BAB III Analisa Penyebab Ketidakefektifan Dinas Tata Kota (DTK) dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Konservasi Kota Cimahi

BAB III Analisa Penyebab Ketidakefektifan Dinas Tata Kota (DTK) dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Konservasi Kota Cimahi

Evaluasi ketidakefektifan Dinas Tata Kota (DTK) dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan pemenuhan indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Masing-masing indikator terdiri dari satu atau lebih tolok ukur yang digunakan untuk menilai secara langsung indikator. Setelah diketahui sebab-sebab ketidakefektifan Dinas Tata Kota (DTK) dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan pendekatan proses, maka dapat disimpulkan faktor-faktor yang menyebabkan Dinas Tata Kota Dinas Tata Kota (DTK) tidak efektif didalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang. Pada akhir bagian ini akan dilaporkan pula temuan-temuan lainnya yang diperoleh di lapangan pada saat pelaksanaan survei. III.1

Analisis Ketidakefektifan Institusi Pengendalian Dari Segi Proses

Evaluasi ketidakefektifan dari segi proses pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi Kota Cimahi dilakukan dengan menilai tingkat pemenuhan masing-masing indikator melalui tolok ukur yang telah ditentukan sebelumnya. Dari sisi proses yang menjadi perhatian adalah bagaimana prosedur pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan di Kelurahan Cipageran oleh Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi. Analisis lengkapnya dapat dilihat pada pengujian masingmasing indikator dengan tolok ukur sebagai baerikut. III.1.1 Pelaksanaan Perijinan Sesuai Dengan Mekanisme Perijinan Yang Telah Ditentukan Penyelenggaraan perizinan pemanfaatan ruang yang merupakan tugas dari Dinas Tata Kota (DTK) dan merupakan salah satu indikator dalam mengefektifkan proses pengendalian pemanfaatan ruang. Pencapaian indikator ini diukur melalui beberapa tolok ukur yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis terhadap tolok ukur tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa bagian di bawah ini.

93

A. Pemberian Ijin Perencanaan yang Telah Ditentukan Ijin perencanaan yang menjadi tugas dari Dinas Tata Kota (DTK) dalam hal ini yaitu persetujuan site plan. Ijin Perencanaan merupakan syarat untuk mendapatkan IPPT (Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah) yang ditujukan untuk para developer atau pengembang yang ingin membangun permukiman dalam skala besar. IPPT (Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah) sendiri dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal (Dispenmo) setelah mendapat persetujuan ijin perencanaan dan rekomendasi perencanaan dari Dinas Tata Kota. Ijin Perencanaan ini tertuang dalam peraturan daerah Kota Cimahi Nomor 35 Tahun 2003. Dinyatakan oleh Didi A. Djamhir (Kabid Tata Ruang) dan Yayat Syamsudin (Kabid Bidang Tata Bangunan), responden dari Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi menyampaikan tanggapannya terhadap pelaksanaan Ijin Perencanaan ; “ Ya dengan mengeluarkan persetujuan site plan untuk para pengguna tanah dalam skala besar...” (Didi A. Djamhir, Lampiran A1) “ Dalam pelaksanaan Ijin Perencanaan kami mengeluarkan persetujuan site plan untuk para pengguna tanah dalam skala besar...” (Yayat Syamsudin, Lampiran A2) Dari kuesioner didapat seluruh responden menjawab YA bahwa Dinas Tata Kota melaksanakan tugasnya yaitu dengan memberikan Ijin Perencanaan kepada setiap pengguna tanah dalam skala besar yang sesuai dengan ketentuan Dinas Tata Kota (DTK) yang telah ditetapkan. Tabel III. 1 Tanggapan Responden Terhadap Ijin Perencanaan

Responden Kabid Tata Ruang

Apakah Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi melakukan proses Ijin Perencanaan Ya

94

Keterangan “Dengan mengeluarkan persetujuan site plan untuk para pengguna tanah dalam skala besar...”

Apakah Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi melakukan proses Ijin Perencanaan Kabid Bidang Tata Ya Bangunan Responden

Keterangan “Dalam pelaksanaan ijin perencanaa kami mengeluarkan persetujuan site plan untuk para pengguna tanah dalam skala besar...”

