22
BAB III PEMBAHASAN
3.1
Gambaran Umum Lokasi Penelitian Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo bertempat di Jln Pone
Kabupaten Gorontalo, Dalam menjalankan tugasnya BPS Melakukan kegiatan statistik yang ditugaskan kepadanya oleh pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo, antara lain di bidang pertanian, agraria, pertambangan, perindustrian, perhubungan, perdagangan, kependudukan, sosial, ketenagakerjaan, keuangan, pendapatan nasional, pendidikan dan keagamaan. Atas nama pemerintah melaksanakan koordinasi di lapangan kegiatan statistik dari segenap instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah dengan tujuan mencegah dilakukannya pekerjaan yang serupa oleh dua atau lebih instansi, memajukan keseragaman dalam penggunaan definisi, klasifikasi, dan lain-lain. Mengadakan segala daya agar masyarakat menyadari akan tujuan dan kegunaan statistik. 3.1.1 Sejarah Badan Pusat Statistik Seiring dengan perkembangan jaman, khususnya pada pemerintahan Orde Baru,
untuk
memenuhi
kebutuhan
dalam
perencanaan
dan
evaluasi
pembangunan,mutlak dibutuhkan data statistik. Untuk mendapatkan data secara tepat dan akurat, salah satu unsurnya adalah pembenahan organisasi BPS. Dalam masa Orde Baru ini, BPS telah mengalami empat kali perubahan organisasi : 1. Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1980 tentang organisasi BPS
stuktur
23
2. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1980 tentang organisasi BPS 3. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1992 tentang kedudukan, tugas, fungsi, 22 susunan dan tata kerja BPS 4. Undang-undang No.16 tahun 1997 tentang statistik 5. Keputusan Presiden RI No.86 tahun 1998 tentang BPS 6. Keputusan kepala BPS No.100 tahun 1998 tentang organisasi dan tata kerja BPS 7. PP 51 tahun 1998 tentang penyelenggaraan statistik. Tahun 1968, ditetapkan peraturan pemerintah No.16 tahun 1968 yaitu yang mengatur organisasi dan tata kerja di pusat dan daerah. Tahun 1980, peraturan pemerintah No. 6 Tahun 1980 tentang organisasi sebagai pengganti peraturan pemerintah No.16 tahun 1968. Berdasarkan peraturan pemerintah No.6 tahun 1980 ditiap provinsi terdapat perwakilan BPS dengan nama kantor statistik provinsi dan dikabupaten atau kotamadya terdapat cabang perwakilan BPS dengan nama kantor statistik kabupaten atau kotamadya. Pada tanggal 19 Mei 1997 menetapkan tentang statistik sebagai pengganti UU No.6 dan 7 tentang sensus dan statistik. Pada tanggal 17 Juli 1998 dengan keputusan presiden RI No.89 tahun 1998, ditetapkan BPS sekaligus mengatur tata kerja dan stuktur organisasi BPS yang baru. 3.1.2 Visi Dan Misi Badan Pusat Statistik Adapun visi Badan Pusat Statistik adalah menjadi sumber informasi statistik sebagai tulang punggung informasi pembangunan nasional dan regional,
24
didukung sumber daya manusia yang berkualitas, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang muktahir. Sedangkan misi Badan Pusat Statistik adalah untuk menjungjung pembangunan nasional BPS mengembangkan misi mengarahkan pembangunan statistik pada penyediaan data statistik yang handal dan bermutu, efektif dan efisien, peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik dan pengembangan ilmu statistik. 3.1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo Tugas pokok dan fungsi badan pusat statistik Kabupaten Gorontalo sebagaimanan dijabarkan dalam peraturan presiden Nomor
86 Tahun
2007tentang badan pusat statistik.Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi adalah sebagai berikut: 1. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden 2. BPS dipimpin oleh Kepala. 3. BPS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Dalammelaksanakantugassebagaimanadimaksud,BPS
menyelenggarakan
fungsi: a.
pengkajian, penyusunan,dan perumusan kebijakan di bidang statistik;
b.
pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
c.
penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar
25
d.
penetapansistemstatistiknasional;
e.
pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik; dan
f.
penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan
umum,
ketatausahaan,
organisasi,
tata
laksana,
kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga. 3.1.4
Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik Strukur
organisasi
Badan
Pusat
Statistik
Berdasarkan
peraturan
pemerintah NOMOR 86 TAHUN 2007 adalah sebagai berikut: BPS terdiri dari : 1. Kepala BPS. Kepalamempunyaitugasmemimpin BPS dalammenjalankantugasdanfungsi BPS. 2. Sekretariat Utama Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS.Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi : a.
Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BPS;
b.
Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPS;
26
c.
Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga BPS;
d.
Pembinaan dan pelatihan, hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BPS;
e.
Pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas BPS; dan
f.
Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPS.
3. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPS di bidang metodologi dan informasi statistik.Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik dipimpin oleh Deputi.Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi dan informasi statistik.Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang pengembangan metodologi sensus dan survei, diseminasi statistik, dan sistem informasi statistik; b. Pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengembangan metodologi sensus dan survei, diseminasi statistik, dan sistem informasi statistik;
27
c. Pelaksanaan pengembangan metodologi sensus dan survei, diseminasi statistik, dan sistem informasi statistik; dan d. Pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala. 4. Deputi Bidang Statistik Sosial Deputi Bidang Statistik Sosial adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPS di bidang statistik sosial.Deputi Bidang Statistik Sosial dipimpin oleh Deputi. Deputi Bidang Statistik Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sosial. Deputi Bidang Statistik Sosial menyelenggarakan fungsi a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan sosial; b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan sosial; c. pelaksanaan pengembangan statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan sosial; dan d. pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala. 5. Deputi Bidang Statistik Produksi Deputi Bidang Statistik Produksi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPS di bidang statistik produksi.Deputi Bidang Statistik Produksi dipimpin oleh Deputi.Deputi Bidang Statistik Produksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik produksi.Deputi Bidang Statistik Produksi menyelenggarakan fungsi:
28
a.
Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang statistik pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, industri, pertambangan dan penggalian, energi, dan konstruksi;
b.
Pengendalian
terhadap
kebijakan
teknis
di
bidang
statistik
pertanian,kelautan, perikanan, kehutanan, industri, pertambangan dan penggalian, energi, dan konstruksi; c.
Pelaksanaan pengembangan statistik pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, industri, pertambangan dan penggalian, energi, dan konstruksi; dan
d.
Pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala
6. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPS di bidang statistik distribusi dan jasa. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dipimpin oleh Deputi.Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik distribusi dan jasa. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang statistik perdagangan, harga, keuangan, dan jasa; b. Pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang statistik perdagangan, harga, keuangan, dan jasa; c. Pelaksanaan pengembangan statistik perdagangan, harga, keuangan, dan jasa; danpelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.
29
7. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPS di bidang neraca dan analisis statistik.Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dipimpin oleh Deputi.Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang neraca dan analisis statistik.Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang neraca produksi, neraca pengeluaran, dan analisis dan pengembangan statistik b. Pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang neraca produksi, neraca pengeluaran, dan analisis dan pengembangan statistik c. Pelaksanaanpengembangan neraca produksi, neraca pengeluaran, dan analisis; dan d. Pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala
30
Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo
Kepala
Bagian Tata Usaha
Seksi Statistik Sosial
Seksi Statistik Produksi
Seksi Stastistik Distribusi
Seksi Neraca Wilayah
Seksi Itegrasi Pengolahan
Tenaga Fungsional
3.2
Deskripsi Hasil Penelitian Disiplin kerja merupakan salah satu faktor yang memegang peranan
penting dalam mencapai tujuan perusahaan maupun tujuan individu. Organisasi akan sulit mencapai tujuannya jika para pegawai tidak mematuhi peraturan yang telah ditentukan oleh perusahaan itu sendiri.
