BAB III PERLINDUNGAN BAGI PEMILIK BENDA DAN KREDITUR PENERIMA GADAI APABILA OBJEK GADAI DIJAMINKAN OLEH PIHAK YANG BUKAN PEMILIK BENDA

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB III PERLINDUNGAN BAGI PEMILIK BENDA DAN KREDITUR PENERIMA GADAI APABILA OBJEK GADAI DIJAMINKAN OLEH PIHAK YANG BUKAN PEMILIK BENDA

3.1 Perlindungan hukum bagi kreditur penerima gadai dari tuntutan pihak ke tiga Barang yang telah digadaikan oleh pemberi gadai terkadang memiliki masalah dalam hal kepemilikan benda tersebut. Dikarenakan pemberi gadai memiliki alas hak sebagai bezitter/ penguasa benda yang kedudukannya dilindungi oleh Undang Undang, sehingga penerima gadai tidak mempersoalkan siapa yang memiliki kewenangan atas benda yang sedang dijadikan objek jaminan. Asal benda tersebut ada di tangan pemberi gadai adanya asas animus38 yaitu kesan bahwa seseorang yang menguasai, dialah yang memiliki tanpa mempersoalkan siapa pemilik aslinya dikarenakan hubungan antara benda itu memang dikehendaki. Hal tersebut akan menjadi wajar bila penguasaan atas benda yang akan digadaikan secara sah. Masalah timbul ketika pemberi gadai adalah orang yang tidak berwenang maka siapa yang diberikan perlindungan atas benda yang digadaikan tersebut, penerima gadai yang telah beritikad baik ataukah pemilik sejati yang memiliki hak penuh atas benda tersebut, hak untuk mengalihkan benda tersebut dan

38

Skripsi

Frieda Husni Hasbullah, Op.Cit, h.70

35

KEWENANGAN MENJAMINKAN ATAS OBJEK GADAI DITINJAU DARI ALEX CHRISTIAN WIDJAYA PASAL 1152 AYAT 4 BURGERLIJK WETBOEK


36

mempertahankan kedudukan benda tersebut dalam penguasaannya. Dalam BW, terdapat 2 indikator untuk menentukan siapakah yang akan dilindungi. Indikator pertama adalah itikad baik dari penerima gadai, apakah penerima gadai beritikad baik dalam penguasaan benda tersebut dan indikator kedua adalah asas yang terdapat dalam Pasal 1977 ayat (1) BW yaitu penguasaan harus mempunyai kekuatan sebagai titel yang sah. Dalam Pasal 1977 ayat (1) BW adalah sebagai berikut: "Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barangsiapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya." Hal ini dapat disimpulkan dari pasal BW bahwa pemberi gadai yang tidak berwenang terhadap hak gadai atas benda bergerak tetap memiliki hak yang sah, jika penerima gadai beritikad baik pada saat benda dialihkan ke dalam kekuasaannya Dalam asas yang terdapat dalam Pasal 1977 BW dapat disimpulkan bahwa dari segi penerima gadai dianggap sebagai pemilik yang sah dari benda itu, walaupun dikemudian hari ternyata sebaliknya.39 Dalam menggadaikan barang termasuk dalam kelompok tindakan pemilikan (tindakan beschikking) dan merupakan tindakan hukum yang membawa atau dapat membawa konsekuensi yang sangat besar. Oleh karenanya, tidaklah heran kalau dapat menggadaikan dipersyaratkan adanya kewenangan bertindak-kewenangan khusus, tidak cukup kecakapan bertindak saja pada orang yang bersangkutan. 39

Mariam Darus Badrulzaman, Bab bab tentang Credietverband Gadai dan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h.113

Skripsi



37

Menurut ketentuan Pasal 1152 ayat ( 4) BW yang antara lain menyatakan, "tidak berkuasanya pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang gadainya, tidakah dapat dipertanggungjwabkan kepada yang berpiutang yang telah menerima barang tersebut dalam gadai" Maka pada dasarnya yang mempunyai kewenangan atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum terhadap kebendaan bergerak yang akan digadaikan. Sebaliknya berdasarkan ketentuan Pasal 1152 ayat (4)

