PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PEMBERI DAN KREDITUR PEMEGANG GADAI SAHAM DALAM KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA DISERTASI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PEMBERI DAN KREDITUR PEMEGANG GADAI SAHAM DALAM KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA

DISERTASI

Untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitatas Sumatera Utara Di Bawah Pimpinan Rektor Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H.,(CTM)., Sp.A.(K) Untuk dipertahankan di Hadapan Sidang Terbuka Senat Universitas Sumatera Utara

Oleh

MEGARITA NIM: 088101006/S3 HK

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014

Universitas Sumatera Utara

ABSTRACT Summarizing (review) about a pledge, lien issues well basically moving objects in general or in particular stocks should still be using the rules contained in the Civil Code. Along with the times without paper stock appearance that the object of collateral pledge, not wholly be handled by the Civil Code. The main problem is the problem of execution on the pledged objects. In essence, the book of the law making civil law requires a simple and direct execution on the pledged object when the debtor can not pay the debt at a specified time limit. But the laws that regulate it contains multiple interpretations so difficult to implement. In accordance with the characteristics of the Civil Code Book III that is open, then the parties may appoint sales by auction or under the hand. Sales under the hand of the determination or decision of the judge. Rules in the Civil Code of parate execution can not be applied completely, although not agreed otherwise by the parties. Differences in regulatory and fiduciary mechanisms that apply in the Civil Code and the provisions contained in the trading floor caused its own problems concerning the validity of the guarantee lien on the trading floor. The presence of the court inconsistencies and contradictions between the pledge of shares with preemtive right of freedom of contract, adds to the complexity of the problem. The purpose this research is to investigate, analyze and conclude arrangements pledge of shares in Indonesia, the implementation of freedom of contract in a stock pledge agreement, and to find new ideas and develop legal doctrine that stock as collateral to provide legal certainty, which in turn will provide legal protection for the parties. Normative research is qualitative approach legislation as a reference, the comparative approach and a case approach, data collection techniques degan literature study and interviews with the bank, and KSEI as informants and gather other information from the notary. Security measures to minimize the incidence of the problem can be done by betoken / include clauses in the agreement to protect the interests of creditors and debtors with the limitations that exist. But these problems will not be resolved if the parties in making the stock pledge agreement is not acting in good faith from the beginning until the end of the stock pledge agreement. Revise rules regarding pledge of shares by the government as a set function is needed. Pledge of shares is not systematic arrangement, scattered in several regulations. It is therefore necessary provisions pledge of shares otherwise regulated or there needs to compile all that leads to multiple interpretations of the rules of pledge of shares. The validity of the pledge of shares scrip justified legally, thus lawful. In addition to the execution procedures in the capital market disclosure requirements, the sale of the pledged shares a controlling stake, do not need to use the rules of the tender offer, (in the event of a determination or decision of a judge who already have permanent legal force), but pleaded to the judge so that the determination can be carried out executions. Pledge of shares scrip should not be


contrary to the Civil Code and taking into account the Company Law of 2007 on preemtive right, unless the rights are used.

Keywords: Protection, Pledge of shares.


