BAB III OBJEK PENELITIAN
III.1 Objek Penelitian Nama
: PERUM PEGADAIAN PUSAT
Slogan Perusahaan
: Mengatasi Masalah Tanpa Masalah
Alamat
: Jalan Kramat Raya No. 162 Jakarta Pusat 10430
Telp
: (021) 3155550
Fax
: (021) 3914221, 324967
Situs Web
: www.pegadaian.co.id
Jenis Usaha
: Pembiayaan
III.1.1 Sejarah Singkat Pegadaian Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal 58
mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (liecentie stelsel). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode liecentie stelsel diganti menjadi patch stelsel yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah. Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode patch stelsel tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan ‘cultur stelsel’ dimana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian. Pada masa pendudukan Jepang, gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawaran perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan 59
Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam bahada Jepang disebut ‘Sitji Eigeikyuku’, Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari. Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemrintah Republik Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP. No. 7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP. No. 10 / 1990 (yang diperbaharui dengan PP. No. 103 / 2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang. Kini usia Pegadaian telah lebih dari seratus tahun, manfaat semakin dirasakan oleh masyarakat, meskipun perusahaan membawa misi public service obligation, ternyata perusahaan masih mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada Pemerintah, disaat mayoritas lembaga keuangan lainnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan.
60
III.1.2 Visi dan Misi Perum Pegadaian VISI: PADA TAHUN 2013 PEGADAIAN MENJADI “CHAMPION” DALAM PEMBIAYAAN MIKRO DAN KECIL BERBASIS GADAI DAN FIDUCIA BAGI MASYARAKAT MENENGAH KE BAWAH” MISI: 1. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah kebawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fiducia. 2. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten. 3. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya. Perjalanan Misi Perusahaan Perum Pegadaian Misi Pegadaian sebagai suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar ditegaskan dalam keputusan Menteri Keuangan No. Kep-39/MK/6/1/1971 tanggal 20 Januari 1970 dengan tugas pokok sebagai berikut: 1. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada: a. Para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil yang bersifat produktif b. Kaum buruh / pegawai negeri yang ekonomi lemah dan bersifat konsumtif 2. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap dan praktek riba lainnya.
61
3. Disamping menyalurkan kredit, maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat. 4. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat dan bila perlu memperluas daerah operasi. Dengan seiring perubahan status perusahaan dari Perjan menjadi Perum
pernyataan
misi
perusahaan
dirumuskan
kembali
dengan
pertimbangan jangan sampai misi perusahaan itu justru membatasi ruang gerak perusahaan dan sasaran pasar tidak hanya masyarakat kecil dan golongan menengah saja maka terciptalah misi Perum Pegadaian yaitu “ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan”. Bertolak dari misi Pegadaian tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya Pegadaian adalah sebuah lembaga di bidang keuangan yang mempunyai visi dan misi bagaimana masyarakat mendapat perlakuan dan kesempatan yang adil dalam perekonomian.
III.1.3 Budaya Perusahaan Budaya perusahaan diakutualisme dalam bentuk simbol / mascot si “INTAN” yang bermakna: Inovatif
: Berinisiatif, kreatif dan produktif, Berorientasi pada solusi
Nilai Moral Tinggi
: Taat beribadah, Jujur dan berpikir positif
Trampil
: Kompeten di bidangnya, Selalu mengembangkan diri
Adi Layanan
: Peka dan cepat tanggap, Empatik, santun dan ramah
Nuansa Citra
: Memiliki rasa memiliki, Peduli nama baik perusahaan
62
Makna yang terkandung dalam mascot SI INTAN Kepala berbentuk berlian memberi makna bahwa Pegadaian mengenal batu hitam sudah puluhan tahun, Intan tidak lebih dari sebuah bongkahan batu yang diciptakan alam dalam suatu proses beratus tahun lamanya. Kekerasannya menjadikan dia tidak dapat tergores dari benda lain. Tetapi dia juga dapat dibentuk menjadi batu yang sangat cemerlang (brilliant). Dengan kecemerlangan itulah kemudian dia disebut berlian. Karakteristik batu intan iu diharapkan terdapat juga pada setiap insan Pegadaian. Sikap tubuh dengan tangan terbuka dan tersenyum memberi makna sikap seorang pelayan yang selalu siap memberikan pelayanan prima kepada siapa saja. Rompi warna hijau member makna keteduhan sebagai insan Pegadaian.
