LAPORAN TUGAS AKHIR
TINJAUAN ATAS PENYELESAIAN PEMINDAHBUKUAN DI KPP PRATAMA KEPANJEN
MOH. WILDAN ULUL ‘AZMI 103020008027 / 830203410
PROGRAM ON THE JOB TRAINING PEGAWAI BARU/CPNS KPP PRATAMA KEPANJEN KANWIL DJP JAWA TIMUR III DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2015
LEMBAR PENGESAHAN DAN PENILAIAN LAPORAN AKHIR OJT
Pada hari ini tanggal
13
bulan
Maret
tahun
2015
Mengesahkan, Kepala Seksi Pengawasn dan Konsultasi I
………………………………………. HENDRO TRI WAHYU JATMIKO NIP. 197401161998031003
Menilai, Nilai (1-100) Laporan Tugas Akhir Presentasi Workshop
2
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ............................................................................................................. i LEMBAR PENGESAHAN DAN PENILAIAN ..................................................................... ii DAFTAR ISI ...................................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................... 1 A. Latar Belakang Masalah …………………………………………………...…....... 1 a. Kondisi Ideal ................................................................................................. 2 b. Kondisi Saat ini ............................................................................................. 2 B. Sasaran ............................................................................................................ 2 BAB II PEMBAHASAN ..................................................................................................... 3 A. Permasalahan .................................................................................................. 3 B. Analisis Permasalahan ..................................................................................... 3 BAB III PENUTUP ............................................................................................................. 6 A. Kesimpulan ....................................................................................................... 6 B. Saran ................................................................................................................ 6
3
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Reformasi pajak 1983 membawa perubahan yang signifikan dalam desain dan corak perpajakan di Indonesia. Salah satu corak yang paling menonjol adalah berubahnya sistem administrasi perpajakan yang semula menggunakan Official Assesment menjadi Self Assesment. Self Assesment memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan
kewajiban
perpajakannya
sendiri
mulai
dari
menghitung
dan
memperhitungan pajak terutang, membayar pajak terutang, sampai dengan melaporkan kewajiban perpajakannya. Kadangkala ketika melakukan penyetoran pajak, Wajib Pajak karena ketidaktahuan atau kealpaannya salah dalam mengisi Surat Setoran Pajak (SSP). Kesalahan tersebut dapat berupa kesalahan dalam pengisian NPWP dan/atau nama Wajib Pajak, NOP dan/atau letak objek pajak, kode akun pajak dan/atau kode jenis setoran, Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak, nomor ketetapan, dan/atau jumlah pembayaran. Jika hal tersebut terjadi dan Bank Persepsi atau Kantor Pos telah memvalidasi penyetoran pajak yang telah dilakukan, maka Wajib Pajak tidak dapat membetulkan SSP yang salah tersebut di Bank Persepsi ataupun Kantor Pos. mengajukan dapat mengajukan permohonan pemindahbukuan atas kesalahan mengisi SSP tersebut ke KPP terdaftar. Menurut
PMK
Nomor
242/PMK.03/2014,
Pemindahbukuan
adalah
suatu
proses
memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Selain karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP pemindahbukuan dapat dilakukan juga jika terdapat kesalahan pengisian data pembayaran pajak melalui sistem pembayaran pajak elektronik, kesalahan perekaman atas SSP yang dilakukan Bank Persepsi, kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk, pemecahan setoran pajak dalam SSP, dan jika terdapat jumlah pembayaran pada SSP yang lebih besar dari pajak terutang. a. Kondisi Ideal Kondisi ideal penyelesaian pemindahbukuan diatur dalam KPP70-0051 yang mengatur mengenai Standard Operating Procedure Tata Cara Penyelesaian Pemindahbukuan. Dimulai dari Wajib Pajak mengajukan permohonan pemindahbukuan yang dilampiri SSP lembar ke-1 ke KPP melalui TPT. Petugas TPT menerima surat permohonan dan meneliti kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan. Apabila belum lengkap, maka Wajib 1
Pajak dihimbau untuk melengkapi. Apabila sudah lengkap, maka petugas TPT mencetak BPS (Bukti Penerimaan Surat) dan LPAD (Lembar Pengawasan Arus Dokumen). BPS diserahkan kepada Wajib Pajak, sedangkan LPAD digabungkan dengan surat permohonan serta kelengkapannya. Setelah direkam, surat permohonan tersebut diteruskan ke Account Representative. AR kemudian merekam data pemindahbukuan dan membuat uraian penelitian. Kepala Seksi Waskon meneliti dan menandatangani uraian penelitian. Selanjutnya Kepala KPP memberikan persetujuan dan menandatangani uraian penelitian. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep bukti pemindahbukuan yang selanjutnya diteliti dan diparaf oleh Kepala Seksi Pelayanan dan diteruskan ke Kepala KPP untuk disetujui dan ditandatangani. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menandatangani dan membubuhkan cap pada SSP lembar ke-1. Bukti pemindahbukuan tersebut kemudian ditatausahakan di Seksi Pelayanan dan disampaikan ke Wajib Pajak melalui Subbagian Umum. Proses Penyelesaian Pemindahbukuan dilakukan paling lama 30 hari sejak permohonan diterima secara lengkap. b. Kondisi Saat Ini Permohonan pemindahbukuan yang masuk ke KPP Pratama Kepanjen jumlahnya cukup banyak dan bervariasi, mulai dari permohonan pemindahbukuan yang diajukan oleh WAJIB PAJAK Badan, WAJIB PAJAK Orang Pribadi, sampai WAJIB PAJAK Bendahara. Umumnya permohonan pemindahbukuan diajukan oleh Wajib Pajak karena Wajib Pajak melakukan kesalahan sewaktu mengisi SSP baik itu kode akun pajak, kode setor pajak, maupun masa pajak. Meskipun volume permohonan pemindahbukuan yang masuk cukup banyak, akan tetapi permohonan dapat diproses dengan baik dan tepat waktu oleh KPP Pratama Kepanjen.
B. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai penulis dalam penulisan laporan ini adalah: 1. Untuk penulis, agar mampu memahami, meneliti permasalahan, serta memberikan solusi mengenai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tata cara permohonan pemindahbukuan. 2. Bagi KPP Pratama Kepanjen dan Direktorat Jenderal Pajak, dapat menjadi masukan dalam melakukan efisiensi pekerjaan dalam menyelesaiakan permohonan pemindahbukuan secara baik dan tepat waktu.
2
BAB II PEMBAHASAN A. Permasalahan Setelah melakukan pengamatan dan penelitian maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan penyelesaian pemindahbukuan di KPP Pratama Kepanjen sebagai berikut : 1. Permohonan pemindahbukuan yang diajukan oleh Wajib Pajak yang sama untuk beberapa masa pajak. 2. Pengajuan permohonan pemindahbukuan yang waktunya berdekatan dengan tanggal penyetoran Wajib Pajak, tidak dapat langsung diproses. 3. Penyelesaian pemindahbukuan tidak mempengaruhi data penerimaan yang terekam pada MPN. B. Analisis Permasalahan Berikut ini adalah analisis penulis mengenai permasalahan atas penyelesaian pemindahbukuan yang terjadi di KPP Pratama Kepanjen 1. Dari segi permohonan pemindahbukuan yang diajukan oleh Wajib Pajak yang sama atas beberapa masa pajak, permohonan yang paling banyak timbul adalah permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak Bendahara / Pemungut. Menurut hasil analisis penulis, permasalahan ini muncul karena kurangnya pemahaman Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya. Masalah ini tentunya dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak Bendahara. Namun berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan kegiatan On the Job Training di KPP Pratama Kepanjen, sosialisasi kepada Wajib Pajak Bendahara sudah gencar dilakukan oleh Account Representative (AR) yang bersangkutan. Akan tetapi masih ada juga Wajib Pajak Bendahara yang masih melakukan kesalahan dalam mengisi SSP. Penyebabnya adalah yang pertama karena wilayah kerja KPP Pratama terlalu luas. Perlu diketahui bahwa wilayah kerja KPP Pratama adalah setengah Kabupaten Malang yang terdiri dari 21 kecamatan padahal di KPP Pratama Kepanjen hanya memiliki 3 Seksi Waskon, sehingga sosialisasi tidak dapat mencakup seluruh wilayah kerja. Penyebab yang kedua adalah pergantian bendahara yang terjadi di instansi terkait. Dimana bendahara yang lama tidak memberikan penjelasan mengenai kewajiban perpajakan kepada bendahara yang baru, jangankan memberikan penjelasan mengenai kewajiban perpajakan bahkan NPWP bendahara saja tidak
3
diberikan, sehingga bendahara yang baru mendaftar NPWP baru padahal dengan instansi yang sama. 2. Permohonan pemindahbukuan diajukan oleh Wajib Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), setelah diteima oleh petugas TPT maka berkas permohonan pemindahbukuan akan diteruskan kepada AR yang bersangkutan. Selanjutnya AR akan melakukan perekaman data dan membuat uraian penelitian. Disinilah tahapan yang
paling
penting
dalam
proses
penyelesaian
pemindahbukuan.
