum Penjelasan pertama memiliki dua kemungkinan yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang berpikir bahwa sesuatu yang dia perbuatan tidak menimbulkan suatu resiko,padahal hal yang dipikirkannya adalah salah atau keliru.kemungkinan yang kedua adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai pikiran bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak menimbulkan suatu resiko.contoh untuk kemungkinan yang pertama adalah Seorang yang ahli berburu yang menembak buruannya di sekitar perumahan warga.Pemburu tersebut percaya bahwa karena dia telah ahli melakukan pekerjaan tersebut maka tidak ada salah sasaran.Ternyata hal tersebut keliru sebab tanpa sengaja pelurunya mengenai salah satu warga.Dalam kasus ini perbuatan yang dilakukan

oleh

pemburu

dinamakan

kealpaan

yang

disadari

(bewuste

culpa).Pemburu merasa dia tidak mungkin salah dalam menembak sasaran karena pemburu

berpikir bahwa ahli dalam menembak,tetapi hal sebaliknya yang

terjadi.Contoh untuk kemungkinan kedua adalah Seseorang yang belum pernah menembak dan belum tahu teknik menembak mencoba untuk menembak burung di pohon.Tanpa disadari ada seorang teman yang membuat kaget pemburu tersebut sehingga peluru tersebut tertembak di kaki temannya.Dalam kasus ini orang teresbut tidak memiliki pikiran sama sekali kemungkinn untuk menembak temannya padahal seharusnya kemungkinan tersebut harus mampu diketahui oleh orang tersebut.penjelasan pertama disini menitik beratkan pada batin seseorang dan hubungan kausal antara batin dan perbuatan tersebut untuk memenuhi pertanggungjawaban.

Skripsi



66

Penjelasan kedua yaitu tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum ditulis di dalam pasal 18 KUHP swiss alinea 3 yang diterjemahkan

oleh

Moeljatno

yakni:”Jika

terjadinya

perbuatan

dapat

dimengertikan oleh karena terdakwa sama sekali tidak memikirkan akan adanya akibat itu atau oleh karena tidak memperhatikannya disebabkan karena kurang penghati-hati yang bertentangan dengan kewajibannya,maka perbuatan tersebut dilakukan karena kealpaannya.” 105 Dari isi pasal tersebut menjelaskan bahwa kealpaan dilihat dari sudut pandang objektif yakni dari perbuatan pelaku yang kurang berhati-hati dalam melakukan sesuatu.Penjelasan kedua ini lebih penting daripada penjelasan pertama karena jika syarat kedua ini sudah terpenuhi maka secara langsung syarat pertama mengikuti.Contoh dari penjelasan kedua ini yakni seseorang yang naik motor mengantarkan surat dinas karena mendesak.Orang tersebut mengendarai motor dengan terburu-buru menimbulkan kecelakaan bermotor.Orang tersebut tidak berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor sehingga orang tersebut dapat dikatakan lalai karena kurang berhati-hati. 3.2 Bentuk-Bentuk Perusakan Situs Internet Negara Pertanggungjawaban pidana mengenai kejahatan komputer telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.Pertanggungjawaban mengenai perusakan situs internet diatur lebih spesifik di dalam Pasal 30 hingga pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.Sebelum membahas mengenai

105

Skripsi

Ibid,h.221



67

pertanggungjawaban pidana pelaku perusakan situs internet negara akan dijelaskan mengenai cara-cara hacker untuk merusak situs internet negara. 2.2.1 Bentuk-Bentuk Perusakan Situs internet Ada banyak cara-cara para hacker untuk merusak situs internet-situs internet negara.Cara-cara tersebut digunakan tergantung dari tujuan masingmasing pelaku perusakan situs internet.Cara-cara yang paling sering digunakan oleh para hacker ada berbagai macam bentuk antara lain: 1. Site defacement (pengubah tampilan situs) 2. Site redirect (pembelokan situs) 3. Denial of service attack (serangan DOS) 4. Information theft (pencurian informasi) 5. Information

theft

and

distribution

(pencurian

informasi

dan

pendistribusiannya) 6. Virtual sabotage (sabotase virtual) 7. Virtual Sit Ins 8. Site parodies (situs parody) 9. Software development (pengembangan perangkat lunak) 1. Site defacement (pengubah tampilan situs) Site defacement merupakan hal yang paling sering dilakukan oleh para hacker untuk menyampaikan aspirasinya melalui situs internet-situs internet negara.Site defacement terdiri dari dua proses yang pertama adalah para hacker masuk kedalam web server dari situs internet-situs internet tersebut dan yang

