BAB III PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA KE KOREA SELATAN (2004 – 2014)
A. Kebijakan Korea Selatan Terhadap Penerimaan Tenaga Kerja Indonesia. Dahulu, Korea Selatan menutup jalur bagi TKA. Hal tersebut disebabkan oleh imigrasi Korea yang tidak mengijinkan pekerja asing memasuki Korea untuk tujuan kerja. Namun seiring dengan perkembangan masa, terdapat faktor yang berkontribusi dalam perubahan yang terjadi hingga kini. Faktor-faktor tersebut yaitu; pertama, perekonomian Korea telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat sehingga upah relatif terhadap negara-negara tetangga yang kurang berkembang memberikan tekanan terhadap arus masuk TKA ke Korea.1 Kedua, ada perubahan kondisi pasokan tenaga kerja. Sejak keterpurukan pasca Perang Korea tahun 1953, Korea Selatan berusaha membangun
kembali
negaranya
dengan
meningkatkan
pembangunan
ekonomi.2 Disaat perkembangan ekonomi tahun 1980-an sedang berkembang, Korea Selatan mengalami penurunan tingkat kelahiran. Dari data Badan
1
Chin Hee Hahn dan Yong Seok Choi. 2006. The effects of Temporary Foreign Worker Program in Korea: Overview and Empirical Assessment. Hal. 4 http://faculty.washington.edu/karyiu/confer/seoul06/papers/hahn-choi.pdf. Diakses pada tanggal 21 Desember 2012 pukul 19.30 Wita 2 South Korea Government. 2012. Economy. http://southkoreagovernment.com Diakses pada tanggal 14 Desember 2012 pukul 15.45 Wita
1
Statistik Nasional Korea, angka kelahiran Korea Selatan adalah salah satu yang terendah di dunia.3 Ketiga, terdapat tingkat pendidikan pekerja Korea yang meningkat pesat selama perkembangan perekonomian Korea, dimana adanya tingkat kelulusan perguruan tinggi selama 20 tahun terakhir dari 7,7 persen pada tahun 1970 ke 14,1 persen pada tahun 1990.4 Hal demikian membuat pasokan akan tenaga kerja tidak dapat mewadahi pertumbuhan pekerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ini menegaskan bahwa kebutuhan akan tenaga kerja kasar atau tenaga kerja low-skill untuk pekerja industri sulit ditemui. Ini juga disertai oleh transisi pemuda Korea yang kurang menyukai pekerjaan pada kategori ‘Dirty, Dangerous & Difficult’ atau lebih dikenal dengan sebutan 3-D, dengan upah rendah. Pekerjaan 3-D dalam hal ini masuk dalam kategori pekerja low-skill, yang mana pekerja low-skill adalah pekerja yang kurang memiliki keterampilan pada bidang pekerjaan yang akan digeluti. Hal ini terpaparkan dalam EPS sebagai dasar MoU antara Korea dengan negara yang menjalin kerjsama. Dampak dari faktor tersebut membuat Korea Selatan mengeluarkan kebijakan akan penerimaan TKA seperti halnya TKI sebagai kebutuhan akan perputaran roda perekonomian mereka yang sebagian besar terdiri dari usaha
3
Gitasari R Widowati. 2010. “After Global Finacial Crisis: Challenges for marketing Indonesian Formal Workers to South Korea”. Jurnal Diplomasi: Diplomasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. II (1). Hal.152 4 Chin Hee Hahn dan Yong Seok Choi. Op.Cit.,hal. 5
2
menengah dan kecil. Berikut prosedur umum kerja sama pemilihan TKA berdasarkan pemerintah Korea Selatan:5 1. Menentukan kebijakan penting mengenai ukuran aliran TKA dan negara pengirim. a. Dirundingkan dan diputuskan oleh Komite Angkatan Tenaga Kerja Asing; b. Isu-isu utama terkait dengan lapangan kerja bagi TKA seperti; industri, ukuran aliran tenaga kerja, negara pengirim, dll. 2. Penandatanganan MoU tentang pengiriman tenaga kerja antara Pemerintah Korea dan negara kerjasama. a. Penandatanganan MoU dengan negara kerjasama mengenai proses perekrutan oleh Pemerintah Korea untuk mencegah korupsi terkait dengan pengiriman TKA. b. Mengevaluasi secara berkala pelaksanaan MoU untuk menentukan pembaruan. c. Menetapkan bahwa MoU kedua negara berfokus pada sektor kerja formal. 3. TKA yang akan dipekerjakan kepada Pemerintah Korea. a. Pemerintah (institusi publik yang dipilih) dari negara pengirim memilih pekerja yang akan dikirim berdasarkan standar tujuan seperti skor ujian bahasa Korea dan pengalaman, dimana lama waktu dikalikan jumlah tenaga kerja yang dipilih.
5
Kedutaan Besar Republik Korea. 2011. Prosedur Umum Pemilihan Tenaga Kerja Asing. http://idn.mofat.go.kr Diakses pada tanggal 14 Desember 2012 pukul 16.35 Wita.
3
b. Institusi pemerintah dari Korea menyiapkan daftar Calon Tenaga Kerja Asing (CTKA) berdasarkan para pekerja yang dipilih untuk dikirim. 4. Permohonan izin bekerja diberikan oleh Kementrian Pekerjaan dan Tenaga Kerja Korea. a. Para pengusaha yang tidak mampu mempekerjakan pekerja lokal setelah berusaha keras (selama tujuh hari) dapat mencarinya melalui Pusat Dukungan Tenaga Kerja atau Employment Support Center (ESC) sehingga memperoleh permohonan izin bekerja untuk mencari CTKA. 5. Memilih TKA dan menerbitkan izin kerja diberikan oleh Kementrian Pekerjaan dan Tenaga Kerja Korea. a. ESC menyarankan sejumlah calon yang memenuhi persyaratan perekrutan dari daftar CTKA. 6. Menandatangani kontrak tenaga kerja oleh pengusaha. a. Pengusaha menandatangani kontrak standar tenaga kerja dengan TKA yang dipilih. b. Syarat kontrak serta syarat dan ketentuan lainnya yang mencakup gaji, jam kerja, liburan, tempat kerja, dll. c. Pengusaha dapat menjalankan kontrak tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung dengan mempercayakan hal ini ke lembaga pemerintah sebagai perwakilan Kementrian Pekerjaan dan Tenaga Kerja Korea.
4
7. Menerbitkan sertifikat penerbitan visa oleh pengusaha dan Kementrian Kehakiman Korea. a. Pengusaha mengirim izin kerja dan kontrak standar tenaga kerja, sedangkan Kemetrian Kehakiman Korea menerbitkan sertifikat penerbitan visa. Majikan diwakilkan oleh lembaga pemerintah Korea yang ditunjuk mengatur penerimaan TKA. 8. Penerimaan TKA oleh pengusaha. a. Pengusaha mengirim sertifikat penerbitan visa kepada TKA, kemudian visa bagi TKI tersebut diterbitkan oleh Kedutaan Besar, dan TKA boleh memasuki Korea. b. TKA yang memasuki Korea harus menyelesaikan kursus pelatihan kerja yang diberikan oleh lembaga yang ditunjuk Pemerintah Korea. 9. Proses kelola pekerjaan bagi TKA dilakukan oleh Kementrian Pekerja dan Tenaga Kerja Korea dan penempatan tempat tinggal bagi TKA dilakukan oleh Kementrian Kehakiman. a. Menyediakan konsultasi atas keluhan dan layanan pelatihan gratis oleh Kementrian Pekerja dan Tenaga Kerja Korea, Lembaga Perwakilan Kementrian Tenaga Kerja, Asosiasi Industri, dan sebagainya. b. Membolehkan TKA untuk berpindah ke tempat kerja lain apabila terdapat masalah pada perusahaan, seperti penutupan usaha karena
5
bangkrut atau karena perusahaan ditutup usahanya oleh pihak berwenang, dan terjadi keterlambatan penggajian. c. Pengontrolan secara ketat atas masa tinggal TKA melalui manajemen keimigrasian yang kuat dan dengan mengatur sistem kerja yang terpadu antara Kementrian Kehakiman Korea dan Kementrian Pekerjaan dan Tenaga Korea. Pada pengiriman TKA ke Korea Selatan, para stakeholder yaitu, pemerintah Korea dan perusahaan Korea bekerjasama dalam merekrut TKA. Pemerintah Korea Selatan bertindak mengawasi penerimaan tenaga kerja, sedangkan perusahaan sebagai pengguna yang bertugas menyeleksi. Hal tersebut tentu mengacu pada poin-poin dalam MoU, seperti: jumlah kebutuhan tenaga kerja tiap tahun yang akan masuk ke Korea, masa bekerja TKA di Korea, dan syarat kelulusan bagi TKA. Korea Selatan kini mulai dikenal sebagai negara baru dalam hal kesuksesan perkembangan ekonominya jika dibandingkan dengan negaranegara Asia Timur lainnya. Hal tersebut menunjukkan hasil yang signifikan dimana Korea merupakan negara yang menjadi pemain besar dalam negaranegara ekspor besar dunia. Ini banyak terbantu dari industri Korea berupa ekspor yang mana berjumlah 53 persen dari perekonomian Korea pada tahun 2011.6 Dengan demikian, industri Korea banyak terbantu oleh TKA, seperti halnya pekerja asal Indonesia yang dikirim ke Korea Selatan.
