BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN. Raya, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Kelurahan Pematang Raya memiliki

BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN III.1 Gambaran Umum Kelurahan Pematang Raya merupakan kelurahan yang terdapat di wilayah Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Kelurahan Pematang Raya memiliki luas 2300 Ha yang terdiri dari wilayah pemukiman, pertanian, perkantoran, dan sebagainya. Kelurahan Pematang Raya merupakan wilayah yang berada sekitar 900 M diatas permukaan laut. Rata-rata banyaknya curah hujan di Kelurahan Pematang Raya adalah 300 Mm/tahun. Suhu udara rata-rata di Kelurahan Pematang Raya adalah 26°C. Sedangkan topografi dataran rendah tinggi pantai adalah tinggi. Adapun yang menjadi batas-batas Kelurahan Pematang Raya adalah sebagai berikut : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dalig Raya b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sigodang c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Raya Bayu d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sondi Raya III. 2 Wajib Kelurahan Adapun yang menjadi wajib Kelurahan Pematang Raya adalah sebagai berikut : a. Kepemimpinan b. Penguasaan data wilayah c. Penguasaan peraturan dan perundang-undangan d. Pemeliharaan dan pembinaan administrasi kelurahan

Universitas Sumatera Utara

e. Pembinaan koperasi atau kelompok koperasi f. Pelaksanaan 5K g. Meningkatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat h. Meningkatkan pendapatan asli daerah i. Pembinaan perangkat kelurahan lingkungan/RW/RT lembaga desa j. Pembinaan PKK III. 3 Arah dan Kebijakan Umum Bidang Pembangunan yang dikelola Adapun arah dan kebijakan umum bidang pembangunan yang dikelola oleh Kelurahan Pematang Raya adalah berpedoman pada Tupoksi Kelurahan, berdasarkan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Simalungun. Pada pasal 1 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan kelurahan adalah merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah Kecamatan. Sedangkan Lurah adalah merupakan perangkat daerah kabupaten yang berkedudukan di wilayah kecamatan. Pada pasal 9 diterangkan Rincian Tugas Jabatan Pada Organisasi Kelurahan sebagai berikut : Lurah mempunyai Tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pada pasal 9 butir 2 diterangkan tentang rincian tugas Lurah sebagai berikut :


a. Melaksanakan urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada lurah. b. Membuat Program Kerja Tahunan dengan mengacu pada program kerja Pemerintah Kecamatan. c. Merumuskan kebijakan Pemerintahan Kelurahan. d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan pelayanan umum di lingkungan Kelurahan. e. Menetapkan prosedur pedoman teknis terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. f. Mengadakan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat. g. Mengadakan pembinaan lembaga kemasyarakatan. h. Menyelenggarakan dan membina keamanan dan ketertiban umum wilayah kerja. i. Melaksanakan pembinaan karier pegawai di lingkungan Kelurahan. j. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan. k. Melaksanakan tugas-tugas di bidang kepegawaian. l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 4 tahun 2009 tanggal 10 Maret 2009, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Simalungun, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjalankan pembangunan, di Kelurahan terdapat Susunan Organisasi Kelurahan dengan masing-masing kebijakan umum yang berdasarkan kepada Tupoksinya masing-masing yaitu :


1. Sekretaris Lurah Sekretaris Lurah mempunyai tugas membantu Lurah di bidang Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan, Perencanaan Program dan Keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Lurah mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a. Mengkoordinasikan urusan teknis administrasi kepada seluruh perangkat kelurahan dan lingkungan. b. Melaksanakan kegiatan surat menyurat, antara lain menerima dan mencatat surat masuk dan keluar, mendistribusikan surat, mengagendakan dan mengarsipkan surat. c. Melaksanakan dan memelihara administrasi perlengkapan termasuk pengadaan, perawatan dan pemeliharaan inventaris kelurahan. d. Melaksanakan urusan administrasi keuangan dan kerumahtanggaan. e. Melaksanakan tugas-tugas dibidang kepegawaian. f. Melaksanakan tugas-tugas dibidang pengelolaan barang dan keuangan. g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Kepala Seksi Pemerintahan Adapun yang menjadi rincian tugas kepala seksi pemerintahan adalah sebagai berikut : a. Mempersiapkan bahan dalam rangka mengikuti kegiatan perlombaan kelurahan Tingkat Kelurahan. b. Melaksanakan administrasi kependudukan. c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kependudukan. d. Melaksanakan

kegiatan-kegiatan

untuk

memantapkan

koordinasi

pelaksanaan

pemerintahan dengan instansi terkait.


e. Memfasilitasi pengurusan pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. f. Melaksanakan tugas-tugas di bidang pemungutan pajak bumi dan bangunan. g. Menyusun laporan Kelurahan dibidang pemerintahan. h. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data dibidang ketentraman dan ketertiban umum. i. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. j. Melakukan pengawasan dan pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah. k. Melaksanakan pelayanan surat pengantar kependudukan meliputi KTP, KK dan Surat Keterangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Kepala Seksi Pembangunan Adapun yang menjadi rincian tugas Kepala Seksi Pembangunan adalah sebagai berikut : a. Mempersiapkan, mensistematisasikan data dan program pembangunan. b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah kecamatan. c. Melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan pengembangan perekonomian meliputi pembangunan sumber produksi dan pengendalian penyaluran/pemasaran produksi. d. Pengendalian pembangunan meliputi perkreditan. e. Melaksanakan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. f. Melakukan kegiatan dan pemantauan terhadap pengembangan potensi dan kualitas SDA. g. Membuat usalan pendapatan kecamatan. h. Melaksanakan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana.


i. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap setiap izin dan rekomendasi yang dikeluarkan agar sesuai dengan peraturan daerah atau ketentuan yang berlaku. j. Memfasilitasi pelaksanaan kebersihan. k. Memfasilitasi pelayanan penerbitan ijin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4. Kepala Seksi Kemasyarakatan Adapun yang menjadi rincian tugas dari kepala Kepala Seksi Kemasyarakatan adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan urusan pembinaan masyarakat meliputi menggerakkan partisipasi warga masyarakat untuk bergotong royong dan menata lingkungan. b. Melaksanakan urusan pembinaan kelompok masyarakat. c. Melaksanakan urusan pembinaan olah raga dan generasi muda. d. Melaksanakan urusan upaya peningkatan gizi keluarga. e. Melaksanakan pembinaan terhadap kehidupan kerukunan beragama dan antar umat beragama. f. Membantu pembinaan keluarga berencanana. g. Melakukan kegiatan perayaan hari-hari besar keagamaan dan hari besar nasional. h. Melakukan pengwasan dan monitoring bantuan sosial. i. Melakukan koordinasi dan pengendalian serta membantu pelaksanaan penanggulangan masalah bencana alam, wabah penyakit menular serta rawan pangan.


j. Melakukan pembinaan masalah kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan masalah sosial. k. Melakukan pembinaan terhadap kesejahteraan keluarga. l. Memproses surat-surat keterangan miskin/tidak mampu. m. Melakukan pengawasan pendistribusian bahan bakar minyak. n. Mendata dan memfasilitasi pelaksanaan raskin. o. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bantuan lainnya. p. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. III. 4 Potensi Wilayah Kelurahan Pematang Raya Potensi wilayah yang ada di Kelurahan Pematang Raya terdiri dari potensi sumber daya alam, jumlah penduduk, dan potensi kelembagaan. Potensi-potensi inilah yang akan diberdayakan untuk melakukan pembangunan dan perbaikan di Kelurahan Pematang Raya. III. 4.1 Potensi Sumber Daya Alam Luas Kelurahan Pematang Raya terdiri dari : -

Luas Pemukiman

= 320 Ha

-

Luas Pekarangan

= 35

-

Luas Pertanian

= 1815 Ha

-

Luas Perkantoran

= 15

-

Luas Prasarana

= 115 Ha

Ha

Ha


Total Luas

= 2300 Ha

III. 4.2 Jumlah Lingkungan Jumlah lingkungan yang ada di Kelurahan Pematang Raya adalah sebanyak 5 ( Lima ) lingkungan, dengan masing-masing kepala lingkungan sebagai berikut ini : Tabel 3.1 Jumlah Lingkungan dan Nama Kepala Lingkungan No

Lingkungan

Kepala Lingkungan

1

Lingkungan I

Raiden Damanik

2

Lingkungan II

Kalmon Saragih

3

Lingkungan III

Walmer Sitopu

4

Lingkungan IV

Jasmen Sinaga

5

Lingkungan V

Jalinson Sidauruk

Sumber : Profil Kelurahan Pematang Raya 2011 III. 4.3 Jumlah Penduduk Hingga Bulan Desember 2009, jumlah penduduk di Kelurahan Pematang Raya adalah 7018, yang terdiri dari 1686 Kepala Keluarga dengan klasifikasi sebagai berikut. a.

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin Menurut jenis kelamin maka jumlah penduduk di Kelurahan Pematang Raya berjumlah

sebanyak : Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin


No

Uraian

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1

WNI Pribumi

3.441

3.577

7.018

2

WNI K.A

-

-

-

3

WNA

-

-

-

Jumlah

3.441

3.577

7.018

Sumber : Profil Kelurahan Pematang Raya 2011 Melalui tabel diatas dapat diambil suatu fakta bahwa, 100% warga Kelurahan Pematang Raya adalah mayoritas Warga Indoenesia Asli yaitu sejumlah 7.018 jiwa. Warga Negara Keturunan Asing dan Warga Negara Asing dipastikan tidak ada. b. Jumlah Penduduk Menurut Agama Di Kelurahan Pematang Raya, terdapat tiga jenis agama yang dianut dan diyakini oleh warga masyarakat. Uraian dan penjelasannya ada dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama No

Agama

Jumlah

1

Kristen

6.256

2

Islam

617

3

Katolik

145

4

Buddha

-

5

Hindu

-

Jumlah

7.018

Sumber : Profil Kelurahan Pematang Raya 2011


Dari data diatas, dapat diambil suatu kenyataan bahwa agama yang mayoritas dianut oleh warga Kelurahan Pematang Raya adalah agama Kristen yaitu sebanyak 6.256 jiwa diikuti oleh agama Islam sebanyak 617 jiwa dan agama Katolik sebanyak 145 jiwa. Sementara untuk agama Budha dan Hindu, dipastikan tidak ada. c. Jumlah Penduduk Menurut Suku Bangsa Terdapat beberapa suku bangsa yang mendiami Kelurahan Pematang Raya yaitu sebagai berikut : Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Menurut Suku Bangsa No

Suku Bangsa

Jumlah

1

Simalungun

6716

2

Tapanuli

121

3

Karo

31

4

Nias

27

5

Jawa

123 Jumlah

7018

Sumber : Profil Kelurahan Pematang Raya 2011 Melalui tabel diatas, dapat dipahami bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Pematang Raya adalah Suku Bangsa Simalungun dengan 6716 jiwa. Kemudian disusul oleh Suku Bangsa Jawa dengan jumlah 123 jiwa. Suku Bangsa Tapanuli sebanyak 121 jiwa. Suku Bangsa Karo sebanyak 31 jiwa. Sedangkan Suku Bangsa Nias merupakan suku minoritas di Kelurahan Pematang Raya dengan jumalah 27 jiwa. d. Jumlah Penduduk Menurut Lingkungan


