BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Gambaran Umum 1. Sejarah Singkat Organisasi Direktorat Jenderal Pajak Sejarah Organisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada mulanya merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi, yaitu : a. Jawatan Pajak yang berfungsi melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan perundang-undangan dan melakukan tugas pemeriksaan kas bendaharawan pemerintah; b. Jawatan Lelang yang bertugas melakukan pelelangan terhadap barangbarang sitaan guna pelunasan piutang pajak negara; c. Jawatan Akuntan Pajak yang bertugas membantu Jawatan Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; d. Jawatan Pajak Hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Ditjen Moneter) yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah yang pada tahun 1963 dirubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi dan kemudian pada tahun 1965 berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).
39
Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 1976, tanggal 27 Maret 1976, Direktorat IPEDA diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Pada tanggal 27 Desember 1985 melalui Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1985, Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Demikian pula unit kantor di daerah yang semula bernama Inspeksi IPEDA diganti menjadi Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan dan Kantor Dinas Luar IPEDA diganti menjadi Kantor Dinas Luar PBB. Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di daerah, dibentuklah beberapa kantor Inspeksi Daerah Pajak (ITDA), yaitu di Jakarta dan beberapa daerah seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan di Indonesia Timur. Inspektorat Daerah Pajak (ITDA) ini kemudian berubah lagi menjadi Kanwil Ditjen Pajak (Kantor Wilayah) seperti yang ada sekarang ini. 2. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak Sesuai
dengan
Peraturan
Menteri
100/PMK.01/2008, tentang Organisasi dan
Keuangan
Nomor
Tata Kerja Departemen
Keuangan, susunan organisasi Direktorat Jenderal Pajak, terdiri dari : a. b. c. d. e. f. g.
Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Peraturan Perpajakan I; Direktorat Peraturan Perpajakan II; Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan; Direktorat Intelijen dan Penyidikan; Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian; Direktorat Keberatan dan Banding; 40
:
h. i. j. k. l. m.
Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan; Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat; Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan; Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparat; Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi; Direktorat Transformasi Proses Bisnis.
3. Tugas Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian Adapun tugas Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 100/PMK.01/2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, pasal 460, yang menyebutkan : Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi bimbingan teknis dan evaluasi ekstensifikasi perpajakan serta di bidang pendataan, pemetaan, penilaian dan penetapan pajak.
4. Fungsi Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 diatas, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ekstensifikasi perpajakan; b. Penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendataan dan pemetaan objek dan subjek pajak; c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian dan penetapan; d. Pelaksanaan tata usaha direktorat. 5. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian terdiri dari enam bagian, yaitu : a. b. c. d. e.
Subdirektorat Ekstensifikasi; Subdirektorat Pendataan; Subdirektorat Penilaian I; Subdirektorat Penilaian II; Subbagian Tata Usaha; 41
f. Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun uraian tugas masing-masing bagian pada Subdirektorat Ekstensifikasi dan Penilaian, adalah sebagai berikut : 1) Subdirektorat Ekstensifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan teknis di bidang ekstensifikasi perpajakan Dalam
melaksanakan
tugasnya,
Subdirektorat
Ekstensifikasi
menyelenggarakan fungsi : a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan ekstensifikasi Wajib Pajak; b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan tata cara ekstensifikasi Wajib Pajak; c) Penyiapan bahan perumusan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan teknis ekstensifikasi Wajib Pajak. Subdirektorat Ekstensifikasi terdiri dari tiga seksi, yaitu : a) Seksi Perencanaan Ekstensifikasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. b) Seksi Teknis Ekstensifikasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan tata cara ekstensifikasi Wajib Pajak.
42
c) Seksi
Evaluasi
Ekstensifikasi,
mempunyai
tugas
melakukan
penyiapan bahan perumusan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan teknis ekstensifikasi Wajib Pajak. 2) Subdirektorat Pendataan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan
kebijakan
dan
pemantauan
kebijakan
teknis,
pengolahan dan evaluasi data di bidang pendaftaran, pendataan dan pemetaan objek dan subjek pajak. Dalam
melaksanakan
tugasnya,
Subdirektorat
Pendataan
menyelenggarakan fungsi : a) Penyiapan bahan perumusan dan pemantauan kebijakan teknis di bidang pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak; b) Penyiapan bahan perumusan dan pemantauan kebijakan teknis di bidang pemetaan objek dan subjek pajak; c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengolahan dan evaluasi data di bidang pendaftaran, pendataan dan pemetaan objek dan subjek pajak. Subdirektorat Pendataan terdiri dari tiga seksi, yaitu : a) Seksi Perencanaan Pendataan dan Pemetaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pendaftaran, pendataan dan pemetaan objek dan subjek pajak.