Skripsi



68

kedua adalah mengubah atau memodifikasi tampilan yang terdapat di dalam web page.Di dalam web page para hacker biasanya mengganti atau memodifikasi tampilan situs internet tersebut dengan kata-kata maupun gambar yang berisi pesan kepada orang yang dituju.Biasanya kata-kata maupun gambar tersebut berisi tentang kritik terhadap organisasi yang dibobol olehpara hacker.Ada juga site defacement yang tidak mengandung unsur politik yang ditujukan hanya sebagai keisengan para hacker. Ada beberapa kasus yang terkait mengenai site defacement baik di dalam maupun luar negeri.Contoh kasus tersebut ialah pembobolan web server US Departement of Justice

oleh hacker anonymous. 106 Perubahan situs internet

tersebut bertujuan sebagai aksi protes penerbitan the Communication Decency Act (CDA) yang berisi tentang penyaringan terhadap materi-materi bersifat menyerang.Perbuatan anonymous di web tersebut dilakukan dengan menampilkan gambar dan bahasa yang kasar yakni:107 “Free speech in the land of the free?Arms in the home of the brave?Privacy in a state of wiretaps and Government intrusion?Unreasonable searches?we are a little behind our 1984 deadine,but working slowly one amandement at a time.it is hard to trick hundreds of millions of people out of their freedom,but we should be complete within a decode.(“site defacement,US,Dept.of Justice’1996”)”. Contoh yang lain adalah mengenai defacement yang dilakukan oleh Doctor Nuker,anggota dari Pakistani Hackerz club.Doctor sering menyerang situs atau situs internet dari Amerika serikat,India,Israel dengan cara mengganti isi 106

. Sutan remmy syahdeini,Kejahatan dan tindak pidana komputer,Pustaka utama graffiti,Jakarta,2009,h.125 107 .Ibid,dikutip dari Alexandra Whitney Samuel,Hacktivism and Future of Political Partisipasion,www.alexandrasamuel.com/dissertation/pdfs/Samuel-Hacktivism-entirepdf,terakhir dikunjungi 6 Mei 2008.

Skripsi



69

situs web tersebut dengan berbagai kata-kata yang kasar.Kata-kata tersebut berisi mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di daerah Khasmir atau Palestian.Salah satu contoh tulisan dari Doctor adalah sebagai berikut:108 “I can’t go and fight for all nation suffering,but I can do something to make the world know about the injustice going around.Defacing a situs internet will cost nothing to the target…United Nations is responsible to solve disputes among different countries.The United states Being the ‘Super Power’ loves to intercept any country in any their internal affairs,they do use their powers when they some income,but loves to neglect in the same way when it comes to ‘real’ Problems.(Doctor nuker 1999)” Selain situs diluar negeri Ada juga beberapa contoh defacement yang dilakukan di dalam negeri.Contoh defacement yang dilakukan di dalam negeri adalah pembobolan situs dari Depkominfo pada tanggal 28 Maret 2008 (Indo Pos,30 Maret 2008:8 dan tanggal 31 Maret 2008:3).Pembobolan tersebut dilakukan dalam rangka Pengesahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni Undang-Undang 11 tahun 2008.Para hacker melakukan defacement yakni mengubah tampilan Web page Depkominfo dengan tulisan dan foto.kata-kata yang diucapkan oleh para hacker di dalam situs internet tersebut adalah: Selamet yee pemerintah “suit..suit”.Kami mengucapkan selamat atas disahkannya UU ITE dan rencana pemblokiran situs porno seIndonesia.Buktikan bahwa UU ini bukan untuk menutupi kebodohan pemerintah cihuyyyyyyyyyyy.109

108

. Ibid,h.126 dikutip dari Alexandra Whitney Samuel,Hacktivism and Future of Political Partisipasion,www.alexandrasamuel.com/dissertation/pdfs/Samuel-Hacktivism-entirepdf,terakhir dikunjungi 6 Mei 2008. 109

