BAB III PEMBAHASAN. pendiriannya dituangkan dalam PP No.19 Tahun Pada kurun. Pemerintah Nomor 1 tahun 1969

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB III PEMBAHASAN

A. Profil PT Pelabuhan Indonesia III 1. Sejarah PT Pelindo III (Persero) Perseroan

merupakan

sebuah

Perusahaan

Negara

yang

pendiriannya dituangkan dalam PP No.19 Tahun 1960. Pada kurun waktu 1969-1983 bentuk Perusahaan Negara diubah dengan nama Badan

Pengusahaan

Pelabuhan

(BPP)

berdasarkan

Peraturan

Pemerintah Nomor 1 tahun 1969. Selanjutnya

pada

kurun

waktu

tahun

1983-1992,

untuk

membedakan pengelolaan Pelabuhan Umum yang tidak diusahakan dan yang diusahakan, diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1985. Sejalan pesatnya perkembangan dunia usaha, perlu adanya pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), yang kemudian peralihan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) beralamat yang beralamat di Jalan Perak Timur 610 Surabaya, komposisi kepemilikan sahamnya 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini sesuai aturan


digilib.uns.ac.id

tentang perseroan yang menyebutkan adanya minimal saham yang dimiliki oleh pemerintah sebesar 51%. Anggaran dasar pendirian PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dituangkan dalam Akte Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 5 tanggal 1 Desember 1992, sebagaimana diubah terakhir dengan Akte Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, SH, MH Nomor 3 tanggal 15 Agustus 2008, disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-86444.AH.01 tahun 2008 tanggal 14 November 2008 tentang Persetujuan Akte Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Akte Notaris Agus Purwanto, SH Nomor 13 tanggal 28 Juli 2009 (PT Pelabuhan Indonesia III, 2012). 2. Bisnis Perusahaan PT Pelindo III (Persero) yang berkantor pusat di Surabaya, mengelola 43 pelabuhan yang tersebar di 7 propinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, serta memiliki 7 anak perusahaan. PT Pelindo III (Persero) yang menjalankan bisnis inti sebagai penyedia fasilitas jasa kepelabuhanan, memiliki peran kunci untuk menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut. Dengan tersedianya prasarana transportasi laut yang memadai, PT Pelindo III (Persero) mampu menggerakkan dan menggairahkan kegiatan ekonomi negara dan masyarakat (PT Pelabuhan Indonesia III, 2012).


digilib.uns.ac.id

B. Profil PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas 1. Sejarah PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Emas Pelabuhan laut Tanjung Emas merupakan pelabuhan yang terletak di Semarang, Jawa Tengah. Pelabuhan laut Tanjung Emas, dikelola oleh PT Pelabuhan Indonnisia semenjak diresmikan pada tahun 1985. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan satu-satunya yang berada di Semarang (Seputar Semarang, 2012). Awalnya pelabuhan Tanjung Emas Semarang bernama pelabuhan Semarang. Pelabuhan laut ini difungsikan mulai pada tanggal 2 Mei 1547. Berdasarkan Indische Scheepvaarwet tahun 1936, pelabuhan di Indonesia dibedakan atas pelabuhan laut yang terbuka untuk perdagangan luar negeri dan pelabuhan pantai yang terbuka untuk perdagangan antar pulau. Pola ini masih berlaku hingga saat kini. Dari aspek keuangan pengusahaan pelabuhan terdiri dari Indissche Bedrrijven Wet (IBW) dan Indische Comptabilities Wet (ICW). Pelabuhan IBW adalah pelabuhan yang diusahakan di bawah pengusahaan Direksi Pelabuhan atau Haven Directie. Pelabuhan IBW dikategorikan sebagai pelabuhan yang mampu membiayai kegiatan operasionalnya yang didapat dari hasil pendapatan yang diperoleh, tetapi tidak termasuk pembangunan fasilitas yang baru. Sedangkan pelabuhan pemerintah.

ICW,

pembiayaan

operasionalnya

dibiayai

oleh


digilib.uns.ac.id

Pada masa Hindia Belanda, pelabuhan merupakan prasarana umum yang dikelola oleh Jawatan Pelabuhan yang bernaung di bawah Departemen Pekerjaan Umum. Institusi yang melaksanakan pelayanan di Pelabuhan disebut Haven Directie. Hal ini sesuai dengan

Algemeene

Haven

Reglement

(AHR)

dan

pertanggungjawaban keuangan diatur berdasarkan IBW. Pengawasan keselamatan kapal dan ketertiban Bandar pelabuhan dilaksanakan oleh Syahbandar. Hal ini sesuai dengan ketentuan Reeden Reglement Loods Dient Ordonantie dan Loods Dient Voreedering. Pengelolaan pelabuhan setelah kemerdekaan hingga tahun 1950, dilaksanakan oleh Jawatan pelabuhan. Namun pemerintah mulai menata

ulang

pengelolan

pelabuhan.

Berdasarkan

Peraturan

Pemerintah No 55 Tahun 1951 tentang Peraturan Perbaikan Pelabuhan, pimpinan pelabuhan disebut penguasa pelabuhan yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri Perhubungan. Sejak tahun 1960 pengelolaan pelabuhan diubah kembali, pengelola pelabuhan umum di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun dalam kurun waktu berjalan, bentuknya mengalami beberapa perubahan yang telah disesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah. Awal Pelita I, pemerintah merasa perlunya menata ulang pelabuhan. Pemerintah mengeluarkan PP Nomor

1 Tahun 1969 yang menyatukan fungsi regulator dan

operator dalam satu institusi yang disebut Badan Pengusahaan


digilib.uns.ac.id

Pelabuhan. Langkah pemerintah masih terus berlanjut yaitu dengan mengeluarkan

berbagai

regulasi

dalam

rangka

menata

dan

meningkatkan peran pelabuhan. Dalam rangka itu Pemerintah Indonesia mengeluarkan PP Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhan dan PP Nomor 14-17 Tahun 1983 tentang Perusahaan Umum Pelabuhan I-IV. Selama Pelita I-III, Pelabuhan danai oleh pemerintah dari APBN. Pemerintah melihat Pelabuhan harus dikelola secara mandiri tanpa dibebani APBN. Untuk merealisasi komersialisasi pelabuhan, maka pengelola pelabuhan harus corporafisasi agar dapat secara fleksibel melaksanakan fungsinya. Hingga

awal tahun

1980

pemerintah

dalam

hal

Ditjen

Perhubungan Laut melakukan studi pengembangan angkutan laut dan kepelabuhan dengan pendekatan pembentukan kebijakan Four Gateway Policy sebagai main-port, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar. Hal ini sesuai dengan keputusan Internasional Shipping Conference yang menetapkan main-port. Berdasarkan hasil studi di atas, jumlah pelabuhan Perum Pelabuhan ditetapkan sebangak 4 perusahaan yaitu Perum Pelabuhan I sampai dengan IV. Pada tahun 1991, Perum Pelabuhan III ditingkatkan

menjadi

PT

Pelabuhan

Indonesia

III (Persero)

berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 1991. Pemerintah mengharapkan dengan adanya perubahan ini PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dapat


digilib.uns.ac.id

meningkatkan peranannya sebagai corporate dalam mengelola pelabuhan secara komersial. Pelabuhan Tanjung Emas berada di bawah PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). Pelabuhan Tanjung Emas terletak sangat strategis dimana pelabuhan ini diapit oleh dua pelabuhan besar yaitu Pelabuhan Tanjung Priok di sebelah barat dan Pelabuhan Tanjung Perak disebelah timur. Dikarenakan terletak di utara Kota Semarang, Pelabuhan

