BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MENIMBULKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI RANTAU PARAPAT KABUPATEN LABUHAN BATU

BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MENIMBULKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI RANTAU PARAPAT KABUPATEN LABUHAN BATU A. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Berdasarkan UU No.7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara dan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kabupaten Labuhan Batu dilakukan pemekarannya secara resmi pada tanggal 21 Juli 2008 yang terdir dari: 1. Kabupaten Labuhan Batu Induk dengan wilayah seluas 2.562,01 Km² dengan jumlah penduduk 875.692 jiwa, yang terdiri dari 9 kecamatan (yaitu): a. Kecamatan Bilah Barat. b. Kecamatan Rantau Utara. c. Kecamatan Rantau Selatan. d. Kecamatan Bilah Hulu. e. Kecamatan Pangkatan. f. Kecamatan Bilah Hilir. g. Kecamatan Panai Hulu. h. Kecamatan Panai Tengah. i. Kecamatan Panai Hilir.

Universita Sumatera Utara

2. Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dengan luas wilayah seluas 3.596 Km² dengan jumlah penduduk ± 250.173 jiwa, yang terdiri dari 5 kecamatan yaitu: 98 a. Kecamatan Kampung Rakyat. b. Kecamatan Kota Pinang. c. Kecamatan Sungai Kanan. d. Kecamatan Silang Kitang. e. Kecamatan Torgamba 3. Kabupaten Labuhan Batu Utara, dengan luas wilayah seluas 3.570,982 Km² dengan jumlah penduduk ±323.740 jiwa, yang terdiri dari 8 kecamatan yaitu: 99 a. Kecamatan Na. IX-X. b. Kecamatan Aek Natas. c. Kecamatan Marbau. d. Kecamatan Aek Kuo. e. Kecamatan Kualuh Selatan. f. Kecamatan Kualuh Hulu. g. Kecamatan Kualuh Leidong. h. Kecamatan Kualuh Hilir.

98 99

UU No.22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. UU No.23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Utara.


Sehingga Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Induk menerapkan Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007, terdiri dari: 9 (sembilan) kecamatan; 98 (sembilan puluh depalan) desa/kelurahan (75 desa dan 23 kelurahan); 14 (empat belas) Dinas; 8 (delapan) Badan; 5 (lima) kantor; 1 (satu) Setdakab (3 asisten dan 11 bagian); dan 1 (satu) setwan. 100 Wilayah Kabupaten Labuhan Batu saat ini tergabung dalam tiga kabupaten yakni: 1. Kabupaten Labuhan Batu Induk/Raya; 2. Kabuapten Labuhan Batu Utara; 3. Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Ketiga kabupaten tersebut merupakan Jalur Lintas Timur Pulau Sumatera dengan jarak 285 Km dari Medan, 329 Km dari Propinsi Riau, dan 760 Km dari Propinsi Sumatera Barat. Kabupaten Labuhan Batu terletak pada koordinat 10, 26020,110 Lintang Utara (LU) dan 910, 010-950,530 Bujur Timur (BT) dengan batas wilayah sebagai berikut: 101 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Asahan dan Selat Malaka. 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Riau. 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan. 100

Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhan Batu, Hasban Ritonga, Pembina Utama Muda, tanggal 27-28 April 2012. Bupati Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Induk saat ini adalah dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD. 101 http://www.labuhanbatuutarakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id= 93, oleh: Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, “Sejarah Singkat Dan Profil Kabupaten Labuhan Batu Utara”, diakses tanggal 17 Januari 2013.


4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir dan Tapanuli Utara. Pada mulanya luas Kabupaten Labuhan Batu adalah 9.223,18 Km², sedangkan jumlah penduduknya sebanyak 1.431.605 jiwa pada tahun 2008. Dengan dibentuknya Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Kabupaten Labuhan Batu Utara, maka luas Kabupaten Labuhan Batu berkurang menjadi 2.562,01 Km² dan penduduknya sebanyak 875.692 jiwa pada tahun 2008. 102 Wilayah hukum Polres Labuhan Batu meliputi Kabupaten Labuhan Batu Induk, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Jika ditotal ketiga kabupaten ini, secara geografi, letak daerah ketiga kabupaten yang menjadi wilayah hukum Polres Labuhan Batu terletak pada bagian utara khatulistiwa yaitu antara koordinat 10.26’-20.11’ LU dan 97.07’-98’.53’ BT dengan batas wilayah sebagai berikut: 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Sumatera. 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli

Selatan (Polres

Tapanuli Selatan). 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tobasa dan Kabupaten Asahan (Polres Tobasa dan Polres Asahan). 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir (Propinsi Riau). 102

Pada tahun 2008 Kabupaten Labuhan Batu dimekarkan, namun sebelum dimekarkan dengan Ibukotanya Rantau Prapat memiliki luas wilayah 922.318 Hektar (9.223,18 Km2) atau setara dengan 12,87% dari luas Wilayah Propinsi Sumatera Utara. Sebagai Kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Tapanuli Selatan. Kabupaten Labuhan Batu mempunyai wilayah terluas di Propinsi Sumatera Utara sebelum dimekarkan pada tanggal 21 Juli 2008.


Kabupaten Labuhan Batu sesuai SK Mendagri Nomor: 135/1544/OTDA tertanggal 4 Agustus 2008 telah dibentuk menjadi 3 kabupaten yang terdiri dari 22 kecamatan. Total luas daerah ketiga kabupaten: 9.223,18 Km2 yang terdiri dari Kabupaten Labuhan Batu Induk, Labuhan Batu Utara, dan Labuhan Batu Selatan dengan pembagian wilayah yang meliputi 22 kecamatan dan 14 Polsek. Suhu ratarata 22,4oC-32,30oC, iklimnya tropis dengan curah hujan rata-rata 2586,0 mm, banyaknya hari hujan rata-rata 140 hari per tahun. Perbedaan musim kemarau dan musim hujan hampir tidak ada kecuali pada musim penghujan ditandai dengan banyaknya curah hujan. 103 Keadaan alam secara fisik di sebelah utara dan timur pada umumnya ratarata rendah di sebelah barat dan selatan dataran tinggi bergunung-gunung yang berada di sepanjang Pegunungan Bukit Barisan dengan komposisi alamnya: Dataran rendah ±40%; Dataran aliran sungai dan gambut ±30%; Dataran perbukitan dan pegunungan ±20%; Dataran Marin/jalur pantai ±10%; dan berada pada ketinggian antara 0 s/d 2.115 meter di atas permukaan air laut dengan ketinggian rata-rata 43 meter. 104 Menurut data Polres Labuhan Batu tahun 2012, jumlah penduduk untuk ketiga kabupaten Labuhan Batu ±1.027.964 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, terdiri dari beberapa suku yang ada di daerah Labuhan Batu meliputi: pertama penduduk Asli terdiri dari: suku Melayu, suku Batak (Mandailing, Toba, Simalungun, Karo, Dairi, Pak-Pak, Nias, dan Angkola). Kedua Pendatang terdiri dari: Aceh, Ambon, Jawa,

103 104

Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu 2012. Ibid.


Banjar, Jambi, Minang, Makasar, Sunda, Bali, Lambok, Riau, Palembang, dan Lampung. Jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Labuhan Batu Induk, Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan sebanyak ±1.027.964 jiwa sedang luas wilayah adalah ±9.223,18 Km2 sehingga kepadatan penduduk rata-rata ±111,454 jiwa/Km2. Dari perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah Kabupaten Labuhan batu, dapat dikatakan kabupaten ini masih tergolong belum padat (masih jarang). Sehingga beberapa daerah dikabupaten ini khususnya pada jalur-jalur lintas tertentu sepi dari keramaian. Kondisi inilah yang memungkinkan bagi pelaku untuk memanfaatkan peluang melakukan Curas. 105 Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Labuhan Batu, mayoritas penduduk memiliki mata pencaharian sebagai petani (71,13%) kemudian diikuti dengan industri pengolahan (32,42%). Berdasarkan persentase ini, dapat dikatakan bahwa penduduk di Kabupaten Labuhan Batu pada umumnya belum sejahtera sebagaimana kehidupan di kota-kota yang pada umumnya sudah berada pada tahap industrialisasi. 106 Dengan beraneka ragamnya suku, agama, mata pencaharian penduduk, dan golongan penduduk di wilayah hukum Polres Labuhan Batu, maka dalam kehidupan sehari-hari terjadi penonjolan ciri-ciri adat istiadat maupun sifat kedaerahan sehingga cenderung menimbulkan gangguan kamtibmas. Pesatnya perkembangan teknologi

105

Laporan Kapolres Labuhan Batu Bulan Mei 2012.. Wawancara dengan Bang Haji (panggilan akrab), salah satu tokoh masyarakat Labuhan Batu di Simpang Kampus Universitas Alwasliyah (Univa) di Jalan Adam Malik By Pass Rantoprapat pada tanggal 21-22 April 2012. 106


dan pembangunan, baik dari dalam maupun dari luar negeri, sangat mempengaruhi kebudayaan masyarakat, sehingga merubah status sosial masyarakat Labuhan Batu yang tentu berakibat terhadap keinginan untuk menyesuaikan diri dengan menerima budaya luar yang tidak sesuai dengan kebudayaan setempat, maka sering timbul gejolak sosial seperti: perkelahian antara remaja; pemerasan; kejahatan asusila; penipuan tenaga kerja; penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang; tindak pidana kekerasan; Isue santet dan begu ganjang; dan lain-lain. Apabila dilihat wilayah hukum Polres Labuhan Batu yang tergabung dalam tiga kabupaten yakni: Kabupaten Labuhan Batu Induk/Raya, Kabuapten Labuhan Batu Utara, dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dengan jumlah penduduk di ketiga kabupaten ini berjumlah ±1.027.964 jiwa sedang luas wilayah adalah ±9.223,18 Km2, sangat tidak seimbang dengan sarana-sarana di atas seperti: jumlah pasar sembako hanya 14 tempat, industri kerajinan hanya 5 macam sehingga berdasarkan data ini dapat dikatakan bahwa kegiatan perekonomian masyarakat cenderung masih banyak yang tidak difungsikan.

B. Faktor Wilayah Hukum dan Kemampuan Kepolisian Resor Labuhan Batu Secara umum wilayah hukum Polres Labuhan Batu mencakup 3 (tiga) wilayah Kabupaten yaitu: Kabupaten Labuhan Batu Induk/Raya, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Ketiga kebupaten ini merupakan daerah perbatasan yang dilalui Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) yang tentunya sangat rawan terhadap tindakan kriminal, berpengaruh terhadap peningkatan mobilisasi


pelaku-pelaku tindak pidana dalam melakukan aksinya sehingga merupakan tantangan tugas Polri khususnya Polres Labuhan Batu yang sangat mendesak dan komplit. Beberapa faktor kondisi wilayah, penduduk, dan kemampuan personil Polres diuraikan berikut ini. Kondisi kemampuan kesatuan Polres Labuhan Batu jika ditinjau dari kemampuan jumlah personil Polres Labuhan Batu hanya berjumlah 1.024 orang yang bertugas tersebar di ketiga kabupaten ini. Jumlah tersebut terdiri dari: Personil Polri aktif 974 orang dan Personil Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 50 orang. Dari jumlah personil ini kurang memungkinkan untuk dapat melindungi, mengayomi, dan melayani kepentingan-kepentingan masyarakat di tiga kabupaten yakni: Kabupaten Labuhan Batu Induk, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kondisi kemampuan kesatuan Polres Labuhan Batu jika ditinjau dari kemampuan jumlah personil Polres Labuhan Batu hanya berjumlah 1.024 orang yang bertugas tersebar di ketiga kabupaten yakni: Kabupaten Labuhan Batu Induk/Raya, Kabuapten Labuhan Batu Utara, dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kondisi ini sangat tidak berimbang antara jumlah penduduk di ketiga kabupaten berjumlah ±1.027.964 jiwa dengan kemampuan jumlah personil Polres Labuhan Batu hanya berjumlah 1.024 orang. Kondisi kurangnya jumlah personil sering ditemukan masalah di lapangan misalnya dalam hal penanganan kasus-kasus kejahatan Curas dimana pelaku melarikan diri. Sementara jumlah personil untuk melakukan penyempiran ruang


gerak pelaku tidak seimbang dengan kondisi wilayah yang banyak memliki jalur-jalur pelarian termasuk jalur lintas yang kurang bisa dikontrol. Sementara sarana dan prasarana pendukung berupa material fasilitas dan logistik seperti rumah dinas, kepemilikan tanah, Senjata Api, Alat Komunikasi, Alut, Alsus, dan Amunisi, juga masih sangat terbatas dalam pelaksanaan tugas Polres Labuhan Batu untuk melindungi, mengayomi, dan melayani kepentingan-kepentingan masyarakat di ketiga kabupaten tersebut. Dalam laporan Kapolres, Hirbak Wahyu Setiawan disampaikan kepada Kapolda Sumut agar sarana dan prasarana serta kekuarangan jumlah personil tersebut perlu dipriotitaskan dalam menjalankan tugas Kepolisian di Labuhan Batu. Anggaran Rutin untuk Polres Labuhan Batu telah dianggarkan dan diterima tepat pada waktunya sesuai dengan RKA-K/L Polres Labuhan Batu. Sedangkan Anggaran Khusus untuk operasional Polres Labuhan Batu telah dilaksanakan Operasi Kepolisian Tahun 2010 dan periode Januari s/d April 2012 sesuai dengan perintah Operasi Polda Sumut dan sampai saat ini anggaran khusus telah disalurkan sesuai dengan peruntukannya.

