38
BAB III PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAILI TENTANG ZAKAT INVESTASI PROPERTI
A.
Sekilas tentang Wahbah al Zuhaili Wahbah al-Zuhaili seorang guru besar dalam bidang hukum Islam di Syiria.1 Wahbah al-Zuhaili dilahirkan pada tahun 1351 H/1932 M. di Dir Athlah Damaskus (Suriah), ayahnya bernama Syeh Musthofa Al Zuhaili, seorang ulama terkemuka yang hafal Al-Qur’an dan ahli ibadah. Beliau hidup sebagai petani. Waktu kecil Wahbah al-Zuhaili belajar di Sekolah Dasar (Ibtidaiyah) dan Menengah (Tsanawiyah) di Kuliah Syar’iyyah, keduanya di Damaskus. Wahbah memperoleh predikat kesarjanaan dari Fakultas Syari’ah Universitas al-Azhar pada tahun 1956 M.2 Pada tahun 1963 M, Wahbah al-Zuhaili diangkat sebagai dosen di Fakultas Syari’ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan dan Ketua Jurusan Fiqih Islami wa Madzahib di Fakultas yang sama, ia mengabdi selama lebih dari 7 tahun dan dikenal alim dalam bidang fiqih, tafsir dan dirasah Islamiyah. Hal ini nampak pada beberapa karya tulis maupun artikel yang banyak mengupas tentang fiqih maupun tafsir AlQur’an.3
1
Abdul Aziz Dahlan, et.al, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeven,
1996, Cet.I, hlm. 18, 29, 39, 49. 2 3
Lihat File: Useros/Download/Uzlah Menurut Wahbah al-Zuhaili, htm. hlm.1. Ibid.
38
39
B. Karya-karya Wahbah al-Zuhaili Karya-karya Wahbah al-Zuhaili tersebar ke seluruh belahan dunia, salah satunya di Indonesia, karyanya banyak dijadikan acuan dalam penulisan karya ilmiah oleh ilmuan-ilmuan muslim. Karya Wahbah yang bisa dijumpai di Indonesia antara lain: 1. Al- Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu4 Al- Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu terdiri dari 8 jilid buku. Ini merupakan kumpulan Ensiklopedi Fiqih Baru yang pertama dalam beberapa aliran madzhab dalam Islam), diantaranya madzhab Maliki, Hambali, Hanafi dan Syafi’i juga madzhab yang lain. Buku ini dicetak di Dar al Fikr. Buku ini bisa dijumpai dalam versi Indonesia
yang berjudul Zakat Kajian Berbagai Madzhab yang
diterbitkan oleh PT. Remaja Rosda Karya Bandung yang diterjemahkan oleh Agus Effendi dan Bahruddin Fannany. 2. Usul al-Fiqh al Islam5 Terdiri dari 2 jilid yang diterbitkan oleh Dar al Fikr di Damaskus. Buku ini dicetak pertama kali pada tahun 1985 M yang meliputi semua pembahasan tentang Ushul Fiqh. 3. Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al Syari’ah wa al Manhaj.6 Dalam mengarang kitab tafsir ini
Wahbah al-Zuhaili sudah
berhijrah ke Daulat al Imarah al-Ain seraya meninggalkan istri dan anak-
4
Wahbah al Zuhaili, Fiqhu al-Islam wa Adilahuhu, Beirut: Dar al Fikr, 1989 Wahbah al Zuhaili, Usul Fiqih al Islam, Beirut: Dar al Fikr: 1985. 6 Wahbah al Zuhaili, Tafsir al Munir fi al Aqidah wa Syari’ah,……………. 5
40
anaknya ia melarutkan diri dalam keagungan kalam Allah selama beberapa tahun. Karya besar ini selesai ketika beliau berumur 56 tahun. 4. Atsar Al-Harb fi al Fiqh al Alam. Merupakan buku pelajaran ke 3 di Dar al Fikr Damaskus Takhrij Wa Tahqiq al Hadis wa Tuhfahu al Fuqoha terdiri dari 4 jilid, buku ini selesai atas kerjasama dengan ustadz Muhammad Munfasir. 5. Tarikh wa Takhqiq al Hadis wa Tuhfatu al Fuqaha terdiri dari empat jilid buku ini selesai atas kerjasama dengan ustadz Muhammad Natsir.7 6.