Tanjung

Emas

berfungsi

sebagai

pintu

gerbang

perekonomian Jawa Tengah dan sekitarnya. Pelabuhan Tanjung Emas merupakan Gate Way Port wilayah hinterland Jawa Tengah yang wilayah primernya yaitu Jawa Tengah dan Yogyakarta. Mencakup Cilacap, Kudus, Kendal, Klaten, Pekalongan, Tegal, Demak, Semarang, Surakarta, Cepu, Pati, Jepara, Probolinggo, dan lain-lain. Setelah

kemerdekaan,

Pelabuhan

Semarang

mengalami

peningkatan yang signifkan. Arus kapal dan arus barang meningkat

sehingga kunjungan kapal pun harus dibatasi karena hanya kapal dengan bobot mati di bawah 3500 DWT yang dapat bersandar karena kedalaman alur dan kolam pelabuhan hanya -5 LWS serta fasilitas pelabuhan khusunya dermaga, gudang dan lapangan penumpukan masih sangat terbatas. Sebab itu pemerintah mulai membangun dermaga pelabuhan Nusantara (Coaster) dan gudang lini I Nusantara pada tahun 1964-1966. Akan tetapi, tantangan kembali mencuat


digilib.uns.ac.id

mulai dari dekade tahun 70-an dimana arus barang meningkat 10% setiap tahunnya. Sebab itu pemerintah menyusun Master Plan Pengembangan Pelabuhan Semarang. Berdasarkan Master Plan tersebut, Pengembangan Pelabuhan Semarang dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu Tahap I, Tahap II, dan Tahap III. a. Tahap I Disebut Program Pengembangan yang Mendesak (Urgent Improvement Program). Terdiri atas: 1) Jangka waktu pelaksanaan 3 tahun dari 1982-1985. 2) Membangun

berbagai

fasilitas,

diantaranya

dermaga

samudera, pengerukan alur dan kolam, penahan gelombang, gudang lini I dan II, lapangan penumpukan, pengadaan alat bongkar muat, kapal tunda, kapal kepil, jalan lingkungan, sarana bantu navigasi, instalasi air bersih, penerangan, serta fasilitas penunjang lainnya. b. Tahap II Disebut Proyek Pengembangan Jangka Pendek Tahun 1995-1997. Terdiri atas: 1) Pekerjaan Sipil a) Pembangunan dermaga Peti Kemas. b) Urugan dan Rivetmen untuk perkerasan. c) Lapangan penumpukan 70.000 M2. d) Jalan masuk 31.900m.


digilib.uns.ac.id

e) Utilitas (Instalasi air bersih, listrik, dan lain lainnya). f) Pengerukan alur dan kolam 556.000 m3. 2) Bangunan a) Kantor administrasi 1.200 m2. b) Container Freight Station 3.564 m2. c) Pemadam kebakaran dan bengkel 3.415 m2. d) Pintu gerbang dan Sub-station. e) Pembangkit listrik f) Terminal data. g) Marine house. h) Jembatan timbang. 3) Alat Bongkar Muat a) Container gantry crane 4 unit dengan kapasitas 40 ton. b) Ruber Tyred Gantry 8 unit. c) Transfer crane 3 unit dengan kapasitas 40 ton. d) Head truck dan chasis 10 dan 20 unit. e) Forklift 6 unit dengan kapasaitas 2 ton. f) Forklift 2 unit dengan kapasitas 10 ton. g) Truck pemadam kebakaran 1 unit. 4) Instalasi a) Menara Suar. b) Gardu listrik dan transformator. c) Generator set.


digilib.uns.ac.id

5) Studi a) Studi lingkungan. b) Engineering

desain

untuk

terminal

Peti

Kemas

Internasional. c. Tahap III Program pembangunan jangka panjang. Terdiri atas: 1) Jangka waktu pelaksanaan direncanakan setelah Tahap II, selesai sampai dengan tahun 2005. 2) Direncanakan membangun beberapa fasilitas, antara lain gudang, dermaga, lapangan penumpukan, pengerukan jalan dan lingkungan, dan fasilitas lainnya. Pengembangan

Pelabuhan

Semarang

Tahap

I

selesai

dikerjakan dalam 3 tahun. Pada tanggal 23 November 1985, Presiden Soeharto meresmikan pengembangan tahap I sekaligus mengganti nama Pelabuhan Semarang menjadi Pelabuhan Tanjung Emas. Bila selama ini dekenal sebagai palabuhan REDE, maka sejak saat itu Pelabuhan Tanjung Emas telah memiliki fasilitas pelabuhan samudra yang mampu melayani kapal di atas 5.000 DWT. tahun 1995-1997, dilakukan pengembangan tahap ke-II. Dan pada tahun 1997, Menteri Perhubungan Ir. Giri Suseno meresmikan pengembangan tahap II. Sejak saat itu Pelabuhan Tanjung Emas memasuki era conteinerisasi.


digilib.uns.ac.id

Pelabuhan Tanjung Emas terletak sangat strategis dimana pelabuhan ini diapit oleh dua pelabuhan besar yaitu Pelabuhan Tanjung Priok di sebelah barat dan Pelabuhan Tanjung Perak disebelah timur. Karena terletak di utara Kota Semarang, Pelabuhan Tanjung Emas berfungsi sebagai pintu gerbang perekonomian Jawa Tengah dan sekitarnya. Pelabuhan Tanjung Emas merupakan Gate Way Port wilayah hinterland Jawa Tengah yang wilayah primernya yaitu Jawa Tengah dan Yogyakarta. Mencakup Cilacap, Kudus, Kendal, Klaten, Pekalongan, Tegal, Demak, Semarang, Surakarta, Cepu, Pati, Jepara, Probolinggo, dan lain-lain. (PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Emas, 2013) 2. Letak Geografis Pelabuhan Tanjung Emas Semarang terletak di Pantai Utara Jawa Tengah pada posisi: a.

.

b.

.

