BAB III DATA PT BPRWS
III.1 Sejarah Singkat Perusahaan PT BPRWS didirikan berdasarkan akta notaris No. 12 pada tanggal 6 Juni 1994, yang dibuat dihadapan notaris Ny. Sri Endah Sundari, S.H. yang berasal dari kantor notaris atau PPAT Tahir Kamli, S.H. Beralamat di Jl. Ciputat Raya 585, Ciputat 15411. Berdasarkan akta tersebut kemudian disahkan melalui Keputusan Menteri Keuangan R.I. No.KEP-041/KM.17/1995 tentang Pemberian Izin Usaha PT BPRWS. Dalam akta tersebut dicantumkan bahwa perusahaan didirikan dengan modal dasar sebesar Rp 210.000.000. PT BPRWS adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa perbankan yang meliputi tabungan, kredit (kredit umum dan kredit profesi), serta deposito. Namun yang membedakannya dengan bank lain adalah bahwa PT BPRWS tidak melaksanakan jasa giro dan money changer. Sesuai dengan fungsinya sebagai bank, maka PT BPRWS memberikan (menyalurkan) kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemberian kredit ini sebagai usaha bank untuk dapat memperoleh pendapatan dari usahanya. Disamping itu, pemberian kredit ini tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudential banking) agar kolektabilitas kredit menjadi sehat. Namun yang dimaksud dengan kredit itu sendiri adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu berikut jumlah bunga.
36
Fasilitas kredit yang diberikan PT BPRWS terdiri dari fasilitas kredit umum, kredit profesi, kredit modal kerja, dan kredit investasi. Kredit umum yaitu salah satu produk kredit PT BPRWS dalam upaya membantu meningkatkan usaha para pengusaha melalui penyediaan fasilitas kredit modal kerja dengan sistem pembayaran angsuran bulanan. Kredit profesi adalah sub kredit yang merupakan salah satu produk kredit yang khusus disediakan bagi karyawan swasta, dan pegawai negeri yang mempunyai penghasilan tetap (gaji) tiap bulannya. Kredit modal kerja yaitu merupakan kredit yang diberikan kepada debitur untuk membiayai keperluan modal kerja usahanya. Kredit investasi yaitu kredit yang diberikan untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan guna merehabilitasi, memodernisasi, mengekspansi, dan merelokasi proyek atau mendirikan usaha baru. PT BPRWS memiliki visi untuk menjadi salah satu bank terkemuka yang memiliki kredibilitas yang baik. Sedangkan misinya sendiri adalah sesuai dengan namanya yaitu Bank Perkreditan Rakyat diharapkan dapat membantu dan memudahkan masyarakat dalam penyediaan dana atau pemberian kredit untuk meningkatkan usaha para pengusaha baik kecil maupun menengah.
III.2 Struktur Organisasi Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, karena dengan adanya struktur organisasi yang baik maka fungsi-fungsi manajemen dapat dijalankan dengan baik pula sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Selain itu juga dapat diciptakan situasi kerja yang harmonis diantara pimpinan dan bawahan sehingga dapat meningkatkan kualitas kerja. Struktur organisasi berbeda-beda pada setiap perusahaan, tergantung pada jenis usaha perusahaan, area pemasaran produk, jumlah 37
karyawan dan sebagainya. Bentuk organisasi perusahaan harus dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan sebab struktur organisasi sangat berpengaruh bagi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Struktur Organisasi yang dibuat oleh PT BPRWS adalah organisasi lini dan staf, dimana dalam struktur organisasi ini terlihat garis wewenang perusahaan langsung dari pimpinan ke bawahan. Bentuk organisasi ini digunakan untuk perusahaan besar, daerah kerjanya luas, jumlah karyawannya banyak, dan mempunyai bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit. Namun pada kenyataannya, struktur organisasi yang dilaksanakan pada perusahaan itu bersifat terbuka dimana komunikasi antara pimpinan dan bawahan tidak diikat oleh peraturan-peraturan jabatan yang berlaku. Struktur organisasi PT BPRWS telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diterbitkan dalam Surat Keputusan Direksi No.032/BPR-WST/III/2005. Dengan pertimbangan bahwa dalam rangka ketertiban organisasi dan kelancaran mekanisme kerja dalam perusahaan, struktur organisasi yang berlaku harus disempurnakan agar dapat merespons seluruh tugas dan tanggung jawab masing-masing personil yang ada pada perusahaan. Untuk itu perlu dibuatkan struktur organisasi PT BPRWS yang baru. Serta mengingat Anggaran Dasar Perseroan No.75 tanggal 31 Mei 2000 yang dibuat oleh Notaris Tahir Kamili, S.H. mengenai Peraturan Perusahaan dan Pola Kepegawaian PT BPRWS dan SK Dir. No.036/BPR-WST/III/2004 tanggal 8 Maret 2004 tentang Struktur Organisasi PT BPRWS. Dengan adanya pertimbangan tersebut, maka dalam surat keputusan direksi salah satunya memutuskan bahwa bagan struktur organisasi PT BPRWS yang baru dilengkapi dengan susunan personalia serta job description dari masing-masing karyawan.
