BAB III KRONOLOGIS PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA ANTARA DIREKSI PT.BNI DAN KARYAWANNYA
A. PIHAK YANG BERSENGKETA 1.
Penggugat Drs.HERU SARJONO,MM; kewarganegaraan Indonesia, alamat di jalan pejompongan raya nomor : 22,RT.001/RW.005, kelurahan BENDUNGAN HILIR, kecamatan TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT, dalam hal ini memberi
kuasa
kepada:
advokat/pengacara
pada
kantor
GATOT
ROERMANTO & PARTNER LAW FIRM, beralamat di WISMA ALDIRON LT.3, SUITE 317, JALAN GATOT SUBROTO, KAV.72, JAKARTA, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Nopember 2004. Penggugat adalah karyawan dari tergugat (BUMN) yang diangkat dengan surat keputusan direksi. Penggugat semula menjabat sebagai kepala kantor wilayah 10 DKI yang dimutasikan sebagai staff utama divisi sumber daya manusia dengan surat tergugat nomor Dir/270/R tanggal 2 Oktober 2003 perihal mutasi atau perubahan posisi.
2.
Tergugat Direksi (direktur utama dan direktur) PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK, berkedudukan di jalan JENDERAL SUDIRMAN KAV.1 JAKARTA PUSAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: para advokat dan konsultan hukum pada kantor HANDRA DARWIN & REKAN (HDR), yang beralamat di DWIMA PLAZA 14 FLOOR ROOM 407, jalan ahmad yani, kav.67 jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus nomor :Dir/153 tertanggal 22 desember 2004. Tergugat adalah direktur utama BNI. Tergugat mengeluarkan surat keputusan tata usaha Negara Nomor KP/Dir/115/r tanggal 12 Maret 2004 perihal pemberhentian. Surat tergugat tanggal 21 Nopember 2004 Nomor Dir /691 yang merupakan obyek sengketa.
B. DUDUK PERKARA 1.
Pengadilan tata usaha Negara Sebagai Pengadilan Tingkat 1.
Penggugat menggugat tergugat dengan surat gugatan yang didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan tata usaha Negara Jakarta tanggal 2 desember 2004 Nomor : 179/GTUN/2004/PTUN. JKT, terhadap keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan tergugat nomor : KP/DIR/115/R tanggal 12 maret 2004 perihal pemberhentian.
Penggugat semula menjabat sebagai kepala kantor wilayah 10 dki Jakarta, karena peristiwa “SKANDAL PEMALSUAN DAN/ATAU LC FIKTIF” di kantor BNI kebayoran baru Jakarta selatan, dimutasikan
sebagai staff utama divisi sumber daya manusia dengan surat tergugat nomor Dir/270/R tanggal 2 oktober 2003 perihal mutasi atau perubahan posisi dan dalam “skandal” tersebut penggugat menjadi saksi dalam persidangan di pengadilan negeri Jakarta selatan.
Divisi sumber daya manusia PT.BNI mengirim surat No.SDM /11/R tanggal 24 februari 2004 perihal pemberitahuan keputusan direksi atas sanksi administrasi kepada penggugat, yang isinya antara lain rapat direksi tanggal 16 pebruari 2004 memutuskan atas kasus-kasus penggugat dikenakan sanksi administrative berupa “pemberhentian tanpa predikat”, namun direksi member kesempatan pada penggugat untuk mengajukan permohonan pengunduran diri dalam jangka waktu 7 (tujuh)hari sejak pemberitahuan tersebut. Berdasarkan surat direksi sumber daya manusia tersebut, penggugat setelah mempertimbangkan baik-baik bersama keluarga mengajukan surat tanggal 1 maret 2004 yang isinya penggugat mengajukan permohonan pengunduran diri dari perusahaan tergugat (BUMN) sesuai keinginan dan putusan direksi.