6
Rajeshni Naidu. 20 Juli 2012. “South Korea’s 10 Biggest Companies”. CNBC. http://www.cnbc.com/id Diakses pada tanggal 21Desember 2012 pukul 15.35 Wita.
6
Korea Selatan yang beribukotakan Seoul, dapat dicapai dalam tiga jam dengan pesawat dari sekitar 66 kota besar yang ditinggali oleh satu milyar penduduk. Ini menjadikan Korea merupakan jalur masuk investasi ke wilayah Asia Timur yang mudah diakses. Bahkan, perusahaan-perusahaan dapat menggunakan Korea sebagai ajang percobaan sebelum melangkah ke pasar internasional. Selain itu juga, terdapat sekitar 500 perusahaan yang telah masuk di Korea.7 Salah satu negara yang bekerjasama dengan Korea Selatan terhadap penerimaan TKA adalah Indonesia. Kerjasama antara Indonesia - Korea Selatan dalam hal pengiriman TKA, didasari dari kepentingan akan kebutuhan Korea yang ingin dicapai. Dimana dimaksudkan bahwa, Korea membutuhkan tenaga kerja asal Indonesia guna membantu dalam peningkatan perekonomian negara tersebut. Seperti yang diungkapkan Bapak Madi selaku perwakilan dari Human Resource Development Service of Korea (HRD Korea) di Jakarta, bahwa; Korea Selatan ingin bekerjasama dengan Indonesia sebagai negara penerima TKI karena kebutuhan akan tenaga kerja tidak mampu di cukupi oleh tenaga kerja dalam negeri sehingga perlu didatangkan tenaga kerja asing, di samping itu untuk mempererat hubungan kerjasama antar kedua negara.8 Korea Selatan telah menerima TKI sebagai tenaga kerja low-skill sejak tahun 1994 dengan melalui skema program pelatihan TKI yang disebut
7 8
Kedutaan Besar Republik Korea untuk Indonesia. Op.Cit. Wawancara dengan Bapak Madi selaku perwakilan dari Human Resources Development of Korea. Pada tanggal 28 November 2012 pukul 16.33 WIB di Jakarta.
7
Industrial Trainee Program (ITP).9 Hal tersebut terjadi disebabkan Korea Selatan belum menerima TKI sebagai tenaga kerja, dimana status TKI saat itu berbeda dengan peserta ITP. Peserta ITP merupakan tenaga kerja low-skill yang bekerja dengan status sebagai pekerja pelatihan pada industri-industri di Korea Selatan. Peserta ITP juga memperoleh upah lebih rendah karena berstatus sebagai peserta pelatihan yang dikirim ke Korea bukan sebagai TKA pada umumnya. Selain itu, peserta ITP tidak memenuhi syarat untuk hak tenaga kerja legal. Hal ini menyebabkan kesenjangan terhadap kesejahteraan antara peserta ITP dan tenaga kerja lokal sehingga menyebabkan peserta ITP meninggalkan tempat kerja yang kemudian menjadikan mereka berstatus tenaga kerja ilegal. Kasus peserta ITP yang berstatus ilegal kemudian membuat Korea mengeluarkan kebijakan dalam MoU mengenai sistem penerimaan TKI melalui skema Sistem Ijin Kerja atau Employment Permit System (EPS). MoU ini mengatur mengenai biaya penempatan tenaga kerja, pembentukan Joint Working Group (kerjasama antar kedua pihak), dan pelaksanaan Employment Permit System-Test of Proficiency in Korean (EPS-TOPIK) atau ujian masuk ke Korea Selatan bagi pekerja asing, seperti halnya TKI. Sebelumnya, ujian masuk ke Korea disebut Korean Languange Proficiency Test (KLPT) hingga tahun 2007, kemudian pada tahun 2007 hingga 2010 disebut Employment
9
Situs Resmi KBRI di Seoul, Korea Selatan. 2013. Hubungan Bilateral. http://kbriseoul.kr/kbriseoul/index.php/id/2013-01-07-14-59-13/25-indonesian/hubunganbilateral
8
Permit System-Korean Languange Test (EPS-KLT), dan berganti nama lagi menjadi EPS-TOPIK hingga sekarang. Pada pengertiannya, MoU melalui skema EPS merupakan kebijakan ketenagakerjaan Pemerintah Korea Selatan yang menetapkan bahwa TKI hanya dapat bekerja di Korea setelah pemerintah negara asal tenaga kerja membuat perjanjian bilateral dengan Pemerintah Republik Korea Selatan. MoU ini dimaksudkan untuk menciptakan transparansi dan efisiensi bagi penempatan TKI ke Korea Selatan. MoU juga menjelaskan bahwa pengiriman TKI ke Korea Selatan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah melalui mekanisme Government to Government (G to G).10 EPS pertama kali disahkan melalui MoU antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Korea Selatan pada tanggal 13 Juli 2004.11 Kedua pihak terkait yaitu antara The Ministry of Manpower and Transmigration Indonesia (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia / Kemnakertrans) dan The Ministry of Employment and Labor Korea (Kementrian Pekerjaan dan Tenaga Kerja Korea) atau disingkat MOEL. Sejak disahkannya sistem EPS, ini menjadi dasar dilakukan kerjasama pengiriman TKI antara Indonesia dan Korea Selatan. Berdasarkan MoU kedua pihak dibawah sistem EPS menjelaskan tujuan dibuat MoU adalah;
10
Kajian Upaya Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 2011. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. Jakarta. 11 Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan. 2013. Mengenai Pelayanan Warga Negara Indonesia: Ketenagakerjaan. http://kbriseoul.kr/kbriseoul/index.php/id/2013-01-0714-59-13/25-indonesian/hubungan-bilateral Diakses pada tanggal 12 Oktober 2013 pukul 19.00 Wita.