Sumber : Hasil Analisis 2007

B. Memberikan Rekomendasi Perencanaan yang Telah Ditentukan Setelah mendapatkan persetujuan site plan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan IPPT, para pemohon perlu mendapatkan rekomendasi perencanaan. Rekemondasi perencanaan ini dikeluarkan setelah pemohon mendapatkan persetujuan site plan atau ijin perencanaan. Bentuk atau keluaran rekomendasi perencanaan ini berupa gambar rekomendasi atau arahan perencanaan yang harus diikuti oleh pemohon. Dinyatakan oleh Didi A. Djamhir (Kabid Tata Ruang) dan Yayat Syamsudin (Kabid Tata Bangunan) responden dari Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi menyampaikan kesannya terhadap pemberian Rekomendasi Perencanaan. “ Ya dengan mengeluarkan gambar rekomendasi perencanaan sedangkan ijinnya ada di PPTSP....” (Didi A. Djamhir, Lampiran A1) “ Dalam pelaksanaan rekomendasi perencanaan kami mengeluarkan rekomendasi dalam bentuk gambar rekomendasi perencanaan untuk para pengguna tanah dalam skala besar...” (Yayat Syamsudin, Lampiran A2) Dari kuesioner didapat seluruh responden menjawab YA bahwa Dinas Tata Kota melaksanakan tugasnya yaitu dengan memberikan rekomendasi perencanaan kepada setiap pengguna tanah dalam skala besar yang sesuai dengan ketentuan Dinas Tata Kota (DTK) yang telah ditetapkan.

95

Tabel III. 2 Tanggapan Responden Terhadap Rekomendasi Perencanaan


Apakah Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi melakukan pemberian Rekomendasi Perencanaan Ya

Kabid Bidang Tata Ya Bangunan

Keterangan “ Dengan mengeluarkan gambar rekomendasi perencanaan...” “ Dalam pelaksanaan rekomendasi perencanaa kami mengeluarkan gambar rekomendasi perencanaan untuk para pengguna tanah dalam skala besar...”


C. Mengesahkan Gambar Bangunan yang Sesuai dengan KDB yang Telah Ditentukan Salah satu tugas Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi dalam proses pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu mengesahkan gambar bangunan yang diajukan oleh pemohon. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sendiri dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal (Dispenmo) setelah mendapat rekomendasi ijin mendirikan bangunan. Teknis gambar bangunan ini diatur dalam perda No. 38 tahun 2003 mengenai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Dinyatakan oleh Didi A. Djamhir (Kabid Tata Ruang), responden dari Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi menanggapi pengesahan gambar bangunan. “ Gambar bangunan yang sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan, kami sahkan dengan memberikan pengesahan gambar bangunan....” (Didi A. Djamhir, Lampiran A1)

96

Hal senada juga disampaikan oleh Yayat Syamsudin (Kabid Tata Bangunan) menanggapi pengesahan gambar bangunan yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota. “ Ya kita melakukan pengesahan gambar bangunan sebagai salah satu syarat setiap pemohon untuk mendapatkan IMB....” (Yayat Syamsudin, Lampiran A2) Dari kuesioner didapat seluruh responden menjawab YA bahwa Dinas Tata Kota melaksanakan tugasnya yaitu dengan mengesahkan gambar bangunan setiap pemohon yang ingin mendapatkan IMB sesuai dengan ketentuan Dinas Tata Kota (DTK) yang telah ditetapkan. Tabel III. 3 Tanggapan Responden Terhadap Rekomendasi Perencanaan Perencanaan


Apakah Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi melakukan proses Pengesahan Gambar Bangunan Ya

Kabid Bidang Tata Ya Bangunan

Keterangan “Dengan mengesahkan gambar bangunan...” “Kami mengesahkan gambar bangunan yang diajukan oleh setiap pemohon yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan...”


D. Memberikan Rekomendasi Perijinan Bagi Bangunan yang Sesuai dengan KDB yang Telah Ditentukan Salah satu tugas Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi setelah memberikan pengesahan gambar bangunan ialah memberikan rekomendasi perijinan kepada pemohon yang telah mendapatkan pengesahan gambar bangunan. Pemberian rekomendasi perijinan ini sebagai acuan Dinas Penanaman Modal (Dispenmo) untuk memberikan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada pemohon.

97

Dinyatakan oleh Didi A. Djamhir (Kabid Tata Ruang) dan Yayat Syamsudin (Kabid Tata Bangunan) responden dari Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi menanggapi pemberian rekomendasi perijinan. “ Pemberian rekomendasi perijinan kami berikan setelah pemohon mendapat pengesahan gambar....” (Didi A. Djamhir, Lampiran A1) “ Ya kita melakukan pemberian rekomendasi perijinan sebagai salah satu syarat setiap pemohon untuk mendapatkan IMB....” (Yayat Syamsudin, Lampiran A2) Dari kuesioner didapat seluruh responden menjawab YA bahwa Dinas Tata Kota melaksanakan tugasnya yaitu dengan memberikan rekomendasi perijinan kepada setiap pemohon yang ingin mendapatkan IMB sesuai dengan ketentuan Dinas Tata Kota (DTK) yang telah ditetapkan. Tabel III. 4 Persepsi Responden Terhadap Proses Pemberian Rekomendasi Perijinan Apakah Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi Responden Memberikan Rekomendasi Perijinan Kabid Tata Ya Ruang