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Labuhan Batu Pandangan terhadap kondisi wilayah Kabupaten Labuhan Batu dipandang dari sisi letak geografis yang strategis, kepadatan penduduk, luas wilayah, pendapatan daerah, watak dan karakter masyarakatnya, dari sisi hukum misalnya evektifitas peran


dan fungsi aparat hukum, maka banyak faktor yang dapat menimbulkan kecenderungan terjadinya kejahatan atau tindak pidana khususnya Curas di Kabupaten Labuhan Batu sekaligus sebagai bibit-bibit yang dapat menimbulkan kejahatan. 107 Meningkatnya angka kejahatan atau tindak pidana khususnya Curas di wilayah hukum Polres Labuhan Batu disebabkan dari faktor-faktor kondisi wilayah, hasil kekayaan, angka kemiskinan dan pengangguran ditambah dengan wilayah hukum Polres Labuhan Batu terlalu luas sampai meliputi tiga kabupaten yakni Kabupaten Labuhan Batu Induk/Raya, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kemudian faktor selanjutnya kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Polres Labuhan Batu baik dari segi personil maupun alat yang digunakan. Faktorfaktor tersebut sekaligus menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas di Polres Labuhan Batu. 108 Dari perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah Kabupaten Labuhan batu, dapat dikatakan kabupaten ini masih tergolong belum padat (masih jarang). 109 Sehingga beberapa daerah dikabupaten ini khususnya pada jalur-jalur lintas tertentu sepi dari keramaian. Kondisi ini juga sebagai faktor yang memungkinkan bagi pelaku untuk memanfaatkan peluang melakukan Curas.

107

Wawancara dengan Bapak Malatai Sianipar (Pengusaha Kelapa Sawit di Aek Natas) tanggal 22 Mei 2012. 108 Wawancara dengan Haji Dullah (Penduduk Rantau Parapat) tanggal 21 Mei 2012. 109 Jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Labuhan Batu Induk, Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan sebanyak ±1.027.964 jiwa sedang luas wilayah adalah ±9.223,18 Km2 sehingga kepadatan penduduk rata-rata ±111,454 jiwa/Km2.


Faktor kondisi kurangnya jumlah personil sebagaimana yang diuraikan di atas, sering ditemukannya masalah di lapangan misalnya dalam hal penanganan kasus-kasus kejahatan Curas dimana pelaku melarikan diri. Sementara jumlah personil untuk melakukan penyempiran ruang gerak pelaku tidak seimbang dengan kondisi wilayah yang banyak memliki jalur-jalur pelarian termasuk jalur lintas yang kurang bisa dikontrol. Faktor-faktor diartikan di sini sebagai sebab-sebab terjadinya sesuatu hal. Semua faktor di atas dikatakan sebagai faktor kriminogen yang diartikan dari dua suku kata yakni kriminal dan gen. Kriminal (criminale) artinya hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan atau tindak pidana atau pelanggaran hukum pidana. Sedangkan gen (genus) diartikan bibit atau bakal menjadi berpengaruh, menjadi besar dan berdampak. Sehingga kriminogen dapat diartikan sebagai bibit-bibit atau cikal bakal yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan atau tindak pidana atau pelanggaran terhadap hukum pidana. 110 Karakteristik pelaku (penjahat) yang digambarkan oleh Casero Lambroso dari perspektif biologis saat ini tidak selalu dapat dinilai dari faktor biologis semata. Walaupun menurutnya bahwa pelaku (penjahat) itu didasarkan pada ciri bilogis misalnya dilihat dari tulang tengkoraknya, warna kulit, rambut, dan lain-lain, namun telah berkembang dalam berbagai pandangan lain misalnya dipandang dari kehendak bebas oleh berbagai aspek watak secara pribadi, lingkungan, dan ekonomi.

110

Bandingkan dengan: M. Marwan & Jimmy P, Kamus Hukum, Dictionary of Law Complete Edition, Cetakan I, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hal. 389.


Secara pribadi dapat dipandang sebagai faktor internal, mungkin pada faktor inilah yang dimaksud oleh Lambroso yang merupakan turunan secara biologis yang melekat pada diri penjahat tersebut. Jika dipandang dari sisi kondisi, keadaan yang tampak misalnya kesempatan atau peluang juga bisa menjadi faktor munculnya niat jahat pelaku. Apalagi secara yuridis (hukum), kurangnya sarana perlindungan, pengayoman, dan pelayanan aparat Kepolisian menyebabkan kesempatan atau peluang tadi menjadi efektif dilakukan oleh penjahat. 111 Selain itu, dapat dipandang dari aspek letak dan strategis objek perbuatan jahat tersebut misalnya pencurian mungkin bisa saja terjadi di daerah perkotaan tetapi kecenderungan untuk mencuri barang-barang yang ada dalam truk dengan cara merampok, kecil kemungkinan, melainkan peluang terbesar terjadi di tempat pertokoan, swalayan-swalayan, dan mall. Kecenderungan untuk merampok barangbarang muatan dalam truk, mungkin besar kemungkinan terjadi di jalan-jalan khususnya jalan lintas sebagai tempat yang strategis untuk dapat menghilangkan jejak pelaku. Faktor ekonomi misalnya kemiskinan adalah genus kriminal yang dipandang banyak orang sudah tua usianya. Namun hingga saat ini faktor kemiskinan ini juga menjadi faktor kondusif bagi seseorang untuk melakukan pencurian walaupun tidak semuanya manusia beralih menjadi pencuri karena faktor ekonomi tetapi pada umumnya menurut data yang diperoleh di Polres Labuhan Batu, faktor-faktor tersebut

111

Istilah Bang Napi, “Waspadalah, kejahatan terjadi, karena adanya kesempatan”.


di atas tergolong sebagai faktor kriminogen untuk melakukan pencurian bahkan pencuri tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan terhadap korban. 1. Faktor dari Hasil Pendapatan Penduduk Pandangan pertama dilihat dari hasil pendapatan masyarakat atau penduduk yang tinggal maupun beraktifitas khususnya kegiatan bisnis di daerah Kabupaten Labuhan Batu. Kabupaten ini tergolong masih baru dimekarkan sebagai pecahan dari Kabupaten Asahan. 112 Berdasarkan perkembangan daerah ini hingga dimekarkan menjadi Kabupaten berarti laju pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi di daerah Kabupaten Labuhan Batu. Kondisi pertumbuhan ekonomi di ketiga kabupaten ini mulai meningkat, seiring dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan berdampak luas terhadap segala dimensi kehidupan masyarakat sehingga masyarakat sangat kritis, sensitif dan mudah terpancing untuk melakukan pelanggaran hukum. Terjadinya peningkatan kuantitas dan kualitas kejahatan serta situasi politik yang tidak menentu dapat membawa dampak pada kehidupan masyarakat sehingga Polri dituntut lebih aktif dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat baik melalui kegiatan rutin maupun operasi Kepolisian yang didukung dengan kerjasama masyarakat secara gotong-royong dengan melakukan Siskamswakarsa. Salah satu faktor yang membuat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu adalah hasil pendapatan masyarakat dari kegiatan bisnis

112

Dulunya Kabupaten Labuhan Batu masuk dalam Daerah Kabupaten Asahan. Namun setelah dimekarkan daerah ini menjadi berdiri sendiri sebagai Kabupaten.


perkebunan Kelapa Sawit. Baik perkebunan milik Pemerintah Daerah dan Pusat maupun perkebunan milik swasta atau pribadi-pribadi (masyarakat) menjadi faktor signifikan sebagai pemasukan dari sektor pajak daerah. Perputaran uang tergolong cepat dalam kegiatan bisnis di berbagai sektor di daerah ini. Selain hasil perkebunan dari Kelapa Sawit, juga hasil-hasil dari perkebunan Karet, yang umumnya pemilik kebun swasta di daerah ini adalah orang-orang yang memiliki banyak uang atau para konglomerat yang sering disebut toke-toke sawit dan toke karet. Perbandingannya dari sisi kepemilikan atas barang-barang mewah seperti mobil-mobil pribadi, rata-rata dimiliki masyarakat di daerah Kabupaten Labuhan Batu dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya seperti Kisaran, Tanjung Balai, Batu Bara, dan lain-lain, khususnya pada toke-toke sawit dan karet tidak terlalu memperhitungkan kemewahan jenis mobil ini jika digunakan untuk mobil pengangkut sawit atau karet. 113 Apabila dibandingkan antara pendapatan dari sektor perkebunan dibanding sektor lain seperti pendapatan perikanan atau kelautan, tampaknya lebih maju dan sejahtera masyarakat yang berada dalam sektor perkebunan. Misalnya jika dibandingkan antara daerah Labuhan Batu dengan Tanjung Balai tampak bahwa keseahteraan masyarakat di Labuhan Batu jauh lebih meningkat daripada masyarakat yang tinggal sebagai pelaut di daerah Tanjung Balai. Masyarakat yang tinggal di daerah Perdagangan, Lima Puluh, dan Gunung Bayu umumnya menjadi karyawan

113

Wawancara dengan masyarakat di Simpang Universitas Alwasliyah (Univa) Jalan Adam Malik By Pass Rantoprapat pada tanggal 21-22 April 2012.


atau staf di PTPN IV dan di PTPN III Sei Mangke sedangkan di daerah Labuhan Batu umumnya masyarakatnya berposisi sebagai toke-toke sawit dan karet yang banyak uang untuk menampung serta mengorder hasil-hasil kebun ke daerah-daerah lain untuk diolah. Hasil perkebunan Kelapa Sawit dan Karet di Kabupaten Labuhan Batu lebih menonjol dibandingkan dengan hasil-hasil perkebunan lainnya seperti perkebunan Kopi Coklat yang rata-rata dimiliki oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Ada juga masyarakat yang memiliki kegiatan ternak unggas seperti ayam dan bebek tetapi hasilnya tidak signifikan diperoleh jika dibandingkan dengan pendapatan dari hasil kebun Kelapa Sawit dan Karet. Selain itu juga ditemukan masyarakat yang beternak Lembu, dimana hasil perolehan untung dari ternak Lembu relatif lama baru dapat menghasilkan tetapi hasilnya tidak signifikan dibandingkan dengan hasil perkebunan Kelapa Sawit dan Karet yang walaupun proses penanamannya lama tetapi proses produksi buahnya atau getahnya dapat dirasakan dan dipanen bertahun-tahun oleh masyarakat. Sumber Daya Alam (SDA) atau hasil kekayaan Alam di Kabupaten Labuhan Batu Induk, Utara, dan Selatan umumnya adalah Hasil-Hasil Hutan seperti: bahan baku serpih; kayu gergajian; rotan; dan lain-lain. Kekayaan Alam seperti: Ikan Laut/sungai, Pasir

Sungai, Kerikil, Batu Bara dan Minyak Bumi (masih dalam

survei). Pertanian seperti: Padi (Sawah dan Ladang); Palawija (Jagung, Ubi kayu/jalar dan kacang kacangan); Sayuran (Cabe, Terung dan Ketimun); dan lain-lain. Tetapi skala prioritas yang menjanjikan di daerah ini berasal dari hasil-hasil perkebunan baik


perkebunan Negara, Swasta, Nasional, Swasta Asing, yang pada umumnya ditanami karet dan kelapa sawit, antara lain sebagai berikut: 114 Skala prioritas di atas sangat menjanjikan pendapatan penduduk di daerah ini yang berasal dari hasil-hasil perkebunan baik perkebunan Negara, Swasta, Nasional, Swasta Asing,

yang

pada umumnya ditanami karet dan kelapa sawit. Kondisi

pertumbuhan perkebunan Negara di tiga kabupaten ini cenderung menjadi objek palaku Curas untuk memanfaatkan peluang melakukan perampokan di jalan-jalan lintas Sumatera terutama jika truk-truk yang membawa biji sawit olahan tidak didukung dengan pengawalan dari aparat. Demikian juga pertumbuhan perkebunan Asing di tiga kabupaten ini terus meningkat. Banyaknya jumlah perkebunan Asing di tiga kabupaten ini juga cenderung menjadi objek palaku Curas untuk memanfaatkan peluang melakukan perampokan di jalan-jalan lintas Sumatera terutama jika truk-truk yang membawa biji sawit olahan tidak didukung dengan pengawalan dari aparat. Banyaknya perusahaan-perusahaan perkebunan di wilayah Kabupaten Labuhan Batu, menjadi perhatian dan gambaran bagi pelaku (penjahat) atau pencuri bahwa dengan menduga terhadap orang-orang para pengusaha atau toke-toke sawit dan karet atau pemilik perkebunan adalah orang-orang yang berduit (banyak uang). Orang-orang seperti ini menjadi target para pelaku (pencuri) kapan orang-orang tersebut lalai, atau tanpa kawalan, maka para pencuri dengan mudah melakukan 114

Hirbak Wahyu Setiawan, (Kepala Kepolisian Resor Labuhan Batu), “Laporan Kesatuan Dalam Rangka Kunjungan Kerja Kapolda Sumut di Polres Labuhan Batu Rantau Prapat, pada Bulan Mei 2012, hal. 7-10.


aksinya. Bahkan pelaku melakukan perampokan terhadap targetnya bukan saja diarahkan oleh pelaku pada harta benda seperti uang, perhiasan, hasil penjualan tetapi juga mereka melakukan aksi perampokan dengan tidak segan-segan membunuh korban. 115 Jumlah Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan (JTP Curas) di Polres Labuhan Batu dari Tahun 2009 s/d Tahun 2011 meningkat dari 62 kasus menjadi 101 kasus. Korban dari jumlah kasus Curas tersebut pada umumnya terakit dengan hasilhasil perkebunan sawit dan karet oleh orang-orang atau para pengusaha atau toketoke atau pemilik perkebunan atau supir-supir truk perkebunan yang tanpa pengawalam dari aparat sedang membawa dan melintas di sepanjang jalan lintas Sumatera yang melalui Kabupaten Labuhan Batu. Selain aksi perampokan yang menggunakan senjata api, juga baru-baru ini terjadi perampokan bersenjata api hingga korbannya tewas di wilayah hukum Polres Labuhan Batu sudah berulang kali terjadi. Dalam satu tahun terakhir di tahun 2012, tercatat sudah 4 (empat) kasus perampokan bersenjata api yang korbannya ditembak mati di tempat. Sasaran pelaku pada umumnya adalah pengusaha perkebunan yang baru saja menjual hasil panennya. 116

115

Wawancara dengan Bapak Ibran Sitorus (Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit) di Rantau Parapat tanggal 23 Mei 2012. 116 Indosiar Live Streaming, Indosiar.com, Labuhan Batu, Selasa tanggal 15 Mei 2012. Lihat juga: http://www.indosiar.com/patroli/pengusaha-getah-karet-ditembak-mati-perampok_95496.html, diakses tanggal 21 Mei 2012.