9
Untuk meneruskan kerangka kerja yang nyata untuk kerja sama antara Para Pihak dan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Republik Korea (selanjutnya disebut sebagai “Korea”, dengan menetapkan ketentuan-ketentuan bagi Para Pihak yang harus diikuti mengenai pengiriman tenaga kerja berdasarkan Sistem Ijin Kerja (EPS) untuk Tenaga Kerja Asing di Korea.12 Korea Selatan menetapkan sistem EPS untuk memungkinkan pemilik perusahaan mempekerjakan TKI legal dengan pengupahan yang sesuai dengan standar TKA yang diakui. EPS juga membantu stakeholder untuk mengelola TKI dengan cara terorganisir. EPS menegaskan bahwa TKI merupakan tenaga kerja berstatus visa low-skilled worker yang memungkinkan kepemilikan kontrak antara TKI dan pemilik perusahaan. Terdapat beberapa kunci penting yang terpaparkan dalam MoU melalui skema EPS,13 yaitu; 1. Dengan mempekerjakan TKI, mereka dilindungi oleh perjanjian G to G, dimana Korea telah menandatangani MoU ini dengan 10 negara dan dengan lima negara negosiasi baru lainnya; 2. EPS dikelola oleh pemerintah namun pengusaha atau pemberi pekerjaan tetap memilih sendiri pekerja untuk perusahaan mereka; 3. Izin untuk bekerja adalah selama tiga tahun, namun dapat diperpanjang selama 1 tahun 10 bulan, menjadi 4 tahun 10 bulan. Pekerja dapat kembali
12
MoU Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia & Kementrian Pekerjaan dan Tenaga Kerja Republik Korea. 2013. http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/2558_KOR2013-0110.pdf Diakses pada tanggal 28 Maret 2013 pukul 02.35 Wita 13 MoU Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia & Kementrian Pekerjaan dan Tenaga Kerja Republik Korea. 2013. http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/2558_KOR2013-0110.pdf Diakses pada tanggal 28 Maret 2013 pukul 02.35 Wita
10
bekerja di Korea dengan durasi waktu yang sama jika memenuhi syarat yang telah ditetapkan; 4. Anggota keluarga tidak diizinkan untuk bergabung dengan pekerja; 5. Selain dari batasan khusus perusahaan, TKI dilindungi berdasarkan undang-undang standar tenaga kerja yang sama dengan tenaga kerja lokal. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan upah minimum yang dijamin, untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja, dengan perundingan bersama serta aksi bersama; 6. EPS menjamin hak asasi mendasar dari TKI, dimana adanya penerapan hukum ketenagakerjaan yang sama dengan pekerja Korea. Adanya undang-undang standar tenaga kerja, undang-undang upah minimum, undang-undang keselamatan dan kesehatan pekerja; 7. TKI berhak atas manfaat yang sama termasuk kompensasi asuransi. Korea Selatan dalam ketentuan hukum nasionalnya juga mengatur mengenai perlakuan yang setara baik bagi pekerja asing berupa beberapa asuransi, yaitu: a. Departure guarantee insurance untuk severance pay (jaminan keberangkatan); b. Guarantee insurance untuk overdue wage (jaminan keterlambatan gaji); c. Return cost insurance untuk tiket pulang ke negara asal kerja; d. Casualty insurance, termasuk asuransi kesehatan (asuransi kecelakaan industri, asuransi tenaga kerja dan asuransi kesehatan
11
nasional) dan kematian yang tidak terkait dengan pekerja legal maupun pekerja ilegal. B. Kebijakan Indonesia Terhadap Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia. Sejak pengakuan Republik Indonesia dimata masyarakat internasional, Indonesia melakukan hubungan luar negeri ke beberapa negara yang seiring dengan itu berupaya melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara berkembang dengan mulai menunjukkan kemajuan yang signifikan. Seperti terhadap negara-negara kawasan Asia Timur, diantaranya Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Dalam aktivitas hubungan bilateral suatu negara demi mempertahankan hubungannya, dibentuk kerjasama yang terbagi dalam berbagai bidang seperti dalam bidang politik, ekonomi, militer, dan sosialbudaya. Berbagai bidang tersebut dipengaruhi oleh kepentingan negara yang menjalin kerjasama. Salah satu kerjasama yang dilakukan Indonesia adalah pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hal ini dilakukan guna menekan tingkat pengangguran sehingga dapat memberikan perubahan dalam memenuhi kesejahteraan rakyatnya. Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Bab IV pasal 31 menjelaskan bahwa, setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.14 Ini menjelaskan bahwa tiap warga negara 14
Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 2003. UU No.13 Tahun 2003. http://www.menkokesra.go.id/node/334 Diakses pada tanggal 12 Desember 2013 pukul 13.00 Wita.
12
Indonesia berhak memilih tempat kerja yang menurutnya layak demi mendapatkan upah untuk mensejahterakan dirinya. Mengingat sejarah pengiriman TKI, berbeda dengan kepentingan saat ini. dahulu tenaga kerja dikirim ke luar negeri oleh penjajah Belanda demi kepentingan sepihak. Pengiriman tersebut berlangsung tepat pada akhir abad ke-19 dimana saat itu Belanda mengirim TKI ke perkebunan-perkebunan kopi, kapas, dan gula di Suriname. Kemudian memasuki awal abad ke-20, Kaledonia Baru menjadi daerah TKI yang dikirim oleh pihak penjajah Belanda. Saat itu TKI yang dikirim adalah pria.15 Hal demikian yang menyebabkan terdapat banyak warga berdarah Indonesia yang berdomisili di negara tersebut. Sehingga untuk pengertian TKI dahulu berbeda dengan dengan saat ini, yaitu menurut Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2012, TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.16 Hal ini menjelaskan bahwa pengiriman dilakukan agar TKI dapat memperoleh pekerjaan di luar negeri dengan alasan sulitnya memperoleh pekerjaan di dalam negeri. Pengiriman TKI ke luar negeri dilakukan ke beberapa negara penempatan dan berbagai tahapan. Terdapat 178 negara yang menjadi
15
Jurnal Diplomasi, volume 2, No.1, Maret 2010, Diplomasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pengiriman Tenaga Kerja Terampil Indonesia ke Luar Negeri : Pelajaran dari Filipina, Teguh Adhi Primasanto, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemetrian Luar Negeri RI, Jakarta.
16
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. 2012. Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2012. Bab I. Pasal 1:1
13
penerima tenaga kerja asal Indonesia.17 Negara tersebut mempekerjakan TKI dalam sektor formal dan informal. Pada pengertiannya, TKI formal adalah mereka yang bekerja di luar negeri pada berbagai perusahaan atau organisasi yang berbadan hukum, memiliki kontrak kerja yang kuat, dilindungi secara hukum
di
negara
penempatan
sehingga
relatif
tidak
mendapatkan
permasalahan selama bekerja di luar negeri. Sedangkan TKI informal yang didominasi oleh ‘domestic worker’ atau penata laksana rumah tangga adalah mereka yang bekerja di luar negeri pada pengguna perseorangan yang tidak berbadan hukum sehingga hubungan kerja subyektif dan relatif rentan menghadapi permasalahan.18 Demi meningkatkan mutu dan kualitas bagi pengiriman TKI, Indonesia kini berfokus pada pekerjaan sektor formal. Terdapat tiga negara yang fokus pada sektor formal, dimana dimaksudkan bahwa ketiga negara ini sama sekali tidak menerima TKA pada sektor informal, berbeda dengan negara lain yang masih menggabungkan keduanya. Negara tersebut menjalin kerjasama dengan Indonesia melalui program G to G. Negara tersebut yaitu; Jepang, Timor Leste, dan Korea Selatan. Ketiga negara yang berfokus pada sektor formal tersebut dan telah masuk dalam program pengiriman melalui G to G, salah satunya masuk dalam 15 negara pengirim terbesar, yaitu
negara Korea
Selatan.
17
BNP2TKI. 2013. Kepala BNP2TKI Pengiriman TKI Karena Keterbatasan di Dalam Negeri. http://www.bnp2tki.go.id Diakses pada tanggal 10 September 2013 pukul 15.05 Wita 18 Jumhur Hidayat. 2013. Penempatan TKI Formal Lebih Banyak daripada TKI Informal. http://www.bnp2tki.go.id Diakses pada tanggal 15 September 2013 pukul 17.00 Wita.
14
Tabel 3.1. Berikut 15 negara besar penempatan TKI dari tahun 2006 – 2012 dalam sektor formal dan sektor informal. Tahun No.
Negara
2007 IF
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Saudi Arabia Malaysia Taiwan Singapore United Emirat Arab Hongkong Kuwait Qatar Yordania Oman Brunai Darussalam Korea Selatan Amerika Serikat Bahrain Syria
2008 F
Jumlah
2009
2010
2011
2012
IF
F
IF
F
IF
F
IF
F
IF
F
IF
F
Jumlah
251.875
5.342
211.623
23.021
272.676
3.957
215.513
13.377
105.929
31.714
5.405
6.409
1.514.424
86.496
3.028.848
54.068 45.775 37.373 26.675
168.130 5.035 123 1.509
60.238 53.023 21.767 32.630
126.885 6.499 40 5.462
39.047 53.932 21.767 32.630
84.839 5.403 5 777
605 54.495 39.520 34.997
115.451 7.589 103 2.340
6.427 60.052 38.131 31.295
126.311 18.794 9.381 8.041
5.754 25.131 19.472 13.533
42.251 5.538 959 741
1.870.580 441.068 239.762 239.504
820.916 54.132 11.155 19.205
3.741.160 882.136 479.524 479.008
29.968 25.588 7.575 12.050 7.136 40
5 168 2.874 12 14 5.812
30.199 26.251 6.869 9.722 7.633 153
5 2.967 1.713 1.433 676 3.708
30.199 26.251 6.869 9.722 7.633 153
5 147 1.143 12 40 4.193
33.235 109 12.036 5.556 8.849 794
27 454 1.523 99 410 6.566
48.264 871 12.597 90 5.978 1.576
2.019 1.852 3.981 82 1.303 9.229
17.912 581 7.933 22 3.327 1.626
325 112 543 7 48 4.077
217.870 112.343 89.801 53.094 52.838 83.861
3.394 5.794 14.167 2.111 2.554 37.013
435.740 224.686 179.602 106.188 105.676 167.722
-
3.830
-
8.134
-
1.890
4
7.592
59
11.331
1.397
5.002
85.084
41.810
170.168
-
1.263
-
66
-
47
35
475
48
13.698
1.392
3.696
39.965
19.245
79.930
2.251 -
16 -
1.695 -
629 -
1.695 -
121 2
4.638 6.183
206 198
3.731 3.920
644 302
2.777 1
55 -
21.908 12.908
1.790 502
43.816 24.522
Sumber: Situs Resmi BNP2TKI
47
Tabel diatas, bedasarkan data BNP2TKI dari negara penerima TKI yang dibedakan berdasarkan sektor formal dan informal.19 Sektor formal mencakup seluruh pekerjaan yang memiliki kontrak kerjasama, seperti G to G (Government to Government), G to P (Government to Private) dan individu dengan instansi. Sedangkan sektor informal hanya berdasarkan kesepakatan pencari kerja dan pemiliki pekerjaan. Kebijakan pemerintah Indonesia yang fokus terhadap pengiriman TKI sektor formal, saat ini lebih meningkat dibandingkan sektor informal. Berikut dilampirkan
untuk
beberapa
tahun
terakhir
perbandingan
mengenai
pengiriman TKI pada sektor formal dan informal ke negara penerima TKI.20 Grafik 3.1. TKI Formal dan TKI Informal pada Tahun 2010 - 2013
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
451.121
320.611 266.191
258.411 236.198
285.297
TKI Formal
226.871
TKI Informal
124.683
2010
2011
2012
2013
Sumber: Data diolah dari Situs Resmi BNP2TKI 19
BNP2TKI. 2012. Penempatan Berdasar Sektor. http://www.bnp2tki.go.id/statistik/statistikpenempatan/6757-penempatan-berdasar-sektor.html. Diakses pada tanggal 15 September 2013 pukul 17.00 Wita.