Kabid Bidang Ya Tata Bangunan


98

Keterangan “ Rekomendasi perijinan dapat diberikan kepada masyarakat jika memenuhi persyaratan yang diajukan setelah mendapatkan pengesahan gambar bangunan...” “Ya kita memberikan rekomendasi perijinan kepada setiap pemohon setelah mendapatkan pengesahan gambar bangunan...”

E. Penilaian Indikator Terlaksananya Pelaksanaan Perijinan Sesuai dengan Mekanisme yang Telah Ditentukan Dari hasil analisis indikator berdasarkan kuesioner yang mengacu pada tugas Dinas Tata Kota (DTK), didapat bahwa Dinas Tata Kota (DTK) sudah melaksanakan kegiatan perizinan sesuai dengan prosedur, ini bisa dilihat dari terpenuhinya tolok ukur memberikan ijin perencanaan, memberikan rekomendasi perencanaan, mengesahkan gambar bangunan dan memberikan rekomendasi perijinan. Dengan terpenuhinya tolok ukur memberikan ijin perencanaan, memberikan rekomendasi perencanaa, mengesahkan gambar bangunan dan memberikan rekomendasi perijinan dan terpenuhinya tugas dari Dinas Tata Kota (DTK), maka dapat disimpulkan bahwa indikator penyelenggaraan perizinan pemanfaatan ruang sesuai prosedur yang ada, terpenuhi. III.1.2 Memberikan Informasi Secara Obyektif Mengenai Pemanfaatan Ruang Baik Yang Sesuai Maupun yang Tidak Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Salah satu indikator untuk mengefektifkan prosedur proses pengendalian pemanfaatan ruang yaitu memberikan informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Untuk menilai indikator ini dilakukan analisis terhadap beberapa tolok ukur berikut. A. Menyampaikan Laporan Kepada Walikota Tentang KDB Perumahan Yang Tidak Sesuai Peraturan Daerah Setiap Bulan Salah satu bentuk pengendalian pemanfaatan ruang yaitu melakukan koordinasi dengan Walikota. Koordinasi dilakukan dengan melakukan laporan setiap bulannya kepada bupati/walikota. Terhadap laporan bulanan kepada bupati/walikota, Achyar (Kabid Bina Marga) menyatakan :

99

“ Ya kami melakukan laporan bulanan kepada walikota dan pelaporan ini sebagai bahan evaluasi dari kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang yang kami lakukan...” (Achyar, Lampiran A3) Hal senada dikatakan oleh Didi A. Djamhir (Kabid Tata Ruang) yang juga mengatakan bahwa Dinas Tata Kota (DTK) melakukan laporan kepada bupati/walikota : “

Ya, kami membuat laporan perkembangan pembangunan yang terjadi di lapangan dan menyerahkannya atau melaporkan ke walikota sebagai evaluasi pendapatan pemerintah Kota Cimahi yang kemudian diajukan didepan Komisi Pembangunan DPRD Kota Cimahi...”(Didi A. Djamhir, Lampiran A1)

Dari kuesioner didapat seluruh responden menjawab YA bahwa Dinas Tata Kota melaksanakan tugasnya yaitu dengan memberikan laporan kepada walikota sesuai dengan ketentuan Dinas Tata Kota (DTK) yang telah ditetapkan. Tabel III. 5 Tanggapan Responden Mengenai Penyampaian Laporan Tentang KDB Perumahan yang tidak Sesuai dengan Peraturan Daerah Apakah Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi Melakukan Penyampaian Laporan Tentang Responden KDB Perumahan yang tidak Sesuai dengan Peraturan Daerah Kepada Bupati/Walikota setiap bulannya Kabid Bina Ya Marga

Ya Kabid Bidang Tata Ruang

100

Keterangan

“ Ya kami melakukan laporan bulanan kepada walikota dan pelaporan ini sebagai bahan evaluasi dari kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang yang kami lakukan...” “Ya, kami membuat laporan perkembangan pembangunan yang terjadi di lapangan dan menyerahkannya atau melaporkan ke walikota sebagai evaluasi pendapatan pemerintah Kota

Responden

Apakah Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi Melakukan Penyampaian Laporan Tentang KDB Perumahan yang tidak Sesuai dengan Peraturan Daerah Kepada Bupati/Walikota setiap bulannya

Keterangan

Cimahi yang kemudian diajukan didepan Komisi Pembangunan DPRD Kota Cimahi...”