2. Faktor Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penjagaan dan Pengawalan dari Aparat Kepolisian Ada semacam model berfikir masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu khususnya para orang-orang yang tergolong memiliki banyak uang seperti anggapan bahwa dirinya adalah segalanya karena banyak memiliki uang sehingga menurutnya semuanya bisa diukur dengan uang. Pernyataan demikian dapat diketahui dari tingkat kesadaran masyarakat para pelaku bisnis akan pentingnya pengawalan atas harta benda miliknya dari aparat baik Kepolisian maupun Militer. 117 Faktor inilah salah satu yang menyebabkan truk-truk yang membawa buah Kelapa Sawit, minyak CPO, ataupun Karet tidak dikawal oleh aparat Kepolisian. Apabila dianalisa ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, secara tegas ditentukan bahwa salah satu tugas pokok Kepolisian adalah melaksanakan penjagaan dan pengawalan terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a ini mengeaskan ”sesuai kebutuhan”. Jika masyarakat tidak butuh penjagaan dan pengawalan terhadap harta benda miliknya, Kepolisian tidak perlu melakukan penjagaan atau pengawalan. Kepolisian sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat memiliki prosedural sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan. Persoalan yang kemudian muncul adalah ketika masyarakat mengalami pencurian di jalan-jalan,

117

Wawancara dengan Bang Haji (panggilan akrab), salah satu tokoh masyarakat Labuhan Batu di Simpang Kampus Universitas Alwasliyah (Univa) di Jalan Adam Malik By Pass Rantoprapat pada tanggal 21-22 April 2012.


maka yang disalahkan adalah pihak aparat yang kurang melaksanakan tugas dan fungsinya. 118 Padahal khusus dalam hal penjagaan dan pengawalan jelas-jelas ditegaskan dalam ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang mengeaskan ”sesuai kebutuhan”. Jadi, terlebih dahulu harus ada permintaan dari masyarakat kepada Kepolisian untuk melakukan penjagaan atau pengawalan. Pada faktanya sudah sering terjadi peristiwa pencurian terhadap barangbarang mewah di Labuhan Batu, perampokan terhadap truk yang membawa hasilhasil perkebunan yang melintas di jalanan, tetapi masyarakat tidak sadar bahwa perisitiwa demikian perlu aparat untuk melakukan penjagaan dan pengawalan. Bahkan suatu tempat yang sudah dijaga atau dikawal oleh aparat Kepolisian pada tempat-tempat tertentu sekalipun seperti bank, pencuri atau perampok tidak segansegan melakukan aksinya. 119 Apabila dipandang dari sisi finansial para pelaku bisnis di daerah Kabupaten Labuhan Batu, umumnya memiliki uang yang mampu untuk meminta bantuan dari pihak Kepolisian dalam hal penjagaan dan pengawalan, namun karena anggapan atau tradisi cara berfikir masyarakat seperti yang diutarakan di atas, menganggap tidak perlu membutuhkan bantuan dari pihak aparat Kepolisian. 120 Faktor dari sisi penjagaan dan pengawalan terhadap harta benda yang tergolong besar nominalnya adalah sesuatu yang penting dilakukan oleh masyarakat 118

Ibid. Ibid. 120 Ibid. 119


dengan meminta bantuan kepada pihak Kepolisian setempat. Dapat diprediksi dengan mudah, jika truk-truk yang membawa hasil-hasil perkebunan melintas di jalan-jalan yang sunyi dari keramaian cenderung menjadi target atau sasaran pencuri atau perampok. 3. Faktor Jalan Lintas Sumatera yang Strategis Kabupaten Labuhan Batu merupakan Jalur Lintas Timur Pulau Sumatera dengan jarak 285 Km dari Medan, 329 Km dari Propinsi Riau, dan 760 Km dari Propinsi Sumatera Barat. Kabupaten Labuhan Batu terletak pada koordinat 10, 26020,110 Lintang Utara (LU) dan 910, 010-950,530 Bujur Timur (BT) dengan batas wilayah sebagai berikut: a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Asahan dan Selat Malaka. b. Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Riau. c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan. d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir dan Tapanuli Utara. Sedangkan dari segi sarana perhubungan di Kabupaten Labuhan Batu terhubung dengan Jalan Raya Lintas Sumatera yang menghubungkan Kabupaten Asahan, Tapanuli Selatan dan Kabupaten Bengkalis. Jalur Kereta Api yang menghubungkan Kota Rantau Prapat, Kisaran, Tebing Tinggi dan Medan. Kemudian Kapal Laut yang menghubungkan antar pulau-pulau di wilayah Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Asahan.


Kabupaten Labuhan Batu mempunyai kedudukan yang cukup strategis, berada pada Jalur Lintas Timur Sumatera dan berada pada persimpangan menuju Propinsi Sumatera Barat dan Riau, yang menghubungkan pusat-pusat perkembangan wilayah di Sumatera dan Jawa serta mempunyai akses yang memadai ke luar negeri karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Globalisasi menjadi isu sentral dan menjadi faktor yang berpengaruh terhadap perubahan dalam masyarakat. Sehingga menimbulkan masyarakat global seperti yang dikatakan Esmi Warassih, globalisasi yang berlangsung saat ini semakin kuat dan semakin luas cakupannya. Kecenderungan suatu wilayah di dunia menjadi satu dalam format sosial-politik-ekonomi yang pada satu sisi menciptakan pertumbuhan ekonomi dan materil, di sisi lain membawa masalah sosial, memicu peningkatan kriminali, korupsi, gaya hidup baru, kerusakan ekologi, dan sebagainya. 121 Globalisasi menjadi sebuah faktor peluang untuk melakukan kriminali bagi pelaku perampokan atau pencurian dengan kekerasan, sebab dengan globalisasi membuka jalur-jalur internasional masuk dan keluarnya manusia, barang-barang dan jasa secara terus-menerus. Pembukaan akses melalui perbatasan-perbatasan sehingga mempermudah para pelaku kriminal untuk melarikan diri ke luar negeri, menghilangkan jejak kriminalnya agar tidak mudah dilacak oleh aparat Kepolisian. 122

121

Esmi Warassih, Op. cit, hal. 72. Masyarakat global dengan berbagai bentuk seperti: global economy, global education, global human condition, global humanity, global order, dan global village. 122 Ibid.


BAB IV PERANAN KEPOLISIAN RESOR LABUHAN BATU TERHADAP PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

A. Peranan Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian Sedemikian rincinya disebutkan peranan Polri dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolsian (UU Kepolisian). Menurut Awaloedin Djamin, menjadikan Polri memiliki tugas mulai dari proses pre-emptif, preventif, dan refresif. Keseluruhan tugas dan wewenang tersebut, merupakan fungsi Polisi yang bersifat universal. 123 Peran Polri dalam memberantas kejahatan-kejahatan termasuk Curas di wilayah hukum Polres Labuhan Batu dilakukan melalui tindakan-tindakan preemptif, preventif dan refresif. Upaya preemtif Polres Labuhan Batu seperti: 1. Kegiatan penyuluhan seperti pencerahan ajaran dan pandangan melalui tokohtokoh keagamaan untuk memberikan pemahaman ajaran agama akan pentingnya nilai-nilai Ketuhanan sehingga dapat meminimalisir tindakantindakan masyarakat untuk berbuat jahat. 2. Turut serta berdampingan dengan masyarakat dalam hal penyelesaian konflik antar masyarakat secara damai melalui dialog, negosiasi, dan sebagainya sehingga dapat menambah kedekatan Polri dengan masyarakat setempat. 3. Upaya resosialisasi akan dampak bahaya dari tindakan-tindakan kriminal melalui 123

iklan-iklan

di

sepanjang

jalan

lintas

dengan

menekankan

Awaloedin Djamin, Op. cit, hal. 54.


kewaspadaan kepada masyarakat Labuhan Batu terhadap tindakan-tindakan kriminalitas di jalan-jalan. 4. Kegiatan penyuluhan melalui redukasi terhadap para siswa-siswi ke sekolahsekolah dengan menanamkan cara-cara berfikir normal dalam kehidupan masyarakat dan menanamkan sikap ketauladanan pelajar dalam mengemban perannya sebagai generasi penerus bangsa. 5. Turut serta bersama dinas-dinas Pemerintah Kabupaten Labuhan batu untuk memperbaiki sarana dan prasarana termasuk infrastruktur serta fasilitas publik yang rusak guna menormalisasi pelayanan publik dan kegiatan masyarakat. Upaya-upaya preemtif ini lebih berfokus pada kegiatan-kegiatan yang bersifat penyuluhan sebagai langkah dini (dilakukan jauh sebelum kejahatan terjadi) untuk menghambat faktor-faktor kondusif atau bibit-bibit yang berkemungkinan tumbuh menjadi sumber kejahatan. Dilakukan melalui pendekatan tokoh-tokoh masyarakat, sekolah-sekolah, tokoh pemuda, dan lain-lain untuk diajak dan menanamkan sikap menjadi warga negara yang baik dan menumbuhkan kontrol terhadap individu dan masyarakat. 124 Upaya preventif (pencegahan) terhadap kejahatan-kejahatan dilakukan oleh Polres Labuhan Batu melalui hal-hal berikut: 1. Melakukan peningkatan pengamanan dan pengawasan melalui operasi-operasi kegiatan rutin misalnya Patroli, Gatur Lantas, Razia pada siang dan malam

124

Mahmud Mulyadi, Op. cit, hal. 146-147.


hari terhadap penggunaan senjata api illegal, kepemilikan Narkotika, atribut transprotasi. 2. Pengawasan terhadap perbatasan atau pintu-pintu keluar dan masuk, pengawasan dalam pemberian dokumen perjalanan (paspor, visa, dan sebagainya), pengawasan dalam hal pengeluaran Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan administrasi kependudukan. 3. Intensifikasi kegiatan pengamanan swakarsa. Pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kepentingan, dan kesadaran masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian, misalnya: permintaan untuk pengamanan di lingkungan permukiman, perkantoran, pertokoan, lingkungan pendidikan, tempat-tempat rekreasi, dan lain-lain. Model pengamanan swakarsa ini misalnya dengan menempatkan satpam termasuk pula pengadaan siskamling. 125 4. Penyelenggaraan latihan-latihan simulasi penggunaan alat canggih dan keterampilan bagi aparat Kepolisian. 5. Pembentukan Perpolisian Masyarakat (Polmas) atau disebut dengan Giat Polisi Desa yang berada di setiap kelurahan (kota) dan di desa-desa untuk melakukan pendataan terhadap warga masyarakat berkaitan dengan penduduk yang menetap dan pendatang. 6. Pengamanan kegiatan-kegiatan masyarakat dan Pemerintahan misalnya acara pernikahan, konser-konser, dan lain-lain. 125

Bandingkan dengan Mahmud Mulyadi, Criminal Policy…Op. cit, hal. 148-149.