Skripsi

Ibid,h.128



70

Selain tulisan tersebut para hacker mencantumkan sebuah foto pakar telematika yakni Roy Suryo dibawah tulisan tersebut dan identitas e-mail mereka yakni [email protected]. Selain Depkominfo yang terkena dampak dari defacement para hacker adalah situs atau situs internet partai Golkar pada tanggal 28 Maret 2008.Defacement yang dilakukan oleh para hecker adalah mengubah tampilan situs tersebut denga foto Roy Suryo bersama dua wanita bule. Situs

Bank

Indonesia

juga

tidak

luput

dari

serangan

para

Hacker.Berdasarkan data dari detiknet pada tanggal 2 April 2008 data-data situs Bank Indonesia yakni http://www.bi.go.id/web/id/Data+Statistik berhasil dibobol oleh para hacker.Data-data yang terdapat di dalam situs tersebut tidak dapat diakses oleh pengguna internet.Pelaku (Hacker) mencantumkan namanya di dalam situs internet tersebut dengan kata-kata “Hacked By LeQhi”.110 2. Site redirect (pembelokan situs) Site redirect adalah kegiatan yang dilakukan oleh para hacker yakni membelokan suatu alamat situs internet asli kepada alamat situs internet yang lain.Akibat yang ditimbulkan oleh para hacker adalah para pengunjung dari sebuah situs atau situs internet yang seharusnya dituju akan dialihkan ke situs internet yang lain.Sutan remmy menulis di dalam bukunya bahwa terdapat dua cara untuk melakukan site redirect yaitu “Tahap Hacking (pembobolan)suatu web

110

.Ibid,h.128 dikutip dari Ardy Suryadhi,Gawat,Bank Indonesia Dijebol Cracker!,www.detiknet.com,2 April 2008.

Skripsi



71

server dan tahap selanjutnya adalah mengubah alamat server yang dibobol itu”.111 Contoh dari kasus Site redirect adalah pada saat seorang hacker anonymous membelokan situs internet KKK ke situs internet Hate Watch. 112 Akibat dari hacker Anonymous tersebut adalah Menghasilkan dua serangan yakni serangan dari pihak KKK dan serangan dari Pihak anonymous kepada Hate Watch. 3. Denial-of-Sevice attacks (Serangan DOS) Serangan DOS merupakan serangan yang paling mematikan diantara bentuk-bentuk Serangan perusakan suatu situs internet negara.Menurut Sutan Remmy di dalam bukunya menulis:“Suatu serangan DOS adalah suatu serangan terhadap sistem komputer atau jaringan komputer yang dapat menyebabkan pengguna terhalang memperoleh layanan internet,terutama karena pengguna terputus hubungannya dengan situs-situs Internet dan ditolaknya pengguna memanfaatkan layanan situs-situs tersebut.”113 Ada tiga jenis serangan yang dilakukan hacker melalui serangan DOS.Tiga serangan tersebut antara lain:114 1. Consumption of computational resources,such as bandwidth,disk space or CPU time 111

.Ibid .Ibid,h.129 dikutip dari Alexandra Whitney Samuel,Hacktivism and Future of Political Partisipasion,www.alexandrasamuel.com/dissertation/pdfs/Samuel-Hacktivism-entirepdf,terakhir dikunjungi 6 Mei 2008. 112

113

.Ibid. .Ibid,dikutip dari Alexandra Whitney Samuel,Hacktivism and Future of Political Partisipasion,www.alexandrasamuel.com/dissertation/pdfs/Samuel-Hacktivism-entirepdf,terakhir dikunjungi 6 Mei 2008. 114

Skripsi



72

2. Disruption of configuration information,such as routing information 3. Disruption of physical network components. Penjelasan mengenai pernyataan diatas adalah yang pertama adalah penggunaan berlebihan dari sistem sebuah komputer.Penggunaan tersebut terlihat pada saat pengguna melihat penggunaan bandwidth yang melebihi jumlah pemakaian,kemudian hardisk yang isinya tidak sesuai dengan data-data yang disimpan.Contohnya adalah ketika di dalam hard disk yang berkapasitas 500 MB yang terisi data 300 MB namun,ketika dicek di dalam Properties sisa penyimpanan data yang kosong adalah 50 MB.Penjelasan yang Kedua dan ketiga adalah terdapat kerusakan di dalam protokol-protokol jaringan dan komponenkomponen fisik pada sistem jaringan Contohnya adalah putusnya jaringan komputer pengguna internet hingga kerusakan pada Modem. Pada umumnya serangan DOS komputer menyerang komputer yang sudah terkena virus karena virus-virus yang disebarkan oleh para hacker telah dikontrol oleh para hacker melalui jaringan komputernya.Setelah berhasil mengkontrol komputer yang dituju para hacker akan memutus jaringan pengguna terhadap situs-situs lain.Sehingga kemampuan pengguna untuk terhubung dengan situs internet-situs internet lainnya akan hilang karena menolak untuk dikunjungi. 115 Tujuan dari serangan DOS adalah untuk menyerang suatu perusahaan atau