3. Visi Menjadi pelaku penyedia jasa kepelabuhanan yang prima. 4. Misi a. Menjamin penyediaan jasa pelayanan prima melampaui standar yang berlaku secara konsisten.


digilib.uns.ac.id

b. Memacu kesinambungan daya saing industri nasional melalui biaya logistik yang kompetitif. c. Memenuhi

harapan

semua

stakeholders

melalui

prinsip

kesetaraan dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). d. Menjadikan SDM yang berkompeten, berkinerja handal dan berbudi pekerti luhur. e. Mendukung perolehan deviasa negara dengan memperlancar arus perdagangan. 5. Bisnis Usaha Berdasarkan UU Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 jo Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 yang berlaku sejak 1 Mei 2011, PT Pelabuhan (BUP) yang menyediakan kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhan meliputi usaha-usaha sebagai berikut: a. Menyediakan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalulintas tempat berlabuhnya kapal. b. Menyelenggarakan

jasa-jasa

yang

berhubungan

dengan

pemanduan dan penundaan kapal. c. Menyediakan dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat barang termasuk hewan dan fasilitas naik turunnya penumpang.

Menyediakan

gudang-gudang

dan

tempat

penimbunan barang-barang, angkutan Bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan.


digilib.uns.ac.id

d. Menyediakan tanah untuk berbagai bahan bangunan dan lapangan, sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut. Menyediakan listrik, bahan bakar minyak, air minum dan instalasi limbah pembuangan. e. Menyelenggarakan jasa terminal, kegiatan konsolidasi, dan distribusi barang termasuk hewan. Menyelenggarakan usaha lain yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan. 6. Usaha Penunjang Disamping

berbagai

kegiatan

usaha,

perusahaan

juga

mengembangkan kegiatan usaha lain, diantaranya: a. Penediaan

perkantoran,

kawasan

industri,

dan

kawasan

perdagangan. b. Penyediaan fasilitas penampungan limbah, depo petikemas, dan pergudangan. c. Kegiatan angkutan umum, perhotelan, pariwisata, pos dan telekomunikasi serta saran lainnya. 7. Kegiatan Usaha Kegiatan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang tertuang dalam UU No 17 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: a. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat. b. Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih.


digilib.uns.ac.id

c. Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik-turun penumpang dan/atau kendaraan. d. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan petikemas. e. Penyediaan dan/atau

pelayanan

jasa gudang dan tempat

penimbunan, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan. f. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal petikemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro. g. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang. h. Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang. i.

Penyediaan dan pelayanan jasa penundaan kapal.

8. Struktur Organisasi

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang


digilib.uns.ac.id

9. Informasi Umum Perusahaan Cabang Pelabuhan Tanjung Emas Semarang adalah Pelabuhan Kelas I di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dipimpin oleh General Manager yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). Alamat

: Jl. Coaster No. 10 Semarang.

Telepon

: 024-354572.

Fax

: 024-3542649

Email

: [email protected]

10. Pengelompokan Pajak Masukan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tanjung Emas Dalam kegiatan usahanya, perusahaan pelabuhan Indonesia Cabang Tanjung Emas melakukan penyerahan jasa kepelabuhanan yang dikelompokkan menjadi: a. Penyerahan jasa yang terutang PPN. b. Penyerahan jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN. c. Pendapatan yang tidak terutang PPN. 11. Perlakuan Pajak Masukan dapat dikreditkan bagi perusahaan pelabuhan Indonesia Pajak Masukan dapat dikreditkan jika syarat-syarat sebagai berikut: a. Asli Faktur Pajak lembar ke-1 yang telah diisi lengkap dan benar.


digilib.uns.ac.id

b. Dikreditkan pada masa yang sama atau paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa pajak. c. Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha untuk penyerahan BKP/JKP

atau

proses

produksi,

pemasaran,

manajemen

(berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perusahaan Pelabuhan Indonesia). Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan Pelabuhan Indonesia adalah: a. Pajak Masukan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan pelabuhan Pajak masukan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha

perusahaan

pelabuhan

adalah

PPN

yang

dibayar

sehubungan dengan: 1) Perolehan alat-alat, sarana produksi dan biaya yang terkait dengan perolehan alat produksi antara lain : a) Perolehan kolam pelabuhan dan biaya-biaya yang terkait. b) Perolehan dan pembangunan dermaga dan biaya-biaya yang terkit. c) Perolehan instalasi air dan biaya-biaya yang terkait. d) Perolehan gudang dan biaya-biaya yang terkait. e) Perolehan lapangan penumpukan dan biaya-biaya yang terkait.


digilib.uns.ac.id

f) Perolehan fasilitas bongkar muat seperti (kran darat, kran apung, forklift, truck, tongkang), dan biaya-biaya terkait. g) Perolehan tanah dan biaya-biaya yang terkait. h) Perolehan instalasi listrik dan biaya-biaya terkait. i) Perolehan (pencetakan) pas pelabuhan dan biaya-biaya yang terkait. 2) Pemeliharaan alat-alat dan sarana produksi dan biaya-biaya yang terkait dengan pemeliharaan antara lain: a) Pemeliharaan kolam pelabuhan (termasuk pengerukan). b) Pemeliharaan kapal tunda/pandu. c) Pemeliharaan kolam pelabuhan. d) Pemeliharaan kapal tunda/pandu. e) Pemeliharaan bolder/fender/tempat sandar kapal. f) Pemeliharaan dan pembangunan dermaga. g) Pemeliharaan instalasi air (termasuk saluran pipa air). h) Pemeliharaan Gudang. i) Pemeliharaan Lapangan Penumpukan. j) Pemeliharaan fasilitas bongkar muat seperti (kran darat, kran apung, froklift, truk, tongkang). k) Pemeliharaan tanah (termasuk reklamasi, pengerasan tanah dan talud). l) Pemeliharaan instalasi listrik.


digilib.uns.ac.id

b. Pajak Masukan yang berhubungan dengan kegiatan pemasaran Dalam kegiatan pemasaran produksi jasa pelabuhan tidak diperlukan adanya kegiatan atau divisi khusus seperti halnya showroom, gudang pemasaran, dan lain-lain. Namun untuk menunjang kelancaran proses produksi dan penjualan diperlukan sarana dan fasilitas yang berhubungan dengan kegiatan pemasaran dan mempermudah penjualan jasa kepelabuhanan antara lain berupa sarana penunjang yang menghubungkan alat-alat produksi jasa dengan pembeli/pengguna jasa, seperti (jalan di dalam daerah tertutup, pagar pengaman, lampu penerangan, pintu gerbang, pos penjagaan masuk pelabuhan dan lain-lain). Selain berhubungan dengan proses pemasaran, pengeluaran tersebut berhubungan dengan kegiatan dalam rangka memelihara penghasilan, sehingga PPN yang dibayar merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. c. Pajak Masukan yang Berhubungan dengan kegiatan manajemen Dalam operasional

menjalankan sehari-hari

kegiatan Perusahaan

usaha

dan

Pelabuhan

membiayai Indonesia

mengeluarkan biaya-biaya yang berhubungan dengan manajemen perusahaan antara lain:


digilib.uns.ac.id

1) Biaya administrasi kantor (pembelian alat tulis kantor, telekomunikasi, pemeliharaan peralatan kantor, gedung kantor dan lain-lain). 2) Biaya administrasi umum (konsultan manajemen, perekrutan (pegawai) 3) PPN yang dibayar oleh Perusahaan Pelabuhan Indonesia atas perolehan dan pengadaan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. 12. Pajak Masukan yang Tidak Berhubungan dengan Kegiatan Produksi, Pemasaran dan Manajemen PPN yang dibayar oleh Perusahaan Pelabuhan Indonesia dalam rangka perolehan/pemeliharaan

atas peralatan maupun fasilitas

kenikmatan bagi direksi dan karyawan merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan karena tidak memenuhi syarat material yaitu tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perusahaan Pelabuhan Indonesia. Demikian juga pengeluaran untuk keperluan fasilitas umum yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan Pelabuhan Indonesia antara lain: a. Bangunan mushola. b. Bangunan kantin. c. Bangunan perumahan karyawan.