Karya-karya Wahbah al-Zuhaili yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia: a. Puasa dan I’tikaf Kajian Lembaga Madzhab.8 Memuat berbagai pandangan ulama-ulama madzhab tentang puasa dan ikhtiar, serta hal-hal yang dapat merusaknya. b. Konsep Darurat dalam Hukum Islam, Studi Perbandingan dengan Hukum Positif.9 Buku ini mengupas tentang konsep darurat dan diterjemahkan oleh Said Aqil al Munawar dan Hudri Hasan.
C. Pendapat Wahbah al-Zuhaili tentang zakat investasi Properti dan Besaran Zakatnya. Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa modal dalam bentuk uang tidak dikonsentrasikan kepada pengolahan tanah dan bangunan, tetapi juga sudah
7
Dalam File , hlm. 1. Wahbah al Zuhaili, Puasa dan I’tikaf, Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 9 Wahbah al Zuhaili, Konsep Darurat dalam Hukum Islam, Studi Perbandingan dan Hukum Positif, Bandung: PT. Gaya Media Pratama. 8
41
mengarah kepada pendirian bangunan untuk disewakan, pabrik-pabrik, atau sarana transportasi udara, laut dan darat, serta peternakan. Semua itu (pada dasarnya) tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya kecuali pada income yang diperoleh, produksi yang dihasilkan dan pada keuntungan yang didapatkan.10 Pensyariatan zakat serta kewajiban-kewajiban finansial yang bersifat umum dan khusus itu adalah sebagai dasar saling membantu, solidaritas serta saling menyayangi antar sesama manusia.11 Kewajiban mengeluarkan zakat pada real estate, kendaraan menurut Wahbah al-Zuhaili harta kekayaan seperti itu perlu dikeluarkan, dan besaran zakatnya 2,5 %.12 karena adanya (illat) yang sama, yaitu adanya pertumbuhan dan dan pertambahan pada harta kekayaan tersebut.13 Hukum selalu digunakan atas sesuatu yang memiliki illat yang sama.14 Ini sesuai dengan kaidah usul fiqh yang menyatakan bahwa ada atau tidak adanya hukum tergantung dari adanya illat.15 Darurat tidak hanya terbatas pada masalah ibadah saja, tetapi juga meliputi masalah tuntutan transaksi,
muamalah,
kriminal,
ketetapan
administrasi, hukum-hukum yang mengangkut hubungan internasional dan sebagainya.16
10
Wahbah al Zuhaili, Fiqhu al Islam wa Adilahuhu, Beirut: Dar alfikr, 1989, hlm. 864. Wahbah al Zuhaili, Konsep Darurat dalam Hukum Islam, Studii Banding dengan Hukum Islam, (terj) Said Aqil al Munawar, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997, Cet1, hlm. 3 12 Wahbah al Zuhaili, Fiqhu al Islam, hlm. 865. 13 op.cit, hlm. 14 Ibid. 15 Wahbah al Zuhaili, 16 Ibid, hlm. 11
42
Selain karena kebutuhan, kewajiban zakat atas barang-barang tersebut juga mengandung hikmah yang amat banyak, antara lain penyucian diri orangorang yang memiliki harta kekayaan tersebut,17 dan penyamaan atas orangorang
yang
membutuhkannya
serta
partisipasi
dalam mengentaskan
kemiskinan.18 Pengaruh-pengaruh baik dari zakat pada aspek sosial ekonomi memberi dampak terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas karena ketajaman perbedaan pendapatan.19 Zakat juga memainkan peran penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.20 Zakat juga berarti jalinan persekutuan antara orang miskin dan kaya yang dengan zakat, berarti persekutuan ini diperbaharui setiap tahunnya.21 Cara menetapkan zakat investasi properti: 1. Zakat investasi (properti) disamakan dengan zakat perdagangan yakni 2,5% atau disamakan dengan emas 85 gram.22 2. Mukhtamar kedua para ulama yang membahas masalah keislaman pada tahun 1965 M membuat sebuah keputusan bahwa harta yang tumbuh dan berkembang, yang belum ada nash atau dalilnya atau belum ada ketentuan
