BAB III DATA PT WASKITA KARYA (PERSERO) III.1. Sejarah Perseroan Melalui PP No. 2 Tahun 1960 tepatnya pada tanggal 16 Januari 1960, Pemerintah Republik Indonesia menasionalisasikan semua perusahaan Belanda yang ada di Indonesia dan membentuk perusahaan-perusahaan nasional yang berbentuk Perusahaan Negara (PN) guna melanjutkan kegiatan usaha ex perusahaan-perusahaan Belanda tersebut. PN Waskita Karya, dengan penyertaan modal yang terdiri dari modal dasar sebesar Rp 900.000.000 dan modal disetor sebesar Rp 600.000.000, didirikan pada tanggal 1 Januari 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1961 dari perusahaan asing bernama “Volker Aannemings Maatschappij NV” yang dinasionalisasikan Pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1970, status perusahaan berubah dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Selanjutnya Perseroan ini dinamakan PT Waskita Karya (Persero) berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Nomor 80 tanggal 15 Maret 1973 yang dibuat di hadapan Notaris Kartini Mulyadi, SH.
Akta Perseroan Terbatas
tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI pada tanggal 20 Agustus 1973 dengan Surat Keputusan Nomor 4.a.5/310/3 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 82 tanggal 13 November 1973, Tambahan Berita Negara Nomor 91. Anggaran Dasar Perseroan 40
telah beberapa kali diubah, yang terakhir
diubah berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Waskita Karya No. 122 tanggal 31 Maret 1998 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH, notaris di Jakarta, yang diperbaiki dengan Akta Perbaikan No. 55 tanggal 29 Juli 1998 yang dibuat di hadapan Zulkifli Harahap, SH, pengganti dari Imas Fatimah, SH, notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusan No. C2-13779 HT.01.04.Th.98 tanggal 15 September 1998 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 8, Tambahan Berita Negara Nomor 738 tanggal 26 Januari 1999. Perubahan tersebut berkaitan dengan jangka waktu berdirinya Perseroan dari 75 tahun menjadi tidak terbatas, dan peningkatan modal dasar dari Rp 160.000.000.000 (160 milyar rupiah) menjadi Rp 240.000.000.000 (240 milyar rupiah) dimana modal dasar perseroan ini terbagi dalam 60.000 lembar saham yang diterbitkan dan disetor penuh dimana seluruhnya (100%) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. PT Waskita Karya (Persero), yang memiliki visi “Menjadi Badan Usaha Kontruksi Terkemuka di Asia Tenggara” dan misi “Menyediakan Produk Konstruksi dengan Layanan yang Terbaik bagi Para Pelanggannya” ini, berkedudukan di Jakarta dengan alamat di Jalan Biru Laut X Kavling 10 Cawang, Jakarta 13340. Berdasarkan Lampiran I Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP100/MBU/2002, tanggal 4 Juni 2002, PT Waskita Karya (Persero) merupakan salah satu BUMN non infrastruktur sektor kawasan industri jasa konstruksi dan konsultan konstruksi bidang konstruksi bangunan. 41
III.2.
Bidang Usaha Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kegiatan serta program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya serta pembangunan di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, perdagangan, pengolahan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi dan pengembangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan yang meliputi: 1. Perencanaan
bangunan,
pemborongan
dan
pelaksanaan
bangunan,
pengawasan pelaksanaan bangunan dan melakukan segala tindakan yang ada hubungannya dengan usaha-usaha tersebut, 2. Menyediakan tanah matang dan mendirikan bangunan untuk dijual dan disewakan, 3. Memproduksi bahan bangunan terutama untuk keperluan Perseroan tersendiri, 4. Menyediakan peralatan proyek, 5. Menjalankan perdagangan umum, khusus untuk bahan-bahan serta alat-alat konstruksi termasuk impor, perdagangan interinsuler, maupun lokal. III.3. Struktur Organisasi Perseroan Struktur organisasi menggambarkan garis wewenang dan tanggung jawab serta menggambarkan kerangka kerja dalam perencanaan, pengorganisasian, 42
dan pengendalian kegiatan operasi perusahaan. Aspek penting terkait dengan struktur organisasi ini meliputi sentralisasi dan desentralisasi wewenang, pendelegasian wewenang atas suatu tugas tertentu, dan pengorganisasian fungsi akuntansi dan sistem informasi. Struktur organisasi PT Waskita Karya (Persero) yang terbaru diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Nomor 78/SK/WK/2005 yang mulai berlaku tanggal 28 September 2005. Komisaris Perseroan diangkat melalui Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. Kep. 44/MBU/2002 tanggal 29 Januari 2002 dan direksi diangkat melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 266/KMK.05/2001 tanggal 3 Mei 2001. Perseroan memiliki karyawan tetap sebanyak 1.050 orang per 31 Oktober 2005, 1.050 orang per 31 Desember 2004, dan 1.064 orang per 31 Desember 2003. Secara operasional, kegiatan perusahaan dilaksanakan oleh unit usaha yang terdiri dari 3 (tiga) Wilayah yang mempunyai fungsi pemasaran dengan total kantor cabang per 31 Oktober 2005, yaitu sebanyak 25 kantor cabang di seluruh Nusantara, dan 3 (tiga) Divisi yang mempunyai fungsi produksi. Unit-unit usaha PT Waskita Karya (Persero) adalah sebagai berikut:
Wilayah I yang berkedudukan di Pekanbaru,
Wilayah II yang berkedudukan di Jakarta, dan
Wilayah III yang berkedudukan di Denpasar.