Menegakkan disiplin kerja itu
31
penting bagi orgnasiasi, sebab dengan disiplin diharapkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya hasilnya akan menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan perusahaan diperlukan adanya pegawai yang penuh kesadaran, kesetiaan, dan ketaatan terhadap tata tertib yang telah ditentukan oleh perusahaan. Disiplin kerja pegawai yang sebaik-baiknya itu harus ditanamkan dalam diri setiap pegawai, sebaiknya bukan atas paksaan atau tuntunan semata tetapi didasarkan atas kesadaran dari dalam diri setiap pegawai. Pentingnya disiplin kerja di Badan Pusat Statistik (B.P.S) Kabupaten Gorontalo dilihat dari berbagai segi yang meliputi kepatuhan akan aturan-aturan yang ditentukan B.P.S itu sendiri, ketepatan waktu masuk dan keluar bekerja, kehadiran, lingkungan kerja dan aspek-aspek lainnya, haruslah menunjukan nilainilai ketaatan, ketertiban, dan disiplin kerja yang baik. Disiplin kerja sangat perlu diperhatikan oleh setiap organisasi dalam pencapaian tujuannya, tanpa disiplin kerja yang baik, sulit bagi perusahaan manapun dalam usahanya mencapai tujuannya yang optimal. 3.2.1 Permasalahan disiplin kerja Pada BPS Kabupaten Gorontalo Permasalahan tentang disiplin kerja di BPS Kabupaten Gorontalo ini dilihat dari beberapa indikator yang kemukakan oleh Sutrisno (2009:94) yang diantaranya, taat terhadap aturan waktu, taat terhadap peraturan perusahaan, taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan, dan taat terhadap aturan lainnya. Artinya disiplin kerja di B.P.S ini dilihat dari jam masuk, pulang, dan jam istirahat tepat waktu sesuai dengan aturannya, peraturan dasar tentang cara berpakaian dan bertingkah laku dalam pekerjaan, cara-cara dalam melakukan
32
pekerjaan sesuai jabatan, tugas, dan tanggung jawab, serta aturan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para pegawaiselama dalam peusahaan. Dari indikator-indikator tersebut, disiplin kerja di BPS kabupaten Gorontalo mengalami sedikit penurunan diantaranya penurunan disiplin waktu masih ada pegawai BPS yang sring datang terlambat dan sering pulan cepat dari jam kerja yang telah ditentukan. Dalam usaha mencapai disiplin kerja yang tinggi diperlukan beberapa faktor, tetapi ada salah satu faktor penting dalam mencapai disiplin kerja yang baik yaitu dengan kesadaran dari dalam dirinya sendiri akan pentingnya disiplin yang terbentuk dari perilaku dan sikap yang menunjukan nilainilai ketaatan pada peraturan-peraturan yang telah ditentukan. 3.2.2 Upaya-Upaya yang harus dilakukan Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencegah permasalahanpermasalahan pada BPS kabupaten Gorontalo tersebutada beberapa cara menegakkan disiplin kerja dalam suatu organisasi menurut Khasana (2010): 1. Disiplin Harus Ditegakkan Seketika Hukuman harus dijatuhkan sesegera mungkin setelah terjadi pelanggaran Jangan sampai terlambat, karena jika terlambat akan kurang efektif. 2. Disiplin Harus Didahului Peringatan Dini Dengan peringatan dini dimaksudkan bahwa semua karyawan hams benarbenar tahu secara pasti tindakan-tindakan mana yang dibenarkan dan mana yang tidak.
33
3. Disiplin Harus Konsisten Konsisten artinya seluruh karyawan yang melakukan pelanggaran akan diganjar hukuman yang sama. Jangan sampai terjadi pengecualian, mungkin karena alasan masa kerja telah lama, punya keterampilan yang tinggi atau karena mempunyai hubungan dengan atasan itu sendiri. 4. Disiplin Harus Impersonal Seorang atasan sebaiknya jangan menegakkan disiplin dengan perasaan marah atau emosi. Jika ada perasaan semacam ini ada baiknya atasan menunggu beberapa menit agar rasa marah dan emosinya reda sebelum mendisiplinkan karyawan tersebut. Pada akhir pembicaraan sebaiknya diberikan suatu pengarahan yang positif guna memperkuat jalinan hubungan antara karyawan dan atasan. 5. Disiplin Harus Setimpal Hukuman itu setimpal artinya bahwa hukuman itu layak dan sesuai dengan tindak pelanggaran yang dilakukan. Tidak terlalu ringan dan juga tidak terlalu berat. Jika hukuman terlalu ringan, hukuman itu akan dianggap sepele oleh pelaku pelanggaran dan jika terlalu berat mungkin akan menimbulkan kegelisahan dan menurunkan prestasi. 3.3