43
b) Seksi Teknis Pendataan dan Pemetaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan tata cara pendaftaran, pendataan dan pemetaan objek dan subjek pajak. c) Seksi Dukungan dan Evaluasi Data, mempunyai tugas melakukan analisis dan evaluasi data hasil pendaftaran, pendataan dan pemetaan objek dan subjek pajak. 3) Subdirektorat Penilaian I, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian massal bumi, penilaian individu sektor perkebunan, perhutanan, komersial dan objek khusus untuk keperluan perpajakan. Dalam
melaksanakan
tugasnya,
Subdirektorat
Penilaian
I
menyelenggarakan fungsi : a) Penyiapan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian massal bumi, analisis keseimbangan nilai, serta teknis kegiatan pendukung penilaian untuk keperluan perpajakan; b) Penyiapan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian individu sektor perkebunan dan perhutanan untuk keperluan perpajakan; c) Penyiapan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian individu sektor komersial dan objek khusus untuk keperluan perpajakan; 44
Subdirektorat Penilaian I, terdiri dari tiga seksi, yaitu : a) Seksi Penilaian Massal Bumi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis penilaian massal bumi dan analisis keseimbangan nilai serta teknis kegiatan pendukung penilaian. b) Seksi Penilaian Individu Perkebunan dan Perhutanan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis penilaian individu sektor perkebunan dan perhutanan. c) Seksi Penilaian Individu Komersial dan Objek Khusus, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis penilaian individu sektor komersial dan objek khusus. 4) Subdirektotar Penilaian II, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian massal bangunan, penilaian individu sektor perumahan, industri dan pertambangan serta penetapan untuk keperluan perpajakan. Dalam
melaksanakan
tugasnya,
subdirektorat
penilaian
II
menyelenggarakan fungsi : a) Penyiapan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian massal bangunan dan analisis 45
keseimbangan nilai serta teknis kegiatan pendukung penilaian massal bangunan untuk keperluan perpajakan; b) Penyiapan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penilaian individu sektor perumahan dan industri untuk keperluan perpajakan; c) Penyiapan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian individu sektor pertambangan dan penetapan untuk keperluan perpajakan.
Subdirektorat Penilaian II terdiri dari tiga seksi, yaitu : a) Seksi Penilaian Massal Bangunan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis penilaian massal bangunan dan analisis keseimbangan nilai serta teknis kegiatan pendukung penilaian. b) Seksi Penilaian Individu Perumahan dan Industri, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis penilaian individu sektor perumahan dan industri. c) Seksi Penilaian Individu Pertambangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan
dan
pertambangan serta penetapan.
46
teknis
penilaian
individu
sektor
5. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga direktorat. Subbagian
Tata
Usaha
dalam
melaksanakan
tugasnya,
secara
administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Ekstensifikasi. B. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan disini adalah metode deskriptif, yaitu menggambarkan serta menjelaskan pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak dan apakah pelaksanaan kebijakan tersebut meningkatkan penerimaan PPh WP OP pada Kantor DJP Pusat. Permasalahan deskriptif adalah suatu permasalahan yang berkenaan dengan pertannyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri).
C. Definisi Operasional Variabel 1. Ekstensifikasi Pajak, adalah : Kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan. 2. Pajak Penghasilan, adalah : Pajak yang dikenakan kepada Subjek Pajak (Orang Pribadi) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun pajak.
47
D. Metode Pengumpulan Data 1. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu pengumpulan data secara langsung dengan mengadakan penelitian terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data primer dengan melakukan : a. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap aktivitas-aktivitas perusahaan yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti. b. Wawancara,
yaitu tanya jawab secara langsung dengan bagian
ekstensifikasi 2. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori guna mendukung data primer yang diperoleh selama penelitian. Data ini diperoleh dari buku-buku serta referensi-referensi lainnya. E. Metode Analisa Data Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriftif kualitatif dan kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis data berupa pernyataan atau uraian yang kemudian dituangkan dalam bentuk deskripsi mengenai pelaksanaan ekstensifikasi pajak pada Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, Direktorat Jenderal Pajak Pusat. Analisis deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini hanya berupa data angkaangka yang diolah melalui statistika deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran bagaimana pengaruh pelaksanaan ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan Pph WP OP. 48
