BAB III METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Jenis penelitian Dilihat dari sifat permasalahannya, jenis penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kasus (case study),
yaitu penelitian yang mengambil obyek kasus
pembentukan peraturan perundang-undangan tertentu yang sedang berlaku di dalam masyarakat. Berdasarkan sumber datanya, maka jenis penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian kepustakaan (library research) karena peneliti tidak melakukan pencarian data ke lapangan. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini bertujuan mengembangkan konsep untuk memberikan solusi alternatif. Dilihat dari sisi ini maka menurut Soerjono Soekanto penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian preskriptif,1 yaitu penelitian yang bertujuan untuk merumuskan konsep serta memberikan masukan atau saran-saran untuk memecahkan masalah. 2. Pendekatan Penelitian Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum doktrinal.2 Penelitian ini menggunanakan pendekatan yuridis normatif yang mendasarkan pada konsep legal
1
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pres, Jakarta, 1986, hlm. 10
2 Ibid.
positivis yang mengemukakan bahwa norma hukum identik dengan norma-norma yang tertulis dan dibuat serta diundangkan oleh lembaga yang berwenang.3 Penelitian doktrinal ini bertujuan untuk meneliti aspek keharmonisan hukum. 4 Obyek yang akan diteliti adalah peraturan-peraturan perundangan yang mengatur tentang LKM Koperasi dari sudut pendekatan keharmonisan yaitu untuk menelaah segi kesatuan dan keselarasan antara peraturan satu dengan peraturan yang lainnya. Penelitian dilakukan melalui beberapa tahap. Pada tahap awal pertama-tama dilakukan
inventarisasi hukum guna menemukan norma-norma hukum lembaga
keuangan mikro dan perkoperasian, yang bersumber dari peraturan perundangundangan.5 Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan analisis secara komparatif, guna menemukan problem inkonsistensi hukum atau ketidakharmonisan hukum in-concreto (yang berasal dari analisis antara data-data sekunder yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan azas-azas hukum (yang berasal dari analisis antara data-data sekunder yang ada dengan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum) yang mengatur lembaga keuangan keuangan mikro dan Koperasi.
3. Jenis Data Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, antara lain meliputi buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, artikel, majalah, surat 3
Ronny Hannitiyo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, jakarta, 1990, hal.32.
4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pres, Jakarta, 1986, hlm. 51 5
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Op.Cit, hal. 12-22. Bandingkan dengan Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1990, hlm. 51, 252-255; Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998, hlm. 14, 62-70
kabar, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder tersebut mencakup : a) Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasar hierarki Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang,
Peraturan
Pengganti
Undang-Undang
(Perpu),
Peraturan
Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah. Beberapa bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasca Amandemen. 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 212, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tanggal 28 Mei 2014 yang isinya membatalkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang
Nomor
10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394) 10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540); 11) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam ileh Koperasi 12) Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro 13) Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana
Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah 14) Keputusan Menteri Negara
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor:
91/Kep/M.KUKM/IX/ 2004 tanggal 2 Agustus
2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. 15) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 / POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro 16) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 / POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro 17) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 / POJK.05/2014 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro 18) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. b) Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data sekunder dari bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni terdiri atas bukubuku teks yang ditulis oleh para ahli ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para pakar, artikel, karya ilmiah, koran, makalah, dan majalah. c) Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, pada prinsipnya
mencakup:6 Pertama, bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Kedua, bahan-bahan primer, sekunder dan penunjang (tersier) diluar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang sosiologi, ekonomi, ilmu politik, filsafat dan lain sebagainya, yang oleh para peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitiannya.7 Sesuai dengan pengertian bahan tersier tersebut di atas, maka bahan tersier bidang hukum yang diperlukan dan yang dijadikan penunjang untuk penelitian ini, antara lain adalah: a). Subekti & Tjitrosoedibio. 1986. Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya paramita, b). Henry Campbell Black. 1990. Black’s Law Dictionary, 6th Ed., St. Paul-MinnUSA: West Publishing Co. Adapun data penunjang diluar bidang hukum yang sangat diperlukan dan berkaitan langsung dengan obyek penelitian ini ialah data-data mengenai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Data-data mengenai kelembagaan dan operasional KJKS bersumber dari buku-buku pilihan peneliti yang dipandang mengandung data lebih lengkap dan terinci. . 4. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelusuran dokumen yaitu pengumpulan data dengan melakukan inventarisasi tentang peraturan perudang-undangan, buku-buku, karangan ilmiah, 6 Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003, hlm. 33 7 Ibid, hlm. 33
dokumen resmi, makalah, artikel, koran, dan majalah dan Cyber media yaitu pengumpulan data melalui internet.
