BAB III PENGATURAN MENGENAI SHORT SELLING DALAM PASAR MODAL INDONESIA. perkembangan sejarah yang telah dilalui sejak jaman dahulu

BAB III PENGATURAN MENGENAI SHORT SELLING DALAM PASAR MODAL INDONESIA

A. Pasar Modal di Indonesia 1.

Sejarah pasar modal di Indonesia Keberadaan pasar modal di Indonesia hingga saat ini tidak terlepas dari

perkembangan sejarah yang telah dilalui sejak jaman dahulu. Sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dibagi dalam beberapa periode, pembagian periode tersebut dimaksudkan karena adanya hal-hal khusus yang terjadi selama perkembangannya. Periode-periode yang dimaksudkan tersebut antara lain : 64 a. Periode Permulaan Kegiatan transaksi saham dan obligasi dimulai pada abad ke -19. Transaksi efek telah berlangsung sejak 1880 sebagaimana yang tertulis di dalam buku Effectengids. Kegiatan transaksi perdagangan saham dan obligasi dilakukan tanpa organisasi resmi dikarenakan pada saat itu belum dikenalnya istilah bursa seperti pada saat ini. b. Periode Pembentukan Bursa Pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 14 Desember 1912 mendirikan bursa efek sebagai cabang dari Amsterdamse Effectenbeurs di Batavia oleh karena perkembangan transaksi efek yang semakin

64

M. Irsan Nasarudin, et.al., Op.Cit.,hlm. 62.

meningkat di Indonesia namun belum ada bursa yang resmi. Penyelenggara bursa efek pertama di Indonesia tersebut dipegang oleh Vereniging voor den Effectenhandel yang memiliki tujuan untuk membiayai industri perkebunan milik Belanda yag tumbuh pesat di Indonesia. Pada awal pendiriaannya bursa Batavia terdapat 13 anggota bursa, antara lain : 65 1) Firma Dunlop & Kolf; 2) Firma Gijselman & Steup; 3) Firma Monod & Co.; 4) Firma Andree Witansi & Co.; 5) Firma A.W. Deelman; 6) Firma H. Jul Joostenz; 7) Firma Jeanette Walen; 8) Firma Wiekert & Geerlings; 9) Firma Welbrink & Co.; 10) Firma Wieckert & V.d. Linden; 11) Firma Vermeys & Co.; 12) Firma Cruyff & Co.; 13) Firma Gedbroedres Dull. Efek yang diperjualbelikan berupa saham dan obligasi perusahaanperusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia, obligasi yang diterbitkan pemerintah Hindia Belanda baik pemerintah pusat, provinsi dan kota praja, serta efek-efek perusahaan di negeri Belanda. c. Periode Awal Kemerdekaan Perkembangan perdagangan efek pada periode ini berlangsung marak ditandai dengan semakin banyaknya anggota bursa yang bergabung pada bursa di Indonesia. Perkembangan yang semarak tersebut tidak berlangsung lama oleh karena terjadinya resesi ekonomi pada tahun

65

Ibid, hlm. 64.

1929 dan pecahnya Perang Dunia II. Bursa efek di Belanda tidak aktif pada Perang Dunia II oleh karena sebagian saham-saham milik orang Belanda dirampas oleh pihak Jerman, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap bursa efek di Indonesia. Pada tanggal 10 Mei 1940 Bursa Efek Jakarta resmi ditutup oleh karena keadaan yang makin memburuk, sebelumnya Bursa Efek Surabaya dan Semarang telah terlebih dahulu ditutup. Pada tahun 1947 pemerintah Indonesia berniat membuka kembali Bursa Efek Jakarta oleh karen keadaan ekonomi Indonesia yang begitu buruk pasca kemerdekaan Indonesia di proklamirkan. Rencana tersebut tertunda oleh karena situasi ekonomi yang semakin memburuk, keadaaan tersebut membuat pemerintah Indonesia memprioritaskan pembukaan kembali Bursa Efek Jakarta. Hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1953 yang kemudian ditetapkan menjadi UndangUndang No. 15 Tahun 1952 yang mengatur Bursa Efek. d. Periode Kebangkitan Tanggal 3 Juni 1952 Bursa Efek Jakarta secara resmi kembali dibuka oleh Menteri Keuangan Sumitro Djojohadikusumo. Produk-produk yang diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta pada saat itu adalah obligasi Pemerintah Republik Indonesia, obligasi Kota Praja Bogor, dan obligasi dan efek dari perusahaan Belanda. Tanggal 26 September 1952 merupakan tonggak sejarah pasar modal Indonesia, ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952

sebagai Undang-Undang Darurat yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Bursa. e. Periode Pengaktifan Kembali Pasar modal tidak menjalankan aktivitasnya sampai tahun 1977. Bergantinya pemerintahan di Indonesi dari Orde Lama kepada Orde Baru ditandai dengan pertumbuhan perekonomian yang mulai bergerak oleh karena kebijakan yang diambil pemerintah Orde Baru yang mengikutsertakan perekonomian

dunia

Barat

Indionesia.

untuk

Pemerintah

membantu Indonesia

membangun berencana

mengaktifkan kembali pasar modal. Hal tersebut di kerjakan dengan melakukan persiapan terlebih dahulu, yang meliputi : 66 1) Pada tahun 1972 membentuk lembaga yang disebut Badan Pembina Pasar Uang dan Modal selanjutnya disebut BAPEPUM. Badan tersebut memiliki tugas membantu Menteri Keuangan dalam kegiatan-kegiatan melaksanakan pembinaan pasar uang dan modal tahap, demi tahap menurut situasi serta kebutuhan, mempersiapkan pembentukan lembaga pasar uang dan modal, melaksanakan pengawasan atas aktivitas Bursa Efek. 2) Pada tanggal 28 Desember 1976 dikeluarkan seperangkat peraturan yang isi pokoknya adalah : a) Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 ditetapkan pendirian Pasar Modal, membnetuk Badan Pembina Pasar

66

Ibid, hlm. 69.

Modal, membentuk Badan Pelaksana Pasar Modal (selanjutnya disebut BAPEPAM). b) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1976 ditetapkan PT Danareksa BUMN pertama yang melakukan go public dengan penyertaan modal negara Republik Indonesia sebanyak Rp. 50 miliar. c) Pemberian keringanan perpajakan kepada perusahaan yang go public

dan kepada pembeli saham atau bukti penyertaan

modal. d) Peraturan permainan di pasar modal. 3) Dikeluarkannya beberapa keputusan Menteri Keuangan yang mengatur lebih rinci dan lebih operasional tentang pelaksanaan Bursa Efek, antara lain : a) SK Menkeu Nomor 1670/1976 tentang Penyelenggara Bursa. b) SK Menkeu Nomor 1672/1976 tentang Tata Cara Menawarkan Efek Kepada Masyarakat Melalui Bursa. c) SK Menkeu Nomor 1673/1976 tentang Peraturan Perdagangan Efek di Bursa. d) SK Menkeu Nomor 1674/1976 tentang Perantara Perdagangan Efek. Tanggal 10 Agustus 1977 akhirnya Presiden Soeharto meresmikan pasar modal di zaman Orde Baru.

f. Periode Deregulasi Periode ini pemerintah Indonesia telah menyadari hambatan-hambatan yang merintangi perkembangan pasar modal di Indonesia. Pada tahun 1987, pemerintah meluncurkan sejumlah paket deregulasi dan kebijakan penting di bidang pasar modal sejalan dengan perkembangan ekonomi dan semakin besarnya kebutuhan dana untuk menggerakkan roda perekonomian. Deregulasi pada intinya adalah melakukan penyederhanaan dan merangsang minat perusahaan untuk masuk ke bursa serta menyediakan kemudahan-kemudahan bagi investor. g. Periode Kepastian Hukum Keberhasilan dari kebijakan deregulasi yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru membuat dampak positif kepada para investor dan perusahaan untuk menambahkan rasa percaya diri terhadap pasar modal Indonesia. Kepercayaan tersebut semakin dinyatakan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1996. h. Periode Menyongsong Independensi Bapepam Undang-undang pasar modal memberikan amanat kepada Bapepam untuk menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Dasar hukum untuk menjadikan independensi Bapepam adalah : 67 1) Amanat GBHN (1999-2004) Bab IV huruf b angka 8.

67

Ibid, hlm. 75.

2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Penjelasan pasal 34 3) Amandemen UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Hasil amandemen tersebut menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus sudah terbentuk selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2010. Pada tahun 2011 pemerintah akhirnya secara resmi mengesahkan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan berjalannya fungsi dan tugas dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan. Pada tahun 2013 barulah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) melebur kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga seluruh kewenangan dari Bapepam-LK beralih kepada OJK. 2.

Instrumen Pasar Modal Pasar modal adalah pasar yang memperdagangkan efek dalam bentuk

modal dan utang. Efek merupakan suatu instrumen bukti

pemilikan yang

dipindahtangankan dalam bentuk surat berharga, saham, atau obligasi, bukti hutang, bunga atau partisipasi dalam suatu perjanjian bagi hasil, hak untuk membeli saham, atau warran untuk pembelian dimasa mendatang, atau instrument sejenis yang dapat dipertukarkan, diperjualbelikan. 68 Instrumen pasar modal yang biasanya terdapat di bursa seluruh dunia dapat dibedakan atas surat berharga yang bersifat utang (obligasi) dan surat

68

Yulfasni, Hukum Pasar Modal, Op.Cit., hlm. 7.

berharga yang bersifat pemilikan (saham). Obligasi adalah bukti pengakuan berutang dari perusahaan. Saham adalah bukti penyertaan modal dalam perusahaan. Sahammaupun obligasi didalam praktik sehari-hari dapat diperbanyak ragamnya, secara umum instrumen di pasar modal dapat dibedakan atas beberapa kategori : 69 a. Instrumen utang (obligasi) Obligasi merupakan surat yang menyatakan bahwa satu pihak berhutang pada pihak lainnya. 70Perbedaanobligasi dengan utang adalah bahwa utang biasanya antara satu orang perorangan, atau lembaga dengan orang perorangan secara individu ataupun antara beberapa pemberi pinjaman berhadapan dengan satu peminjam sedangkan obligasi lebih bersifat antara satu peminjam dengan sekelompok pemberi pinjaman yang jumlahnya bisa ratusan, ribuan atau puluhan ribu. 71Obligasi mempunyai ragam bentuk dilihat dari beberapa hal, yaitu menurut cara pengalihannya, berdasarkan jaminan, berdasaarkan cara penetapan dan pembayaran bunga, berdasarkan nilai pelunasan, berdasarkan penerbit, berdasarkan konvertibilitas dan berdasarkan waktu jatuh tempo. Obligasi berdasarkan cara pengalihannya terdapat dua jenis, yaitu obligasi atas unjuk (bearer bond) dan obligasi atas nama (registered bond). Ciri-ciri penting dari obligasi atas unjuk meliputi : 72