20
BNP2TKI. 2012. Penempatan Berdasar Sektor. http://www.bnp2tki.go.id/statistik/statistikpenempatan/6757-penempatan-berdasar-sektor.html. Diakses pada tanggal 15 September 2013 pukul 17.00 Wita.
48
Program G to G merupakan program baru yang diterapkan Indonesia sebagai bentuk pembaharuan dalam peningkatan proses pengiriman. Hal tersebut juga sekaligus terbentuk sebagai tahapan dalam kerjasama pengiriman yang telah diambil alih oleh pemerintah dimana sebelumnya pengiriman dilakukan oleh pihak swasta yang terbagi dalam beberapa perusahaan. Program ini juga diciptakan agar terjadi transparansi antara kedua pihak selama proses pengiriman, karena adanya pengawasan langsung dari masingmasing pemerintah. Transparansi tersebut dapat berupa proses finansial selama perekrutan TKI dan pengiriman TKI, permasalahan yang dihadapi TKI, dan kebutuhan TKI selama bekerja di luar negeri. Selain itu, program ini dibentuk sebagai upaya dalam mengurangi masalah ketenagakerjaan di luar negeri yang sering terjadi pada umumnya, dimana masalah tersebut diakibatkan karena TKI didominasi oleh pekerja informal. Upaya tersebut terlihat dari kerja sama pengiriman TKI antara Indonesia dengan Korea Selatan yang saat ini sedang berjalan. Korea Selatan merupakan negara yang pertama kali mempelopori kerjasama pengiriman melalui program G to G sejak disahkannya Memorandum of Understanding (MoU) antar kedua negara pada tahun 2004. Berdasarkan MoU, kerjasama pengiriman dilakukan melalui mekanisme EPS, dimana merupakan standarisasi penerimaan TKA bagi Korea Selatan yaitu, TKA yang akan diterima merupakan tenaga kerja low-skill. MoU tersebut diperbaharui setiap dua tahun sekali guna mengakomodasi kepentingan kedua pihak terhadap kekurangan ataupun kebutuhan yang terjadi selama kerjasama.
49
Sejak tahun 2004 penempatan TKI Korea melalui G to G berada dibawah
naungan
Departemen
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
(Depnakertrans) yang saat ini berganti nama menjadi Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans). Kemudian, pada tahun 2007 pengiriman TKI berada di bawah naungan Badan Nasional Penempatan dan Penerimaan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). BNP2TKI merupakan lembaga pemerintah non-kementrian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Meskipun demikian, Kemnakertrans tetap menjadi mediator yang bertanggung jawab terhadap pengiriman dan memantau kinerja dari agenda kegiatan BNP2TKI. BNP2TKI kemudian melahirkan BP3TKI atau Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang berperan sebagai perwakilan BNP2TKI dimana bertugas melayani masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri namun berada di pelosok kota. Hal ini dimaksudkan agar Calon TKI (CTKI) memperoleh kemudahan dalam pelayanan proses seluruh dokumen penempatan TKI demi memudahkan akses pengiriman dari beberapa kota dan kabupaten. Pada pengiriman TKI Korea, BP3TKI juga bertugas memberikan arahan mengenai sistem dan prosedur yang wajib diikuti. Indonesia menjadikan Korea Selatan sebagai negara penerima TKI karena negara tersebut telah memiliki sejarah hubungan diplomatik yang baik dan terjalin cukup lama. Hal ini erat kaitannya ketika suatu negara ingin menjalin kerjasama, penting untuk melihat negara yang akan diajak kerjasama.
50
Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Korea Selatan telah berlangsung sejak tahun 1966. Selama masa itu, telah banyak aktivitas yang dilakukan oleh kedua negara. Ini dilakukan demi mempererat hubungan antara dua negara, dimana bukan hanya sekedar hubungan diplomatik, namun juga melalui kerjasama dalam arus saling menguntungkan. Terlebih lagi kondisi kedua negara yang sama-sama menganut sistem demokrasi, sehingga tidak sulit jika melakukan hubungan kerjasama. Sesuai dengan sejarahnya, berikut tahapan sejarah diplomatik antara Korea Selatan - Indonesia.21 1. Pada tahun 1949 merupakan pengakuan Negara Republik Indonesia; 2. Pada tahun 1966 hubungan Indonesia dengan Korea Selatan terjalin di tingkat konsulat; 3. Pada tahun 1973 hubungan diplomatik di tingkat duta besar terjalin. Hubungan diplomatik Indonesia – Korea Selatan semakin dipererat dengan melakukan kerja sama seperti pada pengiriman TKI yang berdasarkan kepentingan kedua negara. Eratnya kerja sama pengiriman tersebut terjabarkan oleh Indonesia yang masih mengirim TKI ke Korea Selatan hingga sekarang. Ini dapat terlihat dari durasi pengiriman yang telah berlangsung selama 10 tahun, yaitu sejak tahun 2004. Berikut dipaparkan grafik jumlah pengiriman TKI ke Korea Selatan selama kurang lebih 10 tahun.
21
Kedutaan Besar Republik Korea untuk Indonesia. 2011. Sejarah Hubungan Diplomatik. http://idn.mofat.go.kr/worldlanguage/asia/idn/bilateral/politik/sejarah/index.jsp. Diakses pada tanggal 14 November 2012 pukul 21.23 Wita.