43
Gambar 3.1 Struktur organisasi PT Waskita Karya (Persero) Komisaris
Komite Risiko dan Asuransi
Komite Audit
Direktur Utama
Direktur I
Biro Keuangan dan Sumber Daya Manusia
Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
Bagian Penerimaan, Pengeluaran, dan Perbankan
Bagian Akuntansi dan Pajak
Bagian Tata Usaha Pegawai
Biro Pengawasan Intern
Bagian Pengawasan 1
Bagian Pengawasan 2
Bagian Pengawasan Sistem
Biro Sekretariat Perusahaan
Bagian Umum
Direktur II
Direktur III
Biro Perintisan Pengembangan dan Hukum
Bagian Perintisan 1
Biro Penganggaran, Pengendalian Produksi, Penelitian Pengembangan dan Teknologi Informasi
Bagian Perintisan 2
Bagian Penganggaran
Bagian Hukum
Bagian Pengendalian
Bagian Tata Usaha
Bagian Perlengkapan
Bagian Manajemen Risiko dan Asuransi
Bagian Pembinaan Pegawai
Sumber :
Bagian Penelitan dan Pengembangan
Bagian Teknologi Informasi
Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Nomor 78/SK/WK/2005, tanggal 28 September 2005 44
Dalam melaksanakan kegiatan produksi, perseroan membentuk 3 Divisi dengan lini produk masing-masing sebagai berikut: 1. Divisi I a. Menangani kegiatan produksi untuk lini produk gedung dan prasarana industri, serta bidang usaha perencanaan, pemasaran, dan produksi Sarana Papan. b. Divisi I memiliki cabang Sarana Papan yang mempunyai bidang usaha perencanaan, pemasaran, dan produksi Sarana Papan. 2. Divisi II a. Menangani kegiatan produksi untuk lini produk prasarana transportasi. 3. Divisi III a. Menangani kegiatan produksi untuk lini produk sumber daya air dan ketenagaan. III.4. Laporan Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Periode 2002-2004 Drs. A. Salam Rauf, Ak. melalui Laporan Auditor Independen Nomor 027/KAP-SAR/IV/2003, tanggal 23 April 2003, menyatakan laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT (Persero) Waskita Karya tanggal 31 Desember 2002 hasil usaha serta perubahan ekuitas, dan arus kas untuk tahun yang berakhir tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
45
Tabel 3.1 Neraca PT Waskita Karya (Persero)
46
Tabel 3.2 Neraca (lanjutan) PT Waskita Karya (Persero)
47
Tabel 3.3 Laporan perhitungan laba/(rugi) PT Waskita Karya (Persero)
48
Tabel 3.4 Laporan Perubahan Ekuitas Pemegang Saham
49
Tabel 3.5 Laporan arus kas PT Waskita Karya (Persero)
50
KAP Heliantono & Rekan melalui Laporan Auditor Independen Nomor 05/03/16/01/KAP/05, tanggal 15 Maret 2005, menyatakan laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT (Persero) Waskita Karya tanggal 31 Desember 2004 dan 2003 hasil usaha serta perubahan ekuitas, dan arus kas untuk tahun yang berakhir tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. PT WASKITA KARYA (PERSERO) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2004, 2003, DAN 2002 1. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting: a. Dasar penyajian laporan keuangan Laporan keuangan Perseroan disusun dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) bagi Perseroan konstruksi yang menawarkan surat berharga (efek) kepada masyarakat. Laporan keuangan tersebut disajikan menurut konsep historis (harga perolehan), kecuali aktiva tetap yang dinilai kembali tahun 2002, investasi pada efek tertentu disajikan berdasarkan nilai wajar, dan persediaan disajikan berdasarkan nilai yang terendah antara harga perolehan dengan nilai wajar. Laporan keuangan disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.
Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode langsung 51
(direct method) dan dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. b. Setara kas Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid dan yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan tidak dijaminkan. c. Investasi 1) Deposito berjangka yang jatuh temponya kurang dari tiga bulan pada saat penempatan namun dijaminkan, atau telah ditentukan penggunaannya dan deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan pada saat penempatan disajikan sebagai investasi jangka pendek.
Deposito
disajikan sebesar nilai nominal. 2) Investasi dalam bentuk surat berharga (efek) yang nilai wajarnya tersedia dapat berupa efek hutang (debt securities) dan efek ekuitas (equity securities), digolongkan dalam tiga kelompok berikut: a) Diperdagangkan (trading securities) Termasuk dalam kelompok ini adalah efek yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu dekat. Efek ini dimiliki dengan tujuan untuk menghasilkan laba dari perbedaan harga jangka pendek. Investasi dalam efek yang termasuk dalam kelompok ini diukur sebesar nilai wajarnya.
Laba/rugi yang timbul dari pengukuran
tersebut diakui pada periode berjalan.
52
b) Dimiliki hingga jatuh tempo (held to maturity) Investasi dalam efek utang yang dimaksudkan untuk dimiliki hingga jatuh tempo diukur sebesar harga perolehan yang disesuaikan dengan premi atau diskonto yang belum diamortisasi. c) Tersedia untuk dijual (available for sale) Investasi dalam efek yang tidak memenuhi kriteria kelompok diperdagangkan dan yang dimiliki hingga jatuh tempo diukur sebesar nilai wajarnya.
Laba atau rugi yang belum direalisasi dari
kepemilikan efek ini disajikan sebagai komponen ekuitas. 2) Investasi dalam bentuk saham dimana Perseroan memiliki saham kurang dari 20% dicatat sebesar nilai terendah antara harga perolehan dengan nilai bersih yang dapat direalisasi. Investasi dalam bentuk saham dimana Perseroan memiliki saham minimal 20% tetapi tidak lebih dari 50% dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.
Nilai investasi dalam
metode ekuitas dinilai berdasarkan harga perolehan dari penyertaan ditambah atau dikurangi dengan bagian Perseroan atas laba atau rugi bersih dari perusahaan asosiasi sejak tanggal perolehan setelah dikurangi dengan penerimaan deviden. d. Penyisihan piutang Perseroan menetapkan penyisihan piutang usaha berdasarkan metode kombinasi analisis umur piutang dan penelaahan terhadap keadaan masingmasing akun piutang pada akhir periode yang bersangkutan.
53
e. Piutang retensi Piutang retensi merupakan piutang Perseroan kepada pemberi kerja yang akan dilunasi oleh pemberi kerja setelah pemenuhan kondisi yang ditentukan kontrak. f. Tagihan bruto kepada pemberi kerja atas pekerjaan kontrak konstruksi dalam pelaksanaan Pos ini adalah piutang Perseroan yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan kepada pihak pemberi kerja namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan.
Nilai dari tagihan bruto
merupakan selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba diakui; dikurangi dengan jumlah kerugian yang diakui dan termin. g. Persediaan Persediaan diukur berdasarkan biaya yang meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai. Untuk bahan dan suku cadang, pencatatan pada saat pembelian adalah dengan menggunakan rekening beban.
Pada tanggal neraca dilakukan
opname fisik terhadap persediaan yang belum digunakan dan dinilai dengan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP atau FIFO). Nilai tersebut dicatat sebagai pos persediaan dengan penyesuaian pada pos beban. Persediaan tanah kavling untuk usaha sarana papan dinilai dengan menggunakan harga beli ditambah dengan biaya lain-lain yang dikeluarkan sampai dengan tanah tersebut siap dijual (bersertifikat). 54
Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dengan nilai realisasi bersih (the lower of cost or net realizable value). h. Aktiva tetap Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tanggal 2 Oktober 1986, pada tanggal 31 Desember 2000 Perseroan telah menilai kembali seluruh aktiva tetapnya yang diperoleh sebelum 12 September 1986. Aktiva tetap yang diperoleh setelah tanggal tersebut diakui sebesar harga perolehan.
Aktiva tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan
menggunkan saldo menurun ganda dan garis lurus (untuk aktiva golongan bangunan) dengan persentase sebagai berikut: •
Golongan I
:
50% dari nilai buku, meliputi inventaris kantor dan peralatan proyek.