69

M. Irsan Nasarudin, et.al., Op.Cit.,hlm. 182. Hamud M. Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia (Jakarta : Tatanusa, 2006), hlm.129. 71 Ibid. 72 M. Irsan Nasarudin, et.al., Op.Cit.,hlm. 183. 70

1) Nama pemilik tidak tercantum dalam sertifikat obligasi. 2) Setiap sertifikat disertai dengan kupon bunga yang dilepaskan setiap pembayaran bunga dilakukan. 3) Sangat mudah untuk dialihkan. 4) Kertas sertifikat obligasi dibuat dari bahan berkualitas tinggi seperti bahan pembuat uang. 5) Bunga dan pokok obligasi hanya dibayarkan kepada orang yang dapat menunjukkan kupon bunga dam sertifikat obligasi. 6) Kupon bunga dan sertifikat obligasi yang hilang tidak dapat dimintakan penggantian. Ciri-ciri dari obligasi atas nama meliputi : 73 1) Obligasi atas nama untuk pokok pinjaman, nama pemilik tercantum dalam sertifikat obligasi beserta kupon bunga. 2) Obligasi atas nama untuk pokok bunga, nama pemilik tidak tercantum dalam sertifikat obligasi. Nama dan alamat pemilik dicatat

di

perusahaan

emiten

untuk

memudahkan

dalam

pengiriman bunga. 3) Obligasi atas nama untuk pokok dan bunga, nama pemilik tercantum dalm sertifikat obligasi, tetapi tidak ada kupon bunga, hal tersebut dikarenakan bunga langsung disampaikan kepada pemilik yang namanya tercantum dalam daftar perusahaan emiten.

73

Ibid.

Obligasi berdasarkan jaminan yang diberikan terdapat beberapa jenis obligasi, yaitu obligasi dengan jaminan (secured bond/debentures) dan obligasi tanpa jaminan. Obligasi berdasarkan cara penetapan dan pembayaran bunga memiliki beberapa jenis, yaitu : 74 1) Obligasi dengan bunga tetap, obligasi yang memberikan bunga tetap yang dibayarkan setiap periode tertentu. 2) Obligasi dengan bunga tidak tetap, obligasi yang cara penetapan bunganya dilakukan dengan cara bermacam-macam dengan mengkalikan bunga dengan indeks atau dengan tingkat bunga deposito atau dengan tingkat bunga deposito yang berlaku seperti dipasar luar negeri. 3) Obligasi tanpa bunga, obligasi yang tidak memiliki kupon bunga dan

sebagai

konsekuensinya

pemilik

tidak

memperoleh

pembayaran bunga secara periodik. Keuntungan dari kepemilikan obligasi jenis ini diukur dari selisih antara nilai pada waktu jatuh tempo dengan harga pembelian. 4) Obligasi yang tidak terbatas jatuh temponya, obligasi yang tidak mempunyai batas jatuh tempo sehingga perusahaan yang menerbitkan surat berharga ini tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan utang tersebut, kecuali perusahaan tersebut dilikuidasi.

74

Ibid, hlm. 184.

5) Obligasi dengan bunga mengambang, obligasi yang memberikan suku bunga secara mengambang. Obligasi

berdasarkan

penerbit

dilihat

dari

pihak-pihak

yang

menerbitkannya dikarenakan jumlah dan penyebaran emiten di beberapa daerah. Obligasi ini dibedakan atas : 75 1) Obligasi Pemerintah Pusat; 2) Obligasi Pemerintah Daerah; 3) Obligasi Perusahaan Swasta; 4) Obligasi Asing; 5) Obligasi Sampah. Obligasi berdasarkan waktu jatuh tempo dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu : 76 1) Obligasi jangka pendek (sampai dengan 1 tahun) 2) Obligasi jangka menengah (dua sampai lima tahun) 3) Obligasi jangka panjang (lebih dari lima tahun) Hak-hak yang dipegang oleh pemegang obligasi meliputi, pembayaran bunga, pelunasan utang dan peningkatan nilai modal yang mungkin ada, apabila obligasi dijual kembali. 77 b. Instrumen penyertaan (saham) Saham merupakan penyertaan dalam modal dasar suatu perseroan terbatas, sebagai tanda buktinya dikeluarkanlah surat saham/surat

75

Ibid, hlm. 186. Ibid, hlm. 187. 77 Elsa Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, Hukum dalam Ekonomi (Jakarta : Grasindo, 2005), hlm. 113. 76

kolektif kepada pemegang saham. 78 Saham dalam praktiknya dapat dibedakan dalam beberapa hal, yaitu saham menurut cara peralihannya dan manfaat yang diperoleh pemegang saham. 79 Jenis saham menurut cara peralihannya terdapat dua jenis yaitu saham atas unjuk dan saham atas nama. Saham atas unjuk merupakan saham yang tidak memiliki nama pemilik saham tersebut. Saham atas nama adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya. Saham juga memiliki jenis lainnya bila dilihat dari hak tagihannya yaitu, saham biasa, saham preferen dan saham istimewa. Saham biasa adalah saham yang menempatkan

pemiliknya pada posisi paling akhir dalam hal

pembagian deviden, hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut mengalami likuidasi.Bursa Efek Surabaya selanjutnya disebutBES membuat kategori kembali terhadap saham biasa apabila dilihat dari kualifikasi nilai ekonomisnya, yaitu : 80 1) Income stocks, saham ini memberikan dividen dalam nilai yang relatif besar namun tidak teratur, dapat digunakan sebagai sarana untuk menghasilkan pendapatan tanpa menjual saham. 2) Blue-chip stocks, saham ini merupakan saham yang berasal dari perusahaan yang solid dan terpercaya dengan sejarah panjang pertumbuhan dan stabilitas saham tersebut. 3) Growth stocks, saham jenis ini diterbitkan oleh perusahaan yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat daripada industrinya. 78

Ibid. M. Irsan Nasarudin, et.al., Op.Cit., hlm.188. 80 Ibid, hlm. 191. 79

Saham jenis ini menawarkan apresiasi harga yang potensial walaupun mengandung risiko yang lebih tinggi dibandingkan saham yang lainnya. 4) Cylical stocks, perusahaan yang menerbitkan saham jenis ini dengan mudah dapat mempengaruhi tren ekonomi secara umum. 5) Defensive stocks, saham jenis merupakan kebalikan dari jenis saham cylical stocks. Saham jenis ini mampu mempertahankan nilainya selama masa resesi dibandingkan saham jenis cylical stocks yang cenderung turun di masa resesi dan naik pada saat boom ekonomi. Jenis saham yang kedua menurut hak tagihan adalah saham preferen, saham preferen adalah saham yang memberikan prioritas pilihan kepada pemegangnya, seperti : 81 1) Berhak didahulukan dalam hal pembayaran deviden. 2) Berhak menukar saham preferen yang dipegangnya dengan saham biasa. 3) Mendapat prioritas pembayaran kembali permodalan dalam hal perusahaan dilikuidasi.

81

Ibid, hlm. 192.

Saham dan obligasi memiliki perbedaan didalamnya, yaitu : 82 SAHAM

OBLIGASI

Bagian penyertaan dalam modal Bukti pengakuan utang/pinjaman dasar suatu PT. Pemegang Saham uang dari masyarakat (publik). adalah emiten Pemilik perusahaan

Pemegang obligasi adalah kreditur

Penanaman dana tidak terbatas, Terbatas waktunya jangka

waktunya

selama

perusahaan masih beroperasi

Dividen

ditambah

-

Jangka pendek

-

Jangka menengah

-

Jangka panjang

dengan Bunga tetap (suka bunga tahunan).

kemungkinan capital gain atau capital loss. Risiko relatif lebih besar.

Risiko relatif lebih kecil.

Hak suara dalam Rapat Pemegang Hak pemegang obligasi dalam Saham

turut

menentukan Rapat Umum Pemegang Obligasi

kebijakan perusahaan.

terbatas pada lahan pinjaman saja.

Dalam hal likuidasi pemegang Dalam hal likuidasi pemegang saham mempunyai klaim terakhir obligasi mempunyai klaim untuk terhadap aset perusahaan.

didahulukan terhadap pemegang saham.

Dasar perikatan ditentukan dalam Dasar perikatan ditentukan dalam Anggaran Dasar perusahaan.

82

Ibid, hlm. 193.

perjanjian perwaliamanatan.

Saham istimewa di Indonesia dikenal sebagai saham dwiwarna, pemilik saham ini memiliki hak lebih dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Hak lebih tersebut dalam hal proses penunjukan direksi perusahaan. Hak- hak yang dipegang oleh para pemegang saham meliputi, dividen, suara dalam RUPS, khususnya dalam hal pemilihan direksi, reorganisasi, rekapitalisasi, merger dan penentuan kebijaksanaan lain atas jalannya perusahaan dan yang terakhir peningkatan modal atau selisih nilai yang

mungkin ada, apabila saham tersebut dijual

pemiliknya dengan harga lebih tinggi. 83 c. Instrumen efek lainnya Pasar modal Indonesia mengenal instrumen efek lain yang merupakan perkembangan dari efek utama, saham dan obligasi, yaitu Indonesian Depository Receipt selanjutnya disebut IDR dan Efek Beragun Aset. IDR disebut juga sebagai Sertifikat Penitipan Efek Indonesia. Efek jenis ini diatur didalam Peraturan Bapepam Nomor IX.A.10. 84 Efek Beragun Aset memiliki dasar hukum yang terletak pada Peraturan Bapepam Nomor IX.K.1, peraturan ini memberikan definisi : 85 Efek Beragun Aset adalah efek yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari (future receivable), pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah atau apartemen, efek bersifat utang yang dijamin pemerintah, Sarana Peningkatan Kredit (credit enchancement)/Arus Kas (cash flow), serta 83

Elsa Kartika sari dan Advendi Simangunsong, Op.Cit., hlm. 113. Ibid, hlm. 194. 85 Ibid, hlm. 196. 84

aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut.” d. Instrumen derivatif Efek-efek derivatif pada dasarnya merupakan kelanjutan dari efek yang telah terlebih dahulu dipasarkan Indonesian Depository Receipt. Produk ini memiliki dua fungsi ganda, yaitu banyak derivative product yang dapat dipergunakan untuk mengamankan kewajibannya dari fluktuasi suku bunga dan fungsi yang kedua sama dengan fungsi efek lainnya, yaitu sebagai sarana untuk investasi dan ajang untuk berspekulasi. 86 Bentuk-bentuk dari efek derivatif ini antara lain : 87 1) Right Issue, bentuk ini merupakan pengisuan saham dengan memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli terlebih dahulu sejumlah saham yang secara proposional menjadi haknya pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya selama periode tertentu dengan jangka pendek. 2) Option, bentuk derivatif ini merupakan hak istimewa untuk membeli atau menjual, menerima atau menyerahkan harta benda, yang diberikan sesuai dengan syarat yang telah disetujui dan biasanya dengan suatu ganti rugi atau harga. 3) Warrant, merupakan suatu opsi untuk membeli sejumlah tertentu financial instrument pada suatu waktu tertentu dan haarga tertentu.

