BAB III PEMBAHASAN MASALAH
A. Gambaran Perusahaan 1.
Sejarah Perusahaan a.
Sejarah PT Angkasa Pura 1 (Persero) PT. Angkasa Pura I (Persero) yang selanjutnya disebut Angkasa Pura Airports bertekad mewujudkan perusahaan berkelas dunia yang profesional. Angkasa Pura Airports yakin dapat melakukan yang terbaik dengan memberikan pelayanan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan berstandar internasional bagi para pelanggan. Sejarah Angkasa Pura Airports sebagai pelopor pengusahaan kebandarudaraan secara komersial di Indonesia bermula dari kunjungan kenegaraan Presiden Soekarno ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden John F Kennedy. Setibanya di tanah air, Presiden Soekarno menegaskan keinginannya kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum agar lapangan terbang di Indonesia dapat setara dengan lapangan terbang di negara maju. Tak lama kemudian, pada tanggal 15 November 1962 terbitlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran. Tugas pokoknya 23
adalah untuk mengelola dan mengusahakan Pelabuhan Udara Kemayoran di Jakarta yang saat itu merupakan satu-satunya bandar udara internasional yang melayani penerbangan dari dan ke luar negeri selain penerbangan domestik. Setelah melalui masa transisi selama dua tahun, terhitung sejak 20 Februari 1964 PN Angkasa Pura Kemayoran resmi mengambil alih secara penuh aset dan operasional Pelabuhan Udara Kemayoran Jakarta dari Pemerintah. Tanggal 20 Februari 1964 itulah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Angkasa Pura Airports. Pada tanggal 17 Mei 1965, berdasarkan PP Nomor 21 tahun 1965 tentang Perubahan dan Tambahan PP Nomor 33 Tahun 1962, PN Angkasa Pura Kemayoran berubah nama menjadi PN Angkasa Pura, dengan maksud untuk lebih membuka kemungkinan mengelola bandar udara lain di wilayah Indonesia. Secara bertahap, Pelabuhan Udara Ngurah Rai-Bali, Halim Perdanakusumah-Jakarta, Sepinggan-Balikpapan,
Polonia-Medan, dan
Sultan
Juanda-Surabaya,
Hasanuddin-Ujungpandang,
kemudian bergabung dalam pengelolaan PN Angkasa Pura. Selanjutnya, berdasarkan PP Nomor 37 tahun 1974, status badan hukum perusahaan diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum). 24
Dalam rangka pembagian wilayah pengelolaan bandar udara, berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 1987 tanggal 19 Mei 1987, nama Perum Angkasa Pura diubah menjadi Perusahaan Umum Angkasa Pura I, hal ini sejalan dengan dibentuknya Perum Angkasa Pura II yang secara khusus diberi tugas untuk mengelola Bandara SoekarnoHatta dan Bandara Halim Perdanakusuma. Selanjutnya, berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 1992, bentuk Perum diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Negara Republik Indonesia sehingga namanya menjadi PT Angkasa Pura I (Persero) dengan Akta Notaris Muhani Salim, SH tanggal 3 Januari 1993 dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dengan keputusan Nomor C2470.HT.01.01 Tahun 1993 tanggal 24 April 1993 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 52 tanggal 29 Juni 1993 dengan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor2914/1993. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan terakhir adalah berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 14 Januari 1998 dan telah diaktakan oleh Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 30 tanggal 18 September 1998. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-25829.HT.01.04 Tahun 1998 tanggal 25
19 November 1998 dan dicantumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 50 tanggal 22 Juni 1999 dengan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3740/1999. Hingga saat ini, Angkasa Pura Airports mengelola 13 (tiga belas) bandara di kawasan tengah dan timur Indonesia, yaitu: 1) Bandara Ngurah Rai-Denpasar 2) Bandara Juanda-Surabaya 3) Bandara Hasanuddin-Makassar 4) Bandara Sepinggan-Balikpapan 5) Bandara Frans Kaisiepo-Biak 6) Bandara Sam Ratulangi-Manado 7) Bandara Syamsudin Noor-Banjarmasin 8) Bandara Ahmad Yani-Semarang 9) Bandara Adisutjipto-Yogyakarta 10) Bandara Adisumarmo-Surakarta 11) Bandara Internasional Lombok-Lombok Tengah 12) Bandara Pattimura-Ambon 13) Bandara El Tari-Kupang b.