Di Kelurahan Pematang Raya, terdapat 5 lingkungan. Jumlah penduduk di masingmasing lingkungan dapat dilihat dari tabel berikut. Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Menurut Lingkungan No

Lingkungan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1

I

508

545

1053

2

II

1013

1031

1042

3

III

998

1037

2035

4

IV

461

490

951

5

V

461

474

935

Jumlah

3441

3577

7018

Sumber : Profil Kelurahan Pematang Raya 2011 Berkaca dari tabel diatas, dapat dilihat suatu kenyataan bahwa, penduduk terbanyak Kelurahan Pematang Raya terdapat di Lingkungan III dengan jumlah 2035 jiwa. Sedangkan jumlah terkecil penduduk Kelurahan Pematang Raya terdapat di Lingkungan V dengan jumlah penduduk 935 jiwa.

e. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Lingkungan Melalui tabel dibawah ini dapat dilihat jumlah kepala keluarga yang ada di lima lingkungan yang ada di Kelurahan Pematang Raya. Tabel 3.6 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Lingkungan No

Lingkungan

Jumlah


1

I

320 Kepala Keluarga

2

II

379 Kepala Keluarga

3

III

652 Kepala Keluarga

4

IV

203 Kepala Keluarga

5

V

132 Kepala Keluarga

Jumlah

1686 Kepala Keluarga

Sumber : Profil Kelurahan Pematang Raya 2011 Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah Kepala Keluarga di Kelurahan Pematang Raya adalah sebanyak 1.686 Kepala Keluarga yang tersebar di 5 lingkungan. Dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa, jumlah kepala keluarga lebih banyak berdomisili di Lingkungan III dengan jumlah 652 Kepala Keluarga. f.

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian Klasifikasi penduduk Kelurahan Pematang Raya menurut jenis mata pencaharian dapat

dilihat melalui tabel dibawah ini. Tabel 3.7 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian No

Jenis pekerjaan

Jumlah

1

Petani/pekebun

1579

2

Pegawai negeri

430

3

Wiraswasta

855

4

TNI/POLRI

30

5

Pensiunan

220


6

Pegawai swasta

45 Jumlah

3159

Sumber : Profil Kelurahan Pematang Raya 2011 Petani atau pekebun merupakan pekerjaan yang dominan yang digeluti oleh penduduk Kelurahan Pematang Raya. Penduduk yang menggeluti pekerjaan ini adalah sebanyak 1579 jiwa. Mengingat potensi sumber daya alam, kondisi tanah, dan iklim yang sangat cocok untuk bertani, maka masyarakat Kelurahan Pematang Raya lebih memilih menggantungkan hidupnya dengan bertani maupun berkebun. g.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Klasifikasi Umur Berdasarkan klasifikasi umur, maka kondisi penduduk Kelurahan Pematang Raya dapat

dilihat melalui tabel dibawah ini. Tabel 3.8 Jumlah penduduk menurut Klasifikasi Umur No

Umur

Jumlah

1

0-12 Bulan

74

2

1-5 Tahun

435

3

6-16 Tahun

1052

4

17-24 Tahun

913

5

25-30 Tahun

631

6

31-40 Tahun

1334

7

> 41 Tahun

2579

Jumlah

7018

Sumber : Profil Kelurahan Pematang Raya 2011


Dengan memperhatikan tabel diatas dapat dipahami bahwa, kelompok umur diatas 41 tahun merupakan kelompok umur yang sangat dominan di Kelurahan Pematang Raya dengan jumlah 2579 jiwa. Kemudian diikuti oleh kelompok umur 31-40 tahun sebagai kelompok umur yang juga dominan di Kelurahan Pematang Raya. h. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengembangkan, membangun, dan memajukan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil merupakan asset berharga dari suatu negara. Penduduk Kelurahan Pematang Raya, berdasarkan tingkat pendidikan dapat dikelompokkan sebagai berikut : Tabel 3.9 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan No

Umur

Jumlah

1

Belum Sekolah

495

2

Pernah sekolah tidak tamat

2

3

SD/Sederajat

1614

4

SLTP/Sederajat

2606

5

SLTA/Sederajat

1865

6

D1

22

7

D2

14

8

D3

45

9

S1

350

10

S2

5


11

S3

-

Jumlah

7018

Sumber : Profil Kelurahan Pematang Raya 2011 Dapat dilihat dengan jelas melalui tabel diatas bahwa penduduk Kelurahan Pematang Raya adalah mayoritas berpendidikan terakhir SLTP/Sederajat dengan total 2606 jiwa. Kemudian diikuti oleh penduduk yang berpendidikan terakhir SLTA/Sederajat dengan total 1865 jiwa. III. 4.4 Potensi Kelembagaan di Kelurahan Pematang Raya Potensi kelembagaan yang ada di Kelurahan Pematang Raya, meliputi lembaga politik, peribadatan, perangkat kelurahan, kesehatan, dan sekolah yang ada di Kelurahan Pematang Raya. a. Lembaga Politik Ada terdapat berbagai lembaga politik dalam bentuk partai yang ada di Kelurahan Pematang Raya, seperti Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Hati Nurani Rakyat, dan partai-partai politik lainnya. b. Sarana Peribadatan Sarana peribadatan merupakan tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama mereka masing-masing. Di Kelurahan Pematang Raya, terdapat beberapa sarana peribadatan, yaitu : -

Mesjid

1 Gedung

-

Mushalla

1 Gedung

-

Gereja

15 Gedung


c. Perangkat Kelurahan Di Kelurahan Pematang Raya, terdapat beberapa perangkat kelurahan yang bertugas untuk membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah perangkat kelurahan itu, yakni : -

Kepala urusan

4 Orang

-

Kepala Lingkungan Staf

5 Orang

-

RT ( Rukun Tetangga )

29 Unit

-

RW ( Rukun Warga )

11 Unit

d. Sarana Kesehatan Di Kelurahan Pematang Raya juga terdapat berbagai sarana kesehatan, yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jumlah sarana kesehatan yang terdapat di Kelurahan Pematang Raya adalah sebagai berikut : -

Klinik KB

2 Gedung

-

Jumlah Posyandu

6 Gedung

-

Jumlah Puskesmas Pembantu

2 Gedung

-

Dokter Praktek

2 Gedung

-

Jumlah Pusekesmas

1 Gedung

e. Sarana Sekolah Di Kelurahan Pematang Raya juga terdapat beberapa sarana sekolah, tempat menimba ilmu bagi para generasi muda Indonesia, khususnya yang ada di Kelurahan Pematang Raya. Jumlah sarana sekolah yang ada di Kelurahan Pematang Raya adalah sebagai berikut : -

TK ( Taman Kanak-kanak )

3 Gedung

-

SD ( Sekolah Dasar )

10 Gedung


-

SLTP ( Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama )

3 Gedung

-

SLTA ( Sekolah Lanjutan Tingkat Atas )

3 Gedung


BAB IV PENYAJIAN HASIL DATA PENELITIAN Setelah mengadakan penelitian dan melakukan pengumpulan data, melalui teknik wawancara, kuesioner, dan melakukan pengamatan langsung maka diperolehlah data dari informan dan responden sehubungan dengan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan KTP dan KK di Kelurahan Pematang Raya Kecamatan Raya. Data yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian akan disajikan dalam bentuk analisis data dengan menggunakan tabel frekuensi dan presentase yang kemudian akan diinterpretasikan. Adapun penyajian data berisi tentang data karakteristik responden serta data variabel penelitian. Penyajian data mengenai karakterisitik responden bertujuan untuk mengetahui spesifikasi ( ciri-ciri khusus ) yang dimiliki oleh responden, yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Sementara, penyajian data tentang variabel penelitian bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan ataupun kendala dalam penelitian. Data yang penulis peroleh melalui data primer akan disajikan dalam bentuk narasi atau deskripsi sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan. Adapun data-data primer tersebut adalah berupa tabulasi hasil kuesioner dan narasi hasil wawancara langsung dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelayanan KTP dan KK di Kelurahan Pematang Raya. IV. 1 Karakteristik Responden Dalam penelitian ini penulis mengambil responden sebanyak 35 orang yang diklasifikasikan sebagai berikut :


1. Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, dan Pegawai Kelurahan Pematang Raya Kecamatan Raya berjumlah 5 orang. 2. Masyarakat yang mengurus KTP dan KK pada periode Maret-Mei 2011 berjumlah 30 orang Berikut ini klasifikasi responden penelitian yang dimaksud : Tabel 4.1 Ketentuan Responden Penelitian No. Responden

Jumlah

Persentase ( % )

1

Pegawai

5

14,29

2

Masyarakat

30

85,71

Jumlah

35

100

Sumber: Penelitian Lapangan Mei, 2011 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden adalah berasal dari masyarakat yaitu sebanyak 30 orang atau sekitar 85,71% yang dipilih oleh penulis dari jumlah masyarakat yang mengurus KTP dan KK di Kelurahan Pematang Raya Kecamatan Raya. Responden tidak hanya berasal dari masyarakat saja. Pegawai Kelurahan Raya Kecamatan Raya juga diambil sebagai informan, yang berjumlah 5 orang atau sekitar 14,29 %. Diambilnya pegawai kelurahan sebagai informan adalah untuk mengetahui informasi mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan KTP dan KK di Kelurahan Pematang Raya Kecamatan Raya. 1. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia Untuk sebaran responden masyarakat yang mengurus KTP dan KK berdasarkan tingkat usia dapat dilihat pada tabel berikut ini :


Tabel 4.2 Identitas Responden Masyarakat Berdasarkan Tingkat Usia No

Usia

Jumlah

Persentase ( % )

1

17-26 Tahun

5

16,67

2

27-36 Tahun

12

40

3

37-46 Tahun

10

33,33

4

> 46 Tahun

3

10

Jumlah

30

100

Sumber : Penelitian Lapangan, Mei2011 Melalui tabel diatas dapat dipahami bahwa masyarakat yang mengurus KTP dan KK mayoritas berusia antara 27-36 tahun adalah 40 %, dari 30 masyarakat yang menjadi responden peneliti, yang berarti berjumlah 12 orang. Sedangkan masyarakat yang berusia lebih dari 46 tahun sudah sangat sedikit yang melakukan pengurusan KTP dan KK, yaitu sejumlah 3 orang saja atau 10 % dari 30 orang masyarakat yang dijadikan resoponden. Untuk sebaran responden pegawai berdasarkan tingkat usia dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.3 Identitas Responden Pegawai Berdasarkan Tingkat Usia No

Umur

Jumlah

1

17-26 Tahun

-

2

27 -36 Tahun

1

Persentase ( % )