86

Yulfasni, Hukum Pasar Modal, Op.Cit., hlm. 35. Ibid.

87

3.

Kejahatan di Pasar Modal Transaksi yang terjadi di Pasar Modal selain dapat menguntungkan orang-

orang yang ada didalamnya juga dapat merugikan beberapa pihak yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kejahatan di dalam Pasar Modal secara internasional tidak jauh berbeda modusnya dengan kejahatan di bidang pasar modal dalam negeri. Kejahatan di pasar modal berkembang dengan munculnya kejahatan kerah putih (white collar crime), kejahatan di pasar modal yang dilakukan oleh white collar crime dilakukan dengan cara yang begitu sempurna sehingga orang yang menjadi korban dari kejahatan tersebut tidak merasa dirugikan dengan adanya kejahatan tersebut. 88 Kejahatan didalam pasar modal berbeda dengan kejahatan pada umumnya oleh karena kejahatan di pasar modal tidak menimbulkan kerugian secara langsung, hal tersebut menyebabkan kurangnya penegakan hukum yang dilakukan secara tegas dengan membawa pelaku kejahatan tersebut ke badan peradilan. Berikut bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi di dalam Pasar Modal : a. Perdagangan Orang Dalam Perdagangan orang dalam merupakan contoh kejahatan yang paling terkenal di bidang pasar

modal. Perdagangan orang dalam lebih

dikenal dengan istilah insider trading, insider trading merupakan kejahatan di bidang pasar modal yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi perusahaan. 89 Orang-orang dalam inilah yang memberikan informasi kepada orang-orang yang ingin 88

Hamud M. Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia (Jakarta : Tatanusa, 2006), hlm. 433. Ibid, hlm. 437.

89

melakukan transaksi di dalam pasar modal, sehingga orang-orang yang melakukan transaksi di dalam pasar modal mengalami keuntungan yang sangat besar dengan mengetahui informasi tentang hal-hal yang diperdagangkan didalam pasar modal. Informasi merupakan komponen yang amat penting didalam berinvestasi, dengan informasi tersebut maka seorang investor dapat memutuskan apakah investor tersebut akan membeli, menjual atau menahan saham-saham. Ketersediaan informasi yang banyak kepada para investor harus dijamin oleh para perusahaan sekuritas dengan waktu yang secepatnya dengan berlandaskan pada asas keterbukaan, hal ini dilakukan karena pentingnya informasi dalam keputusan berinvestasi. Tersebarnya informasi dengan cepat dan merata akan memungkinkan masyarakat pemodal untuk melakukan penilaian dengan cepat atas efek atau saham emiten. Penyebaran informasi tersebut harus merata terhadap setiap pihak tanpa menguntungkan beberapa pihak tertentu, sehingga memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pihak yang memakai informasi tersebut. UUPM didalam penjelasan atas Pasal 95 menyatakan bahwa informasi orang dalam merupakan informasi material yang dimiliki oleh orang dalm yang belum tersedia untuk umum. 90Informasi material sangat diperlukan oleh para investor, biasanya para investor akan sangat aktif untuk mengumpulkan dan memanfaatkannya

90

Ibid, hlm. 438.

untuk

memahami

harga-harga

saham

yang

ditawarkan pada pasar perdana dan pasar sekunder. 91 Pasal 1 butir (7) UUPM menyatakan bahwa, Informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas atas informasi atau fakta material tersebut. Istilah orang dalam atau insiders dalam UUPM diatur pada penjelasan Pasal 95 yang mengatur bahwa orang dalam tidak hanya mencakup komisaris, direksi, pemegang saham utama dan pegawai namun juga mencakup juga orang atau badan hukum atau pihak yang karena profesinya atau karena hubungannya dengan perusahaan menjadikannya sebagai orang dalam, dan juga kepada pihak-pihak yang dalam waktu enam bulan terakhir mempunyai kedudukan dan atau hubungan seperti itu dengan perusahaan. b. Penipuan Penipuan di dalam pasar modal diatur didalam Pasal 90 UUPM yang menyatakan bahwa setiap pihak yang melaksanakan kegiatan perdagangan efek dilarang secara langsung atau tidak langsung : 1) Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan/atau cara apapun. 2) Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain. 3) Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan 91

Bismar Nasution, Keterbukaan Dalam Pasar Modal (Jakarta: Univesitas Indonesia, 2001), hlm. 65.

yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. Kejahatan penipuan pada saat penawaran umum dapat terjadi melalui sarana prospektus 92 yang menyangkut baik laporan keuangan, laporan juru taksir atau hal-hal lain yang merupakan isi dari prospektus. c. Manipulasi Pasar Tidak kejahatan manipulasi pasar diatur didalam Pasal 91 sampai dengan Pasal 93 UUPM. Manipulasi pasar dapat berbentuk manipulasi terhadap perdagangan efek itu sendiri maupun manipulasi terhadap harga. Manipulasi pasar dan manipulasi harga merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh karena masyarakat pemodal membutuhkan informasi mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di Bursa Efek yang tercermin dari kekuatan penawaran jual dan penawaran beli efek sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi dalam efek. 93Banyak trik bisnis dilakukan yang paling 92

Prospektus merupakan dokumen penawaran efek yang disarikan dari dan mewakili dokumen-dokumen yang menyertai suatu pernyataan pendaftaran. Prospektus merupakan materi bagi para pemodal untuk mengambil keputusan dalam melakukan pemesanan dan pembelian atas efek. Jenis-jenis prospektus antara lain : a. Prospektus ringkas b. Prospektus awal c. Prospektus final Dalam Hamud M. Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia, Op. Cit., hlm. 51. 93 Ibid, hlm. 471.

banyak diantaranya potensial untuk menjadikan

penipuan dan

manipulasi pasar, diantaranya adalah : 94 1) Pigging, Fixing, dan Stabilizing Tindakan seperti ini terjadi pada saat atau segera setelah proses IPO. Pihak emiten secara semu menstabilkan harga suatu sekuritas. 2) Investment Syndicate Tindakan ini terjadi dimana para underwriter yang bersindikat untuk memborong semua atau sebagian besar saham dipasar perdana sehingga harga menjadi naik. 3) Workout Market Perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga seolah-olah terjadioversubscribed, yaitu keadaan didalam penawaran umum dimana tingkat permintaan melebihi jumlah surat berharga yang ditawarkan dalam penawaran tersebut, terhadap sekuritas tertentu. 4) Special Allotments Pihak underwriter sengaja mengalokasikan suatu sekuritas pada IPO kepada partner, officer, pekerja atau sahabat dekatnya sehingga seolah-olah saham tersebut oversubscribed, sehingga harga saham menjadi mahal. 5) Menciptakan Trading Firms Suatu sekuritas dialokasikan ke perusahaan tertentu oleh underwriter kemudian perusahaan tersebut menciptakan pasar untuk sekuritas yang bersangkutan dengan menawarkan kembali sekuritas yang bersangkutan kepada publik dan setelah itu, akan diikuti oleh kegiatan perdagangan dengan harga yang jauh diatas harga wajar. 6) Free Riding Pembeli IPO yang berharap dapat menjualnya kembali dengan harga tertentu yang mahal, dan akan membatalkan pembeliannya begitu suasana menjelang alokasi saham kelihatan kurang menguntungkan. 7) Chanelling Bahwa suatu IPO, sekuritas tersebut dialokasikan kepada kelompok tertentu 8) Margin Suatu transaksi yang dilakukan sekuritas tertentu oleh pihak tertentu, dimana ada pihak yang memberi kredit kepadanya untuk membeli saham tersebut. Sementara saham yang bersangkutan menjadi jaminan yang bersangkutan 9) Put atau call option Suatu hak yang didasarkan pada perjanjian untuk membeli atau menjual saham dalam jangka waktu yang telah disepakati. 94

Yulfasni, Hukum Pasar Modal, Op.Cit., hlm. 119.

10) Shortsale Transaksi efek dimana efek yang dijual tersebut belum dimiliki oleh si penjual 11) Wash sale Transaksi semu yang dilakukan oleh satu atau lebih atas efek tertentu yang tidak mengakibatkan adanya perubahan pada penerima manfaat atau tidak merubah kepemilikan efek untuk memberi kesan bahwa efek tersebut aktif diperdagangkan atau anggota bursa efek yang bersangkutan aktif melakukan perdagangan. 95 12) Pre-arranged Trade Tindakan dua anggota bursa atau lebih yang bersepakat melakukan transaksi semu atas efek tertentu dan kemudian mengkonfirmasikan transaksi tersebut sebagai transaksi nasabah untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga antara transaksi nasabah yang sebenarnya dengan transaksi semu tersebut. 96 13) Churning Tindakan anggota bursa efek yang aktif melakukan jual beli efek atas nama nasabah yang menyerahkan kebijakan pengelolaan rekening efek kepada anggota bursa efek yang bersangkutan dengan tujuan memperoleh komisi. 97 14) Front Running Tindakan anggota bursa efek untuk melakukan transaksi terlebih dahulu atas suatu efek tertentu, atas dasar adanya informasi bahwa nasabahnya akan melakukan transaksi dalam volume besar atas efek tersebut yang diperkirakan akan memperngaruhi harga pasar, dengan tujuan untuk meraih keuntungan. 98 15) Cross Trading Jual beli saham melalui satu broker, artinya nasabah jual dan nasabah beli menyampaikan pesanan pada broker yang sama. 99 16) Pump-pump manipulation Tindakan pembelian yang dilakukan oleh anggota bursa efek baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah dengan maksud menguasai sejumlah besar efek tertentu yang tercatat di bursa dan menjualnya pada harga yang telah diciptakan karena penguasaan atas efek tersebut, dan juga dapat dimanfaatkan untuk menurunkan harga dan melakukan pembelian kembali pada saat harga rendah. 100 95

basis-forex.blogspot.co.id/2006/12/peraturan-bursa-efek.html?m=1 (diakses pada tanggal 9 Oktober 2015). 96 Ibid. 97 Ibid. 98 Ibid. 99 https://karun99oni.wordpress.com/2008/01/08/beberapa-istilah-penting-saham/(diakses pada tanggal 9 Oktober 2015). 100 Ibid.