III.1.4 Bidang Usaha Perum pegadaian bergerak pada bidang usaha pembiayaan untuk masyarakat menengah ke bawah. Perum pegadaian didirikan untuk memenuhi kebutuhan dana masyarakat dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perum pegadaian menawarkan dan menyediakan berbagai produk dan pelayanan yang dapat dipilih oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
63
III.1.5 Produk-produk Perum Pegadaian menyediakan produk dan jasa untuk masyarakat. Produk tersebut adalah: a. Gadai Konvensional 1. KCA (Kredit Cepat Aman) 2. KTJG (Kredit Tunda Jual Gabah) 3. KREASI (Kredit Angsuran dengan Sistem Fiducia) 4. KRASIDA (Kredit Angsuran dengan Sistem Gadai) 5. KRISTA (Kredit Usaha Rumah Tangga) 6. KREMADA (Kredit Perumahan Rakyat) 7. INVESTA (Investasi Harta Berharga Milik Anda) 8. KUCICA (Kiriman Uang Cara Instan Cepat Aman) 9. KAGUM (Kredit Aneka Guna untuk Umum) 10. JASA TAKSIRAN 11. JASA TITIPAN 12. PERSEWAAN GEDUNG b. Gadai Syariah 1 RAHN (Jasa Gadai Berprinsip Syariah) 2 ARRUM (Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Berprinsip Syariah) 3 AMANAH (Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Bagi Karyawan)
64
III.1.6 Struktur Organisasi Setiap organisasi memiliki struktur organisasi yang berbeda-beda tergantung pada tujuan dan operasi perusahaan. Berikut struktur organisasi Perum Pegadaian:
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Perum Pegadaian Masing-masing tingkatan mempunyai tugas-tugas sebagai berikut: 1. Direktur Operasi, bertugas: a. Membimbing bawahan dalam rangka pembinaan pegawai. b. Merencanakan,
mengkoordinasikan,
menyelenggarakan
dan
mengawasi kegiatan pembinaan operasional.
65
2. General Manajer, bertugas: a. Merencanakan,
mengkoordinasikan,
menyelenggarakan
dan
mengendalikan penyusunan rencana kerja dan anggaran. b. Membimbing bawahan dalam rangka pembinaan pegawai. 3. Manajer, bertugas: a. Merencanakan,
mengkoordinasikan,
menyelenggarakan,
dan
mengawasi kegiatan pembinaan operasional. b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan asisten manajer. 4. Asisten Manajer, bertugas: a. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pemgembangan dan pemasaran usaha gadai. 5. Kantor Wilayah Perum Pegadaian, bertugas: a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerjaan bawahan. b. Memantau
dan
mengevaluasi
pelaksanaan
kegiatan
cabang
konvensional dan cabang syariah. 6. Asistem Manajer Operasi, bertugas: a. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pegawai. b. Membimbing bawahan dalam rangka pembinaan pegawai. Masing-masing jabatan mempunyai fungsi yaitu menyelenggarakan, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan operasional, sehingga menjadi usaha yang tumbuh dan berkembang baik
66
secara
kelembagaan
maupun
produk-produk
yang
dikelola
serta
melaksanakan kegiatan pemasaran.