Sejarah Bandara Internasional Adi Soemarmo Bandara Internasional Adi Soemarmo Surakarta, pada zaman penjajahan merupakan lapangan terbang darurat yang terletak di sebelah barat kota Surakarta (14 KM) dibangun pada tahun 1940 oleh 26
pemerintah Belanda dan bertepatan dengan masuknya tentara Jepang ke Indonesia. Lapangan terbang tersebut dihancurkan oleh Belanda dan dibangun kembali oleh pemerintah Jepang pada tahun 1942 yang kemudian digunakan sebagai basis militer penerbangan Angkatan Laut Jepang (Kaigun-Bokusha). Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, kesanggupan dan kemampuan menyelenggarakan penerbangan dimanivestasikan
dalam
bentuk
organisasi
yang
dinamakan
“Penerbangan Surakarta” yang diresmikan pada tanggal 6 Februari 1946 dan pada bulan Mei 1946 “Penerbangan Surakarta” berubah menjadi
“Pangkalan
Udara
Panasan”
dimana
kegiatan
penerbangannya hanya diperuntukan Penerbangan Militer. Menjelang Konferensi PATA tahun 1974 Fasilitas pelabuhan udara bagi keselamatan penerbangan ditingkatkan sehingga dapat dimanfaatkan untuk melayani penerbangan komersial disamping penerbangan militer. Penerbangan komersial secara teratur resmi dibuka sejak tanggal 23 April 1974 dan dilayani oleh perusahaan PT. Garuda dengan route Jakarta-Solo-Jakarta sebanyak 3 kali dalam 1 minggu. Semakin meningkatnya arus barang dan penumpang yang menggunakan jasa penerbangan di Bandara Adi Soemarmo, maka frekuensi penerbangan yang semula 3 kali dalam 1 minggu ditingkatkan menjadi 5 kali dalam sehari. Disamping peningkatan 27
frekuensi penerbangan, kemampuan Bandar Udara Adi Soemarmo juga ditingkatkan sehingga mampu melayani operasi penerbangan untuk DC 09 dan sejenisnya. Penerbangan DC 09 ke dan dari Bandara Adi Soemarmo diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1986 oleh Menteri Perhubungan. Untuk meningkatkan pelayanan bagi wisatawan, melalui SK Menteri Perhubungan No. KP.2/AU.005/PBH-89 tanggal 31 Maret 1989, Departemen Perhubungan menetapkan Bandar Udara Adi Soemarmo Surakarta sebagai bandar udara yang selain melayani penerbangan domestik juga melayani penerbangan ke luar negeri. Penerbangan perdana ke luar negeri yaitu Singapore-Jakarta-Solo (PP) yang dilayani oleh maskapai Garuda Indonesia dan diresmikan pada 1 Mei 1989. Terhitung tanggal 1 April 1992 Bandara Adi Soemarmo Surakarta secara resmi masuk jajaran Perum Angkasa Pura I berdasarkan PP No.5 tahun 1992. Kemudian pada tanggal 2 Januari 1993 status Badan Hukum Perum Angkasa Pura I berubah menjadi PT. Angkasa Pura I (Persero) berdasarkan PP No.14 tahun 1993. Mulai tanggal 15 Maret 1997 Bandara Adi Soemarmo secara resmi menjadi Embarkasi Haji untuk daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pada saat Bandara Adi Soemarmo dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1940, tidak ada yang menduga bandara ini akan menjadi bandara internasional kelas menengah yang mampu 28
didarati pesawat berbadan lebar jenis MD 11. Program pembangunan nasional pada tahun 1970-an membawa perubahan yang begitu cepat dalam
berbagai
aspek
kehidupan
termasuk
dalam
bidang
kebandarudaraan. Bandar Udara yang dulunya hanya sebagai tempat naik turunya pesawat terbang, berkembang menjadi salah satu infrastruktur penting bagi perekonomian bangsa sekaligus sebagai kawasan bisnis baru yang menjanjikan beragam peluang. Pada tahun 1990-an diperkenalkan pola pengembangan terpadu
kawasan
segitiga
Yogyakarta-Solo-Semarang