17) Cornering Tindakan satu anggota bursa efek atau lebih, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya, yang melakukan penguasaan sejumlah besar efek tertentu yang tercatat di bursa sehingga mengakibatkan efek tersebut menjadi langka, dengan tujuan memperoleh keuntungan dari pihak yang melakukan short selling yang terpaksa harus membeli efek dimaksud pada harga diatas harga jual guna memenuhi kewajiban serah efek. 101

B. Pengaturan mengenai short selling dalam pasar modal Indonesia Transaksi short selling merupakan salah satu bentuk kegiatan transaksi efek yang dilakukan oleh investor dimana investor meminjam efek dari perusahaan.Transaksi short selling bukanlah suatu transaksi yang terjadi pada akhir-akhir ini, transaksi tersebut telah terjadi dari tahun bahkan abad-abad sebelumnya. Transaksi short selling ini sudah menjadi sebuah kasus sejak munculnya pasar saham di tahun 1600-an di negara Belanda. 102 Saat itu akibat dari transaksi short selling membuat harga saham di bursa Belanda meledak sehingga banyak orang yang kehilangan tabungannya. Sejak saat itu pelaku short selling menjadi objek cemoohan dari masyarakat, misalnya di Amerika Serikat short selling digolongkan dalam praktik melanggar hukum hingga tahun 1850-an, Napoleon sebagai pimpinan Perancis pada saat itu mengumumkan bahwa short selling sebagai pengkhianatan oleh karena menghalangi pembiayaan perangnya, pada tahun 1995 Menteri Keuangan Malaysia mengusulkan agar para pelau short selling dihukum dengan pukulan rotan. 103

101

Ibid. Tom Taulli, Short Selling Trik Kaya Dari Kejatuhan Harga Saham. Diterjemahkan oleh Dedes Ekarini, Op.Cit., hlm. 1. 103 Ibid. 102

Transaksi short selling di Indonesia memiliki dua pandangan yang berbeda diantara masyarakat, menurut beberapa pihak short selling diperbolehkan asalkan praktiknya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan Bapepam terdahulu, disisi lain ada juga pihak yang menyatakan bahwa short selling merupakan suatu transaksi yang tidak boleh di lakukan bahkan Majelis Ulama Indonesia meminta agar transaksi short selling tidak dilakukan di pasar modal Indonesia. Hal tersebut dikarenakan praktik transaksi short selling berpotensi melanggar prinsip syariah. 104 Dua hal yang berbeda tersebut memiliki alasan yang kuat, dikarenakan bagi pihak yang merasa transaksi short selling dapat diberlakukan berpendapat bahwa short selling dapat merangsang para investor untuk bertransaksi di dalam pasar modal. Pihak yang menolak short selling menilai bahwa dalam transaksai short selling memiliki resiko yang lebih besar terjadinya gagal serah dibandingkan dengan transaksi jual beli saham lainnya, oleh karena pada saat transaksi short selling penjual tersebut belum memiliki saham yang di transaksikan. Hal tersebut membuat penjual saham tersebut mencari saham di bursa atau dalam hal likuiditas atas efek tidak tersedia, penjual dapat mencari pinjaman saham baik dari perusahaan efeknya maupun dengan menggunakan fasilitas pinjam-meminjam yang diberikan oleh PT KPEI. 105 Pengaturan mengenai short selling di dalam pasar modal Indonesia terdapat 104

di

dalam

Peraturan

Badan

Pengawas

Pasar

Modal,

yaitu

m.detik.com/finance/read/2011/05/03/141626/161364/6/mui-haramkan-transaksimarjin-dan-short-selling(diakses pada tanggal 30 Agustus 2015). 105 Putu Suryastuti, Analisa Hukum Terhadap Transaksi Short Seliing di Indonesia dan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Lawan Transaksi Dalam Transaksi Short Selling (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 29.

PeraturanBapepam V.D.6 mengenai Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah. Peraturan Bapepam V.D.6 ini disahkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dengan nomor keputusan Kep-09/PM/1997 pada tanggal 30 April 1997. Pada perkembangannya Bapepam-LK merevisi Peraturan Bapepam V.D.6 tahun 1997 dengan disahkannya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-258/BL/2008 pada tanggal 30 Juni 2008 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek. 106 Peraturan Bapepam V.D.6 tidak secara khusus mengatur tentang bagaimana suatu transaksi short selling dilakukan, peraturan tersebut lebih mengatur tentang pembiayaan transaksi short selling oleh perusahaan efek. Peraturan Bapepam V.D.6 memberikan ilustrasi mengenai transaksi short selling, pada lampiran tersebut ilustrasi transaksi short selling yang dilakukan oleh nasabah sebagai berikut : 107 Nasabah B membuka rekening efek pembiayaan transaksi short selling dengan

menyetorkan

Rp200.000.000.Dengan

jaminan transaksi

awal short

kepada selling,

perusahaan perusahaan

efek efek

senilai dapat

memberikan pembiayaan efek atas transaksi short selling sebesar nilai efek yang ditransaksikan secara short selling oleh nasabah yang dibiayai oleh perusahaan efek dan dicatat pada saldo posisi short rekening efek pembiayaan transaksi short selling di buku pembantu efek.Dengan jaminan sebesar Rp200.000.000 (50% dari 106

Slamet Widodo. “Pengaturan Mengenai Short Selling.”m.hukumonline.com/klinik/detail/cl4663/pengaturan-mengenai-short-selling(diakses pada tanggal 10 Juli 2015). 107 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan Republik Indonesia. Peraturan V.D.6.

nilai transaksi short selling, ketentuan angka 6 huruf c butir (3)) nasabah dapat melakukan transaksi short selling sebesar Rp400.000.000 (dengan asumsi harga saham adalah Rp1.000,- per saham dan jumlah saham adalah 400.000 saham). Pada saat penyelesaian transaksi, perusahaan efek akan menerima dana senilai Rp400.000.000,- dari lembaga kliring dan penjaminan. Dana yang diterima dari penjualan tersebut selanjutnya menjadi jaminan pembiayaan, sehingga rasio jaminan pembiayaan terhadap posisi short adalah : 𝑅𝑝200.000.000 (𝐽𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝐴𝑤𝑎𝑙) + 𝑅𝑝400.000.000 (𝑑𝑎𝑛𝑎ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡𝑠𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔) 𝑅𝑝400.000.000 (𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟𝑤𝑎𝑗𝑎𝑟𝐸𝑓𝑒𝑘𝑝𝑎𝑑𝑎𝑃𝑜𝑠𝑖𝑠𝑖𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡)

= 150%

Kondisi harga saham mengalami kenaikan :

1. jika nilai pasar wajar saham pada posisi short mengalami peningkatan menjadi Rp 1.100, maka peningkatan tersebut akan mengakibatkan nilai pasar wajar efek pada posisi short mengalami kenaikan menjadi Rp 1.100 x 400.000 = Rp440.000.000,-, sehingga rasio jaminan pembiayaan terhadap posisi short akan mengalami penurunan menjadiRp600.000.000 : Rp440.000.000 (yaitu dari Rp1.100 x 400.000 saham) = 136% 2. jika nilai pasar wajar saham pada posisi short mengalami kenaikan menjadi Rp 1.111,- maka rasio jaminan pembiayaan terhadap posisi short menjadiRp600.000.000 : Rp444.400.000 (yaitu dari Rp1.111 x 400.000 saham) = 135% 3. jika nilai pasar wajar saham pada posisi short mengalami kenaikan lebih lanjut menjadi Rp1.200, maka rasio jaminan pembiayaan terhadap posisi short menjadiRp600.000.000 : Rp480.000.000 (yaitu dari Rp1200 x 400.000 saham) = 125%

Pada saat rasio jaminan pembiayaan terhadap posisi short kurang dari 135%, maka perusahaan efek wajib melakukan permintaan pemenuhan jaminan kepada nasabah untuk menyerahkan tambahan dana atau efek ke rekening efek pembiayaan transaksi short selling sehingga nilai jaminan pembiayaan terhadap nilai pasar wajar saham pada posisi short menjadi paling kurang 135% (seratus tiga puluh lima perseratus). Pada saat nilai pasar wajar saham pada posisi short sebesar Rp480.000.000, maka jaminan pembiayaan seharusnya Rp480.000.000 x 135% = Rp.648.000.000. Oleh karena jaminan yang ada adalah Rp600.000.000, maka nasabah wajib menyerahkan tambahan dana dan atau efek paling kurang sebesar Rp48.000.000, jika nasabah tidak melakukan penyerahan dana dan atau efek tambahan sedangkan nilai pasar wajar saham pada posisi short mengalami peningkatan lebih lanjut menjadi Rp1.300, maka nilai jaminan pembiayaan terhadap nilai pasar wajar saham pada posisi short menjadiRp600.000.000 : Rp520.000.000 (yaitu dari Rp1.300 x 400.000 saham) = 115% Dalam kondisi ini, perusahaan efek wajib melakukan eksekusi jaminan untuk membeli saham pada posisi short dalam rangka memperbaiki rasio antara jaminan pembiayaan terhadap nilai pasar wajar saham pada posisi short sehingga menjadi 135% (seratus tiga puluh lima perseratus). Adapun jaminan yang wajib dieksekusi adalah sebesar saham pada posisi short yang wajib dibeli yaitu : 𝑅𝑝600.000.000 𝑑𝑖𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔𝑖𝑋

𝑅𝑝520.000.000 𝑑𝑖𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔𝑖𝑋

= 135%

Keterangan: x adalah saham pada Posisi Short yang wajib dibeli

Saham pada posisi short yang wajib dibeli oleh perusahaan efek adalah senilai Rp 291.077.467 atau sebanyak Rp 291.077.467 : Rp1300 = 223.923 saham sehingga rasio antara jaminan pembiayaan terhadap nilai pasar wajar saham pada posisi short adalah 135% (seratus tiga puluh lima perseratus) dengan perhitungan sebagai berikut : 𝑅𝑝600.000.000 −𝑅𝑝 291.077467

𝑅𝑝520.000.000 −𝑅𝑝 291.077467

= 135%

Tabel Ilustrasi Transaksi Short Selling: Lembar

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

Harga

1.000

1.100

1.111

1.200

1.300

Nilai Posisi

400.000.0

440.000.0

444.444.4

480.000.0

520.000.000

Short (Rp)

00

00

44

00

Nilai

600.000.0

600.000.0

600.000.0

600.000.0

Jaminan

00

00

00

00

Rasio

150%

136%

135%

125%

115%

Tambahan

-

-

-

48.000.00

-

Saham (Rp)

600.000.000

Pembiayaan (Rp)

dana / Efek

0

(Rp) Pembelian (Rp)

-

-

-

-

291.077.467

Apabila nasabah B bermaksud menutup rekening efek pembiayaan transaksi short selling pada saat harga mencapai Rp 1.300, maka perusahaan efek akan melakukanpembelian atas saham dalam posisi short senilai Rp1.300 x 400.000 = Rp520.000.000. Dengan pembelian tersebut maka sisa nilai jaminan pembiayaan menjadiRp600,000,000 – Rp520.000.000 = Rp80.000.000. Dengan

ditutupnya

rekening

tersebut,

perusahaan

efek

mendapatkanpengembalian saham sebanyak 400.000 lembar dengan nilai Rp 520.000.000 dannasabah menerima sisa jaminan pembiayaan sebesar Rp 80.000.000,Ilustrasi yang digambarkan oleh peraturan V.D.6 tersebut mengungkapkan bahwa peraturan tersebut tidak menyatakan bahwa transaksi short selling tidak boleh dilakukan di pasar modal, transaksi tersebut dapat dilakukan dengan sesuai dengan ketentuan yang telah dirumuskan di peraturan V.D.6 tersebut. Tom Taulli dalam bukunya memberikan enam tahap utama dalam proses transaksi short selling, yaitu : 108 1. Membuka Rekening Tahap ini menganjurkan untuk setiap pihak yang mau melakukan short selling untuk membuka rekening broker, seperti sejumlah uang tunai dan surat berharga. 2. Lakukan riset pada perusahaan

108

Tom Taulli, Short Selling Trik Kaya Dari Kejatuhan Harga Saham. Diterjemahkan oleh Dedes Ekarini, Op.Cit., hlm. 3.