digilib.uns.ac.id

d. Mobil dinas karyawan. e. Pakaian dinas karyawan. f. Mess karyawan dan lain-lain. maka PPN yang dibayar merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

C. Pembahasan Dalam penyelenggaran PPN di PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya, terutama dalam segi penerapan prosedur pemungutan, penyetoran, pelaporan, serta pencatatan PPN yang tepat, guna penghindaran sanski adminiftratif maupun kurungan. Pada makalah ini penulis memfokuskan membahas bidang sistem pemungutan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Masukan. Pajak Masukan merupakan PPN yang dikenakan kepada Pengusaha Kena Pajak karena perolehan BKP dan/atau perolehan JKP dan/atau pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan/atau impor BKP (UndangUndang Nomer 42 Tahun 2009). PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Tanjung Emas merupakan cabang dari PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang berlokasi di Surabaya. Perusahaan tersebut merupakan Badan Usaha Milik Negara yang 100% kepemilikan modalnya berasal pemerintah. Sebagaimana


digilib.uns.ac.id

diamanatkan Undang-Undang Nomer 19 tahun 2003 pasal 1 tentang minimal 51% saham yang harus dimiliki pemerintah agar dapat dimaksud Badan Usaha Milik Negara. Sebagai BUMN PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Tanjung Emas diwajibkan memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan mekanisme pemungutan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Masukan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.03/2012 yang merupakan revisian dari Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.03/2012 tentang penunjukan BUMN sebagai pemungut PPN atas transaksi perolehan ataupun pemanfaatan BKP dan/atau JKP. 1. Mekanisme Perhitungan, dan pemungutan Pajak Masukan Perhitungan PPN sebesar 10% dikalikan Dasar Pengenaan Pajak, untuk PPN yang dipungut oleh BUMN. Perusahaan telah menerapkan sesuai aturan tersebut. Contoh kasus PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Tanjung Emas melakukan pemebelian kepada CV Mitra sebagai berikut: KVM Aten CL5808N-AT-AG

Rp27.440.000,00

Kvm Kable 3m

Rp2.080.600,00

Kvm Kable 1,8m

Rp1.874.600,00

Jasa instalasi

Rp350.000,00

Harga Jual

Rp31.745.200,00

Atas transaksi tersebut perusahaan memungut PPN sebesar 3.174.520 (10% dikalikan Rp31.745.200,00).


digilib.uns.ac.id

Dalam setiap transaksi perolehan/pemanfaatan JKP/BKP tidak selamanya dikenakan PPN atau PPN dan PPnBM dan dipungut oleh BUMN. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.03/2012 mengatur transaksi mana saja yang dikenakan PPN dan wajib dipungut BUMN, maka dari itu perusahaan melakukan pengecekan atas setiap transaksi. Apabila transaksi didapatkan: a. Mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari PPN. Bagian

Perpajakan

meminta

kepada

PKP

rekanan

menyerahkan Faktur Pajak sesuai aturan Direktorat Jendral Pajak lembar ke-1, dengan kode

pada kode faktur pajak.

penyerahan yang dibebaskan dari PPN atau PPN dan PPnBM Resmi (2012: 81). Pada pengisian Kolom Pembeli Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak diisikan data kator pusat dengan Nama PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), Alamat JL. Perak Timur 610 Surabaya dan NPWP 01.061.000.4.093.000. Pengisian ini didasari adanya sistem pemusatan tempat PPN terutang bagi cabang-cabang PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). Selain itu, perusahaan rekanan juga dapat memberikan dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak. Contoh kasus transaksi yang dibebaskan dari PPN sebagai berikut:


digilib.uns.ac.id

Perusahaan

menerima

jasa

penyewaan

kolam

untuk

pemberhentian kapal dari Pelindo Marine Service sebesar Rp7.657.000,00. Atas transaksi tersebut tidak dikenakan PPN. Ini dikarenakan jasa tersebut merupakan jasa labuh, yang menurut peraturan perpajakan dibebaskan dari PPN. b. Transaksi dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ditambah dengan PPN dan PPnBM di bawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). PKP rekanan BUMN, pihak yang memungut PPN maupun PPnBM.

Maka

Bagian

Perpajakan

meminta

rekanan

menyerahkan Faktur Pajak sesuai tauran perpajakan lembar ke-1 dengan kode transaksi

pada kode Faktur Pajak. Kode

kepada pihak yang bukan pemungut PPN atau PPN dipungut oleh pihak yang menyerahkan BKP/JKP Djuanda dan Lubis (2011: 84). Pengisian Kolom Pembeli Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak seperti yang dijelaskan pada point a. Sebagai dokumen pengganti Faktur Pajak Perusahaan dapat memberikan dokumen yang dipersamakan. Atas dasar pemungutan dilakukan oleh PKP rekanan, maka sebagai wajib pungut mempunyai kewajiban menyerahkan SSP lembar

pertama

sebagai

bukti

bahwa

telah

melakukan

kewajibannya menyetorkan PPN ke kas Negara, tetapi dalam


digilib.uns.ac.id

pelaksanaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Tanjung Emas tidak menerima bukti penyetoran atas PPN yang dibayarkan dan perusahaan menerapkan prinsip kepercayaan bahwa rekanan telah melaksanakan kewajibannya tanpa perlu adanya bukti SSP. Contoh kasus perusahaan membeli HP PRO 330MT PC

