BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

A. Pertanggungjawaban Pidana 1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Alf Ross, pernah mengemukakan pendapatnya sekitar apakah yang dimaksud dengan seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya, (on guilt, Responsibility and punishment). Kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam moral, agama, dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama, yaitu adanya suatu pelanggaran terhadap suatu sistem aturanaturan. Sistem aturan itu dapat bersifat luas dan aneka macam( hukum perdata, hukum pidana aturan moral dan sebagainya). Kesamaan dari ketiganya adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturantentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok

tertentu.

Jadi

sistem

yang

melahirkan

konsepsi

kesalahan,

pertanggungjawab dan pemidanaan itu adalah sistem normatif. 23 Berpangkal tolak pada sistem normatif yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggung jawab dan pemidanaan itu, dicobanya menganalisa tentang pertanggung jawab pidana. Yang dimaksud dengan bertanggung jawab atas dilakukannya perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena

23

Roeslan Saleh, Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, PT Ghalia Indonesia,Jakarta,1982 hal 33

Universitas Sumatera Utara

perbuatan itu. Bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan ini. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan ini dapat dibenarkan oleh sistem hukum tersebut. Inilah dasar konsepsinya. Seperti telah diterangkan dimuka, Alf Ross berpendapat bahwa keadilan adalah kesamaan. Syarat kesamaan berarti bahwa tidak seorangpun diperlakukan sewenangwenang atau tanpa dasar berbeda dari orang-orang lain. Sedangkan arti kesamaan itu ditentukan berdasarkan ukuran-ukuran norma kesusilaan dan nnorma-norma hukum yang berlaku. Oleh karenanya ia berpendapat bahwa keputusan yang patut dan adil adalah keputusan yang terjadi sesuai dengan norma yang berlaku. Dan kini, pendapatnya tentang keadilan diterapkannya dalam rumusannya tentang pertanggungjawab pidana, yaitu adalah patut dan adil seseorang dijatuhkan pidana karena perbuatannya jika memang telah ada aturannya dalam sistem hukum tertentu dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan tersebut. Persoalan pertanggung jawab pidana termasuk dalam persoalan keadilan. Perlu dicatat keterangan Ross lebih jauh, bahwa dalam penegasan tentang pertanggungjawab itu dinyatakan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat-akibat hukum yang diisyaratkan. Hubungan antara keduanya ini tidak bersifat kodrat atau tidak bersifat kausal, melainkan diadakan oleh aturan hukum. Jadi pertanggungjawab itu adalah pernyataan dari suatu keputusan hukum. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga


dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan

perbuatan

ini

dia

mempunyai

kesalahan,

sebab

azas

dalam

pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen staf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sir rea) 24 Penulis seperti pompe mengatakan bahwa ada kesalahan jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa “verwijtbaar” (dapat dicela) dan “vermijdbaar” (dapat dihindari). Sedangkan mezger menerangkan bahwa kesalahan adalah syarat-syarat yang mendasarkan celaan peronlijk terhadap orang yang melakukan perbuatan. Sedangkan yang dirumuskan oleh Simons bahwa: “kesalahan adalah adanya keadaan psychis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tada”. A.A.G. Peters (dalam bukunya Opzet en scld in het strfrecht, deventer 1966) kesalahan dikemukakannya sebgai suatu pengertian instrumental. Dan dalam hubungan tulisan ini yang lebih penting lagi adalah bahwa pandangan Peters ini olehnya dikaitkan dengan pemikiran tentang kepatutan keadilan dan demokratisnya keputusan. 25 Jika ada pelanggaran norma dan sanksinya, selalu akan ada pertanggungjawab. Pertanggungjawab dapat terjadi dalam bentuk menjatuhkan denda, memenjarakan dalam rumah penjara, dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, dijatuhi hukuman matidan dengan banyak bentuk-bentuk lain lagi. Dasar bagi pertanggungjawab ini adalah kesalahan, yang hanya ada karena keharusan adanya aksi yang harus dibenarkan pula.

24 25

Moeljatno, Hukum Pidana II, Rineka Cipta, Jakarta, 1995 hal 153 Roeslan Saleh, op cit ., hal 35


Sementara itu mempertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika kita ingin bersifat kemanusiaan, haruslah pula ia suatu tindakan yang masuk akal dan berkesusilaan, demikian dikemukakan Peters.

2 Kesalahan dan Kemampuan bertanggungjawab Berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka

tindak

pidana

merupakan

sesuatu

yang

bersifat

eksternal

dari

pertanggungjawaban pembuat. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan. Namun demikian, selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan adapula syarat internal. Dalam hal ini persyaratan yang justru terletak pada diri pembuat. Konkretnya, kondisi pembuat yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana. Syarat (internal) tersebut karenanya merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Kesalahan selalu bertalian dengan pembuat tindak pidana. Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena sebenarnya dapat berbuat lain. Dicelanya subjek hukum manusia karena melakukan tindak pidana, hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal. Dengan kata lain, untuk adanya kesalahan pada diri pembuat diperlukan syarat, yaitu keadaan batin yang normal. Moeljatno mengatakan, ”hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal sajalah, dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat.” 26 Oleh karena itu, hanya orang yang keadaan

26

Moeljatno,Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hal.160


batinnya normal memenuhi persyaratan untuk dinilai, apakah dapat dicela atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Keadaan batin yang normal ditentukan oleh factor akal pembuat. Akalnya dapat membeda-bedakan perbuatn yang dapat dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum. Padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat

untuk

dapat

pertanggungjawaban

dipertanggungjawabkan.

pidana

tanpa

kesalahan’,

Mengingat maka

asas

‘tiada

pembuat

dapat

dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Dengan demikian, keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya mampu membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau dengan kata lain mampu bertanggungjawab, merupakan sesuatu yang berada diluar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia, mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat adanya kesalahan. Kebanyakan

undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negative.