38
Gambar 3.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PT BPRWS RUPS
DEWAN KOMISARIS
KOMITE KREDIT
DEWAN DIREKSI
KASI KREDIT
KASI ADM.KREDIT
ANALISA KREDIT PENGAWASAN KREDIT
ADM. KREDIT UMUM
STAFF
ADM. KREDIT PROFESI
KASI OPERASIONAL
DANA
STAFF
ACCOUNTING
STAFF
TELLER
STAFF
UMUM & PERSONALIA
STAFF
STAFF
PENYELESAIAN KRD. BERMASALAH
Sumber : Profil PT BPRWS Tahun 2005 38
III.3 Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Sebagai badan pengawas tertinggi adalah dewan komisaris yang terbentuk dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan ini berfungsi mengawasi pekerjaan komisaris dan memberikan nasihat-nasihat sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya dalam mencapai tujuan organisasi. Uraian tugas dan tanggung jawab (job description) PT BPRWS adalah sebagai berikut: 1. Dewan komisaris. Mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. Dewan komisaris melakukan pengawasan atas pengurusan PT BPRWS yang dilakukan oleh direksi. b. Dalam hal ini seluruh direksi tidak ada untuk sementara waktu, maka dewan komisaris wajib mengurus PT BPRWS. c. Dalam hal ini hanya ada anggota komisaris, maka semua wewenang bagi komisaris utama atau para komisaris, juga berlaku baginya. d. Bila dianggap perlu, seorang atau lebih anggota dewan komisaris, dapat meminta mengadakan rapat. e. Dewan komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu kerja berhak meminta atau menerima buku-buku, surat-surat, bukti-bukti dan mencocokkan keadaan uang kas serta dapat mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh direksi. f. Menyetujui rencana penghimpunan dana dan pemberian kredit tahunan, termasuk rencana pemberian kredit kepada pihak yang terkait dengan PT BPRWS dan
40
debitur besar tertentu yang tertuang dalam rencana kerja yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia. g. Mengawasi pelaksanaan pemberian kredit. h. Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban direksi, juga meminta langkahlangkah perbaikan bilamana pelaksanaan pemberian kredit menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. i. Menyetujui kebijakan perkreditan, yang disusun berdasarkan lampiran SK Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 atau SK yang masih berlaku. j. Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban direksi bilamana terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan perkreditan sesuai SK Bank Indonesia di atas. k. Meminta
penjelasan
dan
atau
pertanggungjawaban
direksi
mengenai
perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan, termasuk kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan PT BPRWS dan debitur besar tertentu. 2. Direksi Mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas dalam mencapai maksud dan tujuan untuk kepentingan PT BPRWS. b. Wajib menjalankan tugas sebaik mungkin dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar PT BPRWS.