BW walaupun yang

meletakkan gadai itu orang yang tidak berwenang, namun hal tersebut tidak mengakibatkan perjanjian gadainya tidak sah, karena untuk menentukan batal atau tidaknya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW. Dalam perjanjian gadai itu, dalam unsur-unsur Pasal 1320 BW bahwa apabila yang menggadaikan tidaklah berwenang maka hanya melanggar unsur kecakapan dalam menggadaikan, pemberi gadai yang tidak berwenang tidaklah cakap untuk mengalihkan benda tersebut. Namun, perjanjian gadai yang telah disepakati oleh pemberi dan penerima gadai tidak batal. Namun dapat dibatalkan atau dituntut pembatalannya. Ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (4) BW menentukan pengecualian terhadap prinsip orang yang berwenang menggadaikan barang gadai, dengan menyatakan bahwa penerima gadai tidaklah dapat dipertanggungjawabkan atas kebendaan gadai yang diterimanya dari pemberi gadai yang tidak berwenang menggadaikan barang gadai.40 Dengan demikian, ketidaktahuan penerima gadai atas kebendaan yang 40

Skripsi

Rachmadi Usman, Op.Cit, h.118



38

digadaikan oleh orang yang tidak berwenang atau berhak menggadaikan barang gadai, hal itu tidak menyebabkan perjanjian gadainya menjadi tidak sah dan dalam hal ini penerima gadai tetap dilindungi oleh hukum selama yang bersangkutan beritikad baik serta pemilik sejati atau asal tidak dapat menuntut barang yang digadaikan itu kembali. Namun, sebaliknya bila penerima gadai beritikad tidak baik atau buruk maka tidaklah mendapat perlindungan hukum. 3.2 Upaya hukum bagi pemilik benda sejati jika barang miliknya digadaikan tanpa persetujuan 3.2.2 Gugatan Revindikasi terhadap barang yang dicuri Hak Revindikasi adalah hak atas suatu benda maka pemiliknya dapat menuntut kemanapun benda itu berada dengan hak yang diberikan oleh undang- undang.41 Ketentuan Pasal 574 BW adalah sebagai berikut: "Tiap- tiap pemilik sesuatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan pengembalian kebendaan itu dalam keadaan beradanya" Sekalipun dalam Pasal 1152 ayat (4) BW tidak dipersyaratkan bahwa penerima gadai harus beritikad baik artinya tidak tahu bahwa pemberi gadai orang yang tidak berwenang atas benda tersebut, tetapi pada umumnya yang diterima adanya syarat yang demikian itu.

42

Konsekuensinya kalau seorang peminjam menggadaikan barang tersebut, maka 41

Trisadini Prasastinah Usanti, “Lahirnya Hak kebendaan”, Perspektif , Vol XVII, No 1 tahun 2012, h. 46 42 Rachmadi Usman, Op.Cit.,h.118