115

Ibid,h.130,dikutip dari dari Alexandra Whitney Samuel,Hacktivism and Future of Political Partisipasion,www.alexandrasamuel.com/dissertation/pdfs/Samuel-Hacktivism-entirepdf,terakhir dikunjungi 6 Mei 2008.

Skripsi



73

menyerang penyedia mesin pencari seperti Google dan Yahoo agar jaringan internet di dunia menjadi lumpuh. 4. Information theft(pencurian Informasi) Information theft dimulai dari pembobolan jaringan dan pencurian informasi.Sutan remmy menulis di dalam bukunya “Ketika pembobolan tersebut terpublikasikan,seringkali tujuannya lebih untuk membuat malu oraganisasi situsnya dibobol dengan membuktikan bahwa pengamanan terhadap informasi tidak ketat daripada bertujuan untuk menyimpan informasi itu”.116 5. Information

theft

and

distribution

(pencurian

informasi

dan

pendistribusiannya) Didalam kasus pencurian information yang dilakukan oleh para hacker biasanya data yang berhasil dicuri akan disebarkan secara online.Setelah data tersebut disebarkan secara online terkadang terdapat pihak yang menggunakan data tersebut untuk suatu kepentingan.Salah satu kasus Mengenai hal ini adalah Ketika sebelum berlangsungnya pertemuan World Economic Forum di Swiss.Para hacker berhasil membobol situs tersebut dan mengambil data-data yakni Informasi pribadi peserta konferensi,termasuk situs Web,alamat-alamat e-mail dan Jadwal

116

Ibid,dikutip dari dari Alexandra Whitney Samuel,Hacktivism and Future of Political Partisipasion,www.alexandrasamuel.com/dissertation/pdfs/Samuel-Hacktivism-entirepdf,terakhir dikunjungi 6 Mei 2008.

Skripsi



74

perjalanan mereka.Para Hacker menyimpan data tersebut dan mengirimkannya kepada salah satu Koran di Swiss.117 6. Virtual sabotage (sabotase virtual) Virtual sabotage terdiri atas beberapa aktifitas online yang bertujuan untuk memanipulasi atau merusak teknologi informasi dari korban.Termasuk ke dalam kegiatan ini adalah menyebarkan Virus atau Worm.118 Salah satu contoh Virtual sabotase adalah mengenai kasus Worm yang terjadi pada tahun 2001 yang menyebarkan virus melalui e-mail Microsoft Outlook Express,Setelah e-mail tersebut diunduh maka virus secara otomatis akan menggandakan dirinya dan mencari Buku alamat yang terdapat di dalam e-mail.Sesudah menemukan alamat e-mail maka virus secara otomatis mengirimkan diri ke 50 orang yang terdapat di dalam alamat agar dapat menyebarkan dirinya. 7. Virtual sit-ins Virtual sit-ins merupakan salah satu cara para hacker untuk memasuki suatu situs internet dengan cara pendudukan situs.Sutan remmy menulis bahwa “tujuan para pelaku adalah untuk menarik perhatian dunia terhadap para pelaku itu dan tujuan mereka”.119 Cara kerja virtual sit sama dengan cara-cara hacking yang

117

.Ibid,h.131 dikutip dari dari Alexandra Whitney Samuel,Hacktivism and Future of Political Partisipasion,www.alexandrasamuel.com/dissertation/pdfs/Samuel-Hacktivism-entirepdf,terakhir dikunjungi 6 Mei 2008. 118

. Ibid, dikutip dari Alexandra Whitney Samuel,Hacktivism and Future of Political Partisipasion,www.alexandrasamuel.com/dissertation/pdfs/Samuel-Hacktivism-entirepdf,terakhir dikunjungi 6 Mei 2008. 119

.Ibid.