20


3

37-46 Tahun

1

20

4

> 46 Tahun

3

60

Jumlah

5

100

Sumber : Penelitian Lapangan, Mei 2011 Melalui tabel diatas dapat dipahami bahwa pegawai yang bekerja di Kelurahan Pematang Raya mayoritas berusia diatas 46 tahun yaitu berjumlah 3 orang ( 60 % ), sementara pegawai yang berusia antara 27-36 tahun dan 37-46 tahun masing-masing berjumlah 1 orang atau 20 %. 2. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Untuk sebaran responden masyarakat berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel di bawah ini : Tabel 4.4 Identitas Responden Masyarakat Berdasarkan Jenis Kelamin No

Jenis Kelamin

Jumlah

Persentase ( % )

1

Laki-laki

18

60

2

Perempuan

12

40

Jumlah

30

100

Sumber : Penelitian Lapangan, Mei2011 Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa, jumlah responden masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 18 orang atau 60 % dari total 30 orang masyarakat yang dijadikan sebagai resoponden. Sedangkan sisanya yaitu 40 % adalah responden masyarakat yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 12 orang. Untuk sebaran responden pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel dibawah ini :


Tabel 4.5 Identitas Responden Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin No

Jenis Kelamin

Jumlah

Persentase ( % )

1

Laki-laki

4

80

2

Perempuan

1

20

Jumlah

5

100

Sumber : Penelitian Lapangan, Mei2011 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pegawai Kelurahan Pematang Raya yang menjadi responden penelitian adalah didominasi oleh pegawai yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 4 orang atau 80 %. Dan sisanya 1 orang atau 20 % adalah responden berjenis kelamin perempuan. 3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Untuk sebaran responden masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat melalui tabel dibawah ini. Tabel 4.6 Identitas Responden Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan No

Tingkat Pendidikan

Jumlah

Persentase ( % )

1

SD Ke bawah

1

3,33

2

SLTP/Sederajat

5

16,67

3

SLTA/Sederajat

18

60

4

D1/D2/D3

5

16,67

5

S-1

1

3,33


6

S-2 Ke atas Jumlah

-

-

30

100

Sumber : Penelitian Lapangan, Mei 2011 Melalui tabel diatas dapat dipahami bahwa masyarakat Kelurahan Pematang Raya yang mengurus KTP dan KK mayoritas berpendidikan terakhir SLTA/Sederajat yaitu berjumlah 18 orang

( 60 %). Sedangkan masyarakat yang berpendidikan terakhir SLTP/Sederajat dan

Akademi berjumlah sama yakni sebanyak 5 orang ( 16,67 ). Ini menunjukkan bahwa masyarakat yang berpendidikan terakhir SLTA/Sederajatlah yang lebih banyak mengurus KTP dan KK. Untuk sebaran responden pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 4.7 Identitas Responden Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan No

Tingkat Pendidikan

Jumlah

Persentase ( % )

1

SD Ke bawah

-

-

2

SLTP/Sederajat

-

-

3

SLTA/Sederajat

5

100

4

D1/D2/D3

-

-

5

S-1

-

-

6

S-2 Ke atas

-

-

Jumlah

5

100

Sumber : Penelitian Lapangan, Mei 2011


Berkaca melalui tabel diatas, dapat diambil suatu kenyataan bahwa seluruh pegawai yang menjadi resoponden penelitian yang bekerja di Kelurahan Pematang Raya adalah berpendidikan terakhir SLTA/Sederajat. 4. Identitas Responden berdasarkan Pekerjaan Identitas responden masyarakat berdasarkan pekerjaan dapat dilihat melalui tabel yang di sediakan dibawah ini : Tabel 4.8 Identitas Responden Masyarakat Berdasarkan Pekerjaan No

Jenis Pekerjaan

Jumlah

Persentase ( % )

1

PNS/TNI/POLRI

5

16,67

2

Pegawai Swasta

3

10

3

Wiraswasta

7

23,33

4

Petani/Pekebun

14

46,67

5

Lainnya

1

3,33

Jumlah

30

100

Sumber : Penelitian Lapangan, Mei 2011 Dengan memandang tabel diatas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa mayoritas masyarakat yang menjadi responden adalah berprofesi sebagai Petani/Pekebun dengan jumlah 14 orang ( 46,67 % ). Kemudian disusul oleh masyarakat yang berprofesi sebagai wiraswasta dengan jumlah 7 orang

( 23,33 % ).


5. Identitas Responden Pegawai Berdasarkan Golongan Identitas responden pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat melalui tabel dibawah ini : Tabel 4.9 Identitas Responden Pegawai Berdasarkan Golongan No

Golongan

Jumlah

Persentase ( % )

1

Golongan I

-

-

2

Golongan II

1

20

3

Golongan III

4

80

4

Golongan IV

-

-

Jumlah

5

100

Sumber : Penelitian Lapangan, Mei 2011 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas pegawai Kelurahan Pematang Raya adalah bergolongan III dengan jumlah 4 orang ( 80 % ). Sedangkan sisanya yaitu satu orang ( 20 % ) pegawai adalah bergolongan II. IV. 2 Penyajian Data tentang Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan KTP dan KK di Kelurahan Pematang Raya Kecamatan Raya berdasarkan Kuesioner Masyarakat. Sehubungan dengan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik wawancara dan pembagian kuesioner terhadap beberapa responden, maka berikut ini akan dipaparkan hasil pengumpulan data tentang Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan KTP dan KK di Kelurahan Pematang Raya Kecamatan Raya. Hasil dari pengumpulan data


tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel tunggal, yang kemudian jawaban dari masing-masing responden akan diinterpretasikan menurut analisa penulis sesuai dengan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh responden. Tabel 4.10 Distribusi jawaban responden mengenai kemudahan prosedur pelayanan KTP dan KK di Kelurahan Pematang Raya No

Jawaban

Jumlah

Persentase

1

Sangat mudah

3

10

2

Mudah

20

66,67

3

Cukup mudah

7

23,33

4

Tidak mudah

-

-

5

Sangat tidak mudah

-

-

30

100

Jumlah Sumber : Penelitian Lapangan, Mei 2011

Melalui tabel 19 diatas dapat dipahami bahwa dari total 30 masyarakat yang menjadi responden, terdapat sebanyak 20 orang ( 66, 67 % ) yang mengatakan bahwa prosedur pelayanan KTP dan KK mudah dimengerti. Sebanyak 7 orang ( 23,33 % ) menjawab pelayanan KTP dan KK cukup mudah. Dan 3 orang ( 10 % ) masyarakat menjawab pelayanan KTP dan KK sangat mudah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Raya sudah cukup mengerti mengenai prosedur pelayanan KTP dan KK Hal itu juga diperkuat oleh keterangan Bapak Jan Siner Sinaga selaku Sekretaris Kelurahan Pematang Raya yang mengatakan bahwa prosedur pembuatan KTP dan KK dibuat


dengan sesederhana mungkin, agar masyarakat tidak mengalami kebingungan dalam mendapatkan pelayanan KTP dan KK. Dan kalaupun masyarakat masih mengalami kebingungan dalam mendapatkan pelayanan KTP dan KK, terutama dalam hal prosedur, pegawai Kelurahan Pematang Raya senantiasa siap sedia untuk memberikan pengarahan dan penjelasan dengan maksimal kepada masyarakat demi terselenggaranya proses pelayanan KTP dan KK tersebut. Bapak Jonni Wanson Purba yang merupakan Kepala Kelurahan Pematang Raya juga mengutarakan penjelasan yang tidak jauh berbeda. Beliau telah memerintahkan kepada segenap jajaran dan pegawai di Kelurahan Pematang Raya untuk senantiasa dengan hati yang terbuka dan tulus memberikan penjelesan yang maksimal kepada masyarakat yang mengalami kebingungan dalam mendapatkan pelayanan KTP dan KK. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang dilanda kebingungan dalam mendapatkan setiap pelayanan maka pelayanan yang maksimal dapat dicapai. Oleh karena itu, penulis menarik suatu kesimpulan dengan prosedur yang sederhana ditambah dengan kesediaan pegawai Kelurahan Pematang Raya memberikan penjelasan tentang prosedur pembuatan KTP dan KK, maka masyarakat Kelurahan Pematang Raya sudah akan mendapatkan kemudahan dalam hal prosedur pembuatan KTP dan KK. Tabel 4.11 Distribusi jawaban responden mengenai kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya No 1

Jawaban Sangat sesuai

Jumlah

Persentase ( % )

1

3,33


2

Sesuai

15

50

3

Cukup sesuai

14

46,67

4

Tidak sesuai

-

-

5

Sangat tidak sesuai

-

-

30

100


Melalui tabel 20 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 15 orang ( 50 % ) masyarakat mengatakan bahwa kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya sudah sesuai. Sedangkan 14 orang masyarakat ( 46,67 % ) menjawab kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya sudah cukup sesuai. Sisanya yaitu 1 orang masyarakat ( 3,33 % ) menjawab kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya sangat sesuai. Dari data diatas dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat beranggapaan bahwa persyaratan pelayanan yang diajukan oleh Kelurahan Pematang Raya sudah sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Tabel 4.12 Distribusi jawaban responden mengenai kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan KTP dan KK di Kelurahan Pematang Raya No

Jawaban

Jumlah

Persentase ( % )

-

-

1

Sangat disiplin

2

Disiplin

20

66,67

3

Cukup disiplin

9

30

4

Tidak disiplin

1

3,33


5

Sangat tidak disiplin Jumlah

-

-

30

100

Sumber : Penelitian Lapangan, Mei 2011 Dengan memperhatikan tabel 21 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 20 orang masyarakat ( 66, 67 % ) mengatakan bahwa kedisiplinan pegawai Kelurahan Pematang Raya dalam memberikan pelayanan KTP dan KK sudah disiplin. Sedangkan 9 orang masyarakat ( 30 % ) lagi mengatakan bahwa kedisiplinan petugas pegawai Kelurahan Raya dalam memberikan pelayanan KTP dan KK sudah cukup disiplin. Sisanya, yaitu 1 orang masyarakat ( 3,33 % ) menjawab tidak disiplin. Bapak Jan Siner Sinaga selaku Sekretaris Kelurahan Pematang Raya melalui wawancara yang dilakukan peneliti juga memberikan keterangan bahwa seluruh pegawai yang ada di Kelurahan Pematang Raya tersebut sudah diperintahkan untuk menjung-jung tinggi nilai-nilai kedisiplinan. Karena kedisiplinan merupakan suatu jalan menuju kesuksesan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Yaitu disiplin dalam kehadiran, disiplin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing, hingga disiplin dalam menjaga kebersihan. Dengan demikian pelayanan publik akan dapat diwujudnyatakan di Kelurahan Pematang Raya. Tabel 4.13 Distribusi jawaban responden mengenai tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan KTP dan KK di Kelurahan Pematang Raya No

Jawaban

Jumlah

Persentase ( % )