•
Golongan II
:
25% dari nilai buku, meliputi inventaris kantor, peralatan proyek dan kendaraan.
•
Golongan III
:
12,5% dari nilai buku peralatan proyek.
•
Golongan IV
:
5% dari harga perolehan.
Pengeluaran setelah perolehan awal aktiva tetap akan ditambah (kapitalisasi) pada jumlah tercatat aktiva yang bersangkutan bila memenuhi kriteria berikut: •
Pengeluaran tersebut memperpanjang masa manfaat aktiva yang bersangkutan, dan
•
Memenuhi batas materialitas yang ditetapkan oleh Direksi, yaitu: 55
(i)
Di atas Rp 1.500.000 untuk perlengkapan kantor.
(ii)
Di atas Rp 2.500.000 untuk peralatan proyek.
(iii) Renovasi/perbaikan gedung lama untuk kantor, rumah tinggal, bengkel dan gudang berikut biaya perizinan dan perencanaannya dengan biaya pekerjaan lebih besar dari Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tiap kalinya. (iv) Rekondisi atas reparasi alat konstruksi dengan biaya lebih besar dari 10% x harga pasar alat yang sama pada masa kini dan atau lebih besar dari Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk tiap kalinya. i. Pengakuan pendapatan dan beban Pendapatan dari pekerjaan konstruksi diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian yang diterapkan menurut persentase kemajuan fisik yang diakui pemilik pekerjaan berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan atau Surat Konfirmasi Fisik.
Pendapatan dari usaha perdagangan diakui
berdasarkan metode tahap penyerahan berang kepada pembeli. Pendapatan dari jasa penyewaan gedung diakui berdasarkan jumlah waktu pemakaian yang telah direalisasikan. Pendapatan
dari
usaha
Sarana
Papan
diakui
pada
saat
penyerahan/perpindahan hak atau pada saat penandatanganan akte jual beli. Beban diakui atas dasar saat timbulnya kewajiban yang secara keseluruhan dibandingkan secara layak dengan pendapatannya.
56
j. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing Pembukuan dan laporan keuangan diselenggarakan dalam mata uang pelaporan Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada saat tanggal neraca, sebagai berikut: Mata Uang Asing 1 US $ 1 Sin$ 100 Yen Jepang 1 Euro 1 AU$
2004 Rp 9.290 Rp 5.685 Rp 9.042 Rp 12.652 Rp 7.924
2003 Rp 8.465 Rp 4.976 Rp 7.669 Rp 10.643 -
2002 Rp 8.940 Rp 5.154 Rp 7.540 Rp 8.555 -
Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi. k. Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7, pihak-pihak dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan atau operasi yang meliputi: i.
Perusahaan yang mempunyai satu atau lebih perantara (intermediaries), mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan perusahaan, 57
ii.
Perusahaan asosiasi (associated companies),
iii.
Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan yang berpengaruh secara signifikan dan pihak lain yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut mengenai transaksi dalam perusahaan,
iv.
Karyawan kunci yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk
merencanakan,
memimpin
dan
mengendalikan
kegiatan
Perusahaan, v.
Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki, secara langsung maaupun tidak langsung, oleh pihak yang diuraikan dalam butir (iii) atau (iv) tersebut atau mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut.
Termasuk perusahaan yang
dimiliki komisaris, direksi atau pemegang saham utama perusahaan pelapor dan perusahaan yang memiliki anggota keluarga manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor. Semua transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dilakukan dengan syarat, kondisi, dan harga yang sama dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. l. Biaya emisi obligasi Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran umum Obligasi I Waskita Karya Tahun 2003 dikurangkan langsung dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi neto obligasi. Selisih antara hasil emisi neto dengan nilai nominal merupakan diskonto yang akan diamortisasi 58
selama jangka waktu obligasi. m. Kerja Sama Operasi (KSO) Dalam melaksanakan pemberian jasa konstruksi, Perseroan juga melakukan kerja sama dengan berbagai pihak sebagaimana tersebut pda masing-masing perjanjian, dengan membentuk pengelola proyek secara bersama-sama untuk melaksanakan pekerjaan proyek dari pemberi kerja. Bentuk kerja sama operasi yang dilakukan Perseroan dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu: Proyek kerja sama operasi dimana masing-masing partisan memiliki kendali yang signifikan atas aset dan operasi KSO (integrated). Proyek kerja sama operasi dimana masing-masing partisan memiliki pembagian yang tegas atas aset dan operasi KSO atau hanya salah satu partisan yang memiliki pengendalian signifikan atas aset dan operasi KSO (separated). Dana yang ditanamkan dalam kelompok KSO integrated dicatat sebagai “Dana Setoran KSO”, sedangkan tagihan atas bagian laba/rugi KSO dicatat sebagai “Piutang Usaha Bersama”. Pendapatan dan biaya disajikan secara netto dalam akun “Laba/rugi KSO”. Sedangkan pendapatan dan biaya yang timbul dalam kelompok KSO separated diakui secara bruto sesuai porsi pekerjaan Perseroan dan sepenuhnya diakui sebagai pendapatan dan beban Perseroan. Setiap aset dan kewajiban yang timbul selama operasi dicatat oleh Perseroan dengan pos tersendiri yaitu “Hutang/Piutang Usaha Bersama”. Sampai dengan 31 Desember 2004, Kerja Sama Operasi yang dilakukan 59
Perseroan merupakan kerja sama konstruksi biasa, bukan Kerja Sama Operasi yang dimaksud PSAK No.