Pada tahap ini pihak yang akan melakukan transaksi short selling harus membenamkan dirinya kedalam data-data rinci suatu perusahaan. Pada tahap ini diharapkan pihak yang akan melakukan transaksi short selling tersebut dapat melakukan spekulasi terhadap harga saham perusahaan tersebut apakah akan naik atau turun. Saham yang dicari oleh para pelaku short selling adalah saham yang dapat dengan mudah turun harganya, karena para pelaku short selling akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga saham pada saat dijual dan dibeli. Saham yang mudah turun akan memberikan keuntungan kepada pelaku short selling. 3. Memulai short selling Pada tahap ini para pelaku short selling akan memulai transaksi tersebut dengan menghubungi broker atau menekan tombol rekening on line untuk melakukan short terhadap sejumlah saham perusahaan yang telah terlebih dahulu diteliti. Kendalanya adalah pelaku short tersebut belum memiliki saham yang diinginkannya. 4. Meminjam saham Pada tahap ini pelaku short selling akan mencari pinjaman saham yang ada di pasar bursa agar dapat melanjutkan transaksi short selling tersebut. 5. Menjual saham Pada tahap ini setelah mendapatkan pinjaman saham, pelaku short akan mulai menjual saham tersebut dalam harga tertentu yang telah diprediksi bahwa dengan membuat harga tersebut saham yang dijual akan turun harganya

sehingga pelaku short tersebut nantinya akan mendapatkan keuntungan dari selisih harganya nanti. Ilustrasi untuk mempermudah memahami transaksi short seling adalah sebagai berikut, misalnya ada tiga investor yaitu A, B, dan C. Saham yang akan diperdagangkan adalah saham X. Misalnya A sebagai pelaku short selling menjual saham X kepada B. Katakan A menjual saham X sebanyak 1000 lembar kepada B dengan harga Rp 1.000 pada sesi pertama bursa. Sebelumnya A berspekulasi bahwa saham X akan terjadi penurunan harga apabila A menjualnya pada posisi harga Rp 1.000 per lembar menjadi Rp 800 per lembar pada sesi kedua bursa. Apabila B bersedia membeli 1000 lembar saham X yang di jual A, maka B akan menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000,kepada A. Misalnya apa yang diprediksi oleh A benar-benar terjadi, pada sesi kedua bursa harga saham X menunjuk angka Rp 800 per lembar. A dengan segera melakukan order beli yang secara kebetulan C bersedia menjual 1000 lembar saham X kepada A dengan harga Rp 800 per lembar. Maka A akhirnya akan menyerahkan uang kepada C sejumlah Rp 800.000,-. Dari ilustrasi tersebut dapat diberikan kesimpulan bahwa A menerima uang sejumlah Rp 1.000.000,- dari B, A segera membayar Rp 800.000,- kepada C, A menerima 1000 lembar saham X dari C, A memberikan 1000 lembar saham X kepada C. Maka dapat disimpulkan bahwa A mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,6. Menutupi posisi short

Pada tahap ini apabila pelaku short selling telah menyadari bahwa harga saham tersebut turun maka akan mendapatkan keuntungan dan pelaku short tersebut harus menutupi posisi short dengan membeli kembali saham perusahaan sebanyak yang telah dijual tadi kemudian mengembalikan saham yang telah dipinjam tadi.

C. Pengaturan Short Selling di Amerika Serikat Berlalunya peristiwa short selling di negara Belanda pada tahu 1600-an membuat Amerika Serikat pada saat itu menggolongkan bahwa transaksi short selling merupakan praktik melanggar hukum hingga tahun 1850-an. 109 Seiring berjalannya waktu transaksi short selling menjadi transaksi yang sah di Amerika Serikat dan telah banyak investor yang terlibat pada transaksi ini. 110Pengaturan short sellingdi Amerika Serikat diatur dalam Regulation SHO tahun 2004 yang berlaku efektif pada tanggal 7 September 2004. Regulation SHO memberikan definisi mengenai short selling, yaitu : 111 A short sale is the sale of a security that the seller does not own or any sale that is consummated by the delivery of a security borrowed by, or for the account of, the seller. Short Selling adalah penjualan saham dimana penjual saham tersebut tidak memiliki saham yang dijual dan penjual tersebut meminjam saham yang ingin dijual tersebut. 109

Tom Taulli, Short Selling Trik Kaya Dari Kejatuhan Harga Saham. Diterjemahkan oleh Dedes Ekarini, Op.Cit., hlm. 1. 110 Ibid, hlm. 2. 111 http:/www.sec.gov/divisions/marketreg/mrfaqregsho1204.htm (diakses pada tanggal 21 September 2015).

Regulation SHO memuat empat ketentuan umum sebagai berikut : 112 1. Rule 200, mengatur tentang Marking Requirements. Ketentuan ini menyatakan tentang posisi long, short atau short exempt. 2. Rule 201, mengatur tentang Short Sale Price Test Circuit Breaker. Ketentuan ini mensyaratkan bahwa harga pembelian untuk membeli efek sehubungan dengan transaksi short selling adalah sebesar satu sen di atas harga penawaran terbaik pada saat pelaksanaan. 3. Rule 203(b)(1) and (2), mengatur tentang Locate Requirement. Ketentuan ini mensyaratkan adanya kewajiban perusahaan efek untuk menyediakan efek untuk dipinjamkan. 4. Rule 204, mengatur tentang Close out Requirement. Ketentuan ini mewajibkan pihak penjual untuk membeli atau meminjam efek dari pihak lain pada hari perdagangan berikutnya setelah adanya kegagalan untuk menyerahkan efek. Securities Exchange Commission (selanjutnya disebut SEC) sebagai badan yang mengawasi pasar modal di Amerika Serikat

mengeluarkan perubahan

sementara dari Rule 204. Perubahan tersebut untuk mencegah adanya praktek naked short selling, praktek tersebut dilarang karena pelaku short selling tidak memiliki saham dan tidak meminjam saham dari broker untuk menyelesaikan transaksi sehingga terjadilah gagal serah. Hal tersebut disebabkan investor

112

http:/www.sec.gov/investor/pubs/regsho.htm(diakses pada tanggal 21 September

2015).

memiliki intensi untuk melakukan manipulasi pasar atau dilakukan untuk menghindari adanya biaya pinjaman. 113 Perbedaan antara peraturan short selling di Amerika Serikat dengan peraturan short selling di Indonesia adalah sebagai berikut : 114 No

1

Ketentuan

Nilai Pembiayaan

Peraturan di

Peraturan di

Amerika Serikat

Indonesia

Tidak diatur

Mengatur nilai pembiayaan, yaitu sebesar nilai pasar wajar dari efek tersebut

2

Pemberian jaminan dari

Tidak diatur

Adanya kewajiban

nasabah dan kewajiban

bagi nasabah untuk

untuk menambah

menyediakan

jaminan apabila nilai

jaminan pembiayaan

jaminan mengalami penurunan 3

Kriteria efek yang dapat Tidak diatur

Persyaratannya efek

ditransaksikan secara

yang dapat

short

ditransaksikan dengan

113

Putu Suryastuti, Analisa Hukum Terhadap Transaksi Short Seliing di Indonesia dan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Lawan Transaksi Dalam Transaksi Short Selling (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 42. 114 Ibid, hlm 44-47.

pertimbangan, nilai rata-rata transaksi harian dalam periode tertentu; jumlah minimal pihak yang memiliki efek dalam periode tertentu; factor fundamental efek 4

Pokok-pokok Perjanjian Tidak diatur

Diatur

pinjam-meminjam efek 5

Harga jual

Tidak diatur

Harga jual di atas harga yang terjadi di Bursa Efek

BAB IV PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN UNTUK MELINDUNGI INVESTOR YANG MENGALAMI KERUGIAN PADA TRANSAKSI SHORT SELLING DALAM PASAR MODAL

A. Perlindungan Terhadap Investor Berdasarkan Prinsip Keterbukaan Dalam Pasar Modal Pasal 1 angka (25) UUPM menyebutkan bahwa, Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.

Informasi material diatur dalam keputusan ketua Bapepam Nomor: Kep86/PM/1996 dan Peraturan Nomor X.K1, informasi material yang diperkirakan dapat mempengaruhi efek atau keputusan investasi pemodal, antara lain : 115 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan; pemecahan saham atau pembagian deviden saham; pendapatan dari deviden yang luarbiasa sifatnya; perolehan atau kehilangan kontrak penting; produk atau penemuan baru yang berarti; perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen; pengumuman pembelian kembali atau pembayaran efek yang bersifat utang; penjualan tambahan efek pada masyarakat secara terbatas yang material jumlahnya; pembelian atau kerugian penjualan aktiva yang material; perselisihan tenaga kerja yang relative penting;

115

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Nomor X.K1.

11.

tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan dan/atau direktur dan komisaris perusahaan; pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain; penggantuan akuntan yang mengaudit perusahaan; penggantian wali amanat; perubahan tahun fiskal perusahaan

12. 13. 14. 15.

Prinsip keterbukaan di dalam pasar modal merupakan suatu komponen utama dan terpenting, oleh karena prinsip keterbukaan merupakan jiwa dari pasar modal. Keterbukaan sebagai jiwa dari pasar modal didasarkan pada keberadaan prinsip

keterbukaan

tersebut

yang

memungkinkan

tersedianya

bahan

pertimbangan bagi investor, sehingga para investor dapat mengambil keputusan untuk membeli atau menjual saham. 116 Prinsip keterbukaan didalam pasar modal memiliki tiga fungsi, yaitu : 117 1. Prinsip keterbukaan berfungsi untuk memelihara kepercayaan publik terhadap pasar. Apabila prinsip keterbukaan tidak ada didalam pasar modal maka akan mengurangi kepercayaan para investor terhadap mekanisme pasar modal. 2. Prinsip keterbukaan berfungsi untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien. Tanpa adanya informasi didalam pasar modal, akan membuat peserta pasar tidak dapat mengevaluasi produk-produk lembaga keuangan. 3. Prinsip

keterbukaan

penting

untuk

mencegah

penipuan

(fraud).