1

Sangat bertanggung jawab

4

13,33

2

Bertanggung jawab

17

56,67

3

Cukup bertanggung jawab

9

30

4

Tidak bertanggung jawab

-

-

5

Sangat tidak bertanggung jawab

-

-

30

100


Dengan memperhatikan tabel 22 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 17 orang masyarakat ( 56,67 % ) mengatakan bahwa pegawai Kelurahan Pematang Raya bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan KTP dan KK. Kemudian 9 orang masyarakat ( 30 % ) mengatakan pegawai Kelurahan Pematang Raya cukup bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan KTP dan KK. Sedangkan sisanya yaitu sebanyak 4 orang masyarakat ( 13,33 % ) mengatakan pegawai Kelurahan Pematang Raya sangat bertanggung jawab dalam memberikan Pelayanan KTP dan KK. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Pematang Raya menilai pegawai Kelurahan Pematang Raya bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan KTP dan KK kepada masyarakat. Bapak Jhon Irwandi Girsang selaku Staf Kelurahan Pematang Raya melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti, juga memberikan keterangan mengenai tanggung jawab pegawai Kelurahan Pematang Raya dalam memberikan pelayanan KTP dan KK. Beliau mengutarakan bahwa setiap pegawai Kelurahan Pematang Raya bertanggung jawab dalam melayani kebutuhan masyarakat terhadap pengurusan KTP dan KK. Pegawai Kelurahan Pematang Raya dengan segala daya dan upaya akan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Pegawai


Kelurahan Pematang Raya juga memiliki budaya malu apabila mereka tidak bisa ataupun gagal dalam menyelesaikan suatu urusan publik, terutama pelayanan KTP dan KK kepada masyarakat. Tabel 4.14 Distribusi jawaban responden tentang keadilan untuk mendapatkan pelayanan KTP dan KK di Kelurahan Pematang Raya No

Jawaban

Jumlah

Persentase ( % )

1

Sangat adil

2

6,67

2

Adil

16

53,33

3

Cukup adil

11

36,67

4

Tidak adil

1

3,33

5

Sangat tidak adil

-

-

30

100


Dari tabel 23 diatas, dapat dipahami bahwa terdapat 16 orang masyarakat ( 53,33 % ) mengatakan bahwa pelayanan dalam pengurusan KTP dan KK di Kelurahan Pematang Raya adalah adil sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian sebanyak 11 orang masyarakat ( 36,67 % ) menjawab pegawai Kelurahan Pematang Raya dalam memberikan pelayanan KTP dan KK adalah cukup adil. Sedangkan yang menjawab sangat adil hanya 2 orang masyarakat saja ( 6,667 ). Sisanya yaitu satu orang ( 3,33 % ) menjawab pegawai Kelurahan Pematang Raya sangat tidak adil dalam memberikan pelayanan KTP dan KK. Bapak Jonni Wanson Purba sebagai Kepala Kelurahan Raya melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti, juga memberikan keterangan mengenai keadilan yang diberikan oleh


pegawai Kelurahan Pematang Raya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Beliau mengatakan bahwa pegawai Kelurahan Pematang Raya dalam usaha memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat, tidak membedakan SARA ( Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan ). Pegawai Kelurahan Pematang Raya dalam memberikan pelayanannya memandang seluruh masyarakatnya sama dan terhormat, diperlakukan dengan baik, dan mendapatkan pelayanan yang maksimal didalam Kelurahan Pematang Raya. Sikap dan profesionalisme yang ditunjukkan oleh pegawai Kelurahan Pematang Raya tersebut sangat baik dan terpuji. Dan dapat pula diteladani oleh kelurahan-kelurahan lain di Indonesia, guna mewujudnyatakan pelayanan publik yang maksimal. Tabel 4.15 Distribusi jawaban responden tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan KTP dan KK di Kelurahan Pematang Raya No

Jawaban

Jumlah

Persentase ( % )

1

Sangat sopan dan ramah

10

33,33

2

Sopan dan ramah

14

46,67

3

Cukup sopan dan ramah

6

20

4

Tidak sopan dan ramah

-

-

5

Sangat tidak sopan dan ramah

-

-

30

100


Tabel 24 diatas menunjukkan bahwa sebanyak 14 orang masyarakat ( 46,67 % ) dari 30 orang yang menjadi responden penelitian mengatakan bahwa pegawai Kelurahan Pematang


Raya dalam memberikan pelayanan KTP dan KK adalah tergolong sopan dan ramah. Sebanyak 10 orang masyarakat ( 33,33 % ) mengatakan bahwa pegawai Kelurahan Pematang Raya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bersikap sangat sopan dan ramah. Sedang sisanya yaitu 6 orang masyarakat ( 20 % ) mengatakan cukup sopan dan ramah. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat sangat senang dan puas dengan sikap sopan dan ramah yang ditunjukkan oleh pegawai Kelurahan Pematang Raya dalam memberikan pelayanan. Tabel 4.16 Distribusi jawaban responden tentang ketersediaan fasilitas pendukung yang ada di Kelurahan Pematang Raya No

Jawaban

Jumlah

Persentase ( % )

-

-

1

Sangat baik

2

Baik

11

36,67

3

Cukup baik

10

33,33

4

Tidak baik

9

30

5

Sangat tidak baik

-

-

30

100


Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, sebanyak 11 orang masyarakat ( 36,67 % ) dari 30 masyarakat yang menjadi responden, mengatakan bahwa fasilitas pendukung yang ada di Kelurahan Pematang Raya adalah baik. Kemudian sebanyak 10 orang masyarakat ( 33,33 % ) mengatakan bahwa fasilitas pendukung di Kelurahan Pematang Raya adalah cukup baik. Sedangkan sisanya yaitu sebanyak 9 orang masyarakat ( 30 % ) mengatakan tidak baik. Melalui


data ini dapat dipahami bahwa fasilitas yang ada di Kelurahan Raya adalah baik. Namun, alangkah baiknya apabila fasilitas tersebut ditambah dan diperbaiki lagi guna mewujudnyatakan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Hal itu tercermin dari berimbangnya distribusi jawaban masyarakat mengenai ketersediaan fasilitas pendukung di Kelurahan Raya. Bapak Jonni Wanson Purba yang merupakan Kepala Kelurahan Pematang Raya, melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti, memberikan keterangan mengenai ketersediaan fasilitas pendukung di kelurahan yang dipimpin oleh beliau tersebut. Untuk mewujudnyatakan pelayanan publik yang maksimal, sangat perlu dilakukan peremajaan, penambahan, dan perawatan terhadap fasilitas yang ada di Kelurahan Pematang Raya tersebut. Namun, Kelurahan Pematang Raya terkendala dalam hal dana. Mengingat tidak adanya asupan dana dari Pemerintah Kabupaten, maka rencana tersebut belum bisa diwujudkan. Peremajaan, perawatan, dan penambahan fasilitas pendukung di Kelurahan Pematang Raya saat ini, masih mengandalkan uang kas Kelurahan Pematang Raya yang belum bisa dibilang cukup untuk melakukan peremajaan, penambahan, dan perawatan yang maksimal. Namun demikian, seluruh pegawai dan staf Kelurahan Pematang Raya dengan segenap daya dan upaya selalu berupaya memberikan pelayanan publik yang maksimal dengan mengandalkan fasilitas pendukung yang ada di Kelurahan Pematang Raya. Tabel 4.17 Distribusi jawaban responden tentang keamanan pelayanan di Kelurahan Pematang Raya No

Jawaban

Jumlah

Persentase ( % )

1

Sangat aman

9

30

2

Aman

15

50


3

Cukup aman

6

20

4

Tidak aman

-

-

5

Sangat tidak aman

-

-

30

100


Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat 15 orang masyarakat ( 50 % ) dari 30 masyarakat yang menjadi responden, mengatakan bahwa keamanan pelayanan di Kelurahan Pematang Raya, tergolong aman. Sedangkan yang menjawab sangat aman ada sebanyak 9 orang masyarakat ( 30 % ). Sisanya terdapat 6 orang masyarakat ( 20 % ) yang mengatakan cukup aman. Data ini mencerminkan bahwa tingkat keamanan di wilayah Kelurahan Pematang Raya sudah cukup baik. Hal ini perlu dijaga dan ditingkatkan. Belsida Saragih ( Staf Kelurahan ) melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengatakan bahwa selama kurang lebih 12 tahun beliau bekerja di Kelurahan Pematang Raya, belum pernah terjadi suatu kejadian pencurian, perampokan, maupun tindakan kriminal lainnya. Hal tersebut tidak terlepas dari kesadaran masyarakat Kelurahan Pematang Raya yang menganggap Kantor Kelurahan Pematang Raya merupakan milik bersama dan untuk kepentingan bersama seluruh masyarakat. Jadi, karena masyarakat Kelurahan Pematang Raya juga memiliki kepentingan di Kelurahan Pematang Raya, sehingga muncul kesadaran dalam diri masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat Kantor Kelurahan Pematang Raya. Tabel 4.18 Distribusi jawaban responden tentang kenyamanan di lingkungan unit pelayanan KTP dan KK di Kelurahan Pematang Raya


No

Jawaban

Jumlah

Persentase ( % )

1

Sangat nyaman

12

40

2

Nyaman

16

53,33

3

Cukup nyaman

2

6,67

4

Tidak nyaman

-

-

5

Sangat tidak nyaman

-

-

30

100


Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat mengatakan bahwa kenyamanan di lingkungan unit pelayanan KTP dan KK di Kelurahan Pematang Raya, tergolong nyaman, sebanyak 16 orang masyarakat ( 53,33 % ) mengatakan demikian. Kemudian, 12 orang masyarakat ( 40 % ) mengatakan kenyamanan di lingkungan unit pelayanan KTP dan KK tergolong sangat nyaman. Sedangkan sisanya yaitu 2 orang masyarakat ( 6,67 % ) mengatakan cukup nyaman. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat merasakan suasana yang nyaman di wilayah unit pelayanan yang ada di kelurahan karena pegawai kelurahan juga memberikan pelayanan dengan baik, sopan, dan ramah. Tabel 4.19 Distribusi jawaban responden tentang ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan No 1

Jawaban Sangat tepat waktu

Jumlah

Persentase ( % ) -

-


2

Tepat waktu

15

50

3

Cukup tepat waktu

9

30

4

Tidak tepat waktu

5

16,67

5

Sangat tidak tepat waktu

1

3,33

Jumlah

30

100

Sumber : Penelitian Lapangan, Mei 2011 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa, sebanyak 15 orang masyarakat ( 50 % ) dari 30 orang masyarakat yang menjadi responden mengatakan bahwa pelaksanaan jadwal waktu pelayanan tepat waktu sesuai dengan yang telah ditentukan. Kemudian 9 orang masyarakat ( 30 % ) mengatakan bahwa jadwal waktu pelayanan cukup tepat waktu. Sementara 5 orang masyarakat ( 16,67 % ) mengatakan pelaksanaan jadwal waktu pelayanan sangat tidak tepat waktu. Walaupun mayoritas menganggap hal ini tepat waktu, namun masih ada yang menganggap tidak tepat waktu. Contohnya, dalam hal pelayanan KTP. Proses penyelesaian pembuatan KTP sejatinya selesai dalam tempo 1 minggu. Namun, terkadang masyarakat mengeluh karena proses penyelesaian pembuatan KTP tersebut kadang waktunya molor dari waktu yang biasanya. Tabel 4.20 Distribusi jawaban responden tentang keterbukaan informasi yang dapat diterima oleh masyarakat yang berasal dari Kelurahan Pematang Raya No 1

