BAB III. PERJALANAN MIGRASI BALI NUSA

BAB III. PERJALANAN MIGRASI BALI NUSA Salah satu kendala proses transmigrasi adalah keterikatan para transmigran dengan tempat asal atau tanah kelahirannya. Identitas sosialbudaya yang melekat pada tanah kelahiran dikhawatirkan akan hilang setelah mereka bermigrasi dan bertransmigrasi. Berbeda dengan orang Jawa dan Madura, orang Bali memiliki ikatan yang lebih kuat terhadap tanah kelahirannya. Hal inilah yang menyebabkan orang Bali sulit untuk bermigrasi dan bertransmigrasi68. Orang Bali yang berasal dari Pulau Nusa Penida – biasa disebut Bali Nusa – merupakan pengecualian. Bali Nusa adalah orang Bali yang sudah akrab dengan proses migrasi meskipun dengan cara-cara terpaksa69. Generasi pertama Bali Nusa “sepakat” mengatakan bahwa faktor alam Pulau Nusa Penida yang kering dan tandus menjadi faktor utama mereka bertransmigrasi ke Lampung70. Tujuan 68

Geertz (1959) dalam “Form and Variation in Bali Village Structure”, dalam American Antropologist Vol. 61. Pp.991-1012, menyebutkan bahwa segi-segi kehidupan sosial yang mengikat masyarakat Bali ke dalam sistem sosialnya antara lain: kewajiban agama dan kultural terhadap Pura tertentu (dadya, paibon, kahyangan tiga), banjar, subak, status sosial (kasta tertentu), ikatan kekerabatan atas dasar ikatan darah dan perkawinan, keanggotaan terhadap seka tertentu dan keperbekelan (satu kesatuan administrasi tertentu). 69 Secara umum gambaran proses migrasi orang Bali-Nusa dibagi menjadi tiga masa: 1. Pada masa kerajaan-kerajaan (pra-kolonial) orang Bali “bermigrasi” atau dibuang oleh pihak kerajaan (Kerajaan Gianyar dan Klungkung) sebagai tahanan politik dan adat ke Pulau Nusa Penida. Ini menjadi salah satu cikal bakal Bali-Nusa. 2. Pada masa kolonial (1935) mereka dimigrasikan (transmigrasi lokal) oleh Pemerintah Kolonial Belanda karena terjadinya gagal panen dan resesi global. Mereka dipindahkan dari Pulau Nusa Penida ke daerah Jembrana. 3. Pada masa pasca-kolonial (Orde Lama dan Orde Baru) bencana alam – meletusnya Gunung Agung (1963) – dan gagal panen menjadi titik tolak mereka untuk bertransmigrasi ke luar wilayah Bali, salah satu tujuannya adalah Sumatera Bagian Selatan (sekarang menjadi Propinsi Sumtera Selatan dan Lampung). Pada tahun ini, mereka bertransmigrasi bersamasama dengan orang Bali di Pulau Bali. 70 Hasil wawancara dari generasi pertama (yang menjadi tokoh di Kampung Bali) Bali-Nusa di Lampung. Pertama, di Desa Joharan, Lampung Tengah 2006-2009. Kedua, Balinuraga, Lampung Selatan, 2008-2010.

45

utamanya adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi keluarga, baik keluarga inti yang di Lampung maupun keluarga besar dan komunitas yang ada di Nusa Penida71.

Pulau Nusa Penida Pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan merupakan gugus Kepulauan Nusa Penida – Nusa Penida sebagai pulau terbesar dalam gugus kepulauan ini – dengan panjang pantai 70 km dan luas wilayah 202,84 km2. Kepulauan Nusa Penida secara administratif merupakan Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, terdiri dari 16 Desa Dinas dengan jumlah penduduk 46.749 jiwa (8.543 KK)72. Puncak Mundi atau Gunung Mundi adalah gunung tertinggi di Pulau Nusa Penida dan Kabupaten Klungkung dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Puncak Mundi ini dipercaya memiliki kekuatan magis (tempat suci) yang kekuatannya terhubung melalui Pura Ped menuju ke Besakih (pura utama di Bali), dan puncak tertinggi di Bali, Gunung Agung73.

71

Ikatan yang kuat dengan tanah kelahiran (Nusa Penida), khususnya di bidang keagamaan dan komunitas, menyebabkan mereka yang sudah mapan secara ekonomi membantu secara finansial pembangunan atau renovasi tempat peribadatan (pura-pura, diantaranya pura besar dan pura keluarga) dan banjar yang ada di Nusa Penida. 72 Lihat: Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Klungkung (2010). 73 Konon, Puncak Mundi (Bukit Mundi) merupakan tempat orang-orang dulu (zaman kerajaan) yang memiliki ilmu magis tinggi. Salah satu contohnya adalah Sang Aji Dukut – seorang penguasa bumi Nusa / Nusa Penida yang lalim dalam menggunakan kesaktiannya (lihat: Dunia 2009 dalam Kumpulan Ringkasan Lontar). Kekuatan magis yang tinggi di tempat ini menjadikan tempat yang tepat bagi orang-orang dulu untuk mendalami ilmu kebatinannya – umumnya praktisi ilmu hitam. Jika latihan dan meditasi dilakukan dengan disiplin dan tekad yang kuat, bukan tidak mungkin, kesaktian akan dicapai. Salah satu contohnya adalah Agung Mayun yang dibuang oleh Dinasti Mengwi ke Nusa Penida. Dia dianugerahi kesaktian setelah bermeditasi dengan khusuk di Nusa Penida (lihat: Nodholt 2009).

46

Peta 1. Peta Komprehensif Pulau Bali dan Nusa Penida (Sumber: Microsoft Encarta 2009)

Peta 2. Peta Satelit Pulau Nusa Penida (Sumber: Google Earth, 2009)

Pulau Nusa Penida – dan pulau-pulau kecil lainnya – termasuk daerah yang tidak subur di Bali. Kondisi tanah yang gersang, berbatu cadas dan debit air yang kurang menjadikan pulau ini tidak cocok untuk dijadikan daerah pertanian74, khususnya sawah basah dengan sistem

74

Ada yang menyebutnya sebagai pulau berbatu kapur kering.

47

pengairan75. Di pulau ini tidak ada sungai yang mengalir (termasuk Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan). Sumber air didapatkan penduduk setempat dengan mengandalkan air hujan – menampung air hujan ke dalam cubang76. Kondisi cuaca yang berbeda dengan daratan Klungkung77 – karena perbedaan alam – menyebabkan curah hujan di Pulau Nusa Penida tidak dapat menghasilkan sumber air yang besar bagi penduduk setempat. Kondisi ini sangat kontras bila dibandingkan dengan Bali Selatan yang lebih subur. Meskipun padi ladang atau padi gogo memungkinkan untuk ditanam, namun masyarakat di daerah ini cenderung untuk menanam jagung78. Tanaman jagung tidak membutuhkan air yang banyak dan bonggolnya dapat digunakan penduduk setempat untuk menunjang peternakan sapi dalam skala rumah tangga79. 75

Jenis padi yang bisa ditanam di pulau ini adalah padi gogo atau padi ladang, karena tidak membutuhkan asupan air yang konsisten sepanjang masa tanam. 76 Tempat penampungan air hujan. 77 Bila dibandingkan dengan pulau ibu, Pulau Bali, keadaan alam Pulau Nusa Penida (Kecamatan Nusa Penida umumnya) lebih condong (mirip) dengan kepulauan di bagian Timur dalam kepulauan Nusa Tenggara. 78 Bulir jagung dari Nusa Penida berwarna putih. Dalam skala kecil bibit jagung ini ditanam oleh transmigran Bali di Lampung. Tujuannya bukan untuk dijual di pasar, tapi untuk dikonsumsi sendiri, di mana ketika mengonsumsinya ada kenangan-kenangan ketika berada di tanah kelahiran. Ada pun jagung yang biasa mereka tanam setelah masa tanam padi atau singkong bukan untuk konsumsi, tapi dijual ke pasar sebagai bahan baku pakan ternak. Biasanya bibit dibawa ketika mereka pulang kampung ke Nusa Penida. Kasus ini penulis temukan ketika melakukan penelitian pada transmigran Bali Nusa di Desa Joharan (Lampung Tengah) dan Balinuraga (Lampung Setalan). 79 Meskipun jagung menjadi salah satu komoditas pertanian, namun yang menjadi produk andalan dalam transaksi ekonomi adalah Sapi Bali. Bonggol jagung menjadi pakan utama peternakan Sapi Bali, atau jika tidak ada, dapat sapi-sapi tersebut diberikan bongkol pisang atau sampah, mengingat curah hujan yang sedikit dan cuaca yang relatif panas mengakibatkan rumput menjadi kering dalam kemarau yang panjang. Sejak masa kolonial sampai sekarang, peternakan menjadi andalan di pulau ini, khususnya Sapi Bali (Putrawan 2008). Salah satu keistimewaan Sapi Bali – sehingga bisa dibiakan di Nusa Penida – adalah ketahanan fisiknya yang bagus, cepat berkembang biak (tingkat kesuburan tinggi), mudah beradaptasi di lingkungan / iklim tropis dan tidak mengkonsumsi air yang banyak (Soeharsono 2004). Dagingnya yang lebih gurih (enak) menjadikan Sapi Bali ini mudah untuk dijual di pasaran. Sapi Bali di Nusa Penida tidak gemuk, tapi

48

Penduduk di pesisir pantai pulau ini umumnya berprofesi sebagai nelayan . Profesi ini merupakan salah satu profesi utama bagi penduduk di Nusa Penida, selain petani. Panjang pantai di Kecamatan Nusa Penida yang mencapai 70 km – lebih dari dua per tiga dari total panjang pantai wilayah Kabupaten Klungkung – sangat mendukung profesi nelayan sebagai salah satu profesi utama penduduk setempat, khususnya bagi yang menetap di daerah pesisir pantai seperti di Desa Suasana, Batununggul, Kutampi Kaler, Ped dan Toyapakeh. Umumnya hasil tangkapan dijual untuk kebutuhan domestik Kecamatan Nusa Penida, sedangkan sisanya dijual di tempat lain (masih dalam wilayah Klungkung). Ada pula budidaya rumput laut yang belum lama dikembangkan untuk meningkatkan pendapatkan masyarakat di pesisir. Hasilnya cukup menjanjikan secara ekonomi bagi para petani, dan skala produksinya menjadikan Bali sebagai salah satu daerah penghasil rumput laut selain Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan81. 80

cukup sehat dan berisi ketika dijual di pasaran. Sapi ini biasanya dijual di daerah Kusamba (Klungkung) dengan diangkut melalui perahu jukung. Dari Kusamba Sapi Bali ini dipasarkan ke berbagai daerah melalui para penampung di Bali, seperti di wilayah Jawa maupun wilayah Timur Indonesia. Pada dekade awal transmigrasi orang Bali ke Lampung, tepatnya pada tahun 1970-an ketika transportasi laut sudah memadai dari Bali-Jawa-Sumatera, Sapi Bali ini turut “diekspor” ke Lampung. Pada masa itu, Sapi Bali ini diturunkan di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung – Pelabuhan Bakauhuni di Lampung Selatan belum beroperasi. 80 Bali Nusa yang bertransmigrasi ke Lampung di antaranya berprofesi sebagai nelayan ketika berada di Nusa Penida. Keterampilan dan teknik bertani baru mereka pelajari setelah berada di Lampung, baik secara otodidak atau pun berkonsultasi dengan transmigran Bali Nusa yang profesinya bertani ketika berada di Nusa Penida (hasil wawancara 2006-2010). 81 Lihat: Siagian “Nusa Lembongan, Pulau Rumput Laut” (Sinar Harapan 2008).

49

Gambar 1. Jukung dan Perahu Nelayan di Nusa Penida (Sumber: Yulianto, 2009)

Komposisi masyarakat di daerah pesisir lebih hetoregen. Umumnya dihuni oleh pendatang dari Jawa Timur dan Madura82. Perekonomian kedua pendatang ini umumnya lebih baik daripada penduduk lokal Nusa Penida. Pendatang umumnya menguasai perekonomian. Kondisi ini berbanding terbalik ketika Bali Nusa bertransmigrasi ke Lampung, di mana perekonomian mereka umumnya lebih baik daripada penduduk lokal Lampung83. Meskipun sektor pariwisata mulai digalakkan, namun geliatnya masih kalah dengan pulau tetangga, Nusa Lembongan. Turis asing dan domestik lebih menjadikan Nusa Lembongan sebagai kunjungan pertama daripada Nusa Penida. Travel agent biasanya lebih dahulu membawa turis ke Nusa Lembongan baru kemudian ke Nusa Penida. Fasilitas turisme di Nusa Lembongan, seperti hotel dan villa, umumnya lebih lengkap dan mumpuni daripada yang ada di Nusa Penida – meskipun potensi wisata alam di Nusa Penida dan Nusa Ceningan tidak kalah baiknya dengan Nusa Lembongan84.

82

Pendatang umumnya berdagang di pasar. Rata-rata berdagang makanan atau pun klontongan skala kecil. Ada pula yang berbisnis rongsokan. Mereka yang dipesisir pantai ikut mengembangkan budidaya rumput laut (berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Pulau Nusa Penida 2009). 83 Berdasarkan hasil obeservasi dan wawancara dengan responden berbagai etnik di Lampung (terutama di Lampung Tengah dan Selatan) dalam kurun waktu 20062010. 84 Lihat: Thomasson-Croll, Mary Justice. (2010), Frommer’s®: Bali & Lombok, USA: Wiley Publishing; dan Hitchcock, Michael & Putra, I Nyoman Darma. (2007), Tourism, Development and Terrorism in Bali, England: Ashgate.

50

Pura terpenting dan banyak dikunjungi di Nusa Penida oleh masyarakat Bali adalah Pura Penataran Agung Ped85 yang terletak di Desa Ped, Sampalan, Kecamatan Nusa Penida. Terletak di sebelah utara jalan utama, kurang lebih lima puluh meter dari tepi laut. Konon pura ini didirikan untuk mengingat roh jahat terkenal bernama Jero Gede86. Kunjungan ke pulau ini umumnya didominasi oleh orang Bali untuk menyelenggarakan upacara tahunan, odalan Pura Penataran Agung Ped setiap 210 hari sesuai kalender Bali. Pura ini merupakan salah satu objek wisata spiritual yang paling diminati oleh masyarakat Bali. Mereka yang berkunjung ke pura ini biasanya untuk memohon keselamatan, kesejahteraan, kerahayuan, dan ketenangan87. Pura-pura dalam kompleks Pura Penataran Agung Ped adalah Pura Segara (sebelah utara dekat bibir pantai) yang dipersembahkan (didedikasikan) kepada Batara Baruna, yang terkait dengan kegiatan maritim penduduk di pulau ini. Di sebelah barat terdapat Pura Ratu Gede (atau Penataran Ratu Gede Mecaling) yang menjadi pura utama. Di sebelah selatan terdapat Pura Taman, yang terdapat kolam yang mengitari pelinggih yang ada di dalamnya. Fungsi pura ini adalah sebagai tempat penyucian. Kemudian di sebelah timur, terdapat pelebaan Ratu Mas, dan Bale Agung di jaba tengah.

85

Sebutan lainnya adalah Pura Dalem Penataran Ped, biasa disebut para Balian (sebutan paranormal di Bali). Pura Dalem yang dimaksudkan adalah “Dalem” untuk sebutan raja yang berkuasa pada masa itu, Ratu Gede Mecaling; bukan “Dalem” yang menjadi bagian dari Tri Kahyangan (Puseh, Dalem, dan Bale Agung). Perdebatan dalam penamaan Pura Penataran Agung Ped ini adalah seputar apakah pura ini kategorikan kedudukannya sebagai “Pura Dalem” atau “Pura Khayangan Jagat” – tanpa mengabaikan sisi penting dan historis keberadaan pura ini bagi masyarakat Bali. Kemudian, pura ini disepakati sebagai sebagai Pura Kahyangan Jagat. 86 Sebutan lainnya adalah Ratu Gede Mecaling atau Jero Gede Mecaling. Orang Bali mengenalnya sebagai kekuatan (menakutkan) sebagai penyebar penyakit kolera, dan dipercaya (kekuatannya dan ujudnya) masih ada beserta pasukan bala samar (pasukan tak nampak atau wong samar), di mana kekuatan tersebut dapat ditangkal dengan tarian Barong Landung seputar / sekitar Galunggang. 87 Lihat: Bali Post, “Pujawali” di Pura Penataran Ped “Masineb” Senin Mendatang, Rabu Kliwon, 7 Juni 2006.