Pembahasan Disiplin kerja merupakan salah satu faktor yang memegang peranan
penting dalam mencapai tujuan organisasi maupun tujuan individu. Suatu organisasi akan sulit mencapai tujuannya jika para pegawai tidak mematuhi peraturan yang telah ditentukan oleh organisasi itu sendiri. Menegakkan disiplin
34
kerja itu penting bagi setiap organisasi, sebab dengan disiplin diharapkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya hasilnya akan menjadi lebih efektif dan efisien. Disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil sebenarnya sudah diatur oleh peraturan pemerintah No.53 tahun 2010 tentang disiplin kerja pegawai negeri sipil yang beberapa aturannya yaitu kewajiban masuk kerja, memberikan hukuman terhadap pegawai yang melanggar aturan, dan lain sebagainya. Disiplin kerja pegawai negeri sipil ini dinaungi oleh menteri pendayagunaan aparatur Negara. Untuk mencapai suatu tujuan suatu organisasi diperlukan adanya pegawai yang penuh kesadaran, kesetiaan, dan ketaatan terhadap tata tertib yang telah ditentukan oleh perusahaan. Disiplin kerja pegawai yang sebaik-baiknya itu harus ditanamkan dalam diri setiap pegawai, sebaiknya bukan atas paksaan atau tuntunan semata tetapi didasarkan atas kesadaran dari dalam diri setiap pegawai. Berdasarkan hasil obervasi dan pengamatan serta wawancara pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo, Disiplin kerja pegawai pada Badan pusat statistik, Dilihat dari bari berbagai indikator secara keseluruhan disiplin kerja pegawai pada Badan pusat statistik sudah sefektif dilaksanakanpegawai badan pusat statistik dalam menjalankan tugasnya taat terhadap aturan waktu, taat terhadap peraturan organisasi, taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan, dan taat terhadap aturan lainnya. Artinya disiplin kerja di BPS Kabupaten Gorontalo ini dilihat dari jam masuk, pulang, dan jam istirahat tepat waktu sesuai dengan aturannya, peraturan dasar tentang cara berpakaian dan bertingkah laku dalam pekerjaan, cara-cara dalam melakukan pekerjaan sesuai jabatan, tugas, dan
35
tanggung jawab, serta aturan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para pegawai selama dalam peusahaan sudah dilakukan dengan baik. Usaha untuk mencapai disiplin kerja yang tinggi diperlukan beberapa faktor, tetapi ada salah satu faktor penting dalam mencapai disiplin kerja yang baik yaitu dengan kesadaran dari dalam dirinya sendiri akan pentingnya disiplin yang terbentuk dari perilaku dan sikap yang menunjukan nilainilai ketaatan pada peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Untuk meningkatkan disiplin kerja,sudah banyak usaha yang dilakukan pimpinan Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo, salah satunya yaitu dengan cara mengeluarkan tata tertib dan peraturan-peraturan yang akan menjadi ramburambu yang harus dipatuhi
pegawai pada
Badan Pusat Statistik Kabupaten
Gorontalo. Tata tertib dan peraturan pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo antara lain: 1. Jam kerja pegawai. Pada hari Senin sampai dengan Kamis, pegawai masuk kerja pada pukul 07.30 WITA, istirahat 12.00-13.00 WITA dan pulang pukul 16.30 WIB. 2. Pada hari Jumat, pegawai masuk kerja pada pukul 07.30 WITA, 11.00-13.00 WITA dan pulang pada pukul 16.00 WITA. 3. Setiap hari kerja pegawai harus hadir tepat waktu, dengan mengisi absen sidik jari dan juga mengisi daftar absen pegawai pada bagian kepegawaian. Apabila pegawai yang bersangkutan sakit dan tidak dapat masuk kerja maka harus ada surat keterangan sakit/ surat dokter.
