BAB III METODE PENULISAN
3.1 Sumber Data Sumber Data yang digunakan adalah sumber Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh oleh dokumen atau formulir yang disediakan oleh seksi Pelayanan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar untuk kebutuhan data yang dibutuhkan. Tabel 3.1 : PKP yang dikukuhkan di KPP Pratama Natar Tahun
WP Badan
WP OP
Jumlah Keseluruhan
2012
91
48
139
2013
73
34
107
2014
39
1
40
203
83
286
Sumber : Pelayanan KPP Pratama Natar (2015)
.
17
3.2. Metode Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1.
Studi Pustaka
Studi Pustaka yang digunakan dengan membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan judul dan masalah yang ada di dalam laporan akhir untuk memperoleh data yang berkaitan dengan landasan teori dan melengkapi isi laporan. 2.
Observasi
Yaitu metode penelitian dengan pengamatan langsung terhadap kegiatan yang berhubungan dengan penelitian dengan maksud untuk mengetahui keadaan sesungguhnya dan memperoleh data yang lebih akurat dan jelas.
3.3 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama 2 (dua) bulan bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar yang beralamatkan di Jalan Raya Candimas KM.24,5 Natar, Lampung Selatan. Dibawah ini penulis akan menjelaskan gambaran umum mengenai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar beserta struktur organisasi dan tugasnya.
18
3.3.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar mulai beroperasi sejak SMO (Saat Mulai Operasi) tanggal 9 September 2008, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-159/PJ/2008 tanggal 4 September 2008. Adanya reformasi birokrasi di bidang perpajakan telah mengubah bentuk dan struktur organisasi di Direktorat Jenderal Pajak dari yang sebelumnya berdasarkan jenis pajak menjadi berdasarkan fungsi. Jika sebelumnya kita mengenal Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan ( KP PBB), dan Kantor Pemeriksaan Pajak (KARIPKA) yang merupakan struktur organisasi sebelum adanya reformasi birokrasi, dan menyediakan layanan di bidang perpajakan berdasarkan jenis pajak, setelah reformasi birrokrasi struktur organisasi berubah menjadi berdasarkan fungsi. KPP Pratama Natar merupakan kantor yang terbentuk dari penggabungan antara KPP Bandar Lampung, KP PBBB Bandar Lampung dan KARIPKA Bandar Lampung yang kemudian di pecah menjadi beberapa kantor yang bernama Kantor Pelayanan Pajak Pratama, yang salah satunya adalah KPP Pratama Natar. Wilayah kerja KPP Pratama Natar meliputi empat kabupaten yaitu : Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu. 3.3.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar 3.3.2.1 Visi Visi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar adalah menjadi model pelayanan masyrakat yang menyelenggarakan sistem dan Menjadi Institusi Pemerintah Penghimpun Pajak Negara yang Terbaik Di Asia Tenggara.
19
3.3.2.2 Misi Menyelenggarakan Fungsi Administrasi Perpajakan Dengan Menerapkan Undang-Undang Perpajakan Secara Adil Dalam Rangka Membiayai Penyelenggaraan Negara Demi Kemakmuran Rakyat. 3.3.2.3 Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Dalam melaksanakan tugas,KPP Pratama Natar mempunyai Fungsi : a. Penelitian Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat Pemberitahuan Masa, serta berkas Pajak. b. Pengumpulan dan Pengolahan data penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, dan ekstensifikasi wajib Pajak (WP) c. Perhitungan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, dan penyelesaian retritusi PPh,PPN,PPnBM,PBB, dan BPHTB. d. Pemeriksaan seluruh jenis pajak. e. Penerbitan Surat Ketetepan Pajak (STP). f. Penyuluhan Perpajakan. g. Pelaksanaan administrasi KPP. h. Pembetulan surat Kerugian Pajak.
20
3.3.4 STRUKTUR PERUSAHAAN Berikut Tugas dan wewenang dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi Kantor Pelayanan Pratama (KPP) Natar: 1. Kepala Kantor 1. Tugas a. Menyusun konsep rencana kerja pendataan (pemeliharaan basis data) objek dan subjek data. b. Melaksanakan pendataan dan menatausahakan hasil pendataan (pembentukan dan/atau pemeilharaan basis data) objek dan subjek pajak. c. Menajamin terlaksananya pengolahan data wajib pajak guna menyajikan informasi perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh kantor pajak lain. d. Mentapkan penyusunan monografi perpajakan. 2. Wewenang a. Memonitor realisasi ekstensifikasi perpajakan. b. Mengkonfirmasikan dan mengusulkan LPP. c. Menetapkan besarnya kelebihan pembayaran pajak. d. Memindahkan proses penelitian material ke pemeriksaan. e. Meneliti salah tulis, salah hitung atas STP dan SKP yang ditetapkan. f. Mengusulkan mutasi/ promosi kepegawaian. 2. Sub. Bagian Umum 1. Tugas dari Sub. Bagian Umum antara lain yaitu : a. Penerimaan dokumen di KPP. b. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di Sub. Bagian Umum.
