BAB III METODE PENULISAN
3.1. Sumber Data Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang berasal dari pustaka yang ada di perusahaan dan bersumber dari dokumentasi yang ada kaitannya dengan penulisan laporan akhir ini. Tabel 3.1 : Jumlah Pemindahbukuan yang telah dilakukan di KPP Pratama Natar tahun 2014 Tahun
Jumlah Pemindahbukuan yang telah dipindahbukukan
2014
910
3.2. Metode Pengumpulan Data Laporan Akhir ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1.
Studi Pustaka Studi Pustaka yang digunakan dengan membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan judul dan masalah yang ada di dalam laporan akhir untuk memperoleh data yang berkaitan dengan landasan teori dan melengkapi isi laporan.
19
2.
Observasi Yaitu metode penelitian dengan pengamatan langsung terhadap kegiatan yang berhubungan dengan penelitian dengan maksud untuk mengetahui keadaan sesungguhnya dan memperoleh data yang lebih akurat dan jelas.
3.3. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro 3.3.1 Sejarah Perusahaan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar berdiri pada tanggal 1 September 2001, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor 1 KEP159/PJ/2004 tanggal 4 September 2004. Sebelum adanya referensi sistem administrasi perpajakan sejak tanggal 1 September 2004 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar bernama Kantor Pajak Bumi dan Bangunan. Adanya referensi birokrasi di bidang perpajakan telah mengubah bentuk dan struktur organisasi di Direktur Jenderal Pajak dari yang sebelumnya jenis pajak menjadi berdasarkan fungsi.Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar merupakan kantor yang terbentuk dari penggabungan antara Kantor Pelayanan Pajak Bandar Lampung, KP PBB Bandar Lampung, dan KARIPKA Bandar Lampung yang kemudian dipecah menjadi beberapa kator yang bernama Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang salah satunya yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar.Seiring dengan pembentukan KPP Modern, KPP Pratama Natar mempunyai Visi dan Misi Direktur Jenderal Pajak yang merupakan peraturan KPP Bandar Lampung. Wilayah kerja KPP Pratama Natar meliputi 4 (empat) kabupaten yaitu :
20
Kabupaten Lampung Selatan;
Kabupaten Tanggamus;
Kabupaten Pesawaran; dan
Kabupaten Pringsewu.
3.3.2. Lokasi Perusahaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar berlokasi di Jalan Raya Candimas KM 24,5 Natar, Lampung Selatan.Dengan nomor telepon (0721) 91581 dan nomor fax (0721) 91480.
3.3.3. Fungsi Perusahaan Dalam melaksanakan tugas, KPP Pratama Natar mempunyai fungsi : a. Pengumpulan dan pengolahan data penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, dan ekstensifikasi Wajib Pajak (WP); b. Penelitian Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat Pemberitahuan Masa, serta berkas pajak; c. Pengawasan pembayaran masa PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BPHTB; d. Penghitungan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, dan penyelesaian restitusi PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BPHTB; e. Pemeriksaan seluruh jenis pajak; f. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (STP);
21
g. Penyuluhan perpajakan; h. Pelaksanaan administrasi KPP; i. Pembetulan surat kerugian pajak.
3.3.4. Tujuan Perusahaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar mempunyai tujuan khusus yaitu : a. Sebagai tempat pengumpulan dan pengolahan data-data perpajakan; b. Untuk menyajikan semua informasi perpajakan dan menggali potensi perpajakan; c. Sebagai tempat penatausahaan dan pengecekan atas surat pemberitahuan dari Wajib Pajak (WP); d. Sebagai tempat penatausahaan, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, dan restitusi PPN, PPh, PPnBM, dan PTLL; e. Verifikasi dan penerapan bagi sanksi perpajakan; f. Pengutusan pemberitahuan Surat Ketetapan Pajak.
3.3.5. Visi dan Misi Perusahaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar memiliki Visi dan Misi sebagai berikut : Visi Perusahaan Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar adalah menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.
22
Misi Perusahaan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar adalah sebagai berikut : a. Fiscal (Perpajakan) Menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undangundang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efesiensi yang tinggi. b. Economic (Ekonomi) Mendukung kebijakan pemerintahh dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan perpajakan yang dapat meminimasi distorsi. c. Politic (Politik) Menduukung proses demokrasi di segala bidang pemerintah. d. Institutional (Kelembagaan) Senatiasa memperbaharui diri, selaras dengan masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.