39 tentang Akuntansi Kerja Sama
Operasi. n. Laba per saham Laba usaha dan laba bersih per saham masing-masing dihitung dengan membagi laba usaha dan laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan. 2. Usaha sarana papan Usaha sarana papan adalah kegiatan perolehan tanah untuk kemudian dibangun perumahan dan atau bangunan komersial. Bangunan tersebut dimaksudkan untuk dijual atau disewakan sebagai satu kesatuan atau secara eceran aktivitas pengembangan real estat, juga mencakup perolehan kavling tanah untuk dijual tanpa bangunan (kavling siap bangun). Mengingat jenis usaha sarana papan berbeda dengan usaha di bidang jasa konstruksi, maka diperlukan kebijakan akuntansi secara khusus di bidang sarana papan, yaitu sebagai berikut: 1) Pendapatan dari usaha sarana papan diakui apabila ada perjanjian jual beli bangunan siap huni atau kavling siap bangun, dengan catatan bangunan siap huni telah selesai 100% dan pembeli telah membayar uang muka minimal 20% dari harga tanah/bangunan siap huni.
Dengan kata lain, telah
mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan unit bangunan kepada pembeli melalui suatu transaksi yang secara substansial adalah penjualan. 2) Harga pokok penjualan rumah siap huni atau tanah siap bangun sarana papan 60
merupakan
biaya
yang
berhubungan
langsung
dengan
aktivitas
pengembangan sarana papan dan biaya proyek tidak langsung yang berhubungan dengan beberapa proyek real estat dialokasikan dan dikapitalisasikan ke proyek pembangunan real estat. Biaya yang tidak jelas hubungannya dengan suatu proyek real estat seperti biaya umum dan administrasi diakui sebagai beban pada saat terjadinya. 3) Harga pokok penjualan rumah sarana papan meliputi biaya perolehan tanah dan semua biaya yang terkait dalam rangka memperoleh tanah tersebut, biaya pematangan tanah, biaya pembangunan rumah dan semua biaya yang terkait dalam rangka pembangunan rumah tersebut. 4) Persediaan tanah kavling untuk usaha sarana papan dinilai dengan menggunakan biaya rata-rata ditambah biaya bunga yang dikapitalisir sebesar biaya untuk mendapatkan tanah tersebut di setiap lokasi Lingkungan Siap Bangun. 5) Usaha saran papan dapat melakukan penjualan tanah kavling maupun bangunan siap huni secara tunai maupun kredit melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Bank/Lembaga Keuangan lainnya. 3. Kas dan setara kas Tabel 3.6 Kas dan setara kas
Kas Bank Deposito
2004 342.171.803 27.213.694.283 7.563.896.400 35.119.762.486
2003 820.952.526 62.173.970.736 12.480.906.250 75.475.829.512
2002 917.371.516 51.747.498.053 7.505.690.000 60.170.559.569
61
Deposito merupakan deposito Rupiah dengan jangka waktu satu bulan dengan perpanjangan otomatis dan tidak dijadikan jaminan serta tingkat suku bunga 5,75% - 6,25% untuk tahun 2004, 6,25% - 12,5% untuk tahun 2003, dan 11% - 14 % untuk tahun 2002. 4. Piutang usaha Rincian umur piutang usaha dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut: Tabel 3.7 Rincian umur piutang usaha Sampai dengan 3 bulan > 3 bulan – 6 bulan > 6 bulan – 1 tahun > 1 tahun
2004 247.497.575.243 47.779.404.668 31.928.641.101 18.478.902.591 345.684.523.603
2003 169.305.843.556 1.730.029.510 4.972.070.107 41.916.740.590 217.924.683.763
2002 138.599.915.546 3.866.491.370 4.578.057.077 44.037.217.918 191.081.681.911
5. Persediaan Tabel 3.8 Persediaan Persediaan barang dagangan Persediaan gudang Persediaan rumah sarana papan Persediaan tanah kavling Penyisihan penurunan nilai
2004
2003
47.285.271.587 3.497.267.500 7.822.575.590 58.605.114.677 58.605.114.677
31.456.287.437 3.763.519.851 9.318.901.804 44.538.709.092 44.538.709.092
2002 398.767.193 8.614.045.716 28.117.321.282 9.708.872.192 46.839.006.383 (313.504.500) 46.525.501.883
6. Tagihan bruto kepada pemberi kerja Saldo tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan prestasi pekerjaan jasa konstruksi yang sudah diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode persentase penyelesaian yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang belum diterbitkan fakturnya karena perbedaan antara tanggal berita acara prestasi fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal neraca.