Surat direksi sumber daya manusia tanggal 21 nopember 2004 nomor DIR/691 yang diterima penggugat tanggal 24 nopember 2004 merupakan ktun yang konkrit,individual,final dan merugikan kepentingan hukum penggugat melalui proses atau prosedur yang seharusnya ditempuh lebih dahulu, sehingga tergugat telah bertindak sewenang-wenang dan bertentangan dengan aturan anggaran dasar PT.BNI dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Bahwa pengadilan tata
usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut karena melihat bahwa karyawan BNI bukan pegawai negeri sipil.
Dalam jawaban dan eksepsi tergugat menyatakan : −
tergugat menyatakan eksepsi bahwa PTUN Jakarta tidak berwenang mengadili perkara ini, gugatan telah lewat tenggang waktu dan gugatan tidak jelas/kabur/obscuur libel.
−
Perihal KTUN,SK,No. KP/DIR/115/R
tanggal 12 maret 2004
perihal pemberhentian yang menjadi obyek sengketa telah sesuai dengan pedoman kebijaksanaan,organisasi dan prosedur PT.BNI perihal buku pedoman kepegawaian dan bukan didasarkan pada pasal
158
undang-undang
nomor
13
tahun
2003
tentang
ketenagakerjaan. −
Penerbitan surat tergugat No. SDM/11/997/R tanggal 24 pebruari 2004
perihal
pemberhentian
keputusan
direksi
atas
sanksi
administrative didasarkan pada buku pedoman kepegawaian bab V angka 3 huruf (C) , yakni
kepada penggugat masih diberi
kesempatan mengajukan permohonan mengundurkan diri dalam hal sanksi administrative berupa “pemberhentian tanpa predikat”, yang kemudian penggugat dengan surat tanggal 1 maret 2004 mengajukan permohonan mengundurkan diri tanpa paksaan dan tekanan. −
Dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa surat tergugat Nomor DIR/691 tanggal 21 nopember 2004 yang menjawab surat
penggugat kepada tergugat tanggal 27 oktober 2004 adalah merupakan ktun yang bersifat konkrit,individual dan final hanya sebagai alasan untuk mnghitung tenggang waktu 90 hari seharusnya sejak pnggugat menerima surat tergugat NO.KP/DIR/115/R tanggal 12 maret 2004 dan bukan sejak menerima surat tergugat No.DIR/691 tanggal 21 nopember 2004.
Sengketa tata usaha Negara Reg No.179/G.TUN/2004/PTUN.JKT telah diputus tanggal 23 pebruari 2005 tanpa dihadiri oleh penggugat atau kuasanya dan juga tergugat atau kuasanya
2.
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tingkat Banding.
Kuasa hukum penggugat/pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 maret 2005 sebagaimana disebutkan di dalam akte permohonan banding no.13/bd/2005/ptun.jkt dan juga telah menyerahkan memori banding yang diterima kepaniteraan pengadilan tata usaha Negara Jakarta
pada
tanggal
6
april
2005,
sedangkan
kuasa
hukum
tergugat/terbanding telah menyerahkan kontra memori bandingnya yang telah diterima kepaniteraan pengadilan tata usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 april 2005.
Permohonan banding yang diajukan masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara sebagaimana oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima.
Majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha Negara Jakarta (yang seterusnya cukup disebut majelis) mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti-bukti,memori banding dan kontra memori banding, maka majelis akan mempertimbangkan di tingkat banding ini sebagaimana yang diuraikan di bawah ini : −
Dalam sengketa ini yang dijadikan obyek sebagai obyek sengketa adalah surat keputusan direksi PT.Bank Negara Indonesia (persero) Tbk No.KP/DIR/115/R tanggal 12 maret 2004 perihal pemberhentian, dan terhadap penerbitan surat keputusan telah didalikan oleh penggugat/pembanding perundang-undangan
telah yang
bertentangan
berlaku
dan
dengan
peraturan
diterbitkannya
secara
sewenang-wenang, dengan uraian dan alasan-alasan sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat gugatan. −
Bahwa masalah pokok yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah: Benarkah penerbitan surat keputusan direksi PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk No. KP/DIR/115/R tanggal 12 maret 2004 perihal pemberhentian telah mengandung cacat hukum yaitu: 1.
Dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.
Dikeluarkan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (vide pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004)
Apabila dicermati surat keputusan direksi PT.Bank Negara Indonesia (persero) TbkNo.KP/DIR/115/R tanggal 12 maret 2004 yang dijadikan sebagai objek gugatan (vide bukti p-1) didapat fakta bawa salah satu alasan di samping alasan-alasan lainnya, diterbitkannya surat keputusan adalah karena adanya: a.
surat
pengunduran
diri
Sdr. Drs.
Heru
Sardjono,
MM
(NPPkonsideran menimbang), b.
keputusan direksi pada rapat direksi tanggal 16 pebruari 2004.
c.
surat pemberitahuan sumber daya manusia no. SDM/11/997/R tanggal 24 pebruari 2004 (konsideran memperhatikan).
Pertimbangan huruf a: Menimbang, bahwa di dalam gugatan penggugat/pembanding angka 8 pada pokoknya telah diakui, bahwa penggugat/pembanding telah mengirimkan surat pada tanggal 1 maret 2004 kepada tergugat. Divisi sumber daya manusia perihal:Pengunduran diri, yang tembusannya ditujukan ke direktur utama bank Negara Indonesia, DIR PN –HUK &YAL, menurut penggugat/pembanding, pengiriman surat pengunduran diri tersebut karena dalam keadaan tertekan oleh situasi dan kondisi yang memojokan posisi penggugat.
Menimbang, bahwa atas dalil penggugat/pembanding dalam bantahan tergugat/terbanding tersebut, majelis perlu meneliti surat divisi sumber daya manusia No. SDM/11/997/R tanggal 24 pebruari 2004
tentang
penyampaian
keputusan
direksi
atas
sanksi
administrative.
Pertimbangan huruf b: Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat bukti P-1 dihubungkan dengan
P-27 dan T-5 didapat fakta-fakta sebagai
berikut: 1.
bahwa
benar
adanya
surat
pengunduran
dari
penggugat/pembanding akan tetapi pengunduran diri tersebut adalah benar karena adanya surat dari divisi sumber daya manusia PT.BNI (persero) TBK (videT-5) yang di dalam surat tersebut diberikan dua alternative pilihan, pemberhentian tanpa predikat atau pengunduran diri dalam jangka waktu yang diberikan kepada penggugat/pembanding adalah 7 (tujuh ) hari kalender. 2.
bahwa yang dijadikan sebagai dasar pada tindakan yang diwujudkan dalam surat-surat yaitu bukti T-5 yang kemudian ditindaklanjuti dengan bukti P-27 dan akhirnya terbitlah surat keputusan direksi PT. Bank Negara Indonesia (persero) TbkNo.KP/DIR/115/R
tanggal
12
maret
2004
perihal
pemberhentian, adalah didasarkan pada hasil rapat direksi tanggal
16 februari 2004 (vide bukti P-18) yang apabila diteliti bukti P-18 tersebut pada halaman 5 dan 6 pada permasalahan yang menyangkut penggugat/pembanding. Pertimbangan: 1.
selama yang bersangkutan telah terjadi penyimpangan pengambil alihan 94 usance L/C USD. 148.542.048.17 dan EUR. 56.113.946.50 di cabang kebayoran;
2.
yang bersangkutan memutus, kredit di LBE PTE sebanyak 2 debitur maximum RP.9,2 milyar dan 16 debitur maximum RP.69,5 milyar.