ABSTRAK

Meringkas (mereview) tentang gadai, pada dasarnya masalah gadai baik benda bergerak secara umum ataupun saham secara khusus tetap harus menggunakan aturan-aturan yang terdapat dalam KUHPerdata. Seiring dengan perkembangan zaman munculnya saham tanpa warkat yang menjadi objek jaminan gadai, tidak seluruhnya dapat ditangani oleh KUHPerdata. Masalah utamanya adalah masalah eksekusi atas benda-benda yang digadaikan. Pada hakikatnya pembuat kitab undangundang hukum perdata menghendaki eksekusi yang mudah dan langsung atas benda yang digadaikan ketika debitur tidak dapat membayar utang pada tenggang waktu yang ditentukan. Namun ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut mengandung multitafsir sehingga sulit untuk dilaksanakan. Sesuai dengan karakteristik KUHPerdata Buku III yang bersifat terbuka, maka para pihak dapat memperjanjikan penjualan melalui lelang atau di bawah tangan. Penjualan di bawah tangan dengan penetapan atau putusan hakim. Aturan dalam KUHPerdata tentang parate eksekusi tak dapat diterapkan sepenuhnya walaupun tidak diperjanjikan lain oleh para pihak. Perbedaan pengaturan dan mekanisme gadai yang berlaku dalam KUHPerdata dan dengan ketentuan yang terdapat di lantai bursa menimbulkan permasalahan tersendiri tentang keabsahan penjaminan gadai dilantai bursa. Terdapatnya inkonsistensi putusan pengadilan tentang gadai saham dan kontradiksi antara kebebasan berkontrak dengan preemtive righ, menambah rumitnya persoalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis serta menyimpulkan pengaturan gadai saham di Indonesia, refleksi kebebasan berkontrak dalam perjanjian gadai saham, dan untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru dan mengembangkan doktrin hukum agar saham sebagai jaminan dapat memberikan kepastian hukum yang pada akhirnya akan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Penelitian normatif yang bersifat kualitatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai acuan, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus, degan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak bank, dan KSEI sebagai informan dan mengumpulkan informasi lainnya dari notaris. Langkah-langkah pengamanan untuk meminimalisir timbulnya masalah dapat dilakukan dengan memperjanjikan/mencantumkan klausul-klausul dalam perjanjian yang dapat melindungi kepentingan kreditur dan debitur dengan memperhatikan batasan-batasan yang ada. Namun masalah-masalah tersebut tidak akan dapat diatasi apabila para pihak dalam pembuatan perjanjian gadai saham tersebut tidak beritikad baik mulai dari awal hingga berakhirnya perjanjian gadai saham tersebut. Merevisi berbagai peraturan tentang gadai saham oleh pemerintah sebagai fungsi regelingnya sangat diperlukan. Pengaturan gadai saham tidak sistematis, terpencar di beberapa peraturan. Oleh karena itu diperlukan ketentuan gadai saham yang diatur secara khusus atau perlu ada kompilasi agar tak terjadi multi-tafsir tentang aturan gadai saham.


Keabsahan gadai saham tanpa warkat dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum, sehingga sah menurut hukum. Eksekusinya selain harus memenuhi prosedur yang ada di pasar modal yaitu syarat keterbukaan informasi, dalam penjualan saham-saham yang digadaikan berupa saham pengendali, tidak perlu menggunakan aturan mengenai penawaran tender , (dalam hal terdapat penetapan atau putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap), tapi memohon penetapan kepada hakim agar dapat dilakukan eksekusi. Gadai saham tanpa warkat tak boleh bertentangan dengan KUHPerdata dan tetap memperhatikan UUPT Tahun 2007 tentang Preemtive right, kecuali hak itu tidak digunakan. Kata Kunci:

Perlindungan, Gadai Saham.


KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT, dan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pemberi Dan Kreditur Pemegang Gadai Saham Dalam Kredit Perbankan Di Indonesia”. Disertasi ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Pendidikan Nasional yang telah memberikan bantuan beasiswa di awal pendidikan hingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan S3. Dengan selesainya disertasi ini, perkenankan Penulis mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak, antara lain: 1. Bapak Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH, M.Hum, selaku Ketua Program Doktor S3 Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara sekaligus sebagai Penguji. 3. Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H., selaku Promotor. 4. Bapak Dr. Zulkarnain Sitompul, SH. LLM, selaku KoPromotor. 5. Bapak Dr. Mahmul Siregar, SH, MHum, selaku KoPromotor. 6. Bapak Prof. Dr. Tan Kamello, SH, MS, selaku Penguji 7. Bapak Dr. Polin L. R. Pospos, SE, MA, selaku penguji