21
c. Penyampaian dokumen di KPP. d. Penyusunan laporan/daftar realisasi anggaran belanja. e. Penyusunan laporan berkala KPP. f. Pelaksanaan penutupan buku kas umum. g. Pengurusan rapel gaji. h. Penerbitan surat panggilan pada Kantor Pelayanan Pajak. i. Penerbitan surat peringatan tertulis pada Kantor Pelayanan Pajak. j. Pemusnahan dokumen. 2. Wewenang a. Mengoreksi dan memaraf konsep surat-surat atau laporan. b. Menyetujui dan menolak penggandaian surat dan dokumen lainnya. c. Mengawasi penatausahaan arsip dan dokumen. d. Mengusulkan rekanan dalam rangka pengadan barang. e. Mengawasi pengolalaan barang. f. Mengusulkan permintaan atau penghapusan barang investaris. 3. Seksi Pelayanan 1. Tugas dari Seksi Pelayanan antara lain yaitu : a. Penatausahaan surat, dokumen, dan laporan wajib pajak pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). b. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). c. Perubahan identitas wajib pajak. d. Penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan PPh. e. Penerimaan dan pengolahan SPT Masa. f. Penerbitan surat teguran penyampaian SPT Masa.
22
g. Penerbitan surat teguran penyampaian SPT Tahunan PPh. h. Pelaksanaan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi. i. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak. j. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi pelayanan. 2. Wewenang . a. Menandatangani SKT. b. Menandatangani Surat Pengkuhan PKP. c. Menandatangani Bukti Pendaftaran Wajib Pajak. d. Menandatangani Surat Tugas Pembuktian Alamat. e. Menandatangani Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat. f. Menandatangani Surat Penolakan Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaporan PKP. g. Menandatangani Bukti Pelaporan PKP. h. Menandatangani Surat Pindah. i. Menandatangani Surat Pencabutan SKT. j. Menandatangani Surat Pencabutan Surat Pengukuhan PKP. k. Meminta Kelengkapan berkas permohonan pendaftaran dan perubahan data Wajib Pajak. l. Menandatangani Surat Tegoran Wajib Pajak yang tidak atau belum memasukkan SPT.
23
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 1. Tugas dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi antara lain yaitu : a. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi PDI. b. Penatausahaan alat keterangan. c. Penyusunan rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan. d. Pembentukan bank data. e. Pemanfaatan bank data. f. Pembuatan dan penyampaian surat perhitungan (SPH) kirim ke Kantor Pelayanan Pajak lain. g. Peminjaman berkas data/alat keterangan oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi kepada Seksi terkait. h. Penatausahaan penerimaan PBB non elektronik. i. Pembuatan laporan penerimaan PBB/BPHTB. j. Penyelesaian pembagian hasil penerimaan PBB. 2. Wewenang a. Menilai kebenaran dan kelengkapan data. b. Menjaga kerahasian data perpajakan. c. Meminta konfirmasi keberadaan bukti pembayaran pajak kepada instansi terkait. d. Melakukan sosialisasi implementasi aplikasi e-SPT dan e-filling. e. Mengoreksi data keluaran yang dihasilkan.
24
5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1. Tugas dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi antara lain yaitu : a. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi Pengawasan dan Konsultasi. b. Penerbitan surat perintah membayar kelebihan pajak. c. Penerbitan surat perintah membayar imbalan bunga. d. Penyelesaian permohonan keberatan PPh, PPN dan PPnBM di KPP. e. Penyelesaian permohonan pembetulan ketetapan PPh, PPN, dan PPnBM di KPP. f. Penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi administrasi PPh, PPN, dan PPnBM di KPP. g. Penyelesaiaan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB di KPP. h. Penyelesaian permohonan perubahan metode pembukuan. i. Pelaksanaan putusan gugatan atau banding. j. Penerbitan surat ketetapan pajak PBB. 2. Wewenang a. Mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. b. Meneliti kebenaran dan ketepatan waktu pembayaran dan pelaporan SPT Wajib Pajak. c. Melakukan penelitian material atas kebenaran pelaporan SPT Wajib Pajak. d. Meneliti kebenaran konsep Surat Teguran/Himbauan/Klarifikasi keapada Wajib Pajak.