Rp6.650.000,00 kepada CV MJC. Atas transaksi tersebut dikenakan PPN Rp665.000,00 (10% dikalikan Rp6.650.000,00) serta perusahaan mendapat faktur pajak tanpa adanya penerimaan bukti SSP lembar pertama. c. Transaksi dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ditambah dengan PPN dan PPnBM di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) BUMN sebagai pihak yang memungut PPN maupun PPnBM. Maka Bagian Perpajakan meminta PKP rekanan menyerahkan Faktur Pajak lembar ke-2 yang diisi sesuai ketentuan yang berlaku dibidang perpajakan dengan kode transa merupakan kode yang digunakan atas penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah Resmi (2012: 59). Selain itu menyerahkan SSP rangkap 5 dengan kode Akun Pajak 411211 serta kode jenis setoran 900. Pada pengisian Kolom Pembeli Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak


digilib.uns.ac.id

sesuai yang dijelaskan pada point a. Dokumen pengganti Faktur Pajak dapat menggunakan dokumen yang dipersamakan. Contoh kasus: Perusahaan menerima jasa pemeliharaan kebersihan areal pelabuhan sebesar Rp11.000.000 termasuk PPN dari CV ANJ. Atas transaksi tersebut perusahaan wajib memungut PPN sebesar Rp1.000.000,00 (10/110 dikalikan Rp11.000.000). Atas transaksi tersebut maka perusahaan cukup membayar Rp10.000.000,00 kepada CV ANJ. Dalam hal transaksi dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ditambah dengan PPN dan PPnBM tidak di atas Rp10.000.000,00 bukan berarti tidak adanya kewajiban BUMN memungut PPN. Apabila transaksi tersebut merupakan pembayaran bertahap atas kontrak yang nilainya di atas Rp10.000.000,00 maka BUMN wajib untuk memungutnya. Hal ini seperti pada salah satu kasus di

PT Pelabuhan

Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas yang menerima jasa pemeliharaan taman-taman di areal Pelabuhan Indonesia Periode Maret 2013 sampai dengan Pebruari 2014 (12 Bulan), dengan nilai borongan Rp86.864.000,00. Dengan ketentuan akan dibayarkan sebanyak dua belas kali. Pada bulan Maret 2013 sampai

dengan

Januari

2014

pembayarannya

sebesar

Rp7.238.000,00 (termasuk PPN) dan pada bulan Pebruari 2014 sebesar Rp7.246.000,00 (termasuk PPN). Sehubungan dengan


digilib.uns.ac.id

kasus seperti di atas, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas melakukan pemungutan PPN setiap bulan walaupun

pembayaran

Rp10.000.000,00.

Ini

setiap telah

bulan

di

bawah

sesuai dengan

nominal

PMK

Nomor

85/PMK.03/2012 pasal 5 ayat 1 huruf a yang menyebutkan bahwa BUMN wajib memungut PPN atau PPN dan PPnBM atas pembayaran di atas Rp10.000.000,00 termasuk PPN atau PPN dan PPnBM. Sehubungan dengan transaksi antar BUMN, maka akan timbul masalah kedua belah pihak akan melakukan pemungutan atas PPN atau PPN dan PPnBM. Agar terhindar dari kejadiaan kedua pihak BUMN sebagai pemungut, maka PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas melakukan kesepakatan terlebih dahulu pihak mana yang akan menjadi pemungut atas PPN atau PPN dan PPnBM. Contoh kasus: Perusahaan menerima jasa bongkar muat dari PT Pelni sebesar Rp9.500.000,00.

Atas

transaksi

tersebut

dikenakan

PPN

Rp950.000,00 dengan kesepakatan PPN dipungut PT Pelni. Maka perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas harus membayar Rp10.450.000,00. d. Rekening telepon Merujuk pada PMK Nomor 136/PMK.03/2012, rekening telepon tidak diperbolehkan dipungut PPN-nya oleh BUMN.


digilib.uns.ac.id

Rekening telepon menurut SE-45/PJ/2012 adalah tagihan atas penyerahan yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi ke konsumen akhir. Berdasarkan pengertian di atas, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas tidak melakukan pemungutan PPN atas tagihan rekening telepon serta pemungutan atas jasa penggunaan internet dari PT Telekomunikasi Indonesia, tbk walaupun transaksi tersebut memenuhi persyaratan sesuai point c. e. Transaksi atas pembelian Bahan Bakar Demi kelangsungan usaha jasa kepelabuhan. Pentingnya adanya supply bahan bakar. Bahan bakar PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas di supply dari rekanan PT AKR. Corporindo, Tbk. Dikarenakan supply bukan berasal dari PT Pertamina (Persero) maka perusahaan harus memungut PPN apabila memenuhi point 3. Jika perusahaan menggambil supply bahan bakar minyak maupun bukan minyak dari PT Pertamina (Persero) maka perusahaan tidak memungut PPN dikarenakan adanya aturan yang menjelaskan dilarang memungut PPN atas transaksi tersebut. 2. Mekanisme Penyetoran Pajak Masukan Mekanisme yang dilakukan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Tanjung Emas dalam menyetorkan Pajak Masukan yang dipungut sebagai berikut:


digilib.uns.ac.id

a. Sarana yang digunakan terdiri dari 5 rangkap SSP antara lain: 1) Lembar ke-1 untuk Rekanan. 2) Lembar ke-2 untuk Bank Persepsi. 3) Lembar ke-3 untuk Rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN. 4) Lembar ke-4 untuk Bank presepsi 5) Lembar ke-5 untuk Arsip PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Tanjung Emas SSP merupakan dokumen yang dibuat oleh PKP rekanan dan perusahan

menerima

sesuai

ketentuan

PMK

85/PMK.03/2012, bukan sesuai aturan revisinya yaitu

Nomor PMK

Nomor 136/PMK.03/2012 yang menyebutkan jumlah SSP berjumlah

empat

rangkap.

Merujuk

PER-24/PJ/2013,

diperbolehkan adanya SSP rangkap lima, jika diperuntukan lembar ke-5 untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan. Atas dasar ini penerbitan SSP rangkap lima masih sesuai aturan perpajakan walau tidak sesuai dengan PMK Nomor 136/PMK.03/2012. b. Penyetoran dilakukan oleh bagian pajak dengan menyetorkan sejumlah uang sesuai PPN yang terutang ke PT Bank Negara Indonesia (Persero), tbk Kantor Pembantu PELINDO III Semarang yang merupakan Bank Persepsi atau Bank yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan pembayaran pajak.


digilib.uns.ac.id

c. Batas waktu pembayarannya atau penyetoran PPN yang dipungut oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. d. Atas dasar penyetoran tersebut perusahaan membubuhkan cap dan menandatangani Faktur Pajak. e. Dokumen Faktur Pajak, Bukti Pembayaran, serta SSP untuk perusahaan diarsip rapi menurut bulan dan disimpan rapi dalam lemari. Ini ditujukan guna mempermudah jika terjadi pemeriksaan pajak maupun audit serta memudahkan perusahaan dalam pencarian data jika dibutuhkan. Berhubungn dengan Faktur Pajak, Bukti pembayaran, serta SSP untuk PKP rekanan diserahkan kepada rekanan.