3.3.6. Struktur Organisai Berikut merupakan tugas dan wewnang dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar : 1. Kepala Kantor 1. Tugas
23
a. Menyusun konsep rencana kerja pendataan (pembentukan dan/atau pemelirahaan basis data) objek dan subjek pajak. b. Melaksanakan pendataan dan menatausahkan hasil pendataan (pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data) objek dan subjek pajak. c. Menjamin pelaksaan pencarian data dan pengolahan data yang strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ ekstensifikasi perpajakan. d. Menjamin terlaksananya pengolahan data Wajib Pajak guna menyajikan informasi perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh kantor pajak lain. e. Menetapkan penyusunan monografi perpajakan. 2. Wewenang a. Memonitor realisasi intensifikasi/ ekstensifikasi perpajakan; b. Menetapkan, mengurangkan dan membebaskan besarnya pajak yang terutang; c. Mengkonfirmasikan dan mengusulkan perubahan LPP; d. Membebaskan pembayaran pajak; e. Menetapkan besar kelebihan pembayaran pajak; f. Memaksa dan menyita atas kekayaan Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan; g. Memindahkan prroses penelitian material ke pemeriksaan; h. Menolak pembebasan, dan pengangguhan pembayaran pajak;
24
i. Menolak memberikan informasi dan data perpajakan kepada pihakpihak yang tidak berkepentingan; j. Meneliti salah tulis, salah hitung atas STP dan SKP yang ditetapkan; k. mengusulkan mutasi/ promosi kepegawaian. 2. Sub Bagian Umum 1. Tugas a. Melaksanakan pengurusan surat masuk kantor pelayanan pajak yang bukan dari Wajib Pajak; b. Melaksanakan pengurusan surat keluar dari lingkungan kantor pelayanan pajak; c. Melakukan pemrosesan berkas/arsip umum (non Wajib Pajak); d. Melakuksan penyusutan arsip yang tidak mempunyai nilai guna atau telah memenuhi jadwal retensi arsip; e. Membimbing pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian; f. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi DP3, LP2P, KP4, dan daftar riwayat hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Wewenang a. Mengoreksi dan memaraf konsep surat-surat atau laporan; b. Menyetujui atau menolak penggandaian surat dan dokumen lainnya; c. Mengawasi penatausaan arsip dan dokumen; d. Mengusulkan rekanan dalam rangka pengadaan barang; e. Mengawasi pengelolaan barang; f. Mengusulkan permintaan atau penghapusan barang inventaris. 3. Kepala Seksi Pengolahan Data Informasi
25
1. Tugas a. Menyusun Estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan; b. Melaksanakn pelayanan peminjaman data dan penyaluran informasi dalam rangka pemanfaatan data perpajakan; c. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data; d. Melaksanakan perekaman dan validasi dokumen perpajakan; e. Melaksanakan perbaikan (updating) data; f. Melaksanakan urusan tata usaha penerimaan perpajakan; g. Melaksanakan pelaksanaan dukungan teknis pemanfaatan aplikasi e-spt dan e-filling; h. Melaksanakan penyajian informasi perpajakan. 4. Kepala Seksi Pelayanan 1. Tugas a. Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan surat-surat permohonan dari Wajib Pajak dan surat lainnya; b. Melaksankan penyelesaian registrasi Wajib Pajak, Objek Pajak dan atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP); c. Melaksanakan penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB, SKP PBB, SKKP PBB, STP PBB, SKBKB, SKBKBT, STB, SKBLB, SKBN serta produk hukum lainnya; d. Melaksakan penerbitan Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
26
(PKP), serta pembatalan/pembetulan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB, SPPT, DHKP, DHR, SKP PBB, SKKP PBB, STP PBB, STTS, SKBKB, SKBKBT, STB, SKBLB, SKBN dan produk hukum lainnya; e. Melaksanakan penerbita Surat Keputusan Pembetulan produk hukum Kantor Pelayanan Pajak; f. Melaksanakan penyelesaian proses permohona Wajib Pajak untuk pindah ke Kantor Pelayanan Pajak baru, baik domisili/status maupun kewajiban perpajakan lainnya; g. Melaksanakan penyiapan pengambilan formulir SPT Tahunan PPh berikut aplikasi elektronik SPT Tahunan PPh oleh Wajib Pajak dan penatausahaan SPT Tahunan yang telah diterima kembali serta penyediaan SPOP dan SSB dalam rangka pengawasan kepatuhan Wajib Pajak; h. Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan SPT Tahunan, SPT Masa, STTS, STB, SSB dan SPOP; i. Melaksanakan penerbitan Surat Keterangan NJOP; j. Melaksanakan pengarsipan berkas Wajib Pajak baik dalam bentuk formulir maupun dalam bentuk media elektronik; k. Melaksanakan peminjaman berkas Wajib Pajak; l. Melaksanakan pelaksanaan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi PPh, PPN dan PBB dari unit terkait.
