BAB III KEWENANGAN HAKIM TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004
A. Kedudukan dan Tanggung Jawab Hakim Pada pasal 12 ayat 1 undang-undang No 9 tahun 2004 disebutkan bahwa hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat publik yudisial dari kekuasaan kehakiman dan karena itu jabatan hakim bukan jabatan eksekutif. Di dalam pasal 24 UUD 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lainlain badan kehakiman menurut undang-undang. Pada bagian penjelasan dari pasal 24 dan 25 UUD 1945 ditegaskan pula bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah1 Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia2. Pengertian kekuasaan negara yang merdeka, dimaksudkan bahwa kekuasaan kehakiman di samping
kekuasaan
pemerintahan
dan
kekuasaan
perundang-undangan
mempunyai kedudukan yang bebas, bebas dari pengaruh kedua kekuasaan yang
1 2
Philipus M Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, hal 236 Undang-Undang No 4 tahun 2004,Pasal 1 Ketentuan Umum
48
49
lainnya itu. Dengan kata lain kedua kekuasaan yang di sampingnya itu tidak boleh mencampuri segala urusan peradilan yang merupakan realisasi kekuasaan kehakiman, kecuali hal-hal yang tersebut dalam UUD, umpamanya pemberian grasi oleh presiden. Pemberian kebebasan kepada kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan peradilan adalah suatu hal yang mutlak, karena keadilan itu dapat dicapai apabila terhadap hakim yang menjalankan tugasnya tidak ada intervensi apapun dari pihak manapun, sehingga keputusan yang diambil murni kebijakan hakim yang mengadili. Begitu juga dengan hakim yang mengadili harus bebas dari kepentingan, keputusannya harus semata-mata didasarkan pada kebenaran, kejujuran dan keadilan. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bebas itu diwujudkan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi3. Kesemua badan peradilan tersebut dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Realisasi dasar tersebut, terutama dapat dilihat dalam setiap putusan pengadilan
3
Ibid, pasal 2
50
yang memakai kepalanya yang berbunyi, "Demi keadilan yang berdasarkan keTuhanan yang maha Esa"4. Seperti kita ketahui dari uraian di atas, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara untuk menyelenggarakan peradilan. Lalu bagaimanakah tugas peradilan itu sendiri yang diwujudkan dalam badan-badan peradilan di atas di dalam Undang-undang No 4 Tahun 2004 pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum yang tidak membeda-bedakan orang, dan ayat 2 yang berbunyi, pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan. Selain itu pada pasal 16 ayat 1 juga disebutkan pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Berdasarkan uraian di atas bisa kita ambil kesimpulan bahwa hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, yang mana tugas kekuasaan kehakiman itu ialah dalam rangka menyelenggarakan peradilan, dan peradilan itu sendiri mempunyai kewajiban memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Singkatnya hakim adalah pejabat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara di dalam sebuah peradilan. Sedangkan kehadiran Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di
4
K Wantjik Saleh,Kehakiman dan Peradilan, hal 17
51
bawahnya serta sebuah Mahkamah Konstitusi, menggambarkan bahwa kewenangan hakim untuk memutus suatu perkara hanya sebatas bidang yang menjadi fokus dari lembaga-lembaga peradilan tersebut. Praktek hukum di muka pengadilan terutama yang dilaksanakan oleh hakim dengan menerapkan Undang-undang sesuai dengan sistem peradilan yang berlaku ada dua kemungkinan yang bisa terjadi5. Kemungkinan pertama, hakim hanya menerapkan undang-undang pada kasus nyata tanpa kebebasan keluar lingkup kaidah undang-undang, konsekuensinya hakim hanya menjadi corong penguasa
melalui
menerapkan
Undang-undang.
undang-undang
pada
Kemungkinan
kedua,
kasus
diperiksanya.