41
c. Mengadakan rapat setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seseorang atau lebih anggota direksi atau atas permintaan tertulis dari seseorang atau lebih anggota dewan komisaris. d. Menyusun dan bertanggung jawab atas rencana penghimpun dana, baik melalui tabungan maupun deposito berjangka dan perkreditan yang tertuang dalam rencana kerja yang disampaikan kepada Bank Indonesia serta memastikan bahwa telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. e. Bertanggung jawab atas kebijakan penghimpunan dana dan perkreditan, khusus mengenai kebijakan perkreditan sekurang-kurangnya mencantumkan masukan dari Komite Kredit (KK) terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehatihatian perkreditan. f. Memastikan bahwa kebijakan komite kredit telah ditetapkan serta dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. g. Bertanggung jawab atas pelaksanaan langkah-langkah hasil evaluasi dan saransaran yang disampakan Komite Kredit (KK). h. Menentukan langkah-langkah perbaikan atau berbagai penyimpangan dalam kebijakan penghimpunan dana dan perkreditan yang telah ditentukan. i. Memastikan bahwa ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku telah dijalankan dengan baik. j. Menetapkan anggota Komite Kredit (KK). k. Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada dewan komisaris, disertai langkahlangkah perbaikan yang telah, sedang dan akan dilakukan, mengenai: • Perkembangan dan jumlah dana yang dapat dihimpun dari tabungan dan deposito berjangka serta sumber-sumber dana lainnya. 42
• Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan. • Perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dan debitur tertentu. • Kredit dalam pengawasan khusus dan kredit bermasalah. • Penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan perkreditan. • Temuan-temuan penting dalam perkreditan yang dilaporkan oleh pengawasan intern. • Pelaksanaan dari rencana perkreditan sebagaimana tertuang dalam rencana kerja yang disampiakan kepada Bank Indonesia. • Penyimpangan atau pelanggaran ketentuan di bidang perkreditan. 3. Komite Kredit (KK) Mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. Membantu direksi mengevaluasi dan memberikan rekomendasi atas permohonan kredit yang akan disetujui setelah seluruh proses dan syarat-syarat kredit dipenuhi. b. Keanggotaan Komite Kredit (KK) ditetapkan oleh direksi, terdiri dari direksi, Kasi. kredit, staf bagian kredit dan A/O (Account Officer) Penguji usulan pada waktu Komite Kredit bersidang. 4. Kasi. kredit Sebagai aparat manajemen yang bertanggung jawab penuh atas berjalannya kegiatan kredit pada unit analisa kredit, pengawasan kredit, serta penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh manajemen.
43
Mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. Bertanggung jawab kepada direksi atas seluruh hasil pekerjaan bawahannya yang meliputi bidang tugas analisa kredit, pengawasan kredit, serta penyelesaian kredit bermasalah. b. Mengkoordinir, membina, mengarahkan, serta mengawasi bawahannya apakah tugas-tugas masing-masing personil pada masing-masing unit sudah sesuai dengan yang digariskan oleh manajemen maupun peraturan dan ketentuan Bank Indonesia. c. Menggantikan tugas-tugas staf yang menjadi bawahannya jika staf yang bersangkutan berhalangan hadir atau cuti. d. Melaksanakan proses kredit melalui beberapa tahapan, diantaranya adalah solisitasi, analisa kredit, keputusan kredit, administrasi pengikatan, dan realisasi kredit, monitoring kredit, pelunasan kredit, serta pengadministrasian dan penyelesaian kredit bermasalah. e. Mengkoordinir pembuatan atau penyampaian laporan kegiatan yang dilakukan unit analisa kredit, pengawasan kredit, dan penyelesaian kredit macet sebelum dilaporkan atau diajukan kepada Direksi f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh manajemen bank atau direksi sepanjang masih dalam ruang lingkup tugas atau fungsi urusan kredit. Kasi. kredit membawahi: a. Analisa kredit Sebagai aparat manajemen yang bertanggung jawab dalam pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik kuantitatif maupun kualitatif untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidaknya dipertimbangkan suatu permohonan kredit.
44
Mempunyai tugas dan tanggung jawab: • Memilih calon debitur-debitur yang telah disolisit oleh account officer atau calon debitur yang langsung datang ke bank dengan berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang umum terhadap pemberian kredit, yaitu 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy). • Melakukan pemeriksaan atau peninjauan langsung atas kebenaran data atau informasi mengenai tempat tinggal dan tempat usaha calon debitur. • Melaksanakan peninjauan (melihat) langsung jaminan yang akan diagunkan serta mengambil gambar (foto) atas barang jaminan dan lokasi usaha debitur dan melakukan perhitungan nilai wajar (taksasi) dari jaminan tersebut dan mencatatnya pada formulir hasil pemeriksaan jaminan. • Melaksanakan bank cheecking yaitu mencari informasi diantara sesama PT BPR mengenai data-data debitur macet (daftar hitam) dan legal checking (pemeriksaan dari segi hukum), khususnya terhadap barang-barang yang diagunkan sebagai jaminan. • Mencatat seluruh hasil pengumpulan data dan pemeriksaan yang dilakukan bank dalam laporan hasil pemeriksaan kredit yang sudah baku untuk menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pemberian kredit. b. Pengawasan kredit Sebagai aparat manajemen yang bertanggung jawab dalam melakukan pengikatan kredit dan jaminan serta diwajibkan memperhatikan aspek yuridis dalam melakukan ikatan perjanjian kredit.