25
6. Seksi Penagihan 1. Tugas dari Seksi Penagihan antara lain yaitu : a. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi Penagihan. b. Penatausahaan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak beserta bukti pembayarannya. c. Menjawab konfirmasi data tunggakan wajib pajak. d. Penyelesaian permohonan penundaan wajib pajak. e. Penghapusan piutang Pajak. f. Penyelesaian permohonan mengangsur pembayaran pajak. g. Pengusulan/permohonan rekomendasi penghentian penyanderaan. h. Penghentian penyanderaan. i. Konfirmasi setoran pajak. j. Pembuatan laporan Seksi Penagihan ke Kantor Wilayah. 2. Wewenang a. Menyetujui/ menolak hasil penelitian surat permohonan. b. Menyetujui/menolak usul melakukan penyitaan. c. Menyetujui/ menolak usul melakukan pelelangan. d. Mengajukan usul penghapusan piutang pajak. 7. Seksi Ekstensifikasi 1. Tugas dari Seksi Ekstensifikasi antara lain yaitu : a. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi Ekstentifikasi Perpajakan. b. Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor. c. Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian lapangan.
26
d. Penerbitan surat himbauan untuk ber-NPWP. e. Penyelesaian mutasi seluruhnya objek dan subjek pajak PBB. f. Penyelesaian permohonan surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). g. Penerbitan surat himbauan pendaftaran objek dan subjek PBB. h. Penelitian surat setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bngunan. i. Pelaksanaan lapangan ekstensifikasi WP OP melalui pendataan objek PBB oleh tim ekstensifikasi. j. Pelaksanaan administrasi ekstensifikasi WP OP melalui pendaftaran objek PBB oleh tim ekstensifikasi. 2. Wewenang a. Meminta data yang diperlukan dalam pendataan obyek dan subyek pajak,penilian dan klasifikasi obyek pajak kepada seksi terkait dan instansi terkait. b. Meneliti konsep surat dan laporan. c. Memantau jadwal dan perkembangan penilian masaal/individual obyek pajak. d. Memantau jadwal dan perkembangan pelaksanaan anlisis indikasi nilai pasar properti. e. Memantau jadwal dan perkembangan penilian kemblai obyek pajak.
27
8. Seksi Pemeriksaan 1. Tugas dari Seksi Pemeriksaan antara lain yaitu : a. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi Pemeriksaan. b. Penyelesaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar. c. Penyelesaiian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak penjualan barang merah. d. Penyelesaiian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai untuk selain wajib pajak patuh. e. Penyelesaian usulan pemeriksaan. f. Pemeriksaan kantor. g. Pemeriksaan lapangan. h. Penerbitan SP3 - pemeriksaaan menguji kepatuhan. i. Penerbitan SP3 – pemeriksaan tujuan lain.. j. Penerbitan SP3 – pemeriksaan wajib pajak lokasi. 2. Wewenang a. Meneliti dan memaraf dan laporan berkala. b. Mengusulkan untuk melakukan/tidak melakukan pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan penyidikan pajak pemeriksaan bukti permulaan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak Kantor Wilayah. c. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijkan teknis pemeriksaan pajak.
28
9. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tugas dari KP2KP antara lain yaitu : a. Penerimaan dokumen di KP2KP. b. Penyusunan laporan/daftar realisasi anggaran belanja pada KP2KP. c. Penyuluhan perpajakan melalui penyelenggaraan pameran pembangunan. d. Penyuluhan perpajakan partisipatif melalui penyelenggaraan diskusi panel/sarasehan dan simulasi. e. Konsultasi perpajakan melalui pemberian informasi perpajakan dalam rangka pembuatan karya tulis pelajar/mahasiswa. f. Penyuluhan perpajakan melalui media massa cetak. g. Penyuluhan perpajakan melalui media massa elektronik-radio. h. Penyuluhan perpajakan melalui penerbitan prospectus/ brosur/ leaflet/ karikatur. i. Pelayanan konsultasi perpajakan melalui penyelenggaraan information desk. j. Penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak secara masal. 10. Kepala Kantor 1. Tugas a. Menyusun konsep rencana kerja pendataan (pemeliharaan basis data) objek dan subjek data. b. Melaksanakan pendataan dan menatausahakan hasil pendataan (pembentukan dan/atau pemeilharaan basis data) objek dan subjek pajak. c. Menajamin terlaksananya pengolahan data wajib pajak guna menyajikan informasi perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh kantor pajak lain.