KUHP diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan


bertangungjawab,

yang

diatur

ialah

kebalikannya,yaitu

ketidakmampuan

bertanggungjawab 27 . Demikian misalnya Pasal 44 KUHP. Dalam KUHP yang sekarang berlaku, tidak mampu bertanggungjawab ditandai oleh salah satudari dua hal, yaitu: jiwa yang cacat atau jiwa yang terganggu karena penyakit. Tidak mampu bertanggungjawab adalah ketidaknormalan ‘keadaan’ batin pembuat, karena cacat jiwa atau gangguan penyakit jiwa, sehingga padanya tidak memenuhi persyaratan untuk diperiksa apakah patut dicela atau tidak karena perbuatannya. Dengan kata lain, seseorang dipandang mampu bertanggungjawab jika tidak ditemukan keadaankeadaan tersebut. Tidak normalnya keadaan batin pembuat menyebabkan dirinya tidak dapat membeda-bedakan perbuatan yang benar dan salah atau perbuatan yang diperbolehkan atau dilarang. Tidak dapat dipertaggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijatuhi pidana. Berarti, ketika ditemukan tanda (sebab) seseorang tidak mampu bertanggungjawab dan karenanya dipandang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, maka proses pertanggungjawabannya berhenti sampai disini. Orang itu hanya dapat dikenakan tindakan, tetapi tidak dapat dikenakan pidana. Tidak perlu diperiksa apakah ada salah satu bentuk kesalahan dan alasan penghapusan kesalahan pada dirinya. Sementara itu, kurang dapat dipertanggungjawabkan hanya berakibat pengurangan pidana, tetapi tidak dimaksudkan untuk menghapuskan pidana.

Persoalan

lainnya,

apakah

terhadap

orang

yang

kurang

dapat

dipertanggungjawabkan itu proses hukumnya diteruskan hingga diselidiki mengenai bentuk kesalahan dan ketiadaan alasan penghapus kesalahan. Sebaiknya, jika kurang 27

A. Zainal Abidin, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, hal.260


dapat bertanggungjawab tidak dimaksudkan untuk menghapuskan pidana, maka perumusannya

dalam

paragraph

yang

terpisah

dengan

tidak

dapat

dipertanggungjawabkan.

3 Bentuk-bentuk Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana Diterimanya kesalahan dalam pengertian normatif, menyebabkan terbentuknya kesalahan pembuat, sangat tergantung dari hasil penilaian atas keadaan batin pembuat. Dalam hal ini keadaan batin yang kemudian mendorong pikiran pembuat untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang. Dengan demikian, kesalahan umumnya ditandai adanya penggunaan pikiran pembuat, yang kemudian dari hal itu lahir suatu kelakuan (atau tidak melakukan) atau timbul suatu akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Terhadap tindak pidana yang dirumuskan secara formal, pembuat mengarahkan pikirannya untuk mewujudkan perbuatan yang dilarang. Sedangkan terhadap tindak pidana materiil, pikiran pembuat tertuju untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Dengan demikian, kehendak dan pengetahuannya telah mendorong pikirannya untuk melakukan sesuatu, yang ternyata suatu tindak pidana. Dalam hal ini, isi kesalahan ditentukan oleh penggunaan pikiran pembuat yang diarahkan pada terjadinya tindak pidana. Penggunaan pikirannya secara salah, yaitu ditujukan untuk mewujudkan tindak pidana, merupakan pertanda adanya kesalahan. Tidak terdapat adanya pertanda kesalahan, jika tindak pidana terjadi terlepas dari pengunaan pikiran pembuatnya. Ketentuan hukum yang memungkinkan orang yang belum cukup umur (anak-anak),


yaitu mereka yang berusia antara delapan sampai delapan belas tahun, (Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak) yang melakukan tindak pidana, juga didasarkan pada hal ini. Tidak dipidananya pembuat disini, karena pada anak-anak belum dilekatkan kewajiban untuk mengguanakan pikiran sebagaimana yang ditentukan oleh hukum. Dengan kata lain, dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak tidak dapat dicelakan terhadapnya, maka padanya tidak dapat dikatakan telah ada kesalahan. Seorang pembuat juga tidak diliputi kesalahan, jika tindak pidana terjadi karena perbuatan diluar control pikirannya. Perbuatan tersebut timbul bukan karena (perintah) pikiran pembuat. Dalam hal ini tidak dipidananya pembuat karena perbuatan terjadi diluar control pikirannya. Dengan demikian, dapat dikatakan tidak terdapat pertanda kesalahan. Tidak adanya pertanda kesalahan bukan karena pembuat tidakdapat menghindari tindak pidana tersebut, tetapi memang perbuatan tersebut tidak usah dihindari. Tindak pidana yang terjadi karena perbuatan yang di luar kontrol pembuatnya, umumnya dipandang sebagai defence. Dengan demikian, tindak pidana dipandang sebagai involuntary conduct dan karenanya tidak memenuhi syarat sebagai mens rea. 28 Pikiran pembuatlah yang menentukan tentang dilakukannya atau timbulnya akibat suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dengan kata lain, seharusnya pikiran pembuat harus tertuju untuk sejauh mungkin dapat berbuat lain, selain tindak pidana. Dalam hukum pidana penggunaan pikiran yang kemudian

28

Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana, Jakarta, 2005, hal.103


mengarahkan pembuatnya melakukan tindak pidana, disebut sebagai bentuk kesalahan yang secara teknis disebut dengan kesengajaan. Kesengajaan merupakan tanda yang paling utama untuk menentukan adanya kesalahan pembuat. 29 Kesengajaan dapat terjadi, jika pembuat telah menggunakan pikirannya secara salah. Dalam ha ini, pikirannya dikuasai oleh keinginan dan pengetahuannya, yang tertuju pada suatu tindak pidana. Hornsby mengatakan, “wanting, thinking, and intentinally doing as an interdependent triad conceps.” ‘Kehendak’, ‘berpikir’, ‘dengan sengaja melakukan’ merupakan konsep-konsep yang saling berhubungan. Kesengajaan ditujukan kepada terjadinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum. Tindak pidana disini selain merupakan perbuatan atau akibat yang mencocoki rumusan undang-undang yang melarangnya, juga bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Termasuk tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang mempunyai pertalian dengan tindak pidana yang dilakukan orang lain. Singkatnya, termasuk tindak pidana adalah percobaan dan penyertaan yang dapat dipidana. Dalam hal mana perbuatan, percobaan dan penyertaan itu bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. 30 Dapat dicelanya pembuat justru karena dia telah mengarahkan kehendak dan pengetahuannya itu untuk melakukan tindak pidana dengan sengaja. Dengan kata lain, penilaian dapat dicelanya pembuat karena tidak berbuat lain selaintindak pidana atau berbuat yang tidak diharapkan masyarakat atau tidak menghindari terjadinya tindak pidana, terutama dilakukan dengan melihat apakah suatu tindak pidana terjadi