Ketersediaannya informasi didalam pasar modal dapat memberikan informasi bagi para peserta pasar sehingga dapat mencegah adanya penipuan. Prinsip keterbukaan menjadi hal yang sangat penting di dalam pasar modal disebabkan, prinsip keterbukaan menjadi benteng terdepan didalam memberikan jaminan perlindungan kepada para pihak yang melakukan transaksi di dalam pasar 116

Bismar Nasution, Keterbukaan Dalam Pasar Modal, Op.Cit., hlm. 1. Ibid, hlm. 7.

117

modal. Jaminan perlindungan tersebut berkaitan dengan hal-hal yang dipaparkan baik berupa keadaan, peristiwa dan fakta-fakta yang berkaitan yang diperlukan oleh para investor yang hendak melakukan transaksi di pasar modal sehingga investor dapat mengambil keputusan untuk melakukan investasi atas efek perusahaan. 118 Pelaksanaan prinsip keterbukaan di pasar modal pada dasarnya dilakukan melalui tiga tahap, yaitu : 119 1. Keterbukaan pada saat melakukan penawaran umum (primary market level), yang didahului dengan pengajuan Pernyataan Pendaftaran Emisi ke Bapepam yang saat ini digantikan OJKdengan menyertakan semua dokumen penting yang dipersyaratkan dalam Peraturan Nomor IX.C.1. tentang Pedoman Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran antara lain : prospektus,laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, perjanjian emisi, legal opinion, dan sebagainya. 2. Keterbukaan setelah emiten mencatat dan memperdagangkan efeknya dibursa (secondary market level). Emiten wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan terus-menerus kepada Bapepam (saat ini OJK) dan Bursa, termasuk laporan keuangan berkala yang diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2. 3. Keterbukaan karena terjadi peristiwa penting dan laporannya harus disampaikan secara tepat waktu sesuai Peraturan Nomor X.K.1. Prospektus merupakan suatu dokumen utama didalam pasar modal bagi emiten untuk melakukan prinsip keterbukaan, 120maka prospektus harus kredibel 118

Hamud M. Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia, Op. Cit., hlm. 168. M. Irsan Nasarudin, et.al., Op.Cit., hlm. 229.

119

sehingga segala isi yang ada didalam prospektus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 121Hal tersebut disebabkan oleh karena dengan adanya prospektus di dalam pasar modal , emiten dapat memperkenalkan dirinya secara utuh kepada para investor sehingga para investor dapat secara jelas mengetahui segala informasi dari efek yang ditawarkan tersebut. Prospektus dengan fungsinya yang amat besar didalam memberikan kepastian dan perlindungan kepada para investor membuat prospektus menjadi dokumen sentral, prospektus tidak hanya memberikan informasi yang menyeluruh, namun juga disajikan secara jelas dan mudah dimengerti serta tidak ada yang dilebih-lebihkan. 122 Bapepam secara tegas mensyaratkan agar prospektus dibuat sedemikian rupa agar jelas dan komunikatif. Segala fakta dan pertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal prospektus. 123 Prospektus juga harus menggambarkan dan menyajikan setiap informasi atau keterangan mengenai resiko yang mungkin akan timbul dalam investasi tersebut secara terbuka dan jelas. Hal tersebut dikarenakan didalam investasi umumnya selalu mengandung resiko keuangan yang berupa turun atau bahkan hilangnya kekayaan investor yang menanamkan modal tersebut. Hal tersebut dengan demikian dapat memberikan para investor waktu didalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi. Prospektus yang baik adalah dokumen keterbukaan yang berisi informasi yang tidak hanya dimaksudkan untuk menjual efek namun juga sebagai bahan

120

Hamud M. Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia, Op. Cit., hlm. 184. M. Irsan Nasarudin, et.al., Op.Cit., hlm. 231. 122 Hamud M. Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia, Op. Cit., hlm. 185. 123 Ibid. 121

pertimbangan bagi para investor untuk hati-hati didalam berinvestasi. 124 Penyajian prospektus yang baik dapat menghilangkan kesan bahwa emiten dengan sengaja menutup-nutupi adanya informasi material yang harus diketahui oleh para pemodal sehingga menimbulkan tindakan penipuan. Berjalannya prinsip keterbukaan didalam pasar modal yang menjamin pihak-pihak didalam pasar modal tidak jauh berbeda dengan perlindungan konsumen

pada

umumnya. 125

Undang-Undang

Perlindungan

Konsumen

selanjutnya disebut UUPK pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 secara jelas menyebutkan tentang hak konsumen dan kewajiban dari pelaku usaha. Pasal 4 huruf (c) UUPK menyatakan bahawa konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar,jelas, dan jujur mengenai jaminan barang dan/atau jasa. 126 UUPK juga mengatur para pelaku usaha untuk diwajibkan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. 127 Pelaksanaan prinsip keterbukaan di pasar modal tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, terdapat beberapa pertentangan batasan dan kendala untuk menerapkan prinsip keterbukaan antara invstor atau pemegang saham di satu pihak dengan emiten di pihak lain, yaitu : 128 1. investor atau pemegang saham menginginkan keterbukaan yang sifatnya full disclosure dalam mendapatkan setiap informasi mengenai emiten, sementara emiten hanya bersedia membuka informasi pada tingkatan tertentu;

124

Ibid, hlm. 186. Ibid, hlm. 189. 126 Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab III, Pasal 4 huruf (c). 127 Ibid, Bab III, Pasal 7 huruf (b). 128 M. Irsan Nasarudin, et.al., Op.Cit., hlm. 228. 125

2. investor menginginkan informasi yang tepat waktu, sementara emiten berusaha untuk menahan informasi untuk beberapa waktu dengan alasan pengurangan biaya penyebaran dan penerbitan laporan; 3. investor menginginkan untuk memperoleh data yang rinci dan akurat, sementara emiten hanya bersedia memberikan informasi secara garis besar. Prinsip keterbukaan di dalam pasar modal dituntut agar dapat dijaga oleh para pihak-pihak yang berkecimpung didalam transaksi di pasar modal, agar terjaminnya perlindungan setiap investor yang hendak melakukan transaksi di pasar modal sehingga roh dari pasar modal tersebut dapat terus hidup dan dijaga keberadaannya.

B. Peranan Otoritas Jasa Keuangan Untuk Melindungi Investor Yang Mengalami Kerugian Pada Transaksi Short Selling Dalam Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan setelah diresmikan tidak secara langsung menggantikan Bapepam-LK didalam mengawasi Pasar Modal di Indonesia, hal tersebut karena terdapat masa transisi yang dilalui oleh Bapepam-LK terkait pendirian OJK, yaitu : 129 1. Masalah pendanaan, sesuai Pasal 34 ayat (2) UUOJK menyatakan bahwa anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut APBN) dan pungutan yang akan dikenakan pada industri yang berkegiatan disektor jasa keuangan. Pungutan yang akan dilakukan OJK kepada industri yang berkegiatan di sektor jasa keuangan akan dipertanyakan 129

Gabriela Anastasia Tampubolon, Kewenangan Bapepam-LK Setelah Berlakunya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012), hlm. 89-90.

oleh berbagai pihak mengenai independensi OJK karena OJK akan menerima dana dari lembaga yang akan diawasi oleh OJK. Bapepam-LK sebelumnya tidak pernah melakukan pungutan tersebut sehingga dibutuhkan waktu untuk menyesuaikan hal tersebut. 2. Masalah kesiapan infrastruktur, OJK merupakan gabungan dari BI dan Bapepam-LK. Kedua lembaga tersebut memiliki tugas dan perannya masingmasing, BI mengawasi perbankan sedangkan Bapepam-LK mengawasi sektor pasar modal, dana pensiunan, keasuransian, serta lembaga pembiayaan dan penjaminan.

Tantangan

tersebut

timbul

dengan

melihat

bagaiaman

menyatukan kedua lembaga tersebut pada waktu yang singkat. Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan baru melebur kepada OJK pada tahun 2013 sehingga segala hal pengawasan dan pengaturan mengenai pasar modal, dana pensiunan, keasuransian, serta lembaga pembiayaan dan penjaminan yang dahulu dipegang oleh Bapepam-LK berada di bawah pengawasan OJK. Tugas dan wewenang dari OJK atas kegiatan pasar modal terdapat didalam Pasal 6 UUOJK huruf (b). OJK pada saat ini sebagai lembaga yang mempunyai tugas didalam mengawasi dan mengatur Pasar Modal harus menjaga segala transaksi yang terjadi didalam Pasar Modal. OJK mempunyai peran untuk melindungi setiap investor yang melakukan kegiatan transaksi di Pasar Modal. OJK juga harus mengawasi perkembangan harga-harga saham yang ada di dalam Pasar Modal. Transaksi didalam pasar modal yang dapat merugikan para pelaku pasar di Pasar Modal adalah transaksi short selling dan transaksi marjin, transaksi

marjinmerupakan transasksi pembelian efek untuk kepentingan nasabah yang di biayai oleh perusahaan efek 130 sehingga kemampuan investor untuk bertransaksi meningkat dengan disediakannya fasilitas pinjaman oleh perusahaan efek sehingga investor dapat menggunakan uang lebih dari yang investor tersebut miliki. Transaksi short selling merupakan transaksi efek dimana pada saat transaksi dilakukan, penjual tidak memiliki saham yang ditransaksikan. Penjual yang melakukan short selling dalam melakukan transaksi berharap terjadi penurunan harga saham pada saat penjual tersebut mencari saham di pasar untuk memenuhi kewajiban penyerahan pada saat penutupan transaksi (T+3). 131 Harapan para pelaku short selling dalam memperkirakan terjadinya penurunan harga pada saham tersebut terjadi kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap UUPM dalam bentuk fraud, insider trading, atau manipulasi pasar yang dapat mengakibatkan kerugian pada investor lain dan emiten. Transaksi short selling juga memiliki resiko yang besar terjadinya gagal serah, hal tersebut dikarenakan pada saat terjadinya transaksi short selling penjual tidak memiliki saham tersebut sehingga apabila penjual tidak mendapatkan kembali saham yang dijual tersebut akan mengakibatkan terjadinya gagal serah yang dapat merugikan pihak yang memiliki saham yang dipinjam tersebut. Menurut Peraturan Nomor II-

130

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan Republik Indonesia. Peraturan V.D.6, Nomor 1 huruf (k). 131 T+3 dalam istilah Pasar Modal adalah Transaksi + 3 hari untuk penyelesaian transaksi jual maupun beli, artinya investor akan mendapatkan haknya pada hari keempat setelah transaksi terjadi. Penyelesaian transaksi bursa di Pasar Reguler dan Pasar Tuanai antara anggota bursa jual dan anggota bursa beli dijamin oleh KPEI. Transaksi bursa Pasar Reguler wajib diselesaikan pada hari bursa ketiga (T+3). Dalam sahammantab.blogspot.co.id/2014/10/apa-sih-t3.html?m=1 (diakses pada tanggal 23 September 2015).