51
Grafik 3.2. Jumlah Pengiriman TKI ke Korea Selatan dari Tahun 2004 hingga April 2014.22 14000 12000
11,885
10000
9,441
8000 6,325 6,472
6000 4,367
4000
4,303
2000 1,274 0
3,964 1,890 1,148
360 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Sumber: Situs Resmi BNP2TKI Data diatas menunjukkan bahwa pengiriman TKI ke Korea Selatan mengalami kondisi fluktuatif. Beberapa tahun memperlihatkan bahwa pengiriman TKI mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang berupa faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa sedikitnya CTKI yang lulus seleksi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan dari pengajuan syarat kelulusan CTKI Korea yang memiliki berbagai tahapan. Disisi lain, faktor eksternal dapat berasal dari negara yang menjalin kerjasama. Dari faktor eksternal, Korea Selatan dapat mengurangi kuota untuk Indonesia yang disebabkan adanya dampak dari globalisasi seperti halnya terjadi pengurangan pengiriman TKI akibat krisis ekonomi global yang menghambat laju perekonomian Korea Selatan pada tahun 2009. Saat itu 22
BNP2TKI. 2014. Kepala BNP2TKI Menerima Kunjungan Wakil Dubes Korea. http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/9459-kepala-bnp2tki-menerima-kunjunganwakil-dubes-korea.html. Diakses pada tanggal 15 April 2014 pukul 14.00 Wita
52
Korea Selatan mengurangi kuota akibat banyak perusahaan yang bangkrut sehingga dilakukan pengurangan terhadap TKA. Berdasarkan ketetapan EPS, Korea Selatan membagi beberapa sektor kerja bagi TKI. Terdapat lima sektor bidang kerja yang dibutuhkan yaitu: manufaktur (meliputi industri manufaktur dan teknik manufaktur), agrikultur (meliputi budidaya produk pertanian), perikanan, konstruksi dan jasa atau pelayanan (meliputi restoran, bisnis pelayanan, kesejahteraan sosial, keperawatan, layanan rumah tangga, dan lain-lain).23 Diantara semua sektor, manufaktur menjadi sektor yang membuka banyak lowongan tiap tahun, seperti berdasarkan data terakhir pada tahun 2012 menunjukkan dimana sektor manufaktur yang ditempati sebesar 82 persen. Berikut persentase pengiriman dari masing-masing sektor jenis pekerjaan untuk tahun 2012. Grafik 3.3. Persentase Pengiriman TKI Per-sektor Jenis Pekerjaan Tahun 2012 5000
4971
342 0
1
700 4
Jumlah TKI dalam Sektor
Sumber: Kantor Pusat BNP2TKI, Jakarta Dominasi sektor manufaktur terjadi karena konsep pembangunan industri Korea Selatan berfokus pada sektor manufaktur. Sektor manufaktur memiliki sumber finansial lebih bagi industri Korea dibandingkan sektor lain, meskipun 23
M Power: Jendela Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Volume 7. No.6. ‘Tambah Kuota Pengiriman TKI Formal ke Korea’. Agustus 2012. Hal. 36
53
pada sektor lainnya juga memiliki peranan penting dalam kemajuan industri Korea. Selain itu, pada penempatan TKI di Korea dipengaruhi oleh jenis kelamin. Dalam hal ini jumlah TKI berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh laki-laki. Berikut grafik penempatan pengiriman TKI berdasarkan jenis kelamin: Grafik 3.4. Penempatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2006 -2012 12,000 10,000 8,000 6,000
Laki-laki
4,000
Perempuan
2,000 0 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Sumber: Kantor Pusat BNP2TKI, Jakarta Data ini menjelaskan kurangnya jumlah penempatan bagi TKI perempuan karena sektor-sektor yang disediakan Korea Selatan kurang cocok untuk perempuan. Hal ini terjadi karena pekerjaan yang digeluti TKI termasuk pekerjaan 3-D. Pekerjaan tersebut juga merupakan pekerjaan yang sangat dihindari oleh warga Korea, sehingga Korea banyak merekrut tenaga kerja dari negara lain untuk bekerja di negaranya. Korea Selatan dan Indonesia selalu berupaya berbenah diri dalam kerja sama pengiriman TKI demi mewujudkan kepentingan nasional masingmasing. Perwujudan ini terlihat pada tahun 2013 dimana Indonesia sebagai
54
salah satu negara pengirim menjadi peringkat teratas untuk pertama kalinya dari 15 negara dalam mengirim tenaga kerjanya ke Korea Selatan. Ini kemudian mendapatkan perhatian besar bagi pemerintah Korea. Data yang diperoleh pada tahun 2013 menjelaskan bahwa terdapat 15 negara yang menjalin kerjasama dalam mengirimkan tenaga kerjanya ke Korea Selatan dimulai dari jumlah paling sedikit diterima, yaitu: Timor Leste berjumlah 279 orang, Cina sebanyak 335 orang, Pakistan dengan 1.091 orang, Mongolia sebanyak 2.061 orang, Bangladesh 2.118 orang, Vietnam berjumlah 2.738 orang, Uzbekistan sejumlah 3.278 orang, Myanmar sejumlah 3.994 orang, Sri Lanka dengan 4.838 orang, Nepal dengan 5.234 orang, Kirgzistan berjumlah 260 orang, Filipina sebanyak 6.087 orang, Thailand sejumlah 8.010 orang, Kamboja berjumlah 8.802 orang dan Indonesia yang menempati urutan pertama sebanyak 9.441 orang.24 Berikut grafik penerimaan tenaga kerja asing dari 15 negara yang bekerjasama dengan Korea. Grafik 3.5. Indonesia sebagai Urutan Pertama dari Jumlah TKA di Korea Selatan Tahun 2013 Kirgizstan Cina Mongolia Vietnam Myanmar Nepal Thailand Indonesia 0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
Sumber: Situs resmi BNP2TKI 24
BNP2TKI. 2014. Kepala BNP2TKI Sambut Gembira Penempatan TKI ke Korea Nomor 1. http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/9344-kepala-bnp2tki-sambut-gembirapenempatan-tki-ke-korea-nomor-1.html Diakses pada tanggal 14 Maret 2014 pukul 19.00 Wita.
55
C. Tenaga Kerja Indonesia untuk Korea Selatan 1. Alasan TKI ke Korea Selatan Kerjasama pengiriman TKI terjalin dengan beberapa negara di berbagai pelosok benua. Para tenaga kerja yang bekerja di luar negeri terjadi akibat kebutuhan akan tingkat ekonomi dan terus bertambah tiap tahunnya. Jika ditinjau secara khusus, dari segi kepentingan pengiriman bukan hanya dari pihak pemerintah namun juga dari pihak individu. Kepentingan ini yang menjadi alasan TKI berkeinginan ke luar negeri, seperti ke Korea Selatan. TKI yang bekerja ke Korea Selatan tentu memiliki alasan mengapa lebih memilih bekerja di luar negeri dibandingkan di tanah air. Pertama, TKI Korea merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada pada standar hidup ekonomi lemah sehingga harus mencukupi kebutuhan hidup dan keluarga dengan penghasilan lebih. Besar jumlah upah merupakan sumber utama TKI memilih bekerja di Korea. Ini disebabkan penghasilan yang didapat dengan bekerja di Korea merupakan penghasilan dalam mata uang asing dan didasarkan pada standar kehidupan yang lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Di Korea Selatan, MOEL mengeluarkan kebijakan mengenai Upah Minimum Regional (UMR) yang terbilang besar. Dengan upah yang lebih menarik tentu membuat sebagian kalangan yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau sama sekali tidak memiliki pekerjaan, lebih memilih bekerja di luar
56
negeri. Berikut jumlah UMR untuk pengiriman TKI ke Korea Selatan dari tahun 2006 hingga tahun 2014: Tabel 3.2. Jumlah UMR untuk TKI ke Korea Selatan (dalam satuan Won) dari tahun 2006 hingga tahun 2014
TAHUN
PER JAM
PER HARI 8 JAM/HARI
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
5.210 4.860 4.580 4.320 4.110 4.000 3.770 3.480 3.100 2.840 2.510
41.680 38.880 36.640 34.560 32.880 32.000 30.160 27.840 24.000 -
PER BULAN 40 JAM/MINGGU
PER BULAN 44 JAM/MINGGU
LEMBUR PER JAM 150% DARI UPAH PER JAM
1.088.890 1.015.740 957.220 902.880 858.990 836.000 787.930 727.320 647.900 567.260
1.177.460 1.098.360 1.035080 976.320 928.860 904.000 852.020 786.480 700.600 -
7.815 7.290 6.870 6.480 6.165 6.000 5.655 5.220 4.650 -
Sumber: Diolah dari Beberapa Sumber (Kantor BNP2TKI dan Situs Kementrian Pekerjaan dan Tenaga Kerja Korea)25
Tabel diatas menunjukkan bahwa upah dari tahun ketahun semakin bertambah. Untuk tahun 2014, MOEL mengumumkan bahwa UMR untuk TKI yang bekerja di Korea sebesar 5.210 Won per jam atau sekitar Rp 58.586,4 per jam dengan hitungan 1 Won = 11,245 Indonesian rupiah. Untuk satu bulan tahun 2014 sejumlah 1.088.890 Won terhitung 40 jam/minggu.26 Sehingga, upah TKI untuk tahun ini kurang lebih sebesar Rp 12.244.568,- per bulan di luar upah lembur.
25
Kantor Pusat BNP2TKI. Divisi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Kawasan Asia Timur dan Amerika. 25 November 2012 pukul 13.05 WIB di Jakarta Selatan dan Ministry of Employment and Labor. 2014. Major Statistics: Minimum Wage. http://www.moel.go.kr/english/pas/pasMajor.jsp. http://www.minimumwage.go.kr/eng/sub04.html Diakses pada tanggal 19 Mei 2014 pukul 15.00 Wita. 26 Ministry of Employment and Labor. 2014. Major Statistics: Minimum Wage. http://www.moel.go.kr/english/pas/pasMajor.jsp Diakses pada tanggal 14 April 2014 pukul 12.05 Wita.