3.
sanksi administrasi sebelumnya: a. PP
1 tahun 1997 penyalahgunaan biaya jasa giro di
cabang banjar baru dan ambon; b. PP 1 tahun 2001 pemberian kma maximum RP.2 milyar dan tambahan maximum RP.1 milyar a/n cv. Wisma sejati; c. PP 1 tahun 2002 penyimpangan pemberian kredit a/n cv. Andalas terang nusantara. Menimbang, bahwa apabila dicermati dari isi dan pertimbangan yang disembutkan dalam risalah rapat direksi tanggal 16 pebruari 2004 (vide P-18) yang telah disitir di atas menurut hemat majelis isinya adalah merupakan suatu peristiwa atau kasus.
Pada hakekatnya asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah merupakan suatu ketentuan hukum yang tidak tertulis, walaupun begitu tentang asas-asas tersebut dapat dibaca di dalam buku literature dan terhadap salah satu asas yaitu asas kecermatan dapat dikutip dari buku himpunan makalah asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Berdasarkan adanya fakta tersebut oleh karena terhadap pihak penggugat/pembanding yang tidak pernah didengar keterangannya dan atau
diberikan
kesempatan
untuk
membela
diri,
sebelum
diterbitkannya surat keputusan No.KP/DIR/115/R tanggal 12 maret 2004 perihal pemberhentian oleh direksi PT.BNI (persero) Tbk, dan ditinjau dari sifatnya surat keputusan tersebut bersifat merugikan, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan direksi PT.BNI (persero) TBK menerbitkan surat keputusan No.KP/DIR/115/R tanggal 12 maret
2004
adalah
bertentangan
dengan
asas-asas
umum
pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan, dan juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sewenang-wenang dalam arti tidak mempertimbangkan kepentingan yang terkait khususnya kepentingan penggugat/pembanding, dan juga melanggar asas Audi Et Elteram Partem.
3.
Mahkamah Agung
Sesudah putusan terakhir diberitahukan kepada tergugat/terbanding pada tanggal 18 mei 2005 kemudian terhadapnya oleh tergugat/terbanding dengan perantara kuasa khususnya, berdasarkan surat khusus tanggal 25 mei 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 juni 2005 sebagaimana ternyata dalam akte permohonan kasasi No.52/kas2005/PTUN.JKT yang dibuat oleh panitera pengadilan tata usaha Negara Jakarta, permohonan kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima kepaniteraan pengadilan tata usaha Negara tersebut pada tanggal 15 juni 2005.
Bahwa setelah itu penggugat/pembanding yang pada tanggal 15 juni 2005 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari tergugat/terbanding diajukan memori kasasi yang diterima di kepaniteraan pengadilan tata usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 juli 2005, dengan demikian jawaban memori/risalah kasasi itu ditujukan setelah tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 47 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, maka jawaban memori/kasasi itu tidak dapat diperhatikan.
Permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima.
Keberatan-keberatan yang diajukan pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:
Dalam eksepsi: 1.
Bahwa pengadilan tinggi tata usaha Negara Jakarta telah keliru dalam memberikan pertimbangan, karena pengadilan tinggi tata usaha Negara Jakarta telah menganggap bahwa pemohon kasasi/tergugat adalah merupakan badan usaha milik Negara, sehingga secara otomatis keputusan yang dikeluarkannya adalah merupakan putusan dari pejabat/badan tata usaha Negara.
2.
Pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan tindakan pemohon kasasi/tergugat menerbitkan obyek sengketa adalah merupakan tindakan yang keliru dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu kecermatan dan juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang
sewenang-wenang
dalam
arti
tidak
memperhatikan
kepentingan termohon kasasi/penggugat dan juga melanggar asas audi et a iteram partem, adalah merupakan pertimbangan yang keliru. 3.
Pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengenai eksepsi yang diajukan pemohon kasasi/tergugat khususnya mengenai telah lewat waktunya gugatan yang diajukan oleh
termohon
kasasi/penggugat
jelas
dan
cenderung
menjustifikasikan keinginan dari termohon kasasi/penggugat dan
melanggarketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. 4.