45
Mempunyai tugas dan tanggung jawab: • Menyerahkan seluruh berkas surat-surat kelengkapan pencairan kredit beserta surat pengikatan kredit dan jaminan kepada manajer operasional untuk diperiksa kebenarannya. • Meminta persetujuan direksi untuk dilakukan pencairan atas kredit yang telah diajukan oleh debitur. • Menyerahkan kitir kredit, slip penerimaan asuransi jiwa, kartu angsuran, dan perhitungan besarnya uang kredit kepada bagian keuangan (kasir) untuk dapat dibayarkan serta menyerahkan kartu angsuran kredit kepada debitur. c. Penyelesaian kredit bermasalah Sebagai aparat manajemen yang bertanggung jawab dalam penanganan kolektabilitas, baik untuk kredit umum maupun kredit profesi yang terdiri dari 4 (empat) kriteria yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Memiliki tugas dan tanggung jawab: • Menentukan kolektabilitas kredit bermasalah yang dimiliki debitur sesuai dengan jangka waktu tunggakannya. • Membuat surat kuasa untuk memperpanjang, mencairkan, dan memblokir deposito atau tabungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah debitur menunggak. • Membuat surat teguran atau tagihan yang berisi besarnya angsuran serta bunga yang harus dibayar kepada debitur yang tidak atau telat melaksanakan kewajibannya.
46
• Melaksanakan penyitaan jaminan apabila debitur tidak juga melaksanakan kewajibannya sampai batas waktu yang telah ditentukan. • Menindak lanjut dan menangani langsung informasi yang diterima dari bagian administrasi kredit atas wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah terhadap kredit yang diajukan. 5. Kasi. administrasi kredit Sebagai aparat manajemen yang bertanggung jawab penuh atas berjalannya kegiatan administrasi kredit pada unit administrasi kredit umum dan administrasi kredit profesi sesuai ketentuan yang telah digariskan oleh manajemen. Mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. Bertanggung jawab kepada direksi atas seluruh hasil pekerjaan bawahannya yang meliputi bidang tugas administrasi kredit umum dan administrasi kredit profesi. b. Mengkoordinir, membina, mengarahkan, serta mengawasi bawahannya apakah tugas-tugas masing-masing personil pada masing-masing unit sudah sesuai dengan yang digariskan oleh manajemen maupun peraturan dan ketentuan Bank Indonesia. c. Menggantikan tugas-tugas staf yang menjadi bawahannya jika staf yang bersangkutan berhalangan hadir atau cuti. d. Meneliti dan melegalisir hasil-hasil kerja rutin bagian administrasi kredit sebelum diajukan pada tingkat direksi, untuk disampaikan kepada Bank Indonesia. e. Turut bertanggung jawab atas penyimpanan dan pemeliharaan arsip-arsip file kredit atau dokumen perkreditan dan ditatausahakan dengan baik, rapi dan disimpan pada filing cabinet tahan api (fireproof).
47
f. Meneliti pencatatan permohonan kredit dalam buku register permohonan kredit sebelum diajukan kepada pejabat atau pimpinan bank untuk mendapat disposisi lebih lanjut mengenai permohonan kredit. g. Memberikan informasi kepada Kasi. kredit jika terjadi wanprestasi oleh nasabah terhadap kredit yang diajukan. h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh manajemen bank atau direksi sepanjang masih dalam ruang lingkup tugas atau fungsi urusan operasional. Kasi. administrasi kredit membawahi: • Administrasi kredit umum dan administrasi kredit profesi Sebagai aparat manajemen yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengurusan kredit, baik kredit umum maupun kredit profesi yang diajukan oleh calon debitur sesuai dengan syarat-syarat pengajuan kredit. Mempunyai tugas dan tanggung jawab: o Menyediakan formulir aplikasi permohonan kredit umum atau kredit profesi kepada calon debitur. o Memeriksa semua data-data (dokumen-dokumen) pendukung kredit umum atau kredit profesi, baik data intern bank maupun data ektern yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan calon debitur dan diteliti keabsahan dan keaslian serta kebenaran dokumen tersebut. o Mencatat permohonan kredit umum atau kredit profesi dalam buku register permohonan kredit. o Mempersiapkan administrasi pengikatan kredit umum atau kredit profesi yang akan diberikan kepada debitur.