(JOGLOSEMAR), karena Departemen Perhubungan memandang perlu adanya pengembangan salah satu bandara yang ada di Joglosemar tersebut untuk mengimbangi pertumbuhan kawasan itu pada masa mendatang. Setelah melalui kajian yang mendalam melalui konsultan JICA (Japan Internatioanal Coorperation Agency) terhadap 3 bandara yang ada di kawasan joglosemar yaitu Bandara Adi Soemarmo, Bandara Adisucipto, Bandara Ahmad Yani, akhirnya disimpulkan bahwa bandara yang sudah sejak tahun 1989 telah berstatus bandara internasional, yaitu Bandara Adi Soemarmo dinilai paling memenuhi syarat kelayakan untuk dikembangkan. Melalui proyek PFBU Dirjen Perhubungan Udara pada tahun 1996 dimulai pengembangan tahap I Bandara Adi Soemarmo yang meliputi pembangunan terminal baru dan apton di sisi utara, serta perpanjangan 29
landasan pacu (runway). Bandara Adi Soemarmo memiliki berbagai keunggulan, sehingga diharapkan memiliki prospek yang cerah untuk dapat dikembangkan pada masa mendatang. Oleh karena itu, manajemen Bandara Internasional Adi Soemarmo memproyeksikan bandara ini sebagai The Premier Air Gateway of Central Java and Yogyakarta, terutama untuk kegiatan pariwisata, industri dan perdagangan. Letak Bandara Internasional Adi Soemarmo sangat strategis, berada di dekat kota Solo yang sejak zaman Hindia Belanda dikenal sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri dan perdagangan di jalur selatan Pulau Jawa. Selain itu, Bandara Internasional Adi Soemarmo terletak hanya 60 km dari Yogyakarta yang merupakan kota daerah tujuan wisata ke-2 setelah Pulau Bali serta 100 km dari kota Semarang yang merupakan kota industri dan perdagangan terbesar ke-3 setelah Jakarta dan Surabaya. Tanggal 7 Maret 2009, terminal baru Bandara Internasional Adi Soemarmo diresmikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Terminal yang terdiri dari 3 (tiga) lantai tersebut dibangun di atas lahan seluas 13.000 𝑚2 dan menelan biaya 58 miliyar rupiah. Terminal baru Bandara Internasional Adi Soemarmo memiliki fasilitas parking stand 9 pesawat bertubuh kecil (narrow body) dan 3 pesawat bertubuh besar (wide body), seperti Boeing 737-200, 73730
300, 737-400. Terminal baru Bandara Internasional Adi Soemarmo berbentuk bangunan khas Jawa (Joglo) ini terletak tepat di bandara lama. Terminal baru mampu menampung 600 orang. 2.
Visi dan Misi Perusahaan Visi dan misi dari PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara International Adi Soemarmo Surakarta adalah sebagai berikut : a.
Visi Perusahaan Menjadi salah satu dari sepuluh perusahaan pengelola bandar udara terbaik di Asia.
b.
Misi Perusahaan 1) Meningkatkan nilai pemangku kepentingan 2) Menjadi mitra pemerintah dan pendorong pertumbuhan ekonomi 3) Mengusahakan jasa kebandarudaraan melalui pelayanan prima yang
memenuhi
standar
keamanan,
keselamatan,
dan
kenyamanan 4) Meningkatkan daya saing perusahaan melalui kreatifitas dan inovasi 5) Memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan hidup 3.
Tujuan Perusahaan Tujuan PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara International Adi Soemarmo Surakarta antara lain : 31
a.
Meningkatkan kemanfaatan perusahaan bagi stakeholder dengan perusahaan pelayanan jasa Lalu Lintas Udara dan jasa bandar udara yang berkualitas tinggi dan efisien.
b.
Agar manajemen dapat memiliki informasi yang dapat digunakan sebagai pedoman yang terukur dan terstruktur dalam melaksanakan kegiatan perusahaan dalam jangka waktu 5 tahun.
4.