51

Untuk saat ini, perjalanan ke Nusa Penida dapat ditempuh melalui empat tempat. Dua tempat dari wilayah Bali Selatan (Jimbaran dan Denpasar), yaitu dari Benoa menumpang quicksilver / Balihai88 dengan waktu tempuh ± 1 jam perjalanan, dan dari Sanur dengan waktu tempuh ± 1,5 jam perjalanan. Dua tempat dari Kabupaten Klungkung, yaitu dari Kusamba menumpang jukung89 ± 1,5 jam perjalanan, dan dari Padangbai menumpang kapal feri / roro ± 1 jam perjalanan. Bagi turis atau wisatawan asing biasanya melalui jalur Benoa dan Sanur, karena relatif dekat dengan Denpasar, Legian dan Kuta. Penyeberangan melalui Klungkung umumnya didominasi penumpang dari penduduk setempat (Bali Nusa) yang ingin melakukan aktivitas ekonomi atau pun keperluan lain di Klungkung. Pelabuhan Padangbai biasanya menjadi pilihan utama, karena kapalnya yang relatif lebih luas dan stabil di laut jika cuaca buruk, serta dapat memuat barang lebih banyak, termasuk mobil pribadi90. Menggunakan jukung dari Kusamba biasanya akan menjadi alternatif utama 88

Quicksilver dan Balihai adalah perusahaan swasta yang menyediakan armadanya untuk mengangkut turis asing dan turis domestik (umumnya dari kelas menengah ke atas) ke Pulau Nusa Lembongan (tujuan utama) dan Nusa Penida (tujuan kedua). 89 Jukung: perahu yang terbuat dari (papan) kayu dengan dua kitir (sejenis sayap kapal) di sisi kanan dan kiri kapal untuk menjaga keseimbangan dari terpaan angin dan gelombang laut. Biasanya jukung dilengkapi dengan dua sampai empat motor tempel, agar dapat mengangkut beban angkutan yang lebih besar. Puluhan ekor babi dan Sapi Bali pun bisa terangkut dari Nusa Penida ke Kusamba (Klungkung), serta bahan-bahan bangunan yang berat (seperti semen, pasir, beci cor, dan lainlain) dari Kusamba ke Nusa Penida (hasil observasi 2009). 90 Untuk kasus transmigran Bali Nusa di Lampung, ketika pulang kampung ke Nusa Penida, umumnya akan menyeberang melalui Padangbai. Padangbai menjadi alternatif utama jika mereka berangkat dari Lampung ke Nusa Penida dengan membawa mobil pribadi atau mobil kelas pribadi sewaan. Kapal roro dari Padangbai memungkinkan mobil pribadi sampai ke Nusa Penida. Atau, melalui Sanur jika mereka naik bis umum dari Lampung ke Bali, karena lebih dekat dari Denpasar. Biasanya mereka menginap semalam dahulu di Denpasar untuk memulihkan kebugaran tubuh setelah menempuh perjalanan darat selama tiga hari dua malam, dan keesokan harinya baru ke Nusa Penida melalui Sanur. Atau, jika ada kerabat dan saudara di Klungkung, keesokan harinya bisa mampir terlebih dahulu di Klungkung, dan berangkat ke Nusa Penida melalui Padangbai (berdasarkan hasil wawancara, 2006-2010).

52

penyeberangan jika kapal roro di pelabuhan Padangbai rusak, atau ada perbaikan teknik di pelabuhan dan kapal. Pada masa pra-kolonial (kerajaan), Pelabuhan Kusamba (serta Pantai Jumpai dan Cedokan Oga) merupakan salah satu alternatif utama bagi armada dan pasukan Kerajaan Gelgel ke Nusa Penida91.

Gambar 2. Pelabuhan Kusamba, Klungkung (Sumber: Yulianto, 2009)

Secara ekonomis pulau ini mengandalkan perekonomiannya pada daerah lain, khususnya Klungkung. Jumlah dan jenis barang yang masuk dari Klungkung lebih besar daripada barang yang keluar untuk dipasarkan ke luar Nusa Penida. Mulai dari bahan makanan pokok sampai bahan bangunan dipasok dari Klungkung, seperti beras, gula, minuman dan makanan ringan, kain dan baju, dupa, alat pertanian, susu, semen, besi cor, asbes, dan lain-lain; sedangkan komoditas yang dijual ke luar Nusa Penida umumnya oleh masyarakat adalah Sapi Bali dan babi – yang nilai jualnya 91

Dalam Kumpulan Ringkasan Lontar (Dunia 2009) disebutkan bahwa: “I Gusti Ngurah Jelantik Tenganan bersama pasukannya berangkat ke Nusa Penida melalui Pelabuhan Kusamba dengan manaiki jukung dan perahu, turun di Jungutbatu”. Tujuan I Gusti Ngurah Jelantik Tenganan waktu itu adalah untuk menaklukkan Sang Aji Dukut (sebutan lain: Dalem Dukut, Dalem Bungkut, Sri Aji Dukut) yang dalam pemerintahannya rakyat di Nusa Penida hidup dalam ketakutan dan kecemasan.

53

lebih tinggi daripada hasil pertanian yang minim untuk dijual ke luar Nusa Penida.

Gambar 3. Proses Pengiriman Sapi Bali dari Nusa Penida ke Kusamba, Klungkung; dan Proses Penurunan Penumpang dari Kusamba ke Nusa Penida (Gambar pertama: Sapi Bali diangkut manual ke jukung oleh “ojek orang”; gambar kedua: proses penurunan penumpang dari jukung ke Nusa Penida menggunakan jasa “ojek”). (Sumber: Yulianto, 2009)

54

Gambar 4. Pasar Mentigi dan Jalan Utama Pelabuhan Mentigi Nusa Penida (gambar pertama: Pasar Mentigi; gambar kedua: jalan utama di Pelabuhan Mentigi). (Sumber: Yulianto, 2009)

Arus keluar-masuk barang dari dan ke Nusa Penida tidak bersifat stabil. Sewaktu-waktu bisa terhenti bila cuaca atau keadaan alam tidak mendukung, seperti angin barat, gelombang tinggi, dan hujan. Akibatnya roda perekonomian bisa terhenti atau tersendat, karena secara ekonomi sangat tergantung dari interaksi ekonomi daerah tetangga. Hal ini menyebabkan wabah kelaparan bisa terjadi kapan saja dalam setiap periode. Faktor alam memungkinkan gagal panen potensial terjadi, curah hujan yang sedikit dan pasokan air yang kurang. Wabah kelaparan menjadi semakin memprihatinkan jika daerah tetangga yang menjadi pemasok beras turut mengalami gagal panen. Dalam keadaan normal pun, beras

55

termasuk barang mahal karena tanahnya tidak dapat menghasilkan padi untuk kebutuhan domestik pulau ini dan harus impor dari daerah tetangga. Kasus resesi global tahun 1930-an dan meletusnya Gunung Agung (1963) dapat menjadi contoh kasus, bagaimana penduduk mengalami wabah kelaparan karena daerah tetangga mengalami gagal panen dan harus impor beras dari daerah tetangga, seperti Jawa. Keadaan ini menimbulkan inisiatif dan tekad yang kuat untuk bermigrasi timbul, baik dengan bantuan pemerintah (kolonial dan republik), atau pun secara mandiri yang lebih dominan92. Kondisi alam Nusa Penida yang tidak menguntungkan ini menyebabkan masyarakat Bali di Nusa Penida lebih akrab dengan proses migrasi daripada masyarakat Bali pada umumnya93.

Sejarah Migrasi Bali Nusa Bali Nusa memiliki proses sejarah migrasi yang panjang. Pertama, pada masa pra-kolonial (zaman kerajaan), di mana orang Bali yang bermasalah dengan pihak kerajaan (penguasa) dibuang atau diasingkan ke Pulau Nusa Penida. Orang Bali yang diasingkan ini menjadi salah satu cikal bakal Bali Nusa, selain penduduk asli yang sebelumnya sudah ada di pulau itu (Bali Aga). Mereka sudah menjadi Bali Nusa ketika sudah menetap dan berkeluarga di Nusa Penida. Identitas tempat asal pun hilang, termasuk kedudukan dan status sosialnya yang tinggi sewaktu di Bali. Kedua, pasa masa Pemerintahan Kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1935, ketika mereka dipindahkan ke Jembarana – daerah di Bali Utara

92

Migrasi pertama terjadi pada tahun 1935 di bawah pemerintah kolonial, masih dalam wilayah Bali. Mereka dipindahkan ke Jembarana yang wilayahnya sebagian besar masih kosong (tingkat huniannya jarang). Migrasi kedua – transmigrasi – secara masif terjadi saat momentum meletusnya Gunung Agung (1963). Migrasi kedua ini umumnya dilakukan atas inisiatif dan biaya sendiri (transmigrasi swakarsa). 93 Daerah tujuan migrasi lokal masyarakat Bali Nusa atas inisiatifnya sendiri biasanya di daerah Klungkung. Mereka biasanya bekerja sebagai petani penggarap atau sebagai buruh kasar. Bagi yang kondisi perekonomian keluarganya mendukung, migrasi ke Klungkung biasanya untuk bersekolah. Lihat: Wirawan, A. A. Bagus. (2008), Sejarah Sosial Migran-Transmigran Bali di Sumbawa, 19521997, Yogyakarta: JANTRA (Jurnal Sosial dan Sejarah) Vol. III, No.6 Desember 2008.

56

yang tingkat huniannya jarang – karena tingkat hunian penduduk di Nusa Penida yang padat, kondisi alam yang tidak menguntungkan yang menyebabkan gagal panen dan wabah kelaparan, dan ketergantungan wilayah ini akan kebutuhan pokok dari daerah tetangga. Ketiga, pada masa Pemerintahan Republik Indonesia (Orde Lama) – yang melanjutkan proses transmigrasi dari pemerintahan kolonial, kemudian dilanjutkan kembali oleh pemerintahan Orde Baru. Momen penting dari proses transmigrasi di masa ini adalah terjadinya bencana alam – meletusnya Gunung Agung tahun 1963 – yang disertai oleh krisis ekonomi karena inflasi yang tinggi (hyperinflation), serta efek domino letusan Gunung Agung, seperti gagal panen dan wabah kelaparan.

Migrasi Terpaksa Orang Bali ke Pulau Nusa Penida PraKolonial Pada masa pra-kolonial Pulau Nusa Penida dikenal sebagai tempat pembuangan94. Hukuman pembuangan atau pengasingan di masa itu termasuk jenis hukuman yang ringan bagi para lawan politik kekuasan

94

Salah satu bukti bahwa Nusa Penida dijadikan sebagai tempat pembuangan bagi kelangan kerajaan adalah pada masa kepemimpinan Gusti Agung Ngurah Made Agung Putra atau biasa disebut Agung Putra. Dia adalah seorang Raja Mengwi, 1829-1836, anak kedua Gusti Ngurah Made. Pada masa kepempinan Agung Putra, sepupunya yang bernama Agung Mayun diasingkan ke Pulau Nusa Penida dengan didampingi kemenakannya bernama Agung Mayun Merta. Selama pengasingan Agung Mayun berada di bawah pengawasan Kerajaan Klungkung. Konon, selama pengasingan di Nusa Penida menjadi momen penting bagi kematangan Agung Mayun, dia dianugerahi kekuatan untuk melindungi diri terhadap roh jahat. Kelak Agung Mayun – sebutan lainnya adalah Gusti Agung Nyoman Munggu, dan Cokorda Agung Gede Mayun menjelang akhir hidupnya – menjadi pemimpin Dinasti Mengwi (Lihat: Schulte Nordholt, Henk. (2009), The Spell of Power: Sejarah Politik Bali 1650-1940, Denpasar: Pustaka Larasan dan KITLV-Jakarta). Sebagai catatan, pengasingan yang tercatat di dalam sejarah atau babad adalah orang-orang penting yang berasal dari kalangan puri, di mana posisi pentingnya di kerajaan. Berbeda dengan kalangan jaba yang “mungkin” tidak tercatat secara jelas berapa jumlah dan kapan diasingkan, karena kedudukan atau pengaruhnya tidak signifikan pada masa kekuasaan yang mengasingkan mereka.

57

puri, pelanggar adat, dan praktisi ilmu hitam95. Bila kategori kesalahannya tergolong berat atau tidak termaafkan, maka para pelanggar dihukum mati oleh pihak kerajaan. Di masa itu, diperkirakan hanya ada dua jenis hukuman bagi mereka, yang terberat dihukum mati, dan yang teringan dibuang ke Nusa Penida. Dilihat dari hukumannya, bukan tidak mungkin para terhukum tersebut adalah orang-orang yang memiliki kedudukan dan status sosial di dalam masyarakat dan kekuasaan kerajaan. Posisinya yang mengancam kekuasaan kerajaan secara politik menyebabkan mereka diasingkan atau dibuang ke Pulau Nusa Penida. Pengasingan atau pembuangan orang-orang terhukum ini – dari Bali ke Nusa Penida – merupakan sebuah proses migrasi yang dilakukan secara terpaksa. Intervensi kekuasaan terhadap orang-orang terhukum ini memaksa mereka untuk dipindahkan atau diasingkan secara politik. 95

Berdasarkan pengamatan penulis ketika melakukan perjalanan ke Nusa Penida (2009), ada beberapa faktor teknis yang menyebabkan pulau ini pantas dijadikan tempat pembuangan bagi pihak kerajaan, yaitu faktor akses (transportasi) dan faktor alam Nusa Penida. Di masa sekarang, dibutuhkan waktu kurang lebih satu jam perjalanan dari daerah Klungkung (Kusamba dan Padang Bai) menggunakan perahu bermotor tempel atau kapal roro dengan asumsi cuaca dan gelombang (dan arus bawah laut di Nusa Penida) layak untuk melakukan perjalanan laut, atau kurang lebih dua jam perjalanan dari Pantai Sanur menggunakan perahu bermotor tempel. Dapat diperkirakan bagaimana sulitnya akses atau transportasi ke Nusa Penida pada masa kerajaan. Ketika transportasi laut masih (teknologi) tradisional, menggunakan angin dan dayung, cuaca, gelombang laut, dan arus bawah laut di Pulau Nusa Penida. Perjalanan pulang-pergi dari Nusa Penida-Klungkung pun tidak bisa dilakukan setiap saat mengingat faktor alam – saat sekarang pun perjalanan pulang-pergi Nusa Penida-Klungkung dapat terhambat jika cuaca tidak mendukung. Kedua, faktor alam Pulau Nusa Penida itu sendiri. Tanah yang kering dan tandus dengan cuaca yang relatif panas, serta sulit mendapatkan air (kekeringan) dirasakan cukup memberikan hukuman bagi orang buangan kerajaan. Bencana kelaparan dan gagal panen setiap waktu bisa terjadi. Beras harus dikirim dari Klungkung, di mana pengirimannya sangat tergantung dengan cuaca dan sarana transpostasi yang ada. Teknologi transportasi dan pemompaan air yang modern sekarang pun belum dapat mengatasi permasalahan kekeringan di Nusa Penida. Suplai beras masih mengandalkan dari daerah tetangga. Oleh karena itu, catatan sejarah mengenai gagal panen, kelaparan, dan kekeringan selalu mencatatnya dari masa pra-kolonial sampai pasca-kolonial. Uraian ini diperkuat dengan keterangan dari sesepuh dan masyarakatBali Nusa yang ada di Lampung (2006-2010) dan wawancara dengan beberapa masyarakat di Nusa Penida (2009).