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memberikan pertimbangan yang tidak jelas terhadap eksepsi yang diajukan oleh pemohon kasasi/tergugat mengenai tidak jelas/kaburnya obyek sengketa dalam gugatan termohon kasasi/penggugat.
Dalam pokok perkara: Bahwa pengadilan tinggi tata usaha Negara Jakarta telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum.Hal ini karena pengadilan tinggi tata usaha Negara Jakarta telah keliru menafsirkan dasar terbitnya obyek sengketa. Menimbang: Mengenai keberatan-keberatan dalam eksepsi 1 sampai dengan 4: Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex factie pengadilan tinggi tata usaha Negara Jakarta tidak salah menerapkan hukum. Mengenai keberatan dalam pokok perkara: Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex factie pengadilan tinggi tata usaha Negara Jakarta tidak salah menerapkan
hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan.
Amar
putusan
pengadilan
tinggi
tata
usaha
Negara
Jakarta
No.63/B/2005/PT.TUN.JKT. tanggal 11 mei 2005 tersebut perlu diperbaiki sepanjang mengenai penetapan hakim pengadilan tata usaha Negara Jakarta tentang penundaan pelaksanaan tindak lanjut administrasi surat keputusan no.KP/DIR/115/R tanggal 12 maret 2004 tentang pemberhentian, dan harus dinyatakan tidak berlaku lagi. Sehingga amar putusan pengadilan tinggi tata usaha Negara Jakarta point 5 harus dihilangkan atau dihapuskan dari amar putusan.
C. PERTIMBANGAN HUKUM. 1.
Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara
Menimbangan, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas.
Menimbang,bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi. a.
dalam eksepsi:
menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam jawabannya tertanggal 5 januari 2005.
2.
Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pertimbangan tentang eksepsi antara lain: bahwa tergugat sebagai bumn (UUNo.19 tahun 2003) dalam menerbitkan ktun obyek sengketa adalah berkualitas sebagai badan atau pejabat tata usaha Negara dengan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan yaitu kegiatan bersifat eksekutif dan penggugat sebagai karyawan tergugat diangkat dengan surat keputusan tergugat dan bukan dengan kontrak kerja, maka sengketa ini merupakan sengketa tata usaha Negara. Surat keputusan tergugat No.KP/DIR/115/R tanggal 12 maret 2004 perihal pemberhentian sebagai obyek sengketa tidak dapat terpikir secara terpisah, sendiri-sendiri
merupakan
satu
rangkaian
dengan
surat
tergugat
No.DIR/691 tanggal 21 nopember 2004 perihal penolakan terhadap permohonan penggugat (untuk menghadap direktur utama PT.BNI ) di dalam kesatuan, sehingga gugatan penggugat yang diajukan dan didaftarkan pada tanggal 2 desember 2004 adalah masih dalam tenggang waktu menggugat. Surat pengunduran diri penggugat tanggal 1 maret 2004 adalah benar karena adanya surat divisi sumber daya manusia atau tergugat tanggal 24 pebruari 2004 NO.SDM/11/997/R yang memberikan dua alternative pilihan, yaitu pemberhentian tanpa predikat atau mengundurkan diri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan obyek sengketa tanggal 12 maret 2004 perihal pemberhentian.