Skripsi



39

perjanjian gadai yang terjadi sah dan penerima gadai dilindungi oleh hukum, asal penerima gadai tersebut bertindak dengan itikad baik. Akibat lebih lanjut, pemilik yang sebenarnya tidak dapat menuntut kembali barang miliknya dengan gugatan revindikasi. Dari ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (4) BW yang antara lain menyatakan bahwa "Dengan tidak mengurangi hak orang kehilangan atau kecurian barang gadai itu untuk menuntut kembali". Sesungguhnya pemilik barang gadai yang dicuri atau hilang, tidak kehilangan haknya untuk menuntut kembali barang gadai tersebut dari tangan pemengang gadai. Pemilik benda dapatlah menuntut benda tersebut untuk kembali dalam kekuasaannya. Apakah penerima gadai dapat menuntut pengembalian lebih tepat penggantian uang yang ia telah pinjamkan kepada debiturnya kepada pemilik yang menuntut revindikasi. Jika penerima gadai tidak beritikad baik sudah tentu tidak dapat melakukan hal tersebut, tetapi kalau ia beritikad baik, undang undang sendiri tidak memberikan jawaban atas hal tersebut. Namun ada pasal yang mirip untuk menjawab masalah ini43, yaitu Pasal 1977 ayat (2) BW jo. Pasal 582 BW. Pasal 582 BW sebagai berikut: "Barangsiapa menuntut kembalinya sesuatu kebendaan yang telah dicuri atau dihilangkan, tak diwajibkan memberi pergantian kepada si yang memegangnya, untuk uang yang telah dibayarkan guna membelinya, kecuali kebendaan itu dibelinya di pasar tahunan atau pasar lainnya, dipelelangan umum atau dari seorang 43

Skripsi

pedagang

yang

terkenal

sebagai

seorang

yang

biasanya

Ibid ,h.119



40

memperdagangkan barang barang sejenis itu"

Dari pasal di atas, bahwa pembeli benda yang membeli barang dari tempat yang ditentukan oleh undang-undang maka pembelinya dilindungi untuk tetap berkuasa atas benda yang dibelinya. Hal ini dapat dipersamakan menurut Rahmadi Usman, bahwa penerima gadai yang beritikad baik dilindungi, sekalipun undang undang mengakui hak pemilik untuk menuntut kembali barangnya. 44 Namun, yang menjadi masalah adalah ketika barang yang digadaikan oleh pemberi gadai/ penerima bezit tidak memenuhi kualifikasi dalam Pasal 582 BW yang menyatakan bahwa barang tersebut dibeli ditempat yang wajar dan harga yang pantas. Definisi tentang tempat yang wajar untuk membeli barang adalah pada tempat selayaknya untuk membeli barang. Sebagai ilustrasi bahwa tempat yang layak untuk membeli cincin, kalung adalah di toko perhiasan, membeli alat komunikasi adalah di toko yang menjual alat komunikasi. Berbagai literatur menganalogikan transaksi gadai sama halnya dengan transaksi jual beli namun seharusnya tidaklah demikian. Sedangkan lembaga gadai adalah tempat untuk menerima jaminan benda bukan tempat membeli benda. Menurut BW dalam itikad baik dalam hukum benda dalam membeli barang adalah: 1. Tempat yang lazim dalam transaksi yakni pasar tahunan, lelangan umum,para pedagang yang biasa memperdagangkan barang barang sejenis itu. 44

Skripsi

Ibid.,h.119



41

2. Harga beli/ pasar harus sesuai. 3. Pembeli tidak memiliki pikiran bahwa penjual bukanlah pemilik. Lembaga pegadaian bukanlah tempat yang lazim untuk jual beli barang yang diperdagangkan, karena pihak penerima gadai tidak menerima barang dari ketiga tempat yang ditentukan dalam BW. Lalu harga beli/pasar harus sesuai, Barang yang digadaikan bukanlah untuk dibeli atau dimiliki oleh penerima gadai dan harga yang diberikan atau ditafsir oleh pihak penerima gadai dibawah harga pasar. Terhadap pembeli yang tidak memiliki pikiran bahwa pemberi gadai bukanlah pemilik, penerima gadai dalam prakteknya tidak begitu mempersoalkan dalam hal tersebut, siapa pemiliknya terkadang tidaklah dicari tahu oleh pihak penerima gadai. 3.2.2 Gugatan Revindikasi terhadap barang yang dipinjamkan Menurut Kartini Muljadi bahwa penerima gadai dilindungi dari gugatan yang mungkin dimajukan oleh pemilik kebendaan bergerak tersebut yang sejati, terhadap penerima gadai dalam hal ini BW hanya menentukan bahwa pemilik kebendaan sejati hanya dapat menuntut pengembalian dari benda tersebut yang hilang atau dicuri darinya.45 Apabila benda yang telah dipinjamkan oleh pemilik sejati, lalu benda tersebut digadaikan oleh seorang peminjam pakai tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa kesalahan dari pihak pemilik sendiri meminjamkan kepada orang yang tidak dapat dipercaya dan karenanya pemilik harus memikul risikonya sendiri46.