58

Tujuannya agar mereka tidak mencemari atau mengganggu tatanan sosial yang ada dalam wilayah kekuasaan kerajaan. Setelah dibuang ke Nusa Penida, status sosial atau kedudukan penting sewaktu di Bali akan menjadi hilang. Posisi mereka menjadi setara dengan penduduk setempat. Ini menyebabkan masyarakat di Nusa Penida pada masa itu lebih egaliter. Selain disebabkan banyaknya orang-orang buangan – yang sebelum dibuang memiliki status dan kedudukan sosial tinggi – faktor jarak yang jauh dari pusat atau kontrol kekuasaan (pihak kerajaan atau puri) terhadap wilayah buangan ini menyebabkan keegaliteran tumbuh. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah penduduk asli yang menempati Nusa Penida. Penduduk aslinya diperkirakan memiliki kemiripan dengan Bali Aga 96, di mana dalam struktur masyarakatnya tidak mengenal sistem kasta seperti mayoritas BaliHindu di Bali yang berasal dari Kerajaan Majapahit. Pembuangan atau pengasingan orang Bali ke Nusa Penida menyebabkan identitas asalnya menjadi hilang, baik itu status sosial (kasta) atau pun kedudukan sosialnya. Setelah berada di Nusa Penida, status sosial dan identitasnya mengikuti penduduk setempat, yaitu dengan menjadi orang Bali Nusa, orang Bali yang berasal dari Nusa Penida. Perubahan identitas terjadi pada pengidentifikasikan tempat asal, yang sebelumnya dari (Pulau) Bali, kini menjadi (Pulau) Nusa Penida. Namun, identitas etniknya sebagai orang Bali dan sebagai (pemeluk) Hindu Bali tetap dipertahankan, karena Nusa Penida merupakan bagian dari Bali dan penduduk setempat pun adalah orang Bali-Hindu. Oleh karena itu, meskipun pada masa kerajaan mereka bisa melakukan perjalanan ke luar Nusa Penida (menjadi buruh tani di wilayah kerajaan Klungkung atau melakukan transaksi perdagangan, khususnya beras), identitas asal yang telah hilang sebelumnya akibat diasingkan, mau-tidak-mau dalam interaksinya di luar komunitas Nusa Penida, mereka akan mengidentifikasikan dirinya sebagai Bali-Nusa. Pengidentifikasikan diri sebagai Bali-Nusa dinilai lebih baik ketika mereka berinteraksi di luar Nusa Penida, daripada memaksakan diri mengidentifikasikan diri dengan daerah asalnya sebelum diasingkan, karena akan mengentarakan sejarah 96

Lihat: Hobart, A., Ramseyer, U., & Leeman, A., (1996), The Peoples of Bali (Oxford: Blackwell).

59

pengasingan mereka ke Nusa Penida sebagai orang terhukum pihak kerajaan.

Proyek Politik Etis Pemerintah Kolonial: Kolonisasi (Transmigrasi) Kekejaman politik pemerintah kolonial terhadap penduduk di wilayah koloninya, memuncak kurun waktu abad ke-18 dan akhir abad ke19, mendapatkan kritik keras dari pihak reformis. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dianggap tidak berterimakasih terhadap penduduk wilayah koloni dengan menerapkan sistem kerja paksa (cultuurstelsel97) untuk mengatasi kebangkrutan ekonomi akibat pendudukan Perancis (di bawah kekuasaan Napoleon) atas Kerajaan Belanda98, dan menutup defisit keuangan Hindia99 – yang salah satu penyebab utamanya adalah perang berkepanjangan sebagai akibat dari ketidakadilan dan ketidakpuasan masyarakat atas kebijakan pemerintah: Perang Padri di Sumatera Barat 97

Cultuurstelsel” (dalam Bahasa Belanda) dapat diartikan “sistem pertanian yang dikontrol pemerintah”, sedangkan dalam Bahasa Inggris “cultivation System” (Sistem Pembudidayaan). Pulau Jawa merupakan titik berat pelaksanaan sistem ini. Van den Bosch tidak secara eksplisit memformulasikan kebijakannya. Intinya, petani Jawa harus dibimbing oleh penguasa, dan mereka harus diajar untuk bekerja, dan kalau tidak mau belajar, mereka harus dipaksa bekerja (Vlekke 2008). Caranya adalah pemerintah menuntut pembayaran sewa tanah (dua per lima hasil panen) atau seperlima tanah sawah (tanah garapan) untuk membudidayakan tananam yang ditentukan oleh pemerintah melalui Direktur Kultur (lihat: Vlekke 2008, Ricklefs 2001, Cribb & Kahin 2004, Drakeley 2005). 98 Perang Napoleon terhadap koalisi pertama atau “Persekutuan Eropa” (Austria, Prussia, Britania Raya, Spanyol, Belanda dan Kerajaan Sardinia) terjadi pada tahun 1793-1797. Pada masa inilah Belanda dianeksasi oleh Perancis. Kesempatan ini digunakan oleh Inggris untuk mencaplok wilayah koloni Belanda dan berhasil menguasainya (sementara) pada tahun 1811-1817. Tahun 1813, setelah Belanda memberontak atas dominansi Perancis, kemerdekaan Belanda dipulihkan. Dalam perjanjiannya dengan pihak Inggris, Belanda meminta agar wilayah koloninya dikembalikan. Pada tahun 1816 Belanda mulai kembali menguasai Hindia melalui pejabat sementara dari Belanda, sampai Inggris angkat kaki dari Hindia pada tahun 1917. 99 Defisit keuangan Pemerintah Hindia Belanda terjadi pada masa kepemimpinan Gubernur Jenderal G. A. Baron Van der Capellen 1818-1826, yaitu dengan menghabiskan 24 juta gulden – lebih besar daripada pendapatan pemerintah (Vlekke 2008).

60

1821-1838 dan Perang Jawa 1925-1830100. Kebijakan ini diterapkan pasa masa kepemimpinan Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1930. Cakupan wilayah kebijakannya meliputi Jawa, Bangka dan Sumatera dengan mengabaikan potensi-potensi pulau-pulau lainnya (diantaranya Bali101), karena ketiga pulau ini menghasilkan laba paling besar bagi pemerintah kolonial, dan kekhawatiran pengaruh Pemerintah Kolonial Inggris di daerah ini102. Kritik keras dari kaum liberal atas kebijakan sistem tanam paksa mencapai klimaksnya melalui buku karangan Eduard Douwes Dekker (nama samaran “Multatuli103”) yang ditulis tahun 1859 dengan judul Max Havelaar104. Buku ini merupakan kritik terhadap pemerintah kolonial melalui karya sastra atas ketidakadilaan dan pemerasan terhadap penduduk pribumi (Jawa). Buku ini menjadi best seller dalam waktu singkat dan 100

Perang Padri di Sumatera Barat adalah perang pertama yang diusung oleh gerakan Islam radikal dengan paham wahabi yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Semangat pertemuran dan ideologinya kemudian diadoptasi oleh Diponegoro untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda, yang dikenal dengan Perang Jawa. 101 Bali pada masa itu tidak dimasukkan dalam sistem tanam paksa sebagai upaya untuk meningkatkan laba pemerintah kolonial Belanda. Ini disebabkan, pertama, Bali dan Lombok masih berstatus negara merdeka. Kedua, sumberdaya alam yang ada di Bali tidak dapat memberikan keuntungan yang besar. Ekspor utama Bali waktu itu yang dominan adalah budak – para tawanan perang atau rakyat dari Negara atau kerajaan yang ditaklukan oleh kerajaan lain – ekspor budak Bali sejak abad ke-17 hingga abad ke-19 diperkirakan 2000 budak per tahun selama abad ke17 (Robinson 2006, Cribb & Kahin 2004). Di samping itu, pemerintah kolonial berpikir dua kali untuk melakukan ekspansi ke Bali karena kegemaran rakyatnya untuk berperang – perang antar kerajaan, selain tidak ada sumberdaya alam yang potensial untuk diperdagangkan di pasar internasional (Vlekke 2008). Ketika Inggris mulai bersaing dengan pemerintah kolonial dalam perebutan kekuasaan dagang di wilayah Nusantara dan sempat menguasai Nusantara pada 1811-1817 kepemimpinan Thomas Stamford Rafless, Inggris melalui kebijakannya mulai melarang atau mengilegalkan perdagangan budak yang didominasi oleh Bali di pasar Batavia (lihat: Cribb & Kahin 2004; Robonsin 2006). 102 Lihat: Reid, Anthony. (2007), Asal Mula Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatra hingga akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19 (terj. Masri Maris), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 103 “Multatuli” diartikan “dia yang telah banyak menderita”. 104 Lihat: Multatuli. (2008), Max Havelaar (terj.), Yogyakarta: Penerbit Narasi.

61

menarik minat pembaca non Belanda setelah diterjemahkan ke berbagai bahasa umum yang digunakan di Eropa. Melalui buku ini khalayak dapat mengetahui bagaimana politik kolonial yang diterapakan oleh Pemerintah Hindia Belanda terhadap pribumi. Tulisan berikutnya yang lebih menohok – kritik keras atas pemerintah kolonial – ditulis oleh Mr. Conrad Th. van Deventer dalam artikel yang berjudul “A Debt of Honors” – diterbitkan tahun 1899 di majalah “De Gids”. Dalam tulisannya Van Deventer (Vlekke 2008: 372) berargumen bahwa “Belanda telah memperoleh berjuta-juta dari Indonesia dengan cara tanam paksa tanaman-tanaman berharga dan, karena itu, pada masa ketika koloni itu sangat membutuhkan dana untuk menyediakan pendidikan bagi penduduk asli, Belanda terikat “demi kehormatan" untuk membalas budi atas dana berjuta-juta itu”105. Kedua tulisan tersebut mendapat perhatian dari Ratu Wilhelmina yang juga turut membacanya, dan pada tahun 1901 kebijakan “politik etis106” mulai diberlakukan di Hindia, yang diklarasikan dengan pernyataan Ratu (Cribb & Kahin 2004): “As a Christian power, the Netherlands is obliged to carry out government policy in the Indies in the consciousness that the Netherlands has a moral duty to the people of these regions”. Pokok-pokok kebijakan ini adalah perbaikan dan pengembangan kesehatan (health), perluasan pendidikan (education), perluasaan fasilitas jaringan komunikasi, irigasi dan infrastruktur penunjangnya, dan transmigrasi (kolonisasi107) – di mana transmigrasi dinilai dapat memberikan keuntungan besar bagi pemerintah kolonial untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan membuka lahan baru di daerah transmigran, sekaligus mengurangi tingkat kepadatan penduduk, khususnya di Jawa, dan transfer teknik (pengetahuan) pertanian ke penduduk lokal.

105

Lihat: Cribb & Kahin (2004). “Politik Etis” dalam Bahasa Belanda “ethische politiek”, dan dalam Bahasa Inggris “Ethical Policy”. 107 Kolonisasi adalah istilah “transmigrasi” yang digunakan pada masa kolonial. “Transmigrasi” digunakan pemerintah republik (pasca kemerdekaan) untuk mengganti istilah “kolonisasi” yang dinilai identik dengan Pemerintah Kolonial Belanda. 106

62

Realisasi pemindahan penduduk dari Jawa ke Sumatera baru terlaksana pada tahun 1905. Tanggungjawab ini dipegang oleh seorang Asisten Gubernur (Residen) Sukabumi bernama H. G. Heyting sejak masa persiapan pada tahun 1902. Kolonisasi ini harus segera dilakukan sebagai bagian dari proyek politik etis. Pertanyaan mendasar yang digunakan – pada tahun 1902 – untuk menganalisa pentingnya pelaksanaan kolonisasi pasca politik etis diberlakukan adalah mengapa atau apa yang menyebabkan penurunan kesejahteraan penduduk di Jawa. Permasalahannya adalah meningkatnya jumlah penduduk di Jawa – termasuk Madura dan Bali. Terdapat fakta (Vlekke 2008) bahwa penduduk Jawa telah meningkat lima kali lipat atau lebih sejak awal abad ke-19. Jumlah total penduduk Jawa dan Madura naik dari lima juta pada tahun 1815 menjadi 11 juta pada 1860, 28 juta pada 1900. Akibatnya, tanah yang seabad lalu digunakan untuk menghidupi satu keluarga sekarang harus menghidupi lima keluarga. Pada tahun 1905, ketika kolonisasi akan direalisasikan, jumlah penduduk Jawa diperkirakan 28,4 juta jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata sekitar 226 juta per km2, sedangkan pulaupulau lainnya, jumlah penduduk tidak lebih dari 7 juta jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata sekitar 4 jiwa per km2 (Davis 1976). Setelah persiapan matang – anggaran dan lokasi transmigrasi di Sumatera – pada bulan November 1905, Asisten Gubernur Heyting memberangkatkan 155 KK (815 jiwa) dari Kabupaten Karanganyar, Kebumen, dan Purworejo (Keresidenan Kedu, Jawa Tengah) menuju lokasi transmigrasi di Gedong Tataan108, Lampung, Sumatera Bagian Selatan (Keresidenan Lampung)109. Agar identitas tempat asalnya tidak hilang dan kerasan (betah) di daerah transmigran, maka desa transmigran pertama itu diberi nama Desa Bagelan – sesuai dengan nama tempat asal. 108

Gedong Tataan terletak di sebelah Barat Tanjung Karang (atau sekarang Bandar Lampung, ibukota Provinsi Lampung). 109 Lihat: Hoogerwerf, E., (1997), Transmigratie en kerkvorming: Het ontstaan en de ontwikkeling van de Christelijke Kerk van Zuid-Sumatra (Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan – GKSBS) 1932-1987, Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer; Davis, Gloria. (1976). Parigi: A Social History at the Balinese Movement to Central Sulawesi 1907-1974, Disertasi Doktor Stanford University; Suparno, Erman. (2008), Paradigma Baru Transmigrasi: Menuju Kemakmuran Rakyat, Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

63

Pola penamaan daerah transmigran menggunakan nama asal nantinya juga digunakan transmigran Bali ketika berada di Lampung, dengan menggunakan nama banjar atau nama klan (soroh, warga) untuk menunjukkan identitasnya. Pasca proyek politik etis diberlakukan, dan salah satu proyek utamanya kolonisasi atau transmigrasi berhasil dilaksanakan di Lampung, proses transmigrasi pada tahun-tahun berikutnya terus dilakukan pemerintah kolonial untuk penduduk di Pulau Jawa, Madura, dan Bali, serta daerah tujuan transmigrasi bertambah ke sebagian Pulau Kalimantan, Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Proyek kolonisasi ini kemudian diteruskan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan nama transmigrasi – karena keberhasilan dan keefektifannya, tidak hanya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan jumlah penduduk, tapi secara politik berfungsi sebagai faktor integrasi kebangsaan – pada masa pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan pemerintahan sekarang. Pada masa kolonial ini penduduk Bali mulai diperkenalkan dengan program pemindahan penduduk (transmigrasi). Meskipun pada masa ini penduduk Bali belum dapat ditransmigrasikan – dipindahkan ke luar pulau secara masif – transmigrasi lokal yang berhasil direalisasikan pemerintah kolonial terhadap penduduk Bali di Nusa Penida pada tahun 1935 ke Jembrana, menjadi titik tolak bagi Bali Nusa dengan inisitifnya sendiri untuk bertransmigrasi ke luar Bali dengan daerah tujuan Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sumbawa serta Kepulauan Maluku. Transmigrasi lokal terhadap Bali Nusa ini memberikan pengalaman lebih bagi mereka untuk bertransmigrasi – pengalaman migrasi dalam konsep menyeberangi laut (antar pulau) – daripada penduduk Bali di pulau induk (Bali).