29
d. Mentapkan penyusunan monografi perpajakan. 2. Wewenang a. Memonitor realisasi ekstensifikasi perpajakan. b. Mengkonfirmasikan dan mengusulkan LPP. c. Menetapkan besarnya kelebihan pembayaran pajak. d. Memindahkan proses penelitian material ke pemeriksaan. e. Meneliti salah tulis, salah hitung atas STP dan SKP yang ditetapkan. f. Mengusulkan mutasi/ promosi kepegawaian. 11. Sub. Bagian Umum 1. Tugas dari Sub. Bagian Umum antara lain yaitu : a. Penerimaan dokumen di KPP. b. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di Sub. Bagian Umum. c. Penyampaian dokumen di KPP. d. Penyusunan laporan/daftar realisasi anggaran belanja. e. Penyusunan laporan berkala KPP. f. Pelaksanaan penutupan buku kas umum. g. Pengurusan rapel gaji. h. Penerbitan surat panggilan pada Kantor Pelayanan Pajak. i. Penerbitan surat peringatan tertulis pada Kantor Pelayanan Pajak. j. Pemusnahan dokumen.
30
2. Wewenang a. Mengoreksi dan memaraf konsep surat-surat atau laporan. b. Menyetujui dan menolak penggandaian surat dan dokumen lainnya. c. Mengawasi penatausahaan arsip dan dokumen. d. Mengusulkan rekanan dalam rangka pengadan barang. e. Mengawasi pengolalaan barang. f. Mengusulkan permintaan atau penghapusan barang investaris. 12. Seksi Pelayanan 1. Tugas dari Seksi Pelayanan antara lain yaitu : a. Penatausahaan surat, dokumen, dan laporan wajib pajak pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). b. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). c. Perubahan identitas wajib pajak. d. Penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan PPh. e. Penerimaan dan pengolahan SPT Masa. f. Penerbitan surat teguran penyampaian SPT Masa. g. Penerbitan surat teguran penyampaian SPT Tahunan PPh. h. Pelaksanaan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi i. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak. j. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi pelayanan.
31
2. Wewenang . a. Menandatangani SKT. b. Menandatangani Surat Pengkuhan PKP. c. Menandatangani Bukti Pendaftaran Wajib Pajak. d. Menandatangani Surat Tugas Pembuktian Alamat. e. Menandatangani Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat. f. Menandatangani Surat Penolakan Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaporan PKP. g. Menandatangani Bukti Pelaporan PKP. h. Menandatangani Surat Pindah. i. Menandatangani Surat Pencabutan SKT. j. Menandatangani Surat Pencabutan Surat Pengukuhan PKP. k. Meminta Kelengkapan berkas permohonan pendaftaran dan perubahan data Wajib Pajak. l. Menandatangani Surat Tegoran Wajib Pajak yang tidak atau belum memasukkan SPT. 13. Seksi Pengolahan Data dan Informasi a. Tugas dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi antara lain yaitu Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi PDI. b. Penatausahaan alat keterangan. c. Penyusunan rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan. d. Pembentukan bank data. e. Pemanfaatan bank data.
32
f. Pembuatan dan penyampaian surat perhitungan (SPH) kirim ke Kantor Pelayanan Pajak lain. g. Peminjaman berkas data/alat keterangan oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi kepada Seksi terkait. h. Penatausahaan penerimaan PBB non elektronik. i. Pembuatan laporan penerimaan PBB/BPHTB. j. Penyelesaian pembagian hasil penerimaan PBB. 2. Wewenang a. Menilai kebenaran dan kelengkapan data. b. Menjaga kerahasian data perpajakan. c. Meminta konfirmasi keberadaan bukti pembayaran pajak kepada instansi terkait. d. Melakukan sosialisasi implementasi aplikasi e-SPT dan e-filling. e. Mengoreksi data keluaran yang dihasilkan. 14. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1. Tugas dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi antara lain yaitu : a. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi Pengawasan dan Konsultasi. b. Penerbitan surat perintah membayar kelebihan pajak. c. Penerbitan surat perintah membayar imbalan bunga. d. Penyelesaian permohonan keberatan PPh, PPN dan PPnBM di KPP. e. Penyelesaian permohonan pembetulan ketetapan PPh, PPN, dan PPnBM di KPP.