Dalam
pembuatan uraian penelitian, AR diwajibkan untuk mengecek jumlah setoran yang tertera pada SSP lembar ke-1 dengan data yang berada di Modul Penerimaan Negara (MPN) apakah sesuai atau tidak. Jika setoran pajak telah divalidasi oleh Bank persepsi, maka pada SSP akan terdapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). NTPN inilah yang perlu dilakukan validasi oleh AR pada data yang ada di MPN. Jika terdapat ketidaksesuaian antara jumlah setoran yang ada di SSP dengan di MPN, maka AR wajib untuk menghubungi Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mengkonfirmasi jumlah pajak yang telah disetor, jika sesuai dengan yang berada di SSP maka kemungkinan besar Bank persepsi melakukan kesalahan input. Permasalahan muncul jika jarak waktu antara permohonan dengan penyetoran berdekatan. Karena menurut wawancara penulis dengan seorang AR data MPN dapat dilihat paling cepat adalah 2-7 hari. Sehingga jika terdapat permohonan pemindahbukuan yang waktunya berdekatan dengan penyetoran maka permohonan tersebut tidak dapat langsung diproses oleh AR karena harus melalui proses validasi MPN terlebih dahulu. Dikhawatirkan jika terlalu lama tidak diproses berkas permohonan dapat terselip. 3. Setelah proses pemindahbukuan selesai, bukti pemindahbukuan dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan SPT sebagai ganti SSP lembar ke-3. Meskipun pemindahbukuan telah selesai dilakukan, akan tetapi data penerimaan pajak yang berada di MPN tidak berubah. Misalnya seorang WAJIB PAJAK melakukan penyetoran atas PPN sebesar 1 juta rupiah. Akan tetapi sewaktu mengisi kode akun pajak WAJIB PAJAK tersebut mengisinya dengan kode akun 411121 (PPh 21) dimana seharusnya WAJIB PAJAK tersebut mengisi dengan kode akun 411211 (PPN).
Karena
salah
maka
WAJIB
PAJAK
mengajukan
permohonan
pemindahbukuan, setelah pemindahbukuan selesai maka pada data penerimaan pajak di MPN setoran 1 juta atas PPN tadi masih dianggap sebagai setoran PPh 21. Jadi proses pemindahbukuan tidak dapat mengubah data penerimaan yang ada pada MPN. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemindahbukuan hanya berfungsi sebagai pengganti SSP yang salah. Mungkin hal ini tidak menimbulkan masalah jika pajaknya terutang pada KPP yang sama. Bagaimana jika pajak terutang pada KPP 4
yang berbeda? Kasus ini biasanya timbul pada PPN atas Kegiatan Membagun Sendiri (KMS). Misalnya Wajib Pajak yang terdaftar di KPP A melakukan Kegiatan Membangun Sendiri yang bertempat di wilayah kerja KPP B. Kemudian Wajib Pajak membayar PPN yang terutang dengan menggunakan kode KPP dimana dia terdaftar. Padahal menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri terutang kepada KPP tempat bangunan didirikan bukan tempat Wajib Pajak terdaftar. Meskipun Wajib Pajak tersebut melakukan pemindahbukuan atas PPN KMS tersebut, setoran pajaknya masih akan masuk kedalam penerimaan pajak KPP A, padahal PPN tersebut merupakan potensi penerimaan KPP B . Hal ini tentunya dapat menimbulkan persinggungan antara KPP A dan KPP B.
5
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan 1. Wilayah kerja KPP Pratama adalah setengah Kabupaten Malang yang terdiri dari 21 kecamatan padahal di KPP Pratama Kepanjen hanya memiliki 3 Seksi Waskon, sehingga sosialisasi tidak dapat mencakup seluruh wilayah kerja. 2. Tahapan yang paling penting dalam penyelesaian pemindahbukuan adalah pada proses perekaman data dan pembuatan uraian penelitian pemindahbukuan karena AR harus memvalidasi setoran pajak yang berada pada SSP dengan MPN. 3. Data MPN dapat dilihat paling cepat adalah 2-7 hari setelah penyetoran. Sehingga jika terdapat permohonan pemindahbukuan yang waktunya berdekatan dengan penyetoran maka permohonan tersebut tidak dapat langsung diproses oleh AR. 4. Fungsi pemindahbukuan adalah sebagai pengganti SSP yang salah. 5. Pemindahbukuan tidak menyebabkan perubahan data yang ada pada MPN. B. Saran 1. KPP Pratama Kepanjen menyediakan loket Bank Jatim untuk memfasilitasi Wajib Pajak. Pada umumnya Wajib Pajak KPP Pratama Kepanjen yang datang ke kantor untuk melaporkan SPT belum melakukan penyetoran pajak. Untuk mengurangi jumlah
permohonan
pemindahbukuan,
KPP
Pratama
Kepanjen
dapat
mengoptimalisasi petugas Help Desk untuk membantu membimbing Wajib Pajak dalam mengisi SSP. Sehingga diharapkan jumlah permohonan pemindahbukuan berkurang 2. Pembaruan sistem DJP baik itu MPN ataupun SIDJP. Penulis merasa sistem SIDJP yang sekarang ada memiliki kelemahan, karena tidak bisa mengupdate data penerimaan yang berada di MPN. Begitu juga dengan MPN yang tidak terintegrasi dengan data penerimaan yang dimiliki oleh KPPN. Sehingga jika ada penyetoran pajak oleh WP maka tidak dapat langsung terlihat di MPN DJP karena masih harus melakukan rekonsiliasi dengan DJPb.
6