Jenis Usaha Jenis – jenis usaha PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara International Adi Soemarmo Surakarta antara lain sebagai berikut : a.
Jasa Pelayanan Aeronautika 1) Jasa pelayanan pendaratan, penempatan, dan parkir pesawat udara. 2) Jasa pelayanan penumpang pesawat terbang. 3) Jasa pelayanan penerbangan dan pelayanan aeronautika yang lain.
b.
Jasa Pelayanan Non Aeronautika 1) Jasa fasilitas kantor 2) Jasa penyewaan ruang dan tanah 3) Jasa pungutan konsesi 4) Jasa advertensi 5) Jasa pelayanan dan pengunjung bandara 6) Jasa parkir kendaraan 7) Jasa penyedia listrik, air, telepon dan pelayanan non aeronautika yang lain. 32
c.
Operasi penerbangan di PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara International Adi Soemarmo Surakarta. PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara International Adi Soemarmo Surakarta menyelenggarakan 2 jenis operasi penerbangan, yaitu : 1) Operasi penerbangan terjadwal (regular) Operasi
penerbangan
terjadwal
adalah
operasi
yang
diselenggarakan secara terjadwal atau kontinu yang umumnya melayani penerbangan komersial. 2) Operasi penerbangan tak terjadwal (incidental) Operasi penerbangan tidak terjadwal adalah operasi penerbangan yang diselenggarakan pada waktu yang tidak ditentukan, misalnya pada waktu yang tidak ditentukan, misi kebudayaan atau pariwisata, penyelenggaraan embarkasi haji atau acara khusus yang lainnya memerlukan jasa penerbangan. 5.
Logo Perusahaan
Tulisan Angkasa Pura tampil dengan segar berdampingan dengan kata AIRPORTS untuk memperjelas bisnis yang digeluti perusahaan. Warna hijau bermakna bisnis membumi, berakar, tumbuh dan lestari yang 33
dipadu dengan warna hijau yang melambangkan langit atau angkasa. Dua warna yang berbeda dipadu secara harmonis untuk memberi pesan tentang : cita – cita setinggi langit dan harus dimulai dengan sinergi konsep dan kerja yang membumi, berakar, tumbu dan lestari. 6.
Struktur Organisasi Struktur organisasi kantor cabang PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Adi Soemarmo Surakarta adalah sebagai berikut : a.
General Manager General Manager mempunyai tugas antara lain : 1) Sebagai pimpinan tertinggi kantor cabang PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Adi Soemarmo Surakarta. 2) Sebagai koordinator dalam pelaksanaan tugas – tugas yang diemban oleh kantor cabang PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Adi Soemarmo Surakarta sesuai dengan pedoman dan kebijaksanaan yang digariskan Direksi. 3) Mengkoordinir semua tugas yang dilakukan oleh Manager dan Asisten Manager.
b.
Airport Duty Manager (ADM) Airport Duty Manager (ADM) merupakan staf fungsional yang memiliki fungsi penanggulangan masalah pelayanan operasi bandar udara, yang menjalankan tugasnya secara bergiliran. Dalam melaksanakan
fungsi
dan
tugasnya
Airport
bertanggung jawab kepada General Manager. 34
Duty
Manager
c.
Kepala Unit Pengadaan Kepala Unit Pengadaan bertugas menangani pengadaan dan pemesanan kupon PJP2U. Kepala Unit Pengadaan bertanggung jawab kepada General Manager.
d.