5. Teknik Analisis Data Sesuai dengan jenis penelitian doktrinal yang digunakan, tahapan analisis yang ditempuh yaitu iventarisasi hukum, yaitu pengumpulan peraturan-peraturan hukum dan asas-asas hukum. Kegiatan diawali dengan dilakukannya iventarisasi terhadap berbagai norma hukum yang terkait dengan peraturan perundangan tentang lembaga keuangan mikro dan perkoperain. Pengidentifikasikan terhadap apa yang didefnisikan sebagai norma hukum tersebut dilakukan dengan menyeleksi data yang relevan. Data yang telah teridentifikasi tersebut kemudian diorganisir kedalam suatu sistem yang komprehensif, berdasarkan
kategori-kategori
hukum
tertentu,
setelah
sebelumnya
dilakukan
pengkoleksian terhadap keseluruhan asas-asas dan norma-noram hukum yang telah terkumpul tersebut.8 Setelah proses iventarisasi tersebut selesai, kemudian dilanjutkan dengan langkah mensortir dan memilih data serta membuang data yang dipandang tidak relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, kemudian pada tahap akhirnya dilakukan analisis terhadap pokok permasalahan. Data yang terkumpul di dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalsis menggunakan metode deduktif-induktif. Metode analisis dedukif yaitu metode analisis umtuk mendapat kesimpulan terhadap fakta-fakta (premis minor) berdasarkan teori atau kaidah-kaidah yang bersifat umum (premis mayor). Metode deduksi adalah metode pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus (going from the general to the specific). Metode deduktif diimplementasikan dalam menganalisis data 8
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri… Op. Cit. hal. 25.
mengenai ketidak-harmonisan antara… dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan faktor-faktor penyebab mengapa terjadi ketidakharmonisan tersebut. Teori-teori, asasasas, serta kaidah-kaidah hukum yang dijadikan acuan atau premis mayor untuk menganalisis kasus ketidak-harmonisan pada peraturan perundang-undangan LKMKoperasi di dalam penelitian ini adalah teori, asas atau kaidah hukum tentang pembentukan peraturan hukum (principles of legality ) dari Lon L. Fuller, serta UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan teori, asas dan kaidah hukum tersebut akan dapat dilihat bagaimana kesesuaian materi muatan yang terkandung dalam peraturan perundangan LKM dan perkoperasian menurut teori principles of legality dan kepatuhan penerapannya menurut Asas-asas Materi Muatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hasil analisis tersebut selanjutnya akan dipergunakan untuk menelusuri akar permasalahan dan factor penyebab mengapa terjadi ketidak-harmonisan dalam pengaturan terhadap LKM-Koperasi. Teknik analisis dalam penelitian ini juga menggunakan metode induktif, yaitu metode pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang khusus ke sesuatu yang umum. Metode ini diterapkan untuk mengkonseptualisasi ide-ide dan gagasan harmonisasi yang diformulasi untuk mengatasi kasus ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan tentang LKM Koperasi. Konsep-konsep pokok dalam proses harmonisasi itu diklassifikasi dan diformulasi sehingga menjadi sebuah gagasan yang utuh guna mengatasi problem ketidakharmonisan hukum tersebut/ .