Migrasi Masa Kolonial: Transmigrasi Lokal dari Nusa Penida ke Jembarana Kebijakan transmigrasi – kolonisasi – tidak dapat dilepaskan dari kebijakan politik etis Pemerintah Hindia Belanda. Bali adalah salah satu wilayah yang tingkat huniannya tinggi, selain Jawa dan Madura. Namun, selama pemerintahan kolonial, belum ada orang Bali yang berhasil dipindahkan atau ditransmigrasikan keluar wilayahnya. Proses migrasi yang dilakukan adalah transmigrasi lokal. Hal ini disebabkan karena

64

masyarakat Bali memiliki ikatan-ikatan sosial yang sangat kuat terhadap tanah kelahirannya. Ketika orang Jawa sudah berhasil ditransmigrasikan pada tahun 1905 ke Sumatera Bagian Selatan (Lampung) oleh pemerintah kolonial, orang Bali baru berhasil dipindahkan pada tahun 1935. Proses migrasinya pun masih dalam skala lokal. Transmigrasi lokal – dari daerah dengan tingkat hunian tinggi ke tingkat hunian rendah di daerah yang sama – ini berhasil karena mereka dalam wilayah yang secara historis dan kebudayaan sama, masih dalam wilayah Bali. Migrasi lokal yang terjauh – karena perpindahan antar pulau dalam wilayah yang sama – adalah migrasi Bali Nusa ke Jembrana. Mereka dimigrasikan bersama-sama dengan orang Bali di bagian selatan yang memiliki tingkat hunian yang tinggi.

Peta 3. Kabupaten Jembrana (Sumber: website Kabupaten Jembrana, 2010)

Ada beberapa alasan mengapa Jembrana (Bali Utara) menjadi wilayah bagi transmigrasi lokal pemerintah kolonial. Pertama, pada tahun 1930-an daerah ini tingkat huniannya masih sangat jarang bila dibandingkan dengan wilayah Bali Selatan – termasuk Pulau Nusa Penida, pulau kecil yang tingkat huniannya tinggi meskipun tanahnya tidak subur. Tingginya jumlah penduduk di Nusa Penida diperkirakan – untuk ukuran sebuah pulau dengan tanah yang tidak subur – karena adanya pengasingan

65

pada masa kerajaan110. Dengan demikian, pertambahan penduduk terjadi pada kelompok pendatang dari Bali (pulau induk) dan penduduk setempat Nusa Penida. Kedua, untuk memperluas area pertanian di Bali dengan melakukan ekspansi ke Bali Utara. Pada masa itu, Bali Selatan merupakan daerah sentra pertanian karena tanahnya yang subur. Akibatnya tingkat huniannya di daerah ini menjadi tinggi, dan berdampak pada hasil produksi pertanian yang menurun. Jumlah lahan pertanian menjadi berkurang karena naiknya jumlah penduduk. Transmigrasi lokal ini ditujukan sebagai salah satu cara atau solusi akibat efek domino krisis ekonomi global – disertai krisis pangan akibat gagal panen di Bali – yang terjadi pada tahun 1930-an. Resesi ekonomi global telah berdampak terhadap perekonomian Bali. Jika tidak dibuka lahan baru, maka krisis ekonomi dan pangan akan semakin buruk bagi perekonomian Bali. Realisasi program transmigrasi lokal ke daerah Jembrana ini tidak mudah. Orang Bali Selatan enggan untuk ditransmigrasikan ke sana. Alasannya karena daerah tersebut relatif kurang subur dibandingkan dengan Bali Selatan, dan merupakan daerah yang angker. Namun, karena ada alasan-alasan tertentu yang bersifat memaksa menyebabkan mereka mau bertransmigrasi lokal ke Jembrana. Keterpaksaan perpindahan orang di Bali Selatan berbeda dengan Bali Nusa. Salah satu keterpaksaan orang Bali Selatan untuk bertransmigrasi lokal lebih disebabkan faktor sosial politik yang berkembang di Bali Selatan, sedangkan Bali Nusa lebih disebabkan faktor alam – tanah yang tidak subur dan potensi wabah kelaparan secara periodik – dan tingginya tingkat kepadatan penduduk untuk daerah yang tidak subur ini dengan perkiraan di tahun 1930-an mencapai 12.000 orang dengan tingkat hunian 54 jiwa per kilometer persegi,111 serta pengaruh resesi ekonomi global112.

110

Lihat: Putrawan (2008). Ibid. 112 Resesi ekonomi global yang menimpa Bali secara sistematis akan memperparah penduduk Nusa Penida, karena ketergantungannya, khususnya pada bahan-bahan kebutuhan pokok seperti beras, pada daerah tetangga di pulau induk (Bali). 111

66

Orang Bali Selatan yang “terpaksa” bertransmigrasi lokal adalah mereka yang beragama Kristen Protestan dan Katolik113. Selain adanya tekanan secara sosial, tekanan secara politik ini diberikan oleh pemerintah kolonial – diperhalus dengan proyek transmigrasi lokal dengan memberikan tanah garapan pertanian di Jembarana – agar menjaga Bali tetap ajeg, tidak ada proyek kristenisasi terhadap orang-orang Bali114. Secara sosial dan politik, perpindahan sebagian dari mereka ke Jembarana dimaksudkan agar penyebaran agama nasrani tidak berkembang secara 113

Kegiatan misioner di Bali dimulai pada tahun 1864, yang diemban oleh tiga misionaris dari Utrecht Mission Society (UZV) setibanya di Buleleng. Orang Bali pertama dan satu-satunya yang berhasil dikristenkan adalah I Gusti Karangasem pada tahun 1873. Kemudian pada tahun 1881, J. de Vroom, satu dari tiga misionaris pertama yang tinggal di Bali, akhirnya dibunuh oleh I Gusti Karangasem. Pada periode ini pula, tahun 1870, misionaris Khatolik pertama datang di Bali. Izin misinya baru dikeluarkan pemerintah kolonial pada 1891. Dapat dikatakan, pada periode ini, sangat sedikit sekali kegiatan misioner di Bali. Mulai pada abad ke-20 kegiatan misonaris diizinkan di Bali dari seorang misionaris kebangsaan Tiongkok bernama Tsang Kam Fuk (biasa disebut Tsang To Hang), karena ia bertugas mengabarkan Injil untuk orang Tionghua (migran) di Bali. Lambat laun, Tsang To Hang melakukan pengabaran Injil kepada orang Bali, di mana telah melanggar kesepatan kerjanya dengan pemerintah kolonial bahwa hanya melakukan kegiatan misioner terhadap orang Tionghua perantauan di Bali. Ucapannya yang kontorversial – dan tentunya menyinggung perasaan orang Bali – adalah that food offerings should be given to dogs rather than presented in the temples and at other places for offering. Lihat: Aritonang, Jan Sihar & Steenbrink, Karel (edt.) (2008), A History of Christianity in Indonesia, Leiden & Boston: BRILL). 114 Kegiatan misionaris dilarang melakukan kegiatan penyeberan agama nasrani (kristenisasi) sejak akhir abad ke 19, khususnya setelah seorang misionaris Belanda dibunuh oleh orang Bali pertama dan satu-satunya yang dikristenkannya (Robinson 2006). Penghentian kegiatan misionaris ini baru efektif (di masa kolonial) sejak pertengahan tahun 1930-an (Lihat: Aritonang, Jan Sihar & Steenbrink, Karel (edt.) 2008). Residen Bali dan Lombok, H. T. Damste mengungkapakan pada 28 Mei 1923 (dalam Robinson 2006, hlm. 62) menolak keniscayaan hancurnya budaya dan agama Bali, dan menandaskan pendapat yang berpihak pada “pelestarian” budaya dan agama Bali melalui intervensi aktif pemerintah. Dia mendukung kebijakan keagamaan yang ada, yang melarang kegiatan misioner di Bali, dengan alasan bahwa pengkristenan akan mengacaukan hubungan yang sangat halus antara keyakinan religius dan tatanan politik, yang sudah cukup untuk menjamin lestarinya perdamaian dan ketertiban.

67

meluas di Bali, khususnya di Bali Selatan yang tingkat huniannya tinggi dan keadaan ekonomi yang sulit waktu itu (keadaan ekonomi yang sulit dapat menjadi salah satu faktor keberhasilan kristenisasi di Bali Selatan)115. Wilayah pemukiman untuk transmigran lokal yang beragama Protestan dan Katolik, dan Bali Nusa dibuat terpisah, tidak menjadi satu. Daerah Blimbingsari untuk Bali Protestan, Palasari untuk Bali Katolik, dan Nusasari untuk Bali Nusa (Nusa Penida). Penduduk Nusa Penida berhasil dipindahkan ke Jembarana, di daeerah Mendoyo dengan disediakan tanah sekitar 3000 hektar, tepatnya pada bulan November 1935 dengan berjumlah kira-kira 300 jiwa. Dengan demikian, proyek transmigrasi lokal pemerintah kolonial bisa mengatasi beberapa persoalan sekaligus, yaitu krisis ekonomi dan menyempitnya lahan pertanian di Bali Selatan, pemerataan jumlah penduduk, meningkatkan taraf hidup dan ekonomi khususnya di Bali Selatan dan Nusa Penida, serta permasalahan sosial-politik yang disebabkan hadirnya agama baru (nasrani).

Migrasi Pasca Kolonial: Bertransmigrasi ke Sumatera Realisasi perpindahan orang Bali ke pulau lain – transmigrasi – secara masif terjadi pada tahun 1953. Transmigrasi ini berlangsung pada masa pemerintahan Orde Lama. Mereka yang bertransmigrasi pada tahun tersebut berasal dari wilayah Jembrana, di mana umumnya adalah para keluarga transmigran lokal di masa pemerintah kolonial tahun 1935. Daerah tujuan transmigrasi mereka adalah daerah Belitang, Sumatera Bagian Selatan. Perpindahan ini menjadi titik tolak bagi mereka yang berasal dari Jembrana untuk bertransmigrasi ke Pulau lainnya selain Sumatera pada tahun-tahun berikutnya, seperti Kalimantan Selatan, Sumbawa, Sulawesi Tengah, dan Seram. Hal ini disebabkan tingkat hunian di wilayah Jembrana sudah meningkat, dan tanah garapan yang ada sudah 115

Pada kasus di Mengwi, ada rumor yang mengatakan bahwa kelompok masyarakatnya berasal dari kasta rendah yang miskin dan buta huruf, yang mau melepaskan diri dari kewajiban dalam sosial dan keagamaan yang banyak dan mahal, dan kewajiban untuk bekerja sukarela (tanpa bayaran / ngayah ) untuk pembangunan dan perbaikan pura (lihat: Aritonang, Jan Sihar & Steenbrink, Karel (edt.) 2008).

68

tidak dapat memenuhi taraf kehidupan mereka, yaitu selama delapan belas tahun sejak transmigrasi lokal di masa pemerintah kolonial tahun 1935. Diperkirakan meningkatnya jumlah penduduk di lokasi transmigrasi lokal ini dalam kurun waktu delapan belas tahun disebabkan migrasi swakarsa – dalam jumlah yang tidak besar, dari kerabat dan saudara di tempat asal di Bali bagian Selatan dan Nusa Penida – yang bermigrasi atas inisiatif dan biaya sendiri tanpa adanya sponsor dari pemerintah, baik pemerintah kolonial maupun pemerintah republik. Penduduk di Desa Nusa Sari, Jembarana, adalah salah satu dari kelompok transmigran lokal yang bertransmigrasi ke Belitang, Sumatera Bagian Selatan mulai tahun 1953. Ini merupakan transmigrasi pertama bagi Bali Nusa ke luar wilayah Bali. Sebelumnya pada tahun 1935 (masa kolonial) mereka sudah bermigrasi dari Pulau Nusa Penida ke Jembrana, Bali. Tidak seperti orang Bali lainnya yang berasal dari Pulau Bali, orang Bali Nusa secara psikologis tidak terbeban untuk bertransmigrasi ke pulau lain di luar Pulau Bali. Saat bertransmigrasi lokal mereka sudah berpindah pulau, dari Pulau Nusa Penida ke pulau induk, Bali. Pada saat-saat tertentu pun mereka kerap ke Pulau Bali dari Nusa Penida untuk bertransaksi ekonomi, bekerja sebagai petani penggarap, atau pun bersekolah. Para tetua Bali Nusa yang ada di Lampung mengatakan bahwa jika orang Bali – yang berasal dari Pulau Bali – bertransmigrasi ke luar pulau (Sumatera) menyeberangi dua laut, maka orang Bali Nusa sudah menyeberangi tiga laut116. Mereka mempunyai pengalaman menyeberangi satu laut, yaitu dari Nusa Penida ke Bali (Selat Badung). Melalui pengalaman tersebut, mereka tidak ragu lagi ketika bertransmigrasi ke luar pulau.

116

Hasil wawancara penelitian 2006-2010.

69

Peta 4. Peta Komprehensif Nusa Penida, Bali, Jawa dan Sumatera Bagian Selatan (Sumber: Microsoft Encarta, 2009)

Pada tahun ini, 1953, untuk pertama kalinya orang Bali (dan Bali Nusa) bertransmigrasi ke luar Bali (Belitang, Sumatera Bagian Selatan) dengan sponsor dari pemerintah bersama orang Bali lainnya yang ada di Jembrana – jumlahnya diperkirakan 154 KK (Davis 1976). Sumber lain menyebutkan jumlah migran Bali yang bertransmigrasi ke Belitang diperkirakan 140 KK atau sekitar 652 jiwa117. Perinciannya, rombongan pertama dari swapraja Jembarana di Desa Pulukan Tetelan sebanyak 50 KK atau 221 jiwa. Rombongan kedua, dari Desa Pulukan dan Nusasari sebanyak 50 KK atau 251 jiwa, berangkat tanggal 14 Agustus 1951. Rombongan ketiga, dari Desa Nusasari dan Melaya 40 KK atau 180 jiwa berangkat tanggal 9 Oktober 1953. Total ketiga rombongan tersebut 140 KK atau 652 jiwa. Kemudian tahun berikutnya, 1954, Bali Nusa dari Desa Nusasari diberangkatkan kembali untuk kedua kalinya ke Belitang, Sumatera Selatan, sebanyak 40 KK atau sekitar 250 jiwa. Sampai akhir tahun 1952 belum ada orang Bali yang ditransmigrasikan ke luar daerah (pulau). Penyebabnya adalah belum tersedianya anggaran bagi transmigran asal Bali yang mengakibatkan Daerah Bali belum tercantum dalam rencana pemindahan penduduk dari

117

Sarimin, Memorie Penjerahan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Jilid II, 1957, pp. 9-10 (dalam Putrawan 2008).

70

jawatan (departemen) transmigrasi. Di masa ini, mereka tidak ragu lagi untuk bertransmigrasi ke luar Bali118. Hal ini terlihat dari usaha mereka untuk mendapatkan sponsor dari pemerintah agar ditransmigrasikan atau dipindahkan ke luar daerah, yang baru terealisasikan pada tahun 1953119. Upaya untuk mencari daerah lain – dengan ketersediaan tanah yang luas dan cocok untuk pertanian – dilakukan atas usaha dan inisiatif sendiri, seperti mencari informasi tentang daerah tujuan transmigrasi dari orang Bali yang pernah ke daerah tersebut, maupun dari kantor transmigrasi di Melaya, Jembrana, sambil mengajukan permohonan transmigrasi untuk mendapatkan sponsor. Pada tahun-tahun berikutnya, pasca realisasi transmigran Bali pertama tahun 1953, jumlah transmigran Bali terus meningkat. Daerah tujuan transmigrasi sudah tidak terpaku pada wilayah Pulau Sumatera, tapi sudah ke pulau-pulau lainnya yang penduduknya masih jarang, seperti di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Sumbawa, dan Kepulauan Maluku. Pasca tahun 1953 dan 1954, Bali Nusa yang pindah ke Sumatera didominasi oleh transmigran spontan atau swakarsa. Jumlah mereka diperkirakan lebih besar daripada transmigran resmi sponsor pemerintah – serta tidak tercatat besaran jumlahnya di kantor transmigrasi – dan dalam beberapa kasus, seperti di Sulawesi Selatan dan Sumatera, mereka lebih berhasil daripada transmigran dengan sponsor pemerintah. Selain faktor sulitnya mendapatkan sponsor dari pemerintah – harus mengantri dan kepastian yang mengambang – faktor internal komunitas Bali Nusa menjadi pendukung utama, yaitu ketertarikan meningkatkan kesejahteraan di Sumatera karena adanya ajakan dari kerabat dan saudara yang telah dahulu bertransmigrasi di Sumatera. Sudah terbentuknya komunitas Bali di daerah transmigrasi, secara psikologis mempertipis keraguan mereka untuk bertransmigrasi ke Sumatera. Artinya, faktor keterikatan sosial yang selama ini membatasi mereka untuk bermigrasi sudah teratasi setelah ada komunitas mereka yang bertahan dan berhasil di Sumatera, yaitu sarana dan prasarana komunitas dan agama telah terbentuk meskipun dalam

118 119

Ibid. Lihat: Davis (1976) dan Putrawan (2008).