Rapat direksi tanggal 16 pebruari 2004 isinya adalah memuat peristiwa/kasus pelanggaran oleh penggugat yang juga menjadi dasar penerbitan objek sengketa, menurut pedoman bab ii huruf a dan bab iv penangannya dilaksanakan menurut prosedur, wawancara dan berita acara pemeriksaan, yang belum dilaksanakan oleh tergugat. Kewenangan direksi/tergugat untuk melakukan penyimpangan dalam pemrosesan kasus menyimpang dari ketentuan bpp kepegawaian adalah khusus terhadap kasus-kasus berat yang menjurus pada fraud/kesalahan berat (Pasal 158 UUNo.13 tahun 2003) dan ternyata kasus yang ditetapkan terhadap penggugat (vide rapat direksi tanggal 16 pebruari 2004) tidak termasuk sebagai kasus yang dimaksud dalam pasal 158 uu no.13 tahun 2003. Tindakan tergugat menerbitkan SKNO.KP/DIR/115/R tanggal 12 maret 2004 (objek sengketa ) adalah didasarkan pada alasan-alasan yang belum dibuktikan kebenarannya dan dibuat tanpa wawancara, tidak dibuat berita acara pemeriksaan, yang bertentangan, dengan pedoman kebijakan, organisasi dan prosedur kerja PT.BNI perihal pedoman kepegawaian Bab IV,Bab V dan juga UUNo. 13 tahun 2003. Pengunduran diri penggugat dengan surat tanggal 1 maret 2004 adalah disebabkan dari surat No. SDM/11/997/R tanggal 24 pebruari 2004, bukan merupakan pengunduran diri prakarsa murni dari pegawai yang bersangkutan, yang dengan demikian pengunduran diri tersebut tidak mengakibatkan tidak perlu dipertimbangkan tentang benar tidaknya atau
cocok tidaknya tindakan tersebut secara hukum, in casu perbuatan yang menyebabkan terbitnya SK.objek sengketa. Fakta karena penggugat tidak pernah diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diterbitkannya sk. Objek sengketa adalah bersifat merugikan, maka tindakan tergugat menerbitkan SK objek sengketa adalah bertentangan dengan AAUPB (asas-asas umum pemerintahan yang baik),yaitu asas kecermatan, asas tidak sewenang-wenang dan asas audi et alteram partem.
3.
Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Menolak permohonan kasasi dengan perbaikan amar putusan pengadilan tinggi tata usaha Negara. Pertimbangan mahkamah agung berbunyi bahwa tidak ternyata putusan PT TUN Jakarta dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan /atau undang-undang, maka permohonana kasasi ditolak
dengan perbaikan
putusan sepanjang mengenai penetapan hakim pt tun tentang penundaan pelaksanaan SKNo. KP/DIR/115/Rtanggal 12 maret 2004 tentang pemberhentian dan harus dinyatakan tidak berlaku lagi dengan dihilangkan dan/atau dihapus dari amar putusan.
D. AMAR PUTUSAN 1.
Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta MENGADILI :
− menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima; − mencabut penetapan majelis hakim pengadilan tata usaha Negara Jakarta nomor : 179/G.TUN/2004/PTUN.JKT tanggal 23 desember 2004 tentang penundaan pelaksanaan tindak lanjut administrasi surat keputusan nomor : KP/DIR/115/R tanggal 12 maret 2004 tentang pemberhentian. − menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 119.000; (seratus Sembilan belas ribu rupiah).
2.
Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta MENGADILI : − menerima banding yang diajukan oleh penggugat/pembanding − membatalkan putusan pengadilan tinggi tata usaha Negara Jakarta Reg. No.179/G.TUN/2004/PTUN-JKT
3.
Amar Putusan Mahkamah Agung MENGADILI : − mengabulkan gugatan penggugat/termohon kasasi untuk seluruhnya; − menyatakan batal surat keputusan direksi PT.BNI (persero) TBK. No.KP/DIR/115/R tanggal 12 maret 2004 perihal pemberhentian. − memerintahkan tergugat/pemohon kasasi untuk mencabut SK
direksi
PT.BNI (persero) TBK No.KP/DIR/115/R tanggal 12 maret 2004 perihal pemberhentian.
− memerintahkan tergugat/pemohon kasasi untuk merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat penggugat/termohon kasasi, serta mengembalikan penggugat /termohon kasasi pada posisi dan jabatan semula (yakni posisi dan jabatan penggugat/termohon kasasi sesuai dengan surat direksi PT. Bank Negara Indonesia (persero) TbkNo. DIR/295/R tertanggal 06 september 2002).