B. Menyampaikan Laporan Tentang KDB Perumahan yang tidak Sesuai Peraturan Kepada Instansi Terkait Setiap Bulan Salah satu bentuk pengendalian pemanfaatan ruang yaitu menyampaikan laporan tentang KDB perumahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada instansi terkait. Dinyatakan oleh Didi A. Djamhir (Kabid Tata Ruang), Yayat S (Kabid Tata Bangunan) dan Yani N (Kasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang) penyampaian laporan kepada instansi terkait; “

Untuk rumah yang baru yang pembangunannya tidak sesuai dengan peraturan maka berkoordinasi dengan SATPOL PP untuk tindak turun tangan penertiban ...” (Didi A. Djamhir, Lampiran A1)

“

Kita melakukan pelaporan kepada instansi terkait yaitu dengan Satuan Polisi Pamong Praja jika ada pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang yang perlu ditertibkan...” (Yayat S, Lampiran A2)

“

Berbeda dengan pendapat dari Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang menyatakan bahwa Dinas Tata Kota (DTK) tidak melakukan pelaporan terhadap dinas terkait... (Yani N, Lampiran A5)

Hal sebalikya dikatakan oleh Agus Joko (Kasi Perencanaan) yang tidak mengatakan bahwa Dinas Tata Kota (DTK) melakukan laporan kepada bupati/walikota tentang KDB perumahan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah:

101

“

Sebenarya ini sangat rahasia, mungkin anda sudah tahu. Sebenarya terhadap rumah-rumah yang sudah dibangun dan rumah yang dibangun tersebut dibangun dengan tidak sesuai dengan peraturan tapi sudah mempunyai ijin dan akan mengurus IPPT yang sekarang sudah diwajibkan kepada setiap masyarakat yang memiliki rumah mereka akan mendapat IPPT. Seharusnya mereka tidak mendapat diijin sebelum mereka memperbaiki bangunan perumahan mereka agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Saya pusing dengan tata ruang di cimahi...” (Kasi Perencanaan)

Hal senada dikatakan oleh Parbowo (Kasi Wasdalbang) yang juga mengatakan bahwa Dinas Tata Kota (DTK) tidak melakukan laporan kepada bupati/walikota : “

Ketika masyarkat ingin mengurus IMB. Salah satu syaratnya adalah pengesahan gambar bangunan. Setelah kami cek ternyata bangunan mereka tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Contohnya KDB perumahan mereka yang seharusnya 40% ternyata 60%. Seharusnya di bagian tata ruang dicek sebelum mendapatkan IPPT.

Dari seluruh responden yang berhasil disurvey, tidak seluruh responden menyatakan YA. Berdasarkan hasil survei dan wawancara dapat disimpulkan bahwa proses penyerahan pelaporan hasil pemantuan kepada instansi terkait belum terpenuhi. Tabel III. 6 Tanggapan Responden Mengenai Penyampaian Laporan Tentang KDB Perumahan yang tidak Sesuai Dengan KDB Kepada Instansi Terkait Apakah Dinas Tata Kota (DTK) Penyampaian Laporan Tentang KDB Perumahan yang tidak Responden Sesuai dengan KDB Kepada Instansi Terkait Kabid Bidang Ya Tata Ruang

Kepala Bidang Ya Tata Bangunan

Kepala Seksi Tidak Pengendalian

102

Keterangan

“ Kami melakukan penyampaian laporan dalam bentuk koordinasi dengan SATPOL PP...” “ Satuan Polisi Pamong Praja jika ada pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang…” “ Tidak melakukan penyampaian

Responden

Apakah Dinas Tata Kota (DTK) Penyampaian Laporan Tentang KDB Perumahan yang tidak Sesuai dengan KDB Kepada Instansi Terkait

Pemanfaatan Ruang Kepala Seksi Tidak Perencanaan

Keterangan

pelaporan terhadap dinas terkait…” ” Seharusnya mereka tidak mendapat diijin sebelum mereka memperbaiki bangunan perumahan mereka agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan...” ” Setelah kami cek ternyata bangunan mereka tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan...”