71

bentuk yang sederhana dan dibangun secara kolektif, seperti banjar dan pura120. Pada periode Pemerintahan Orde Lama, sebelum kudeta berdarah tahun 1965 yang membidani lahirnya Orde Baru, ada dua momen penting bertransmigrasinya Bali Nusa ke Sumatera, yaitu tahun 1953 dan 1963. Tahun 1953 untuk pertama kalinya Bali Nusa di Jembrana diikutsertakan dalam program transmigrasi pemerintah. Tepat sepuluh tahun berikutnya, Gunung Agung meletus sebanyak dua kali – 17 Maret dan 16 Mei 1963 – yang diperparah dengan gagal panen dan kelaparan karena rusaknya sebagian besar sawah akibatan letusan Gunung Agung dan krisis ekonomi nasional yang menyebabkan hyperinflations. Peristiwa meletusnya Gunung Agung merupakan momen penting bagi Bali Nusa – yang ada di Nusa Penida – untuk bertransmigrasi ke Lampung, Sumatera Bagian Selatan. Pada saat itu mereka sudah mantap untuk bertransmigrasi, selain faktor alam dan ekonomi-politik waktu itu tidak memungkinkan, yang tidak kalah pentingnya adalah sudah adanya kerabat atau komuntias Bali Nusa di Sumatera. Setelah transmigrasi pertama tahun 1953, transmigrasi tahun 1963 menjadi momen penting bagi Bali Nusa untuk bertransmigrasi swakarsa di tahun-tahun berikutnya pasca 1963. Sudah tidak ada yang perlu diragukan lagi karena transmigran Bali Nusa sudah tersebar di berbagai daerah transmigrasi di Indonesia. Namun, catatan yang harus diperhatikan adalah kondisi ekonomi, sosial dan politik Bali tahun 19621963. Meletusnya Gunung Agung tahun 1963 merupakan momen penting bagi orang Bali secara umum untuk bertransmigrasi, tapi di tahun-tahun sebelumnya kondisi ekonomi, sosial dan politik Bali sangat memprihatinkan. Dengan kata lain, meletusnya Gunung Agung adalah klimaks bagi mereka untuk bertransmigrasi, dan menjadi acuan bagi calon transmigran lainnya pasca 1963. Tahun 1962 hiperinflasi menerpa ke berbagai kebutuhan pokok, khususnya beras yang kenaikannya mencapai 120

Faktor sosio-kultural ini juga mempengaruhi perpindahan orang Bali ke Sumbawa pasca perpindahan orang Bali pertama ke pulau ini, yaitu telah adanya komunitas Bali di Sumbawa dan pranata-pranata adat dan agamanya. Lihat: Wirawan, A. A. Bagus. (2008), Sejarah Sosial Migran-Transmigran Bali di Sumbawa, 1952-1997, Yogyakarta: JANTRA (Jurnal Sosial dan Sejarah) Vol. III, No.6 Desember 2008.

72

sepuluh kali lipat dalam kurun waktu 1950-1964. Kekeringan, wabah tikus, serangan hama dan gagal panen sudah terjadi di Bali, sebelum Gunung Agung meletus, puncaknya antara 1962 dan 1963 yang telah terjadi pada sekitar tahun 1957 saat paceklik dan gagal panen kembali menerpa Bali. Belum lagi dampak yang diakibatkan letusan Gunung Agung: merenggut kira-kira 1500 nyawa, 62.000 hektar lahan produktif rusak parah, lebih dari 10. 000 orang menderita kekurangan gizi parah, dan 75.000 orang eksodus ke distrik-distrik tetangga121. Wilayah Karangasem, Klungkung, Bangli dan Giayar adalah wilayah yang paling parah dari akibat letusan Gunung Agung (Robinson 2006). Pada uraian sebelumnya dijelaskan bahwa perekonomian penduduk Nusa Penida sangat tergantung pada daerah tetangga di pulau induk, khususnya bahan kebutuhan pokok beras, karena kondisi alam di Nusa Penida tidak memungkinkan memproduksi beras untuk kebutuhan domestiknya. Dalam keadaan normal pun, secara periodik karena kondisi alamnya, Nusa Penida berpotensi terserang kelaparan dan gizi buruk. Sejak tahun 1950-an sampai 1960-an, secara umum Bali mengandalkan pasokan distribusi beras dari pemerintah pusat, karena gagal panen, di mana kondisi ekonomi nasional di masa itu sedang mengalami masa suram dan situasi politik yang memanas antara nasionalis pro kanan dan kiri. Jika kondisi penduduk pulau induk (Bali) memprihatinkan, maka kondisi penduduk Nusa Penida dapat dipastikan lebih memprihatinkan lagi. Hal ini diperparah dengan letusan Gunung Agung yang dampaknya menimpa daerah tetangga Nusa Penida (bagian timur Bali), di mana perekonomian Nusa Penida menggantungkan diri pada daerah tersebut, khususnya Klungkung. Fakta ini diperjelas dalam laporan Suara Indonesia (Denpasar): “Nusa Penida Kering – 30.578 Orang Terantjam Bahaja Kelaparan”, 2 Agustus 1963122. Faktor lain yang turut mendorong transmigrasi Bali Nusa ke Lampung adalah kepemilikan tanah. Di tahun 1963 sebanyak 89% dari seluruh kepemilikan tanah di Bali lebih kecil dari 2 hektar, dan lebih dari 121

Lihat: Booth, Windsor P. & Mathews, Samuel. (1963), “Disaster in Paradise”, National Geographic, September 1963, hlm. 436-458.dan Robinson (2006). 122 Lihat: Robinson (2006) dalam catatan kaki No.19.

73

separuh di bawah 0,5 hektar123. Lebih spesifik di Kabupaten Klungkung (mencakup Nusa Penida), kepemilikan tanah kurang dari 0,5 hektar sekitar 66%, lebih dari 2 hektar 4 %, dengan rata-rata kepemilikan tanah 0,78 hektar. Permasalahannya adalah dengan rata-rata kepemilikan tanah 0,78 hektar untuk di daerah Nusa Penida tidak dapat memberikan hasil maksimal seperti di daratan Klungkung di pulau induk – tanahnya gersang berbatu kapur dan sumber air terbatas. Jika bertransmigrasi ke Lampung, tanah minimal seluas 2 hektar bisa mereka dapatkan sebagai modal, dan dengan tanah yang relatif mudah untuk digarap dan subur, serta sumber air yang cukup. Transmigrasi Bali Nusa di tahun 1963 merupakan transmigrasi pertama bagi Bali Nusa yang masih berada di Nusa Penida ke Lampung. Ini bukan berarti mereka tidak mempunyai informasi mengenai lokasi transmigrasi di Lampung. Transmigran lokal Bali Nusa di Jembrana adalah sumber informasi bagi Bali Nusa di Nusa Penida. Selepas perpindahan mereka ke Jembrana tahun 1935, transmigran Bali Nusa tidak kehilangan identitasnya. Mereka tetap secara rutin mengunjungi Nusa Penida untuk melaksanakan kewajiban adat dan agamanya di tempat asal. Selama masa 1935 – 1953 sebelum mereka diberangkatkan ke Sumatera, jalinan informasi tetap terbina karena adanya ikatan sosial tersebut. Meningkatnya tingkat hunian Bali Nusa di Jembrana diperkirakan karena adanya jalinan informasi dari transmigran lokal Bali Nusa yang secara rutin mengunjungi Nusa Penida. Kerabat dan keluarga yang berminat untuk mengikuti kesuksesan mereka di Jembrana lambat laun akan ikut bertransmigrasi secara swakarsa ke Jembrana. Begitu juga setelah kepindahan Bali Nusa ke Belitang, Sumatera Selatan, informasi tersebut tidak terputus, karena jaringan informasi yang terbentuk bertambah menjadi Belitang (Sumatera Selatan)–Jembrana–Nusa Penida. Informasi mengenai lahan transmigrasi di Lampung akan mudah didapatkan waktu itu karena Lampung masih bagian dari Sumatera Selatan. Meskipun Bali Nusa dari Jembrana telah bertransmigrasi ke Sumatera, hubungannya dengan Nusa Penida sebagai

123

Berdasarkan “Kepemilikan tanah di Bali, 1963, berdasarkan jumlah hektar” (dalam Robinson 2006), sumber: Provinsi Bali, Kantor Sensus dan Statistik, Himpunan Hasil2 Sensus dan Survey 1961-1967 (Singaraja, 1968).

74

tanah kelahiran dan tanah leluhur tidak terlepaskan. Otomatis ketika Bali Nusa bertransmigrasi ke Lampung, contact person kerabat mereka sesama Bali Nusa dari Jembrana sudah mereka kantongi, untuk membantu mereka selama berada di lokasi transmigrasi. Dalam konsep yang lebih luas, modal sosial yang terbentuk melalui jaringan informasi sesama Bali Nusa antara Sumatera-JembranaNusa Penida ikut andil dalam mendorong transmigrasi Bali Nusa124. Dalam kasus transmigran Bali Nusa, jaringan migran yang membentuk modal sosial, merupakan bentukan dari kuatnya ikatan sosial terhadap tanah leluhur atau tanah kelahirannya. Oleh karena itu, (istilah) pulang kampung ke tanah leluhur, baik langsung maupun tidak langsung, telah menciptakan dan memperkuat jaringan transmigran Bali Nusa yang memudahkan mereka ketika akan bertransmigrasi. Transmigrasi Bali Nusa dari Nusa Penida ke Lampung tahun 1963 – dan dari Jembrana pasca tahun 1963 – menjadi titik berangkat untuk membahas komunitas Bali Nusa di Desa Balinuraga di Lampung Selatan. Jaringan yang telah terbentuk memungkin pasca tahun 1963 Bali Nusa yang berasal dari Jembrana ikut bergabung dengan komunitas Bali Nusa di Balinuraga, bersama kerabat dan saudara di Nusa Penida. Transmigrasi pasca 1963 tidak dapat diidentifikasikan kepastian jumlahnya, karena mereka bertransmigrasi secara spontan dan swakarsa, dalam jumlah yang kecil dengan intensitas migrasi yang rutin. Ini tidak terlepas dari jaringan informasi yang telah terjalin berdasarkan ikatan sosial mereka di tanah leluhur. Penulis memperkirakan perpindahan pasca tahun 1963 Bali Nusa di Jembrana, khususnya pasca kudeta Gerakan 30 September 1965 dan pembunuhan massal di Bali, sedikit banyak dipengaruhi oleh kekerasan politik yang terjadi di Bali pada waktu itu. Meskipun tidak terdapat banyak bukti yang memperkuatnya, karena belum banyak ahli yang mengkajinya dan terbatasnya informasi dari para narasumber yang secara psikologis mengalami trauma, namun dari data sekunder yang terbatas dan data primer yang didapatkan, ada indikasi dalam kasus kecil kepindahan Bali 124

D. S. Massey (2001) dalam Theory of Migration sebagai yang pertama mengidentifikasikan jaringan migran sebagai sebuah bentuk modal sosial – yang turut mempengaruhi proses proses migrasi individu atau kelompok melalui informasi yang tersedia dalam jaringan tersebut.

75

Nusa dari Jembrana disebabkan tragedi berdarah tersebut – mayoritas transmigran Bali Nusa di Balinuraga berasal dari Nusa Penida dan sedikit dari Jembrana. Robinson (2006) menunjukkan fakta bahwa PKI (Partai Komunis Indonesia) dan BTI (Barisan Tani Indonesia) mendapatkan kesuksesan di Bali pada tahun 1963, khususnya di Jembrana, dengan program land reform-nya. Kepemilikan tanah yang kecil pada sebagian penduduk Bali menyebabkan isu land reform menaikkan pamor PKI dan BTI. Pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965 di Jakarta, tepatnya awal Desember 1965 kekerasan massal terjadi125, Desa Nusasari di Jembrana yang menjadi pemukiman Bali Nusa, menjadi sasaran dari militer dengan meminta bantuan penduduk dari desa tetangga (Palasari dan Belimbingsari) untuk membantai penduduk desa itu dengan tuduhan diindikasikan terlibat atau aktivis PKI dan berbagai ormasnya (Organisasi Masyarakat) – namun, permintaan itu ditolak oleh penduduk Palasari dan Belimbingsari karena dalam agama mereka (nasrani) tidak mengajarkan atau membunuh sesamanya126. Salah satu informan – Bali Nusa dari Jembrana – menyebutkan bahwa tekanan dan kekerasan politik sangat kuat sekali di Jembrana, khususnya di komunitas Bali Nusa yang dituduh sebagai kaum komunis127. Salah satu cara untuk melepaskan diri dari tekanan politik, yang secara psikologis sangat menekan, mereka yang terlepas dari tuduhan tersebut memilih untuk “pindah” dari wilayah tersebut. Jumlahnya dapat dikatakan sedikit sekali, karena kuatnya peran militer berkolaborasi dengan masyarakat sekitar yang pro kanan, belum lagi tuduhan PKI dialamatkan secara membabi-buta untuk menyelesaikan sengketa atau dendam pribadi untuk menghabiskan musuhnya.

125

Lihat: Robinson (2006); dan Roosa, John. (2008), Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto, Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra. 126 Lihat: Farram, Stevan & Webb, R.A.F. Paul. (2005), Di-PKI-kan Tragedi 1965 dan Kaum Nasrani di Indonesia Timur (terjemahan), Syarikat Indonesia. 127 Hasil wawancara (2009 – 2010), identitas informan penulis rahasikan sebagai etika penelitian, dan atas permintaan nara sumber. Secara psikologis, trauma dan ketakutan itu masih kuat melekat dalam diri mereka, khususnya mereka yang secara langsung melihat bagaimana teman, tetangga atau pun saudaranya dibantai oleh sekelompok orang.

76

Balinuraga Jika paparan di atas merupakan gambaran sejarah (trans-migrasi) Bali Nusa yang bersifat makro dan komprehensif (dalam konteks memberikan gambaran masyarakat Bali di Nusa Penida), maka pada pada bagian ini sejarah singkat Balinuraga lebih bersifat mikro, terbatas pada komunitas transmigran Bali Nusa yang menjadi cikal bakal Desa Balinuraga, dengan batasan waktu di tahun 1963. Untuk menguraikan subbab ini penulis akan menarasikan proses bertransmigrasinya transmigran Bali Nusa yang menjadi pendiri Desa Balinuraga sampai terbentuknya desa ini.