A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Ketentuan IV. 1.9 anggota bursa serah efek harus menyelesaikan kewajibannya apabila terjadi gagal serah dengan cara sebagai berikut : 132 1.

memindahkan efek tersebut ke rekening efek serah yang bersangkutan yang berada pada PT KSEI (Perseroan Terbatas Kustodian Sentral Efek Indonesia), selambat-lambatnya pukul 12.15 WIB pada tanggal yang ditetapkan dalam DHK Netting (Daftar Hasil Kliring Netting) 133;

2.

membuat kesepakatan pinjam-meminjam efek dengan KPEI (Kliring Penjamin Efek Indonesia) dan menginformasikan kepada KPEI bahwa kewajiban anggota bursa efek untuk menyerahkan efek pada tanggal yang ditetapkan dalam DHK Netting akan diselesaikan dengan menggunakan efek yang dipinjam dari KPEI;

3.

membeli efek tersebut melalui pasar tunai dimana penyelesaian transaksi bursa jatuh pada tanggal yang sama dengan tanggal penyelesaian kewajiban serah efek tersebut;

4.

menyerahkan uang pengganti pada tanggal yang ditetapkan dalam DHK Netting seusai dengan ketentuan IV.1.1.1;

5.

mengkombinasikan sebagian atau seluruh

metode dari ketentuan

IV.11.9.1 sampai dengan ketentuan IV.1.9.4. Otoritas Jasa Keuangan yang saat ini sebagai lembaga yang mengawasi dan mengatur setiap transaksi di dalam Pasar Modal memiliki peran untuk 132

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia, Peraturan Nomor II-A. Daftar Hasil Kliring merupakan dokumen elektronik hasil Kliring yang diterbitkan oleh KPEI yang berisikan hak dan kewajiban setiap anggota bursa efek yang timbul dari transaksi bursa. 133

menjaga dan melindungi setiap pihak yang melakukan transaksi di pasar modal. OJK memiliki peran untuk melindungi setiap investor yang melakukan transaksi short selling. Pengaturan mengenai short selling pertama kali diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor V.D.6 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-09/PM/1997 tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek untuk Nasabah. Pada tahun 2008 peraturan tersebut diesmpurnakan dengan keluarnya Lampiran Keputusan Bapepam-LK Nomor Kep-258/BL/2008 tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling Oleh Perusahaan Efek. Transaksi short selling di Indonesia pernah terjadi beberapa kali, transaksi short selling yang paling terkenal pernah terjadi adalah kasus Bank PIKO. 134 Bank Pikko merupakan bank kecil yang biasa-biasa saja apabila dilihat dari luasnya jaringan dan aspek keuangan, seperti aset, modal, jumlah laba bersih, dan indikator keuangan lainnya. Pada saat Bank Pikko go public pun bank ini hanya memiliki empat kantor cabang, empat kantor cabang pembantu, dan satu kantor kas. Bank Pikko menawarkan sahamnya dibursa pada tanggal 17 sampai 19 Desember 1996, dan mencatatkan sahamnya di BEJ dan BES pada tanggal 8 Januari 1997. Jumlah saham yang ditawarkan pada saat itu berjumlah 28 juta dengan harga penawaran Rp 800 dengan nilai nominal Rp 500 per unit, melalui penawaran ini Bank Pikko dapat menyerap dana masyarakat sekitar Rp 22,4 miliar. PT Trimegah Securindolestari dan PT Usaha Bersama Sekuritas bertindak 134

Jasso Winarto, Pasar Modal Indonesia Retrospeksi Lima Tahun Swastanisasi BEJ (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 421.

sebagai penjamin pelaksaan emisi. Satu hal yang perlu diamati, dari 22 penjamin pelaksana emisi terdapat PT Putra Saridaya Persada Securities, yakni perusahaan efek yang terbukti pemeran utama kasus corner saham Bank Pikko. Kinerja saham Bank Pikko sejak hari pertama dapat dikatakan biasa-biasa saja. Antara bulan Januari hingga Februari 1997, rata-rata volume perdagangan hariannya sebesar 100 ribu unit saham. Antara tanggal 12 dan 20 Maret 1997 transaksi Bank Pikko merambah diatas satu juta lembar dengan jumlah tertinggi pada 18 Maret 1997, yaitu mencapai 10,48 juta lembar. Harga saham Bank Pikko berada pada kisaran antara Rp 900 dan Rp 1.200 per unit. Besar kemungkinan harga saham yang terbentuk mengacu pada ukuran standar perhitungan harga, yaitu atas dasar EPS 135 dan PER 136 yang ada. Harga saham tertinggi Bank Pikko sebelum terjadinya kasus hanya Rp 1.275 per unit (17 Maret 1997). Pada 7 April 1997 harga saham Bank Pikko ditutup agak menguat dari posisi sebelumnya menjadi Rp 1.300, jumlah saham yang ditransaksikan mencapai 5,624 juta lembar. Kurs saham Bank Pikko menguat sekitar 20% dan frekuensi perdagangannya mencapai 378 kali. Gejala tersebut tidak biasa didalam perdagangan saham tersebut, BEJ meminta penjelasan manajemen emiten tentang kenaikan yang tergolong tinggi. Pada 8 April 1997 kurs saham Bank Pikko

135

EPS merupakan perbandingan antara laba bersih perusahaan setelah dipotong pajakdengan jumlah saham yang diterbitkan. Dalam https://yesalover.wordpress.com/200/7/03/08/istilah-dalam-pasar-modal-i/(diakses pada tanggal 9 Oktober 2015). 136 PER (Price Earning Ratio) menggambarkan apresiasi pasar terhadap kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Bagi Investor, semakin kecil PER suatu perusahaan semakin bagus karena saham tersebut termasuk dalam kategori saham murah. Dalam Putu Suryastuti, Analisa Hukum Terhadap Transaksi Short Seliing di Indonesia dan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Lawan Transaksi Dalam Transaksi Short Selling (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 38.

langsung dibuka pada posisi Rp 1.325 atau hampir sama dengan posisi tutup sehari sebelumnya. Computer Trading mencatat bahwa enam transaksi pertama yang mengambil posisi beli adalah broker berkode DG dan pada posisi jual adalah broker berinisial II, YR, PL, TU, GR, dan KW. Berdasarkan catatan transaksi hari itu, pada posisi ini hanya terjadi enam kali transaksi pada jam 09.30. Pada menit yang sama harga sudah naik menjadi Rp 1.350 dan satu menit kemudian harga sahamnya naik kembali menjadi Rp 1.375. Trading dari detik ke detik terlihat fluktuatif pada kisaran harga masih dibawah Rp 1.400. Jawaban pihak emiten tiba-tiba diumumkan tepat pukul 10.30 pada tanggal 8 April 1997. BEJ menjelaskan bahwa tidak ada hal-hal material atau tindakan sesuatu yang berarti dari pihak emiten. Penjelasan emiten diumukan ditengah berlangsungnya perdagangan di lantai bursa. Tepat pukul 10.57 harga saham Bank Pikko naik menjadi Rp 1.400 kemudian turun naik beberapa poin dalam kisaran harga terakhir. Harga saham yang terlihat naik ini membuat para pemain bursa mulai tertarik. Ketertarikan pemain bursa tentu dalam bermacam-macam pikiran dan keputusan dalam bermain saham. Pilihan tersebut antara lain dengan cara netting dan short selling, transaksi netting merupakan keputusan beli biasanya pada awal perdagangan dimulai dan langsung dijual pada hari itu juga dalam posisi harga beli lebih rendah daripada harga jual sehingga didapat keuntungan tanpa mengeluarkan modal. 137 Secara administratif hal ini dapat terjadi karena nasabah saham pada suatu perusahaan pialang biasanya dibiarkan mengambil keputusan jual atau beli, pialang tidak mengecek apakah sang nasabah memiliki

137

Ibid,hlm. 425.

saham atau tidak. 138 Hal tersebut bertentangan dengan aturan dan etika bermain saham. Peraturan V.D.3 melarang perusahaan efek menerima pesanan jual dari nasabah yang tidak mempunyai saham, aturan ini mengharuskan setiap perusahaan efek atau pialang untuk memeriksa setiap pesanan dan proses jual beli saham. 139 Harga yang dibuat fluktuatif dari detik ke detik transaksi, kurs Bank Pikko secara mantap dan pasti mencapai posisi Rp 1.450 pada pukul 11.09. Pada menit yang sama saham berkapitalisasi kecil diantara saham bank lain ini dengan berani menikkan harganya menjadi Rp 1.475 kemudian di detik berikutnya lebih tinggi menjadi Rp.1500. Pada harga tersebut, pelaku bursa yang menggemari transaksi short selling praktis masuk ke dalam perangkap maut. Para pelaku transaksi short selling tersebut mulai menjual saham yang tidak dimilikinya namun setiap kali muncul order jual, order tersebut langsung diborong dengan cepat. Harga saham tersebut semakin naik karena setiap pelaku transaksi short selling menjual selalu diborong oleh pialang tertentu. Harga terus membumbung bertahap naik satu poin demi satu poin dengan diiringi fluktuasi yang cenderung menguat. Posisi Rp 1.525 dicapai pertama kalinya pada pukul 11.10, posisi 1.550 juga pada menit yang sama, dan pada pukul 11.59 kurs sudah berada posisi Rp 1.900, lantas sesi pertama ditutup. Hal tersebut menyimpulkan bahwa dalam satu sesi terjadi kenaikan harga saham sebesar 43,4%. Para pelaku short selling mulai menghadapi masalah karena harga saham sudah naik terlalu tinggi namun masih berasumsi bahwa pada sesi kedua

138

Ibid. Ibid.