III.2 Pegadaian Syariah III.2.1 Lahirnya Pegadaian Syariah Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pra fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank telah sesuai dengan konsep syariah, meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Setelah melalui kajian yang cukup panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian Unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan devisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah pembinaan divisi usaha lain Perum Pegadaian. ULGS merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika pada bulan Januari 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta pada tahun yang sama hingga 67
September 2003. Masih pada tahun yang sama pula, empat kantor cabang pegadaian di Aceh menjadi pegadaian syariah. Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Batam berada dalam lingkup koordinasi kantor wilayah II Padang bersama dengan 50 kantor cabang lainnya yang tersebar di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, dan Riau. Di Batam sendiri telah berdiri empat kantor cabang pegadaian konvensional (non syariah), yaitu di Sei Jodo, Bengkong, Penuin dan Batu Aji. Kemudian pada tanggal 10 November 2003 kantor Unit Layanan Gadai Syariah mulai melakukan uji coba operasi di Sungai Panas, Jl. Laksamana Bintan, Kompleks Bumi Riau Makmur Blok C 8 dan melayani permintaan masyarakat yang ingin menggadaikan barang bergeraknya. ULGS telah mampu melayani nasabah yang berasal dari 19 kelurahan di wilayah Batam. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan ULGS telah dapat diterima di tengah masyarakat.
III.2.2 Operasional Pegadaian Syariah Implementasi operasi pegadaian syariah hampir sama dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, lalu uang pinjaman padat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi 68
pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn saja dengan waktu proses yang juga singkat. Pegadaian syariah akan menjawab segala kebutuhan transaksi gadai yang disesuaikan dengan syariah, untuk solusi dalam pendanaan ini yang sangat cepat, praktis dan menentramkan. Cepat: hanya memerlukan waktu 15 menit kebutuhan dana anda akan terpenuhi. Praktis: tidak perlu membuka rekening ataupun prosedur lain yang akan memberatkan para nasabahnya. Nasabah cukup membawa barang-barang berharga yang dimilikinya, saat itu juga anda akan mendapatkan dana yang dibutuhkan dengan jangka waktu hingga 120 hari dan anda masih memerlukan dana pinjaman tersebut, maka pinjaman anda dapat diperpanjang tapi dengan syarat harus membayar sewa simpan dan pemeliharaan serta biaya administrasi. Menentramkan: sumber dana didapatkan berasal dari sumber dana yang disesuaikan dengan syariah, proses gadai tersebut berlandaskan pada prinsip syariah, serta didukung oleh petugas-petugas dari outlet dengan nuansa islami sehingga lebih syar’i dan menetramkan.
III.2.3 Struktur Organisai Pegadaian Syariah Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) adalah suatu unit organisasi dari Perum Pegadaian yang berada dibawah binaan divisi Usaha Lain. Unit ini 69
merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Dengan pemisahan dari kegiatan konvensional ini, maka sebagai konsekuensinya perlu dibentuk Kantor Cabang Layanan Gadai Syariah yang mandiri namun untuk sementara waktu masih dibina oleh Pimpinan Wilayah Pegadaian sesuai tempat kedudukan Kantor Cabang tersebut. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut digambarkan bagan struktur organisasi Unit Layanan Gadai Syariah sebagai berikut:
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Tugas Pokok: 1. Manajer Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah a. Sebagai pimpinan pelaksana teknis dari perusahaan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. 70
b. Bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Wilayah (PinWil) 2. Pimpinan Wilayah a. Pembina atas pengoperasian gadai syariah di lapangan. 3. Manajer ULGS Pusat a. Coordinator teknis pengoperasian ULGS hingga sampai pembuatan laporan keuangan ULGS konsolidasi se-Indonesia. 4. General Manajer Usaha Lain a. Pengatur
kebijakan
umum
operasional
gadai
syariah
dan
mengintegrasikan kegiatan ULGS dengan unit bisnis lain sehingga membentuk sinergi yang menguntungkan perusahaan. 5. Direksi Perum Pegadaian a. Penanggung jawab keberhasilan seluruh unit bisnis perusahaan. b. Penentu kebijakan strategis sekaligus mengendalikan kegiatan bisnis agar mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
71