Kepala Seksi Tidak Wasdalbang

Sumber : Hasil Analisis

C. Penilaian Indikator Memberikan Informasi Secara Obyektif Mengenai Pemanfaatan Ruang Baik yang Sesuai Maupun yang tidak Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Dari hasil analisis indikator berdasarkan kuesioner yang mengacu pada tugas Dinas Tata Kota (DTK), didapat bahwa Dinas Tata Kota (DTK) belum melaksanakan kegiatan pemberian informasi secara obyektif

mengenai

pemanfaatan ruang yang sesuai maupun tidak sesuai dengan rencana tata ruang, ini bisa dilihat dari belum terpenuhinya tolok ukur penyampaian laporan kepada instansi terkait. Dengan belum terpenuhinya tolok ukur penyampaian laporan kepada instansi terkait, maka dapat disimpulkan bahwa indikator pemberian informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang yang sesuai maupun tidak sesuai dengan rencana tata ruang, tidak terpenuhi.

103

III.1.3 Menyiapkan Dan Menerima Laporan Secara Obyektif Mengenai Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Salah satu indikator untuk mengefektifkan prosedur proses pengendalian pemanfaatan ruang yaitu menyiapkan dan menerima laporan secara objektif mengenai pelaksanaan pemanfaatan ruang. Untuk menilai indikator ini dilakukan analisis terhadap beberapa tolok ukur berikut. A. Menerima Laporan Tentang KDB Perumahan yang tidak Sesuai Peraturan Daerah dari Kepala Desa/Lurah Tugas berikutnya Dinas Tata Kota (DTK) dalam pengendalian pemanfaatan ruang adalah menerima laporan tentang KDB perumahan yang tidak sesuai peraturan daerah dari kepala desa/kelurahan. Dinyatakan oleh Didi A. Djamhir (Kabid Tata Ruang) dan Yani N (Kasi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang), responden dari Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi menyampaikan mengenai penerimaan laporan KDB perumahan yang tidak sesuai peraturan daerah laporan dari kepala desa/lurah : “

Kita tidak menerima laporan dari kepala desa/lurah, tapi kita hanya melakukan koordinasi sama kepala Desa/Lurah jika ada permasalahan dalam pemanfaatan ruang...” (Yani N, Lampiran A5)

“

Kami hanya melakukan koordinasi sama kepala Desa/Lurah...” (Didi A. Djamhir, Lampiran A1)

Dari hasil survey responden yang dilakukan semua responden menjawab TIDAK menerima laporan tentang KDB perumahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dari Kepala Desa/Lurah dapat disimpulkan bahwa proses laporan dimulai dari kepala desa/lurah tidak terpenuhi.

104

Tabel III. 7 Tanggapan Responden Terhadap Penerimaan Laporan Tentang KDB Perumahan yang tidak Sesuai Peraturan Daerah dari Kepala Desa/Lurah dari Kepala Desa Setiap Bulannya Apakah Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi menerima Laporan Tentang KDB Perumahan yang tidak Sesuai Keterangan Responden Peraturan Daerah dari Kepala Desa/Lurah Tidak “Kita tidak menerima Kasi laporan dari kepala Pengendalian desa/lurah, tapi kita Pemanfaatan hanya melakukan Ruang koordinasi sama kepala Desa/Lurah jika ada permasalahan dalam pemanfaatan ruang...” Tidak “Kami hanya Kabid melakukan koordinasi Bidang Tata sama kepala Ruang Desa/Lurah...” Sumber : Hasil Analisis2007

B. Menerima Laporan Bulanan Tentang KDB Perumahan yang tidak Sesuai Peraturan Daerah dari Camat Tugas berikutnya Dinas Tata Kota (DTK) dalam pengendalian pemanfaatan ruang adalah menerima laporan perkembangan dari Camat. Dinyatakan oleh Didi A. Djamhir (Kabid Tata Ruang) dan Yani N (Kasi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang), responden dari Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi menyampaikan mengenai penerimaan laporan bulanan dari Camat ; “ Sama saja seperti pada kelurahan/desa dari kecamatan kita tidak menerima laporan dari Camat, tapi kita hanya melakukan koordinasi sama kepala Camat jika ada permasalahan dalam pemanfaatan ruang...” (Yani N Lampiran A5) “ Kami hanya melakukan koordinasi sama Camat dan koordinasi dilakukan hanya setahun sekali....” (Didi A. Djamhir, Lampiran A1) Dari hasil survey responden yang dilakukan semua responden menjawab TIDAK menerima laporan perkembangan pembangunan dari Camat dapat disimpulkan bahwa proses laporan dari Camat tidak terpenuhi.

105

Tabel III. 8 Tanggapan Responden Mengenai Penerimaan Laporan Tentang KDB yang tidak Sesuai dengan Peraturan Daerah Dari Camat

Responden

Apakah Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi Menerima Laporan Dari Camat Tidak

Kasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabid Bidang Tidak Tata Ruang

Keterangan “ Kita tidak menerima laporan dari Camat, tapi kita hanya melakukan koordinasi...” “ Kami hanya melakukan koordinasi sama Camat dan koordinasi dilakukan hanya setahun sekali...”