57
Kedua, alasan TKI lebih memilih bekerja di Korea Selatan adalah karena negara tersebut merupakan salah satu negara maju diantara negaranegara penerima TKI lainnya. Korea Selatan adalah negara yang masuk dalam wilayah kawasan pasar dunia terbesar dan merupakan pusat produksi, dimana diperkirakan akan menjadi motor penggerak utama di pasar ekonomi dunia. Korea memiliki usaha sukses di kelas dunia seperti industri permobilan, besi baja, perkapalan, semi konduktor, display, Informasi dan Teknonolgi (IT), dan sebagainya. Sumber daya manusia yang berkualitas serta lingkungan industri yang terbaik merupakan kekuatan utama yang dimiliki oleh Korea. Semangat pendidikan orang Korea juga telah dikenal luas di dunia. Selain itu, Korea Selatan menyediakan layanan jaringan internet yang tidak terbatas akan tempat yang menjadikan negara dengan penduduk yang memiliki akses internet terbanyak di dunia.27 2. Proses Pengiriman TKI ke Korea Selatan Proses pengiriman TKI ke Korea Selatan melibatkan berbagai instansi antar dua pihak sesuai yang tercantum dalam MoU. Dari Indonesia yang terlibat adalah Kemnakertrans dan BNP2TKI, sedangkan dari Korea Selatan yaitu MOEL dan HRD Korea yang terbagi atas dua yaitu perwakilan pemerintah Korea yang berada di Indonesia dan HRD Korea yang berada di Korea Selatan. Dari semua instansi tersebut memiliki tugas dan fungsi masingmasing. Berikut tugas dan fungsi berdasarkan MoU:
27
Situs Resmi Kedutaan Besar Republik Korea untuk Indonesia. 2011. Bisnis di Korea. http://idn.mofat.go.kr Diakses pada tanggal 14 November 2012 pukul 22.55 Wita.
58
a. Kemnakertrans
sebagai
lembaga
pemerintah
yang
terutama
bertanggung jawab untuk pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Korea Selatan. b. BNP2TKI sebagai lembaga yang diberi tanggung jawab langsung oleh Kemnakertrans yang mengambil bagian dalam proses pengiriman di bawah nota kesepahaman. c. MOEL sebagai lembaga yang mempekerjakan pekerja asing sesuai dengan UU Ketenagakerjaan pekerja asing yang berada di Korea Selatan. d. HRD Korea sebagai penerima dan lembaga uji keterampilan, termasuk membuat pengumuman tes, menerima aplikasi, membuat pertanyaan tes, dan melakukan tes sesuai dengan UU Ketenagakerjaan bagi pekerja asing. Proses pengiriman dimulai pada tahap perekrutan CTKI. Perekrutan memiliki berbagai syarat yang dimulai dari sesi pendaftaran, penyeleksian, dan penerimaan. Pada saat sesi pendaftaran para CTKI diharuskan menyiapkan segala keperluan berupa syarat yang telah ditentukan oleh pihak BNP2TKI. Pihak BNP2TKI akan memproses berkas yang layak untuk diikutkan ke tahap berikutnya. Syarat umum bagi CTKI adalah: a) Pria ataupun wanita berusia antara 18 hingga 39 tahun; b)Pendidikan minimal tamatan SMP sederajat; c) Tidak memiliki catatan kriminal (berkelakuan baik); d) Berbadan sehat dan tidak dilarang bepergian ke luar negeri.
59
Pada proses penyeleksian dalam pengiriman TKI ke Korea Selatan, sebagai bahan utama yang juga sesuai dengan EPS adalah perlu pembuktian dalam penguasaan bahasa Korea sebagai syarat awal kelulusan berkas. Ini menjadi hal penting mengingat kasus-kasus dibeberapa negara yang banyak menuai korban terhadap perampasan HAM adalah dari kesalahpahaman dalam komunikasi karena kurangnya pengetahuan dan pengertian terhadap bahasa tempat TKI dipekerjakan. Sebagai bukti dari penguasaan bahasa, sebelumnya CTKI harus menunjukkan sertifikat telah mengikuti dan mengusai bahasa Korea minimal basic. Setelah CTKI dinyatakan lulus berkas, pihak dari BNP2TKI mengirimkan pemberitahuan mengenai ujian atau tes yang harus diikuti. Ujian ini dinamakan EPS-TOPIK sebagai awal dari penerimaan CTKI ke Korea yang telah ditetapkan dalam MoU. Para CTKI harus mengikuti beberapa mekanisme yang telah disepakati oleh HRD Korea dengan persetujuan dari MOEL. Mekanisme meliputi uji kemampuan Bahasa Korea atau EPS-TOPIK, dalam hal ini dilakukan melalui ujian tulis atau dinamakan Employment Permit System-Test of Profiency in Korean Paper Based Test (EPS-TOPIK PBT). Tes EPS-TOPIK berupa uji kemampuan grammar, listening, reading, dan writing dengan menggunakan Bahasa Korea. Tes tersebut dilaksanakan di beberapa universitas-universitas negeri dan swasta di Indonesia, seperti: Universitas Indonesia di Depok, Universitas Airlangga di Surabaya, Universitas Hasanuddin di Makassar, Universitas Sumatera Utara di Medan,
60
Universitas Diponegoro di Semarang, Universitas Islam Malang di Malang, Universitas Muslim Indonesia di Makassar dan Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Berikut tahap-tahap penyeleksian bagi program G to G: a. Pembagian sertifikasi EPS-TOPIK dan formulir pendaftaran; yaitu dimana CTKI yang telah mengikuti tes EPS-TOPIK dan dinyatakan lulus akan dibagikan sertifikat kelulusan tes yang selanjutnya diberi formulir kepada CTKI sebagai pelamar ke perusahaan Korea. Sertifikat ujian berlaku selama dua tahun, sehingga dalam kurun waktu tersebut CTKI harus mendapatkan pekerjaan. b. Pemasukan lamaran; merupakan tahap mengumpulkan dan melengkapi data diri sebagai pelamar. c. Sending data ke Korea Selatan; merupakan pengiriman data pelamar atau CTKI ke Korea yang kemudian dilanjutkan ke perusahaan yang akan merekrut. d. Proses Standard Labor Contract (SLC); adalah tahap dimana pihak perusahaan akan mengirimkan kontrak kerja atau SLC kepada pelamar yang dipilih. Hal ini dimaksud bahwa CTKI dinyatakan diterima sebagai calon pekerja di perusahaan yang menerima lamaran pekerjaan. e. Pembayaran iuran; CTKI diwajibkan membayar iuran sejumlah Rp.5.455.000,- guna melengkapi dokumen keberangkatan seperti; pembiayaan paspor, visa kerja, sertifikat kesehatan, kontrak kerja (SLC), tiket pesawat, asuransi, transportasi domestik, dan biaya preliminary training. 61
f. Mengikuti Preliminary training; merupakan sesi pelatihan yang diberikan sebelum CTKI diberangkatkan ke Korea. Berikut tahap Preliminary Training: Tabel 3.3. Konsep Preliminary Training pada Calon TKI Korea Selatan No.
Konsep Preliminary Training
1.
Tema Preliminary Training dimana tenaga kerja Indonesia yang telah menyetujui kontrak dengan pengusaha Korea. Periode Pelatihan Awal yaitu 45 jam untuk para pekerja yang tidak berlaku masa pengawasan. Isi Awal Latihan a. Pendidikan bahasa Korea b. Pemahaman tentang budaya Korea c. Memahami Sistem Izin Kerja (EPS) d. Pelatihan dan pendidikan dasar seperti keselamatan industri e. Pendidikan untuk jenis pekerjaan industry Lembaga Pelatihan; dimana pelatihan dapat dilakukan di lembaga pemerintah yang dijalankan oleh anggaran nasional dan di bawah administrasi pelayanan pemerintah. Institusi pelatihan ini telah disetujui oleh MOEL diantara organisasi yang direkomendasikan oleh negara pengirim.
2. 3. a. b. c. d. 4.