17
Ibid, hlm. xi Wahbah, 865. 19 Ahmad M. Saefuddin, Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam, Jakarta: Media Dakwah, 1984. Cet.1, hlm. 68. 20 Ibid, hlm. 67. 21 M. Faruq an Nabahan, Sistim Ekonomi Islam: Pilihan Sekolah Kegagalan Sistem kapitalis dan Sosialis, Yogyakarta: UII Press, 2000, cet 2, hlm. 111. 22 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 3, Bandung: Al Ma’arif, 1997, Cet II, hlm. 37. 18
43
fiqh yang mewajibkannya maka hukumnya wajib dizakati, bukan dari jenis bendanya, akan tetapi keuntungan bersih yang didapatkannya.23 3. Barang-barang konsumsi, seperti barang tidak bergerak, untuk disewakan, wajib dizakati, seperti halnya zakat perdagangan yang harus dikeluarkan setiap tahun. 4. Kalau harta kekayaan milik sebauh perusahaan patungan yang dijadikan patokan nisab bukanlah keuntungan bersih perusahaan, tetapi nisabnya dilihat dari keuntungan bersih orang-orang yang ikut serta dalam patungan tersebut. Menurut Sabiq, gedung yang disewakan, zakatnya adalah jika uang sewa
itu telah diterimanya hendaklah segera dikeluarkan
24
, menurut Yusuf Qordhowi menganalogikan ke pemilik
zakatnya
tanah yang menyewakan tanahnya dan memperoleh hasil dalam bentuk uang sewa dan menetapkan prosentase zakat 10 % atau 5 % sama dengan zakat tanaman dan buah-buahan25 sedangkan menurut Muhammad Abdul Manan analogi dengan hasil pertanian tidak seluruhnya tepat karena tingkat depresiasi lebih besar dalam hal mesinmesin daripada lahan pertanian, maka kadar zakat harus dilebur sesudah membuat kelonggaran untuk depresiasi.26
23
Yusuf Qardhawi, Fiqih Zakat (terj) Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, Cet 2, hlm. 454. 24 Ibid, hlm. 453 25 Muhammad Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (terj) Nastangin, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997, hlm. 261. 26 Wahbah Al Zuhaili, Tafsir Al Munir, Beirut: Dar al Fikr, 1988, Juz II, hlm. 26.
44
Dalil naqli zakat-zakat sektor modern (investasi- properti) adalah surat al Taubah:103).
ﻚ َ ﻼَﺗ ﺻﹶ َ ﺻ ﱢﻞ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻬ ْﻢ ِﺇﻥﱠ َ ﺻ َﺪﹶﻗ ﹰﺔ ُﺗ ﹶﻄﻬﱢ ُﺮ ُﻫ ْﻢ َﻭﺗُ َﺰﻛﱢﻴﻬِﻢ ِﺑﻬَﺎ َﻭ َ ُﺧ ﹾﺬ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ ْﻣﻮَﺍِﻟ ِﻬ ْﻢ (١٠٣ : )ﺍﻟﺘﻮ ﺑﻪ. َﺳ ﹶﻜ ٌﻦ ﱠﻟ ُﻬ ْﻢ ﻭَﺍﻟﹼﻠ ُﻪ َﺳﻤِﻴ ٌﻊ َﻋﻠِﻴ ٌﻢ Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” Menurut Wahbah bahwa zakat diambil dari seluruh harta yang dimiliki, konsep awal masih sangat global27 kata shodaqoh28 dalam ayat tersebut menunjukkan sedekah yang wajib dengan tujuan untuk membersihkan dan menyucikan (baca: tujuan zakat).29 Asbabun nuzul dari ayat ini, ketika Ibnu Jarir Ibn Abbas meriwayatkan dari kawan-kawannya yang tidak ikut perang, lalu bertaubat, mereka datang pada rasulullah SAW, lalu berkata: Ya Rasulullah inilah harta kami dan sedekahkanlah dan mohonkan ampun untuk kami, kemudian Nabi bersabda:
ﻣﺎﺍﻣﺮﺕ ﺍﻥ ﺍﺧﺪ ﻣﻦ ﺍﻣﻮﺍﻟﻜﻢ ﺷﺒﻨﺎ “Saya tidak diperintahkan untuk mengambil sedikitpun dari harta kalian…
27
Ibid, hlm. 453. Shodaqoh adalah apa yang dinafkahkan oleh orang mukmin dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah. 28 Ibid. 29 Ibid, hlm. 600.