36
Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo, untuk meningkatkan disiplin kerja pimpinan sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Hal ini terbukti dari tingkat disiplin kerja yang ditunjukkan oleh para pegawai yang ada. Contohnya saja, dalam hal absen, dapat dikatakan bahwa kehadiran para pegawai sudah cukup baik. Apabila para pegawai berhalangan untuk hadir, maka mereka menulis surat yang menyatakan keterangan bahwa mereka berhalangan untuk masuk. Untuk mengatahui tingkat kehadiran para begawai berikut disajikan laporan kehadiaran pegawai Badan Pusat Statistik Desember 2013 yaitu sebagai berikut: Tabel 1: tingkat Kehadiran Pegawai BPS Kabupaten Gorontalo Bulan Desember 2013 Jumlah Jumlah Tingkat Kehadiran pegawai Hari Kerja A % I % S % 27 orang 18 hari 36 7.81% -
Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat tingkat absensi pegawai Badan pusat statistik Kabupaten Gorontalo terlihat hanya berkisar 7.81%, dari data tersebut maka tingkat kehadiran pegawai Badan pusat statistik Kabupaten Gorontalo untuk bulan Desember sebesar 92.19%. Apabila dilihat dari jam kerjanya yaitu tingkat pegawai yang saling datang terlambat dan yang sering pulang cepat dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut: Tabel 2: Presentase Pegawai BPS Kabupaten Gorontalo yang datang terlambat dan cepat pualng Bulan Desember 2013 Jumlah Jumlah Tingkat Kehadiran pegawai Hari Kerja Terlambat % Cepat % pulang 27 orang 18 hari 49 10.08% 99 20.24%
37
Dari data diatas diketahui presentase pegawai yang sering datang terlambat sebesar 10.08% sedangkan pegawai yang sering cepat pulang presentasenya mncapai 20.24%. rata- rata pegawai BPS kabupaten Gorontalo datang10 hingga 20 menit setelah jam masuk, begitupun yang terjadi pada jam waktu pulang, sebagian pegawai pada BPS kabupaten Gorontalo rata-rata pegawai pulang lebih awal 10 hingga 20 menit sebelum jam pulang. Berdasarkan tabel diatas dan hasil pengamatan, didapatkan hasil bahwa sebagian
besar pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo
sudah
melaksanakan disiplin kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Bagian Kepegawaian Pada dasarnya semua pegawai bisa datang tepat waktu, hanya ada beberapa yang yang datang terlambat. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pegawai BPS Kabupaten Gorontalo terungkap bahwa keterlambatan beberapa pegawai terjadi dikarenakan ada diantara sebagian pegawai yang rumahnya berdomisili diluar kabupaten Gorontalo, selain itu faktor kelalaian dari pegawai itu senderi kadang kala pegaiwai sering lupa untuk mengisi absen sidik jari.Dikonfirmasi mengenai pegawai yang sering cepat pulang, berdasarkan wawancara dengan salah satu pegawai penulis menemukan informasi salah satu penyebab, dikarenakan pegawai yang bersangkutan tersebut sudah tidak ada lagi pekerjaan yang diselesaikan sehingga banyak pegawai yang buru-buru cepat pualng meskipun waktu jam kerja belum usai. Dalam hal disiplin dalam berpakaian sesuai pengamatan penulis Dalam kaitannya dengan penggunaan pakaian kerja yang dikenakan pegawai BPS sepanjang pengamatan yang penulis lakukan tampak bahwa seluruh pegawai BPS
38
Kabupaten Gorontalo sudah mengenakan pakaian kerja sesuai peraturan yang berlaku.