Skripsi



75

lain.yakni menyerang halaman-halaman web dari server yang disusupi.Server yang telah disusupi kemudian disusupi dan dibanjiri bersama ratusan atau ribuan hacker sehingga menimbulkan Server menjadi lambat atau yang paling parah adalah sever tidak mampu berfungsi.Perbedaan antara DDOS (distributed denial of service) dan virtual sit adalah dari jumlah pesertanya.DDOS hanya diikuti oleh beberapa orang sedangkan Virtual sit diikuti oleh ratusan bahkan ribuan orang yang menyerang satu web.Penyerangan yang dilakukan para hacker seara bersama-sama menyebabkan Server menjadi berat karena daya tampung server yang terbatas.Salah satu kasus mengenai virtual sit ini adalah Serangan dari suatu kelompok yang bernama Strano Network.Serangan yang dilakukan oleh Strano Network didasari Protes terhadap kebijakan pemerintah prancis mengenai isu nuklir dan isu-isu sosial.Serangan yang dilakukan oleh para hacker tersebut dinamakan “one hour Net-Strike attack”karena mereka menyerang berbagai jenis situs internet-situs internet pemerintah Prancis.Serangan tersebut dilakukan pada jam yang telah disepakati dengan sasaran situs internet-situs internet pemerintah pada tanggal 21 Desember 1995.Serangan tersebut menyebabkan beberapa situs internet dari pemeritah menjadi rusak untuk beberapa saat.120 8. Site Parodies (parody situs) Sutan remmy menulis di dalam bukunya bahwa “site parodies” merupakan Perbuatan yang membanjiri suatu situs dengan e-mail dengan menggunakan nama atau alamat e-mail yang palsu dan terlihat seakan-akan e-mail

120

.Ibid,h.132 dikutip dari Dorothy E.Denning,Hacktivism:An Emerging Threat to Diplomacy,http://afsa.org/fsj/sept00/denning.cfm,terakhir dikunjungi 6 Mei 2008.

Skripsi



76

tersebut berasal dari pihak lain yang bukan pengirim yang sebenarnya”.121 Katakata parodies (dalam bahasa Indonesia parodi) yang terdapat di dalam KBBI memiliki mana yakni mencari suatu efek lucu atau kejenakaan.Jadi pengertian dari situs parodi adalah Cara hacker untuk merusak suatu halaman web dengan cara melalui e-mail yang berisi tentang sesuatu yang lucu.Salah satu contoh dari situs parody adalah Spoof yang dilakukan oleh “art mark” yakni membuat situs bernama gatt yang memiliki alamat http://www.gatt.org terhadap situs web WTO.122 Sebelum berubah nama menjadi WTO nama organisasi perdagangan dunia adalah GATT.Untuk menimbulkan kebingungan art mark membuat situs yang sama dengan antara gatt dan WTO.Ketika situs gatt dibuka yang ada didalm situs tersebut bukanlah mengenai WTO tetapi situs parodi yang berisi tentang sindiransindiran lucu mengenai anti globalisasi. 9. Software development(pengembang perangkat lunak) “Software development dapat merupakan hacktivism hanya apabila alat pernagkat lunak (software tools) yang dikembangkan itu digunakan untuk tujuantujuan politik”.123 Pengembang perangkat lunak biasanya menggunakan aplikasi yang berbasis open source yakni aplikasi yang didapat secara gratis,dapat dimodifikasi oleh setiap orang secara bebas dan aplikasi tersebut dapat dikembangkan atau disempurnakan.Contoh kasus software development adalah

121

.Ibid. .Ibid,h.133 123 Ibid. 122

Skripsi



77

pembuatan perangkat lunak Four di Cina.Perangkat four yang dibuat oleh pemerintah Cina bertujuan untuk menghalangi warga negaranya untuk melihat situs internet atau situs yang dilarang oleh pemerintah.Ada kelompok orang yang menciptakan perangkat lunak dan mengembangkan suatu opensource yang digunakan untuk menembus firewall aplikasi four tersebut.124 3.3

Pertanggungjawaban pidana Perusakan Situs Internet Negara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pertanggungjawaban pidana perusakan situs internet negara memang tidak dijelaskan secara rinci di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Walaupun tidak diatur secara rinci pasal mengenai perusakan situs internet negara bukan berarti para pelaku tindak pidana perusakan dapat bebas karena di dalam pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai halhal perusakan situs internet.Penjelasan mengenai pasal 30 sampai pasal 34 akan dijabarkan sebagai berikut: Menurut Sutan remmy di dalam bukunya Larangan melakukan perbuatan membobol sistem komputer yang diatur dalam UU ITE terdiri atas:125 a. Membobol komputer dan atau sistem elektronik yang bertujuan untuk mengakses saja tanpa tujuan.