Sumber : Hasil Analisis

C. Menyiapkan Laporan Bulanan Tentang KDB Perumahan yang tidak Sesuai Peraturan Daerah Kepada Bupati/Walikota Salah satu bentuk pengendalian pemanfaatan ruang yaitu melakukan koordinasi dengan Walikota. Koordinasi dilakukan dengan menyiapkan laporan setiap bulannya kepada bupati/walikota. Terhadap penyiapan laporan bulanan kepada bupati/walikota, Achyar (Kabid Bina Marga) menyatakan : “

Ya kami menyiapkan laporan bulanan kepada walikota setelah itu baru kami serahkan laporannya sebagai bahan evaluasi dari kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang yang kami lakukan...” (Achyar, Lampiran A3)

Hal senada dikatakan oleh Didi A. Djamhir (Kabid Tata Ruang) yang juga mengatakan bahwa Dinas Tata Kota (DTK) menyiapkan laporan kepada bupati/walikota : “

Ya, Kami menyiapkan laporan perkembangan pembangunan yang terjadi di lapangan dan menyerahkannya atau melaporkan ke walikota dalam bentuk laporan tahunan pengendalian pemanfaatan ruang dengan lampiran-lampiran teguran dan foto...”(Didi A. Djamhir, Lampiran A1)

106

Dari kuesioner didapat seluruh responden menjawab YA bahwa Dinas Tata Kota melaksanakan tugasnya yaitu dengan menyiapkan laporan tentang KDB yang tidak sesuai dengan peraturan kepada walikota. Tabel III. 9 Tanggapan Responden Mengenai Penyiapan Pelaporan KDB yang tidak Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku Kepada Bupati/Walikota Apakah Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi Penyiapan Laporan KDB yang tidak Sesuai dengan Responden Peraturan kepada Bupati/Walikota setiap bulannya Kabid Bina Ya Marga

Kabid Bidang Ya Tata Ruang

Keterangan

“ Ya kami meyiapkan laporan bulanan kepada walikota dan pelaporan ini sebagai bahan evaluasi dari kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang yang kami lakukan…” “ Ya, kami menyiapakn laporan perkembangan pembangunan yang terjadi di lapangan dan menyerahkannya dan melaporkan ke walikota…”


D. Penilaian Indikator Menyiapkan Dan Menerima Laporan Secara Obyektif Mengenai Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Dari hasil analisis indikator berdasarkan kuesioner yang mengacu pada tugas Dinas Tata Kota (DTK), didapat bahwa Dinas Tata Kota (DTK) dalam melaksanakan penyiapan dan penerimaan laporan secara objektif mengenai KDB yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan masih memiliki kekurangan, seperti penyiapan laporan untuk kelurahan, kecamatan, gubernur dan mentri yang belum ada. Dengan belum terlaksananya kegiatan menyiapkan laporan secara objektif mengenai mengenai KDB yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan terutama dalam hal pelaporan dari kelurahan dan

107

kecamatan kecamatan sesuai dengan pedoman penataan ruang di daerah, maka proses pelaksanaan tugas Dinas Tata Kota (DTK) masih belum efektif. III.1.4 Mengamati Dan Memeriksa Perubahan Kualitas Tata Ruang Dan Lingkungan Yang Tidak Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Salah bentuk tugas dari Dinas Tata Kota (DTK) yaitu melakukan pengamatan dan pemerikasaan lapangan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang ada. Indikator berikut akan melihat apakah Dinas Tata Kota (DTK) melakukan pengamatan dan pemeriksaan kesesuaian antara data eksisting dengan rencana yang telah ditetapkan. A. Melakukan Pemetaan Terhadap KDB Perumahan yang tidak Sesuai dengan Ketentuan KDB yang telah Ditetapkan. Salah satu tugas Dinas Tata Kota (DTK) yaitu melakukan pemetaan terhadap pemanfaatan ruang yang ada dilapangan. Dinyatakan oleh Didi A. Djamhir (Kabid Tata Ruang) mengenai tugas Dinas Tata Kota (DTK) dalam pemetaan terhadap KDB perumahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan ; “

Kami melakukan pemetaan yang kami lakukan dalam bentuk rencana intensitas bangunan tetapi tidak termasuk bagi perkampungan...” (Didi A. Djamhir, Lampiran A1)

Hal senada dikatan oleh Yayat S (Kabid Tata Bangunan) mengenai pemantauan pengawasan pemanfaatan ruang; “

Ya kami melakukan pemetaan dalam bentuk rencana intensitas bangunan...” (Yayat S, Lampiran A2)

Dari seluruh responden yang berhasil disurvey, seluruh responden menyatakan bahwa Dinas Tata Kota (DTK) melakukan pemetaan terhadap KDB perumahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil survei dan wawancara dapat disimpulkan bahwa proses pemantauan dalam rangka pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah terpenuhi.