48
o Membuat surat perjanjian pemberian kredit umum atau kredit profesi dan dibuat bernomor urut serta dicatat pada register tersendiri. 6. Kasi. operasional Sebagai aparat manajemen yang bertanggung jawab penuh atas berjalannya kegiatan operasioanal pada unit teller, accounting, dana (tabungan, deposito, antar bank), dan personalia dan umum sesuai ketentuan yang telah digariskan oleh manajemen. Mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. Bertanggung jawab kepada direksi atas seluruh hasil pekerjaan bawahannya yang meliputi bidang tugas accounting, deposito, tabungan dan keuangan (kasir), personalia dan umum. b. Mengkoordinir, membina, mengarahkan, serta mengawasi bawahannya apakah tugas-tugas masing-masing personil pada masing-masing unit sudah sesuai dengan yang digariskan oleh manajemen maupun peraturan dan ketentuan Bank Indonesia. c. Mengkoordinir petugas bagian pelayanan dengan usaha: • Mengupayakan pelayanan yang optimal. • Memberi advice atau penjelasan kepada nasabah maupun calaon nasabah mengenai produk dan jasa-jasa PT BPRWS. d. Memonitor semua kegiatan operasional dan menjamin lancarnya “Flow Of Work” dan “Flow Of Document” guna produktivitas personil dilingkungan urusan operasional. e. Menggantikan tugas-tugas staf yang menjadi bawahannya jika staf yang bersangkutan berhalangan hadir atau cuti.
49
f. Meneliti dan melegalisir hasil-hasil kerja rutin bagian operasional sebelum diajukan pada tingkat direksi, untuk disampaikan kepada Bank Indonesia. g. Mengkoordinir pembuatan neraca dan perhitungan rugi laba baik harian maupun bulanan dan bertanggung jawab atas kebenaran isi laporan tersebut. h. Mengkoordinir pembuatan laporan likuidasi harian, sebagai laporan untuk manajemen. i. Mengkoordinir pembuatan dan penyampaian laporan ekstern lainnya, sesuai dengan instruksi manajemen. j. Membantu pelayanan pemeriksaan internal atau eksternal, audit petugas akuntan, pengawasan petugas pemeriksa dari Bank Indonesia. k. Memeriksa kebenaran dan menandatangani slip voucher pengeluaran dan penerimaan sebelum diajukan kepada direksi untuk mendapatkan persetujuan. l. Turut bertanggung jawab atas penyimpanan dan pemeliharaan arsip-arsip accounting dan arsip-arsip unit dibawah pimpinannya. m. Mengarahkan bawahannya agar selalu berusaha bersikap baik dan sopan dalam melayani nasabah dan tamu perusahaan khususnya dalam pelayanan customer service. n.
Menghitung, membuat, dan melaporkan setoran pajak-pajak secara rutin yang menjadi kewajiban perseroan kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang tentang pajak yang berlaku seperti PPh pasal 25 (pajak badan), PPh Final ayat 4 (pajak penghasilan atas bunga tabungan dan deposito), PPh Pasal 21 (pajak penghasilan atas gaji atau upah), PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), dan lainnya.
o.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh manajemen bank atau direksi sepanjang masih dalam ruang lingkup tugas atau fungsi urusan operasional. 50
Kasi. operasional membawahi: a. Dana Sebagai aparat manajemen yang bertanggung jawab dalam pelayanan memberikan informasi dan administrasi kepada nasabah untuk urusan tabungan dan deposito maupun hal-hal lain yang menyangkut pelayanan informasi dan administrasi. Mempunyai tugas dan tanggung jawab: • Melaksanakan dan memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah dalam hal tabungan dan deposito, serta mengenal karakter nasabah terutama nasabahnasabah deposito. • Melaksanakan semua peraturan dan ketentuan serta prosedur yang telah digariskan oleh manajemen maupun peraturan dari Bank Indonesia. • Memberikan informasi serta melayani nasabah dalam urusan pembukuan, penghitungan bunga, pengambilan serta penutupan dari tabungan dan deposito untuk administrasi. • Melakukan pencatatan didalam warkat atau slip-slip untuk penerimaan atau pengambilan lalu dibukukan kedalam buku besar atau kartu tabungan serta buku register. • Melaksanakan pembuatan laporan untuk penerimaan dan pengambilan serta jumlah penabung dan deposito untuk keperluan manajemen. • Bertanggung jawab penuh atas pencatatan untuk penerimaan dan penghitungan bunga serta pengambilan tabungan dan deposito.