29 30

Ibid , 104 Ibid, hal.104


Karena kesengajaan pembuatnya. Demikian pula halnya dengan tindak pidana penyertaan. Baik dalam suruh lakukan, turut serta melakukan, penganjuran, dan pembantuan, selain dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dengan ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP, masih diperlukan kesengajaan untuk memepertanggungjawabkan pembuatnya. Menngerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, baik dalam bentuk suruh lakukan maupun dalam bentuk suruh lakukan maupun dalam bentuk penganjuran, hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja. Selain itu, untuk adanya turut serta melakukan diperlukan adanya kerjasama yang sadar, sehinnga hal ini hanya mungkin terjadi kalau ada kesengajaan. 31 Demikian pula halnya terhadap pembantuan. “Pada asasnya tiap kesengajaan

memberi

bantuan

dapat

dikualifikasi

sebagai

pembantuan.” 32

Kesengajaan pembantu haruslah diarahkan pada terjadinya atau dipermudahnya terjadi kejahatan. 33 Percobaan dan penyertaan hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap pembuat apabila pada waktu melakukan perbuatan tersebut, batin pembuat menghendaki dan mengetahui

hal

tersebut.

Selain

itu,

percobaan

dan

penyertaan,

tidak

dipertanggungjawabkan terhadap pembuatnya jika pada diri pembuat terdapat bentuk kesalahan lain (kealpaan). Kesengajaan sebagai pertanda adanya kesalahan menyebabkan sekalipun hai itu tidak dimuat dalam rumusan tindak pidana, tetapi selalu harus diperhatikan untuk mempertanggungjawabkan seseorang. Tidak dimuatnya unsur kesengajaan dalam hal ini, hanya mempunyai dampak dalam 31

Roeslan saleh, Op. ,cit., 31 Ibid., 40 33 Ibid., 42 32


lapangan acara (pembuktian). Dalam KUHP, terkadang Undang-Undang memang secara eksplisit menentukan kesengajaan dalam rumusan tindak pidana. Kadangkadang justru hanya secara implicit. Dengan kata lain kesengajaan ‘diobjektifkan’. Bahkan, tidak jarang kesengajaan tidak ‘tampak’ dalam rumusan tindak pidana. Perumusan secara eksplisit ataupun samar-samar tentang kesengajaan dalam rumusan tindak pidana, hanya sebagai alat bantu untuk menafsirkan rumusan tindak pidana tersebut. Tentunya juga menjadi alat bantu untuk menentukan kesalahan pembuat. Kesengajaan misalnya dirumuskan dengan berbagai istilah. ‘Dengan sengaja’ merupakan perumusan kesengajaan yang paling gamblang. Hal ini tampak misalnya dalam Pasal 187, 281, 304, 310, 333, 338, 354, dan 372 KUHP. Namun demikian, adakalanya hal tercermin dari istilah ‘yang diketahuinya’ (misalnya dalam Pasal 24, 220,dan 419 KUHP), ‘sedang diketahuinya’ (Pasal 110, 250,dan 275 KUHP), ‘sudah tahu’ (Pasal 483 ke-2 KUHP), ‘dapat mengetahui’ (Pasal 164 dan 464 KUHP), telah dikenalnya (Pasal 245 dan 247 KUHP), ‘telah diketahuinya’ (Pasal 282 KUHP), ‘bertentangan dengan pengetahuannya’ (Pasal 311 KUHP), ‘pengurangan hak secara curang’ (Pasal 397), ‘dengan tujuan yang nyata’ (Pasal 310), ‘dengan maksud’, atau tersirat dari kata-kata kerja yang ada dalam rumusan tindak pidana. 34 Sementara itu, kesengajaan masih diklasifikasi dalam corak-corak tertentu. Umumnya dibedakan tiga corak kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai keharusan, dan kesengajaan. Menurut Roeslan Saleh, dalam hal ini,”maksud pembuat tertuju kepada sesuatu yang lain, tetapi padanya sementara itu

34

S. R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1986, hal.191


ada pula keyakinan, bahwa yang dimaksud ini tidak akan dapat dicapai tanpa timbulnya akibat yang sebenarnya tidak diinginkan.” 35 Dengan demikian, kesengajaan kemudian hanya dibedakan dalam corak kesengajaan sebagai keharusan dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai keharusan dapat terjadi, apabila tujuan yang hendak dicapai pembuat hanya dapat terwujud dengan melakukan perbuatan tersebut. Kesengajaan karena kemungkinan dapat ditentukan, baik jika pembuat mengetahui perbuatannya juga mempunyai jangkauan untuk dalam keadaan-keadaan tertentu akan terjadi suatu akibat, ataupun pembuat berpikir ‘apa boleh buat’ untuk mencapai tujuan tertentu dia melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pertanda kesalahan yang lain, secara teknis hukum pidana disebut dengan kealpaan. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang bersifat eksepsional. Artinya, tidak semua perbuatan yang terjadi karena kealpaan pembuatnya dapat dicela. Dapat dicela pembuat terutama merujuk pada yang melakukan tindak pidana dengan kesengajaan. Sedangkan pada kealpaan adalah pengecualian. Hanya apabila undangundang menentukan suatu perbuatan yang terjadi karena kealpaan menyebabkan pembuatnya juga dapat dicela, yang merupakan tindak pidana. Corak kealpaan terdiri dari kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari terjadi jika pembuat idak menggunakan pikirannyadengan baik, sehingga timbul akibat yang dilarang. Pembuatnya tidak mengetahui apa yang seharusnya dia ketahui. Sama artinya tidak mengetahui yang dapat diketahuinya, dan tidak menduga apa yang