yang
hakim
bebas Bahkan
menyampingkan Undang-undang apabila menurut pertimbangannya akan timbul ketidakadilan. Kemungkinan akan timbul subyektifitas keputusan hakim, tetapi hal itu dapat dihindari melalui kode etik hakim. Tanggung jawab hakim diwujudkan melalui keputusan yang baik, bermutu, dan berdampak positif bagi masyarakat dan negara. Jika tidak demikian, maka hakim yang tidak bertanggung jawab akan menanggung segala akibat yang ditimbulkan oleh keputusannya yang tidak adil itu, baik berupa kebencian masyarakat, sanksi undang-undang, atau pembalasan dari Tuhan. Hakim itu ibarat cakra yang harus mampu;
5
Abdul Kadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, hal 133
52
1. Bertindak adil, tidak berprasangka, tidak memihak, dan bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran dan keadilan. 2. Memutus berdasarkan hati nurani 3. Menyelesaikan perkara secara tuntas dan final 4. Bersikap saling menghargai, saling pengertian, tertib dan lugas, serta berpandangan luas. 5. Sanggup mempertanggungjawabkan pada tuhan6. Di dalam lingkungan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara juga dikenal yang dinamakan hakim ad hoc, yang mana di dalam lingkungan peradilan umum dan perdata tidak ada. Dalam hukum acara PTUN, hakim ad hoc diatur dalam pasal 135 ayat 1 Undang-undang No 5 tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut;
“Dalam hal pengadilan memeriksa dan memutuskan perkara tata usaha negara tertentu yang memerlukan keahlian khusus, maka ketua pengadilan dapat menunjuk seorang hakim ad hoc sebagai anggota majelis.” Kalau di pengadilan umum ada saksi ahli, di PTUN di samping ada saksi ahli juga ada hakim ad hoc. Perbedaan keduanya adalah keterangan saksi ahli tidak mengikat hakim, sedangkan pendapat dari hakim ad hoc sifatnya adalah mengikat karena dia adalah sebagai hakim anggota majelis.
6
Ali Aspandi, Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia Yang Penuh Ketidakpastian, hal 29
53
B. Kewenangan Hakim Tata Usaha Negara Dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang No 9 tahun 2004 tentang PTUN disebutkan bahwa, hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.7 Dalam Pasal 1 Undang-undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.8 Kemudian dalam Pasal 47 Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga disebutkan, pengadilan bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.9 Berdasarkan uraian pasal demi pasal di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hakim Tata Usaha Negara adalah pejabat yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di dalam lingkungan PTUN. Secara umum memang kewenangan hakim adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa. Namun dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan Hakim TUN adalah sebatas pada permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara atau tentang Tata Usaha Negara. Jadi yang membedakan hakim TUN dengan hakim yang lainnya adalah hanya mengenai bidang yang menjadi wilayah garapannya.
7
Undang-undang No 9 Tahun 2004, Pasal 12 ayat 1 Undang-undang No 4 Tahun 2004, Pasal 1 9 Undang-undang No 5 Tahun 1986, Pasal 47 8
54
C. Peradilan Tata Usaha Negara dan kewenangannya menurut UU No 9 tahun 2004 1. Pengertian Istilah Tata Usaha Negara di sebagian lingkungan perguruan tinggi dikenal dengan nama “administrasi negara”, alasannya karena istilah Tata Usaha Negara lebih sempit daripada Istilah administrasi negara itu sendiri10. Hukum administrasi adalah keseluruhan ketentuan yang mengikat alat-alat perlengkapan negara, baik tinggi maupun rendah, setelah alat-alat itu menggunakan kewenangan-kewenangan ketatanegaraan. Di dalam undangundang No 5 tahun 1986 pasal 144 disebutkan bahwa undang-undang ini dapat disebut “undang-undang Peradilan administrasi negara”. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disertakan pengertianpengertian yang dicantumkan dalam bab I. Dalam pasal 1 undang-undang ini, yang dimaksud dengan; a. Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. b. Badan atau pejabat tata usaha adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. c. Keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum
10
Victor S, Soedibyo, Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara, hal 16
55
tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. d. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun daerah, sebaga akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan per-undang-undangan yang berlaku. e. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan. f. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. g. Pengadilan adalah peradilan tata usaha negara dan/ atau pengadilan tinggi di lingkungan Pengadilan tata usaha negara. h. Hakim adalah hakim pada pengadilan tata usaha negara dan/ atau hakim pada pengadilan tinggi tata usaha negara. Sedangkan dalam pembukaan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 poin b disebutkan bahwa peradilan tata usaha negara merupakan lingkungan
56
peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 2. Tujuan Pembentukan PTUN Tujuan
dari
Peradilan
Tata
Usaha
Negara
adalah
untuk
mengembangkan dan memelihara administrasi negara yang tepat menurut hukum, atau tepat menurut Undang-Undang, ataupun tepat secara efektif maupun berfungsi secara efisien11. Faktor terpenting untuk mendukung efektifitas peranan pemerintah adalah faktor makna kontrol Yudisial dengan spesifikasi karakteristiknya. Hal tersebut, mendasari konsepsi mengenai Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan pelembagaan kontrol yudisial terhadap tindakan pemerintah. Peradilan Tata Usaha Negara diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negaranya, yakni sengketa yang timbul sebagai akibat dari adanya tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negaranya. Tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah: a. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu.