51
• Bertanggung jawab atas penyimpanan kartu-kartu buku besar, buku pembantu maupun dokumen-dokumen lain yang menyangkut kegiatan dari administrasi tabungan dan deposito. • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan atau manajemen sepanjang dalam ruang lingkup urusan tabungan dan deposito. b. Accounting Sebagai aparat manajemen yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan pencatatan penerimaan serta pengeluaran uang dan pembuatan laporan keuangan, baik harian maupun bulanan. Mempunyai tugas dan tanggung jawab: • Mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas dari atau kepada para nasabah serta pengeluaran biaya-biaya operasional bank secara teratur. • Melaksanakan kegiatan administrasi pembukuan serta membuat laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi dan bertanggung jawab atas kebenaran isi laporan tersebut. c. Teller Sebagai aparat manajemen yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan penerimaan dan pembayaran uang dari atau kepada para nasabah dan pengeluaran biaya-biaya operasional bank serta administrasi kas dan uang yang ada di bank sesuai ketentuan yang berlaku. Mempunyai tugas dan tanggung jawab: • Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam hal menerima dan membayarkan uang atas nama PT BPRWS dan bertanggung jawab kepada manajemen atas
52
uang yang diterima dan atau dibayar, sehingga uang yang ada sesuai dengan bukti. • Bukti atau voucher atas uang yang diterima atau dibayarkan kepada nasabah tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pimpinan PT BPRWS dan kemudian dicatat dalam buku kas harian. • Meneliti keaslian atau keutuhan uang yang diterima bank agar tidak terdapat uang palsu, sobek, atau rusak, sehingga uang tersebut dinyatakan oleh Bank Indonesia tidak berlaku atau layak edar. • Melaksanakan kerja rutin antara lain: o Membuka vault atau brankas. o Menutup kembali vault atau brankas. o Menghitung uang tunai yang ada. o Memeriksa benda-benda berharga lainnya yang dipunyai teller, dan mencocokkannya dengan yang ada dicatatan. o Membuat jurnal bagian kas atau brankas. • Menghitung dan mencocokkan fisik uang yang ada di PT BPRWS, baik uang yang keluar maupun uang yang diterima dengan saldo yang tercatat dalam buku kas harian setiap hari pada waktu tutup kas. • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh manajemen yang menyangkut urusan operasional teller. d. Umum dan Personalia Sebagai aparat manajemen yang bertanggung jawab penuh atas semua hal yang berhubungan dengan Sumber Daya Manusia dalam hal ini karyawan yang bekerja
53
di PT BPRWS. Mempunyai tugas dan tanggung jawab: • Memperhatikan kesejahteraan dan pembinaan pegawai. • Mengadakan perencanaan personalia. • Melaksanakan administrasi personalia sesuai dengan wewenang termasuk promosi karyawan. • Membuat tes tanya jawab serta melakukan wawancara untuk calon karyawan baru. • Mengadakan program pendidikan dan pelatihan bagi karyawan baik karyawan baru maupun karyawan lama.