Jawaban Sangat terbuka

Jumlah

Persentase ( % )

8

26,67


2

Terbuka

12

40

3

Cukup Terbuka

10

33,33

4

Tidak terbuka

-

-

5

Sangat tidak terbuka

-

-

30

100


Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa, sebanyak 12 orang masyarakat ( 40 % ) dari 30 masyarakat yang dijadikan sebagai responden, mengatakan bahwa keterbukaan informasi yang dapat diterima oleh masyarakat yang berasal dari Kelurahan Pematang Raya adalah bersifat terbuka. Kemudian, sebanyak 10 orang masyarakat ( 33,33 % ) mengatakan cukup terbuka. Dan sisanya yaitu 8 orang masyarakat ( 26,67 % ) mengatakan bahwa keterbukaan informasi yang dapat diterima oleh masyarakat yang berasal dari Kelurahan Pematang Raya adalah bersifat sangat terbuka. Data ini menunjukkan bahwa di Kelurahan Pematang Raya, masyarakat dapat dengan mudah menerima dan memperoleh berbagai jenis informasi yang berasal dari Kelurahan Pematang Raya. Hal ini juga dipertegas oleh Bapak Japorman Purba ( Pegawai Kelurahan Raya ) melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beliau, mengatakan bahwa, setiap informasi baru yang didapat oleh kelurahan baik dari kecamatan maupun dari kabupaten, yang berkaitan dengan pelayanan atau hal apapun yang melibatkan masyarakat, akan sesegera mungkin disampaikan kepada masyarakat di Kelurahan Pematang Raya. Kepala Kelurahan Pematang Raya berserta staf dan pegawainya akan berkoordinasi dengan setiap kepala lingkungan di Kelurahan Pematang Raya untuk menyampaikan informasi penting kepada masyarakat. Kelurahan Pematang Raya juga akan bekerja sama dengan berbagai sarana dan prasarana


maupun lembaga yang ada di Kelurahan Pematang Raya untuk percepatan dan kejelasan sampainya informasi penting tersebut kepada masyarakat. Sebagai contoh, Kelurahan Pematang Raya akan bekerja sama dengan lembaga gereja dan masjid untuk menyampaikan informasi penting. Kepala Kelurahan Pematang Raya atau pegawai Kelurahan Pematang Raya akan hadir dalam kebaktian gereja ataupun ibadah sholat. Kemudian selesai kebaktian atau sholat, jemaat diminta kesediaannya untuk bertahan sejenak di dalam gedung ibadah tersebut guna mendengarkan beberapa informasi penting yang akan disampaikan oleh pemerintah setempat dalam hal ini Pihak Kelurahan Pematang Raya. Hal ini sangat efektif, karena pada kondisi seperti itulah masyarakat dapat berkumpul dalam jumlah yang banyak. Demikian juga dengan sarana prasarana publik lainnya, seperti puskesmas, posyandu, balai pengobatan, dan apotek. Lembaga-lembaga tersebut juga senantiasa bersedia bekerja sama dengan Kelurahan Pematang Raya guna menyampaikan informasi-informasi penting dan strategis kepada masyarakat. Pemberitaan informasi dari mulut ke mulut juga sangat banyak membantu dalam pemberitaan informasi kepada masyarakat. Mayoritas pegawai kelurahan adalah berdomisili di Kelurahan Pematang Raya, maka ketika pegawai tersebut bersosialisasi dan berkumpul bersama warga lainnya, baik ketika bersosialisasi di warung kopi ketika minum pagi, perkumpulan marga, maupun kebaktian rumah tangga yang dilaksanakan tiap minggunya,

pegawai kelurahan

senantiasa memberitakan informasi-informasi penting tersebut kepada masyarakat. Dengan berbagai cara efektif yang dilakukan oleh pegawai kelurahan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi yang dapat diterima masyarakat yang berasal dari kelurahan adalah bersifat terbuka.


Tabel 4.21 Distribusi jawaban responden tentang kecepatan pelayanan KTP dan KK di Kelurahan Pematang Raya No

Jawaban

Jumlah

Persentase ( % )

1

Sangat cepat

3

10

2

Cepat

17

56,67

3

Cukup cepat

9

30

4

Tidak cepat

1

3,33

5

Sangat tidak cepat

-

-

30

100


Dari tabel diatas dapat diapahami bahwa, ada sebanyak 17 ( 56, 67 % ) orang masyarakat yang mengatakan bahwa kecepatan pelayanan KTP dan KK di Kelurahan Pematang Raya adalah cepat. Kemudian, sebanyak 9 orang masyarakat ( 3,33 % ) menganggap cukup cepat. Setelah itu terdapat 3 orang masyarakat ( 10 % ) mengatakan bahwa kecepatan pelayanan KTP dan KK di Kelurahan Pematang Raya adalah sangat cepat. Sedangkan yang menjawab tidak cepat hanya satu orang masyarakat saja ( 3,33 % ). Dari data ini dapat dikatakan bahwa proses kecepatan pelayanan KTP dan KK di Kelurahan Pematang Raya sudah tergolong cepat.


Tabel 4.22 Distribusi jawaban responden tentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan KTP dan KK di Kelurahan Pematang Raya No

Jawaban

Jumlah

Persentase ( % )

1

Sangat mampu

2

6,67

2

Mampu

20

66,67

3

Cukup mampu

7

23,33

4

Tidak mampu

1

3,33

5

Sangat tidak mampu

-

-

30

100


Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa, ada sebanyak 20 orang masyarakat ( 66,67 % ) yang mengatakan bahwa pegawai kelurahan mampu dalam memberikan pelayanan KTP dan KK, kemudian sebanayak 7 orang masyarakat ( 23,33 % ) mengatakan pegawai kelurahan cukup mampu

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang menjawab sangat mampu

hanya 2 orang masyarakat ( 6,67 % ) saja. Sisanya yaitu satu orang masyarakat ( 3,33 % ) mengatakan bahwa pegawai kelurahan tidak mampu memberikan pelayanan KTP dan KK di Kelurahan Pematang Raya. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mengatakan pegawai kelurahan tergolong mampu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan pembuatan KTP dan KK. Bapak Jan Siner Sinaga yang merupakan Sekretaris Kelurahan Pematang Raya juga memberikan pembenaran mengenai kemampuan seluruh pegawai di Kelurahan Pematang Raya


dalam memberikan pelayanan KTP dan KK. Beliau mengutarakan bahwa kendatipun pegawai di Kelurahan Pematang Raya adalah berpendidikan terakhir SLTA/Sederajat, tidak serta merta mereka tidak memiliki kecakapan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pegawai di Kelurahan Pematang Raya sudah dibekali kemampuan untuk memberikan pelayanan yang baik melalui suatu pendidikan dan pelatihan seputar pelayanan publik. Mereka diperkenalkan tentang apa-apa saja yang menjadi tugas pokok dan fungsi mereka. Dengan dibekalinya pegawai Kelurahan Pematang Raya dengan pendidikan dan pelatihan seputar pelayanan publik tersebut, maka mereka sudah dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tabel 4.23 Distribusi jawaban responden tentang standar pelayanan yang diberikan dalam hal pelayanan KTP dan KK No

Jawaban

Jumlah

Persentase ( % )

1

Sangat baik

4

13,33

2

Baik

17

56,67

3

Cukup baik

9

30

4

Tidak baik

-

-

5

Sangat tidak baik

-

-

30

100


Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, dari total 30 masyarakat yang menjadi responden, sebanyak 17 orang masyarakat ( 56,67 ) mengatakan bahwa standar pelayanan yang diberikan


dalam hal pelayanan KTP dan KK di Kelurahan Pematang Raya adalah baik. Sebanyak 9 orang masyarakat ( 30 % ) mengatakaan cukup baik. Dan sisanya 4 orang masyarakat ( 13,33 % ) mengatakan bahwa standar pelayanan yang diberikan dalam hal pelayanan KTP dan KK adalah sangat baik. Dari data ini dapat diartikan bahwa mayoritas masyarakt mengatakan bahwa standar pelayanan yang diberikan dalam hal pelayanan KTP dan KK sudah baik. Tabel 4.24 Distribusi jawaban responden tentang kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan No

Jawaban

Jumlah

Persentase ( % )

1

Sangat sesuai

2

6,67

2

Sesuai

15

50

3

Cukup sesuai

9

30

4

Tidak sesuai

4

13,33

5

Sangat tidak sesuai

-

-

30

100


Data diatas ini menunjukkan bahwa dari total 30 masyarakat yang dijadikan resoponden, sebanyak 15 orang masyarakat ( 50 % ) mengatakan biaya yang dibayar dengan biaya yang telah ditetapkan dalam pengurusan KTP dan KK sudah sesuai. Kemudian sebanyak 9 orang masyarakat ( 30 % ) mengatakan cukup sesuai. Sementara yang menjawab sangat sesuai hanya 2 orang masyarakat ( 6,67 % ) saja. Sisanya yaitu 4 orang masyarakat ( 13,33 % ) mengatakan tidak sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kendala yang terlalu besar dalam hal


kesesuaian biaya yang dibayar dengan yang telah ditetapkan. Kendatipun demikian, ada juga masyarakat yang menganggap hal tersebut tidak sesuai. Namun, mayoritas masyarakat yang mengurus KTP dan KK di Kelurahan Pematang Raya hal tersebut sebagai sesuatu yang lumrah. Bapak Jonni Wanson Purba yang menjabat sebagai Kepala Kelurahan Pematang Raya melalui wawancara dengan peneliti, menjelaskan bahwa, pelayanan KTP dan KK di Kelurahan Pematang Raya sama sekali tidak dipungut biaya alias gratis. Pegawai kelurahan tidak mengharapkan masyarakat memberikan uang sebagai ucapan terimakasih. Kendatipun demikian pegawai kelurahan akan menerima dengan senang hati uang dari masyarakat tersebut bila diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan sebagai wujud kepuasan dan keramahan yang diberikan oleh pegawai kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Uang tersebut akan dipergunakan dengan sebaik-baiknya guna peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik lagi.


Tabel 4.25 Distribusi jawaban responden tentang kewajaran biaya dalam mendapatkan pelayanan KTP dan KK di Kelurahan Pematang Raya No

Jawaban

Jumlah

Persentase ( % )

1

Sangat wajar

4

13,33

2

Wajar

14

46,67

3

Cukup wajar

8

26,67

4

Tidak wajar

4

13,33

5

Sangat tidak wajar

-

-

30

100


Dari tabel diatas tampak jelas ditunjukkan bahwa, dari total 30 masyarakat yang menjadi responden, sebanyak 14 orang masyarakat ( 46,67 % ) mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan KTP dan KK adalah wajar. Sebanyak 8 orang masyarakat ( 26,67 % ) mengatakan cukup wajar. Sedangkan untuk jawaban sangat wajar dan tidak wajar didapati berimbang, yaitu sebanyak 4 orang masyarakat ( 13,33 % ). Data ini menunjukkan bahwa kewajaran dalam mendapatkan pelayanan KTP dan KK di Kelurahan Pematang Raya masih dianggap wajar dan dapat diterima oleh masyarakat. Hal itu ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang menilai biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan masih tergolong wajar.