124

Ibid,dikutip dari Alexandra Whitney Samuel,Hacktivism and Future of Political Partisipasion,www.alexandrasamuel.com/dissertation/pdfs/Samuel-Hacktivism-entirepdf,terakhir dikunjungi 6 Mei 2008. 125

Skripsi

Ibid,h.240



78

b. Membobol komputer dan atau sistem komputer yang selain bertujuan untuk mengakses adalah juga untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. c. Membobol komputer dan atau sistem elektronik yang bertujuan selain untuk mengakses juga untuk menaklukan sistem pengamanan dari sistem komputer yang diakses itu. Pasal 30 1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun 2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atauSistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. 3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Penjelasan mengenai pasal-pasal ini jelas bahwa Mens rea dan Actus reus dari

tindak

pidana

yang

dilakukan

adalah

”mengakses”

dan

dengan

“sengaja”,Sedangkan objek dari ketiga pasal diatas adalah “komputer dan/atau sistem elektronik”.Seseorang dapat dipidana berdasarkan ketiga pasal diatas

Skripsi



79

apabila orang tersebut mengakses sistem elektronik atau komputer korban.Pasalpasal ini menentukan bahwa cara yang dilakukan adalah dengan cara apapun(termasuk perusakan situs internet negara) selama hal tersebut dilakukan dengan cara tanpa haknya.pengertian tanpa sini menurut sutan remmy adalah melawan hukum.Sutan remmy menulis “Saya berpendapat,agar apa yang dimaksud dengan ‘melawan hukum’ dirujuk pengertiannya yang selama ini sudah dianut dalam hukum pidana Indonesia”.126 Pengertian mengenai sistem elektronik dalam pasal 30 ayat (1),(2),(3) yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sitem komputer.Sutan remmy menulis berpendapat bahwa”Demikian pendapat saya perbuatan yang dilarang menurut UU ITE bukan saja dalam hal perbuatan itu mengakses “sistem elektronik” sebagaimana definisi yang diberikan oleh Converntion on Cybercrime”.127 Walaupun memiliki persamaan di dalam actus reus,mens rea,cara,dan objeknya tetapi terdapat perbedaan didalam ketiga pasala teresbut.Perbedaan diantara pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 UU ITE adalah pasal satu hanya dikenakan terhadap pelaku apabila pelaku hanya berhasil membobol atau merusak sebuah sisitem komputer saja.perbuatan pasal 30 ayat 1 dapat dikatakan sebagai perbuatan mengintip sistem komputer tanpa mengambil atau mengunduh data dari sistem komputer yang dibobol atau dirusak.Sedangkan perbedaan pasal 30 ayat 2 UU ITE adalah seorang pelaku yang membobol atau merusak suatu sistem komputer tidak hanya mengintip saja tetapi melakukan pengambilan atau 126 127

Skripsi

Ibid,h.241 Ibid,h.242



80

mengunduh data yang berhasil dibobol atau dirusak.Hal ini yang menjelaskan bahwa pasal 30 ayat 1 UU ITE dapat dikatakan sebagai perbuatan hacker sedangkan pasal 30 ayat 2 dapat dikatakan perbuatan cracker.Perbedaan perbuatan pasal 30 ayat 2 dan pasal 30 ayat 3 UU ITE terlihat dari tujuan pelaku pembobolan/perusakan.Jika pasal 30 ayat 2 UU ITE tujuan pelaku yakni untuk memperoleh informasi atau data dari sistem elektronik sedangkan pasal 30 ayat 3 UU ITE tujuan pelaku hanayalah ingin menerobos,melampaui atau menjebol sistem pengamanan.Menurut Sutan remmy “Pelaku ingin menunjukan atau melakukan unjuk diri(pamer) bahwa pelaku lebih hebat daripada perancang sistem pengamanan dari komputer dan/atau sistem komputer tersebut”. 128 Perbuatan pidana para pelaku yang melanggar pasal 30 ayat (1),(2),(3) UU ITE akan dikenai sanksi pidana yakni pasal 46 ayat (1),(2),(3) UU ITE yakni: Pasal 46 1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). 3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun

128

Skripsi

Ibid,h.245



81

dan/atau denda paling banyak Rp800.000,000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 32 1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain. 2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya

perubahan,

penghilangan,

dan/atau

penghentian

Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. Sutan remmy menulis di dalam bukunya bahwa tindak pidana penyadapan informasi dan dokumen elektronik di dalam UU ITE terdiri atas:129 a. Melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. b. Melakukan intersepsi atau penyadapan atas transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. 129

Skripsi

Ibid.