III.4 Kebijakan Akuntansi Pajak dan Perencanaan Pajak Perusahaan Dalam melaksanakan operasinya, PT BPRWS juga melakukan pembukuan untuk mencatat transaksi-transaksi usaha yang dilakukan. Dalam melakukan pembukuan, PT BPRWS berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan. Tetapi dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan, ada beberapa kebijakan akuntansi PT BPRWS dalam melakukan pembukuan yang disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar perusahaan tidak melakukan banyak koreksi dalam laporan keuangan fiskal, antara lain: 1. Metode pembukuan Metode akuntansi yang digunakan oleh PT BPRWS dalam mencatat transaksitransaksi pendapatan provisi kredit, pembayaran premi kendaraan, dan incentive perolehan deposito menggunakan basis akrual (accrual basis). Dalam metode ini PT
54
BPRWS mencatat atau mengakui pendapatan maupun beban pada saat terjadinya. Namun, untuk gaji serta biaya operasional dan akun-akun yang lain menggunakan basis kas (cash basis). Dalam metode ini, PT BPRWS mencatat atau mengakui pendapatan maupun beban pada saat penerimaan atau pengeluaran uang. 2. Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan karyawan Dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan yang merupakan sumber daya yang penting, PT BPRWS memberikan natura dalam bentuk fasilitas perumahan serta tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang tunai seperti tunjangan hari raya. Maksud dari pemberian tersebut adalah agar karyawan dapat meningkatkan produktivitas kerjanya dan lebih memperlancar kegiatan operasi perusahaan 3. Pemilihan sumber dana dan pengadaan aktiva tetap Sumber pendapatan atau perolehan aktiva PT BPRWS berasal dari bunga kredit sebesar 25% dari pinjaman, provisi kredit sebesar 1% dari pinjaman, biaya survey kredit sebesar 2% dari pinjaman, dan biaya tutup buku yang dikenakan sebesar Rp 15.000 untuk setiap debitur atau nasabah. 4. Dalam melakukan penilaian atas aktiva tetapnya, PT BPRWS menilai aktiva berdasarkan harga perolehan. Sedangkan metode penyusutan yang digunakan oleh PT BPRWS adalah metode garis lurus. PT BPRWS tidak melakukan perencanaan pajak atas PPh pasal 21. PT BPRWS menanggung semua PPh pasal 21 karyawannya. Hal ini dlakukan agar karyawan tidak akan dirugikan atas adanya pembayaran pajak penghasilan yang dapat mengurangi besarnya penghasilan yang diterimanya. Namun, akan sangat merugikan PT BPRWS karena beban PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan itu tidak bisa dijadikan beban fiskal yang akan mengurangi penghasilan bruto. 55
III.5 Laporan Keuangan Perusahaan Dalam proses pengumpulan data, penulis melakukan pengamatan dan wawancara untuk membantu proses penelitian yang dilakukan. Pengamatan dan wawancara dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2007. Pertanyaan diajukan penulis kepada Kasi. operasional PT BPRWS. Pertanyaan yang diajukan antara lain adalah mengenai bidang kegiatan, sistem dan prosedur, serta praktik dan kebijakan akuntansi perpajakan PT BPRWS karena dalam profil PT BPRWS tidak tercantum data-data tersebut untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Selain itu, aspek perpajakan dan perencanaan pajak yang telah diterapkan juga menjadi bahan dalam wawancara. Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan, penulis melakukan metodemetode sebagai berikut: 1. Obsevation Dalam proses ini, penulis mendapatkan data-data dari proses observasi. Penulis mengadakan pengamatan ke PT BPRWS untuk mendapatkan informasi keuangan dan pelaksanaan perencanaan pajak yang dilaksanakan oleh PT BPRWS. 2. Documentation Dalam proses ini, penulis menelusuri bukti-bukti ektern maupun intern atas transaksi atau kegiatan yang diteliti. Dokumen-dokumen yang diteliti antara lain laporan keuangan PT BPRWS tahun 2005 yang terdiri dari neraca dan laba rugi serta Surat Pemberitahuan (SPT) PPh pasal 21 tahun 2005. Setiap wajib pajak yang melakukan usaha dan menerima atau memperoleh penghasilan dari usahanya mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan. Tahap akhir dari proses pembukuan tersebut adalah penyusunan laporan keuangan yang 56
terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi. Dari laporan keuangan tersebut, para pengambil keputusan dapat mengetahui posisi keuangan dan perkembangan hasil usaha selama periode yang bersangkuran. Sedangkan dari sisi perpajakan, berdasarkan laporan keuangan tersebut dapat dihitung besarnya pajak penghasilan yang harus disetor ke kas negara. Informasi dari suatu perusahaan, terutama informasi keuangan sangat dibutuhkan oleh berbagai macam pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak diluar perusahaan seperti kreditur, calon investor, kantor pajak dan pihak-pihak lainnya memerlukan informasi ini dalam kaitannya dengan kepentingan mereka. Demikian pula pihak intern perusahaan yaitu manajemen yang juga memerlukan informasi keuangan dalam kaitannya untuk pengambilan keputusan dalam menjalankan perusahaan. PT BPRWS menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan PT BPRWS sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (PSAK) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku umum. Pada halaman berikut akan disajikan lapran keuangan PT BPRWS yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi untuk tahun 2005.