27
2. Wewenang a. Menandatangani SKT; b. Menandatangani Surat Pengukuhan PKP; c. Menandatangani Bukti Pendaftaran Wajib Pajak; d. Menandatangani Surat Tugas Pembuktian Alamat; e. Menandatangani Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat; f. Menandatangani Surat Penolakan Pendaftaran Wajib Pajak dan pelaporan PKP; g. Menandatangani Bukti Pelaporan PKP; h. Menandatangani Surat Pindah; i. Menandatangani Surat Pencabutan SKT; j. Menandatangani Surat Pencabutan Surat Pengukuhan PKP; k. Menandatangani Surat Penghapusan NPWP; l. Menandatangani Surat Pemberitahuan Pernyataan Pindah; m. Meminta kelengkapan berkas permohonan pendaftaran dan perubahan data Wajib Pajak; n. Menandatangani daftar nominatif pengiriman formulir SPT Tahunan PPh; o. Menandatangani Surat Teguran Wajib Pajak yang tidak atau belum memasukkan SPT; p. Menandatangani surat permintaan kelengkapan SPT PPh kepada Wajib Pajak; q. Menandatangani STP selain hasil pemeriksaan;
28
r. Meminta data yang berkaitan dengan penetapan PBB dan BPHTB baik dari seksi mamupun instansi terkait dan/atau pihak ketiga/sumber-sumber lainnya; s. Meneliti dan memarafkan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB, SKP PBB, SKKP PBB, STP PBB, SKBKB, SKBKBT, STB, SKBLB, SKBN dan produk hukum lainnya. 5. Kepala Seksi Penagihan 1. Tugas a. Menyusun rencana kerja tahunan Seksi Penagihan; b. Melaksanakan penatausahaan SKPKB / SKPKBT / STP / STB beserta lampirannya dan surat pembayaran pajak (SSP / STTS / SSB) beserta bukti pemindahbukuan dalam rangka pengawasan tunggakan dan pelunasan pajak; c. Melaksanakan penatausahaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas pelaksanaan SP dan SPMP; d. Melaksanakan penatausahaan Surat Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, Keputusan Pengurngan, Keputusan Peninjauan Kembali, Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding beserta Putusan Banding; e. Menyusun konsep Surat Keputusan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak.
29
2. Wewenang a. Menyetujui/menolak hasil penelitian surat permohonan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak; b. Menyetujui/menolak usul melakukan penyitaan; c. Menyetujui/menolak usul melakukan pelelangan; d. Menyetujui/menolak permintaan jadwal pelaksanaan lelang ke DJPLN; e. Menyetujui/menolak usul melakukan pencegahan atau penyanderaan; f. Menyetujui/menolak usul melakukan pencabutan pencegahan atau penyanderaan; g. Menyetujui/menolak Lembar dan Nota Perhitungan STP Bunga Penagihan; h. Mengajukan usul penghapusan piutang pajak; i. Mengajukan usulan Pencabutan Sita/Prmblokiran dan Pembatalan Lelang. 6. Kepala Seksi Pemeriksaan 1. Tugas a. Melakukan penyesuaian rencana pemeriksaan pajak agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; b. Menyusun Daftar Nominatif dan/atau Lembar Penugasan Pemeriksaan Wajib Pajak yang akan diperiksa; c. Membuat usulan pembatalan Daftar Nominatif dan/atau Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) Wajib Pajak yang akan diperika;
30
d. Menerbitkan dan menyalurkan Surat Perintah Pemeriksaan Paajak (SP3), Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak dan Surat Pemanggilan Pemeriksaan Pajak; e. Mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan; f. Mengajukan usulan permohonan perluasan pemeriksaan; g. Melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan administrasi pemeriksaan; h. Melakukan pengawasan pelaksanaan jadwal pemeriksaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan; i. Melaksanakan penelitian permohonan Surat Pemberitahuan (SPT) Lebih Bayar (LB) Wajib Pajak Patuh; j. Melaksanakan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
2. Wewenang a. Meneliti dan memaraf surat dan laporan berkala; b. Mengusulkan untuk melakukan/tidak melakukan pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan penyidikan pajak pemeriksaan bukti permulaan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan Pajak Kantor Wilayah; c. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan pajak.