82

Di dalam pasal 31 ayat 1 UU ITE actus reus adalah intersepsi atau penyadapan,Mens

rea

adalah

dengan

sengaja

dan

objeknya

adalah

informasi/dokumen elektronik tertentu milik orang lain.Jadi didalam pasal ini setiap orang yang melakukan suatu penyadapan informasi maupun dokumen orang lain dengan tanpa hak atau dengan sengaja maka orang tersebut akan dikenai pasal 31 ayat 1 UU ITE.Terdapat perbedaan mengenai pasal 31 ayat 1 dengan pasal 31 ayat 2 UU ITE.Perbedaan teresbut terletak pada actus reus berupa intersepesi atas transmisi menurut Sutan remmy”Perlu ditekankan bahwa perbuatan melakukan intersepsi tersebut hanya dalam hal sedang berlangsungnya transmisi atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”. 130 Mens rea adalah dengan sengaja,objek dari actus reus berupa Informasi dan dokumen elektronik yang tidak bersifat publik.Pengertian objek disini adalah dokumen yang bersifat tidak publik dalam pengertian bahwa informasi atau dokumen tersebut bukan bersifat terbuka untuk siapa saja.informasi atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia ketika dalam tahap transmisi atau perpindahan tidak boleh diambil oleh siapapun yang tidak memiliki wewenang atau hak.Walaupun seseorang tidak melakukan apapun dalam arti hanya melihat saja atau tidak melakukan perubahan sedikitpun

tetap

perbuatan

tersebut

dilarang.Kecuali

perbuatan

tersebut

diperbolehkan atas suatu kewenangan jabatan atau telah mendapatkan izin dari pemiliknya maka hal tersebut diperbolehkan seperti yang diatur di dalam pasal 31 ayat 3 UU ITE yakni: Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas

130

Skripsi

Ibid,h.247



83

permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Perbuatan pidana yang memenuhi unsur pasal 31 ayat 1 dan 2 UU ITE maka akan dikenakan sanksi pidana yakni: pasal 47 UU ITE yakni Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Pasal 32 1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah,menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. 2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. 3. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang. mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Penjelasan mengenai pasal 32 ayat 1 UU ITE mengenai mengganggu informasi atau dokumen elektronik.Actus reus dari tindak pidana ini adalah mengubah,menambah,mengurangi,melakukan transmisi,merusak,menghilangkan.Mens rea dan objek dari tindak pidananya adalah dengan sengaja dan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.Agar berhasil melakukan perbuatan tersebut sebelumnya para hacker membobol komputer pelaku terlebih dahulu baru para hacker mampu berhasil melakukan perbuatan yang dimaksud dengan pasal 32

Skripsi



84

ayat 1.Mengenai pengertian milik umum publik adalah bahwa Informasi dan dokumen elektronik memang digunakan untuk kepentingan semua orang dan tidak dokumen tersebut bersifat tidak rahasia sehingga dapat diakses orang setiap orang.Walaupun data tersebut dapat diakses oleh semua pihak tetapi jika data yang banyak digunakan oleh semua orang tersebut terganggu,secara langsung gangguan tersebut akan merugikan banyak orang. Perbuatan tersebut yang dilarang didalam undang-undang agar tidak menggangu masyarakat.Sesuai dengan pasal 52 ayat 2 UU ITE yakni: bahwa jika perbuatan tersebut ditujukan kepada milik pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik maka akan dikenakan pidana pokok Ditambah sepertiga. Hukuman yang dikenakan pelaku jika melanggar ketentuan pasal ini adalah pasal 48 ayat 1 yakni: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 32 ayat 2 UU ITE memilik actus reus yakni memindahkan atau mentransfer.Sedangkan mens rea tindak pidana tersebut adalah dengan sengaja Objek dari actus reus tindak pidana tersebut adalahInformasi elektronik dan atau Dokumen elektronik.Maksud dari tanpa hak Menurut Sutan remmy “orang lain yang tidak berhak bukan sistem elektronik yang tidak berhak milik orang lain.Dalam kalimat itu yang dimaksudkan tidak berhak adalah tidak berhak menerima perpindahan atau pentransferan informasi elektronik dan/atau dokumen

Skripsi



85

elektronik tersebut”.