11
Ibid, hal 17
57
b. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut. (Keterangan pemerintah di hadapan sidang paripurna DPR RI mengenai RUU PTUN tanggal 29 April 1986)12.
Tujuan tersebut di atas, kemudian ditampung dalam Penjelasan Umum Angka ke-1 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara sebenarnya adalah sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara pemerintah dengan rakyat sebagai akibat dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara. 3. Subyek dan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 4 UU No.5 Tahun 1986 menyebutkan, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan
Tata
Usaha
Negara,
termasuk
sengketa
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur sengketa Tata Usaha Negara terdiri dari:
12
W Riawan Tjandra, Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, hal 1
58
a. Subyek yang bersengketa adalah orang atau badan hukum privat di satu pihak dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lain pihak. b. Obyek sengketa adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara13.
Penggugat dalam Pasal 53 UU No.9 Tahun 2004 disebutkan: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”. Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN pada dasarnya dapat digolongkan dalam tiga kelompok14 ; a. Kelompok pertama adalah orang-orang atau badan hukum perdata sebagai alamat yang dituju oleh suatu KTUN. Di sini orang atau badan hukum perdata tersebut secara langsung terkena kepentingannya oleh keluarnya KTUN yang dialamatkan kepadanya. Karena itu ia jelas berhak mengajukan gugatan. b. Kelompok kedua adalah orang-orang atau badan hukum perdata yang dapat disebut sebagai pihak ketiga yang berkepentingan yang meliputi : 13 14
Ibid, hal 7
Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, hal 75
59
(1) Individu-individu
yang
merupakan
pihak
ketiga
yang
berkepentingan. Kelompok ini merasa terkena kepentingannya secara tidak langsung oleh keluarnya suatu KTUN yang sebenarnya dialamatkan kepada orang lain. (2) Organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai pihak ketiga dapat merasa berkepentingan, karena keluarnya suatu KTUN itu dianggapnya bertentangan dengan tujuan-tujuan yang mereka perjuangkan sesuai dengan anggaran dasarnya. c. Kelompok ketiga adalah badan Atau jabatan TUN yang lain, namun UU PTUN tidak memberi hak kepada badan atau jabatan TUN untuk menggugat. Sedangkan yang dimaksud Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan pihak tergugat dalam sengketa tata usaha negara adalah sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 2 UU PTUN dan penjelasan Pasal 1 angka 3 UU PTUN,” Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Dan dalam penjelasannya disebutkan “Yang dimaksud dengan peraturan perundangundangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta
60
semua Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah yang juga bersifat mengikat secara umum.” Sebagai Jabatan TUN yang memiliki kewenangan pemerintah, sehingga dapat menjadi pihak yang tergugat dalam sengketa TUN dapat dikelompokkan dalam15 : a. Instansi resmi pemerintah yang berada di bawah presiden sebagai kepala eksekutif. b. Instansi-instansi dalam lingkungan kekuasaan negara di luar lingkungan eksekutif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan suatu urusan pemerintahan. c. Badan-badan hukum privat yang didirikan dengan maksud untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. d. Instansi-instansi yang merupakan kerja sama antara pemerintahan dan pihak swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. e. Lembaga-lembaga hukum swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Obyek sengketa TUN adalah keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan
15
A.Siti Soetami, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, hal 5
61
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata16. Unsur-unsur pengertian istilah KTUN sebagai obyek sengketa TUN menurut UU No.5 tahun 1986 ialah17 : a.
Penetapan tertulis Penjelasan pasal tersebut menggariskan bahwa istilah “penetapan tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis
bukanlah
bentuk
formatnya
seperti
Surat
Keputusan
Pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas; (1) Badan
atau
Pejabat
Tata
Usaha
Negara
mana
yang
mengeluarkannya. (2) Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu. (3) Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. 16 17
Undang-Undang No.5 Tahun 1986, Pasal 1 angka 3 A Siti Soetani, Hukum Acara Peradilan Tata Uaha Negara, hal 11-12
62
b.
Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif.
c.
Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta semua keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum.
d.
Bersifat konkrit, individual dan final. Bersifat konkrit artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi terwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum
63
Bersifat
final
artinya
sudah
definitive,
dan
karenanya
dapat
menimbulkan akibat hukum Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. e.
Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Menimbulkan akibat hukum artinya perbuatan hukum yang diwujudkan dalam pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada seseorang atau badan hukum perdata. Kemungkinan besar bidang-bidang yang akan banyak menimbulkan
perkara-perkara tata usaha negara nantinya adalah18, perijinan, masalah kepegawaian negeri, masalah keuangan negara, masalah perumahan dan pergedungan, masalah pajak, masalah cukai, masalah agraria, perfilman, pemeriksaan bahan makanan dan mutu barang, keselamatan kerja perusahaan,
jaminan
sosial,
kesehatan
rakyat,
pengamanan
rumah
penginapan, keamanan toko, pasar, perawatan infrastruktur, lalu lintas jalan, penanggulangan sampah, pendidikan, perbankan, kejahatan komputer, HAM, dan lain-lain.
18
Victor Situmorang, Soedibyo., Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara, hal 20
64
4. Kompetensi PTUN Kompetensi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu).19 Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa: Pengadilan
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Dari ketentuan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi peradilan. Ada beberapa cara untuk mengetahui kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara: pertama, dapat dilihat dari pokok sengketanya (geschilpunt, fundamentum
petendi); kedua, dengan melakukan pembedaan atas atribusi (absolute competentie atau attributie van rechtsmacht) dan delegasi (relatieve competentie atau distributie van distributie van rechtsmacht); ketiga, dengan melakukan pembedaan atas kompetensi absolut dan kompetensi relatif20. Pertama, dilihat dari pokok sengketanya, apabila pokok sengketanya terletak
dalam
lapangan
hukum
privat,
maka
sudah
tentu
yang
berkompetensi adalah hakim biasa (hakim pengadilan umum). Apabila pokok sengketanya terletak dalam lapangan hukum publik, maka sudah tentu yang berkompetensi adalah administrasi negara yang berkuasa (hakim PTUN). Kedua, dengan melakukan pembedaan atas kewenangan mengadili dengan pembagian kompetensi atas atribusi (absolute competentie atau 19 20
WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, hal 518 Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, hal 28
65
attributie van rechtsmacht) dan delegasi (relatieve competentie atau distributie van rechtsmacht) dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Atribusi, yang berkaitan dengan pemberian wewenang yang bersifat bulat (absolut) mengenai materinya, yang dapat dibedakan : a. Secara horizontal, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari suatu jenis pengadilan terhadap jenis pengadilan lainnya, yang mempunyai kedudukan sederajat/ setingkat. Contoh: Pengadilan Administrasi terhadap Pengadilan Negeri (umum), Pengadilan Agama atau Pengadilan Militer. b. Secara vertical, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari suatu jenis pengadilan lainnya, yang secara berjenjang atau hirarki mempunyai kedudukan lebih tinggi. Contoh: Pengadilan Negeri (umum) terhadap Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. 2. Distribusi, yang berkaitan dengan pembagian wewenang yang bersifat terinci (relatif) di antara badan-badan yang sejenis mengenai wilayah hukum. Contoh; antara Pengadilan Negeri Bandung dengan Pengadilan Negeri antara lain di Garut, Tasikmalaya dan Ciamis. Ketiga, adalah pembagian atas Kompetensi absolut dan Kompetensi
relatif. Kompetensi absolut adalah menyangkut kewenangan badan peradilan apa yang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memeriksa, mengadili dan
66
memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian21 dan tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan seseorang sampai batas waktu yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sedangkan hal itu telah merupakan kewajiban badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan (Pasal 3 UU PTUN).
Kompetensi relatif, adalah kewenangan dari pengadilan sejenis, yang mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan Peradilan Tata Usaha Negara, maka kompetensi relatifnya adalah menyangkut kewenangan peradilan tata usaha negara yang mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Apakah PTUN Ujung Pandang, Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta, Palembang, atau Medan, dan sebagainya.22 Berkaitan dengan kompetensi PTUN tersebut di atas, dalam pasal 77 UU PTUN disebutkan: a. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. 21 22
UU Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 1 angka 4 Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, hal 30
67
b. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. c. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Dengan demikian, eksepsi terhadap kompetensi relatif dari PTUN, harus disampaikan tergugat sebelum memberikan jawaban atas pokok sengketa, apabila eksepsi itu disampaikan setelah memberikan jawaban atas pokok sengketa, maka eksepsi tersebut tidak lagi dapat diterima.23
23
Ibid, hal 32