Manager Operasi dan Teknik
Manager Operasi dan Teknik mempunyai tugas-tugas sebagai berikut: 1) Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan kegiatan pelayanan jasa operasi keselamatan dan keamanan bandar udara. 2) Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan pelayanan jasa operasi bandar udara. 3) Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan kegiatan pelayanan jasa operasi lalu lintas penerbangan. 4) Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas teknik umum dan peralatan bandar udara. 5) Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas teknik elektronika dan listrik bandar udara. Dalam melaksanakan tugasnya Manager Operasi dan Teknik dibantu oleh : 1) Asisten Manager Keselamatan dan Keamanan Bandara Asisten Manager Keselamatan dan Keamanan Bandara mempunyai 35
tugas
membuat
rencana
kerja,
menyelenggarakan
dan
melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan operasi pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran serta pengamanan dan penertiban umum bandar udara. 2) Asisten Manager Pelayanan Umum Bandar Udara Asisten Manager Pelayanan Umum Bandar Udara mempunyai tugas
membuat
rencana
kerja,
menyelenggarakan
dan
melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan operasi sisi udara (air side), sisi darat (land side), terminal serta penerbangan bandar udara. 3) Asisten Manager Operasi Lalu Lintas Penerbangan Asisten Manager Operasi Lalu Lintas Penerbangan mempunyai tugas membuat rencana kerja, menyelengarakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa operasi lalu lintas penerbangan
serta
menunjang
kegiatan
pencarian
dan
pertolongan kecelakaan penerbangan di daerah adalah aerodrome traffic zone (ATZ), pelayanan jasa bantuan operasi penerbangan berupa komunikasi penerbangan dan penerangan aeronautika. 4) Asisten Manager Teknik Umum dan Peralatan Asisten Manager Teknik Umum dan Peralatan mempunyai tugas membuat rencana kerja, menyelenggarakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyiapan pakai fasilitas bangunan, landasan, tata lingkungan bandar udara, mekanikal, air bersih, 36
kendaraan operasi, alat-alat besar serta perbengkelan. 5) Asisten Manager Teknik Elektronika dan Listrik Asisten Manager Teknik Elektronika dan Listrik mempunyai tugas
membuat
rencana
kerja,
menyelenggarakan
dan
melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyiapan pakai fasilitas teknik keselamatan penerbangan yang meliputi telekomunikasi penerbangan, navigasi udara, radar, elektronika dan listrik bandar udara yang meliputi sistem pembangkit jaringan listrik. 6) Manager Keuangan, Komersial dan Umum Manager Keuangan, Komersil dan Umum mempunyai tugas dalam koordinator dalam menyiapkan dan melaksanakan kegiatan : a) Komersial dan Pengembangan Usaha b) Akuntansi dan Anggaran c) Perbendaharaan
dan
Program
Kemitraan
dan
Bina
Lingkungan (PKBL) d) Personalia dan Umum Manager Keuangan, Komersial, dan Umum dibantu oleh empat Asisten Manager, yaitu : a) Asisten Manager Komersial dan Pengembangan Usaha Asisten Manager Komersial dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas membuat rencana kerja menyelenggarakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan 37
produk jasa, pemasaran dan pemungutan pendapatan jasa pelayanan aeronautika serta non aeronautika. b) Asisten Manager Akuntansi dan Anggaran Asisten Manager Akuntansi dan Anggaran mempunyai tugas membuat rencana kerja, menyelenggarakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pencatatan dan pelaporan akuntansi keuangan, akuntansi managemen, akuntansi persediaan dan aktiva tetap serta penyusunan, pengendalian dan pelaporan anggaran Kantor Cabang PT. Angkasa Pura I (Persero). c) Asisten Manager Perbendaharaan dan PKBL Asisten Manager Perbendaharaan dan Program Kemitraan serta Bina Lingkungan (PKBL) mempunyai tugas membuat rencana kerja, menyelenggarakan dan melaporkan hasil pelaksanaan
kegiatan
pengolaan
penerimaan
dan
pengeluaran kas atau bank (manajemen kas), administrasi dan penyimpanan surat berharga, bukti – bukti kekayaan perusahaan serta penghapusan aset, pengelolaan, penarikan dan pencairan piutang, perpajakan, pemotongan dan penyetoran iuran pegawai, kegiatan administrasi lainnya, menyelenggarakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang persediaan di gudang beserta administrasi pendukungannya serta penyaluran dana dan 38
pengendalian PKBL. d) Asisten Manager Personalia dan Umum Asisten Manager Personalia dan Umum mempunyai tugas membuat rencana kerja, menyelenggarakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan personalia,
ketatausahaan
kantor,
hukum,
hubungan
masyarakat, sistem informasi managemen (SIM) sebagai alat bantu untuk percepatan dan ketepatan pengambilan keputusan managemen, termasuk perangkat keras dan perangkat lunaknya, kegiatan pengumpulan, pengelolaan, penyajian data dan laporan, pengadaan barang dan jasa.