Sumber: Kantor Pusat BNP2TKI, Jakarta Pelatihan ini diberikan kepada CTKI selama 10 hari oleh BNP2TKI. Pelatihan dilaksanakan di gedung Korean Indonesian Technical and Cultural Cooperation (KITCC) atau di gedung Graha Insan Cita, Depok. g. Pengumuman; dimaksudkan bahwa pada sesi ini CTKI akan diberitahukan mengenai jadwal keberangkatan ke Korea. Pada proses penerimaan, TKI yang tiba di Korea akan dijemput di Bandar Udara Internasional Incheon kemudian dibawa menuju tempat karantina untuk diberikan training. Training dilakukan oleh pihak HRD Korea
62
di Seoul. Selama training, para TKI mendapatkan beberapa pemaparan mengenai kondisi kerja, pengenalan budaya setempat, dan perlindungan dalam keselamatan kerja yang tidak jauh berbeda dengan training yang diberikan sebelum pemberangkatan. Namun yang membedakan dengan training yang berada di Korea adalah tim pengajar yang merupakan orang Korea dan dibantu oleh penerjemah dari Indonesia. Sebagai tenaga kerja low-skill, TKI diberikan training maupun pengetahuan mengenai kondisi negara tujuan dan tempat mereka bekerja. Selama karantina, TKI juga melakukan pemeriksaan kesehatan dan jika diketahui terdapat TKI yang sakit, selanjutnya akan dipulangkan kembali. Proses karantina berlangsung selama kurang lebih dua hingga tiga hari sebelum terjun ke industri atau tempat kerja. Setelah melewati masa karantina, masing-masing dari TKI akan dijemput oleh pihak perusahaan yang merekrut. 3. Kondisi Kerja TKI di Korea Selatan TKI yang bekerja di Korea sesuai dengan SLC dapat bekerja selama tiga tahun dan dapat diperpanjang selama 1 tahun 10 bulan, sehingga TKI dapat berada di Korea paling lama selama 4 tahun 10 bulan. TKI yang bekerja di Korea rata-rata memiliki pembagian dua shift, yaitu shift pagi dan shift malam. Pembagian dua shift tersebut adalah delapan jam per-shift dan diluar dari waktu delapan jam merupakan jam lembur, yaitu pukul 22:00 malam hingga pukul 06:00 pagi. TKI memperoleh tambahan waktu kerja untuk lembur dapat disesuaikan melalui kesepakatan kontrak kerja. Sedangkan untuk
63
waktu libur pemilik perusahaan akan memberikan waktu libur satu hari atau lebih dalam seminggu dan memberikan libur pada hari-hari nasional. Jika TKI tetap diminta bekerja pada hari libur nasional, TKI berhak mendapat upah tiga kali dari hari biasa. Selama menjadi TKI Korea, pekerja tidak diperkenankan pindah tempat kerja kecuali ada kesepakatan antara kedua pihak. TKI hanya akan diberikan maksimum tiga kali pindah sesuai perpanjangan kontrak. Selain itu, TKI diberikan jangka cuti selama satu kali dalam setahun selama satu bulan sesuai dengan SLC. Jangka waktu cuti ini ditentukan oleh surat izin dari perusahaan tempat TKI bekerja. Namun, kebijakan terhadap kontrak untuk memperoleh cuti kerja diberikan berbeda-beda di tiap perusahaan. Berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan untuk TKA yang terlampir dalam MoU, TKI dapat kembali bekerja atau re-entry di Korea setelah masa kontrak kerja habis melalui recom (calling visa). TKI recom merupakan program pemberian visa tambahan bagi TKI yang telah menyelesaikan masa kontraknya selama 3 atau hingga 4 tahun 10 bulan untuk kembali bekerja di Korea dengan perijinan durasi 4 tahun 10 bulan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. TKI recom terbagi atas dua macam, yaitu TKI loyal dan TKI nonloyal. TKI loyal merupakan TKI yang dapat bekerja kembali di Korea selama 4 tahun 10 bulan dengan syarat; tidak pernah berpindah perusahaan selama kontak pertama, berpindah perusahaan diijinkan selama kepindahan
64
disebabkan kesalahan dari perusahaan, dan harus memperbaharui SLC dengan perusahaan yang sama minimum satu tahun atau lebih. TKI loyal tidak perlu mengikuti ujian EPS-TOPIK dan preliminary training dan diharuskan cuti atau meninggalkan Korea selama tiga bulan sebelum kembali ke Korea. Pada TKI recom non-loyal merupakan Eks-TKI yang dapat kembali bekerja di Korea dengan terlebih dahulu kembali ke Indonesia selama enam bulan karena selama bekerja di Korea sebelumnya pernah pindah perusahaan. TKI recom yang ingin kembali diharuskan melewati beberapa syarat yaitu; Eks-TKI yang berstatus visa E-9 dan tidak ilegal saat kembali ke Indonesia dan mengikuti tes EPS-TOPIK Computer Based Test (CBT). Pada kasus ini, jika dibandingkan dengan TKI yang baru akan ke Korea, TKI recom non-loyal akan diprioritaskan dikirim terlebih dahulu ke Korea. Bagi TKI re-entry dapat memperoleh perubahan status TKA saat kembali bekerja di Korea dari sebagai status pekerja dengan visa E-9 atau lowskilled worker ke status visa E-7 yaitu sebagai high-skilled worker atau pekerja terampil. Perusahaan akan mencalonkan satu orang TKI untuk status visa E-7 dari 50 TKA di perusahaan tersebut. Dengan status visa E-7, TKI dapat menetap di Korea dengan keuntungan yang lebih dibandingkan TKI berstatus visa E-9 dan dapat membawa keluarga untuk tinggal bersama. Hal ini berlaku bagi perusahaan yang berkeinginan memberikan status sebagai pekerja terampil. Prosedur mengenai perolehan visa E-7 keluar sejak 2011. Syarat bagi TKI calon kepemilikan visa E-7 yaitu: 1)Telah bekerja di perusahaan tersebut selama kurang lebih empat tahun; 2)Memiliki ijasah S1,
65
berumur 35 tahun kebawah; 3)Mendapatkan sertifikat keterampilan sesuai dengan jenis pekerjaannya; 4)Menerima gaji bulanan di atas rata-rata pekerja lainnya; dan 5)Mendapat sertifikat Bahasa Korea level 3. Selama di Korea Selatan, TKI memperoleh beberapa macam kesulitan, masalah, dan terdapat berbagai macam kegiatan untuk mengisi aktivitas para TKI. a. Kesulitan TKI di Korea Selatan TKI yang bekerja di Korea Selatan pada dasarnya memperoleh beberapa kesulitan sebagai orang asing. Hal ini terjadi ketika seorang asing memasuki suatu wilayah yang baru, terlebih negara Korea yang memiliki banyak perbedaan dengan Indonesia. Kesulitan tersebut diantaranya; kesulitan untuk berkomunikasi, kesulitan terhadap dampak perbedaan musim, kesulitan terhadap perbedaan makanan, dan kesulitan akan perbedaan budaya dan karakter. 1. Kesulitan untuk berkomunikasi. Indonesia dan Korea memiliki perbedaan bahasa yang sangat kontras. Hal ini tidak hanya dari lisan namun juga dari tulisan. Ini berbeda jika dibandingkan dengan TKI yang berada di Malaysia. Mereka akan memiliki kemudahan dalam memahami bahasa setempat karena masih satu rumpun dengan Indonesia. Meskipun TKI Korea telah mempelajari bahasa dan melulusi ujian KLPT, tetapi TKI masih mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Hal ini disebabkan karena
66
ujian yang diikuti berupa penguasaan bahasa pada tahap dasar. Akhirnya, sering terjadi kesalahpahaman baik karena salah mengingat kosa kata ataupun belum mengetahui arti dari percakapan yang terjadi. 2. Kesulitan terhadap dampak perbedaan musim. Korea Selatan adalah negara yang terletak di kawasan Asia Timur berbatasan dengan Korea Utara disebelah utara, Laut Kuning di sebelah barat, Jepang di sebelah Timur dan Selat Korea di Tenggara. Hal ini menyebabkan Korea memiliki empat jenis musim yang sama dengan negara-negara di benua Eropa ataupun Amerika. Perbedaan musim ini menyebabkan beberapa TKI mudah terserang penyakit akibat pergantian musim yang drastis dan suhu musim yang ekstrim. 3. Kesulitan terhadap perbedaan makanan. Meskipun Korea Selatan merupakan kawasan Asia, namun jenis dan cita rasa makanan yang dimiliki jauh berbeda dengan Indonesia. Makanan Korea banyak dipengaruhi oleh budaya, agama, dan musim yang dimiliki Korea Selatan. Makanan Korea dipengaruhi oleh budaya Cina yang membekas dari masa kerajaan sebelum terbentuknya Korea. Selain itu, agama yang dimiliki masyarakat Korea didominasi oleh Budha dan Kristen sehingga makanan non-halal mudah ditemui. Musim yang sering berganti juga disesuaikan dengan makanan yang wajib dihidangkan. Hal ini membuat TKI harus menyesuaikan diri dengan makanan Korea. 4. Kesulitan akan perbedaan budaya dan karakter.