Bapak Jan Siner Sinaga yang merupakan Sekretaris Kelurahan Pematang Raya, melalui wawancara dengan peneliti membeberkan bahwa, dalam penyelenggaraan pelayanan publik, hal utama yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah permasalahan pembiayaan.

IV. 3 Penyajian Data tentang Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan KTP dan KK di Kelurahan Pematang Raya Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Informan Penelitian Sehubungan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan melakukan wawancara terhadap beberapa informan, maka berikut ini akan disajikan hasil pengumpulan data tentang Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan KTP dan KK di Kelurahan Pematang Raya Kecamatan Raya. Hasil dari wawancara tersebut akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Bapak Jonni Wanson Purba selaku Kepala Kelurahan Pematang Raya, yang memiliki tanggung jawab penuh atas segala permasalahan yang ada di Kelurahan Pematang Raya. Dalam hal penerapan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Pengurusan KTP dan KK, masih ditemui beberapa hambatan. Umumnya hambatan yang didapati dalam penerapan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam penyelenggaraan Pengurusan KTP dan KK adalah rendahnya partisipasi masyarakat dan kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat Kelurahan Raya. Terdapat tiga pilar utama dalam usaha penerapan konsep Good Governance, yaitu Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta. Konsep Good Governance akan terwujud apabila terjalin


kerja sama yang baik diantara ketiga pilar tersebut. Masyarakat sebagai objek pemerintahan memiliki posisi yang sangat strategis. Peran aktif masyarakat sangat diharapkan dalam usaha mewujudkan konsep Good Governance. Seharusnya masyarakat dapat menunjukkan keaktifan, kepedulian, dan kemauannya akan suatu pemerintahan yang baik dengan aktif dalam segala kegiatan sosial, musyawarah, dan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi, masyarakat terlihat lebih asyik dan terlena dengan kegiatan masing-masing. Masyarakat tampaknya lebih mendahulukan penyelesaian pekerjaannya dari pada memberikan andil yang positif dalam pemerintahan. Sosialisasi maupun pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan. Sikap malas dan kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan pegawai kelurahan perlu dibenahi. Pegawai kelurahan perlu memperbaiki persepsinya yang beranggapan percuma mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, karena masyarakat tetap saja akan lebih memfokuskan diri pada pekerjaan dan kesibukannya dan membiarkan sosialisasi yang dilakukan berlalu begitu saja.


BAB V ANALISA DATA Pada bab ini semua data yang telah disajikan pada bab sebelumnya akan dianalisis sesuai dengan fokus kajian penelitian. Data-data tersebut diperoleh melalui wawancara kepada pegawai, pembagian kuesioner kepada masyarakat, studi kepustakaaan, dan tidak ketinggalan dengan melakukukan penelitian langsung ke lapangan terhadap berbagai fenomena-fenomena menarik seputar judul penelitian. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan KTP dan KK sangat penting dilakukan guna mewujudnyatakan konsep Good Governance. Melalui penerapan konsep ini dalam pelayanan publik yang tergolong sederhana namun penting, diharapkan akan memberikan pengaruh yang positif kepada berbagai jenis pelayanan publik lainnya. Dalam hal ini, Akuntabilitas pelayanan KTP dan KK di Kelurahan Pematang Raya memiliki beberapa indikator yaitu, akuntabilitas kinerja, akuntabilitas biaya, dan akuntabilitas produk pelayanan publik. Sedangkan untuk aspek transparansi pelayanan KTP dan KK yang menjadi indikatornya adalah manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik, prosedur pelayanan, rincian biaya pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, lokasi pelayanan, janji pelayanan, standar pelayanan publik, dan informasi pelayanan. Dengan menggunakan indikator-indikator yang sudah disebutkan diatas, maka akan diketahui bagaimana sesungguhnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan KTP dan KK di Kelurahan Pematang Raya. V.1 Akuntabilitas dalam Pelayanan KTP dan KK


Prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam pelayanan publik merupakan suatu tindakan yang sangat baik dan tepat, guna mengontrol setiap aparatur negara agar dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat. Prinsip akuntabilitas merupakan salah satu prinsip yang ditawarkan oleh konsep Good Governance. Dengan penerapan prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam pelayanan KTP dan KK, maka diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sebagai pengguna ataupun objek pelayanan publik. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip Akuntabilitas Pelayanan Pengurusan KTP dan KK di Kelurahan Pematang Raya, berikut ini analisanya per indikator : 1. Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Pertanggungjawaban atau akuntabilitas pelayanan publik dapat diketahui melalui serangkaian proses yang meliputi; tingkat ketelitian ( akurasi ), profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan

( meliputi kejelasan kebijakan atau

peraturan perundang-undangan ) dan kedisiplinan. Mengenai keprofesionalan petugas Kelurahan Pematang Raya dapat dilihat pada tabel 4.22 yaitu tabel yang menunjukkan tentang kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan. Di dalam tabel tersebut ditunjukkan bahwa sebanyak 20 orang ( 66,67 % ) masyarakat yang menjadi responden mengatakan bahwa pegawai Kelurahan Pematang Raya mampu dalam hal memberikan pelayanan KTP dan KK. Sementara itu, pada tabel 4.16 yang merupakan tabel yang mendistribusikan jawaban tentang ketersediaan fasilitas pendukung di Kelurahan Pematang Raya, menunjukkan bahwa sebanyak 11 orang masyarakat ( 36,67 % ) mengatakan bahwa fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Pematang Raya dalam usaha mendukung pelaksanaan pelayanan KTP dan KK sudah baik. Sedangkan mengenai kedisiplinan pegawai dapat dilihat pada tabel 4.12. Pada tabel tersebut ditunjukkan


bahwa sebanyak 20 orang

( 66,67 % ) masyarakat dari total responden mengatakan

bahwa pegawai Kelurahan Pematang Raya sudah tergolong disiplin. Mengenai ketelitian pegawai, Kepala Kelurahan Pematang Raya berujar bahwa seluruh pegawai dan staf di kelurahan diperintahkan untuk penuh konsentrasi dalam melakukan pelayanan. Jangan sampai terjadi kesalahan yang dapat merugikan masyarakat sebagai objek pelayanan.

Apalagi

setelah

diberikan

pelatihan

dan

pengajaran

tentang

bagaimana

menyelenggarakan pelayanan publik yang baik, maka tingkat kesalahan dapat ditekan serendah mungkin. Namun, pegawai kelurahan juga bukanlah manusia yang sempurna yang bebas dari kesalahan. Apabila kesalahan terjadi, masyarakat diharapkan untuk dapat memakluminya dan pegawai kelurahan pun dengan segera akan memberikan perbaikan. Mengenai kejelasan aturan, sebenarnya semuanya sudah diatur dalam undang-undang. Kendatipun demikian, apabila masyarakat mengalami kebingungan, kontan pegawai kelurahan senantiasa mencoba memberikan penjelasan-penjelasan yang mudah dimengerti kepada masyarakat. Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa profesionalitas pegawai, kelengkapan sarana dan prasarana, dan kinerja pegawai sudah dapat dikategorikan sangat mendukung guna penyelenggaraan pelayanan publik di Kelurahan Pematang Raya. 2. Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik Tabel 4.24 adalah tabel yang menunjukkan mengenai biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan KTP dan KK. Dalam tabel tersebut ditunjukkan bahwa sebanyak 15 orang masyarakat ( 50 % ) dari total 30 responden mengatakan bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus KTP dan KK sudah tergolong sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.


Kepala Kelurahan Pematang Raya juga memberikan pembenaran mengenai hal tersebut diatas. Dalam hal pengurusan KTP dan KK di Kelurahan Pematang Raya, masyarakat tidak dikenai biaya. Namun, karena sikap ramah, sopan, teliti, dan responsif yang ditunjukkan oleh pegawai Kelurahan Pematang Raya membuat hati masyarakat

tergugah dan memberikan

sejumlah uang sembari mengucapkan terima kasih. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat merasa cukup puas dan nyaman dengan sikap responsif, ramah, dan sopan yang ditunjukkan pegawai kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada setiap masyarakat. 3. Akuntabilitas Produk Pelayanan Publik Akuntabilitas produk pelayanan publik ini, mencakup persyaratan teknis dan administratif yang harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi kualitas maupun keabsahan produk pelayanan. Persyaratan teknis dan administrasi hendaknya dibuat dengan sesederhana mungkin, agar seluruh lapisan masyarakat dapat memahami prosedur tersebut. Wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Sekretaris Kelurahan mengenai prosedur ataupun persyaratan

yang harus dipenuhi oleh masyarakat guna mendapatkan

pelayanan KTP dan KK dibuat sesederhana mungkin. Produk pelayanan KTP dan KK sudah memiliki persyaratan dan administratif yang jelas serta sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Dalam pembuatan KTP dan KK, syarat yang dibuat sudah baku dan tidak bisa diubah. Kendatipun demikian, apabila ada masyarakat yang masih belum mengerti atau kurang jelas, maka pegawai kelurahan selalu siap sedia memberikan penjelasan dan pengarahan yang baik kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar produk yang diterima oleh masyarakat itu benar, tepat dan sah.