35

Roeslan Saleh, Masih Saja tentang Kesalahan, Karya Dunia Fikir, Jakarta, 1994, hal.37


dapat diduganya. 36 Pada kealpaan yang tidak disadari, pembuat justru sama sekali tidak terpikir bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan tindak pidana, padahal seharusnya dia memikirkannya. 37

B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah menurut Peraturan Hukum Positif yang ada di Indonesia (UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)

Didalam UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur secara tegas mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah, hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 119, yang mana mengatur mengenai ketentuan pidana pemilihan Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah. Dalam Pasal 115 UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berisi : (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadukan, diancam 36 37

S. R. Sianturi, Op. Cit., 196 Chairul Huda,Op. cit., 108


dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). (3) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). (4)

Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah). (5) Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan kepala daerah menurut undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). (6) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Dalam Pasal 116 UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berisi :


(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPUD untuk masing-masing pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dan Pasal 79 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (4) Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). (5) Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). (6) Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3), diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan


dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (7) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (8) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dalam Pasal 117 UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berisi : (1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (2) Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling

sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak

Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).


(3) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah). (4) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). (5) Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (6) Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (7) Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih selain yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (8) Setiap orang yang bertugas membantu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dengan sengaja memberitahukan pilihan si pemilih kepada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).


Dalam Pasal 118 UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berisi : (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (2)

Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil

pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). (4) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sedangkan dalam Pasal 119 mengatur mengenai pidana Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau pasangan calon, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diatur dalam Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 118.


BAB IV PERAN LEMBAGA PERADILAN DALAM SENGKETA PILKADA

A. Sengketa Pilkada 1. Pengertian Yang dimaksud dengan sengketa Pilkada adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (4) dan Pasal 104 UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dari Pasal-Pasal tersebut sengketa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: sengketa yang kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan sengketa yang kewenangan penyelesaiannya ada di tangan lembaga peradilan. Sengketa Pilkada yang penyelesaiannya ditangani oleh Panwaslu adalah sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pilkada. Sengketa ini diselesaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 Pasal 111 ayat (4) dan (5), yang dibedakan lagi menjadi: a. Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur-unsur pidana, diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pilkada. b. Laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik. Sedangkan sengketa Pilkada yang penyelesaiannya ditangani oleh lembaga peradilan, dalam hal ini Mahkamah Agung, adalah sengketa hasil penetapan Pilkada (atau disebut juga sengketa hasil Pilkada) sebagaimana diatur dalam Pasal 106 UU


No.32 Tahun 2004 Jo Peraturan MA No. 02 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada Dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota. 2. Permasalahan Hukum yang Terjadi dalam Pilkada

Perkembangan berdemokrasi di daerah tumbuh luar biasa sejak lahirnya kebijakan otonomi daerah. Seluruh kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat sesuai dengan amanat undang-undang yang lahir di era reformasi – kecuali jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Di beberapa daerah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melahirkan ketidakpuasan yang berujung pada pengajuan keberatan atas hasil Pilkada tersebut ke pengadilan dengan alasan yang beragam.

Di Maluku Utara misalnya, penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah telah menimbulkan kekacauan dan berakhir dengan menyisakan sejumlah permasalahan. Bahkan, pihak KPUD Maluku Utara dipandang tidak mampu melaksanakan pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hasil penghitungan suara yang diperoleh masing-masing calon kepala daerah menimbulkan kontroversi. Akibatnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat mengambil alih peran untuk melakukan penghitungan ulang.

Intervensi KPU Pusat berawal dari keterangan KPU Provinsi Maluku Utara (Malut)

dengan

KPUD

Kabupaten/Kota

Malut

terkait

kesimpangsiuran

penandatanganan dua dokumen. Ada dua dokumen sertifikat perhitungan suara yang


sama, tetapi dengan angka perhitungan yang berbeda. Hal ini nampak aneh karena sudah jelas angkanya berbeda tetapi penandatanganannya sama. 38 Buah intervensi tersebut menghasilkan penetapan hasil pemilihan kepala daerah Maluku Utara oleh KPU Pusat dan membatalkan penetapan KPUD Provinsi Maluku Utara.

Secara teoritis, intervensi pusat kepada daerah memang dapat dibenarkan yaitu apabila terjadi kemacetan dalam proses demokrasi. Kemacetan demokrasi dimaksud adalah kondisi apabila elit daerah, baik eksekutif (birokrat) maupun legislatif (politisi), melakukan konspirasi dengan mengabaikan aspirasi dan kepentingan rakyat daerah untuk kepentingan kelompok elit itu sendiri. Apabila hal itu yang terjadi, maka campur tangan pusat, baik pemerintah pusat maupun pimpinan pusat partai politik dapat dibenarkan dengan argumen untuk melindungi kepentingan rakyat. 39

Dalam soal pengambilalihan, KPU Pusat menggunakan Pasal 122 ayat (3) UU No 22 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya. Persoalannya, KPU Provinsi Maluku Utara berhasil menjalankan tugasnya, bahkan sudah mengumumkan pemenang Pilkada. Jadi, tidak ada kriteria yang membuktikan bahwa KPU Provinsi Maluku Utara tidak dapat menjalankan tugasnya,

38

Koran Sindo, 23 November 2007

39

Abdul Gaffar Karim (Editor), Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, Cetakan I, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 185.


karena telah dibuktikan dengan selesainya semua tahapan Pilkada sampai dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara No. 20/Kep/PGWG/2007 pada tanggal 16 November 2007, KPUD Malut telah menetapkan pasangan ThaibAbdul sebagai pemenang pilkada Gubernur Malut.