31
7. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1. Tugas a. Meneliti Estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuuangan; b. Meneliti pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak serta penelitiian dan analisa kepatuhan matterial Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya; c. Meneliti pelaksanaan bimbingan/himbauan mengenai ketentuan perpajakan serta konsuultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak; d. Menetapkan pembuatan/pemutakhiran Profil Wajib Pajak serta usul rencana kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak dalam rangka pengawasan dan pemutakhiran data Wajib Pajak; e. Meneliti pelaksanaan rekonsiliasi data Wajib Pajak (Data Matching) 2. Wewenang a. Mengajukan usul, saran dan pendapatan mengenai pelaksanaan tugas; b. Meneliti kebenaran dan ketepatan waktu pembayaran dan pelaporan SPT Wajib Pajak; c. Melakukan oenelitian material atas kebenaran pelaporan SPT Wajib Pajak; d. Meneliti kebenaran konsep Surat Teguran/Himbauan/Klarifikasi kepada Wajib Pajak;
32
e. Meneliti kebenaran konsep STP, SKP, SKPPKP, SPMKP, SPMIB; f. Meneliti kebenaran konsep Surat Keputusan Pengurangan Angsuran, Surat Keputusan Perubahan Angsuran; g. Membuka segel Mesin Teraan; h. Meneliti kebenaran konsep Surat Keterangan Bebas Pemotongan/Pemungutan Pajak; i. Menjawab pertanyaan Wajib Pajak atas ketentuan yang berlaku; j. Mengajukan usul pemeriksaan/penyidikan berdasarkan kriteria yang berlaku; k. Melaksanakan kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak. 8. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 1. Tugas a. Menyusun konsep rencana kerja pendataan (pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data) objek dan subjek pajak; b. Melaksanakan pendataan dan menatausahakan hasil pendataan (pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data) objek dan subjek pajak; c. Menyusun konsep surat teguran dan surat penundaan pengembalian SPOP; d. Menyusun konsep laporan analisis indikasi nilai pasar properti untuk pembentukan Bank Data Nilai Pasar Properti serta laporan analisis upah pekerja dan harga bahan bangunan untuk penyusunan Data Biaya Komponen Bangunan (DKBKB);
33
e. Menyusun konsep rencana kerja penilaian (massal dan/atau individual) objek pajak; f. Melaksanakan dan menatausahakan hasil penilaian massal dan individual objek pajak; g. Menyusun konsep Laporan Penilaian Kembali (kaji ulang) objek pajak dalam rangka keberatan; h. Menyusun Konsep Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Klarifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan, NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak), dan NPOPTKP (Nilai Perolehan Objek Pajak TKP); i. Melaksanakan pengamatan dan pencarian data potensi perpajakan Rencana Kerja Ekstensifikasi dan instruksi instansi vertikal; j. Menyusun konsep monografi perpajakan; k. Melaksanakan penerbitan dan penatausahaan Surat Himbauan NPWP dan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). 2. Wewenang a. Meminta data yang diperlukan dalam pendataan objek dan subjek pajak, penilaian dan klarifikasi objek pajak kepada Seksi terkait dan instansi terkait; b. Meneliti konsep surat dan laporan; c. Memantau jadwal dan perkembangan penilaian massal/individual objek pajak; d. Memantau jadwal perkembangan pelaksanaan analisis indikasinilai pasar properti;
34
Memantau jadwal dan perkembangan penilaian kembali objek pajak.