8. Seluruh Dosen/Staf Pengajar Program Doktor S3 Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. 9. Pada kesempatan ini penulis juga mendedikasikan penulisan disertasi ini kepada kedua orangtua penulis yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan tidak pernah lelah, penuh kasih sayang, dan tak lupa terima kasih kepada mertua meski mereka telah tiada semuanya tapi penulis masih dapat merasakan kehadiran mereka, semoga Allah SWT memberikan kelapangan dalam kuburnya dan menempatkan ditempat yang sebaik-baiknya disisiNYA. Amiin ya Rabbal „Alamin. 10. Kepada orang-orang yang paling kukasihi, suami tercinta Sariaman Saragih, S.H., C.N., dan ketiga putriku yang senantiasa menjadi inspirasiku Putri Rizkita Sari, S.H., Fadhilah Permata Sari, S.E., Kamilah Agita Sari, yang selalu mendukung dan membantu, serta mendoakan penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan ini. Tiada kata dan ucapan yang pantas untuk penulis sampaikan, terkecuali berdoa semoga semua bantuan dan kebaikan yang penulis terima selama masa pendidikan kiranya mendapatkan ganjaran dan balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap semoga karya yang dihasilkan ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.


Medan, Penulis

Juni 2014

MEGARITA


DAFTAR ISI

ABSTRACT ............................................................................................ ABSTRAK .............................................................................................. KATA PENGANTAR ............................................................................ DAFTAR ISI ........................................................................................... DAFTAR SINGKATAN ........................................................................ BAB I : PENDAHULUAN .................................................................. A. Latar Belakang ................................................................

Hal i iii v ix xvii 1 1

B. Perumusan Masalah ........................................................

35

C. Tujuan Penelitian ............................................................

36

D. Manfaat Penelitian ..........................................................

37

E.

Kerangka Teori dan Konsepsi .........................................

37

1. Kerangka Teori.............................................................

38

2.

Konsep ......................................................................

51

Metode Penelitian............................................................

58

G. Asumsi ............................................................................

67

H. Sistematika Penulisan .....................................................

69

BAB II : PENGATURAN GADAI SAHAM DI INDONESIA ……... A. Sejarah dan Perkembangan Gadai ...................................

71 72

B. Gadai Saham Tunduk pada Asas Hukum Jaminan .........

85

C. Gadai Saham Merupakan Hak Jaminan Kebendaan .......

91

D. Definisi Gadai ................................................................

96

1. Ciri-ciri gadai ...............................................................

97

2. Gadai saham .................................................................

99

F.

3. Kreditur pemegang gadai demi hukum dilarang secara langsung menjadi pemilik barang yang digadaikan jika debitur cidera janji........................................................ E. Eksekusi Gadai ................................................................

101 105

F.

Lembaga Jaminan Gadai Paling Sesuai untuk Saham ....

110

G. Subjek atau Pihak-Pihak pada Perjanjian Gadai Saham ..................................................................

122


H. Perdagangan Saham Tanpa Warkat (Scripless Trading) Ditinjau dari Berbagai Ketentuan....................................

124

1. Kontradiktif levering efek pada Scripless Trading dari Segi Hukum Perdata…. .....................................................

141

2. Kekuatan hukum dari bukti kepemilikan saham tanpa warkat …… ..................................................................

145

3. Scripless Trading ditinjau dari Hukum Dagang (KHUHDagang), memandang efek yang diperdagangkan di Pasar Modal sebagai surat berharga….. ...................

154

4. Scripless Trading Ditinjau dari Hukum Pasar Modal, Berlakunya Asas Lex Posterior Derogat Lex Priori, dan beberapa kendala teknis dan yuridis… ..................

155

Keabsahan Gadai Saham Tanpa Warkat dapat Dipertanggung- jawabkan secara Hukum ....................... 1. Adanya perjanjian gadai saham ...................................