Pasal 122 ayat (3) di atas sebenarnya memberikan celah kepada KPU Pusat untuk mengambil alih tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten. Tetapi, pengaturannya tidak jelas. Tidak dijelaskan secara rinci dalam kondisi dan alasan apa KPU Pusat dapat mengambil alih tugas KPUD tersebut. Apakah dapat dibenarkan apabila KPU Pusat bersandar pada Pasal 122 ayat (3) untuk mengambil alih kewenangan KPUD dan melakukan rekapitulasi suara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dengan alasan rapat pleno KPUD Maluku Utara beberapa kali mengalami deadlock (jalan buntu). Jelas bahwa dalam persoalan ini KPU Pusat bertindak atas dasar pertimbangan dan penafsiran sendiri sebab tidak ada satu Pasal pun dalam UU No 32 Tahun 2004, PP No 6 Tahun 2007 dan UU No 22 tahun 2007 yang memberikan kewenangan kepada KPU Pusat untuk mengadakan rekapitulasi ulang, apalagi menetapkan pasangan calon terpilih Gubernur/Wakil Gubernur. Kasus sengketa pilkada yang lain terjadi di Sulawesi Selatan. 40 Sengketa yang berujung pada putusan MA tersebut diputuskan untuk dilakukan pemungutan suara

40

http://www.suarapembaruan.com/News/2008/04/07/Sorotan/sorot01.htm, diakses tanggal 20 Juli 2008


ulang di daerah pemilihan Kabupaten Gowa, Bone, Bantaeng dan Tana Toraja. MA menengarai telah terjadi penggelembungan suara di beberapa daerah tersebut. Namun, putusan PK dari MA menyatakan hakim keliru menerapkan hukum dalam sengketa pilkada Sulsel. Disebutkan, yang berwenang untuk memutuskan dilakukan perhitungan suara dan pemungutan ulang adalah panitia pemilih kecamatan (PPK), penggelembungan jumlah daftar pemilih tetap pada hakikatnya menjadi wewenang Panitia Pengawas Pemilihan untuk menanganinya. MA memutuskan menolak keberatan yang disampaikan pasangan calon gubernur Amin Syam dan calon wakil gubernur Mansyur Ramly. Putusan yang dikeluarkan melalui rapat permusyawaratan MA itu dipimpin langsung Ketua MA, Bagir Manan, tertanggal 18 Maret 2008. Dengan demikian, pasangan pemenang Pilkada Sulsel ditetapkan kepada Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang (Sayang) yang terpilih pada November 2007. Berbeda dengan sengketa pilkada Depok. 41 Awal konflik pilkada Depok ketika salah satu pasangan dari lima pasangan, yaitu Badrul Kamal-Syihabuddin Ahmad mengajukan keberatan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada 11 Juli 2005 dengan menggugat KPU Kota Depok. Alasannya, terdapat kesalahan perhitungan suara sehingga pasangan itu dirugikan. Sebelumnya, KPU Depok mengumumkan hasil perhitungan suara pilkada 2005. Pasangan Nur Mahmudi Isma’il-Yuyun Wirasaputra meraih 232.610 suara atau 43,90 persen, disusul pasangan Badrul KamalSyihabuddin Ahmad 206.781 suara (39,03 persen), Yus Ruswandi-Soetadi

41

kompas cibermedia 26 juli 2006


Dipowongso 34.096 (6,44 persen), Abdul Wahab Abidin-Ilham Wijaya 32.481 suara (6,13 persen) dan Harun Heryana-Farkhan 23.850 (4,5 persen).

Pada 4 Agustus 2005, Pengadilan Tinggi Jawa Barat mengeluarkan putusan No 01/Pilkada/2005/PT Bandung yang mengabulkan permohonan dari pemohon dan menyatakan batal hasil perhitungan suara 6 Juli 2005 serta menetapkan jumlah perhitungan suara yang benar, yaitu suara Badrul Kamal-Sihabuddin Ahmad menjadi 269.551, sedangan suara Nur Mahmudi Isma’il turun menjadi 204.828. Keputusan ini-pun

menganulir

kemenangan

pasangan

Nur

Mahmudi-Yuyun

W

dan

memenangkan pasangan Badrul Kamal-Syihabuddin.

Atas putusan PT Jabar tersebut, KPU Depok menolak dan mengajukan memori Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) pada 16 Agustus 2005. Pada 8 September 2005 MA mengumumkan pembentukan Majelis PK perkara sengketa Pilkada Depok dan menetapkan lima hakim agung. MA akhirnya memutuskan mengabulkan permohonan PK dari KPU Depok, membatalkan putusan PT Jabar di Bandung tanggal 4 Agustus 2005, dan menolak keberatan dari permohonan Badrul Kamal-Syihabuddin ihwal pilkada Depok. Dengan putusan MA ini berarti Nur Mahmudi Isma’il-Yuyun Wirasaputra sah dan punya kekuatan hukum yang tetap sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok. Pada 3 Januari 2006, pasangan Badrul Kamal mengajukan permohonan keberatan atas putusan MA ke Mahmakah Konstutusi (MK). Oleh MK, sengketa (pilkada) ini merupakan wewenang MA.


Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa penyelesaian sengketa pilkada diserahkan melalui proses hukum di Mahkamah Agung di satu sisi. Sementara, di sisi lain putusan sengketa pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung di beberapa daerah menuai kontroversi. Sebagai contoh, putusan sengketa Pilkada Sulawesi Selatan (Sulsel), Maluku Utara (Malut) dan pilkada Depok yang berbuntut kontroversi tersebut menunjukkan ketidakjelasan putusan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA). Padahal putusan itu seharusnya mencerminkan penyelesaian terakhir sengketa pilkada.

Harapan adanya putusan hukum yang mengikat dan bisa dihormati semua pihak yang bersengketa nampaknya sulit dicapai. Putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan dilakukannya pilkada ulang atau perhitungan ulang hasilnya digugat lagi. Tentu saja persoalan akan bertambah runyam. Wajar apabila banyak orang yang menggugat putusan MA. Hal ini yang menyebabkan tingkat kepercayaan publik terhadap MA agak rendah, dan banyak pihak yang berkeinginan agar penyelesaian sengketa pilkada dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi.