Ini ditujukan sebagai bentuk tanggungjawab

perusahaan maupun bukti bahwa perusahaan telah melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya. Berikut ini akan disajikan tabel penyetoran SSP pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang pada bulan Januari 2013 sampai November 2013:


digilib.uns.ac.id

TABEL III.1 Penyetoran PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang Januari Sampai Desember 2013 Bulan

Penyetoran SSP Tepat

Januari

X

Februari

X

Maret

X

Terlambat

April

X

Mei

X

Juni

X

Juli

X

Agustus

X

September

X

Oktober November

X

Desember X Sumber : PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang

Adanya

keterlambatan

dikarenakan

adanya

disposisisi

permintaan pembayaran atas Pajak Masukan yang cukup lama di perusahaan serta adanya faktur yang salah sehingga terjadi keterlambatan dalam pembayaran. 3. Mekanisme Pelaporan PPN PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Tanjung Emas melaporkan perhitungan dan pelaporan PPN sesuai peraturan yang berlaku, setelah melakukan memungut PPN serta menyetorkan PPN.


digilib.uns.ac.id

Sebagai badan usaha yang telah terdaftar pada tata usaha Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Semarang dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.061.000.4-511.001. Pada pelaporan Pajak Pertambahan tidak melaporkan pada KPP Madya Semarang sesuai tempat terdaftar usaha tersebut. Ini dikarenakan adanya pemusatan tempat PPN terutang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya serta adanya aturan khusus yang membahas adanya pelaporan PPN bagi BUMN yang melakukan kegiatan usaha dibidang jasa melaporkan ke KPP Wajib Besar Empat, sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan

Direktur

Jendral

Pajak

PER 08/PJ/2012.

Adapun

mekanisme pelaporan PPN yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Tanjung Emas mengirim data melalui media elektronik ke kantor pusat yang berada di Surabaya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya menggunakan program e-SPT PPN. Adapun dokumen yang harus dikirim

perusahaan dalam

melaporkan PPN yaitu: a. SPT Masa PPN. SPT Masa PPN berfungsi sebagai sarana bagi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Tanjung Emas untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang tentang pengkreditan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK) dan pembayaran/pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri ataupun melalui pihak lain dalam suatu Masa Pajak Djuanda dan Lubis (2011: 56).


digilib.uns.ac.id

Pembuatan SPT PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Tanjung Emas

menggunakan aplikasi e-SPT atau Elektronik

SPT, SPT merupakan aplikasi yang dibuat oleh DJP untuk digunakan oleh DJP untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. SPT yang digunakan di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Tanjung Emas dalam melaporkan PPN yaitu: 1) SPT Masa PPN 1111 Digunakan oleh PKP yang menggunakan mekanisme Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Pengisian dengan cara memasukan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan SPT Masa PPN 1111 kemudian melakukan perhitungan PPN Kurang bayar atau lebih bayar dengan cara Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri dikurangi PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama setelah itu dikurangi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan. (Formulir SPT Masa PPN 1111 terlampir). Contoh perhitungan pada bulan Februari sebagai berikut: Pajak Keluaran yang dipungut sendiri PPN disetor dalam masa pajak yang sama

Rp796.925.972,00 0

Pajak Masukan dapat diperhitungkan*

Rp1.011.125.652,00

PPN kurang atau (lebih bayar)

(Rp214.199.680,00)


digilib.uns.ac.id

*Nominal didapatkan dari Pajak Masukan yang dipungut sendiri maupun dipungut rekanan yang menurut aturan dapat dikreditkan. 2) 1107 PUT Formulir SPT Masa PPN 1107 PUT dalah formulir yang digunakan untuk melaporkan objek PPN dan PPN terutang atas Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pemungut PPN. Dalam pengisian jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Tanjung Emas, diisikan pada kolom B. Sedangkan pada kolom A diisikan PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah. (formulir 1107 PUT terlampir). Contoh perhitungan pada bulan September sebagai berikut: a) PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah

0

b) PPN dan PPnBM yang dipungut selain Bendaharawan Pemerintah PPN yang dipungut*

Rp998.793277,00

PPnBM yang dipungut

0 Rp998.793277,00

* Nominal berasal dari Jumlah PPN di Daftar Nominatif Faktur Pajak Pajak dan Surat Setoran Pajak, yang lebih lanjut akan diterangkan di point selanjutnya.


digilib.uns.ac.id

b. Bukti-bukti yang harus dilampirkan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Tanjung Emas yaitu: 1) Data Faktur Pajak e-SPT 1111 Merupakan

file

yang

berisi

rincian

faktur

yang

dikeluarkan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Tanjung Emas serta yang diterima oleh perusahaan dalam suatu masa pajak atau masa pajak 3 bulan sebelumnya (masa pajak yang masih dapat dikreditkan). Dalam pengisian perusahaan telah sesuai ketentuan yang berlaku tetapi perusahaan masih belum meng-input data faktur yang berhubungan dengan transaksi yang terbebas dari PPN atau tidak dipungut PPN. Data Faktur Pajak e-SPT 1111 diserahkan ke KPP Besar Empat dalam format csv. Pembuatan data ini menggunakan bantuan e-SPT, yang pada waktu pelaporan data ini di-import dalam bentuk format csv. (Data Faktur Pajak e-SPT 1111 terlampir). Cara pengisisan data pajak masukan dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Kolom 1, untuk Kode Pajak Kolom ini diisikan dengan kode A untuk pajak keluaran atau B untuk Pajak Masukan. b) Kolom 2, untuk Kode Transaksi dengan Kode Pajak B


digilib.uns.ac.id

Tabel 3.2 Kode Transasi, dengan Kode Pajak B Pilihan

Keterangan Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP

1

tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean serta pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean.

2

Perolehan JKP atau BKP dari Dalam Negeri. Pajak

3

Masukan

yang

tidak

dapat

dikreditkan dan/atau Pajak Masukan dan PPnBM

yang

atas

impor

atau

perolehannya mendapat fasilitas. Sumber: http://esptppn1111.blogspot.com/2012/04/formatfile-impor-data-faktur-espt-ppn.html

c) Kolom 3, untuk Kode Status Tabel 3.3 Kode Status, dengan Kode Pajak B dan Kode Transaksi 1 Pilihan 1 2

3

Keterangan Impor BKP. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean.

Sumber: http://esptppn1111.blogspot.com/2012/04/formatfile-impor-data-faktur-espt-ppn.html


digilib.uns.ac.id

Tabel 3.4 Kode Status, dengan Kode Pajak B dan Kode Transaksi 2 serta 3 Pilihan 1

Keterangan Kepada Pihak bukan Pemungut PPN. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari

2

Luar Daerah Pabean. Kepada Pemungut Bendaharawan (untuk kode transaksi 3).

3

Kepada Pemungut Selain Bendaharawan.

4

DPP Nilai Lainnya.

6

Penyerahan Lainnya.

7

8

Penyerahan

yang

PPN-nya

Tidak

Dipungut (untuk Kode Transaksi 3). Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan (untuk Kode Transaksi 3).


d) Kolom 4, untuk Kode Dokumen Tabel 3.5 Kode Dokumen, dengan Kode Pajak B Pilihan

Keterangan

1

Faktur Pajak.

2

PIB dan SSP.

3

Surat Setoran Pajak.

4

Nota Retur/Nota Pembatalan.

5

Dokumen Dipersamakan Faktur Pajak.

6

Faktur Batal.