158 164

2. Pentingnya peran Bank Kustodian dan Lembaga Peyimpanan dan Penyelesaian (LPP) dalam Gadai Saham….

172

3. Penyerahan benda gadai yang diatur dalam KUHPerdata masih relevan ...............................................................

174

4. Pemberitahuan atau Pengumuman ...............................

188

Ketentuan Gadai Saham di Belanda ................................

191

BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DAN KREDITUR GADAI SAHAM YANG BERLANDASKAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KREDIT PERBANKAN ........................................................................ A. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kredit Perbankan....

204 206

1. Asas kebebasan berkontrak dan perkembangannya .....

207

2. Asas kebebasan berkontrak dan pembatasannya..........

222

3. Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit bank

240

I.

J.

4. Asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan


dalam perjanjian standar/baku pada perjanjian kredit bank

250

B. Perjanjian Gadai Saham Tunduk pada Asas-Asas Hukum Perjanjian............................................................ 1. Perjanjian gadai saham berasas Konsensualitas .........

257 265

2. Perjanjian gadai saham berasaskan kekuatan mengikat

268

3. Perjanjian gadai saham merupakan Refleksi dari asas kebebasan berkontrak .......................................... C. Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Perjanjian Gadai Saham Dibatasi oleh Itikad Baik dan Peraturan Perundang-Undangan 1. Hukum mengatur (Aanvullendrecht) dan Hukum memaksa (Dwingendrecht) pada gadai saham 2. Hak memesan saham terlebih dahulu (Preemtive Right) belum jelas pengaturannya dalam Hukum di Indonesia

271 277 281 286

D. Perlindungan Hukum terhadap Debitur Pemberi dan Kreditur Pemegang Gadai Saham yang Berlandaskan Kebebasan Berkontrak dalam Kredit Perbankan .......... 299 BAB IV : PENGATURAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PEMBERI DAN KREDITUR PEMEGANG GADAI SAHAM DALAM KREDIT PERBANKAN 319 A. Terdapat Perbedaan Kepemilikan atas Saham dalam Perundang-Undangan yang Berlaku .....................

320

1. Klasifikasi saham perseroan terbatas beserta hak yang melekat di dalamnya.. .........................................

320

2. Hak Kebendaan atas Saham.. .......................................

323

3. Kepemilikan saham menurut KUHPerdata: bahwa akibat jual beli semata-mata hanya mengakibatkan terbitnya hak dan kewajiban bagi para pihak, tidak menyebabkan peralihan hak milik atas saham tersebut .......................

324

4. Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007, hanya mengenal saham atas nama …. .........................

327

5. Hak kepemilikan saham dalam pasar modal: Gadai Saham tanpa Warkat, terlaksana dengan sempurna setelah dikeluarkannya surat konfirmasi pencatatan gadai di KSEI… .....................................................................

333


B. Perlindungan terhadap Saham yang Digadaikan untuk Kepentingan Pemegang Gadai dengan Aturan yang Membingungkan .............................................................

345

C. Berbagai Peraturan yang Ada belum Memberikan Perlindungan Hukum yang Memadai bagi Para Pihak dalam Perjanjian Gadai Saham .......................................

356

1. Undang-Undang Perbankan tidak tegas dan belum memberikan perlindungan hukum terhadap debitur pemberi gadai saham ..................................................

356

2. Perlindungan hukum nasabah debitur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dapat menghambat bank dalam pemberlakuan klausula baku .....................................

370

3. Ketidak-pastian hukum terhadap debitur dan kreditur dalam UUPT Tahun 2007 dan KUHPerdata karena kurang sesuai dengan perubahan dinamika bangsa Indonesia

381

D. Multi-tafsir Eksekusi Gadai Saham ................................

E.

388

1. Apakah dalam eksekusi gadai saham diwajibkan adanya izin pengadilan atau harus mengajukan permohonan ke pengadilan lebih dahulu ...............................................