V.2 Transparansi dalam Pelayanan KTP dan KK Transparansi atau keterbukaan merupakan salah satu prinsip yang terdapat di dalam konsep Good Governance. Transparansi atau keterbukaan sangat perlu diterapkan didalam penyelenggaraan pelayanan publik. Karena dengan menerapkan prinsip transparansi, maka masyarakat sebagai objek pemerintahan dan pembangunan dapat mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, direncanakan, dan yang sedang berlangsung di dalam pemerintahan. Di dalam pelaksanaan pelayanan KTP dan KK, prinsip transparansi hendaknya juga dilakukan dengan baik. Untuk

mengetahui bagaimana sesungguhnya penerapan prinsip

transparansi dalam pelayanan KTP dan KK di Kelurahan Pematang Raya akan diidentifikasi melalui beberapa indikator, sebagai berikut :

1. Manajemen dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di dalam manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik, wujud transparansi dapat dilakukan dalam hal perencanaan, pengambilan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pengawasan/pengendalian yang baik oleh masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut hendaknya harus cepat sampai kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat berpartisapasi aktif dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Kepala Kelurahan Pematang Raya juga mengungkapkan bahwa untuk mewujudnyatakan Good Governance, peran aktif masyarakat sangat didambakan. Karena masyarakat sebagai objek pembangunan dan pemerintahan tentu akan berusaha memberikan andil dan peran yang positif karena yang akan medapatkan manfaatnya adalah masyarakat itu juga. Maka dari itu,


hendaknaya kegiatan perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk dilibatkan, agar sesegera mungkin disampaikan dan disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Kepala Kelurahan Pematang Raya mengungkapkan bahwa kelurahan senantiasa berupaya semaksimal mungkin menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat, melalui pengumuman dan kerja sama dengan lembaga-lembaga lainya. Namun, tingkat partisipasi masyarakat akan hal ini masih dapat dikategorikan rendah. Masyarakat lebih memfokuskan diri pada kegiatan masing-masing. Untuk kedepannya, Kepala Kelurahan Pematang Raya mendambakan peran aktif dari masyarakat tinggi. 2. Prosedur pelayanan Prosedur pelayanan merupakan suatu rangkaian proses atau tata kerja yang saling berkaitan, yang kemudian akan menunjukkan adanya langkah-langkah yang jelas dan pasti serta cara-cara yang harus dilalui dalam rangka penyelesaian suatu pelayanan. Hendaknya prosedur pelayanan diciptakan dengan sederhana, mudah dimengerti, tidak berbelit-belit, mudah dijalankan, serta dapat diwujudkan dalam bentuk bagan alir atau yang juga dikenal dengan Flow Chart dan dipampang di dalam ruang pelayanan. Terdapat beberapa manfaat yang dapat dipetik dari penggunaan bagan alir dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu : a. Sebagai petunjuk kerja bagi pemberi pelayanan ; b. Sebagai informasi yang penting bagi penerima pelayanan ; c. Sebagai media publikasi secara terbuka pada semua unit kerja pelayananan mengenai prosedur pelayanan kepada penerima pelayanan ;


d. Sebagai alat yang dapat mendorong terlaksananya sistem dan mekanisme kerja yang bersifat efektif dan efisien; e. Sebagai pengendali dan acuan bagi masyarakat dan aparat pengawasan untuk melakukan penilaian/pemeriksaan terhadap konsisteni pelaksanaan pekerjaan. Meskipun sedemikian bermanfaatnya bagan alir dalam proses pelayanan publik, di Kelurahan Pematang Raya belum juga terdapat fasilitas pendukung bagan alir. Hal ini disebabkan oleh karena terbatasnya kondisi keuangan kas Kelurahan Pematang Raya untuk menyediakan suatu fasilatas pendukung bagan alir. Pada tabel 4.10 ditunjukkan dengan jelas mengenai jawaban masyarakat yang menjadi responden mengenai prosedur pelayanan KTP dan KK. Sebanyak 20 orang masyarakat ( 66,67 % ) mengatakan bahwa prosedur pelayanan KTP dan KK mudah dimengerti. Ini berarti pegawai kelurahan mampu memberikan keterangan yang jelas mengenai prosedur pelayanan kepada masyarakat walaupun di kelurahan tersebut belum memiliki fasilitas pendukung bagan alir. 3. Lokasi Pelayanan Tempat ataupun lokasi pelayanan hendaknya haruslah selalu dalam kondisi yang bersih, indah, dan asri. Karena dengan kondisi lingkungan yang demikian dapat menciptakan suatu kenyamanan dan kepuasan tersendiri yang dirasakan oleh seluruh pegawai kelurahan dan masyarakat yang datang ke lokasi untuk mendapatkan pelayanan. Pada tabel 4.18 menunjukkan tentang distribusi jawaban responden tentang bagaimana sesungguhnya kenyamanan yang mereka rasakan di lokasi pelayanan yaitu di kelurahan. Pada tabel tersebut secara jelas ditunjukkan bahwa sebanyak 16 orang masyarakat ( 53,33 % ) mengatakan bahwa mereka merasakan suatu kenyamanan ketika mendapatkan pelayanan di Kelurahan Pematang Raya. Kenyamanan tersebut tentunya dirasakan oleh masyarakat melalui


sikap ramah, sopan, dan responsif yang ditunjukkan oleh pegawai kelurahan. Ditambah lagi dengan kondisi kebersihan, keindahan, dan keasrian lingkungan pelayanan yang terjaga, membuat kenyamanan semakin mantap dirasakan oleh pegawai dan masyarakat yang hendak mendapatkan pelayanan. Sementara mengenai keamanan di lingkungan unit pelayanan KTP dan KK dapat dilihat pada tabel 4.17. Pada tabel tersebut ditunjukkan bahwa sebanyak 15 orang masyarakat ( 50 % ), beranggapan bahwa keamanan di lingkungnan unit pelayanan kelurahan sudah terjamin. 4. Janji Pelayanan Janji pelayanan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya pemberian pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Pembuatan janji pelayanan merupakan suatu komitmen dan bukti keseriusan setiap pegawai dalam upaya menggenapi janji-janjinya yaitu memberikan pelayanan yang maksimal. Namun, saat turun langsung ke lapangan, peneliti sama sekali tidak menemukan adanya janji pelayanan yang diberikan kepada msyarakat. Saat dikonfirmasikan dengan pegawai setempat, pegawai hanya mengatakan bahwa masing-masing pegawai melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan maksimal dan memberikan pelayanan yang maksimal dengan sikap sopan dan ramah. Hanya itu saja. Tidak ada janji-janji pelayanan. 5. Standar pelayanan Tiap-tiap unit pelayanan publik hendaknya menyusun standar pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat sebagai objek pembangunan dan pemerintahan. Standar pelayanan hendaknya mudah dimengerti, realistis, dan dibuat sesederhana mungkin. Hal itu akan menjadi suatu jaminan dan acuan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang maksimal.


Mengenai standar pelayanan pembuatan KTP dan KK di Kelurahan Pematang Raya, dapat di perhatikan pada tabel 4.23. Pada tabel tersebut, secara jelas ditunjukkan bahwa, sebanyak 17 orang masyarakat ( 56,67 % ) mengatakan bahwa, standar pelayanan yang diberikan dalam pengurusan KTP dan KK adalah baik. Hal tersebut tidak lepas dari kemampuan, sikap responsif pegawai, dan keramah tamahan pegawai dalam melayani setiap masyarakat. Dengan adanya standar pelayanan yang baik, maka Kelurahan Pematang Raya memiliki pedoman untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. 6. Informasi Pelayanan Informasi pelayanan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat sebagai pengguna pelayanan. Peraturan-peraturan mengenai pelayanan hendaknya disampaikan oleh unit pelayanan kepada masyarakat. Terutama terhadap peraturan baru mengenai suatu pelayanan. Hendaknya sesegera mungkin diinformasikan kepada masyarakat. Tujuannya jelas, yaitu agar masyarakat tidak mengalami kerugian baik dari segi waktu maupun material hanya karena masalah ketinggalan informasi pelayanan. Dalam hal keterbukaan informasi pelayanan, dapat diperhatikan pada tabel 4.20. Pada tabel tersebut secara jelas digambarkan bahwa,

dari total 30 masyarakat yang menjadi

responden, sebanyak 12 orang masyarakat ( 40 % ) mengatakan bahwa informasi dapat diakses dan diterima masyarakat secara terbuka. Masyarakat yang mengatakan informasi diterima secara cukup terbuka dan sangat terbuka juga sangat bersar. Hal ini menunjukkan bahwa informasi dapat diterima dan sampai ke masyarakat secara terbuka dan baik. 7. Pejabat yang berwenang Dalam hal pembuatan KTP dan KK, pejabat yang berwenang untuk menandatangani kartu tersebut adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ini merupakan suatu


terobosan baru yang diterapkan oleh pemerintah dalam pengurusan KTP dan KK. Peran kelurahan dan juga kecamatan hanyalah sebatas melengkapi segala urusan administratif dan teknis pembuatan kartu tersebut. Hal ini tak lepas dari usaha pemerintah yang selalu berupaya melakukan terobosanterobosan dalam memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai objek pembangunan dan pemerintahan. Dengan terobosan ini, diharapkan kualitas pelayanan publik mengalami peningkatan. 8. Waktu penyelesaian Masalah waktu merupakan masalah yang sangat penting. Ada pepatah yang sudah cukup populer di kalangan masyarakat. Pepatah tersebut mengatakan “ Waktu adalah Uang “. Hal ini sangat benar adanya, saking pentingnya waktu, sampai-sampai waktu tersebut dikatakan sebagai sesuatu yang sangat berharga. Karena waktu tersebut tidak dapat terulang kembali. Masyarakat juga tidak mau waktunya tersita hanya karena tidak adanya kepastian waktu penyelesian pelayanan. Semua pihak terutama masyarakat butuh suatu kepastian waktu penyelesaian pelayanan. Waktu normal yang dibutuhkan untuk penyelesaian pembuatan KTP dan KK adalah 7 hari jam kerja. Bila dilihat pada tabel 4.19, secara jelas ditunjukkan bahwa sebanyak 15 orang masyakat ( 50 % ), mengatakan bahwa pembuatan KTP dan KK tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Terkadang waktu penyelesaian pembuatan KTP dan KK bisa lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan. Hal itu bisa saja terjadi apabila masyarakat yang hendak memiliki KTP dan KK tersebut, sudah sangat membutuhkannya. Misalnya, untuk keperluan sekolah, perpindahan penduduk, atau urusan administrasi penting lainnya. 9. Rincian biaya pelayanan


Biaya pelayanan merupakan segala biaya dan rinciannya atau sebutan apapun sebagai imbalan atas pemberian pelayanan umum yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Transparansi mengenai biaya pelayanan harus dapat diwujudnyatakan dalam segala aspek pelayanan publik. Termasuk juga dalam pelayanan KTP dan KK. Dengan menghindari semaksimal mungkin pertemuan personal antara penerima dan pemberi pelayanan, diharapkan prinsip transparansi dapat terwujud. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, masyarakat tidak dibebani biaya sepeser pun. Namun, apabila masyarakat tersebut merasakan kepuasan karena mendapatkan pelayanan yang responsif, ramah, sopan, dan terbuka, tidak ada yang melarang bila masyarakat tersebut mengucapkan terima kasih sambil memberikan sejumlah uang kepada pegawai. V.3