39
STRUKTUR ORGANISASI PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) KANTOR CABANG BANDARA INTERNASIONAL ADI SOEMARMO SURAKARTA
General Manager Abdulah Usman
Sales & Shared Service Departement Head Junius F. Walenta
Operation Departement Head Yaka Sulistya W
Airport Operation & Readiness Section Kadari
Safety Management System & Health Environment Section Head Herdiansyah
Sales Section Head Annang Setia Budhi
Quality Management & Customer Service Section Head Rini Sri Rahayu Human Capital & General Affair Section Head Nur Kholismajid Finance & Information Tecnology Section Head Rianda Wahju A
Procurement Section Head Ruspandi
40
B. Laporan Magang Kerja 1.
Lokasi Magang Kerja Magang kerja dilaksanakan di PT. Angkasa Pura I (Persero) kantor cabang Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo Surakarta
2.
Jangka Waktu Magang Kerja Pelaksanaan magang kerja dimulai pada tanggal 4 Februari sampai dengan 4 Maret 2016 di bagian komersial.
3.
Ketentuan Perusahaan pada Pelaksanakan Magang Kerja yatu: a. Pelaksanaan magang kerja dimulai dari hari Senin – Jumat dengan rincian waktu sebagai berikut :
Senin – Kamis
: pukul 08.00 – 16.00 WIB
Jumat
: pukul 07.00 – 13.00 WIB
Istirahat
: pukul 12.00 – 13.00 WIB
b. Memakai pakaian yang rapi hitam putih dan sopan serta bersepatu 4. Kegiatan Selama Magang Kegiatan magang di mulai pada tanggal 4 Februari 2016, dimulai dengan jobdesk pertama yaitu mengambil data dari AirNav kemudian menginput data yang didapat pada program yang disediakan pada bagian komersial bagian PJP4U, jobdesk ke dua adalah mengambil data dari AMC (Air Movement Control) kemudian sama seperti jobdesk yang pertama data 41
yang sudah didapat diinput diprogram. Jobdesk yang keempat adalah mengoreksi data-data tersebut. Jobdesk yang kelima adalah mencetak data tersebut kemudian diserahkan kepada pihak AIRLINE untuk di rekonsiliasi. Jobdesk yang keenam adalah mengambil data yang sudah di rekonsiliasi kemudian menginputnya kembali pada program dan jobdesk yang terakhir adalah mencetak hasil tagihan yang nantinya di serahkan kembali pada pihak AIRLINE. C. Pembahasan Masalah 1. Prosedur Adminsitrasi PJP4U Prosedur adminsitrasi PJP4U dalam proses penagihan memiliki prosedur yang pada akhirnya mengeluarkan tagihan kepada pihak AIRLINE, Prosedur tersebut adalah sebagai berikut : 1. Pengambilan data dari Airport Movement Control (AMC) prosedur ini digunakan devisi komersial untuk memperoleh data pergerakan pesawat di area bandara. Proses ini dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari, dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari karena tagihan yang akan diberikan ke pada pihak AIRLINE adalah tagihan selama 1 (satu bulan). 2. Prosedur yang selanjutnya adalah pencocokan data dari Airport Movement Control (AMC) dengan sistem informasi SIOPKOM, prosedur ini dilakukan guna 42
untuk memastikan data yang didapat dari AMC sudah sesuai dengan data yang ada pada sistem SIOPKOM tersebut. Selain itu sistem ini juga di gunakan untuk menghitung biaya extand. Biaya extand adalah biaya yang di bebankan ke pada AIRLINE yang beroprasi di luar jam oprasional bandara. (23.00 – 12.00 UTC di Surakarta + 7 jam). Biaya extand di bebankan dari jumlah pesawat yang ada di jam extand tersebut, jika ada AIRLINE dengan dua pesawat maka pembebanan di tentukan pada jumlah jam pesawat terbanyak. 3. Prosedur selanjutnya adalah Merekonsiliasi data yang sudah dapat kepada pihak AIRLINE. Data data yang sudah didapat maka akan di berikan kepada pihak AIRLINE, data tersebut akan di cocokan dengan data yang AIRLINE miliki dan jika terjadi ketidak cocokan data maka pihak AIRLINE akan memberi informasi kepada divisi komersial kemudian data yang di laporkan akan dicocokan kembali dengan AMC jika data tersebut salah makan akan di ganti tetapi jika data dari AMC sudah sesuai pihak AIRLINE harus tetap menerima keputusan dari devisi komersial. 4. Prosedur selanjutnya adalah menginput data yang sudah kembali dari AIRLINE kedalam sistem SAP. Data yang 43
sudah berada di sistem akan diolah (menghitung semua pemakaian jasa yang di sediakan oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional Adi Soemarmo yang digunakan oleh AIRLINE), kemudian divisi komersial mengeluarkan tagihan berupa data kepada divisi ke uangan yang nantinya akan tagihkan kepada pihak AIRLINE
44
Diagram Alir Prosedur Administrasi PJP4U
KOMERSIAL Mengambil data dari AMC
AMC Memberikan data jam datang dan jam pergi pesawat.