Setelah lahirnya UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, telah memungkinkan MK untuk memutus perselisihan hasil pilkada. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan rezim pilkada menjadi rezim pemilu. Permasalahannya adalah apa konsekuensi yuridis perubahan rezim pilkada menjadi rezim pemilu.


B. Peran Lembaga Peradilan dalam Sengketa Hasil Pilkada Reformasi dapat diakui mampu meletakkan dasar-dasar substansial bagi pembangunan demokrasi di indonesia. Salah satu produk reformasi di bidang pembangunan demokrasi adalah Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemilihan presiden Republik Indonesia secara langsung. Hal ini sangat jauh berbeda dengan kondisi sebelumnya. Sebagai refresentasi dari rakyat MPR menentukan pemimpin Negara, rakyatlah yang menentukan siapa pemimpin negara yang dikehendaki. Sedangkan sebelum reformasi hal tersebut tidak diberikan wewenang untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pengalaman pertama, dalam pemilihan pesiden secara langsung dinilai berbagai kalangan berjalan lancer dan aman. Hal inipun yang kemudian mendapat pujian dari berbagai negara seperti Amerika, Perancis dan Inggris. 42 Keadaan demikian membuat sikap optimis bahwa pembangunan demokrasi di indonesia akan berjalan dengan baik, sehingga mendorong terciptanya proses demokrasi di Indonesia secara cepat, utuh dan menyeluruh. Dengan kondisi yang demikian maka, disahkanlah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 UUD 1945. sebagai pelaksanaan dari ketentuan Undang-undang Pmerintahan Daerah tersebut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

42

Yance Prasetya Aji,Potret Buram Pilkada Kab. Sukabumi 2005, konsorium Paradigma Cinta Rakyat, Bandung, 2006, hal. 3


Dalam konsep berpikir para wakil rakyat saat itu, bagaimana menetapkan konsepkonsep dasar pemilihan kepala daerah secara langsung, belum tergambar intrik-intrik yang bakal tumbuh dan bahkan berkembang akibat pelaksanaan Pilkada. 43 Tidak terbayangkan kejadian atau peristiwa-peristiwa yang sangat rawan terjadinya konflik horizontal antar masa pendukung peserta Pilkada. Menurut pendapat sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Institut Titian Perdamaian, LBH jakarta, Perludem, KIPP, KRHN, dan Cetro, Tahapan penetapan hasil Pilkada merupakan potensi terbesar pecahnya konflik, disebabkan ketidakpuasan calon dan masa pendukungnya. 44 Kondisi ini disebabkan adanya pandangan masyarakat bahwa “Tata Cara penetapan hasil Pilkada sama dengan tata cara penetapan Pemenang Pilpres”, yaitu bahwa apabila pasangan calon yang memperoleh 50 persen lebih dinyatakan sebagai pemenang dan bila tidak ada pasangan calon yang mencapai 50 persen lebih dilakukan pemilihan ulang padahal menurut ketentuan Pasal 107 UU No. 32 Tahun 2004 dinyatakan “calon yang memperoleh suara lebih dari 25 persen dan terbanyak maka dinyatakan sebagai pemenang”. Keadaan tersebut, membuat masa pendukung tidak bisa meneria kekalahan, karena pasangan calon hanya dipilih oleh sedikit orang. Ketidakpuasan/keberatan tentang hasil penghitungan suara hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Konstitusi 45 untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, yang

43 44

Ibid,.hal. 4 Tempo Interaktif, Jakarta: “Tahap Penetapan Hasil Pilkada Paling Rawan”, Seni, 06 Juni

2005. 45

Pasal 106 ayat (1), Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.


pada awalnya sangat mengkhawatirkan masyarakat mengingat track record lembaga ini dalam menangani berbagai kasus. 46 1. Kewenangan Lembaga Peradilan/Mahkamah Menyelesaikan Sengketa Pilkada

Konstitusi

Dalam

Perubahan Ketiga UUD 1945 telah melahirkan lembaga baru yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman, yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. 47 Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Perubahan menegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Melalui UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, terminologi pemilihan kepala daerah dirubah menjadi pemilihan umum kepala daerah. Bab I Pasal 1 UU No. 22 tahun 2007 mempunyai maksud bahwa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik

46

Danggu Konradus, “jangan Diamkan Sengketa Pilkada”. www: http/google, Jumat 26 Agustus 2005 47 UU Mahkamah Konstitusi No. 24 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1). Lihat Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Cetakan Pertama, (Jakarta, Konstitusi Press, 2005), hlm.3-4


Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, apabila pemilihan kepala daerah masuk rezim pemilu maka penanganan sengketa hasil pemilihan kepala daerah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) Perubahan UUD 1945. Persoalannya, UU No 32 tahun 2004 masih mengatur perselisihan hasil pilkada menjadi kewenangan Mahkamah Agung sehingga perlu adanya regulasi lebih lanjut untuk mempertegas pengaturan mengenai sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

Melalui UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sengketa pilkada telah dialihkan dari MA ke MK. Peralihan locus penyelesaian sengketa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 236C yang menyatakan bahwa “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Bunyi Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tersebut dari sudut legal drafting menimbulkan persoalan. Pertama, menurut Jimly Asshiddiqie, 48 Pasal 236C mempunyai penafsiran ganda. Frase “paling lama” dalam kalimat tersebut praktiknya bisa lebih cepat (satu atau dua hari, pen), apalagi latar belakang munculnya Pasal itu semata-mata hanya ingin memberi waktu persiapan kepada MK. Misalnya, apabila 48

”Mengkritisi revisi UU Pemda dari Ilmu Peraturan Perundang-undangan”, http.www. hukumonline.com, diakses tanggal 5 Mei 2008


dalam jangka waktu satu bulan sejak disahkan UU No. 12 tahun 2008 MK sudah siap, maka perselisihan hasil pilkada dapat langsung ditangani oleh MK. Penafsiran kedua, maksud “paling lama” adalah sebelum 18 bulan. Artinya, meskipun MK sudah mempunyai persiapan yang matang, sengketa tersebut tidak serta merta atau belum dapat dialihkan. Untuk memastikan mana yang benar, maka penafsiran ganda tersebut dapat dibawa ke MK untuk judicial review. Namun demikian, hal ini kemungkinannya kecil karena sulit mencari alasan konstitusionalnya. Untuk itu, Jimly mengembalikan persoalan ini kepada pembentuk undang-undang yaitu Presiden dan DPR. Hal senada juga dikatakan oleh Bagir Manan49 bahwa kata ”paling lama” itu bisa jadi besok. Seharusnya isi Pasal itu bukan menggunakan frase ”paling lama” 18 bulan, melainkan dijelaskan dengan kalimat, semua sengketa pilkada yang sudah diselesaikan oleh MA, kemudian sengketa yang baru ditangani oleh MK. Dengan demikian, sebuah undang-undang akan memberikan kepastian dan konsisten.