139

harganya akan turun karena tidak masuk akal harga saham mampu naik setinggi itu. 140 Peristiwa tersebut ternyata tidak ada tindakan yang diambil dari pihak otoritas bursa sehingga perdagangan berlangsung semakin ramai di sesi kedua dan para pelaku short selling semakin banyak sejalan dengan kenaikan harga saham Bank Pikko. Para pelaku short selling terus menjual pada sesi kedua namun hargaya justru naik semakin tinggi yaitu mencapai posisi Rp 2.000 pada pukul 13.46 dan posisi harga Rp 3.000 dicapai pada pukul 14.13 WIB. Perdagangan baru dihentikan oleh otoritas bursa tepat pukul 14.12 WIB ketika harga meroket pada posisi Rp 4.000 per unit. Total frekuensi trading saham Bank Pikko pada hari itu mencapai 550 kali dengan volume 21,659 juta unit dan nilai Rp 40,483 miliar. Pada saat yang bersamaan dengan dihentikannya perdagangan saham Bank Pikko secara tiba-tiba, ratusan investor dan puluhan pialang yang terlibat pada short selling mengalami kerugian yang besar oleh karena belum membeli saham yang sebelumnya dijual dengan harga yang naik. Bapepam dalam rangka melindungi investor segera mengusut berbagai pihak yang terkait dengan Bank Pikko, mulai dari Direksi BEJ, pialang, investor dan sebagainya secara intensif. 141 Pada 14 Mei 1997 Bapepam menemukan fakta bahwa Pendi Tjandra yang menjabat sebagai Direktur PT Multi Prakarsa Investama Securities yang dikendalikan oleh Benny Tjokrosaputro bersama-sama afiliasinya, melakukan transaksi saham secara aktif melalui PT Putra Saridaya Persada Securities (PSP Sec.). Atas permintaan Pendi Tjandra, PSP Sec. Memecah order beli dan order 140

Ibid, hlm 426. Ibid, hlm. 427.

141

jual saham Bank Pikko melalui delapan perusahaan efek. Bank Pikko sebelumnya menyatakan bahwa tidak ada hal-hal material, spekulan memperkirakan harga saham Bank Pikko akan turun. Hal tersebut membuat para spekulan untuk menjual saham Bank Pikko walaupun tidak memiliki saham tersebut dengan harapan harga akan turun. Bapepam mengambil langkah tegas sebagai berikut : 142 1. Berdasarkan Pasal 100 ayat (2) huruf UUPM, kepada Benny Tjokrosaputro dan Pendi Tjandra diwajibkan menyerahkan keuntungan yang diperoleh atas transaksi saham Bank Pikko selama kurun waktu Maret sampai dengan April 1997 masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke kas negara, selambat-lambatnya 14 hari dan Pendi Tjandra diminta mengiundurkan diri sebagai Direktur PT Multi Prakarsa Investama Securities. 2. Berdasarkan Pasal 102 ayat (2) huruf a dan b UUPM juncto Pasal 61 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, PT PSP Sec. dan PT Multi Prakarsa Investama Securities diberikan sanski administratif. Kedua perusahaan tersebut dikenakan sanksi denda masing-masing sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus segera disetorkan ke Kas Negara selambat-lambatnya 14 hari dan diperingatkan agar kedua perusahaan tersebut melakukan perbaikan atas sistem pengendalian intern dan penyelenggaraan pembukuannya sesuai dengan Peraturan V.D.3.

142

Ibid, hlm. 428.

3. Berdasarkan Pasal 102 ayat (2) huruf a UUPM juncto Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, kepada 54 perusahaan efek yang melakukan pelanggaran atas

ketentuan

Peraturan

V.D.3

tentang

Pengendalian

Intern

dan

Penyelenggaraan Pembukuan Perusahaan Efek dan atau Peraturan V.E.1 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan sebagai Perantara Perdagangan Efek diberikan peringatan dan diwajibkan untuk memperbaiki sistem pengendalian intern dan penyelenggaraan pembukuan dan diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di Bapepam. Hasil tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 90 hari. 4. Berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf a dan b UUPM juncto Pasal 61 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, kepada Direksi BEJ dikenakan sanksi administratif berupa peringatan dalam kaitannya dengan pengawasan pasar dan anggota bursa. Ilustrasi mengenai kasus transaksi short selling di pasar modal Indonesia dahulu dapat menggambarkan tentang peranan Bapepam dalam mengatasi dan melindungi pihak-pihak yang telah dirugikan dalam transaksi short selling. OJK sebagai lembaga yang saat ini mempunyai kewenangan atas pengawasan terhadap pasar modal setelah menggantikan Bapepam sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf (b) UUOJK, dapat mengambil peranan didalam melindungi para investor yang mengalami kerugian dari transaksi short selling. Dasar hukum yang dapat diambil OJK untuk melindungi dari transaksi short selling ada di dalam Pasal

100ayat (2) UUPM yang menyatakan dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam mempunyai wewenang untuk : 143 1. meminta keterangan dan atau konfirmasi dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibatdalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannyaatau Pihak lain apabila dianggap perlu; 2. mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadapUndang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidakmelakukan kegiatan tertentu; 3. memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumenlain, baik milik Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadapUndang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik Pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau 4. menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibatdalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannyauntuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaiankerugian yang timbul. Berdirinya OJK menggantikan Bapepam secara langsung melimpahkan semua wewenang yang dimiliki oleh Bapepam dalam mengawasi pasar modal kepada OJK, sehingga OJK berwenang untuk memberikan sanksi yang tegas dalam setiap pelanggaran yang terjadi didalam pasar modal, khususnya transaksi short selling. OJK dalam mengawasi setiap transaksi short selling haruslah terlebih dahulu melihat ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bapepam V.D.6 dikarenakan di Indonesia belum ada peraturan yang secara khusus membahas tentang transaksi short selling. Sanksi yang dapat diterapkan oleh OJK dalam setiap pelanggaran di dalam pasar modal adalah sanksi administratif sampai sanksi pidana, hal ini diatur di dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 110 UUPM. OJK selain memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran di pasar modal, OJK juga mempunyai fungsi memberikan edukasidan

143

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bab XII, Pasal 100 ayat (2).

pembinaan dalam rangka perlindungan konsumen dan masyarakat, hal tersebut telah diatur di dalam Bab VI Pasal 28 UUOJK. Hal ini sejalan dengan langkah yang diambil oleh Bapepam didalam mengatasi permasalahan Bank Pikko. Bapepam

dalam

melakukan

pemeriksaan

terhadap

kasus

Bank

Pikko

menyimpulkan bahwa terdapat kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam Bursa Efek Jakarta antara lain kurangnya pemahaman dari Direksi BEJ tentang konsep dan fungsi BEJ sebagai self regulatory organization selanjutnya disebut SRO sebagaimana diamanatkan Pasal 9 UUPM. 144

144

Jasso Winarto, Pasar Modal Indonesia Retrospeksi Lima Tahun Swastanisasi BEJ, Op.Cit., hlm. 431.

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dihasilkan beberapa kesimpulan, yaitu : 1. Otoritas Jasa Keuangan berdirididasari dengan amanat Pasal 34 UndangUndang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. OJK didirikan dengan tujuan sebagai lembaga yang dapat menjamin agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, seta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.Peran OJK dalam mengawasi pasar modal diatur dalam Pasal 6 huruf (b) UUOJK, sehingga pasal ini menjadi dasar hukum terhadap segala kegiatan OJK didalam mengawasi dan mengatur aktivitas yang terjadi di Pasar Modal, sehingga segala kewenangan yang dimiliki oleh Bapepam sebelumnya dilimpahkan secara langsung dibawah penguasaan OJK. 2. Transaksi short sellingdi Indonesia memiliki dua pandangan yang berbeda diantara masyarakat, menurut beberapa pihak short selling diperbolehkan asalkan praktiknya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan Bapepam terdahulu, disisi lain ada juga pihak yang menyatakan bahwa short selling merupakan suatu transaksi yang tidak boleh di lakukan. Pengaturan mengenai short selling di dalam pasar

modal Indonesia terdapat di dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal, yaitu Peraturan Bapepam V.D.6 mengenai Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah. Peraturan Bapepam V.D.6 ini disahkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dengan nomor keputusan

Kep-09/PM/1997

pada

tanggal

30

April

1997.

Pada

perkembangannya Bapepam-LK merevisi Peraturan Bapepam V.D.6 tahun 1997 dengan disahkannya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-258/BL/2008 pada tanggal 30 Juni 2008 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek. Peraturan Bapepam V.D.6 tidak secara khusus mengatur tentang bagaimana suatu transaksi short selling dilakukan, peraturan tersebut lebih mengatur tentang pembiayaan transaksi short selling oleh perusahaan efek. 3. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang saat ini mempunyai kewenangan atas pengawasan terhadap pasar modal setelah menggantikan Bapepam sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf (b) UUOJK, dapat mengambil peranan didalam melindungi para investor yang mengalami kerugian dari transaksi short selling. Dasar hukum yang dapat diambil OJK untuk melindungi investor dari transaksi short selling ada di dalam Pasal 100 ayat (2) UUPM dimana OJK berwenang untuk memberikan sanksi yang tegas dalam setiap pelanggaran yang terjadi didalam pasar modal, khususnya transaksi short selling. OJK dalam mengawasi setiap transaksi short selling haruslah terlebih dahulu melihat ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam

Peraturan Bapepam V.D.6 dikarenakan di Indonesia belum ada peraturan yang secara khusus membahas tentang transaksi short selling. Sanksi yang dapat diterapkan oleh OJK dalam setiap pelanggaran di dalam pasar modal adalah sanksi administratif sampai sanksi pidana, hal ini diatur di dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 110 UUPM. OJK selain memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran di pasar modal, OJK juga mempunyai fungsi memberikan edukasi dan pembinaan dalam rangka perlindungan konsumen dan masyarakat, hal tersebut telah diatur di dalam Bab VI Pasal 28 UUOJK.

B. Saran Adapun saran yang dapat dikemukakan setelah memperoleh kesimpulan adalah sebagai berikut : 1. OJK sebagai lembaga yang mengawasi seluruh sektor jasa keuangan harus memberikan pemahaman kepada masyarakat dan juga para pelaku pasar modal mengenai transaksi short selling. Masyarakat pada umumnya belum memahami mengenai transaksi short selling sehingga perlu peran OJK untuk memberikan pemahaman mengenai transaksi short selling. 2. Pengaturan mengenai short selling yang terdapat dalam Peraturan Bapepam V.D.6 masih belum dapat mengatur segala hal karena Peraturan Bapepam V.D.6 hanya pada lingkuppenyelesaian pembayaran efek pada transaksi marjin dan short selling saja, sehingga masih terdapat pelanggaranpelanggaran yang terjadi di pasar modal mengenai transaksi short selling.Halhal mengenai syarat, batasan short selling dan sanksi terhadap pelanggarannya

belum ada diatur secara tegas.OJK sebagai lembaga yang saat ini mengawasi pasar modal harus dapat memulai untuk membuat suatu rancangan peraturan mengenai transaksi short selling yang dapat melingkupi segala aspek di dalam mengatur transaksi short selling. Indonesia sudah bisa mengikuti langkahlangkah yang diikuti oleh Negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura dan Malaysia yang telah mempunyai peraturan mengenai transaksi short selling.