7

Faktur Pajak Pengganti.



digilib.uns.ac.id

e) Kolom 5 untuk Flag VAT, diisi 0 jika bukan Penyerahan Lainnya pada Turis Asing atau 1 jika Penyerahan Lainnya pada Turis Asing. f) Kolom 6 untuk NPWP atau Nomor Paspor Lawan Transaksi. g) Kolom 7 diisi dengan Nama Lawan Transaksi. Untuk Jenis Dokumen Faktur Pajak, Nota Retur, Dokumen yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak, SSP, PIB dan Faktur Batal kolom ini harus diisi. h) Kolom 8 diisi dengan Nomor Dokumen. Untuk Jenis Dokumen Faktur Pajak, nomor dokumen ditulis dengan tanda baca. i) Kolom 9 untuk Jenis Dokumen. Kolom ini diisi dengan pilihan sebagai berikut: Tabel 3.6 Jenis Dokumen Pilihan 0 2

Keterangan Jika Dokumen adalah Faktur Pajak. Jika dokumen adalah

dokumen yang

dipersamakan dengan Faktur Pajak. Sumber: http://esptppn1111.blogspot.com/2012/04/formatfile-impor-data-faktur-espt-ppn.html j) Kolom 10 untuk Nomor Seri Faktur yang Diganti/Diretur. k) Kolom 11 untuk Jenis Dokumen yang diganti. Kolom ini diisi dengan pilihan sebagai berikut:


digilib.uns.ac.id

Tabel 3.7 Jenis Dokumen yang Diganti Pilihan

Keterangan Jika Dokumen yang Diganti/Diretur adalah

0

Faktur Pajak. Jika Dokumen yang Diganti/Diretur adalah

1

Dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak.

-

Jika bukan faktur pajak pengganti/ nota retur/ nota pembatalan.

Sumber: http://esptppn1111.blogspot.com/2012/04/format-fileimpor-data-faktur-espt-ppn.html l) Kolom 12 diisi dengan Tanggal Faktur/Dokumen. m) Kolom 13 diisi dengan Tanggal SSP. Kolom ini diisi hanya untuk Pajak Masukan dengan Jenis Transaksi Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean. n) Kolom 14 untuk Masa Pajak. Isikan masa pajak pelaporan pada kolom ini dengan format MMMM. o) Kolom 15 untuk Tahun Pajak. Isikan tahun pajak pelaporan, Contoh: 2010. Pengisian tahun pajak harus sebanyak 4 digit angka. p) Kolom 16 diisi dengan angka Pembetulan. Jika SPT tersebut merupakan SPT Normal maka kolom diisi dengan angka 0. Jika SPT Pembetulan maka isi kolom dengan


digilib.uns.ac.id

angka 1 untuk pembetulan ke-1, angka 2 untuk pembetulan ke-2 dan seterusnya. q) Kolom 17 untuk Dasar Pengenaan Pajak (DPP). r) Kolom 18 untuk PPN s) Kolom 19 untuk PPnBM 2) Daftar Nominatif Faktur Pajak Pajak dan Surat Setoran Pajak

Daftar Nominatif Faktur Pajak Pajak dan Surat Setoran Pajak, merupakan salah satu dokumen wajib yang harus dilampirkan dalam

dalam pelaporan PPN. Daftar ini

merupakan daftar Pajak Masukan yang dipungut oleh BUMN. Dalam tabel tertera informasi mengenai transaksi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) rekanan, Nama Wajib Pajak, Nomor Faktur, Tanggal Faktur, Tanggal Setor, Nomor Transaksi Penerimaan Negara. Data ini wajib diotorisasi oleh Manajer Keuangan, sebagai pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh perusahaan untuk menandatanganinya. 3) Ekualisasi Pajak Ekualisasi Pajak adalah suatu teknik dalam perpajakan yang bertujuan untuk membantu guna melihat secara mudah apakah pajak terhutang yang sudah tercatat dalam laporan keuangan perusahaan sudah sesuai dengan SSP yang disetorkan sepenuhnya.


digilib.uns.ac.id

Dalam Pajak Masukan yang tercatat dalam Laporan Keuangan Perusahaan, selalu tidak sesuai dengan jumlah SSP selama Masa Pajak. Hal ini dikarenakan panjangnya birokrasi sehingga invoice perolehan barang maupun jasa lama sampai di devisi keuangan bagian akuntansi, mengakibatkan adanya keterlambatan pencatatan akuntansi PPN. Sedangkan PPN telah dibayarkan oleh bagian perpajakan. Selain itu perbedaan dikarenakan adanya kesalahan pencatatan nominal maupun kurang telitinya dalam pengklasifikasiaan akun. Pembuatan tabel ekualisasi untuk Pajak Masukan Pajak Masukan yang dipungut BUMN atau sering disebut juga Pajak Masukan Wapu (Wajib Punggut), dengan menotal seluruh nominal dalam Daftar Nominatif Faktur Pajak Pajak dan Surat Setoran Pajak serta dibandingkan dengan total nominal Pajak Masukan dipungut BUMN yang tercatat dalam laporan keuangan. Apabila terjadi selisih maka diwajibkan memberi penjelasan penyebab terjadinya.


digilib.uns.ac.id

4. Pencatatan Adapun PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang melakukan pencatatan akuntansi dilakukan oleh Bagian Akuntansi terkait Pajak Masukan yang dapat tidak dapat dikreditkan diperlakukan sebagai atau menambah aset yang terkait. a. Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan 1) Debet digunakan untuk mencatat Pajak Masukan atas pembelian

barang

modal,

pekerjaan

pemeliharaan,

dan

investasi yang dapat dikreditkan/dikompensasikan dengan Pajak Keluaran. 2) Kredit digunakan kompensasi dengan Pajak Keluaran, Restitusi Pajak Masukan, Pajak Masukan yang dipungut BUMN, dan pemindahbukuan kelebihan Pajak Masukan ke RK Kantor Pusat Lancar. Contoh Jurnal Pajak Masukan atas transaksi peolehan/pemanfaatan BKP/JKP 1) Dilakukan pengakuan hutang atas pekerjaan pemeliharaan dermaga yang ada Pajak Masukannya dan dapat dikreditkan.