45 46

Skripsi

Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, Op.Cit, h.127 J.Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Purwokerto, 2002, h.103



42

Pemilik benda seharusnya mengetahui bahwa barang yang dipinjamkan kepada pihak lain dapat menimbulkan berbagai risiko. Misalnya risiko bahwa barang itu akan rusak, hilang bahkan digelapkan oleh peminjam barang tersebut. Maka atas barang yang telah dipinjamkan oleh pemilik tidak dapat dijadikan alasan agar benda tersebut dituntut pengembalian dari penerima gadai. Dapat dilakukan oleh pihak pemilik sejati adalah menuntut pengembalian benda kepada orang yang meminjam benda tersebut. Hal ini terdapat dalam Pasal 579 BW yaitu sebagai berikut: "Tiap tiap pemegang kedudukan berkuasa

dengan itikad buruk,

berkewajiban sebagai berikut: 1.

2. 3. 4.

Dalam mengembalikan kebendaan itu kepada si pemilik, ia harus mengembalikan pula segalah hasil kebendaan bahkan hasil hasil itulah diantaranya, yang mana kendati sebenarnya tidak dinikmati olehnya, namun yang sedianya dapatlah si pemilik menikmatinya Segala biaya yang dikeluarkan guna menyelamatkan kebendaan selama ini dalam kekuasaannya...." Ia harus mengganti segala biaya, rugi , dan bunga Sekiranya ia tak dapat mengembalikan lagi kebendaan itu, baik kiranya kebendaan telah hilang diluar kesalahan, maupun hilang karena terjadinya sesuatu malapetaka, maka haruslah ia mengembalikan harganya,kecuali ia dapat membuktikan bahwa kebendaan itu akan harus musnah, jika pemilik menguasainya

Dapat dilakukan oleh pemilik sejati atas barang tersebut terhadap peminjam sewa benda tersebut adalah menuntut pengembalian atas benda yang dipinjamkan beserta biaya,bunga, dan kerugian, apabila benda tersebut sudah diterima oleh pihak penerima gadai, maka pemilik sejati berhak untuk menerima ganti rugi berupa biaya guna mendapatkan kembali benda tersebut, apabila benda itu tidak diketahui

Skripsi



43

keberadaannya atau pemilik benda tidak mengetahui bendanya digadaikan, maka pemilik benda dapat menuntut harga atas barang tersebut dengan dasar bahwa peminjam sewa atas barang tersebut telah melakukan wanprestasi. 3.1.1 Upaya penerima gadai meminimalkan risiko menerima benda jaminan dalam praktiknya di perum pegadaian Lembaga Pegadaian dalam praktiknya kadang tidak terlalu cermat untuk menilai apakah barang yang digadaikan oleh pihak pemberi gadai adalah barang miliknya atau bukan. Hal ini kadang menjadi masalah dalam menentukan apakah lembaga penggadaian beritikad baik atau tidak. Beritikad baik artinya adalah tidak tahu bahwa barang yang digadaikan oleh pemberi gadai adalah benda yang diluar kewenangannya untuk mengadaikan atau mengalihkan benda tersebut. Dalam praktiknya, perum pegadaian memang pada mulanya menyeleksi benda apa yang akan dijaminkan, bahwa tidak semua benda bergerak dapat dijaminkan walaupun memiliki nilai ekonomis yang cukup, seperti alat komunikasi, benda tersebut ditolak dengan alasan bahwa benda tersebut adalah alat komunikasi dengan tipe yang lama, dan tidak dapat diterima sebagai jaminan. Apabila yang digadaikan berupa cincin emas maka perum pegadaian menerima benda tersebut sebagai objek gadai. Perum pegadaian sebagai pihak penerima gadai tidak menanyakan darimana benda tersebut didapat dan status kepemilikan benda tersebut. Perum Pegadaian hanya menyerahkan formulir yang harus diisi oleh pemberi gadai berupa klausula baku. Hal ini dapat diketahui dalam Perjanjian Utang