7. Melakukan pengembangan sistim deteksi dini misalnya deteksi dini terhadap provokasi permusuhan bernuansa SARA dan kebencian terhadap kelompokkelompok tertentu. 8. Penetapan dan pelarangan secara tegas terhadap organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok masyarakat yang terkait sebagai organisasi premanisme dan sejenisnya serta melakukan razia terhadap tindakan-tindakan preman. Tindakan refresif terhadap Curas dilakukan melalui penggunaan sarana penal dengan mengoptimalkan hukum pidana mencakup hukum materil (KUH Pidana) maupun formil (KUHAP) untuk melakukan proses hukum terhadap pelaku Curas. Konteks refresif ini dapat dilakukan melalui pendekatan sarana perundang-undangan yang bersifat menekan, mengekang, menahan, memberantas atau menindak pelaku Curas agar pelaku menjadi jera. Tindakan refresif yang dilakukan Polres Labuhan Batu dengan menggunakan sarana penal sebagai berikut: 1. Melakukan penyelidikan dan penyidikan. a. Polri melakukan pengolahan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) secara cepat dan profesional. b. Melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, pemeriksanaan sesuai ketentuan hukum acara dengan menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.


c. Melakukan kerja sama dengan masyarakat setempat dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, mengidentifikasi pelaku, dan dukungan teknis lainnya serta memperbanyak jaringan dan mengintensifkan informan. d. Melakukan kegiatan intelijen atau pengintaian yang meliputi: pemantauan melalui penggunaan teknologi kamera pengintai (misalnya CCTV) di tempat-tempat atau objek-objek vital, melakukan penyusupan ke tempattempat yang diduga kuat terindikasi dengan kejahatan, dan saling pertukaran informasi antar intelijen. e. Penggunaan poster-poster bergambar orang (pelaku) dan bertulis ”wanted” untuk publikasi pelaku terhadap masyarakat. 2. Mengoptimalkan sistem peradilan pidana dan perundang-undangan. a. Mengoptimalkan KUH Pidana sebagai alat yang ditujukan untuk mengenakan sanksi terhadap pelaku Curas. b. Pelaksanaan perundang-undangan secara konsisten. c. Menjalin koordinasi antara sesama aparat penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. d. Pemberian perlindungan saksi dan korban Curas. e. Mengoptimalkan proses peradilan. 3. Menggunakan diskresi Kepolisian jika diperlukan. Penggunaan upaya refresif dengan menerapkan sanksi pidana terhadap para pelaku kriminal, menurut pandangan Achmad Ali, bahwa seseorang menaati hukum alias tidak melanggar hukum, selain akibat faktor jera atau takut setelah menyaksikan


atau mempertimbangkan kemungkinan sanksi yang dikenakan terhadap dirinya jika tidak menaati hukum, maka bisa saja seseorang menaati hukum, karena adanya tekanan individu lain atau tekanan kelompok. 126 Apabila suatu kelompok anutan misalnya menentang keras suatu tindakan yang melanggar hukum, maka akan dapat mencegah seseorang untuk melakukan pelanggaran hukum. Juga mungkin saja, seseorang individu memutuskan untuk menaati suatu aturan hukum karena alasan moral personalnya. Sebaliknya, seorang individu lainnya, dapat memutuskan tidak menaati suatu aturan hukum, juga karena alasan moral. 127 Untuk menjalankan upaya-upaya tersebut di atas, peran Polres Labuhan Batu didasarkan pada UU Kepolisian sebagai acuan legalitas Polri dalam memberantas dan menanggulangi semua tindak pidana termasuk Curas. UU Kepolisian sebagai dasar hukum bekerjanya Kepolisian Republik Indonesia (Polri), 128 sebagaimana juga telah diamanatkan dalam UUD 1945 khususnya Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000. Keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan 126

Achmad Ali, Op. cit, hal. 345. Ibid. 128 Hingga akhirnya saat ini peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah UU No.2 Tahun 2002 menggantikan UU No.28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289). 127


melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi. Amanat tersebut di atas telah didasarkan format baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. UU No.2 Tahun 2002 secara tegas menentukan perincian peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya termasuk sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum Kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Bahkan sekalipun itu tindak pidana pencurian dengan kekerasan Polri memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Komitmen para pejabat Kepolisian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya sangat diharapkan masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mandiri, profesional, dan memenuhi harapan masyarakat. UU No.2 Tahun 2002 menentukan dalam Pasal 13 tugas pokok


Kepolisian: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Rumusan tersebut bukan skala prioritas, ketiga-tiganya sama penting yang dapat dibagi lagi secara khusus sesuai dengan kondisi tertentu. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut mana yang perlu dikedepankan, bergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi HAM. Lebih khusus ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepolisian bertugas: 1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; 3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; 4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; 7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; 8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; 9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;


10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; 11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta 12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 15 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 ditentukan kewenangan Kepolisian secara umum: 1. Menerima laporan dan/atau pengaduan; 2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; 3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; 4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; 5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; 6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; 7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 9. Mencari keterangan dan barang bukti; 10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; 12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; 13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Pasal 15 ayat (2) UU No.2 Tahun 2002 ditentukan pula kewenangan Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang: 1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya; 2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; 3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; 4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; 5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam; 6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;


7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; 8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional; 9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait; 10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional; 11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. Kewenangannya dalam bidang penegakan hukum pidana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 menentukan Kepolisian berwenang untuk: 1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; 3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; 4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 8. Mengadakan penghentian penyidikan; 9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; 11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan 12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Kepolisian di atas, perannya di Kabupaten Labuhan Batu harus berdasarkan undang-undang. Walaupun kekerasan ada yang dibenarkan dalam tugas Polri, namun tidak dibenarkan bertindak dengan


sewenang-wenang dalam menangani setiap perkara atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Polri harus mengindahkan norma-norma yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat. Menganalisa salah satu faktor penghambat bagi Polri khususnya Polres Labuhan Batu dalam melaksanakan perannya, bahwasanya jauh hari Plato, sudah menyebutkan ada 3 (tiga) kekuatan yang sangat mempengaruhi stabilitas suatu negara yaitu: Militer; Kaum intelektual; dan Kaum Interpreneur (pengusaha). 129 Kadangkadang secara tidak disadari kekuatan ini masih terjadi sampai saat ini, dimana hukum kadang-kadang atau cenderung terhambat untuk ditegakkan oleh karena faktor orang-orang berkuasa baik secara finansial maupun dalam hal lain seperti kekuatan militer sebagai beking atau bahkan pihak tertentu (oknum) Kepolisian bisa terlibat di dalamnya. Hal ini telah dikemukakan oleh Sanoesi sejak dirinya pernah diangkat menjadi Kapolri pada tahun 1987. Beliau mengatakan belajar dari teori Plato bisa dibenarkannya dan diterapkannya dalam tubuh Polri dimana dijadikannya sebagai langkah untuk menuyusun strategi baru. 130 Strategi baru di tubuh Polres Labuhan Batu perlu suatu pembinaan khusus mengingat perkembangan kemajuan masyarakat di Labuhan Batu yang cukup pesat, seiring dengan meningkatnya jumlah tindak pidana (baik kejahatan dan pelanggaran) khususnya Curas yang masih tergolong kasus menonjol di wilayah hukum Polres Labuhan Batu hingga kini. Paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, 129

Sanoesi, Almanak Kepolisian Republik Indonesia, (Jakarta: PT. Dutarindo ADV, 1987),

130

Ibid.

hal. 342.


wewenang dan tanggung jawab Kepolisian berdasarkan undang-undang memiliki relevansi dengan tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada perlindungan, pelayanan, dan pengayoman masyarakat. 131

B. Peranan Polres Labuhan Batu Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Salah satu tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari jumlah 67 kasus pada tahun 2011 yang ditangani oleh Polres Labuhan Batu adalah kasus pencurian dengan kekerasan terhadap dua orang supir (Maratogu Harahap dan Parenta Siregar) truk jenis Mithsubishi Cold Diesel yang bermuatan getah (karet) gumpalan sebanyak 4000 Kg (Empat Ribu Kilogram) oleh para pelaku yang terdiri dari 5 (lima) orang yakni: Ahmad Dahlan Pasaribu alias Dahlan, Hukban Sagala alias Ban, Ali Tua Tanjung alias Tua, Nurdin Sipahutar alias Nurdin (tersangka), dan Mail Siregar alias Mail, Ipong alias Ipo (masuk Daftar Pencarian Orang/DPO) termasuk DPO Polres Labuhan Batu adalah Ramli Sitorus yang diduga sebagai pihak yang membeli getah. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut diterima oleh Polres Labuhan Batu berdasarkan laporan dari Maratogu Harahap (supir) pada tanggal 15 April 2011. Dalam uraian singkat perkara Curas tersebut dijelaskan:

131

Dengan ditetapkannya Perubahan Kedua UUD 1945 pada Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Tap. MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Tap. MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan dengan format baru yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan antara Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.


Telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 sekitar pukul 01.00 WIB di Simpang Hockly Jalan Baru By Pass Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu yang dilakukan oleh tersangka Nurdin Sipahutar alias Udin (berkas terpisah), Ahmad Dahlan Pasaribu alias Dahlan, Hukban Sagala alias Ban, Ali Tua Tanjung alias Tua, Mail Siregar alias Mail, Ipong alias Ipo. Pada saat korban Maratogu Harahap melintas di Simpang Hockly Jalan Baru By Pass Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu dengan mengendarai mobil Mithsubisi Cold Diesel BB 8242 KA dengan muatan getah (karet) gumpalan sebanyak 4000 kg (empar ribu kilogram) bersama-sama dengan Parenta Siregar, mobil Mithsubisi Cold Diesel yang dikendarai oleh Maratogu Harahap dihadang oleh satu unit mobil Daihatsu Terios BK 1310 YL warna silver. Dari dalam mobil tersebut keluar tersangka Ahmad Dahlan Pasaribu alias Dahlan, Cs kemudian menarik korban Maratogu Harahap dan Parenta Siregar dari dalam mobil Mithsubisi Cold Diesel kemudian ditodong dengan menggunakan senjata api dan selanjutnya mengikat tangan dan kaki serta menutup mata Maratogu Harahap dan Parenta Siregar dibawa ke Air Batu Kabupaten Asahan dan diturunkan di sebuah parit bekoan dengan keadaan tangan dan kaki terikat serta mata tertutup. Akibat dari pencurian dengan kekerasan tersebut kerugian materi yang dialami oleh Maratogu Harahap adalah sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah). 132 Berdasarkan uraian singkat dalam Laporan Polisi tersebut di atas, pihak Kepolisian langsung melakukan penyelidikan terhadap kasus ini dengan mencari pihak-pihak yang diduga kuat sebagai pelaku dan melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara serta mencari bukti-bukti yang berkenaan dengan peristiwa pencurian dengan kekerasan yang dilaporkan oleh Maratogu Harapap. Sejalan dengan itu, pihak Kepolisian juga mengambil sikap pada hari itu juga dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan yang memerintahkan kepada para penyidik. 133

132

Laporan Polisi Nomor: LP/590/IV/2011/SU/RES-LBH, tertanggal 15 April 2011. Nama-nama para penyidik dalam kasus ini adalah: Torang Sitompul; pangkat Aiptu; jabatan penyidik; TP. Situmorang; pangkat Aipda; jabatan penyidik; L. Pandiangan, SH; pangkat Aipda; jabatan penyidik; AH. Siregar; pangkat Bripka; jabatan penyidik pembantu; dan Erico Pardede; pangkat Briptu; jabatan penyidik pembantu. 133

a. b. c. d. e.


Surat Perintah Penyidikan (SP2) tersebut sebagaimana telah diamanatkan dalam KUHAP, UU Kepolisian, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/590/IV/2011/SU/RES-LBH, tertanggal 15 April 2011 atas nama pelapor Maratogu Harahap, untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUH Pidana dan melaporkan setiap perkembangan penyidikan kepada Kasat Reskrim Polresta Labuhan Batu. Kemudian setelah kurang lebih 14 (empat belas) hari setelah dikeluarkannya SP2, pada tanggal 9 Mei 2011 Kasat Reskrim mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap tersangka Nurdin Sipahutar alias Udin,134 yang telah ditangkap pada hari Senin tanggal 25 April 2011 pukul 05.00 WIB di Dusun Lubuk Nor-Nor Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu, di rumah tempat atau di kampung kelahirannya sendiri. 135 Langkah-langkah tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 17 KUHAP. Ditegaskan dalam Pasal 16 bahwa: Untuk kepentingan penyidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan; dan Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Ketentuan ini memperkuat dasar hukum pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Yusuf Ibrahim sebagai penyelidik (dan kawan-kawan) dalam hal menangkap Nurdin Sipahutar berdasarkan surat perintah penangkapan. Sesuai pula

134

Berdasarkan surat nomor: SPDP/266/V/2011/Reskrim, tertanggal 9 Mei 2011. Berita Acara Penangkapan tertanggal 25 April 2011 yang dibuat atas nama: Yusuf Ibrahim; pangkat Aiptu; jabatan penyidik. 135


dengan ketentuan Pasal 17 KUHAP, dimana tersangka ditangkap karena diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. KUHAP menentukan lamanya penahanan di tingkat penyidikan (Kepolisian) hanya maksimal 20 (dua puluh) hari 136 dan dapat diperpanjang kembali jika lama penahanan tersebut tidak cukup untuk mengumpulkan bukti-bukti paling lama 40 (empat puluh) hari. 137 Guna mengefektifkan masa penahanan yang relatif singkat tersebtu, maka pada hari penangkapan terhadap tersangka, pada hari itu juga, Kasat Reskrim mengeluarkan Surat Perintah Penahanan yaitu tanggal 25 April 2011 bersamaan dengan hari penangkapan tersangka. 138 Namun masa tenggang waktu penahanan selama 20 (dua puluh) hari tersebut tidak cukup untuk mengumpulkan bukti-bukti dan pemeriksaan terhadap tersangka belum selesai dilaksanakan, maka penyidik meminta perpanjangan masa penahanan kepada pihak Kejaksaan Negeri Rantau Prapat, terhitung sejak tanggal 15 Mei 2011 sampai dengan 23 Juni 2011. 139 Permintaan masa perpanjangan penahanan tersebut dilakukan karena berhubungan dengan pemeriksaan terhadap para saksi lebih dari satu orang diantaranya adalah: pemeriksaan terhadap Nurdin Sipahutar (tersangka dalam perkara