62
7. Aktiva lain-lain Tabel 3.9 Aktiva lain-lain Aktiva dalam pelaksanaan Kontrak sewa jangka panjang Aktiva lainnya Akumulasi amortisasi
2004 250.000.000 1.155.868.602 4.485.176.628 5.891.045.230 -
2003 362.803.833 7.401.195.759 1.860.568.122 9.624.567.714 -
2002 31.344.200 7.361.760.091 2.891.832.277 10.284.936.568 (1.141.653.557)
5.891.045.230
9.624.567.714
9.143.283.011
8. Pendapatan diterima di muka Jumlah pendapatan di muka merupakan saldo uang muka real estat Divisi Sarana Papan per 31 Desember 2002, 2003, dan 2004. Uang muka tersebut diterima dari konsumen sebagai persyaratan pemilikan rumah sarana papan yang dibangun. 9. Pendapatan usaha Tabel 3.10 Pendapatan usaha 2004
2003
2002
Jasa konstruksi
1.775.397.683.020
1.388.698.755.783
710.995.161.883
Usaha bersama
246.440.299.495
15.299.705.116
88.052.564.189
Penjualan usaha sarana papan
17.546.077.000
11.285.444.750
11.577.382.673
Sewa gedung
747.570.730
1.309.175.113
492.270.915
Sewa personil
105.452.308
-
-
Sewa alat
-
-
133.494.500
Tanah mentah/kavling
-
-
18.707.922.001
2.040.237.082.553
1.416.593.080.762
829.958.796
Rincian pendapatan usaha: Tabel 3.11 Rincian pendapatan usaha Pihak yang memiliki hubungan istimewa Pihak ketiga
2004
2003
2002
1.530.848.242.079 509.388.840.474 2.040.237.082.553
1.147.356.443.459 269.236.637.303 1.416.593.080.762
493.425.363.353 336.533.432.808 829.958.796.161
63
10. Beban pokok penjualan Tabel 3.12 Beban pokok penjualan 2004
2003
2002
Jasa konstruksi
1.623.029.583.866
1.265.825.743.840
640.500.937.608
Usaha bersama
203.406.489.681
10.772.983.533
84.994.825.420
16.666.640.000
7.792.800.877
8.309.451.000 45.791.417
Penjualan usaha sarana papan Sewa gedung
543.574.549
19.716.460
Beban eksploitasi alat
-
-
29.517.876
Tanah mentah/kavling
-
-
8.617.742.217
1.840.646.388.096
1.284.411.244.710
742.498.265.538
11. Beban penjualan Tabel 3.13 Beban penjualan 2004 850.959.914 3.054.242.185 2.456.080.569 6.361.282.668
Beban iklan Beban tender Beban pemasaran
2003 439.676.718 2.405.271.716 9.674.937.074 12.519.885.508
2002 290.663.475 1.669.042.020 6.555.089.962 8.514.795.457
12. Laba penjualan aktiva tetap Tabel 3.14 Laba penjualan aktiva tetap Laba penjualan Rugi penjualan/pelepasan
2004 241.746.107 241.746.107
2003 4.991.733.526 (112.672.247) 4.879.061.279
2002 1.394.554.100 1.394.554.100
13. Pendapatan/(beban) lain-lain Tabel 3.15 Pendapatan/(beban) lain-lain 2004
2003
2002
Penerimaan dari pembagian harta likuidasi Yayasan Waskita Pendapatan lain-lain
-
-
3.610.754.552
3.295.621.380
28.731.101.331
14.643.328.624
Pajak masukan yang tidak dapat direstitusi
-
(221.509.116)
(2.549.629.738)
Beban penyelesaian proyek
-
(2.683.808.134)
(1.049.049.206)
(12.825.071.679)
(7.517.120.988)
(12.427.856.274)
(9.529.450.299)
18.308.663.093
2.227.547.958
Beban lain-lain
64
Termasuk dalam akun pendapatan lain-lain yaitu penerimaan kembali piutang yang sudah dihapuskan, laba penjualan reksadana, pendapatan sewa, dan penghapusan piutang.