KOMERSIAL Melakukan penocokan data dari AMC dengan data system SIOPKOM
AMC Memberikan data jam datang dan jam pergi pesawat.
KOMERSIAL Menyerahkan hasil pencocokan data dari system SIOPKOM kepada AIRLINE
AIRLINE Merekonsiliasi Data hasil pencocokan dari KOMERSIAL dengan pihak AIRLINE
KOMERSIAL Menginput data hasil rekonsiliasi kedalam system SAP
AIRLINE Menyerahkan hasil rekonsiliasi kepada KOMERSIAL
KOMERSIAL Meyerahkan hasil perhitungan system SAP kepada divisi FINANCIAL
KOMERSIAL Melakukan perhitungan data dari system SAP
45
FINANCIAL Memberikan nota tagihan kepada pihak AIRLINE mengenai kegiatan pesawar udara selama sebulan
Penerapan Sistem Informasi Manajemen pada PJP4U (Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, Penyimpanan Pesawat Udara) PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional Adi Soemarmo, Surakarta. Menurut Surat Keputusan Direksi PT. (PERSERO) Angksa Pura I Nomor : KEP. 111 / KB. 10 / 2015 tentang Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) untuk Penerbangan dalam negeri pada Bandar Udara Yang Diusahakan PT. Angkasa Pura I (Persero) pada tanggal 14 Agustus 2015. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa per 1 januari 2016 terdapat penyesuaian tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) untuk penerbangan dalam negri dan rincian sebagai berikut i.
Tabel tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) terlampir.(belum termasuk PPN)
ii.
Untuk penerbangan domestic dan internasional pesawat udara dengan berat kurang dari 20.000 kg (dua puluh kilogram) di kenakan tarif PJP4U dangan berat 20.000 kg.
iii.
Tarif PJP4U tidak dikenakan terhadap : 1. Pesawat Udara Negara yang melakukan penerbangan non komersial. 2. Pesawat Udara yang khusus dipergunakan oleh Tamu 46
Negara, Kepala Negara, Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan berserta rombongan dalam rangka kunjungan resmi/Kenegaraan di Indonesia. 3. Pesawat Udara yang digunakan untuk keperluan pencarian dan pertolongan/Search and Rescue (SAR) 4. Pesawat Udara Milik Kementrian Perhubungan atau Tentara Republik
Nasional
Indonesia
Indonesia
yang
(TNI)/
Kepolisian
dipergunakan
untuk
pendidikan Awak Kokpit Peswat Udara atau kegiatan lainya yang berkaitan dengan pembinaan keselamatan penerbangan dan kegitan kalibrasi. Selain Pesawat Udara yang di sebutkan di atas yang tidak dikenakan tarif PJP4U, Board of Directors dapat membebaskan pengenaan tarif PJP4U terhadap penerbangan untuk keperluan misi kemanusiaan. iv.
Perhitungan tarif pelayanan jasa penempatan untuk penerbangan domestik dan internasional dalah sebagai berikut : 1. Penempatan Pesawat Udara di hitung dari saat Pesawat Udara parkir (block on) sampai dengan Pesawat Udara meninggalkan tempat parkir (block off). 2. Penempatan Pesawat Udara sampai dengan 1 (satu) 47
jam
di
bebaskan
dari
tarif
pelayanan
Jasa
Penempatan. 3. Penempatan Pesawat Udara untuk penerbangan Domestik lebih dari 1 (satu) jam dibebankan tarif pelayanan jasa penempatan setiap jam. v.