45
Oleh karena itu Allah menurunkan surat Al Taubah: 103, maka setelah turun ayat ini Rasulullah mengambil 1/3 dari harta mereka, sekalipun sebab turunnya ayat ini tersirat khusus, namun tentang pengambilan harta zakat bersifat umum.30 Hadis Nabi31:
ﲰﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ:ﻋﻦ ﺍﰉ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺐ ﻗﺎﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻳﺘﺎﺀ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ....... ﺑﲎ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﲬﺲ:ﻳﻘﻮﻝ (ﻭﻣﺴﻠﻢ “Islam dibangun atas lima perkara…..salah satunya zakat”. Selain menggunakan al-Qur’an dan Hadis Wahbah juga menggunakan ijma’. Ijma’ adalah merupakan kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah.32 Juga menggunakan qiyas, qiyas menurut bahasa memperkirakan atau mengetahui kadar sesuatu.33 Karena tidak mungkin semua hukum sudah ada nashnya.34 Dan setiap syariat yang tidak bertentangan dengan dasar syariat dapat disamakan hukumnya (diqiyaskan) dengan syarat yang sama.35 Qiyas mernurut Syafi’i adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi pada seorang muslim pasti ada hukumnya. Dan ia wajib mengikuti nashnya. Dan apabila tidak ada nashnya, dicari dari permasalahannya (dalalahnya) di atas jalan yang 30
Ibid. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis ini juga terdapat dalam karya Bisri Mustofa, Arbain Nawawi, Rembang. 32 Wahbah al Zuhaili, Ushul Fiqih Al Islami, Beirut al Fikr Juz 1, 1986, hlm. 490 33 Wahbah al Zuhaili, Ushul Fiqih Al Islami, Beirut al Fikr Juz II, 1986, hlm. 601. 34 Ibid, hlm. 600. 35 Ibid, hlm. 603. 31
46
benar dengan ijtihad, dan ijtihad itu adalah qiyas.36 Unsur-unsur qiyas meliputi Ashul (sesuatu yang dinaskan), fai’ (cabang atau sesuatu yang tidak dinaskan). Hukum Ashul ( hukum syara yang dinaskan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pula bagi cabang, illat (sebab yang menyambungkan pokok dengan cabang).37 Sumber naqli dan aqli syari’at Islam (Al-Qur’an, Sunnah dan ijtihad dengan ra’yu). Ijtihad adalah pengerahan segala kemampuan di dalam mengistimbatkan hukum yang amaliyah dari dalil-dalil tafsiliy 38
Ijtihad ini berfungsi sebagai dinamisator didalam sistem hukum
Islam, penyalur kreatifitas individual dan kelompok juga sebagai interpreter, yaitu pemberi tafsir.39 Contohnya hadis Nabi yang bersifat insidental hanya berlaku untuk kondisi arab. Arab saja dan mana yang berlaku untuk seluruh umat manusia.40 Contohnya zakat hal ini belum banyak mendapat garapan dari mujtahid. Ijtihad
adalah
salah
satu
alasan
yang
mendukung
pengembangan mareri-materi hukum Islam untuk menanggulangi kasus-kasus atau perkara-perkara baru yang belum pernah terjadi.41
36
Nurul Aen dan Ajazuli, Usul Fiqh, Metodologi Hukum Islam, Jakrta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, Cet. I, hlm. 121. 37 Ibid.
39
Ibid, hlm. 125 Ibid 41 Sobhi Mahmassani, Penyesuaian Hukum Islam dengan Kebutuhan Masyarakat Modern, dalam John J. Donohue dan John L. Exsposito(eds), Islam Pembaharuan , Ensiklopedi Masalah-Masalah, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1993, Cet.3, Hlm.325. 40