Termasuk dalam akun beban lain-lain yaitu
penyisihan, beban pajak kurang bayar, PPN masukan yang tidak dapat direstitusi, dan uang muka PPh yang tidak dapat dikreditkan. III.5.
Aspek Operasional PT Waskita Karya (Persero) Periode 2002-2004 Aspek operasional meliputi penilaian unsur-unsur kegiatan yang dianggap paling dominan dalam rangka menunjang keberhasilan operasi sesuai dengan visi dan misi Perseroan. Dengan visi “menjadi badan usaha konstruksi terkemuka di Asia Tenggara” dan misi “menyediakan produk konstruksi dengan layanan yang terbaik bagi para pelanggannya”, RUPS Perseroan menetapkan: Tabel 3.16 Indikator, bobot, dan nilai aspek operasional Tahun Indikator Bobot Nilai Unsur yang dipertimbangkan 2004 Kepuasan pemberi 7,5 BS Keluhan pemberi kerja kerja Kesesuaian 7,5 BS Kesesuaian pelaksanaan proyek pelaksanaan proyek dengan rencana waktu dan anggaran 2003 Kepuasan pemberi 7,5 BS Keluhan pemberi kerja kerja Kesesuaian 7,5 BS Kesesuaian pelaksanaan proyek pelaksanaan proyek dengan rencana waktu dan anggaran 2002 Kepuasan pemberi 7,5 BS Keluhan pemberi kerja kerja Kesesuaian 7,5 BS Kesesuaian pelaksanaan proyek pelaksanaan proyek dengan rencana waktu dan anggaran
III.6.
Aspek Administrasi PT Waskita Karya (Persero) Periode 2002-2004 1.
Laporan perhitungan tahunan Berikut ini adalah tanggal laporan audit untuk tahun buku 2002, 2003, dan
65
2004 diterima oleh pemegang saham: Tabel 3.17 Tanggal laporan audit diterima pemegang saham Tahun buku Tanggal laporan diterima 2004 30 Maret 2005 2003 30 Maret 2004 2003 2 Mei 2003 2.
Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) Berikut ini adalah tanggal diterimanya rancangan RKAP untuk tahun 2002-
2004 oleh pemegang saham: Tabel 3.18 Tanggal rancangan RKAP diterima pemegang saham Tahun buku Tanggal rancangan RKAP diterima 2004 13 Oktober 2003 2003 14 Oktober 2002 2002 15 Oktober 2001 3.
Laporan periodik Tanggal diterimanya laporan periodik untuk masing-masing triwulan untuk
tahun buku 2002, 2003, dan 2004 oleh komisaris/dewan pengawas dan pemegang saham: Tabel 3.19 Tanggal laporan periodik diterima oleh komisaris/dewan pengawas dan pemegang saham Tahun buku Triwulan Tanggal laporan periodik diterima 2004 I 26 April 2004 II 2 Agustus 2004 III 25 Oktober 2004 IV 31 Januari 2005 2003 I 3 Juni 2003 II 5 Agustus 2003 III 20 Oktober 2003 IV 9 Februari 2004 2002 I 15 April 2002 II 29 Juli 2002 III 23 Oktober 2002 IV 28 Januari 2003 66
4.