67
Budaya dan karakter orang Korea sangat mempengaruhi TKI selama di Korea. Orang Korea terbiasa dengan budaya ‘palli-palli’ atau cepatcepat dengan hasil yang sempurna. Hal ini terpengaruh dari keyakinan orang Korea yang ingin maju ketika terpuruk akibat pasca Perang Korea tahun 1953. Ini berpengaruh terhadap kinerja orang Korea yang sering menambahkan jam kerja terhadap buruh lokal dan TKI. Selain itu, karakter orang Korea cenderung arogan. Hal ini yang sering terjadi di tempat kerja ketika TKI dimarahi atasan. Orang Korea yang menganggap ini adalah hal yang biasa, tidak demikian dengan TKI sebagai orang Indonesia yang cenderung ramah saat berkomunikasi. b. Masalah TKI di Korea Selatan Selama bekerja TKI rentan terhadap masalah di lokasi kerja. Masalah yang biasa diperoleh adalah saat TKI yang ingin berpindah perusahaan. Ini terjadi karena TKI yang merasa kurang puas dengan kondisi di lokasi kerja. Pada masalah ini, TKI tidak dapat berpindah perusahaan tanpa syarat yang mendukung, dimana TKI hanya diperbolehkan pindah perusahaan sebanyak tiga kali selama tiga tahun pertama dan dua kali untuk perpanjangan kontrak, yaitu 1 tahun 10 bulan. Sehingga, TKI diberi kesempatan dapat berpindah tempat kerja maksimum lima kali dalam 4 tahun 10 bulan. Syarat tersebut berlaku sejak ditetapkannya EPS sebagai sistem penerimaan TKI. Syarat bagi TKI jika ingin berpindah perusahaan adalah sebagai berikut: 1. TKI dapat berpindah perusahaan jika masa kontrak dengan perusahaan sebelumnya telah habis;
68
2. TKI dapat berpindah perusahaan jika atasan mengijinkan untuk berpindah perusahaan; 3. TKI dapat berpindah perusahaan jika TKI mendapatkan perlakuan tindak kekerasan dari majikan, baik verbal maupun fisik. Hal ini harus disertai bukti, seperti video; 4. TKI
dapat
berpindah
perusahaan
jika
TKI
mengalami
ketidaksetaraan upah yang sesuai dengan UMR di Korea dan terdapat tunggakan upah bagi TKI; 5. TKI dapat berpindah perusahaan jika perusahaan tempat TKI bekerja bangkrut dan ditutup secara paksa oleh pihak yang berwenang. Masalah lain yang dapat terjadi adalah akibat lingkungan kerja yang buruk dan masih adanya pabrik yang menerapkan sistem lama yaitu, diskriminasi terhadap buruh TKA. Masalah tersebut berupa masih adanya diskriminasi upah yang tidak sesuai dengan waktu lembur TKI, bonus yang diperoleh buruh tenaga kerja lokal lebih besar dibandingkan TKI, pekerjaan yang ditekuni TKI terasa berat dan melelahkan, jam pulang kerja bagi buruh tenaga kerja lokal lebih cepat dibandingkan TKI, adanya jam lembur bagi TKI diluar kesepakatan hingga 12 jam hingga membuat TKI tidur di lokasi kerja, dan sulitnya bagi TKI muslim untuk melakukan ibadah karena jam kerja yang terkontrol. Diskriminasi ini juga memberikan perlakuan kasar pada TKI baik secara verbal maupun fisik. Sebagai contoh pada sektor perikanan pada tahun 2010 terdapat kasus TKI yang tenggelam akibat terpaksa melarikan diri
69
dengan meloncat dari kapal hingga TKI meninggal akibat hipotermia dan terdapat 32 TKI pada tahun 2011 dengan kasus yang sama . Pada kasus ini terjadi akibat TKI memperoleh tindak kekerasan
fisik dan verbal dari
majikan.28 Selain itu, beberapa TKI dapat mengalami kecelakaan kerja, baik dari human error itu sendiri maupun kesalahan pada mesin. TKI yang bekerja didominasi oleh pekerja sektor manufaktur, dimana TKI bertugas mengawasi dan memilah serta menyusun perangkat-perangkat yang dibantu oleh mesin yang bekerja secara manual dengan menggunakan sistem robot, seperti Computer Numerical Control atau CNC yang merupakan sistem otomatisasi mesin perkakas yang dioperasikan oleh perintah komputer dan diprogram secara abstrak kemudian disimpan dimedia penyimpanan. Jika terjadi kesalahan, TKI akan
mengalami kehilangan anggota tubuhnya atau meninggal dunia. Data menunjukkan TKI yang mengalami kecelakaan kerja selama satu tahun yaitu, 2006 adalah 227 orang dimana merupakan jumlah terbanyak ketiga setelah Cina dan Vietnam.29 c. Aktivitas TKI di Korea Selatan Selama masa kerja di Korea, TKI mengisi kegiatan mereka dengan berbagai macam aktivitas di luar jam kerja. Beberapa TKI ikut dalam organisasi yang dibentuk oleh TKI. Organisasi tersebut berupa organisasi perkumpulan para TKI, yaitu Indonesian Community in Corea (ICC). Selain
28
Ja Seong Jeon & Yuwanto. Op.Cit. Hal. 127 Ibid. Hal.126
29
70
itu, terdapat pula organisasi untuk daerah asal dan organisasi keagamaan seperti; Korps Migran Sulawesi (Komis), perkumpulan khusus warga asal Manado (Kamanuwa), dan perkumpulan warga Sumbawa (Sanggar).30 Organisasi para TKI dibentuk agar mereka dapat bersosialisasi mengenai informasi lingkungan kerja, sosialisasi dari pemerintah Korea atau pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan mengetahui lowongan kerja di Korea. Melalui organsisasi itu juga, para TKI dapat berkumpul dan makan masakan kampung halaman sambil menonton bersama acara TV dari tanah air. Pemerintah Korea Selatan juga menyediakan ruang untuk organisasi TKI di pusat pelayanan TKA yang bernama Ansan Foreign Workers Center di Ansan. Selain di Ansan Foreign Workers Center, TKI juga biasa berkumpul di Warung Indonesia yang menjual makanan dan kebutuhan pokok yang diimpor dari Indonesia. Organisasi TKI membuat beberapa acara yang bekerjasama dengan KBRI untuk Korea Selatan dan dibantu oleh beberapa warga negara Indonesia yang berdomisili di Korea seperti mahasiswa dan pelajar dari Persatuan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Korea (Perpika). Sebagai contoh organisasi ICC yang sering mengadakan agenda seperti; ICC Open untuk perlombaan bulu tangkis, ICC Cup untuk pertandingan sepak bola, konser musik yang mengundang artis Indonesia dan seminar kegiatan bisnis. Beberapa TKI juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan Serikat Buruh Migran di Korea, sehingga bekerjasama dengan para aktivis Korea. Kesemuanya dilakukan agar TKI 30
Ibid. Hal.143
71
tetap dapat survive di luar negeri sekaligus juga melepas kerinduan akan tanah air. Selama bekerja di Korea, TKI tidak hanya mengikuti kegiatan organisasi, namun beberapa diantaranya ada yang mengikuti kursus bahasa Korea guna mempermantap penggunaan bahasa mereka dan mengikuti program pendidikan melalui Universitas Terbuka (UT). Konsep UT yang menerapkan sistem terbuka dan jarak jauh kemudian menghasilkan UT-Korea. Sistem terbuka dengan maksud pelajar dapat berasal dari kalangan usia muda ataupun tua yang telah menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sistem belajar jarak jauh. UT-Korea dibentuk demi meningkatkan pendidikan dan ilmu secara formal untuk TKI. UT-Korea merupakan program yang diusung KBRI untuk Korea Selatan, Universitas Terbuka di Indonesia dan mahasiswa dari Perpika sebagai wadah TKI untuk dapat mengenyam pendidikan S1. Sistem belajar UT-Korea dilakukan dengan metode ustream atau belajar secara online dan tutorial tatap muka yang diadakan setiap hari minggu dengan menyewa ruang kelas yang berada di universitas di Korea. Kegiatan tersebut berlokasi di dua wilayah. Wilayah 1 yaitu: Seoul, Incheon, Suwon, dan Ansan. Wilayah 2 yaitu: Busan, Daegu, Changwon, Choenan, dan Daejon. Pengajar UT-Korea berasal dari dosen dari perguruan tinggi negeri atau swasta
yang mengajar
di
Indonesia
dan
mahasiswa
yang sedang
menyelesaikan pendidikan master (S2) dan doktor (S3) di Korea. Saat ini, UT-
72
Korea memiliki kurang lebih 250 mahasiswa dan memiliki tiga jurusan, yaitu: Manajemen, Sastra Inggris, dan Ilmu Komunikasi.
73