Analisa Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan KTP dan KK di Kelurahan Pematang Raya Kecamatan Raya Melalui penyajian data yang telah disajikan pada bab sebelumnya dan ditambah lagi

dengan hasil penelitian di lapangan, maka peneliti berkesimpulan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Pengurusan KTP dan KK di Kelurahan Raya sudah dapat dikategorikan berjalan baik. Hal tersebut tercermin dari jawaban responden masyarakat atas semua kuesioner yang telah disebarkan kepada mereka, yang mayoritas jawabannya adalah baik. Ini juga menunjukkan bahwa Pegawai Kelurahan Pematang Raya sudah mampu dan berhasil menerapkan prisnsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan KTP dan KK yang membuat masyarakat merasa nyaman dalam mendapatkan pelayanan publik dari Kelurahan Pematang Raya. Berbagai indikator yang terkandung dalam prinsip akuntabilitas dan


transparansi sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang seharusnya. Dalam hal biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan KTP dan KK, masyarakat mengeluarkan biaya tersebut karena merasa puas atas layanan yang diberikan oleh pegawai kelurahan yang bersifat responsif, ramah, sopan, dan disiplin. Mengenai waktu penyelesaian pelayanan KTP dan KK, juga terlaksana dengan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Bahkan proses penyelesaian KTP dan KK tersebut, dapat dipercepat apabila masyarakat tersebut sudah dalam posisi yang sangat terdesak dan sangat membutuhkan kartu tersebut. Seperti, untuk keperluan sekolah ataupun perguruan tinggi. Ditambah lagi dengan keramahan, sikap responsif, disiplin, dan sopan yang ditunjukkan oleh segenap pegawai kelurahan dalam menghadapi masyarakat, membuat hati masyarakat mantap dan nyaman dalam menerima pelayanan dari kelurahan. Berbagai indikator yang menunjang perwujudan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan KTP dan KK di Kelurahan Pematang Raya ini sudah dinilai baik oleh masyarakat yang menjadi responden penelitian ini. Sehingga hal ini mendukung dalam mewujudnyatakan Good Governance di Kelurahan Pematang Raya. V.4 Tantangan-Tantangan dalam Menerapkan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan KTP dan KK di Kelurahan Pematang Raya Terdapat

beberapa

tantangan

yang

dihadapi

dalam

mewujudnyatakan

prinsip

akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan pengurusan KTP dan KK di Kelurahan Pematang Raya. Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Kurangnya Peran Aktif Masyarakat


Dalam konsep Good Governance, terdapat 3 pilar yang saling mendukung dalam mewujudnyatakan konsep Good Governance. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, masyarakat, dan swasta. Masyarakat sebagai objek pembangunan dan pemerintahan memiliki peran dan andil yang sangat strategis dalam mewujudkannya. Namun, apa yang ditemui oleh peneliti di lapangan belumlah sesuai dengan harapan ataupun ekspektasi. Peneliti menemui bahwa masyarakat di Kelurahan Pematang Raya sibuk dan terlena dengan kegiatan mereka masing-masing. Apalagi dengan kondisi perekonomian yang sangat sulit seperti ini, membuat mereka tidak memberikan perhatian yang maksimal terhadap berbagai kegiatan-kegiatan pemerintahan yang dapat melibatkan masyarakat. Masyarakat lebih memfokuskan perhatian terhadap kegiatan dan pekerjaan mereka masing-masing. Ditambah lagi dengan kebutuhan hidup yang semakin kompleks, membuat masyarakat harus bekerja lebih keras dan giat lagi. Hal-hal seperti ini tentu menjadi suatu tantangan bagi pemerintah dalam usaha mewujudnyatakan konsep Good Governance. Pemerintah juga harus mengambil cara lain lagi untuk mengubah persepsi masyarakat yang selalu lebih memfokuskan perhatian pada kegiatan pekerjaan, untuk meluangkan sedikit waktu berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan yang melibatkan peran masyarakat. Karena sesungguhnya, manfaat dari kegiatan tersebut adalah untuk masyarakat itu juga.

2. Kurang maksimalnya sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat Pegawai kelurahan juga perlu mengubah persepsi mereka yang menganggap percuma melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Karena masyarakat tetap akan lebih memfokuskan perhatian mereka pada kegiatan dan pekerjaan mereka. Dengan persepsi dan pola pikir pegawai


yang seperti itu, cenderung mengakibatkan mereka malas, kurang maksimal, dan bersifat seadanya saja dalam melakukan sosialisasi ataupun pendekatan kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan yang melibatkan masyarakat. Pegawai kelurahan perlu melakukan terobosan-terobosan kreatif dalam melakukan sosialisasi ataupun pendekatan kepada masyarakat. Terobosan yang kreatif dan maksimal pasti dapat meningkatkan kehadiran masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan pemerintahan yang dapat melibatkan masyarakat. Selain dari pada itu, juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa manfaat yang didapat akan dirasakan oleh masyarakat itu juga.


BAB VI PENUTUP Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis utarakan pada bab-bab sebelumnya, maka tibalah saatnya bagi penulis untuk menarik suatu kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan di lapangan serta memberikan beberapa saran yang berguna bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. VI. 1 Kesimpulan 1. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelayanan KTP dan KK di Kelurahan Pematang Raya Kecamatan Raya sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut tercermin dari jawaban responden yang mengatakan baik terhadap beberapa indikator yang terkandung di dalam prinsip akuntabilitas. Pada indikator akuntabilitas kinerja pelayanan publik dinilai sudah baik karena pegawai kelurahan mampu melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya secara maksimal. Ditambah lagi dengan sikap responsif dan ketelitian pegawai dalam memberikan pelayanan, membuat kinerja pegawai selalu maksimal. Pada indikator akuntabilitas biaya pelayanan publik dapat dikategorikan baik. Karena pegawai Kelurahan Pematang Raya sudah menerapkan biaya yang sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah. Masyarakat justru mengeluarkan biaya atas penyelesaian kepentingannya karena merasa puas dengan sikap responsif, ramah, dan teliti yang ditunjukkan oleh pegawai kelurahan. Sedangkan untuk indikator akuntabilitas produk pelayanan publik, juga dinilai oleh responden dengan nilai yang baik. Karena persyaratan teknis dan administratif yang harus dipenuhi oleh masyarakat sesuai dengan hasil produknya. 2. Transparansi dalam pelayanan pengurusan KTP dan KK di Kelurahan Pematang Raya terbukti terlaksana dengan baik. Hal tersebut tercermin dari jawaban responden yang mengatakan baik


terhadap beberapa indikator yang terkandung di dalam prinsip transparansi. Seperti indikator manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat yang menjadi responden, menilai manajemen dan penyelenggaraan publik di Kelurahan Pematang Raya, sudah berjalan dengan baik. Karena pegawai kelurahan mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan maksimal. Pada indikator prosedur pelayanan, masyarakat yang menjadi responden menilai bahwa prosedur pelayanan di kelurahan baik, jelas, dan sederhana. Ditambah lagi dengan kesigapan pegawai untuk memberikan penjelasan tambahan kepada masyarakat yang masih mengalami kebingungan mengenai prosedur pelayanan, membuat hati masyarakat mantap dan nyaman. Indikator persyaratan teknis dan administratif pelayanan juga dinilai masyarakat baik. Sementara untuk indikator rincian biaya pelayanan dan waktu penyelesaian pelayanan juga dinilai masyarakt baik. Hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan pegawai kelurahan untuk tidak memungut biaya sedikitpun kepada masyarakat atas pelayanan yang mereka berikan. Namun, justru masyarakat itu sendirilah yang secara sadar dan sukarela memberikan sejumlah uang dan mengucap terima kasih, atas sikap responsif, teliti, dan ramah tamah yang ditunjukkan pegawai kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada indikator lokasi pelayanan, masyarakat yang menjadi responden juga menilai baik. Hal tersebut tak lepas dari kondisi unit pelayanan yang bersih, tertata, rapi, dan asri. Hal tersebut menimbulkan suasana damai, nyaman, dan tentram, tidak hanya bagi masyarakat yang hendak mendapatkan pelayanan, namun juga kepada pegawai kelurahan sebagai pihak yang menempati kantor tersebut. Dalam hal standar pelayanan, masyarakat menilai baik standar pelayanan yang diterapkan di kelurahan. Untuk indikator yang terakhir yaitu informasi pelayanan, masyarakat Kelurahan Pematang Raya juga menilai sudah baik. Pegawai kelurahan tetap memberikan informasi penting kepada masyarakat,


apakah itu tentang kegiatan pemerintahan yang melibatkan masyarakat, maupun kegiatan bakti sosial di kelurahan. Walaupun tingkat partisipasi masyarakat masih harus ditingkatkan lagi. 3. Dengan melihat langsung kondisi di lapangan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam mewujudnyatakan prinsip akuntabilitas dan transparansi di Kelurahan Pematang Raya dalam pelayanan KTP dan KK. Tantangan-tantangan tersebut antara lain, peran aktif masyarakat yang masih rendah dalam merespon sosialisasi yang telah dilakukan kelurahan untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan yang melibatkan masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat ini merupakan suatu fenomena yang harus ditanggulangi. Kenyataan menunjukkan masyarakat terlena dan lebih memfokuskan perhatian kepada kegiatan masing-masing. Sedangkan usaha sosialisasi dan pendekatan yang telah dilakukan kelurahan mereka kesampingkan. Masyarakat kurang menyadari bahwa manfaat yang didapatkan adalah untuk mereka juga. Tantangan yang juga harus diatasi adalah, pegawai kelurahan perlu melakukan berbagai terobosan-terobosan kreatif yang dapat digunakan demi meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pemerintahan. Terobosan yang menarik dan kreatif tentu akan dapat mengubah stigma masyarakat untuk meluangkan waktu mereka agar ikut memberikan andil yang positif dalam kegiatan pemerintahan yang melibatkan peran masyarakat. VI. 2 Saran Penulis menawarkan beberapa saran yang berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Saran tersebut terbagi dalam 2 aspek yaitu ; 1. Sisi Internal ( Pegawai Kelurahan Pematang Raya ) yaitu : a. Mengingat kelurahan merupakan tingkatan yang paling rendah dalam susunan pemerintahan, ditambah lagi dengan pelayanan publik yang berlangsung didalamnya


masih bersifat sederhana, maka diharapkan agar segenap pegawai memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Sikap responsif, teliti, disiplin, dan ramah, merupakan salah satu perwujudan pelayanan yang maksimal. Pegawai Kelurahan Pematang Raya telah menerapkan hal yang demikian. Maka, hendaknya hal tersebut dapat dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan. b. Peningkatan kualitas pelayanan publik juga dapat dilakukan oleh Kepala Kelurahan Pematang Raya dengan memberikan motivasi yang baik kepada pegawai kelurahan. Pemberian penghargaan ( reward ) kepada pegawai yang mampu menunjukkan prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya akan memacu setiap pegawai untuk selalu tampl prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, perlu diberikan sanksi ( punishment ) kepada pegawai yang teledor, tidak disiplin, melanggar peraturan, dan pembangkang. Dengan pemberian sanksi yang tegas, pegawai pasti akan berpikir berkali-kali untuk melakukan pelanggaran. Melalui pemberian sanksi dan penghargaan tersebut, maka perwujudan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik di Kelurahan Peamatang Raya niscaya akan dapat tercapai.

2. Sisi Eksternal ( Masyarakat ) Masyarakat Kelurahan Pematang Raya hendaknya berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pemerintahan yang dapat melibatkan masyarakat di dalam lingkungan kelurahan. Masyarakat hendaknya dapat meluangkan waktunya sejenak dari berbagai kesibukan dan kegiatan yang menerpa mereka. Masyarakat juga harus tahu dan sadar bahwa, manfaat yang


dihasilkan oleh kerja sama yang apik antara dua pilar ini adalah untuk masyarakat itu juga. Jadi, berpartisipasilah masyarakat.


BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN. Raya, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Kelurahan Pematang Raya memiliki

Recommend Documents