BAB III KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: 1. Dengan melakukan peninjauan lapangan (langsung ke obyek pajak) untuk mengawasi efektivitas pemungutan Pajak Daerah, dan sekaligus untuk memperoleh informasi atau masukan bagi DPRD Kabupaten Katingan dalam rangka menentukan target Pendapatan Asli Daerah dari penerimaan Pajak Daerah. 2. Pelaksanaan fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Katingan dapat dikatakan sudah berjalan cukup baik, apabila menggunakan tolak ukur peninjauan lapangan dan rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh DPRP Kabupaten Katingan
bersama-sama Eksekutif dan masyarakat.
Walaupun kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal. 3. Untuk PAD, maka : a. Apabila menggunakan tolak ukur
perkembangan/peningkatan
penerimaan pajak daerah dari tahun 2006/2009 maka dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Penerimaan Pajak Daerah sejak tahun 2006/2009 sudah melampaui 50% dari PAD Kabupaten Katingan. b. Apabila menggunakan tolak ukur efektivitas pemungutan daerah, maka pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Katingan dalam peroiode tahun 2006/2009 dapat di katakan sudah efektif , karena rasio antara
76
77
realisasi penerimaan pajak daerah dan target (anggaran) penerimaan pajak melebihi 75%. Sedangkan ukuran efektif pemungutan pajak tahun 2006/2009 untuk setiap jenis pajak dari tahun ke tahun di Kabupaten Katingan berada di atas 1 (satu). Artinya bahwa realisasi penerimaan pajak daerah lebih tinggi dari pada target penerimaan pajak daerah.
B. Saran Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan dalam penulisan ini adalah: 1.
Meskipun tingkat pendidikan anggota DPRD Kabupaten Katingan sebagian besar S1 (52,0), namun masih ada yang hanya berpendidikan SLTA (36,0), oleh karena itu untuk masa-masa mendatang sebaiknya setiap parpol harus mensyaratkan minimal tingkat pendidikan bagi seorang calon anggota legislative adalah D3(Sarjana Muda).
2.
Perlu adanya staf ahli yang mempunyai kemampuan di bidang legal drafting, untuk membantu DPRD dalam menyiapkan draf Raperda usul inisiatif.
3.
Perlu
adanya
pembekalan
bagi
anggota
DPRD,
selenggarakan oleh lembaga maupun atas inisiatif sendiri.
baikyang
di
anggota DPRD
78
4.
Dalam rekuitmen calon-calon anggota DPRD (caleg) Partai Politik harus memperhatikan kebutuhan Dewan dalam melaksanakan fungsi-fungsi DPRD.
5.
Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan agar mau mengambil bagian dalam proses mengusulkan materi Raperda apa yang mereka butuhkan.
6.
Perlunya adanya penentuan target dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah dari tiap tahunnya, namun hal itu harus disesuaikan dengan kemampuan dan potensi daerah. Misalnya upaya untuk mendatangkan wisatawan baik lokal maupun manca yang tentunya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata, dan lain-lain.
DAFTAR PUSTAKA Buku: Abdullah, Rozali, 2000, Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta. Bratakusumah, Deddy Supriady, dkk, 2002. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Gaffar, Affan. 2001, Paradigma Baru Otonomi daerah dan Implikasinya dalam: Reformasi Menuju Pemulihan Ekonomi dan Otonomi Daerah. Refleksi Pemikiran Partai Golkar, Lembaga Studi Pembangunan Indonesia, Jakarta. Huda, Ni’matul, 2001, Hukum Pemerintahan Daerah, Modul Kuliah Fakultas Hukum UII, Yogyakarta. , 2005, Otonomi Daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. HR, Syaukani, 2000, Menatap Harapan Masa Depan, Gerbang Dayaku, Kalimantan Timur. Imawan, Rishwandha, 2000, Representasi DPRD dan penyebaran aspirasi Masyarakat, Jurusan Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Manan, Bagir, 2002, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Fakultas Hukum UII, Yogyakarta. Mariun, 1987, Asas-asas Ilmu Pemerintahan, Fak. Sospol UGM, Yogyakarta. Muchsan, 2000, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta. Riwukaho, Josef, 1982, Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta. Sumitro, Rochmat, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, PT. Eresco, Bandung. Sumyar, 2003, Pelaksanaan Fungsi DPRD Kabupaten Sleman sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan PAD dari Penerimaan Pajak Daerah, Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Sunindhia, Y.W. 1996, Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Suwandi, Erly, 2002, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta. Soeparman, Soemahamidjaja, 1964, Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong, Universitas Padjadjaran, Bandung. Sidik, Machfud, 2001, Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Syaukani, Afan Gafar, Ryaas Rasyid, 2003, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Syafrudin, Ateng, 1991, DPRD Sebagai Badan Legislatif Daerah Dari Masa ke Masa, Mandar Maju, Bandung. Yudoyono, Bambang, 2001, Otonomi Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PP Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah PP Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Katingan Nomor 01/DPRD-KTN/V/2010
Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, 2001, Balai Pustaka, Jakarta