389

2. Dalam hal penjualan barang gadai apakah melalui penetapan atau dengan putusan pengadilan .................

392

3. Dalam hal penjualan benda gadai apakah harus diperjanjikan sebelum atau sesudah wanprestasi .........

403

4. Dapatkah gadai saham berakhir sebelum utang dibayar lunas oleh debitur .........................................................

406

Penerapan ketentuan gadai saham dalam berbagai kasus ................................................................................

409

1. Analisis jangka waktu berlakunya gadai saham berlaku ketentuan umum perjanjian dalam KUHPerdata terutama kebebasan berkontrak pada


kasus PT. OM melawan PT BFI ..................................

409

2. Analisis persetujuan untuk melakukan eksekusi gadai saham melalui penjualan secara tertutup atau di bawah tangan (privat) tidak dilarang dalam KUHPerdata, karena ada kebebasan berkontrak, juga dalam kasus yang sama ........................................

427

3. Analisis implementasi Pasal 1156 KUHPerdata sebagai syarat pelaksanaan eksekusi gadai saham melalui penjualan secara tertutup atau di bawah tangan, terjadi apabila para pihak bersengketa, juga pada kasus yang sama.......... 437 4. Analisis tentang penjualan dan pemindah-bukuan Saham yang dijaminkan, penerima jaminan tidak harus meminta persetujuan dari pemberi kuasa atau pemberi jaminan, kasus antara KK melawan IBS ............................................. 446 5. Analisis tentang penyimpangan ketentuan dalam UUPT Tahun 2007 khusus tentang preemptive right, tidak dibenarkan. Penjualan saham tanpa didahului dengan penawaran kepada pemegang saham lainnya, kasus antara Beckkett PTE. LTD melawan Deutsche Bank Aktiengelsellschaft (DBA) ............................................

452

6. Analisis tentang hak memesan saham terlebih dahulu dalam jaminan gadai saham tidak dapat dipisahkan (bersifat memaksa) dari cara eksekusinya kasus Beckkett melawan DBA ......................................

455

7. Analisis terhadap pengecualian Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu diperbolehkan, apabila ada kesepakatan untuk melepaskan hak tersebut dalam anggaran dasar perseroan ..................................

462

8. Berlakunya asas Lex Specialis Derogate Legi Generale dalam hal terdapatnya pertentangan peraturan yang sederajat antara Vendu Regelement dengan UUPT Tahun 2007 . 469 F.

Kontradiksi Karakteristik Eksekusi Gadai Saham tanpa Warkat dengan Gadai Benda Berwujud ........................

478

G. Pemikiran Gadai Saham di Masa yang Akan Datang .....

503


1. Jaminan berupa saham-saham yang terdaftar di bursa efek telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. .

506

2. Jaminan berupa saham-saham tidak terdaftar di bursa efek kurang memberikan perlindungan kepada kreditur, yang terdiri dari 2 (dua) jenis saham . ..

504

3. Membuat perjanjian dengan klausul-klausul yang Dapat melindungi kepentingan kreditur/bank ..............

507

4. Perlunya pengembangan hukum dalam bidang perkreditan secara akademis dan praktikal ..................

512

5. Menjual benda gadai dengan perantaraan hakim lebih menjamin rasa aman ............................................

514

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .............................................. A. Kesimpulan .....................................................................

521 521

B. Saran ................................................................................

536

Daftar Pustaka .........................................................................................

540


DAFTAR TABEL : Jenis Efek, Jumlah Efek dan Total Aset pada PT. KSEI per 31 Desember 2009 .......................................................

136

Tabel 2

: Pemakai Jasa per 31 Desember 2009 di KSEI.. ..................

137

Tabel 3

: Waktu Yang Diperlukan Untuk Kliring Akan Dipersingkat Secara Bertahap. ..................................................................