131

Pertanggungjawaban yang dikenai pelaku apabila

melanggar pasal ini adalah pasal 48 ayat 2 UU ITE yakni Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pasal 32 ayat 3 UU ITE menjelaskan mengenai perpindahan kepada orang alin sistem elektronik yang memuat Informasi Elektronik dan atau Dokumen

elektronik

yang

bersifat

rahasia

dan

perpindahan

tersebut

mengakibatkan rahasi tersebut dapat diakses oleh publik maka pelaku tindak pidana dikenai pasal 32 ayat 3 UU ITE.Pertanggungjawaban pidana yang dikenai pelaku yang telah memenuhi unsur pasal 32 ayat 3 UU ITE adalah pasal 48 ayat 3 UU ITE yakni Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Pasal 33 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Pasal 33 UU ITE menjelaskan mengenai tindak pidana komputer terhadap sistem elektronik.pasal 33 UU ITE actus reusnya berupa tindakan apapun sedangkan mens rea berupa dengan sengaja dan Target dari pasal ini adalah sistem elektronik.Yang dimaksud dengan target adalah sistem elektronik adalah akibat yang

ditimbulkan

adalah

sistem

elektronik

tersebut

harus

menjadi

terganggu.Menurut Sutan remmy “Pasal ini dirumuskan sebagai tindak pidana 131

Skripsi

Ibid,h.251



86

materiil,artinya pelaku hanya dapat dipidana apabila akibat perbuatan pelaku telah terjadi”.132 Perbuatan yang dimaksud didalm pasal 33 UU ITE ini terkenal dengan bentuk kejahatan DOS attack.pertanggungjawaban pasal 33 UU ITE ini akan dihukum penjara sesuai dengan pasal 49 UU ITE yakni: setiap orang yang memnuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lam 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) Pasal 34 1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki: a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33; b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33. 2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. Pasal 34 UU ITE mengenai tindak pidana komputer yang menyangkut Perangkat keras dan perangkat lunak komputer.Actus reus dari tindak pidan ini adalah

memproduksi,menjual,mengadakan

untuk

digunakan

mengimpor,mendistribusikan,menyediakan atau memiliki.Mens rea dari tindak pidan tersebut diatas adalah dengan sengaja.Objek dari actus reus tindak Pidana ini yang pertama adalah perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan

132

Skripsi

Ibid,h.253



87

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.yang kedua adalah sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33. Pasal 34 ayat 2 UU ITE merupakan pengecualian dari pasal 34 ayat 1 UU ITE yakni tidak akan dipidana jika perbuatan tersebut ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian,pengujian sistem elektronik,untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri tanpa melawan hukum.Pertanggungjawaban jika pelaku melakukan pelanggaran atau memenuhi unsur yang terdapat di dalam pasal 34 ayat 1 UU ITE maka akan dikenakan pasal 50 UU ITE yakni Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Perbuatan hacking yang dilakukan oleh para hacker terhadap perusakan situs milik pemerintah dapat dikenakan pertanggungjawaban yang berat karena,perbuatan tersebut dianggap telah merusak kepentingan umum sehingga kerugian yang dialami oleh negara adalah kerugian yang sangat besar.Perbuatan perusakan terhadap situs negara dikenai pasal yang ada di dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan pasal pemberatan pidana terhadap pasalpasal yang mengatur tentang perbuatan hacking yang ditujukan kepada sebuah

Skripsi



88

situs negara dan perbuatan yang dilakukan oleh para hacker pada setiap pasal akan ditambah hukumannya. Tambahan pemberatan pidana pelaku perusakan situs negara diatur didalam pasal 52 ayat 1 dan 52 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni: Pasal 52 2. Dalam hal perbuatan yang sebgaimana yang dimaksud dalam pasal 30 sampai dengan pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik sertaInformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan Publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. 3.

Dalam hal perbuatan yang sebgaimana yang dimaksud dalam pasal 30 sampai dengan pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik sertaInformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau

badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga

pertahanan,bank sentral,perbankan,keuangan,lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga.

Skripsi


BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERUSAKAN SITUS INTERNET NEGARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11

Recommend Documents