57
Tabel 3.1 PT BPRWS NERACA PER 31 DESEMBER 2005 POS-POS
31 DESEMBER 2005 ( Rp.)
AKTIVA Aktiva Lancar Kas Antar Bank Aktiva Kredit yang Diberikan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktiv Jumlah aktiva lancar
15.644.800 453.391.877 6.739.915.775 (245.962.667) 6.962.989.785
Aktiva Tetap dan Inventaris Tanah dan gedung Akumulasi penyusutan gedung Inventaris kantor Akumulasi penyusutan Inventaris Jumlah aktiva tetap dan Inventaris
169.400.000 (50.078.850) 393.471.450 (201.146.215) 311.646.385
Rupa-rupa aktiva Pajak dibayar dimuka Aktiva lain-lain Jumlah rupa-rupa aktiva
109.588.700 13.455.931 123.044.631
Jumlah aktiva
7.397.680.801
KEWAJIBAN DAN EKUITAS Kewajiban Lancar Kewajiban yang segera dibayar Tabungan Deposito berjangka Antar Bank Pasiva Pajak Yang Masih Harus Dibayar Rupa-rupa pasiva
7.625.401 562.979.754 3.334.500.000 505.555.555 73.935.600
58
Jumlah kewajiban lancar
4.484.596.310
Ekuitas Modal saham Modal yang belum disetor Cadangan umum Laba Ditahan Laba/Rugi tahun berjalan Jumlah ekuitas
2.000.000.000 (800.000.000) 240.000.000 1.040.054.637 433.029.854 2.913.084.491
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas
Sumber : Laporan Keuangan PT BPRWS Tahun 2005
59
7.397.680.801
Tabel 3.2 PT BPRWS LAPORAN LABA RUGI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2005 31 DESEMBER 2005 ( Rp.)
POS-POS
PENDAPATAN Pendapatan Giro Antar Bank Pendapatan Bunga Tabungan Antar Bank Pendapatan Bunga Deposito Antar Bank Pendapatan Bunga dari Pihak Ke-3 Provisi dan Komisi Kredit Pendapatan lainnya Jumlah Pendapatan BIAYA Biaya Bunga Biaya Bunga Deposito Biaya Bunga Tabungan Biaya Bunga Pinjaman Jumlah Biaya Bunga Biaya Operasional Premi Asuransi Kerugian Biaya gaji & Biaya karyawan Biaya Bonus & THR & Tunjangan Lainnya Pelatihan Karyawan Pembelian Pakaian Seragam Biaya Tenaga Kerja Lainnya Pajak Bumi Bangunan & Pajak Kendaraan Biaya Pemeliharaan & Perbaikan Kantor Biaya Penyisihan Piutang/PPAP Biaya Penyusutan Aktiva Tetap Biaya Jasa Pihak Ketiga Dokumentasi & Pos/Kirim Surat Koran & Majalah Listrik & Telepon Cetakan dan Foto Copy Administrasi Bank & Transfer Materai dan alat tulis kantor
60
693.409 15.337.752 25.046.612 2.217.462.918 23.769.400 54.242.678 2.336.552.769
488.691.084 36.965.007 71.565.107 597.221.198 12.993.646 564.164.000 126.366.700 8.820.000 10.095.000 10.999.400 4.054.988 23.144.616 177.966.722 54.354.384 31.923.250 1.138.450 2.068.100 30.806.634 7.257.319 2.798.551 5.320.850
Transport Dinas Bahan Bakar & Tol Biaya Kebutuhan Rumah Tangga Kantor Keamanan Perizinan & Legalisasi Pemasaran & Administrasi Kredit Promosi dan Sumbangan Jumlah Biaya Operasional Laba Usaha Pendapatan (Biaya) Non Operasional Pendapatan Non Operasional Biaya Non Operasional Laba Sebelum Pajak Pajak Penghasilan PPh Final Pasal 4(2) PPh Progresif Laba Setelah Pajak
57.857.000 30.949.074 5.971.264 1.100.000 16.488.161 17.891.664 95.968.929 1.300.498.702 438.832.869 3.750.000 (9.553.015) 433.029.854 433.029.854
Sumber : Laporan Keuangan PT BPRWS Tahun 2005
61