136

Lihat Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) KUHAP. Pasal 24 ayat (2) KUHAP. Pihak Penyidik (Kepolisian) dapat meminta kepada pihak Penuntut Umum (Kejaksaan) untuk memperpanjang masa penahanan tersangka melalui Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan. 138 Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/282/IV/2011/Reskrim, tertanggal 25 April 2011. 139 Berdasarkan Surat Kepolisian dalam hal Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor: B/282.a/V/2011/Reskrim, tertanggal 12 Mei 2011, atas nama tersangka Nurdin Sipahutar alias Udin. Lihat juga: Surat dari pihak Kejaksaan Negeri Rantau Prapat dalam hal Perpanjangan Penahanan Nomor: B-588/N.2.16.3/Epp.2/05/2011, tertanggal 13 Mei 2011. 137


ini), beserta saksi-saksi Ahmad Dahlan Pasaribu, Hukban Sagala, Ali Tua Tanjung alias Tua )dalam perkara yang terpisah) belum selesai dilakukan pemeriksaan. Sementara selama proses pemeriksaan terhadap tersangka dan para saksi, Kepolisian juga telah melakukan penyitaan tahap pertama tanggal 15 April 2011 terhadap barang-barang berupa benda-benda yang diduga kuat digunakan untuk mempermudah dilakukaknnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut. Bukti-bukti itu berupa: tali nilon yang panjangnya lebih kurang 5 (lima) meter, 2 (dua) buah karet guntingan ban, dan 1 (satu) buah kemeja warna hitam dari Maratogu Harahap. 140 Penyitaan terhadap benda-benda tersebut disaksikan oleh Maratogu Harahap (pemiliknya) dengan pihak Kepolisian: L. Pandiangan, SH, TP. Situmorang, dan P. Silalahi pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 sekitar pukul 17.15 WIB di Polres Labuhan Batu dari saksi korban Maratogu Harahap untuk diserahkan kepada pihak penyidik Polres Labuhan Batu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP bahwa, ”Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat”. Oleh karenanya, penyitaan itu juga diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat melalui Surat Persetujuan Izin Penyitaan. 141 Penyitaan tahap kedua dilakukan tanggal 24 April 2011 yang ternyata berupa: 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terrios warna Silver Nomor Polisi BK 1310 YL dan 1 140

Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/554/IV/2011/Reskrim, tertanggal 15 April 2011. Surat Persetujuan Izin Penyitaan Nomor: B/650/V/2011/Reskrim, tertanggal 5 Mei 2011 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat. 141


(satu) unit Handpon merek Mito tipe 320 warna hitam diketahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama Ahmad Dahlan sebagai pemilik barang-barang bukti tersebut. 142 Penyitaan tahap kedua ini dilakukan pada tanggal 24 April 2011 sekitar pukul 14.30 WIB dari pemiliknya Ahmad Dahlan Pasaribu alias Dahlan di hadapan penyidik L. Pandiangan, TP. Situmorang, dan P. Silalahi penyidik Polres Labuhan Batu dan disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat. 143 Polres Labuhan Batu tetap berkomitmen melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Labuhan Batu yang dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama. Ketika dilakukan penelitian ini, proses hukum yang telah diputus oleh pengadilan adalah terhadap terdakwa Nurdin Sipahutar alias Nurdin dan ditetapkan beberapa orang tersangka: 1. Maratogu Harahap (Supir Truk); 2. Parenta Siregar (Supir Truk); 3. Jahrul Hasibuan (Wiraswasta); 4. Ahmad Dahlan Pasaribu (Bertani, dalam hal ini bertindak sebagai pemberi perintah; 5. Hukban Sagala (Bertani, dalam hal ini bertindak sebagai turut serta membantu melakukan); dan 6. Ali Tua Tanjung (Bertani, dalam hal ini bertindak sebagai turut serta membantu melakukan).

142 143

Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/651/IV/2011/Reskrim, tertanggal 24 April 2011. Surat Persetujuan Izin Penyitaan Nomor: B/652/V/2011/Reskrim, tertanggal 5 Mei 2011.


Berkas Acara Pemeriksaan Nurdin Sipahutar, oleh Kepolisian dibuat secara terpisah dengan kawan-kawannya serta menetapkan pencarian terhadap barangbarang bukti: satu unit mobil Cold Diesel dengan Nomor Polisi BB 8242 KA warna kuning yang dibawa pergi oleh Ramli Sitorus 144, sejumlah 4000 Kg (empat ribu kilogram) Getah (karet gumpalan) dibawa pergi oleh Ramli Sitorus.145 Kepolisian juga menetapkan beberapa orang yang terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Labuhan Batu yakni: 1. Ramli Sitorus (membawa kabur mobil truk Cold Diesel BB 8242 KA warna kuning yang membawa Getah (gumpalan karet) 4000 Kg; 146 2. Mail Siregar (dalam hal ini turut serta membantu melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan); 147 dan 3. Ipong (dalam hal ini turut serta membantu melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan). 148 Menurut keterangan dari tersangka Nurdin Sipahutar alias Udin bahwa dirinya tidak mengetahui rencana apa yang akan dilakukan Ahmad Dahlan Pasaribu ketika dia disuruh datang ke simpang Aek Buruh, setelah tiba di tempat ketika menjumpai Ahmad Dahlan Pasaribu, Udin disuruh bertindak sebagai supir mobil Terrios BK 144

Daftar 13 Mei 2011. 145 Daftar 13 Mei 2011. 146 Daftar 13 Mei 2011. 147 Daftar 13 Mei 2011. 148 Daftar 13 Mei 2011.

Pencarian Barang Nomor: DPB/76/V/2011/Reskrim Polres Labuhan Batu tanggal Pencarian Barang Nomor: DPB/77/V/2011/Reskrim Polres Labuhan Batu tanggal Pencarian Orang Nomor: DPO/205/V/2011/Reskrim Polres Labuhan Batu tanggal Pencarian Orang Nomor: DPO/206/V/2011/Reskrim Polres Labuhan Batu tanggal Pencarian Orang Nomor: DPO/207/V/2011/Reskrim Polres Labuhan Batu tanggal


1310 YL warna silver yang sengaja dirental oleh Ahmad Dahlan Pasaribu. Ketika aksi perampokan (pencurian) itu dilakukan, Nurdin Sipahutar bertindak sebagai supir mobil truk Cold Diesel BB 8242 KA warna kuning yang membawa Getah (gumpalan karet) 4000 Kg, pada saat itulah Udin mulai curiga bahwa rencana Ahmad Dahlan Pasaribu dan kawan-kawan termasuk dirinya adalah untuk melakukan perampokan. Sesampainya di tempat tujuan yakni di Simangga-Mangga tepatnya dekat sebuah warung nasi, mereka berdua kemudian turun dari truk tersebut. Udin disuruh Dahlan mengantarkan teman-teman yang lain ke arah Medan dan menurunkan supir dan kernet truk tersebut di pinggir jalan menuju Medan (di sebuah parit bekoan) lalu Udin kembali ke pulang ke arah Rantau Prapat dan menginap di rumah Dahlan. Ternyata keesokan harinya (Jumat tanggal 15 April 2011) Dahlan dan Udin kembali ke tempat dekat warung nasi tersebut untuk bertemu dengan seseorang yang berpakaian dinas Loreng Provos Tentara dan memberikan uang kepada Dahlan sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Umumnya pencurian, perampokan diduga kuat dibeking oleh orang-orang tertentu yang memiliki kekuasaan misalnya kekuasaan itu mungkin dinilai dari banyak uang (berdiut) atau dibeking oleh aparat itu sendiri. Hal inilah salah satu faktor penghambat dalam bagi Polres Labuhan Batu dalam menjalankan tugasnya. Faktor ini sekaligus sebagai faktor eksternal yang sangat kondusif. Peran Polres Labuhan Batu dalam penanganan pencurian dengan kekerasan (Curas) dicontohkan (diambil sampel) salah satu Curas dari banyak kasus Curas yang telah atau sedang ditangai Polres Labuhan Batu. Kasus Curas atas nama tersangka


Nurdin Sipahutar alias Udin dan kawan-kawan adalah salah satu tindak pidana yang tergolong sangat menonjol di wilayah hukum Polres Labuhan Batu dari tahun 2009 sampai tahun 2011. Pada tahun 2009 jumlah Curas 62 kasus, tahun 2010 jumlahnya naik secara drastis menjadi 101 kaus, dan pada tahun 2011 jumlahnya 67 kasus, sedikit turun dari tahun 2010 dan jumlahnya masih tetap di atas tahun 2009. Sebagaimana menurut data Polda Sumut pada tahun 2009 yang menunjukkan jumlah Curas untuk wilayah hukum Polres Labuhan Batu mencapai 21 kasus di Polres Labuhan Batu, namun menurut perolehan data di Polres Labuhan Batu data tersebut mencapai 62 kasus dan yang sudah diselesaikan 18 kasus. Untuk tahun 2010, jumlah Curas di Polres Labuhan Batu meningkat dari 62 kasus menjadi 101 kasus. Data tersebut sesuai dengan data Polda Sumut pada tahun 2010. Hingga pada tahun 2011, jumlah Cyras menurun dari 101 menjadi 67 kasus. 149 Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa di wilayah hukum Polres Labuhan Batu belum ditemukan atau mungkin belum dilakukan penanganan Curas yang diprioritaskan untuk dapat menurunkan jumlah kasus Curas tersebut. Hal ini berarti Curas di Labuhan Batu masih tetap menjadi permasalahan yang hingga saat ini sangat diperlukan model atau cara baru dalam penangannya agar para pelaku menjadi jera.

149

Laporan Data Kriminalitas Per Bulan Polres Labuhan Batu Tahun 2011.


C. Upaya-Upaya yang Telah Dilakukan Polres Labuhan Batu Dalam mengantisipasi gangguan Kamtibmas Polres Labuhan Batu melakukan upaya-upaya tindakan Kepolisian untuk meminimalkan angka-angka kejahatan karena wilayah hukum Polres Labuhan Batu sangat luas dan berada di lintas timur sumatera dengan demikian maka harus dilakukan kegiatan-kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk mendapatkan rasa aman dengan: 1. Tindakan Preemtif Sebenarnya tindakan preemtif merupakan tindakan yang dilakukan jauh haris sebelum terjadinya kejahatan, sehingga lebih tepatnya disebut kegiatan ini merupakan kegiatan

pembinaan

masyarakat.

Mahmud

Mulyadi

memasukkan

kegiatan

penyuluhan dan kegiatan pengamana swakarsa sebagai tindakan preemtif. Beliau juga menyatakan tindakan preemtif ini merupakan tindakan non penal (di luar hukum pidana) yang pada intinya untuk mencegah pelaku-pelaku potensial untuk melakukan kejahatan. 150 Tindakan preemtif adalah kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan agar tidak terjadi kejahatan di masing-masing wilayah, kegiatan preemtif ini dilakukan dengan memberdayakan potensi masyarakat yang ada, misalnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan pos kamling, patroli desa dengan memberdayakan hansip dan pemberdayaan sat pol PP serta memberdayakan Satuan Pengaman (Satpam) pada masing-masing instansi maupun lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan. Potensi yang ada tersebut dilakukan pembinaan oleh Kepolisian khususnya fungsi Binmas 150

Mahmud Mulyadi, Criminal Policy,.... Op. cit., hal. 144-148.


untuk memanfaatkan potensi sebelum adanya suatu tindakan kejahatan. Potensi masyarakat tersebut sangat vital dan bermanfaat bagi keamanan di masing-masing lingkungannya dengan demikian tindakan preemtif ini akan sangat bermanfaat untuk menekan terhadinya suatu tindak pidana. Fungsi preemtif sebagaimana yang dilakukan oleh Polresta Labuhan Batu di atas, lebih bersifat kepada pemberian bimbingan, penyuluhan, dan pembinaan yang mengarah kepada pembentukan masyarakat yang patuh dan taat hukum, serta mampu menolak setiap bentuk kejahatan. Tindakan preemtif lebih mengarah pada penciptaan kondisi masyarakat yang memiliki daya tangkal tinggi terhadap semua jenis kejahatan. Pelaksanaan fungsi preemtif dilaksanakan oleh Bimmas atau bimbingan masyarakat yang sekarang sekarang diganti menjadi Binamitra. 151 Tindakan preemtif ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan keamanan, baik di wilayah perkotaan maupun di desa-desa di Kabupaten Labuhan Batu sebagai langka antisipasi munculnya faktor kondusif kejahatan. 2. Tindakan Preventif Berbeda dengan tindakan preventif, jika preemtif dilakukan jauh lebih awal sebelum terjadinya kejahatan atau belum ada tanda-tanda kejahatan akan terjadi, maka dalam hal tindakan preventif dilakukan sudah mengarah pada akan terjadinya kejahatan atau diduga kuat akan terhadi kejahatan. Tindakan prventif misalnya dilakukan menjelang hari raya besar keagamaan, acara-cara resmi kenegaaraan

151

Untung S. Rajab, Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistim Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945), (Bandung: Utomo, 2003), hal. 238.