33
f. Penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi administrasi PPh, PPN, dan PPnBM di KPP. g. Penyelesaiaan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB di KPP. h. Penyelesaian permohonan perubahan metode pembukuan. i. Pelaksanaan putusan gugatan atau banding. j. Penerbitan surat ketetapan pajak PBB. 2. Wewenang a. Mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. b. Meneliti kebenaran dan ketepatan waktu pembayaran dan pelaporan SPT Wajib Pajak. c. Melakukan penelitian material atas kebenaran pelaporan SPT Wajib Pajak. d. Meneliti kebenaran konsep Surat Teguran/Himbauan/Klarifikasi keapada Wajib Pajak. 15. Seksi Penagihan 1. Tugas dari Seksi Penagihan antara lain yaitu : a. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi Penagihan. b. Penatausahaan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak beserta bukti pembayarannya. c. Menjawab konfirmasi data tunggakan wajib pajak. d. Penyelesaian permohonan penundaan wajib pajak. e. Penghapusan piutang Pajak. f. Penyelesaian permohonan mengangsur pembayaran pajak. g. Pengusulan/permohonan rekomendasi penghentian penyanderaan.
34
h. Penghentian penyanderaan. i. Konfirmasi setoran pajak. j. Pembuatan laporan Seksi Penagihan ke Kantor Wilayah. 2. Wewenang a. Menyetujui/ menolak hasil penelitian surat permohonan. b. Menyetujui/menolak usul melakukan penyitaan. c. Menyetujui/ menolak usul melakukan pelelangan. d. Mengajukan usul penghapusan piutang pajak. 16. Seksi Ekstensifikasi 1. Tugas dari Seksi Ekstensifikasi antara lain yaitu : a. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi Ekstentifikasi Perpajakan. b. Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor. c. Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian lapangan. d. Penerbitan surat himbauan untuk ber-NPWP. e. Penyelesaian mutasi seluruhnya objek dan subjek pajak PBB. f. Penyelesaian permohonan surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). g. Penerbitan surat himbauan pendaftaran objek dan subjek PBB. h. Penelitian surat setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bngunan. i. Pelaksanaan lapangan ekstensifikasi WP OP melalui pendataan objek PBB oleh tim ekstensifikasi. j. Pelaksanaan administrasi ekstensifikasi WP OP melalui pendaftaran objek PBB oleh tim ekstensifikasi.
35
2. Wewenang a. Meminta data yang diperlukan dalam pendataan obyek dan subyek pajak,penilian dan klasifikasi obyek pajak kepada seksi terkait dan instansi terkait. b. Meneliti konsep surat dan laporan. c. Memantau jadwal dan perkembangan penilian masaal/individual obyek pajak. d. Memantau jadwal dan perkembangan pelaksanaan anlisis indikasi nilai pasar properti. e. Memantau jadwal dan perkembangan penilian kemblai obyek pajak. 17. Seksi Pemeriksaan 1. Tugas dari Seksi Pemeriksaan antara lain yaitu : a. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi Pemeriksaan. b. Penyelesaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar. c. Penyelesaiian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak penjualan barang merah. d. Penyelesaiian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai untuk selain wajib pajak patuh. e. Penyelesaian usulan pemeriksaan. f. Pemeriksaan kantor. g. Pemeriksaan lapangan. h. Penerbitan SP3 - pemeriksaaan menguji kepatuhan. i. Penerbitan SP3 – pemeriksaan tujuan lain.
36
j. Penerbitan SP3 – pemeriksaan wajib pajak lokasi. 2. Wewenang a. Meneliti dan memaraf dan laporan berkala. b. Mengusulkan untuk melakukan/tidak melakukan pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan penyidikan pajak pemeriksaan bukti permulaan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak Kantor Wilayah. c. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijkan teknis pemeriksaan pajak. 18. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tugas dari KP2KP antara lain yaitu : a. Penerimaan dokumen di KP2KP. b. Penyusunan laporan/daftar realisasi anggaran belanja pada KP2KP. c. Penyuluhan perpajakan melalui penyelenggaraan pameran pembangunan. d. Penyuluhan perpajakan partisipatif melalui penyelenggaraan diskusi panel/sarasehan dan simulasi. e. Konsultasi perpajakan melalui pemberian informasi perpajakan dalam rangka pembuatan karya tulis pelajar/mahasiswa. f. Penyuluhan perpajakan melalui media massa cetak. g. Penyuluhan perpajakan melalui media massa elektronik-radio. h. Penyuluhan perpajakan melalui penerbitan prospectus/ brosur/ leaflet/ karikatur. i. Pelayanan konsultasi perpajakan melalui penyelenggaraan information desk.