Jumlah Kontrak yang ditagihkan PPN 10% Jumlah ditagihkan

Rp1.000.000,00 Rp100.000,00 Rp1.100.000,00

Transaksi di bawah Rp.10.000.000,00 Maka PPN dipungut PKP rekanan BUMN


digilib.uns.ac.id

Jurnal: Biaya Pembelian Dermaga (Dr) Pajak Masukan (Dr) Hutang Usaha (Cr) Hutang PPh pasal 23 (Cr)

Rp1.000.000,00 Rp100.000,00 Rp1.080.000,00 Rp20.000,00

2) Dilakukan pembayaran atas hutang tersebut di atas Jurnal: Hutang Usaha (Dr) Kas (Cr)

Rp1.080.000,00 Rp1.080.000,00

3) Dilakukan pembayaran uang muka pemotongan Dermaga Pelabuhan Dalam di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sebesar Rp34.533.636,00 Transaksi di atas Rp10.000.000,00 Pajak Masukan dipungut BUMN. Jurnal: Uang Muka Kontrak. Bangun. Faspel (Dr) Rp 34.533.636,00 Pajak Masukan (Dr) Rp3.453.364,00 Kas (Cr) Rp33.497.627,00 Hutang PPN Masukan WAPU (Cr) Rp3.453.364,00 Konstruksi PPH Pasal 4 ayat (2) (Cr) Rp1.036.009,00

b. Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan Perusahaan membeli secara kredit sedan dengan harga perolehan Rp200.000.000,00 dan PPN Rp20.000.000,00, maka jurnalnya sebagai berikut:


digilib.uns.ac.id

Jurnal: Aktiva Tetap Kendaraan (Dr) Hutang Usaha (Cr)

Rp220.000.000,00 Rp220.000.000,00

c. Penyetoran 1) Penyetoran atas PPN yang dipungut BUMN. Pembayaran atas pemungutan PPN dengan transaksi a 3. Jurnal: Hutang PPN Masukan WAPU (Dr) Kas

Rp3.453.364,00 Rp3.453.364,00

2) Saat Pelaporan, jumlah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan harus dicross chek dengan saldo ledger Pajak Keluaran dan Pajak Masukan bulan bersangkutan. Dalam PPN Keluaran lebih besar daripada PPN Masukan Jumlah Pajak Keluaran

Rp120.000.000,00

Jumlah Pajak Masukan

Rp100.000.000,00

Jurnal Pajak Keluaran (Dr) Pajak Masukan (Cr) R/K Kantor Pusat (Cr)

Rp120.000.000,00 Rp100.000.000,00 Rp20.000.000,00

Dalam hal PPN Keluaran lebih kecil daripada PPN Masukan Jumlah Pajak Keluaran

Rp100.000.000,00

Jumlah Pajak Masukan

Rp120.000.000,00

Jurnal : Pajak Keluaran (Dr) R/K Kantor Pusat (Dr) Pajak Masukan (Cr)

Rp100.000.000,00 Rp20.000.000,00 Rp120.000.000,00


digilib.uns.ac.id

D. TEMUAN Pada bagian ini akan diuraikan beberapa temuan pada mekanisme penerapan Pajak Masukan di PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas. Temuan ini merupakan hasil pembahasan dan wawancara dengan bagian perpajakan. 1. Salah

satu

cara

Bagian

Perpajakan

mengantisipasi

adanya

penyimpangan pengisian nomor seri Faktur pajak dengan meminta PKP rekanan melampirkan atau menunjukan surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak Hal ini dikarenakan aturan Dirjen Pajak PER-24/PJ/2012 yang berlaku per 1 April 2013 menjelaskan bahwa nomor seri faktur pajak merupakan nomor seri yang diberikan Direktorat Jendral Pajak kepada PKP. Dalam keberjalanannya, PKP rekanan kurang memehami mengenai peraturan ini sehingga banyak PKP yang mencantumkan nomor seri faktur pajak tidak sesuai aturan PER-24/PJ/2012. 2. Adanya pengetahuan dari bagian perpajakan bahwa aturan terbaru mengenai Penunjukan BUMN sebagai Pemungut PPN berdasarkan PMK Nomor 85/PMK.03/2012 Revisian PMK Nomor 85/PMK.03/2012 yang berlaku 1 Juli 2012, yaitu PMK Nomor 136/PMK.03/2012 yang berlaku sejak 16 Agustus 2012. Aturan revisi berisi akan tambahan adanya Daftar Nominatif Faktur Pajak Pajak dan Surat Setoran Pajak yang harus dilampirkan serta lembar SSP dibuat dalam rangkap empat. Atas dasar


digilib.uns.ac.id

ketidaktahuan bagian pajak perusahaan tidak berdampak pada kesalahan pelaporan PPN, hal ini dikarenakan adanya penolakan pelaporan pajak oleh pihak KPP Besar Empat jika data pelaporan tidak lengkap serta adanya pengecekan data dari pusat atas kelengkapan data yang dikirimkan oleh cabang yang berhubungan dengan pelaporan PPN. Selain itu, jumlah SSP yang dibuat lebih dari aturan masih diperbolehkan dalam perpajakan. 3. Pihak rekanan perusahaan terkadang tidak memberikan SSP lembar pertama sebagai bukti pembayaran PPN yang dipunggut rekanan SSP lembar pertama merupakan hak bagi perusahaan, merupakan bukti telah dibayarkan PPN ke kas negara. Dengan mewajibkan rekanan memberikan SSP juga dapat membantu negara dalam mengurangi kebocoran penerimaan negara dari pajak. 4. Penyetoran atas Pajak Masukan yang dipungut perusahaan 4 kali mengalami keterlambatan dari 12 kali melakukan penyetoran. Dalam proses penyetoran PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas masih kurang patuh terhadap peraturan perpajakan.

Atas

keterlambatan

tersebut

perusahaan

dapat

mendapatkan sanksi administrasi berupa denda 2% dari pajak terutang. Menurut hasil wawancara keterlambatan ini disebabkan lamanya desposisi permintaan pembayaran Pajak Masukan oleh bagian Pajak serta adanya keterlambatan pemberian faktur oleh PKP rekanan.


digilib.uns.ac.id

5. Data Faktur Pajak atas perolehan/pemanfaatan BKP/JKP yang mendapat fasilitas atau dibebaskan dari PPN belum dicantumkan dalam Data Faktur e-SPT 1111 Daftar Faktur e-SPT 1111, merupakan data yang berisi atas Faktur Pajak yang dikeluarkan dan diterima oleh perusahaan dalam suatau masa pajak atau masa pajak lain yang masih dapat dikreditkan dimasa pajak tersebut. Selain itu Data Faktur e-SPT 1111, merupakan file pengganti atas Formulir 1111 B3 yang berisikan data atas Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas. 6. Terjadi ketidaksesuaian dalam memulai pengakuan dan pencatatan Hutang Pajak Masukan yang dipunggt BUMN. Perusahaan memiliki kebijakan bahwa terjadi perbedaan sistem alur berkas Faktur Pajak serta invoice atas transaksi perolehan maupun pemanfaatan BKP/JKP, guna menghindari keterlambatan pembayaran pajak. Perbedaan sistem ini tidak didukung adanya pencatatan akuntansi yang sesuai. Penyetoran Pajak Masukan pada perusahaan lebih dahulu dari pada pembayaran atas jasa/perolehan BKP/JKP tersebut, tetapi pencatatan atas pembayaran Pajak Masukan menunggu akan berkas pembayaran BKP/JKP sampai ke bagian akuntansi sehingga berdampak pada pengakuan Pajak Masukan terlambat.

BAB III PEMBAHASAN. pendiriannya dituangkan dalam PP No.19 Tahun Pada kurun. Pemerintah Nomor 1 tahun 1969

Recommend Documents