maupun acara yang diselenggarakan oleh masyarakat, atau tempat-tempat objek vital, patroli, razia rutin maupun gabungan, dan lain-lain. Hal ini dilakukan sehubungan dengan suatu peristiwa penting yang diduga akan munculnya kekacauan atau berupa kejahatan-kejahatan, maka untuk mencegah terjadinya kejahatan itu dilakukan tindakan berupa langkah-langkah preventif. 152 Polres Labuhan Batu melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana di wilayah hukum Polres Labuhan Batu dengan menempatkan personil Kepolisian di daerah-daerah atau di tempat-tempat yang rawan terjadinya kejahatan, daerah yang rentan terjadinya kejahatan di wilayah Polres Labuhan Batu sangat banyak di mana Polres Labuhan Batu membawahi tiga kabupaten sekaligus, dengan demikian banyak tempat-tempat vital yang bisa menjadi sasaran para pelaku kejahatan seperti bank-bank, perusahaan, kantor pos, serta Jalinsum yang sangat panjang yang merupakan jalur-jalur daripada para pengusaha dan pihak perkebunan melaksanakan aktivitas pengangkutan hasil kebun serta penjualan hasil kebun serta pembayaran gaji-gaji para karyawan perkebunan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh masyarakat dan rentan menjadi korban para pelaku tindak pidana. 153 Dengan demikian maka Polres Labuhan Batu melakukan kegiatan antisipasi (tindakan preventif) melalui pengembangan patroli-patroli di daerah-daerah yang rawan kejahatan dengan membuat pos-pos penjagaan di perkebunan, membentuk

152 153

Mahmud Mulyadi, Criminal Policy,.... Op. cit., hal. 139-144. Laporan Hirbak Wahyu Setiawan, Op. cit., hal. 11-12.


patroli roda dua dengan sebutan team macan serta melakukan pengawalanpengawalan terhadap perusahaan jasa keuangan serta penempatan personil di objekobjek vital lainnya seperti bank, kantor pos, kantor-kantor perkebunan, pegadaian, dan lain-lain. Melalui upaya-upaya preventif ini sebagai upaya antisipasi terhadinya kejahatan yang dikondisikan dengan keadaan-keadaan tertentu misalnya di mana kondisi itu bersamaan dengan pengamanan bank-bank yang melakukan transaksi rutin. Dengan adanya patroli dari personil Kepolisian maka para nasabah bank dapat merasa nyaman melakukan aktivitasnya. 154 3. Tindakan Refresif Tindakan refresif lebih mengarah pada penerapan hukum yang ada untuk diterapkan pada kejahatan-kejahatan yang sudah terjadi. Tindakan ini melibatkan sistem peradilan pidana dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan dan penyerahan terpidana ke Lapas. Polres Labuhan Batu berperan dalam hal ini melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan (lidik dan sidik) terhadap kasus curas yang menimpa Maratogu Harahap: Telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 sekitar pukul 01.00 WIB di Simpang Hockly Jalan Baru By Pass Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu yang dilakukan oleh tersangka Nurdin Sipahutar alias Udin (berkas terpisah), Ahmad Dahlan Pasaribu alias Dahlan, Hukban Sagala alias Ban, Ali Tua Tanjung alias Tua, Mail Siregar alias Mail, Ipong alias Ipo. Pada saat korban Maratogu Harahap melintas di Simpang Hockly Jalan Baru By Pass Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu dengan mengendarai mobil Mithsubisi Cold Diesel BB 8242 KA dengan muatan getah (karet) gumpalan sebanyak 4000 kg 154

Wawancara dengan Pak Dulah (Nasabah BRI) pada tanggal 22 Nopember 2012.


(empar ribu kilogram) bersama-sama dengan Parenta Siregar, mobil Mithsubisi Cold Diesel yang dikendarai oleh Maratogu Harahap dihadang oleh satu unit mobil Daihatsu Terios BK 1310 YL warna silver. Dari dalam mobil tersebut keluar tersangka Ahmad Dahlan Pasaribu alias Dahlan, Cs kemudian menarik korban Maratogu Harahap dan Parenta Siregar dari dalam mobil Mithsubisi Cold Diesel kemudian ditodong dengan menggunakan senjata api dan selanjutnya mengikat tangan dan kaki serta menutup mata Maratogu Harahap dan Parenta Siregar dibawa ke Air Batu Kabupaten Asahan dan diturunkan di sebuah parit bekoan dengan keadaan tangan dan kaki terikat serta mata tertutup. Akibat dari pencurian dengan kekerasan tersebut kerugian materi yang dialami oleh Maratogu Harahap adalah sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah). 155 Polres Labuhan Batu langsung melakukan tindakan refresif berupa tindakan upaya paksa dengan menerapkan hukum pidana (penerapan penal) jika telah terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam kasus tindak pidana curas yang dialami oleh Maratogu Harahap yang telah menjadi korban kejahatan. Setelah Polres Labuhan Batu menerima laporan, langsung melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan. Selanjutnya berdasarkan informasi-informasi yang diterima dan hasil olah TKP tersebut dilakukan upaya paksa untuk menangkap para pelaku Nurdin Sipahutar dan kawan-kawan yang kemudian dilanjutkan ke proses penyidikan untuk dibuat berkas perkaranya. Berkas perkara yang sudah lengkap dikirim ke JPU dan setelah dinyatakan lengkap (P-21) maka Polres Labuhan Batu menyerahkan tersangka beserta barang bukti dengan demikian maka proses selanjutnya Jaksa melakukan menuntutan dan para tersangka ditingkatkan statusnya menjadi terdakwa untuk disidangkan di sidang pengadilan.

155

Laporan Polisi Nomor: LP/590/IV/2011/SU/RES-LBH, tertanggal 15 April 2011.


Sesuai dengan amanat dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, terhadap anggota Kepolisian harus dilaksanakan pembinaan agar dalam pelaksanakan tugas pokok dapat dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang 156 dan etika profesi Kepolisian dan menjunjung tinggi HAM. Dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas, Polres Labuhan Batu melaksanakan pembinaan sikap, mental, dan disiplin para personil/anggota yang dilaksanakan melalui: 157 1. Pembinaan rohani dan mental dalam sebulan dilaksanakan 4 (empat ) kali. 2. Upacara bendera kemudian dilanjutkan pemeriksaan terhadap sikap, tampang, dan kelengkapan atribut anggota (KTA, Kartu Senpi, KTP, SIM) yang dilakukan 1 (satu) kali dalam sebulan. 3. Memberikan hukuman kepada para anggota Polres Labuhan Batu yang melanggar ketentuan dan memberikan penghargaan bagi anggota yang berprestasi. Tindakan atau hukuman yang telah dilakukan terhadap anggota yang melanggar ketentuan Periode Januari-Maret 2011 misalnya: GAR PLIN ada 3 (tiga) perkara, GAR KEPP ada 1 (satu) perkara, dan bentuk-bentuk tinda pidana lainnya termasuk Curas. Dalam rangka meningkatkan kemampuan profesional aparat Kepolisian (trampil dan mahir hukum) dilaksanakan kegiatan antara lain: penataranpenataran; pelatihan yang terprogram sesuai dengan fungsi opsnal masing-masing (dril-dril di lapangan dan simulasi). Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh kesatuan-kesatuan di Polres Labuhan Batu melalui operasional seperti: 156

Pasal 9 ayat (2) huruf b, Pasal 14 ayat (1) huruf d, f, Pasal 21 ayat (2), dan Bab V UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. 157 Laporan Hirbak Wahyu Setiawan, Op. cit., hal. 31.


1. Sat Intelkam Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Kesatuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam) Polres Labuhan Batu seperti: 158 a. Melaksanakan

penyelidikan

dalam

rangka

deteksi

dini

terhadap

kecenderungan perkembangan sosial masyarakat yang meliputi aspek Ipoleksosbudkam yang dapat mengancam stabilitas Kamtibmas dengan cara membentuk personil Pemantau Wilayah dari Sat Intelkam Polres Labuhan Batu dan bekerjasama dengan Bintara pelaksana Intel Polsek. b. Meningkatkan kemampuan analisis dalam kegiatan produksi dan dokumentasi dari setiap personil Intelijen sehingga mampu menghasilkan produk Intel yang lebih berkualitas dan mampu mengantisipasi situasi yang terus berkembang. c. Meningkatkan

kegiatan

deteksi

di

daerah-daerah

yang

rawan

kerusuhan/konflik baik vertikal maupun horizontal untuk menghindari terjadinya disintegrasi bangsa. d. Melaksanakan penyelidikan terhadap sasaran atau Target Operasi (TO) dalam rangka mendukung operasi Kepolisian. e. Melaksanakan pengawasan dan pengamanan terhadap personil, Materil, dan Pengumpulan Baket. f. Melaksanakan penggalangan dan kerjasama terhadap Lembaga Keamanan Masyarakat, Tokoh-tokoh Masyarakat/Agama, dan Organisasi lainnya. g. Menjalin kerjasama dengan masyarakat dan TNI serta Pemda setempat. 158

Laporan Hirbak Wahyu Setiawan, Op. cit., hal. 19-21.


Tabel 9 Kegiatan Sat Intelkam Tahun 2009 s/d Tahun 2011 Bulan Januari Pebruari 1. Penyelidikan 12 9 2. Pengamanan 4 4 3. Penggalangan 2 2 4. Pengawasan 4 6 5. Rekomendasi 6. Perijinan hiburan 28 24 7. Penertiban SKCK 191 196 8. Perpanjangan STMD 9. Laporan Informasi 63 67 10. Laporan Penugasan 3 3 11. Laporan Khusus 2 12. STTP UNRAS 2 307 315 Jumlah Sumber: OPS Polres Labuhan Batu 2012 No

Jenis Produk

Maret 5 4 3 5 36 175 63 5 1 2 299

Jumlah 26 12 7 15 88 562 193 11 3 4 921

Berdasarkan data tersebut di atas, dengan jumlah kegiatan 921 kali dilakukan oleh Sat Intelkam Polres Labuhan Batu yang hanya berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang dalam satu tahun. Jika dibandingkan dengan luasnya wilayah hukum Polres Labuhan yang terdiri dari tiga kabupaten, tidak sebanding dengan jumlah kemampuan personil Sat Intelkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana pada tabel di atas. 2. Sat Reskrim Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Kesatuan Reskrim Polres Labuhan Batu seperti: 159 a. Mengendalikan Crime Total dan berusaha meningkatkan angka penyelesaian perkara yang termasuk kasus-kasus lama dan belum terungkap. 159

Ibid., hal. 21.


b. Mempercepat penyelesaian perkara yang termasuk tindak pidana ringan. c. Mencermati kasus-kasus yang menonjol sesuai Crime Index. d. Menggunakan alut/alsus Kepolisian (identifikasi) untuk mengungkap pelaku kejahatan atau tindak pidana apapun jenisnya. e. Seluruh anggota Reskrim bertekad sebagai Crime Hunter. Sedangkan data yang menunjukkan persentase kriminalitas yang telah selesai ditangani oleh Sat Reskrim Polres Labuhan Batu pada tahun 2011 disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 10 GKTM Bulan Januari-Maret Tahun 2009 s/d Tahun 2011 Jumlah JTP PTP % C. RATE 1. Januari 303 145 47,85 29,47 2. Pebruari 289 130 44,98 28,11 3. Maret 311 161 51,76 30,25 Sumber: OPS Polres Labuhan Batu 2012 No

Bulan

C. CLOCK 2.27’18” 2.19’30” 2.23’31”

Berdasarkan data kriminalitas di atas, dari total 311 Jumlah Tindak Pidana (JTP), Sat Reskrim Polres Labuhan Batu telah melakukan terhadap jumlah 161 Penyelesaian Tindak Pidana (PTP). Jumlah tindak pidana yang telah diselesaikan separuh dari JTP yang ada pada tahun 2011. Hal ini berarti dengan segala kemampuan yang dimiliki Polres Labuhan Batu belum signifikan mampu menyelesaikan kasus-kasus yang ada. Tabel 11 Kasus Menonjol (Crime Index) Bulan Januari s/d Maret Tahun 2011 No Jenis kasus 1. Curas 2. Curat

Januari JTP PTP 6 51 17

Pebruari JTP PTP 6 1 58 24

Maret JTP PTP 9 1 69 31


3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Curanmor 20 3 34 Anirat 2 2 Perjudian 54 59 53 Pemerasan/Ancam 3 4 2 Narkoba 13 13 13 Lundup Ilegal Logging 1 2 1 Korupsi Jumlah 150 98 169 Sumber: OPS Polres Labuhan Batu 2012

2 49 6 82

28 6 47 9 7 1 176

5 1 51 3 15 1 108

Berdasarkan data kriminalitas di wilayah hukum Polres Labuhan Batu tersebut di atas, Curas merupakan salah satu kasus yang menonjol pada bulan Januari sampai bulan Maret 2011 dengan jumlah tindak pidana bertambah dari 6 (enam) menjadi 9 (sembilan) kasus tetapi yang mampu diselesaikan hanya dua kasus saja, satu di bulan Februari 2011 dan satu lagi di bulan Maret 2011. Jika kondisi demikian terjadi terus-menerus, dikhawatirkan jumlah kasus yang masuk lebih banyak daripada jumlah kasus yang dapat diselesaikan. 3. Sat Narkoba Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Kesatuan Narkoba Polres Labuhan Batu ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Jumlah total tindak pidana (Crime Total/CT) kasus-kasus Narkotika yang masuk pada tahun 2011 sebanding dengan penyelesaian tindak pidana (Crime Clearing/CC). Sat Narkoba dinilai berhasil dalam menangani kasus-kasus Narkotika walaupun dengan kemampuan jumlah personil hanya terdiri dari 26 (dua puluh enam) orang yang ada di wilayah hukum Polres


Labuhan Batu. Peredaran barang-barang illegal di daerah ini yang paling menonjol adalah Ganja sampai 1.046,45 Gram yang dimusnahkan di tahun 2011. 160 Tabel 12 Kasus Narkotika Tahun Tahun 2009 s/d 2011 CT CC TSK

Jumlah BB Narkotika Ganja Shabu Pil Exstasy 260,38 Gram 17,09 Gram 0,84 Gram 200,76 Gram 22,09 Gram 585,31 Gram 0,76 Gram -

No

Bulan

1. 2. 3.