Kedua, sebuah Pasal dalam undang-undang akan tetap dinyatakan berlaku apabila dalam undang-undang perubahannya tidak secara tegas dinyatakan telah dihapus atau diubah dengan rumusan Pasal yang baru. UU No 12 Tahun 2008 tidak mengubah Pasal 106 UU No. 32 Tahun 2004 yang merupakan dasar kewenangan MA untuk memutus sengketa pilkada. Pasal 106 ayat (1) UU No 32 Tahun 2004 berbunyi:

49

http://www.suarapembaruan.com/News/2008/04/07/Sorotan/sorot01.htm, diakses tanggal 20 Juli 2008


“Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”.

Pola pikir anggota DPR dalam membahas undang-undang tersebut keliru karena lebih mengedepankan proses peralihan dibandingkan dasar hukum utamanya, yakni Pasal 106. Hal tersebut akan menimbulkan kontradiksi substantif di dalam UU Pemda terbaru karena di satu sisi memuat teknis pengalihan tetapi di sisi lain justru ”menjamin” kondisi awalnya tetap ada. Untuk mempertegas atau memberikan kapastian hukum tentang kewenangan penyelesaian sengketa pilkada masuk dalam wewenang MK dapat dilakukan pertama, diatur kembali dalam UU pilkada secara tersendiri dan menyatakan Pasal 106 ayat (1) UU No 32 Tahun 2004 tidak berlaku atau; kedua, dapat dimasukkan ke dalam UU MK yang sekarang sedang direvisi.

Beralihnya penyelesaian sengketa pilkada ke MK akan membawa harapan baru karena penyelesaian oleh MK relatif tidak menimbulkan konflik yang berarti. Hal ini dibuktikan dari pengalaman MK dalam menangani sengketa pemilu. Namun demikian, yang perlu dipikirkan adalah, apabila dalam suatu kasus yang telah diputus ternyata terdapat bukti baru, apakah MK akan membuka upaya hukum peninjauan kembali sebagaimana pranata di MA? Di samping itu, beberapa Pasal yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Pemilihan Umum perlu dilakukan perubahan misalnya, Bab I Pasal 1 dapat ditambah dengan norma yang berbunyi “Kepala daerah dan Wakil


Kepala Daerah adalah Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota”. Bab III tentang Tata Cara Mengajukan Permohonan, Pasal 5 ayat (2) seharusnya ditambah huruf (d) yang berbunyi “calon kepala daerah dan wakil kepala daerah”. Bab II Pasal 3 ditambah dengan huruf (d) “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”. Pasal 4 ditambah dengan huruf (d) yang berbunyi “terpilihnya calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.

UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 32 tahun 2004 telah membawa perubahan besar terhadap penyelenggaraan pilkada di Indonesia. Perubahan itu antara lain dialihkannya penanganan sengketa hasil pilkada dari MA ke MK. Hal ini merupakan penegasan tentang masuknya pilkada dalam rezim pemilu.

Adanya perubahan tersebut telah menimbulkan banyak persoalan sehingga terdapat beberapa hal yang menjadi pekerjaan rumah. Beberapa pekerjaan rumah tersebut antara lain: pertama, Pasal 22E UUD 1945 yang menjadi sandaran hukum penyelenggaraan pemilu sebaiknya dilakukan perubahan sehingga berbunyi “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala daerah dan Wakil Kerpala Daerah”. Kedua, tentang peran regulasi pemerintah dalam pilkada. Empat Pasal dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang meminta Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana tidak dilakukan perubahan. Padahal, apabila pilkada sudah beralih ke rezim pemilu, PP tersebut mutlak tidak diperlukan lagi. Yang diperlukan adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 2007 tentang


Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Empat Pasal dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang tidak ikut direvisi yaitu: Pasal 65 ayat (4) yang berbunyi ”Tata cara pelaksanaan masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur KPUD dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah”; Pasal 98 ayat (3) yang menegaskan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai, pemberian bantuan kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah”; Pasal 94 ayat (2) yang menyatakan bahwa “tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPUD dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah”; dan Pasal 114 ayat (4) yaitu “tata cara untuk menjadi pemantau pemilih dan pementauan pemilihan serta pencaburan hak sebagai pemantau diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Ketiga, tentang pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, mekanisme pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu, pertama dengan usul DPRD dan kedua tanpa usul DPRD. Persoalan akan muncul pada pemberhetian kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui cara yang pertama. UU No. 32 tahun 2004 Pasal 29 jo Pasal 123 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menegaskan bahwa “pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD, bahwa Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah melanggar sumpah/janji jabatan dan tidak melaksanakan kewajibannya”.


Banyaknya persoalan yang ditimbulkan akibat adanya perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah itu, adalah sebuah keniscayaan untuk segera diterbitkannya UU Mahkamah Konstitusi yang baru dan UU Pilkada yang nantinya akan menjadi rujukan komprehensif penyelenggaraan pilkada di seluruh Indonesia. Pengaturan lebih lanjut dalam kedua UU tersebut diharapkan dapat mengantipasi berbagai kendala yang mungkin muncul.