108

Tabel III. 10 Tanggapan Responden Mengenai Pemantauan Dalam Rangka Pengawasan Pemanfaatan Ruang Apakah Dinas Tata Kota (DTK) Melakukan Pemantauan dalam Responden Rangka Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kabid Bidang Ya Tata Ruang

Ya Kepala Bidang Tata Banguna

Keterangan “ Kami melakukan pemantauan dan pemantauan yang kami lakukan dalam bentuk laporan perkembangan tahunan....” “ Ya kami melakukan pemantauan terhadap pemanfaatan ruang, pemantauan ini dilakukan oleh seksi pengawas pengendalian bangunan...”

Sumber : Hasil Analisis2007

B. Melakukan

Peninjauan

Lapangan

Secara

Langsung

Terhadap

Perumahan Yang KDB Tidak Sesuai dengan Aturan KDB yang telah Ditetapkan. Salah satu tugas Dinas Tata Kota (DTK) yaitu melakukan pemeriksaan lapangan. Dinyatakan oleh Didi A. Djamhir (Kabid Tata Ruang) mengenai tugas Dinas Tata Kota (DTK) dalam pemeriksaan lapangan; “

Pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan seperti pemeriksaan ijin terhadap industri, perdagangan, tower dan rumah pinggir jalan. Pemeriksaan ini tidak memeriksa sampai ke perkampungan penduduk...” (Didi A. Djamhir, Lampiran A1)

Hal senada dikatan oleh Yayat S (Kabid Tata Bangunan) mengenai pemeriksaan lapangan; “

Ya kami melakukan pemeriksaan lapangan, pemeriksaan lapangan ini dilakukan oleh seksi pengawas pengendalian bangunan...” (Yayat S, Lampiran A2)

109

Berdasarkan hasil survei dan wawancara dapat disimpulkan bahwa proses pemeriksaan lapangan terhadap pemanfaatan ruang wilayah terpenuhi. Dari seluruh responden yang berhasil disurvey, seluruh responden menyatakan YA, bahwa Dinas Tata Kota (DTK) melakukan pemeriksaan lapangan. Tabel III. 11 Tanggapan Responden Mengenai Pemeriksaan Lapangan Apakah Dinas Tata Kota (DTK) Melakukan Pemeriksaan Lapangan Kabid Bidang Ya Tata Ruang Responden

Kepala Ya Bidang Tata Banguna

Keterangan “Pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan seperti pemeriksaan ijin terhadap industri, perdagangan, tower dan rumah pinggir jalan...” “Ya kami melakukan pemeriksaan lapangan, pemeriksaan lapangan ini dilakukan oleh seksi pengawas pengendalian bangunan....”


C. Penilaian Indikator Mengamati dan Memeriksa Perubahan Kualitas Tata Ruang dan Lingkungan yang tidak Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Dari hasil analisis indikator berdasarkan kuesioner yang mengacu pada tugas Dinas Tata Kota (DTK), didapat bahwa Dinas Tata Kota (DTK) sudah melaksanakan kegiatan pengamatan dan pemeriksaan perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, ini bisa dilihat dari terpenuhinya semua tolok ukur. Dengan terpenuhinya seluruh tolok ukur, maka dapat disimpulkan bahwa indikator kegiatan pengamatan dan pemeriksaan perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tiak sesuai dengan rencana tata ruang, terpenuhi.