Selain itu kedisiplinan pegawai BPS Kabupaten Gorontalo terlihat
pegawai melaksanakan tugan dan tanggungjawabnya masing-masing. Dari hasil pengamatan di lokasi penelitian dan dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ketaatan pegawai dalam melaksanakan tugas udah dilakukan dengan baik. Pegawai BPS Kabupaten Gorontalo senantiasa sadar dan menaati peraturan dan standar yang berlaku di BPS Kabupaten Gorontalo. Pegawai telah melaksanakan perintah sesuai dengan bagian tugas masing-masing. Sehingga pelaksanaan tugas dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh kepala kepala Bagian Kepegawaian BPS Kabupaten Gorontalo, beliau mengatakan pegawai dalam bekerja sudah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas masing-masing. Apabila pekerjaan tidak terselesaikan dalam waktu sehari tugas tersebut tidak boleh dibawa pulang tapi dilanjutkan hari berikutnya. Kemudian ada pekerjaan yang bersifat team biasanya ini untuk pekerjaan yang sifatnya mendesak agar cepat terselesaikan. Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa disiplin kerja pegawai pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo, sudah dilaksanakan dengan baik, dalam ketepatan waktu kerja sebagaian besar pegawai disiplin dalam waktu, meskipun adap beberapa pegawai yang masih sering datang terlambat dan pulang cepat, namun hal tersebut masih dalam keadaan wajar dengan alasan yang masih dapat diterima, disiplin dalam berpakaian, semua pegawai BPS menggunakan pakaian sesuai dengan aturan yang berlaku, selain itu dalam melaksanakan
39
tugasnya, para pegawai telah melaksankana tugasnya dengan baik sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing. Untuk meningkatkan disiplin kerja Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo, kepala Badan Pusat Tatistik memberikan sanksi ataupun hukuman bagi pegawai yang melanggar peraturan, dimana apabila ada pegawai yang terlambat masuk kerja 60 menit, lebih dari pukul 08.30 WIB, maka pegawai tersebut akan diperingati oleh pimpinan bagian kepegawaian, bahkan pimpinan tak segan-segan mencoret absen pegawai tersebut. Begitu juga dengan pegawai yang tidak hadir lima kali secara berturut-turut tanpa pemberitahuan ataupun surat keterangan, maka pihak kepegawaian berkewajiban untuk memperingati pegawai tersebut agar tidak mengulangi tingkah lakunya. Tindakan ini dapat dikatakan cukup baik, karena
dengan adanya sanksi tersebut, maka setiap pegawai akan berpikir
kembali untuk mangkir dari pekerjaan. Apabila kebiasaan ini dapat berlangsung dalam waktu yang lama, maka hal ini akan menjadi kebiasaan yang baik, dimana disiplin akan dapat ditegakkan. Selain dari tingkat kehadiran pegawai, disiplin kerja pegawai pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo dikatakan sudah cukup baik dilihat dari pegawai yang datang dan pulang tepat waktu, pegawai yang berpakaian rapi dan bertingkah laku dengan sopan, ketepatan pegawai dalam menyelesaikan tugastugasnya dengan baik, serta mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo. Dalam
hal
meningkatkan
disiplin
kerja,
pimpinan
juga
harus
memperhatikan kesejahteraan para pegawainya. Antara disiplin dan kesejahteraan
40
mempunyai hubungan yang erat. Dengan kata lain, apabila organisasi dan juga pimpinan yang ada di dalam organisasi tersebut memaksakan kedisiplinan yang tinggi tapi tanpa menghiraukan kesejahteraan dari para pegawainya, maka hal ini menyebabkan timbulnya kemungkinan bahwa disiplin itu hanya bisa terwujud untuk waktu jangka pendek. Dalam hal ini kesejahteraan yang dimaksud adalah upah/gaji yang layak, sebab dengan gaji yang layak maka akan memotivasi para pegawai untuk bekerja dengan lebih giat. Pimpinan juga selalu bersikap hangat kepada para bawahannya, serta selalu mengungkapkan rasa puasnya terhadap hasil kerja pegawai apabila hasil kerja tersebut sesuai dengan aturan dan tujuan yang ingin dicapai, juga tidak secara langsung melakukan tindakan yang menyinggung perasaan orang-orang yang dipimpinnya pada waktu mengalami kegagalan. Sistem komunikasi di pada Badan Pusat Statistik antara pimpinan dan bawahan atau para pegawainya juga sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari sikap para pegawai yang tidak takut dalam memberikan pendapatnya kepada pimpinan. Selain itu, dalam meningkatkan disiplin, pimpinan juga telah melakukan waskat, yaitu tindakan secara nyata dan langsung seperti pengawasan langsung yang dilakukan pimpinan dan bimbingan yang diberikan pimpinan, sehingga terjalin kebersamaan aktif antara atasan dan bawahan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Salah satu tugas yang paling sulit bagi seorang atasan adalah bagaimana menegakkan disiplin kerja secara tepat. Jika karyawan melanggar aturan tata tertib, seperti terlalu sering terlambat atau membolos kerja, berkelahi, tidak jujur atau bertingkah laku lain yang dapat merusak kelancaran kerja suatu bagian,
41
atasan harus turun tangan. Kesalahan semacam itu harus dihukum dan atasan harus mengusahakan agar tingkah laku seperti itu tidak terulang.Untuk meningkatkan disiplin kerja.