2. Peran Lembaga Peradilan/Mahkamah Konstitusi Hakim Konstitusi M Laica Marzuki mengatakan, ketentuan dalam Undangundang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum telah memungkinkan Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ada pengertian baru dalam memandang Pilkada dalam Undang-Undang itu, ujarnya di depan audiens dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jum’at (17) lalu. Pendapat Laica ini menengok pada amanah Konstitusi, tepatnya pada Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945. Pasal itu memang memberikan kewenangan pada MK untuk memutus perselisihan hasil Pemilu. Dalam produk UU anyar itu, ujarnya, Pilkada sudah dianggap sebagai general election, sehingga masuk ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memutus jika terjadi persengketaan. Sayangnya, menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan mewasiti perseteruan hasil Pilkada itu masih ada di tampuk kuasa Mahkamah Agung (MA).Pendapat Laica ini berhulu pada peristiwa sengketa hasil Pilkada di Depok 2005 silam. Sengketa hasil Pilkada untuk pemilihan walikota itu


telah merembet pada pertikaian antara dua massa pendukung partai besar pengusung calon. Kejadian itu, oleh para pakar tatanegara dianggap bakal berimplikasi pada sistem ketatanegaraan secara luas.Namun keyakikan pribadi Laica ini menimbulkan pertanyaan dari Widodo, salah seorang pengajar hukum tata negara dari Universitas Al-Azhar. Dengan adanya kewenangan itu, maka akan terjadi dualisme kewenangan sebab masih ada norma lain mengatakan bahwa sengketa itu ada di tangan MA. Nantinya akan terjadi dualisme kewenangan dari dua lembaga berbeda, ujarnya. 50 Perselisihan yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi sesungguhnya memiliki karakter tersendiri dan berbeda dengan perselisihan yang dihadapai sehari-hari oleh peradilan biasa. 51 Keputusan yang diminta oleh pemohon dan diberikan oleh Mahkamah Konstitusi akan membawa akibat hukum yang tidak hanya mengenai orang seorang, tetapi juga orang lain, lembaga negara dan aparatur pemerintah atau masyarakat pada umumnya, terutama sekali dalam hal pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (Judicial review). 52 Nuansa public interest yang melekat pada perkara-perkara semacam itu akan menjadi pembeda yang jelas dengan perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara yang pada umunya menyangkut kepentingan pribadi dan individu berhadapan dengan individu lain ataupun dengan pemerintah. Ciri inilah yang akan membedakan penerapan hukum acara di Mahkamah Konstitusi dengan hukum acara di pengadilanpengadilan lainnya. Oleh karena terjadinya praktek hukum acara yang merujuk pada undang-undang hukum acara yang lain timbul karena kebutuhan yang kadang-kadang dihadapkan 50

Hukumonline.com, didownload rabu 22 april 2009 Hal ini disebabkan oleh karena adanya sifat kepentingan umum yang tersangkut di dalamnya, meskipun andaikata permohonan hanya diajukan oleh seseorang atau individu tertentu. 51

52

Perbedaan kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung dalam hal Judicial Review yaitu dalam hal pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar harus dimohonkan kepada Mahakamah Konstitusi, sedangkan pengujian seluruh peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan kepada Mahkamah Agung.


kepada Mahkamah Konstitusi, maka ketentuan yang memberlakukan aturan Hukum Acara Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara secara mutatis mutandis dapat diberlakukan dengan menyesuaikan aturan dimaksud dalam praktek hukum acaranya. Hanya saja jika terjadi pertentangan dalam praktek hukum acara pidana dan TUN dengan aturan hukum acara perdata maka secara mutatis mutandis juga aturan hukum acara perdata tidak akan diberlakukan. Meskipun aturan ini tidak dimuay dalam UU Mahakamah Konstitusi, akan tetapi telah diadopsi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), baik sebelum maupun sesudah praktek yang merujuk undangundang hukum acara lain itu digunakan dalam praktek


BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 

Tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga berdasarkan UU Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu: 1. Tindak pidana yang berkenaan dengan penetapan pemilih dan pemenuhan persyaratan peserta pemilu. 2. Tindak pidana yang berkenaan dengan kampanye. 3. Tindak pidana yang berkenaan dengan pemungutan suara dan hasil pemungutan suara.



Kebanyakan

undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara

negative. KUHP diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertangungjawab, yang diatur ialah kebalikannya,yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab. Tidak mampu bertanggungjawab adalah ketidaknormalan ‘keadaan’ batin pembuat, karena cacat jiwa atau gangguan penyakit jiwa, sehingga padanya tidak memenuhi persyaratan untuk diperiksa apakah patut dicela atau tidak karena perbuatannya. Dengan kata lain, seseorang dipandang mampu bertanggungjawab jika tidak ditemukan keadaan-keadaan tersebut.




Dengan berubahnya rezim pemilihan kepala daerah menjadi rezim pemilihan umum, maka penyelesaian sengketa pilkada yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung beralih ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peralihan tersebut tentunya mengakibatkan banyaknya persoalan yang semestinya perlu ada pengaturan lebih lanjut baik dalam UU Mahkamah Konstitusi maupun UU Pemerintahan Daerah. Ada baiknya jika pengaturan tentang Pilkada diatur tersendiri dan dikeluarkan dari UU Pemerintahan Daerah.

B. Saran 

Peradilan memiliki peran penting untuk menyelesaikan konflik dan sengketa. Hal ni juga berlaku untuk sengketa hasil Pilkada. Para pihak yang tidak puas atas keputusan penyelenggara pilkada yaitu KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat membawa masalah ini ke Lembaga peradilan yang berhak mengadili. Oleh karena itu, peranan hakim yang mengadili sengketa Pilkada itu sanat penting. Salah satu syarat penting dari hakim yang mengadili sengketa Pilkada tesebut adalah pemahaman yang

kuat

mengenai

sistem dan

proses

serta

kerangka

ukum

pemilu/Pilkada.




Keberhasilan Pilkada mestinya tidak hanya dilihat dari selesainya seluruh tahapan sampai pengumuman pemenang. Keberhasilan Pilkada mestinya juga dilihat dari diselesaikannya segala konflik dan sengketa secara hukum dan pihak yang dirugikan dapat mengemalikan haknya melalui peradilan yang adil dan tidak memihak.


BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Recommend Documents