Dari Nusa Penida ke Lampung Proses transmigrasi dari Nusa Penida ke Sumatera (Lampung) bukan hal yang mudah, meskipun kepindahannya dilandaskan oleh tekad bulat. Berbeda dengan masyarakat Bali di Pulau Bali, Bali Nusa harus menyeberangi satu laut lebih banyak dari mereka jika mereka bertransmigrasi ke Sumatera. Ada tiga selat yang harus mereka lalui selama perjalanan, yaitu Selat Badung (selat antara Nusa Penida dan Bali), Selat Bali (selat antara Bali dan Jawa), dan Selat Sunda (selat antara Jawa dan Sumatera). Keterikatan yang kuat terhadap tanah kelahiran tetap tidak bisa dilepaskan dari transmigran Bali Nusa. Walaupun kondisi tanah tandus dan tidak subur, bagi transmigran Bali Nusa, pulau ini merupakan pulau yang terbaik dan terindah. Di pulau ini leluhur mereka berasal, dan di pulau ini juga ikatan sosial mereka sebagai Bali Hindu melekat dalam diri mereka. Ini yang menyebabkan setelah mereka cukup berhasil di Lampung sebagai transmigran, tradisi pulang kampung tetap mereka laksanakan sebagai kewajiban dan wujud ketaatnya sebagai Bali Hindu yang diejawantahkan melalui upacara dan ritual adat dan keagamaan. Hanya mereka yang mempunyai kebulatan tekad yang kuat yang sanggup mengatasi keterikatan sosial ini, dan bertransmirasi ke Lampung. Mereka telah memperhitungkan, bahwa jika mereka tetap berada di Nusa Penida dengan segala hambatan alam, akses ekonomi dan transportasi, maka tidak ada perbaikan ekonomi yang signifikan. Transmigrasi adalah solusi pertama dan utama untuk memperbaiki kondisi perekonomian mereka.

77

Mentransmigrasikan penduduk dari Nusa Penida ke Sumatera merupakan hal yang sulit. Berkunjung ke Pulau Induk, Pulau Bali, pun belum tentu dapat mereka lakukan secara rutin, khususnya mereka yang berada di daerah pegunungan dan pedalaman pulau – apalagi harus bertransmigrasi ke Sumatera yang harus melewati Pulau Bali dan Jawa, dan menyeberangi tiga laut (selat). Nama “Sumatera” dan kondisi pulaunya sebatas diketahui dan dikenal oleh mereka berdasarkan informasi dari mulut ke mulut, dari kerabat, teman atau rekan sesama Bali Nusa asal Jembarana yang telah bertransmigrasi ke sana ketika pulang kampung ke Nusa Penida. Sulit sekali untuk meyakinkan calon transmigran bahwa bertransmigrasi adalah solusi yang tepat untuk memperbaiki kondisi perekonomian mereka. Belum lagi adanya desas-desus yang mengatakan bahwa penduduk asli di Sumatera (Lampung) yang perilakunya kasar dan tidak menerima kedatangan transmigran. Ada lagi yang pesimis mengatakan: “Jika hanya mencari sesuap nasi, untuk apa pergi jauh-jauh menyeberang tiga laut (selat). Di sini (Nusa Penida) juga masih bisa diusahakan, tanpa harus ke sana (Sumatera, Lampung)”.

Sistem patron-klien tidak dapat dilepaskan dalam masyarakat Bali. Patron merupakan pusat dan acuan bagi para klien untuk bersikap, bertindak dan beraksi. Patron yang dipercaya adalah seorang patron yang mempunyai kredibilitas yang handal, baik sekala maupun niskala. Seorang patron yang cerdas dan visioner bisa membawa perubahan bagi para klien setianya. Dalam kasus transmigrasi penduduk Nusa Penida ke Lampung, patron itu bernama Sri Mpu Suci. Sebagai seorang pemimpin sekala dengan kekuatan niskala-nya, Sri Mpu Suci berusaha meyakinkan para calon transmigran untuk bertransmigrasi ke Lampung. Inisiatif ini muncul berdasarkan kepedulian dan kesedihannya atas nasib yang menimpa masyarakat Nusa Penida yang tidak kunjung membaik, bahkan semakin memprihatinkan di periode 1950-an sampai 1960-an yang mencapai klimaks saat meletusnya Gunung Agung. Jaringan dan akses informasi yang dimiliki, Sri Mpu Suci akhirnya memutuskan bahwa daerah tujuan transmigrasi bagi calon transmigrasi Nusa Penida adalah di Sumatera,

78

Lampung. Salah satu alasan utamanya adalah di Sumatera sudah terdapat transmigran Bali Nusa asal Jembrana dan transmigran Bali lainnya yang berasal dari Pulau Bali. Dengan adanya transmigran Bali di Sumatera, maka (dalam pemikirannya waktu itu) berbagai kesulitan yang akan dihadapi di Lampung, setidaknya, sedikit dapat teratasi dengan bantuan transmigran Bali yang telah berada di sana. Bantuan yang diharapkan tentu bukan bantuan finansial karena pendahulu mereka (transmigran Bali yang sudah berada di Sumatera) masih sedang merintis perekonomiannya, tapi berupa saran dan informasi penting tentang apa dan bagaimana yang harus dilakukan dan tidak boleh (jangan) dilakukan ketika berada di tanah Sumatera.

Bertransmigrasi ke Lampung Keadaan para transmigran dari Nusa Penida sebelum bertransmigrasi umumnya sangat memprihatinkan. Faktor alam Nusa Penida dan akses transportasi ke Pulau Bali menjadi salah satu penyebab utama. Sebagian besar buta huruf (tidak bisa baca tulis). Hal ini bisa dimaklumkan karena di pulau induk sendiri, Bali, jumlah sekolah dan yang bisa menikmati sekolah masih sedikit. Hal ini tidak dapat terlepas dari kebijakan kolonial terdahulu di mana hanya golongan triwangsa yang mendapatkan akses secara bebas untuk bersekolah. Pada masa itu, orangorang tertentu yang dapat bersekolah di Nusa Penida, khususnya yang memiliki kemampuan ekonomi baik. Sekolah atau pendidikan yang terbaik dan terdekat bisa mereka dapatkan di wilayah Klungkung. Belum lagi tempat tinggal para transmigran yang berada di pelosok Nusa Penida, yang jika ingin bersekolah (sekolah dasar) – mampu secara ekonomi - berarti mereka harus berjalan kaki ke pesisir. Pertengahan tahun 1963, pasca meletusnya Gunung Agung kedua, Sri Mpu Suci memberangkatkan 200 KK transmigran dari Nusa Penida ke Sumatera, Lampung. Di dalamnya terdapat sejumlah orang-orang tua dan anak anak yang turut disertakan bertransmigrasi ke Lampung. Sri Mpu Suci bertindak sebagai pemimpin para transmigran. Mereka bertransmigrasi secara swakarsa atau spontan. Semua biaya dan kebutuhan selama perjalanan ditanggung sendiri, tidak ada sponsor dari pemerintah. Apa yang ada di Nusa Penida digadaikan atau dijual sebagai modal untuk

79

bertransmigrasi. Mencermati kondisi ekonomi Indonesia di tahun 1963, di mana hiperinflasi mulai merajalela, keadaan finansial dan uang yang mereka bawa sangat minim sekali atau pas-pas-an – dari hasil penjualan harta benda. Perkakas rumah tangga yang masih layak pakai dan peralatan pertanian turut dibawa, serta logistik pangan selama perjalanan. Sri Mpu Suci tidak sendirian dalam menjalankan tugasnya. Sri Mpu (sebutan Sri Mpu Suci) dibantu oleh anak laki-lakinya yang bernama I Made Gedah. Membawa 200 KK dari Nusa Penida ke Sumatera, menyeberangi tiga selat, tentu tidak dapat dilakukan seorang diri. Memperhatikan latar belakang para transmigran tersebut yang buta huruf dan sangat tradisional. Hilangnya anggota keluarga transmigran selama perjalanan sangat mungkin terjadi. I Made Gedah bertugas membantu ayahnya untuk mengkoordinasikan para transmigran dengan dibantu beberapa tetua atau sepuh dari keluarga transmigran yang mahir dalam mengkordinasikan kelompok. Perjalanan panjang transmigran Bali Nusa ke Lampung dimulai pertengahan tahun 1963 pasca letusan kedua Gunung Agung. Lokasi tempat tinggal transmigran yang berada di pelosok Nusa Penida, di daerah pegunungan sebelah selatan pulau, wilayah Desa Tonglat Dusun Soyor dan sekitarnya, membutuhkan waktu setidaknya satu sampai dua hari perjalanan untuk sampai ke pesisir untuk menyeberang ke Klungkung. Setelah sebelumnya Sri Mpu memastikan penyeberangan dari Mentigi (Nusa Penida) ke Kusamba (Klungkung). Paling tidak sudah ada orang yang stand by di Mentigi dan Kesumba untuk mengatur pemberangkatan. Perjalanan ke pesisir pantai atau pelabuhan Mentigi ditempuh dengan berjalan kaki. Waktu yang dibutuhkan bisa lebih lama lagi karena di dalam rombongan terdapat orang tua dan anak kecil, serta sebagian dari mereka banyak membawa perkakas dapur dan alat tani sederhana (yang bisa dibawa tangan seperti parang dan pacul). Sesampainya di pelabuhan, di sekitar wilayah Mentigi sampai Toyapakeh, mereka harus beristirahat sejenak sambil menunggu arus dan angin yang baik. Para transmigran menyeberang ke Klungkung menggunakan atau menumpang jukung (perahu tradisional Bali). Tidak seperti sekarang di mana jukung dilengkapi dengan motor tempel (mesin perahu), pada masa itu masih mengandalkan angin. Penyeberangan baru

80

terlaksana jika cuaca baik (tidak hujan), gelombang dan arus bawah laut kecil, dan angin yang baik. Perjalanan laut menyeberangi Selat Badung selama kurang lebih tiga jam menggunakan jukung merupakan awal dari perjalanan panjang ke Sumatera yang berliku. Mabuk laut adalah tantangan awal yang harus dihadapi oleh sebagian transmigran. Tidak semua terbiasa menyeberangi laut karena mereka termasuk orang pegunungan, bukan orang pesisir yang akrab dengan laut, meskipun mereka tinggal di sebuah pulau kecil. Latar belakang profesi mereka adalah pertanian, bukan nelayan. Wajar jika sebagian dari transmigran mengalami mabuk laut, khususnya para orang tua dan anak-anak yang secara fisik lemah. Setelah sampai di wilayah daratan pelabuhan Klungkung, Kusamba, dibutuhkan istirahat beberapa waktu sambil melakukan koordinasi dan persiapan menuju pelabuhan Gilimanuk di Jembrana. Dibutuhkan waktu kurang lebih satu minggu di Pulau Bali. Mengapa membutuhkan waktu selama itu? Situasi di Bali pasca meletusnya Gunung Agung dapat dikatakan cukup parah. Banyak infrastruktur yang rusak, khususnya jalan. Sarana dan prasarana transportasi harus berbagi dengan korban bencana letusan Gunung Agung, seperti penyaluran bantuan korban dan pengungsian. Di sisi lain, mereka harus mengadakan koordinasi atau kontak dengan transmigran Bali lainnya di Denpasar. Transmigran Bali ini adalah transmigran Bali yang mendapat sponsor dari pemerintah. Mereka adalah para korban letusan Gunung Agung. Transmigran Bali ini disebut transmigran Bali lain yang swakarsa atau spontan sebagai Bali KoOGA. KoOGA adalah Komando Operasi Gunung Agung. Sebuah lembaga atau organisasi pemerintah yang bertugas dan bertanggungjawab menangani dan membantu para korban bencana letusan Gunung Agung. Meskipun tidak mendapatkan sponsor dari pemerintah, transmigran Bali Nusa memiliki keunggulan yang tidak dimiliki transmigran Bali KoOGA, yaitu akses informasi dari sesama Bali Nusa, baik yang berada di Bali atau di Sumatera. Untuk penyeberangan ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk, informasi dan bantuan didapatkan dari rekan atau kerabat sesama Bali Nusa di Jembrana. Keberangkatan menuju Pelabuhan Gilimanuk melalui Denpasar. Jalan raya Denpasar-TabananNegara-Gilimanuk merupakan jalur yang ramai dan umum dilalui untuk

81

pengangkutan orang dan barang pada tahun 1950-an, yaitu ketika jalan ini sudah fix atau permanen. Kondisi jalan yang berliku-liku dan sempit, serta sarana transportasi pada masa itu, memungkinkan memakan waktu perjalanan sedikitnya setengah hari. Paling tidak dibutuhkan beberapa kelompok transmigran yang diberangkatkan menuju Jembarana. Mengingat keterbatasan sarana dan prasana transportasi pasca letusan Gunung Agung. Daerah Jembrana, Negara, merupakan daerah transmigran lokal Bali Nusa, menjadi tempat rehat dan persinggahan sementara bagi para transmigran sebelum menyeberang ke Gilimanuk. Persinggahan inilah yang nantinya, orang Bali Nusa di Jembrana ikut bertransmigrasi ke Lampung – di antaranya bergabung di Desa Balinuraga – secara swakarsa pasca tragedi berdarah “pembantaian massal” di penghujung tahun 1965. Penyeberangan dari Gilimanuk ke Banyuwangi (Jawa Timur) tidak terlalu sukar untuk dilalui. Pulau Jawa (Banyuwangi, Jawa Timur) terlihat jelas dari Gilimanuk.Pelabuhan Gilimanuk memiliki jarak yang tidak jauh dari Jembrana, lokasi transmigran lokal Bali Nusa pasa masa kolonial. Laut yang memisahkan Pulau Jawa dan Bali – Selat Bali – jaraknya terbilang dekat bila dibandingkan dengan Selat Badung maupun Selat Sunda. Permasalahan mulai banyak muncul setelah para transmigran Bali Nusa tiba di Pulau Jawa. Mereka mengalami “kejutan budaya” atau “shock culture”. Ketika tiba di Pulau Bali kejutan budaya itu tidak begitu terasa, meskipun mereka berasal dari pelosok Nusa Penida, karena ada kesamaan etnis, agama dan kebudayaan. Setelah sampai di Jawa kejutan budaya itu baru dimulai. Mereka melihat pulau yang berbeda dengan Bali. Penduduknya berbeda dengan mereka. Mayoritas beragama Islam. Pembangunan infrastruktur dan berbagai sarana prasarananya tampak lebih maju dibandingkan dengan Bali dan Nusa Penida yang belum lama terkena bencana letusan Gunung Agung. Untuk bisa sampai ke Jakarta – baru kemudian menyeberang ke selatan Pulau Sumatera, Lampung – transmigran Bali Nusa harus menumpang kereta api. Sebuah gerbong besi yang berjalan di atas rel besi. Kendaraan yang selama ini belum pernah mereka lihat di Bali maupun Nusa Penida. Untuk sebagian penduduk Jawa, melihat kereta api (meskipun belum pernah menumpangnya) bukanlah hal yang baru atau mengejutkan, karena di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-

82

20 gerbong besi ini sudah sering hilir mudik di Pulau Jawa untuk mengangkut hasil bumi atau pun orang. Setelah menyeberangi dua selat, transmigran Bali Nusa harus melintasi Pulau Jawa. Dari ujung timur sampai ke ujung barat agar bisa menyeberang ke Sumatera. Kereta api adalah pilihan utama. Biayanya relatif lebih murah dan bisa memuat seluruh transmigran. Jalan raya pos – atau disebut Pantura (Pantai Utara Jawa) – bukan pilihan utama. Biayanya sangat mahal jika menyewa bus atau truk. Waktu perjalanan pastinya sangat lama dan tidak bisa diprediksi. Kriminalitas pada masa itu terbilang tinggi, akibat himpitan ekonomi dan persaingan politik pro-kanan dan prokiri. Sulit untuk memprediksikan keadaan selama perjalanan. Perjalanan di Pulau Jawa menghabiskan waktu bermingguminggu. Mereka harus menghadapi calo-calo, preman-preman, atau pun oknum polisi dan militer. Premanisme yang harus mereka hadapi bukan premanisme ala kampung seperti di Bali. Premanisme ini ada di hampir setiap stasiun perhentian. Oknumnya sipil dan militer – keduanya samasama sedang mengalami kesulitan ekonomi dan frustasi akibat kondisi ekonomi pasca kemerdekaan yang tidak kunjung membaik. Oknum militer berdalih bahwa para transmigran harus menunggu beberapa hari di stasiun perhentian, karena harus melapor kepada komandan (atasannya) dan memeriksa izin pemberangkatan. Oknum sipil yang melihat keadaan itu datang bak seorang pahlawan. Menawarkan bantuan agar bisa lepas dari jeratan oknum militer, dan kemudian sesegera mungkin melanjutkan perjalanan. Baik oknum militer atau pun oknum sipil, keduanya samasama berperilaku preman, ingin mendapatkan uang dari para transmigran. Mereka berpikir bahwa para transmigran ini memiliki banyak uang. Kenyataannya, mereka memiliki uang yang terbatas. Keadaan yang paling memrihatinkan adalah selama di Jakarta. Kesulitan yang dihadapi memuncak. Sejumlah transmigran menderita sakit akibat kelelahan selama perjalanan. Ada pula yang meninggal. Tekanan psikologis tidak kalah beratnya. Banyak di antara mereka mengalami penurunan mental yang menggoyahkan semangat bertransmigrasi. Biasa hidup di sebuah pulau yang indah dan tenang, dengan tingkat konflik dan kekerasan yang moderat skala lokal, kini harus berhadapan dengan kebisingan, intrik, suap, pemerasan, dan lain-lain di Ibukota Republik:

