BAB III METODOLOGI PENELITIAN Metode merupakan cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, termasuk juga metode dalam sebuah penelitian. Menurut Peter R. Senn, 1 metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis. Sedangkan penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. 2 Jadi dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara untuk melakukan atau melaksanakan sebuah penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan) secara sistematis dan berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala yang ada. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 3.1 Jenis Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan pada BAB I, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif biasa disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data primer dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Peter Mahmud Marzuki3 menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah “… suatu proses 1.
Bambang Sunggono, 1998, Metodologi Penelitian Hukum, cetakan ke-2, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm.46 2. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-13, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 1 3. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, hlm. 34
32
untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrindoktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. “… penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi…”. Data primer diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi serta undang-undang yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Data sekunder diperoleh dari penelitian lapangan atau penelitian langsung di dalam masyarakat melalui wawancara.
3.2 Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah penelitian yang diperoleh dari kepustakaan atau studi dokumen. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah : a)
Bahan hukum primer, yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, Peraturan Perundang-undangan lainnya dan Kode Etik Kedokteran Indonesia.
b)
Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku dan berbagai karya tulis hukum seperti jurnal, majalah ilmiah dan hasil-hasil penelitian.
c)
Bahan hukum tersier, yaitu bahan dari kamus hukum dan internet.
33
Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap informen yang terdiri dari masyarakat, para akademisi yaitu dosen hukum dan sarjana hukum, aparat penegak hukum yaitu hakim dan jaksa serta dokter-dokter yang lebih mengerti mengenai masalah dalam penelitian ini.
3.3 Teknik Pengumpulan Data Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur yang berhubungan dengan penelitian, yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, makalah-makalah, hasilhasil penelitian serta bahan-bahan hukum yang tersedia di media internet. Selain itu dengan melakukan wawancara sebagai salah satu dari teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang studi dokumen dalam penelitian ini. Menurut Charles J. Stewart dan William B. Cash, 4 wawancara adalah “… a proses of dyadic communication with a predetermined and serious purpose designed to interchange behavior and usually involving the asking and answering of question.” Wawancara didapatkan dari pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Pihak-pihak yang dimaksud adalah dokter, tokoh adat, tokoh agama, masyarakat umum, sarjana hukum, dosen hukum, hakim dan jaksa sebagai informan yang dibutuhkan untuk menunjang studi dokumen dalam penelitian. 4.
Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 221
34
Studi dokumen menurut Soerjono Soekanto5 merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “content analiysis”. Content analiysis menurut Ole R.Holsti6 adalah .. any technique for making inferences by objectively and systematically identifying specifed characteristics of massages”. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam studi dokumen atau studi kepustakaan adalah : a. Adakalanya data sekunder dianggap sebagai data yang tuntas; b. Autentisitas data sekunder harus ditelaah secara kritis sebelum diterapkan pada penelitian yang dilakukan sendiri; c. Apabila tidak ada penjelasan, sukar untuk mengetahui metode yang dipergunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data sekunder tersebut; d. Kerap kali sukar untuk mengetahui secara pasti lokasi terhimpunnya data sekunder tersebut.7
3.4 Analisis Data Data yang diperoleh dari studi kepustakaan akan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif, artinya memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan, 8 yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan
5.
Ibid, hlm. 21 Ibid, hlm. 22 7. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op. cit, hlm. 160 8. Ibid, hlm. 183 6.
35
teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif menyangkut permasalahan yang akan dibahas serta kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan dalam analisis data, yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus (case approach), yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap. Pendekatan histori (historical approach), yaitu dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan pengembangan peraturan mengenai isu yang dihadapi. Pendekatan komparatif (comparative approach), yakni dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama dan dapat juga dilakukan dengan pendekatan konseptual (conceptual approach yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, yaitu dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrindoktrin di dalam ilmu hukum tersebut.9 Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menggunakan analisis data dengan menggunakan pendekatan yang ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan pendekatan kasus. Analisis data ini bermaksud memberikan gambaran untuk menjawab permasalahan mengenai euthanasia apakah melanggar ketentuan undang-undang HAM terutama hak hidup 9.
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta, Penerbit Prenada Media Group, hlm.93-97
36
seseorang dan menganalisis beberapa kasus euthanasia yang pernah diajukan permohonannya ke Pengadilan. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,10 pendekatan undang-undang digunakan untuk mengisi kekosongan hukum yang ada di Indonesia apabila memang dalam hal penelitian terhadap suatu masalah hukum belum ada pengaturannya. Hal ini sesuai dengan permasalahan dalam penelitian karena belum adanya pengaturan khusus yang mengatur mengenai masalah euthanasia terutama euthanasia aktif di Indonesia secara terperinci.
10.
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op. Cit, hlm 189
37