Skripsi



44

Piutang Dengan Jaminan Gadai Nomor 2 bahwa: "Barang yang diserahkan sebagai jaminan adalah milik Nasabah dan/atau kepemilikan sebagaimana Pasal 1977 KUH Perdata dan menjamin bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam objek sengketa dan/ atau sita jaminan" Ketentuan di atas hanya dimaksudkan untuk melindung kepentingan dari penerima gadai saja. Setelah itu pihak perum pegadaian menaksir benda tersebut lalu memberikan informasi tentang uang pinjaman yang dapat diberikan kepada pemberi gadai. Selanjutnya uang pinjaman dapat langsung diberikan pada pemberi gadai. Dari Praktik tersebut bahwa pihak perum pegadaian hanya ingin mencari keuntungan dari uang sewa yang diberikan oleh pihak pemberi gadai. penerima gadai tidak mau menanggung risiko atas benda yang dijaminkan, sehingga penerima gadai memilih benda yang dengan mudah untuk dieksekusi atau dijual kembali apabila pemberi gadai tidak dapat mengembalikan uang sewa tersebut. Lalu terkait dengan benda yang dijaminkan tersebut, penerima gadai tidak menanyakan identitas benda yang menjadi objek gadai dari status kepemilikan. Dalam hal ini, yang menjadi masalah bagaimana menentukan apakah pihak penerima gadai beritikad baik, sedangkan itikad baik itu tidak diwujudkan melalui sikap yang berhati hati atau asas kehati hatian dalam menerima objek jaminan. Apakah dari penerima gadai dengan tidak memastikan secara benar adalah tindakan tidak mengetahui atau memang dari pihak penerima gadai memang tidak mencari tahu status benda yang dijadikan jaminan tersebut.

Skripsi



45

Lantas apabila yang menggadaikan barang tersebut adalah seorang pencuri, bukankah lembaga gadai dalam hal ini perum pegadaian menjadi celah hukum yang dapat dilanggar oleh pihak pemberi gadai yang tidak berwenang tersebut. Seorang yang tidak berwenang menggadaikan barang, lalu penerima gadai yang beritikad baik dilindungi oleh undang undang. Sedangkan pemilik sejati kedudukannya dikalahkan oleh penerima gadai yang beritikad baik, padahal pemilik sejati tidak menginginkan barang yang dicuri itu terlepas dari kekuasaannya. Dengan kata lain disini pemilik sejati tidak diperhitungkan dalam aspek beritikad baik. Pemilik sejati yang beritikad baik tidak mendapatkan payung hukum dan terhalang oleh kedudukan penerima gadai yang beritikad baik. Sedangkan penerima gadai sendiri terkadang tidak memperhatikan asal usul benda yang akan tetapi oleh hukum dilindungi kedudukannya secara pasti karena menerima barang atas asas itikad baik. Dalam undang undang, penuntutan pengembalian atas benda gadai hanya terjadi apabila penerima gadai beritikad tidak baik dalam penguasaannya. Perlindungan untuk pemilik sejati tidak terjadi apabila penerima gadai beritikad baik, meskipun itikad baik tersebut tidak dimunculkan oleh pihak penerima gadai misalnya dengan tindakan berhati - hati.

Skripsi


BAB III PERLINDUNGAN BAGI PEMILIK BENDA DAN KREDITUR PENERIMA GADAI APABILA OBJEK GADAI DIJAMINKAN OLEH PIHAK YANG BUKAN PEMILIK BENDA

Recommend Documents