Januari Pebruari Maret

13 13 7

13 6 16

16 20 12

JUMLAH

33

35

48 1046,45 Gram 39,94 Gram

0,84 Gram

Sumber: OPS Polres Labuhan Batu 2012 4. Sat Lantas Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Kesatuan Lalulintas (Sat Lantas) Labuhan Batu seperti: 161 a. Meningkatkan disiplin, kesadaran dan ketertiban berlalu lintas bagi pemakai jalan dengan melaksanakan Pendidikan masyarakat (dikmas) lantas kepada kelompok-kelompok yang telah terorganisir di tengah-tengah masyarakat seperti PKS, Pramuka, Klompentib Lantas dan kelompok-kelompok lainnya. b. Melaksanakan pengawasan intensif dalam rangka registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan melayani kepentingan masyarakat dengan memuaskan melalui pendekatan manusiawi atau sarana/peralatan komputerisasi. c. Melakukan penyidikan dalam hal kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas (Laka Lantas). d. Tidak memberikan toleransi sekecil apapun terhadap pelanggaran lalu lintas sehingga dapat membuat jera para pelanggar dan sekaligus melakukan penertiban bagi pelanggar hukum dan peraturan lalu lintas.

160 161

Ibid., hal. 22. Ibid., hal. 22-23.


Tabel 13 Laka Lantas Bulan Januari-Maret 2011

No

Uraian

Bulan Januari

Pebruari

Maret

Jumlah

1.

Laka

26

22

30

78

2.

MD

13

13

19

45

3.

LB

24

18

24

66

4.

LR

17

17

16

50

5.

Rugi Materil (Rp)

85,800,000 75,200,000 121,850,000

282.850.000

Sumber: OPS Polres Labuhan Batu 2012 Jumlah kecelakaan lalu lintas cenderung terjadi di Kabupaten Labuhan Batu. Kecelakaan lalu lintas umumnya terjadi pada jalan-jalan lintas khususnya di hari libur dan pada hari-hari tertentu misalnya hari besar agama. Kecenderung ini terjadi disebabkan karena padatnya orang-orang pulang kampung dengan menggunakan kendaraan roda dua. Korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan-jalan lintas di Kabupaten Labuhan Batu umumnya adalah para pengendara kendaraan roda dua. 5. Sat Samapta Untuk meningkatkan kesamaptaan jasmani anggota dilaksanakan kegiatan antara lain: olah raga satu kali seminggu pada hari jumat, test kesamaptaan jasmani secara periodik, pertandingan atau perlombaan jenis-jenis olah raga, dan membina loyalitas dan kebanggaan anggota melalui apel setiap pagi. Sat Samapta Polres Labuhan Batu juga berpartisipasi dalam hal melaksanakan upaya-upaya seperti: 162

162

Ibid., hal. 24.


a. Pengamanan orang, benda atau barang serta kepentingan masyarakat melelaui pengawalan rutin dan pengawalan insidentil. b. Melakukan pengamanan perlindungan terhadap suatu objek secara terus menerus melalui penjagaan di pos-pos tetap baik yang dimiliki pemerintahan maupun swasta sesuai kebutuhan. c. Menjaga dan menentukan kebenaran materi terhadap kasus tindak pidana dan dilaksanakan upaya-upaya peningkatan kemampuan melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. d. Melakukan kegiatan patroli melalui Penjagaan, Ppengaturan, Patroli Roda 2, Patroli Roda 4, Pengawalan Tahanan, Penjagaan Bank, Pengamanan Kebiagatan Masyarakat, dan lain-lain. Kesatuan Samapta berperan untuk turut menjamin terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar aman, tertib dan terkendali melalui peningkatan frekuensi patroli dalam berbagai metode intensifikasi pelaksanaannya, termasuk patroli Kenderaan Bermotor. 6. Bag Bina Mitra Upaya yang telah dilaksanakan oleh Bagian Bina Mitra Polres Labuhan Batu diantaranya: melakukan Penyuluhan, Bimbingan, Sambang, Tatap Muka dengan masyarakat dan elemen lainnya, ceramah di rumah-rumah ibadah, dan lain-lain. Salah satu bagian atau kesatuan yang melaksankan tugas dan fungsi Kepolisian dalam bentuk kebijakan non penal adalah melalui peningkatan Bina Mitra ini termasuk di dalamnya Perpolisian Masyarakat (Perpolmas). Melalui langkah ini dilakukan tindakan-tindakan preemtif terhadap faktor kondusif pelanggaran atau kejahatan. 163 Polres Labuhan Batu juga berupaya melakukan kegiatan atau operasi baik secara rutin, bersifat insidentil, maupun gabungan. Operasi Kepolisian terhadap bentuk-bentuk gangguan Kamtibmas tertentu yang meresahkan masyarakat, serta 163

Ibid., hal. 25.


kegiatan lain yang dapat mengantisipasi kerawanan kamtibmas di wilayah hukum Polres Labuhanbatu guna menciptakan situasi yang kondusif. Operasi Kepolisian yang telah dilaksanakan pada periode Januari- April 2012 belum ada, namun Polres Labuhan Batu tetap melaksanakan peningkatan kegiatan rutin dengan sasaran Perjudian, Narkotika, Illegal Logging, Curanmor, Curat, Curas, Penyakit Masyarakat lainnya, dan lain-lain. Tabel 14 Kegiatan Rutin Polres Labuhan Batu yang Ditingkatkan Periode Tanggal 1-19 April 2011 No

Uraian

I.

Kegiatan yang Ditingkatkan Razia (Pemeriksaan) Patroli Gatur Lantas Deteksi dan Lidik Giat Polisi Desa Pam Giat Masyarakat dan Pemerintah Lokasi/Tempat Jalan Umum Pasar Tempat Hiburan Pemukiman Waktu/Pukul 20.00 – 21.00 21.00 – 22.00 22.00 – 23.00 23.00 – 24.00 Sasaran Judi Premanisme Narkoba Senpi/Sajam Curanmor

II.

III.

IV.

Rincian

Satuan

45 16 16 -

Kali Kali Kali

30 3 12 9

Tempat Tempat Tempat Tempat

68 7 7 7

Kasus Kasus Kasus Kasus


Curat Curas Miras dan Illegal Loging V. Personil yang Dilibatkan Intel Reskrim Sabhara Lantas Staf Pos Pol Bhabinkamtibmas Dan Lain-Lain Jumlah Pers VI. Penangngung Jawab/Pimpinan Kapolres Waka Polres Para Kabag Para Kasat Para Kapolsek Sumber: OPS Polres Labuhan Batu 2012

1 20 Jumlah 93 128 249 139 61 312 982

Kasus Kasus Personil Personil Personil Personil

Personil Personil

1 3 14

Tabel 15 Hasil yang Dicapai Periode Tanggal 1-19 April 2011 No

Uraian

VII. Hasil yang Dicapai Dalam Razia (Pemeriksaan) 1. Barang Bukti a. Sajam b. Narkoba

c. Kendaraan: -Roda 2 -Roda 4 d. Handpon e. Uang

Rincian

Satuan

1 Bilah 2,95 gram shabu; 27,5 gram ganja; 3 unit timbangan; 3 mancis; 3 alat isap; 1 Unit timbang elektrik; 2 Unit Handpon; 1 Unit kendaraan bermotor; dan 1 kaca pirek. 168

Unit

42 Rp.9.841.000,-

Unit


f. Dan Lain-Lain

84 notes; 25 lembar kertas karbon; 72 lembar kertas rekap; 16 lembar daftar angka keluar; 11 unit kalkulator; 15 buku tapsir mimpi; 37 pulpen; 16 kupon; 4 unit mesin jekpot; 84 lembar kartu domino; 1 hekter dan anak hekter; 1 lembar beberan; 1 piring kaca; 1 pentup dadu/timba; 3 mata dadu; 2 batang lilin; 22 SIM; 34 STNK; 3 gelang emas; 1.769 botol miras; 1 lembar kertas ludo, 1 buah gelas,12 buah ludo, 1 buah dadu; 5 set kartu joker; 142 keping kayu rimbah campuran; 1 unit mobil calt diesel BA 9273 EF.

2. Orang a. Ditangkap/Ditahan b. Bina Dan Reha c. Diserahkan Instansi Lain 3. Tilang a. Teguran Lisan b. Teguran Tertulis Sumber: OPS Polres Labuhan Batu 2012

94 70 85 222

kali kali

Upaya-upaya lain yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pimpinan di Polres Labuhan Batu diantaranya: 164 1. Bidang Pembangunan Kekuatan Bidang pembangunan kekuatan ini berfokus pada pengembangan sistem dengan menata ulang HTCK Polres

Labuhan Batu untuk meningkatkan

penyelenggaraan fungsi-fungsi operasional dan pembinaan berkaitan dengan validasi organisasi tingkat Polres sampai dengan Polsek. Menata kembali Organisasi dan Tatacara Kerja (OTK) eselonisasi jabatan, pengisian personel dan penataan ruang kerja dalam rangka menindaklanjuti validasi organisasi tingkat Polres sampai dengan

164

Ibid., hal. 28.


Polsek. Menjabarkan dan melaksanakan perintah pimpinan sesuai dengan kebijakan Kapolda Sumut antara lain: 165 a. Membentuk Ton Dalmas dalam rangka mengantisipasi unjuk rasa dan dilatih 2 (dua) kali sebulan. b. Membuat Perinlak OPS dan melaporkan hasil sesuai dengan Rencana Operasi dari Polda Sumut yang di sesuaikan dengan situasi dan karateristik daerah yang ada di wilkum Polres Labuhan Batu. c. Menjalin hubungan yang hormonis dengan instansi terkait khususnya TNI sehingga tercipta situasi yang rukun dan damai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. d. Melaksanakan razia di Jalinsum pada tiga Polsek dalam satu hari secara bergantian untuk mengantisipasi gangguan kriminalitas khususnya kasus Curas dan Curanmor. e. Menyusun Piranti Lunak baik pembinaan maupun operasional disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi. Pembinaan kekuatan dilakukan dengan cara pembinaan sistem yang ada, menyiapkan/menyusun produk Strategi Jangka Pendek dengan mengacu pada Sisrenstra Polri. Menjabarkan kebijakan Pimpinan Polda Sumut menjadi produkproduk kewilayahan untuk dipedomani dan dilaksanakan. Menggandakan dan mendistribusikan buku petunjuk dari Mabes Polri maupun dari Polda Sumut. Validasi organisasi Polres Labuhan Batu sampai Polsek disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat diikuti dengan penyesuaian organisasi kesatuan diatasnya secara berjenjang sehingga menghasilkan organisasi Polres yang efisien, hemat struktur kaya fungsi serta memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat. 2. Pembangunan Personil Mengingat wilayah hukum Polres Labuhan Batu sangat luas membawahi tiga kabupaten sekaligus, maka Polres Labuhan Batu melakukan inventarisasi personil 165

Ibid., hal. 28.


(baik potensial/non potensial) dalam rangka menyusun/membentuk penambahan satuan. Termasuk pula usulan pengembangan dan pembentukan Polsek-Polsek pada daerah-daerah rawan yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, dengan cara: 166 a. Mengajukan usulan kebutuhan personil ke Polda untuk menempatkan Perwira untuk jabatan jabatan kosong dan penambahan personil ke Polsek-Polsek sesuai tuntutan tugas di lapangan. b. Mengusulkan peningkatan status Polsek dari tipe B-2 menjadi tipe B-1 sebanyak 7 (tujuh) Polsek yaitu: Polsek Kualuh Hulu; Polsek Aek Natas; Polsek Na IX-X; Polsek Bilah Hulu; Polsek Kepulauan Rakyat; Polsek Torgamba; dan Polsek Sei Kanan. 3. Perawatan Personil Upaya-upaya lain yang dilakukan dalam rangka pembinaan personil Polres Labuhan Batu diantaranya melakukan perawatan personil dalam hal: 167 a. Pendayagunaan personel Polres dengan menempatkan Pama dan Bintara pada kesatuan operasional sedangkan untuk tugas-tugas di Staf Pembinaan diupayakan diisi oleh PNS Polri. b. Pemberdayaan PNS Polri sebagai komplemen, terutama untuk menduduki jabatan staf dengan terlebih dahulu memberikan pendidikan yang sesuai dengan jabatannya. c. Pendelegasian wewenang mutasi jabatan tertentu secara berjenjang. d. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME, pembinaan sikap mental dan prilaku anggota yang berlandaskan pada disiplin, loyalitas, kebanggaan serta kehormatan. e. Mengurangi kegiatan-kegiatan di luar tugas pokok yang sifatnya seremonial serta tidak terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan hak-hak personil tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran. f. Memberi kesempatan kepada Perwira, Bintara, dan Tamtama Polri untuk mengikuti pendidikan pengembangan dan kejuruan baik yang diprogramkan oleh Mabes Polri maupun yang diprogramkan oleh pembina fungsi melalui Pers Polda.