83

Jakarta. Hanya namanya saja Jakarta yang pernah mereka dengar di Bali dari pembicaran mulut ke mulut dan radio sebagai ibukota Indonesia dengan gedung-gedung bertingkat. Sebelum diberangkatkan ke Lampung para transmigran mengalami frustasi. Badan dan pikiran terasa lelah. Persediaan uang semakin menipis, dan keberangkatan belum pasti. Situasi ini menyulut kemarahan dan perkelahian antara transmigran dengan oknum militer dan sipil (preman). Kondisi waktu itu memungkinkan emosi sulit diredam. Posisi transmigran antara hidup dan mati atau kepalang-tanggung (nothing to lose). Belum lagi sampai di tempat tujuan, Lampung, mereka sudah diperas dan dipermainkan. Kemarahan transmigran menyebabkan posisi mereka diperhitungkan. Tidak lama setelah itu, akhirnya mereka bisa menyeberang ke Sumatera, Lampung, melalui pelabuhan Merak, Jawa Barat (sekarang Banten). Waktu tempuh penyeberangan dari Jawa ke Sumatera melintasi Selat Sunda membutuhkan waktu setidaknya satu hari. Tidak seperti saat ini, di mana penyeberangan Merak-Bakauhuni rata-rata ditempuh 2,5 jam perjalanan laut menggunakan kapal feri (roro). Penyeberangan hanya sekali sehari, belum ramai dan tidak setiap jam seperti penyeberangan laut saat ini antara Merak-Bakauhuni. Pada tahun 1963 Pelabuhan Bakauhuni (Lampung Selatan) belum berfungsi. Transmigran menumpang kapal feri yang berlabuh di Pelabuhan Panjang, Teluk Betung (sekarang Bandar Lampung). Selama penyeberangan transmigran harus mengalami nasib yang sama seperti penyeberangan sebelumnya: mabuk laut. Kondisi fisik dan psikologis sudah menurun selama di Jawa, berbeda dengan penyeberangan pertama dan kedua, meskipun Pulau Sumatera sudah di depan mata. Perasaan transmigran bercampur aduk antara berharap nasib yang lebih baik di Sumatera dan putus asa. Desas-desus mengenai penduduk lokal Lampung yang pernah mereka dengar akan terbukti benar-tidaknya. Setidaknya perasaan khawatir itu bisa teratasi karena keberadaan rekan dan kerabat mereka sesama Bali Nusa asal Jembarana yang sebelumnya sudah berada di Sumatera, tepatnya di Belitang, Sumatera Selatan, dan beberapa di antara mereka sudah ada di Lampung. Transmigran Bali (dari Pulau Bali) lainnya pun sudah ada di Lampung, tepatnya di daerah Seputih

84

Raman, Lampung Tengah sejak tahun 1957. Tidak hanya itu, keberangkatan transmigran Bali Nusa hampir bersamaan dengan keberangkatan transmigran Bali KoOGA yang mendapatkan sponsor dari pemerintah. Perasaan senasib-sepenanggungan ini kemudian akan membantu transmigran Bali Nusa untuk menetapkan lokasi transmigrasi di Lampung, yaitu berdasarkan informasi dari rekan dan kerabat mereka. Berbekal surat jalan dan contact person para transmigran Bali Nusa menginjak tanah Sumatera. Lokasi transmigran Bali yang terkenal pada masa itu terletak di Lampung Tengah (Seputih Raman) dan Belitang (Sumatera Selatan). Kedua lokasi tersebut sangat jauh dari Pelabuhan Panjang. Kondisi jalan sangat buruk. Belum ada sarana transportasi yang menjamin para transmigran sampai di kedua lokasi tersebut. Pada masa itu, Lampung masih dipenuhi hutan. Hewan-hewan liar dan buas masih banyak dijumpai, gajah dan harimau Sumatera. Lokasi transmigrasi terdekat dari Pelabuhan Panjang berada di Lampung Selatan. Tepatnya di Kecamatan Sidomulyo. Berdasarkan kabar yang diterima, di daerah tersebut sudah ada transmigran Jawa, dan yang memberikan harapan, sudah ada beberapa transmigran Bali di sana, dan transmigran Bali KoOGA akan bertransmigrasi di daerah tersebut. Kurang lebih satu bulan waktu yang dihabiskan transmigran Bali Nusa hingga sampai di lokasi transmigrasi. Lokasi transmigrasi ditetapkan di Sidomulyo, Lampung Selatan. Sesampainya di Sidomulyo mereka tidak langsung mendirikan Kampung Bali. Mereka menetap sementara terlebih dahulu di Desa Napal. Di desa ini terdapat beberapa transmigran Bali yang hidup dalam satu kompleks dengan transmigran Jawa. Saat ini komposisi etnik di Desa Napal, 50:50, “setengah Jawa setengah Bali”. Transmigran Bali Nusa untuk beberapa waktu menetap di Desa Napal. Ini penting bagi mereka untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis sembari beradaptasi dengan lingkungan baru. Bagi transmigran Bali Nusa, ini adalah pengalaman pertama mereka hidup bersama dengan orang Jawa. Posisi mereka saat ini adalah sebagai pendatang, dan minoritas dari sisi etnis dan agama. Pada tahun 1963 sudah terdapat banyak orang Jawa di Lampung. Mereka sudah ada di Lampung sejak pertama kali program kolonisasi (transmigrasi) di bawah pemerintah kolonial Belanda tahun 1905. Orang Jawa yang ada di Lampung Selatan antara lain adalah

85

pecahan dari lokasi transmigran di wilayah Gedong Tataan dan sekitarnya, serta ditambah transmigrasi swakarsa dari Jawa. Sementara itu, Sri Mpu dibantu dengan Made Gedah berupaya melakukan koordinasi dengan transmigran Bali KoOGA, serta mengurus keperluan administrasi dan izin yang dibutuhkan. Pengurusannya dilakukan di Kalianda (sekarang ibukota Lampung Selatan). Mereka tidak dapat secara sembarangan membuka hutan untuk lahan pertanian. Sudah ada lokasi yang disiapkan untuk para transmigran oleh pemerintah. Pembukaan hutan tanpa izin dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari, khususnya terhadap penduduk asli (lokal) Lampung – pertengkaran antar etnis. Lantas bagaimana kondisi perekonomian transmigran di wilayah Sidomulyo pada tahun 1963? Kondisi mereka pada tahun tersebut belum begitu baik - di samping terpengaruh oleh perkonomian nasional waktu itu yang masih terpuruk. Infrastruktur jalan masih buruk. Wilayah ini juga masih merupakan wilayah pengembangan. Transmigran Jawa dan Bali ditempatkan di wilayah ini dengan tujuan agar daerah menjadi terbuka dan menjadi daerah pertanian. Penduduk lokal di daerah ini belum mengenal teknik pertanian seperti yang ada di Jawa dan Bali – bersawah. Penduduk lokal terbiasa dengan tanaman keras seperti kopi dan lada hitam. Lokasi penduduk lokal ada di Kota Dalem, bersebelahan dengan Sidomulyo. Setelah urusan administrasi dan perizinan selesai, transmigran Bali Nusa mendapatkan wilayah bersebelahan dengan Desa Napal. Transmigran Bali KoOGA mendapatkan lokasi di sebelah lokasi transmigran Bali Nusa bersama-sama dengan transmigran Jawa. Pada masa ini, masih di tahun 1963, perjuangan transmigran Bali Nusa untuk hidup di Sumatera dimulai.

Masa-Masa Awal yang Sulit dan Melelahkan (1963-1966) Membuka hutan berarti membuka lahan baru. Bagi transmigran Bali Nusa berarti membuka lembaran baru kehidupan mereka di Sumatera. Jauh dari Nusa Penida, Bali, yang bertanah tandus. Harus menyeberangi tiga selat. Melewati perjalanan darat di Jawa berminggu-minggu. Sebuah pengorbanan besar bagi etnis Bali: meninggalkan tanah leluhurnya, tanpa mau kehilangan identitasnya sebagai Bali Hindu. Bertransmigrasi ke Lampung berarti mempertaruhkan identitasnya. Jika gagal, identitas

86

mereka akan hilang dengan sendirinya, karena ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban adat dan agama, tidak hanya di Lampung, tapi terutama di tanah leluhur – tempat di mana identitas mereka berasal. Membuka hutan bukan persoalan mudah. Ancaman sewaktuwaktu bisa terjadi dari penghuni hutan. Gajah, harimau Sumatera, dan ular adalah satwa hutan Sumatera yang berpotensi membunuh para transmigran ketika membuka hutan, jika menggangu habitat mereka. Di samping itu masih ada nyamuk hutan tropis Sumatera. Gigitannya menyebabkan malaria yang bisa membunuh para transmigran dan keluarganya dengan cepat. Di luar gangguan dan ancaman dari satwa hutan, ancaman berikutnya adalah ketersediaan bahan makanan, terutama beras. Hutan baru dibuka, belum menjadi lahan pertanian yang siap ditanami. Di sisi lain, transmigran dan keluarga harus hidup. Solusi yang diambil transmigran adalah menjadi buruh kopi dari kebun penduduk lokal. Dengan upah yang sangat kecil sekali mereka gunakan untuk membeli beras. Permasalahan utamanya adalah beras yang mereka beli tidak dapat mencukupi kebutuhan para transmigran dan keluarganya. Solusi lainnya adalah mereka mengkonsumsi umbi dari tanaman kijung – sejenis umbiumbian. Umbi kijung ini tidak dapat langsung dikonsumsi. Terdapat racun di dalamnya. Jika langsung dikonsumsi dapat menyebabkan kematian. Umbi kijung harus direndam dahulu selama dua hari untuk menawarkan racunnya. Setelah itu baru bisa dikonsumsi. Kendala lainnya adalah air bersih untuk minum. Transmigran Bali Nusa pada waktu itu belum memiliki sumur. Air minum mereka dapatkan dengan meminta dari penduduk setempat. Kekurangan bahan makanan pokok, terutama karbohidrat, menyebabkan mereka menderita kelaparan. Busung lapar menimpa sejumlah anak-anak. Kondisi ini diperparah dengan penyakit klasik para transmigran: malaria. Beberapa korban jiwa berjatuhan. Ini adalah korban jiwa yang kedua setelah korban jiwa pertama saat perjalanan di Jawa.

87

Di sisi lain, transmigran Bali Nusa mengalami kelebihan protein. Sumber protein utama mereka adalah daging babi hutan atau celeng128. Saat itu populasi celeng jumlahnya sangat banyak. Penduduk lokal dan transmigran Jawa yang mayoritas Muslim tidak mengkonsumsi daging celeng. Kehadiran transmigran Bali Nusa dianggap sebagai penolong bagi transmigran Jawa dan penduduk lokal. Celeng adalah musuh utama para transmigran dan penduduk lokal. Populasinya yang berlebihan menjadikannya sebagai hama perusak tanaman. Lalu, bagaimana dengan kebenaran desas-desus mengenai penduduk lokal yang pernah mereka dengar sewaktu di Bali? Pada masa awal kedatangan, di mana masih barus membuka hutan dan menanti penanaman lahan baru, kondisi ekonomi transmigran sangat jauh berbeda dengan penduduk lokal. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, mereka menjadi buruh kopi. Air pun mereka harus meminta dari sumur penduduk lokal. Saat itu mereka masih dianggap remeh sebagai kelompok pendatang yang masih primitif. Transmigran datang dengan modal pas-pasan. Harus menumpang dan meminta-minta kepada penduduk lokal hanya sekadar untuk bertahan hidup sampai lahan baru sudah ditanam dan menghasilkan. Terlepas dari desas-desus tersebut, ada satu faktor utama yang menjadikan posisi kehidupan ekonomi transmigran Bali pada umumnya lebih maju dari penduduk lokal – sebuah kondisi yang bertolakbelakang ketika pertama kali mereka datang – yaitu ketekunan dan kerja keras. Transmigran Jawa menyebutnya (terlalu) ngoyo. Ketekunan dan kerja keras transmigran Bali ini nantinya setelah sekitar sepuluh tahunan keadaan ekonomi mereka sudah menjadi lebih baik daripada sebelumnya di tempat asal, dan mulai menggusur posisi ekonomi penduduk lokal.

128

Daging gajah pun pernah mereka konsumsi. Dagingnya alot dan tidak enak. Namun, saat itu tetap mereka konsumsi karena keadaan yang mendesak. Ini menjadi pengalaman dan cerita yang menarik bagi mereka kala keadaan waktu itu yang sangat sulit. Seorang Tionghua bernama Lim Ka Ka menembak mati gajah dan memberikannya kepada mereka – karena tidak ada pilihan, mereka pun mengkonsumsinya.