Program kemitraan Laporan auditor independen dengan nomor 027E/KAP-SAR/IV/2003 yang
diterbitkan oleh Drs. A. Salam Rauf selaku managing partner menyatakan bahwa pertanggungjawaban Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Waskita Karya (Persero) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002
telah
sesuai
dengan
ketentuan
Keputusan
Menteri
Negara
Pemberdayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN Nomor KEP-236/MPBUMN/1999, tanggal 28 September 1999. Berikut ini merupakan ringkasan dari Laporan Auditor Independen atas Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT (Persero) Waskita Karya Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2002 Nomor 027E/KAPSAR/IV/2003, tanggal 23 April 2003: 1. Saldo awal tahun dan jumlah penerimaan tahun 2002 terinci sebagai berikut: Tabel 3.20 Dana program kemitraan yang tersedia tahun 2002 Saldo awal dana tanggal 1 Januari 2002
Rp
182.064.832
Penerimaan: Bagian penyisihan laba yang diterima tahun 2002 Penerimaan pengembalian pokok pinjaman tahun 2002 Jasa giro Penerimaan bunga pokok pinjaman Penerimaan lainnya
Rp Rp Rp Rp Rp
370.784.009 331.046.014 17.206.296 53.409.245 518.250
Jumlah penerimaan
Rp
772.963.814
Jumlah dana tersedia
Rp
955.028.646
67
2. Jumlah pengeluaran tahun 2002 terinci sebagai berikut: Tabel 3.21 Rincian pengeluaran dana program kemitraan tahun 2002 Penyaluran pinjaman mitra binaan Hibah Jumlah pengeluaran
Rp Rp Rp
874.500.000 300.000 874.800.000
3. Piutang dan pinjaman bermasalah Sampai akhir tahun 2002, PT Waskita Karya (Persero) telah membina 473 mitra binaan, terdiri dari 367 usaha kecil dan 106 koperasi.
Sisa
pinjaman per 31 Desember 2002 adalah sebesar Rp 3.104.623.709 dengan uraian sebagai berikut: Tabel 3.22 Rincian pinjaman dana program kemitraan tahun 2002
Lancar Kurang lancar Ragu-ragu Macet
Rp Rp Rp Rp Rp
Pinjaman 1.181.947.850 57.467.270 57.826.067 1.807.382.522 3.104.623.709
KAP Heliantono & Rekan melalui Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Program Kemitraan PT Waskita Karya (Persero) untuk Tahun
yang
Berakhir
pada
31
Desember
2004
dan
2003
Nomor
05/03/026/01/KAP/05, tanggal 15 Maret 2005, menyatakan laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan pada Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Waskita Karya (Persero) pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003, laporan aktivitas, serta arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 68
Berikut ini merupakan ringkasan dari Laporan Keuangan Program Kemitraan PT Waskita Karya (Persero) untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2004 dan 2003: 1. Saldo dana awal tahun dan jumlah penerimaan tahun 2003 dan 2004 terinci sebagai berikut: Tabel 3.23 Dana program kemitraan yang tersedia untuk tahun 2003 dan 2004 2004 152.707.199
Rp
2003 216.572.385
Saldo dana awal tahun
Rp
Penerimaan: Penyisihan laba Angsuran pinjaman Penerimaan lainnya Bunga pinjaman Jasa giro dan bunga deposito Jumlah penerimaan
Rp 346.812.916 Rp 827.224.234 Rp 1.409.500 Rp 106.268.004 Rp 13.271.738 Rp 1.294.986.392
Rp 394.849.361 Rp 606.300.137 Rp 0 Rp 61.918.504 Rp 22.108.292 Rp 1.085.176.294
Jumlah dana tersedia
Rp 1.447.693.591
Rp 1.301.748.679
2. Jumlah pengeluaran tahun 2003 dan 2004 adalah sebagai berikut: Tabel 3.24 Rincian pengeluaran dana program kemitraan tahun 2003 dan 2004
Pinjaman kepada mitra binaan Bantuan hibah Beban usaha lainnya Jumlah pengeluaran
Rp Rp Rp Rp
2004 1.228.000.000 65.836.400 48.227.476 1.342.063.876
Rp Rp Rp Rp
2003 1.104.000.000 6.652.900 38.388.580 1.149.041.480
3. Piutang Sesuai dengan tingkat kelancaran pembayarannya, saldo piutang mitra binaan dapat dikategorikan sebagai berikut:
69
Tabel 3.25 Rincian pinjaman dana program kemitraan tahun 2003 dan 2004 Lancar Kurang lancar Ragu-ragu
2004 2.268.596.879 100.524.828 12.228.406 2.381.350.113
2003 1.975.043.393 53.527.490 50.465.013 2.079.035.896
4. Pinjaman bermasalah Akun ini merupakan pinjaman macet kepada mitra binaan yang telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan, yaitu sebesar Rp 1.491.061.830 di tahun 2004 dan Rp 1.453.850.281 untuk tahun 2003. Pinjaman bermasalah merupakan pinjaman macet kepada mitra binaan dari tahun 1993 sampai dengan 1998. Unit PK & BL telah melakukan usaha pemulihan pinjaman macet dengan cara penjadwalan kembali (rescheduling) atau penyesuaian persyaratan (reconditioning), dan sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-236/MBU/2003, tanggal 17 Juni 2003, pinjaman macet tersebut dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dan pos Pinjaman Bermasalah.
70