166 167

Ibid., hal. 29. Ibid., hal. 30.


g. Meningkatkan profesionalisme anggota melalui pelatihan dengan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan diri sesuai dengan peranan fungsi masing-masing dalam menghadapi perkembangan situasi Kamtibmas yang semakin kompleks. h. Setiap anggota berpangkat Bintara yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya, selain waktu dan Dapen yang sudah memenuhi syarat, juga harus diseleksi tentang kemampuan bela diri Polri yang harus dikuasainya. i. Memberikan imbalan bagi anggota yang berprestasi dan berhasil dalam melaksanakan tugasnya sesuai kreteria yang telah ditentukan dan sebaliknya memberikan hukuman yang pasti kepada anggota yang merusak citra Polri, dilaksanakan melalui investigasi dan penilaian yang proporsional dan terlampir dalam CB personel dalam rangka pembinaan karier. j. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi personel Polri dan keluarganya serta memelihara kesamaptaan jasmani melalui olah raga setiap hari Selasa dan Jumat serta rikkes secara berkala. k. Mengadakan pembinaan rohani setiap hari Kamis baik Muslim dan Nasrani. l. Meningkatkan kesejahteraan personel dalam pengembangan perkoperasian. Dalam hal perawatan personil untuk meningkatkan kesejahteraan personil dilakukan kegiatan antara lain: Pembinaan

koperasi; Pembangunan perumahan

anggota; Pembangunan sarana pendidikan; dan Pengadaan

sarana dan prasarana

kantor. Dengan peningkatan kesejahteraan ini dipandang dapat mengintegrasikan personil dalam menjalankan tugas sehari-hari. 4. Pembangunan Fasilitas Upaya-upaya dalam hal pembangunan fasilitas Polres Labuhan Batu misalnya dilakukan: 168 a. Pengadaan materil yang difokuskan untuk pengadaan peralatan yang langsung mendukung operasional di lapangan. b. Pengecatan dan pengindahan mako dan taman mako. c. Melanjutakan pembangunan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). 168

Ibid., hal. 20-30.


d. Pengadaan meja dan kursi kerja serta komputer. 5. Pemeliharaan Materil Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan materil di Polres Labuhan Batu, oleh karena keterbatasan

anggaran pemeliharaan materil dalam

pelaksanaannya maka perlu skala prioritas dan dilaksanakan seoptimal mungkin dengan tujuan selalu siap menunjang operasional sehingga dapat memperpanjang usia pakai, diantaranya: 169 a. Meningkatkan pemeliharaan kebersihan fasilitas mako dan rumah dinas melalui penampilan fisik merupakan tanggung jawab bagi pengguna bangunan. b. Meningkatkan upaya pemeliharaan peralatan Polres Labuhan Batu untuk menjaga kondisi dalam menunjang pelaksanaan operasional. c. Melaksanakan stok opname dan sidak terhadap Inventarisasi Kekayaan Milik Negara (IKMN), secara rutin, berkesinambungan dan tertib, terutama inventaris senjata api beserta amunisinya baik yang ada di gudang maupun yang ada pada perorangan. d. Melaksanakan penghapusan material yang sudah tidak layak pakai untuk meringankan biaya pemeliharaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan asas selektifitas dan prioritas dengan menerapkan standarisasi. e. Pendistribusian materil Polres Labuhan Batu sampai ke satuan terdepan (Polsek) agar dilaksanakan dengan prinsip tujuh langkah serta mengoptimalkan perencanaan dukungan anggaran. 6. Pengawasan dan Pengendalian Upaya-upaya yang dilakukan dalam hal pengawasan dan pengendalian di Polres Labuhan Batu, diantaranya: 170 a. Menindak lanjuti hasil temuan berulang melalui pertanggungjawaban dengan sanksi-sanksi yang kongrit dalam rangka menggalakkan pengawasan fungsional (wasfung). 169 170

Ibid., hal. 31. Ibid., hal. 32.


b. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Program Kerja baik bidang pembangunan kekuatan, pembinaan kekuatan maupun penggunaan kekuatan/operasional. c. Mengembangkan informasi mass media dan masyarakat tentang kinerja/tingkah laku anggota Polri yang negatif untuk perbaikan nama baik dan citra Polri dimasa mendatang (wasmas). Khusus untuk bidang anggaran, upaya-upaya yang dilakukan dalam hal anggaran Polres Labuhan Batu, dengan menggunakan anggaran secara selektif dan prioritas didasarkan atas keterbatasan anggaran/keuangan yang diterima Polres Labuhan Batu dan juga menyalurkan anggaran operasional Polres Labuhan Batu ke satuan bawah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas. 171 7. Bidang Operasional Kepolisian Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka kegiatan operasional Polres Labuhan Batu, diantaranya: 172 a. Meningkatkan kegiatan preemtif dan preventif yang dimulai pada tingkat Polsek sebagai tumpuan awal ujung tombak pembinaan masyarakat dalam membangun partisan Kepolisian sebagai sumber informasi Kepolisian. b. Meningkatkan deteksi dini dalam rangka mendapatkan informasi yang berkembang di dalam masyarakat serta mencari akar permasalahannya dalam upaya menciptakan kondisi kamtibmas yang kondusif. c. Meningkatkan kegiatan repfresif dalam rangka penegakan Supremasi Hukum serta mengantisipasi segala bentuk kejahatan khususnya terhadap kasus-kasus menonjol yang meresahkan masyarakat. d. Meningkatkan koordinasi dengan Pemda Labuhan Batu dalam rangka mendapatkan dukungan terhadap tugas-tugas Polres Labuhanbatu serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dan LSM yang ada dalam rangka menciptakan supremasi hukum. e. Menata kembali manajemen operasional Polres Labuhan Batu sehingga kegiatannya menjadi lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran.

171 172

Ibid., hal. 32. Ibid., hal. 32-33.


Upaya-upaya pembinaan terhadap personil, pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan anggaran, kesejahteraan personil Polres Labuhan Batu pada prinsipnya sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas. Walaupun masih banyak kelemahan-kelemahan, faktor penghambat bagi Polres Labuhan Batu dalam menjalankan tugasnya, namun selama tahun 2012 untuk periode bulan Januari sampai dengan April secara umum semua rencana dapat berjalan dan dilaksanakan walaupun masih banyak hambatan-hambatan yang ditemukan. Hambatan dalam pelaksanaan tugas disebabkan kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki serta luasnya wilayah hukum Polres Labuhan Batu. Wajar saja terjadi jika di wilayah hukum Polres Labuhan Batu banyak-kasus-kasus pelanggaran dan kejahatan terjadi bahkan belum dapat diselesaikan. Angka Laka Lantas masih meningkat dengan masih adanya jalan rusak dan sarana prasarana jalan kurang dan jumlah kendaraan meningkat. Meningkatnya angka kejahatan khususnya Curas menjadi 62 kasus di tahun 2009, naik menjadi 101 kasus di tahun 2010, turun sedikit di tahun 2011 menjadi 67 kasus. Polres Labuhan Batu tampak kewalahan dalam menanganni kasus-kasus pelanggaran dan kejahatan yang kian meningkat sementara sarana dan prasarana yang tidak memadai ditambah lagi dengan kondisi wilayah hukum Polres Labuhan Batu yang sangat luas hanya ditangani oleh satu Polres yaitu Polres Labuhan Batu. Menurut Hirbak Wahyu


Setiawan, perlu dibangun Polsek-polsek persiapan dan peningkatan Pospol menjadi Polsek, misalnya: 173 1. Pospol Padang Halaban menjadi Polsek yang terletak di Kecamatan Aek Kuo. 2. Pos Pol Kampung Mesjid menjadi Polsek yang terletak di Kecamatan Kualuh Hilir. 3. Pos Pol Pangkatan menjadi Polsek yang terletak di Kecamatan Pangkatan. 4. Pos Pol Ajamu menjadi Polsek yang terletak di Kecamatan Panai Hulu. 5. Penambahan Polsek di Kecamatan Kualuh Selatan. 6. Penambahan Polsek di Kecamatan Rantau Utara. 7. Penambahan Polsek di Kecamatan Rantau Selatan. 8. Penambahan Polsek di Kecamatan Bilah Barat. Selanjutnya sangat diharapkan pada pimpinan Polri untuk mencukupi sarana dan prasarana seperti: jumlah personil, rumah dinas untuk anggota, Ranmor Dinas baik R2 maupun R4, Penambahan dukungan BBM. Tipologi Polres Labuhan Batu dan Polsek-Polsek di Jalinsum perlu ditingkatkan guna untuk penyesuaian dengan tingkat kerawanan pelanggaran dan kejahatan dengan kuantitas penduduk maupun luas wilayah.

173

Laporan Kesatuan Dalam Rangka Kunjungan Kerja Kapolda Sumut di Polres Labuhan Batu Rantau Prapat oleh Hirbak Wahyu Setiawan, (Kepala Kepolisian Resor Labuhan Batu), pada Bulan Mei 2012, hal. 34.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telag dibahasa dan diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Curas) diatur dalam Pasal 365 KUH Pidana. Pengaturannya ditegaskan dalam bentuk khusus yakni pencurian dengan kekerasan (Curas) atau perampokan. Kekerasan dalam pencurian dilakukan bersamaan ketika perbuatan pidana itu dilakukan dan ditujukan kepada orang sebagai korban bukan kepada benda-benda atau barangbarang selain orang, melainkan hanya ditujukan pada manusia (orang). Jika dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama maka sanksinya diperberat atau dilakukan di malam hari, dalam kondisi darurat, dalam keramaian, dan lainlain. Jika menyebabkan orang lain luka-luka permanen atau bahkan meninggal dunia maka semakin diperberat lagi menurut ketentuan ini. Kematian itu tidak diinginkan oleh pelaku Curas termasuk dalam ketentuan Pasal 365 KUH Pidana ini tetapi jika kematian itu telah diniatkan sebelumnya oleh pelaku (pencuri) maka pelaku dikenakan Pasal 339 KUH Pidana. 2. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya Curas di wilayah hukum Polres Labuhan Batu terhimpun dalam banyak faktor dan faktor tersebut sekaligus menjadi kriminogen kejahatan jika tidak dilakukan langkah-langkah preemtif dan


preventif. Luasnya wilayah hukum Polres Labuhan Batu dalam menangani tiga kabupaten sekaligus tidak sebanding dengan kemampuan sarana dan prasarana serta personil Polres Labuhan Batu. Pendapatan masyarakat khususnya dari hasilhasil kebun kelapa sawit dan karet yang menjanjikan menjadi target para pelaku Curas apalagi pada umumnya pelaku-pelaku bisnis di wilayah ini kurang tertarik meminta bantuan kepada personil Polres Labuhan Batu untuk melakukan pengawalan dan atau penjagaan terhadap barang-barang atau harta bawaan maupun yang bersifat permanen. Letak geografis ketiga daerah kabupaten tersebut sangat strategis dan sangat memungkinkan bagi pelaku Curas untuk melakukan pencurian dan perampokan karena memiliki akses Jalinsum bahkan hingga lintas negara melalui selat malaka. 3. Peranan Polres Labuhan Batu terhadap pencurian dengan kekerasan di wilayah hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku menentukan Kepolisian sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat serta bertindak sebagai aparat penegak hukum. Sebagai aparat penegak hukum, Polres Labuhan Batu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua pelanggaran dan kejahatan apapun atau tindak pidana seperti Curas sampai pada tuntasnya

kesus-kasus

tersebut.

Polres

Labuhan

Batu

memprioritaskan

penanganan terhadap Curas dan kejahatan lainnya yang tergolong sebagai perkara yang menonjol (crime Index). Berdasarkan data-data yang disajikan di atas, penanganan Polres Labuhan Batu terhadap Curas masih sangat minim dapat diselesaikan dari kasus-kasus yang telah diidentifikasi.


B. Saran Untuk perbaikan-perbaikan ke depannya terhadap instansi-instansi terkait khususnya Polres Labuhan batu dan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, maka: 1. Diharapkan dalam penjatuhan sanksi terhadap putusan dalam kasus Curas jika dilakukan lebih dari satu secara bersama-sama dikenakan Pasal 365 KUH Pidana dan di-juntokan dengan Pasal 56 KUH Pidana agar lebih maksimal dan efektif untuk

menjatuhkan

sanksi

tersebut

kepada

pelaku

sehingga

menurut

pertanggungjawaban penyertaan (deelneming) semuanya dapat dipidana. 2. Diharapkan

agar

pihak

terkait

secara

bersama-sama

untuk

berupaya

meminimalisir faktor-faktor kondusif ini. Pihak Polres Labuhan Batu segera melakukan perbaikan-perbaikan misalnya dengan memperbanyak Polsek-Polsek, pemenuhan sarana dan prasarana serta jumlah personil. Pihak pemerintah hendaknya segera menempatkan Polres di wilayah Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. 3. Diharapkan peranan Polres Labuhan Batu lebih ditingkatkan skala prioritasnya terhadap kejahatan-kejahatan yang menonjol di wilayah hukumnya khususnya Curas walaupun masih perlu perbaikan-perbaikan yang signifikan untuk itu.


BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MENIMBULKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI RANTAU PARAPAT KABUPATEN LABUHAN BATU

Recommend Documents