88

Lahirnya Desa Balinuraga Desa Balinuraga tidak lahir begitu saja. Nama “Balinuraga” adalah intisari dari perjuangan dan pengorbanan hidup yang berat dalam lembaran baru hidup baru, yaitu sejak memutuskan meninggalkan Nusa Penida hingga sampai tiba di Lampung. Pada masa-masa awal yang sulit, keputusan bertransmigrasi merupakan sebuah spekulasi besar dalam hidup mereka. Tentu, yang menjadi pertanyaan saat keadaan frustasi adalah mengapa harus menjadi seperti ini ketika harus mencari sepiring nasi. Puncak kefrustasian dan keputus-asaan terjadi di saat-saat pembukaan hutan, dan (sepertinya) berpotensi mengalami kegagalan saat penananam pertama – dan itu menjadi kenyataan. Secara psikologis, mental mereka down. Rasanya segala pengorbanan sia-sia. Harta benda di Bali sudah terjual sebagai modal. Beberapa anggota keluarga menderita kelaparan, sakit, dan di antaranya meninggal dunia. Di saat sulit seperti ini, kampung halaman di Nusa Penida seperti membawa kesegaran rohani. Membayangkan masa-masa indah di kampung halaman tanpa harus menderita seperti ini di Lampung. Akibatnya beberapa keluarga dengan keputus-asaannya meminta kepada Sri Mpu Suci untuk pulang kembali ke Nusa Penida. Sebagai seorang pemimpin kharismatik dan disegani, Sri Mpu Suci menanggapinya dengan arif dan bijaksana. Komentarnya itu membangkitkan kembali semangat transmigran Bali Nusa di puncak kefrustasiannya. Kata-kata yang diucapkan oleh Sri Mpu (kurang lebih) adalah: “Kita sudah (jauh-jauh) sampai di sini (di Lampung dengan harapan akan berhasil dan pengorbanan yang besar). Jika (ingin) mati, matilah di sini, daripada pulang ke Bali membawa rasa malu (pulang ke kampung halaman dengan membawa kegagalan, dan mendapatkan cemoohan)”

bukan

keberhasilan,

akan

Peristiwa ini kemudian menjadi inspirasi bagi Sri Mpu Suci untuk memberikan nama lokasi transmigran Bali Nusa ini dengan nama Balinuraga. Hal ini berangkat dari ketidakpercayaan yang mendalam dari para transmigran bahwa mereka akan gagal. Kenyataannya mereka

89

berhasil melewati masa-masa sulit itu. Agar lokasi transmigran Bali Nusa ini mempunyai nama dan identitas Bali Hindu – yang mencakup perjuangan dan pengorbanan mereka selama masa-masa awal transmigrasi – nama Balinuraga diberikan sebagai identitas transmigran Bali Nusa. Kata Balinuraga secara bebas diartikan “Bali masih ada”. “Bali” adalah orang atau etnis Bali Hindu. “Nu” berarti “masih” – “masih” dalam arti eksistensi atau keberadaan. “Raga” berarti “badan” atau “wujud manusia / orang secara fisik”. Makna dari kata “Balinuraga” adalah bahwa orang Bali (Nusa) secara fisik masih ada di Lampung. Kata “Balinuraga” menunjukkan eksistensi mereka setelah bertahan-hidup dalam segala rintangan dan hambatan selama proses bertransmigrasi. Keberhasilan mereka bertahan-hidup merupakan eksistensi identitas mereka di Lampung: bahwa Bali (Nusa) masih ada. Bagi transmigran nama ini sangat berarti. Nama Balinuraga yang secara keseluruhan diambil dari Bahasa Bali “serasa” seperti di kampung halaman. Sama seperti transmigran Jawa pertama di Lampung pada tahun 1905 yang memberikan nama desanya seperti nama desanya di Jawa: Bugel. Secara psikologis nama ini berpengaruh bagi transmigran agar kerasan di lokasi transmigran, dan mengurangi hasrat dan keinginan untuk kembali ke tempat asal. Kemudian, nama Balinuraga merupakan cerminan keberhasilan mereka untuk eksis – “ada” – di Lampung melalui perjuangan dan pengorbanan yang berat. Kegagalan di Lampung untuk menjadi “ada” adalah sebuah pukulan keras bagi mereka. Ini berarti mereka kehilangan identitasnya, sebuah identitas kultural yang melekat dan melembaga pada setiap individu transmigran. Menyebut nama Balinuraga tidak hanya mengingatkan pada masa-masa sulit, tapi, yang lebih penting, adalah memacu semangat mereka untuk berhasil dan mapan secara ekonomi untuk memperkokoh identitas kulturalnya, tidak hanya di Lampung, tapi juga yang terpenting adalah di tempat asal: kerja keras, kerja keras, dan kerja keras. Tidak mau berlama-lama dengan kesusahan yang dialami, banjar pertama Desa Balinuraga dibangun. Banjar ini adalah banjar pertama yang menjadi cikal-bakal Desa Balinuraga. Kata “Desa” di depan nama “Balinuraga” adalah desa administratif dalam konsep pemerintah republik. Dalam konsep dan konteks mereka, etnis / orang Bali, banjar ini sudah

90

merupakan “desa” dalam konsep pemerintah; atau sudah menjadi semacam “negara” kecil dalam konsep masyarakat Bali. Nama banjar pertama yang menjadi cikal-bakal Desa Balinuraga adalah Pandéarga – terdiri dari dua suku kata “Pandé” dan “arga”. Kata “Pandé-arga” diartikan sebagai “Rumah Pandé”. Kata “Pandé” menunjukkan klan atau warga, sedangkan “arga” menunjukkan tempat (tanah atau hunian) atau “jalan”. Mengapa menggunakan nama “Pandé” sebagai nama banjar pertama yang menjadi cikal bakal Desa Balinuraga? Nama banjar Pandé-arga diberikan oleh Sri Mpu Suci. Bagi para transmigran, penggunaan nama Pandé didedikasikan untuk Sri Mpu Suci (dan keluarga) atas jasanya yang telah membawa dan memimpin mereka selama bertransmigrasi ke Lampung. Pandé sendiri merupakan nama dari klan Sri Mpu Suci. Biasanya disebut dengan Warga Pandé. Istilah warga ini sama dengan klan atau keluarga – atau juga disebut soroh. Nama “Sri Mpu” merupakan gelar yang digunakan pemimpin Warga Pandé, yaitu sebagai pemimpin keagamaan / spiritual yang juga menjadi pemimpin adat, atau pendeta-nya Warga Pandé. Dalam perkembangannya setelah memasuki tahun 1970-an Banjar Pandéarga yang menjadi cikal bakal Desa Balinuraga mulai dimekarkan hingga (saat ini) menjadi tujuh banjar atau dusun. Transmigran pertama Bali Nusa (pelopor Desa Balinuraga) datang pertama kali tahun 1963. Ini merupakan transmigran gelombang pertama. Gelombang kedua dan seterusnya baru datang ke Balinuraga pada tahun 1968, tahun 1970-an dan tahun 1980-an. Mereka datang dari Nusa Penida dalam kelompokkelompok kecil dan sedang. Dari tahun 1963-1967 transmigran gelombang kedua belum bisa didatangkan karena faktor sosial, politik dan ekonomi yang terjadi di masa itu. Di satu sisi transmigran pertama perekonomian belum mapan. Cukup sulit mengajak kerabat dan saudara di Nusa Penida untuk bertransmigrasi jika perekonomian mereka belum mapan, karena faktor keberhasilan ekonomi yang sebenarnya digunakan sebagai pemikat utama agar mereka mau bertransmigrasi. Di sisi lain, faktor sosial, politik dan ekonomi yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 1963-1967 tidak kondusif bagi masyarakat Bali untuk bertransmigrasi. Keadaan ekonomi di tahun 1963-1966 sangat buruk. Hiperinflasi terjadi di Indonesia.

91

Keamanan dan keselamatan tidak terjamin di masa-masa transisi dari pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru (1965-1966). Pasca Gerakan 30 September 1965 situasi Bali sangat tidak kondusif. Desember 1965 sampai semester pertama tahun 1966 situasi Bali mencekam. Pembantaian massal terjadi di pulau ini. Situasi mencekam di Bali mulai mereda setelah Suharto berhasil memimpin rezim Orde Baru. Jika pada masa-masa ini mereka bertransmigrasi, bukan tidak mungkin, mereka akan dituduh sebagai PKI yang melarikan diri. Daerah Jembrana yang menjadi lokasi transmigran lokal pertama di masa kolonial, di mana terdapat masyarakat Bali Nusa, menjadi daerah merah (basis massa partai-partai berhaulan kiri di masa Orde Lama). Tahun 1968 transmigran gelombang kedua dari Nusa Penida mulai datang ke Balinuraga (Lampung Selatan). Situasi sosial, politik dan ekonomi di Indonesia (khsuusnya Bali dan Lampung) pasca berkuasanya Suharto sudah mulai kondusif. Mereka bertransmigrasi dengan dibantu oleh kerabat dan saudara yang sudah menetap di Balinuraga. Tidak ada catatan resmi berapa jumlah kepala keluarga yang bertransmigrasi gelombang kedua, karena mereka bertransmigrasi swakarsa. Transmigran gelombang kedua ini datang dalam kelompok-kelompok kecil dan sedang (kisarannya antara 10-30 KK). Cukup berbahaya jika mereka datang dalam kelompok besar. Biasanya pemimpin kelompok transmigran akan menjadi sasaran empuk (pemerasan) dari oknum sipil dan aparat untuk dimintai sejumlah uang. Terutama di tempat-tempat perhentian seperti terminal, stasiun dan pelabuhan. Transmigran gelombang ketiga dan seterusnya, masih sama seperti gelombang kedua, datang dalam kelompok kecil dan sedang. Ini terjadi di tahun 1970-an. Keluarga yang ada di Balinuraga ketika pulang kampung ke Nusa Penida mengajak serta kerabat dan saudaranya untuk bertransmigrasi. Pada gelombang ketiga ini dalam skala kecil peminat yang bertransmigrasi cukup besar. Di tahun 1970-an perekonomian masyarakat Bali Nusa di Balinuraga sudah mulai mapan. Mereka sudah mampu untuk pulang kampung ke Nusa Penida untuk mengajak kerabat dan saudara untuk bertransmigrasi sekaligus melaksanakan kewajiban adat dan agama di tanah kelahirannya. Tahun 1980-an yang bertransmigrasi dari Nusa Penida ke Balinuraga sudah mulai berkurang. Mereka yang bertransmigrasi akan mencari daerah lain di

92

wilayah Lampung dan Sumatera Selatan. Bagaimana tidak. Di tahun 1980an masyarakat Balinuraga sudah ada yang bertransmigrasi lagi ke luar Balinuraga (Lampung Selatan) ke wilayah Lampung Timur dan Sumatera Selatan (perbatasan). Mereka bertransmigrasi ke wilayah tersebut untuk mengembangkan perkebunanan (tanaman keras). Sampai akhir tahun 1980-an (memasuki tahun 1990-an) Desa Balinuraga sudah memasuki masa stagnan. Artinya, wilayah ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk dijadikan tujuan transmigrasi. Jika ada yang ingin bertransmigrasi, maka mereka harus mencari wilayah lain di wilayah Lampung dan Sumatera Selatan yang wilayahnya relatif masih kosong dan butuh pendatang untuk menggarap sektor pertanian dan perkebunan. Pertumbuhan penduduk di Balinuraga dan wilayah sekitarnya (keluarga transmigran atau pendatang dari Jawa dan Bali di Kecamatan Sidomulyo) sudah tidak diiringi dengan penambahan areal pertanian. Perekonomian keluarga transmigran pun sudah mapan. Sarana dan prasarana serta infrastruktor sosial-keagamaan yang menjadi identitas kebalian masyarakat Balinuraga sudah lengkap. Berbagai upacara adat dan agama bisa mereka laksanakan secara besarbesaran.

Balinuraga sebagai Desa Administratif Desa Balinuraga merupakan salah satu desa di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, yang mayoritas penduduknya berasal dari etnik Bali yang beragama Hindu, atau biasa disebut BaliHindu. Mereka merupakan etnik Bali-Hindu yang bukan berasal dari pulau induk, Bali, tapi dari Pulau Nusa Penida yang menjadi bagian dari Kabupaten Klungkung, sebelah Timur Pulau Bali. Desa Balinuraga secara administratif masuk ke dalam Kecamatan Way Panji sejak tahun 2006. Sebelumnya Desa Balinuraga merupakan bagian dari Kecamatan Sidomulyo. Setelah dimekarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan nomor 03 Tahun 2006 tanggal 15 Juni 2006, Desa Balinuraga menjadi salah satu desa yang dilimpahkan ke dalam Kecamatan Way Panji selain Desa Sidoharjo, Sidomakmur, dan Sidoreno. Di kecamatan baru ini, yang diresmikan pada tanggal 23 Juli 2007, Desa Sidoharjo menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Way Panji.

93

Kecamatan Way Panji membawahi empat Desa dengan jumlah penduduk 16.455 jiwa dan luas wilayah 34,8 km2. Kecamatan Way Panji merupakan kecamatan dengan komposisi penduduk yang multietnis, yang terdiri dari dua kelompok: penduduk asli dan pendatang. Penduduk aslinya merupakan masyarakat (asli) Lampung Saibatin, sedangkan penduduk pendatang didominasi oleh etnis Jawa dan Bali, selain beberapa pendatang lainnya yang berasal dari Jawa Barat (Sunda), keturunan Tionghua, Padang, Batak, dan lain-lain.

Way Panji

Peta 5. Peta Administrasi Kabupaten Lampung Selatan (Administrative Map of Lampung Selatan Regency). (Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan (Kecamatan Way Panji Dalam Angka Tahun 2008/2009).

Berdasarkan peta di atas Kecamatan Way Panji berbatasan dengan: (1) Kecamatan Candipuro di sebelah Utara; (2) Kecamatan Kalianda di sebelah Selatan; (3) Kecamatan Sidomulyo di sebelah Barat; (4) Kecamatan Palas di sebelah Timur. Bentuk permukaan tanah Kecamatan Way Panji secara topografis sebagian besar merupakan dataran rendah dengan ketinggian sekitar 60-70 meter di atas permukaan laut. Mata

94

pencaharian mayoritas penduduknya adalah petani tanaman padi dan palawija. Desa Balinuraga sebagai desa administratif terdiri dari tujuh dusun (dusun disebut juga sebagai banjar dalam desa adat Balinuraga) dengan dua puluh satu Rukun Tangga (RT), yaitu: Dusun (banjar) Pandéarga, Sidorahayu, Banjarsari, Sukamulya, Sukanadi, Jatirukun, dan Sumbersari129. Desa Balinuraga yang diklasifikasikan sebagai Desa Swakarya berstatuskan Desa Definitif memiliki luas desa 11,62 Km2 (1.162,0 Ha). Jalan desa yang beraspal sepanjang 4.0 Km, berbatu 6,0 Km, dan bertanah 9.0 Km. Jumlah rukun tangga (kepala keluarga) sebanyak 818 KK (2.958 jiwa) yang terdiri dari 1.510 laki-laki dan 1.448 perempuan dengan tingkat kepadatan penduduk 254,56 Jiwa/Km2. Fasilitas pendidikan yang dimiliki adalah tiga buah sekolah dasar (SD) negeri dan sebuah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) swasta; sedangkan sarana kesehatan yang dimiliki adalah sebuah Puskesmas Pembantu dan enam buah Posyandu. Tempat peribadatan yang ada di wilayah Desa Balinuraga adalah dua buah masjid dan empat buah musholla (langgar), dan empat buah Pura130. Jenis lahan sawah di Kecamatan Way Panji adalah sawah tidak berpengairan. Desa Balinuraga memiliki sawah tidak berpengairan seluas 315,0 Ha; sedangkan lahan bukan sawah yang digunakan ladang, tegal, tebat dan kolam seluas 779,0 Ha, pemukiman seluas 102,0 Ha, pertokoan seluas 2,0 Ha, dan lainnya 129

Data kuantitatif dalam paragraf ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan: Kecamatan Way Panji Dalam Angka Tahun 2008/2009. 130 Masjid dan musholla dimiliki oleh masyarakat non-Bali yang secara admistratif masuk ke dalam wilayah Desa Balinuraga. Masyarakat non-Bali yang secara administratif masuk dalam Desa Balinuraga umumnya adalah masyarakat Jawa. Empat buah pura di Desa Balinuraga terdiri dari Pura Kahyangan Tiga (Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem). Dalam perkembangannya kelompok masyarakat Bali Hindu membuat Pura Puseh dan Pura Penataran Bale Agung-nya sendiri. Di Desa Balinuraga tidak ada pemeluk Nasrani. Berbeda dengan tiga desa lainnya di Kecamatan Way Panji yang memiliki pemeluk Nasrani, yaitu Katholik. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan Gereja Katholik di tiga desa ini (tidak ada Gereja Protestan), yaitu Desa Sidoharjo memiliki tiga buah gereja Katholik, Desa Sidomakmur dan Sidoreno masing-masing memiliki satu buah gereja Katholik. Umumnya pemeluk Katholik di ketiga desa ini adalah masyarakat Jawa.

95

19,0 Ha, dengan total lahan bukan sawah seluas 902,0 Ha. Desa ini memiliki lima buah usaha penggilingan padi sebagai pendukung pengelohan hasil panen dari padi menjadi beras. Jenis ternak yang dominan di Balinuraga adalah babi dan sapi. Rincian jumlah ternak di Balinuraga: sapi 517 ekor, kerbau 7 ekor, kambing 271 ekor131, dan babi 2.674 ekor.

131

Kambing bukan merupakan jenis ternak yang dibudidayakan oleh masyarakat Bali di Balinuraga. Hewan ternak ini biasanya dibudidayakan oleh masyarakat non-Bali yang secara admistratif masuk ke dalam wilayah Desa Balinuraga. Hewan yang menjadi budidaya masyarakat Balinuraga umumnya adalah babi.

96