139

: Perbedaan Kepemilikan Terdaftar Dengan Kepemilikan Manfaat Dalam Pasar Modal… ...........................................

335

Tabel 1

Tabel 4


DAFTAR BAGAN Bagan 1 : Konversi Saham/Efek Di Pasar Modal.. .............................. Bagan 2 : Struktur Pasar Modal Indonesia… ...................................... Bagan 3 : Penarikan Efek/Saham.........................................................

131 133 178


DAFTAR SINGKATAN

ATM

:

Automatic Teller Machine

BAE

:

Badan Administrasi Efek

BEI

:

Bursa Efek Indonesia

BEJ

:

Bursa Efek Jakarta

C-BEST

:

Book Entry Settlement

CD-ROM

:

Compact Disk Read Only Memory

DVP

:

Delivery Versus Payment

DFOP

:

Delivery Free of Payment

DPS

:

Daftar Pemegang Saham

HIR

:

Herzine Inlands Reglement

JATS

:

The Jakarta Automated Trading System

KUHDagang

:

Kitab UndangUndang Hukum Dagang

KUHAP

:

Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata

KUHP

:

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

KPEI

:

Kliring Penjamin Efek Indonesia

KSEI

:

Kustodian Sentral Efek Indonesia

LPP

:

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

LKP

:

Lembaga Kliring dan Penjamin

MARI

:

Mahkamah Agung Republik Indonesia

OTC

:

Over The Counter

PIN

:

Personal Identification Number

PPE

:

Perantara Pedagang Efek

RBg

:

Rechtsreglement Voor De Buitengewesten

RVP

:

Receive Versus Payment

RFOP

:

Receiver Free of Payment

SRO

:

Self Regulatory Organization

WORM

:

Write Once Read Many


UUD 45

:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

KUHPerdata

:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UUP Tahun 1998

:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan UUP Tahun 2008

:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

UU OJK Tahun 2011

:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun2011 tentang Otoritas Jasa Kuangan

UU TD Tahun 2011

:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

UU PT Tahun 2007

:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007.

UU PK Tahun 1999

:

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

SEBI Tahunn2008

:

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/2/DPM, 1 Februari 2008

PBI No.7/30/PBI/2005

:

Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9//PBI/2002 tanggal 18 Nopember 2002 tentang operasi pasar terbuka, sebagaimana telah diubah terakhir denga Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/30/PBI/2005 tanggal 13 September 2005

PBI No. 6/5/PBI/2004

:

Peraturan Bank IndonesianNomor 4/10/PBI/2002 tanggal 18 Nopember 2002 tentang Sertifikat Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank IndonesiaNomor 6/5/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004


PBI No.6/2/PBI/2004

:

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/2/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System.

SK DIR Bi No.26/28/KEP/DIR Tahun 1993

:

Surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/68/KEP/DIR Tahun 1993 tentang Saham sebagai Agunan Tambahan Kredit.

Kep Ketua BAPEPAM No. Kep-123/BL/2006

:

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-123/BL/2006 tentang Perlakuan Akutansi Repurchase Agreement (REPO) dengan menggunakan Master Repurchase Agreement (MRA)

Kep Ketua BAPEPAM No. Kep-26/PM/2003

:

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-26 /PM/2003, Peraturan Nomor IX.D.1 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.


PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI Dengan ini saya menyatakan, bahwa disertasi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Debitur Pemberi dan Kreditur Pemegang Gadai Saham dalam Kredit Perbankan di Indonesia” adalah asli karya saya dan tidak terdapat karya orang alin yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Kesarjanaan, Magister ataupun Doktor di Perguruan Tinggi lainnya. Selain itu, sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis telah dirujuk dalam naskah ini dan juga telah dinyatakan dalam footnote dan daftar pustaka.

Medan, Yang Menyatakan

MEGARITA


PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PEMBERI DAN KREDITUR PEMEGANG GADAI SAHAM DALAM KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA DISERTASI

Recommend Documents