Penempatan
Pesawat
Udara
untuk
penerbangan
Internasional lebih dari 1 (satu) jam di bebankan 1 (satu) kali tarif pelayanan jasa penempatan dalam sehari (sehari = jangka waktu edaran bumi pada sumbunya selama 24 jam). vi.
Perhitungan tarif pelayanan jasa penempatan tambahan (parking surcharge) untuk penerbangan domestik dan Internasional adalah sebagai berikut: 1. Hanya berlaku untuk pesawat udara yang ditempatkan di aircraft parking stand active melebihi waktu 1 (satu) jam tarif dihitung setiap jamnya. 2. Dibebankan kepada perusahaan angkutan udara yang bersangkutan. 3. Khusus penerbangan internasional tarif pelayanan jasa penempatan tambahan (parking surcharge) dikenakan kepada pesawat udara yang di tempatkan hanya pada saat peak hours (00.00 – 04.00 UTC & 08.00 – 11.00 UTC) 48
vii.
Pendaratan Pesawat Udara tanapa izin terbang (flight approval), dari Menteri Perhubungan cq. Direktur Jendral Perhubungan Udara dapat dikenakan sanksi tarif tambahan selain yang di tetapkan dalam keputusan ini, yang besarnya ditentukan oleh Board of directors dengan jumlah setinggi-tingginya 100 (sertus) kali tarif pelayanan jasa Pendaratan Pesawat Udara yang bersangkutan, kecuali bagi pendaratan darurat. Selain harus membayar tarif tambahan Pesawat Udara yang mendarat tanpa izin terbang (flight approval) akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Untuk penerbangan tidak terjadwal (non schedule flight), pelunasan pembayaran Perusahaan Angkutan Udara yang pesawat udaranya melakukan pendaratan, penempatan dan penyimpan wajib melunasi pembayaran tarif PJP4U dengan besaran sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini harus di selesaikan sebelum Pesawat Udara meninggalkan Bandar Udara. Penerapan prosedur administrasi pada Bisnis Pelayanan
Jasa
Pendaratan,
Penempatan
dan
Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional Adi Soemarmo Surakarta
49
2.
Kendala Yang Dihadapi Dalam prosedur administrasi PJP4U yang di lakukan PT. Angkasa Pura I dengan pihak AIRLINE didapati kendala-kendala yang biasanya terjadi yaitu : 1. Ketidak sesuaian data yang diperoleh dari divisi AMC dengan data sistem SIOPKOM. Pada prosedur administrasi yang pertama dilakukan adalah pengambilan data jam datang dan jam terbang pesawat setelah itu mencocokan data yang sudah diperoleh dengan sistem SIOPKOM. Terkadang terjadi kesalahan pencatatan data oleh pihak AMC sehingga data tidak sesuai dengan sistem dan jika hal ini terjadi akan memperlambat proses selanjutnya. Penanganan dari kendala ini adalah pihak komersial harus mengechek ulang data pada divisi AMC kemudian mengupload data kembali kesistem SIOPKOM. 2. Ketidak sesuaian antara data yang diperoleh dari system SIOPKOM dengan data yang dimiliki oleh pihak AIRLINE. Hal ini terjadi karena pihak AIRLINE mencatat data jam datang dan jam pergi pesawat udara yang tidak sesuai dengan kelangsungan saat pesawat udara tersebut tiba di tempat parkir pesawat dan saat pesawat udara akan lepas landas. Sedangankan divisi AMC mengamati secara langsung (manual) peswat yang tiba dan peswat yang akan pergi dan langsung mencatat data tersebut. Hal ini yang 50
menyebabkan ketidak sesuaian data saat merekonsiliasi data dengan pihak AIRLINE. Penanganan dari kendala ini adalah divisi komersial mengecek kembali data mulai dari AMC kemudian sistem SIOPKOM dan jika data sudah sesuai dengan keduanya pihak AIRLINE harus menerima data yang diserahkan.
51