110

III.1.5 Menilai Perkembangan Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kaitkan dengan Kondisi Rencana Tata Ruang yang Ada Evaluasi kinerja instansi pemberi izin dilakukan dengan melakukan penilaian kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah berjalan. Pencapaian indikator ini diukur melalui beberapa tolok ukur yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis dan penilaian terhadap tolok ukur tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa bagian di bawah ini. A. Melakukan Pembahasan Atau Rapat Pengambil Keputusan Untuk Penertiban. Salah satu bentuk pengendalian pemanfaatan ruang yaitu melakukan pembahasan atau rapat pengambilan keputusan untuk penertiban. Dinyatakan oleh Didi A. Djamhir (Kabid Tata Ruang) dan Yayat S (Kabid Tata Bangunan), responden dari Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi mengenai pembahasan atau rapat pengambilan keputusan untuk penertiban di Kelurahan Cipageran; “ Kami belum pernah melakukan rapat pengambilan keputusan untuk penertiban di Kelurahan Cipageran, kita menunggu hasil revisi RDTR saja ....” (Didi A. Djamhir, Lampiran A1) “ Setahu saya belum pernah melakukan rapat pengambilan keputusan untuk penertiban di Kelurahan Cipageran...” (Yayat S, Lampiran A2) Dari seluruh responden yang berhasil disurvey, seluruh responden menyatakan Tidak, bahwa Dinas Tata Kota (DTK) tidak melakukan pembahasan atau rapat pengambilan keputusan untuk penertiban. Berdasarkan hasil survei dan wawancara dapat disimpulkan bahwa proses pembahasan atau rapat pengambilan keputusan untuk penertiban tidak terpenuhi.

111

Tabel III. 12 Tanggapan Responden Mengenai Pembahasan Atau Rapat Pengambilan Keputusan Untuk Penertiban Apakah Dinas Tata Kota (DTK) Melakukan Pembahasan Atau Responden Rapat Pengambilan Keputusan Untuk Penertiban Kabid Bidang Tidak Tata Ruang

Kepala Tidak Bidang Tata Bangunan

Keterangan “Kami belum pernah melakukan rapat pengambilan keputusan untuk penertiban di Kelurahan Cipageran....” “Setahu saya belum pernah melakukan rapat pengambilan keputusan untuk penertiban di Kelurahan Cipageran...”


B. Penilaian Indikator Evaluasi Perkembangan Kegiatan Pemanfaatan Ruang di kaitkan dengan Kondisi Rencana Tata Ruang yang Ada Dari hasil analisis indikator berdasarkan kuesioner yang mengacu pada tugas Dinas Tata Kota (DTK), didapat bahwa Dinas Tata Kota (DTK) belum melaksanakan kegiatan evaluasi perkembangan kegiatan pemanfaatan ruang, ini bisa dilihat dari tidak terpenuhinya tolok ukur. Dengan tidak terpenuhinya tolok ukur dari Dinas Tata Kota (DTK) dalam penilaian perkembangan kegiatan penilaian indikator evaluasi perkembangan kegiatan pemanfaatan ruang, maka dapat disimpulkan bahwa indikator kegiatan penilaian perkembangan kegiatan pemanfaatan ruang, tidak terpenuhi. III.1.6 Pengenaan Sanksi Dilakukan Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Salah tugas dari Dinas Tata Kota (DTK) melakukan upaya penertiban di Kelurahan Cipageran apabila terdapat pelanggaran pemanfaatan ruang. Indikator berikut akan melihat apakah Dinas Tata Kota (DTK) melakukan upaya penertiban terhadap pelanggar tata ruang yang ada di Kelurahan Cipageran.

112

A. Memberikan Surat Teguran Ke-1 Dinyatakan oleh Didi A. Djamhir (Kabid Tata Ruang) dan Yani N (Kasi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang), responden dari Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi menyampaikan mengenai surat teguran ke-1 terhadap pelanggar tata ruang di Kelurahan Cipageran ; “ Belum pernah memberikan surat teguran ke-1 terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran tata ruang di Kelurahan Cipageran...” (Didi A. Djamhir, Lampiran A1) “ Ya, kami belum pernah memberikan surat teguran ke-1 terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran tata ruang di Kelurahan Cipageran....” (Yani N, Lampiran A5) Hal senada juga dinyatakan Agus Joko (Kasi Perencanaan), responden dari Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi menyampaikan mengenai surat teguran ke-1 kali terhadap pelanggar tata ruang ; “ Ya, belum pernah memberikan surat teguran ke-1 terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran tata ruang di Kelurahan Cipageran...” (Agus Joko, Lampiran A6) Dari seluruh responden yang berhasil disurvey, seluruh responden menyatakan belum pernah memberikan surat teguran ke-1 kepada masyarakat yang melanggar tata ruang di Kelurahan Cipageran. Berdasarkan hasil survei dan wawancara dapat disimpulkan bahwa proses pemberian surat teguran ke-1 tidak terpenuhi. Tabel III. 13 Tanggapan Responden Pemberian Surat Teguran Ke-1 Apakah Dinas Tata Kota (DTK) Surat Teguran 1 (satu) Kabid Bidang Tidak Tata Ruang Responden

Tidak Kepala Bidang Tata Bangunan

113

Keterangan “Belum pernah memberikan surat teguran ke-1 terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran tata ruang di Kelurahan Cipageran....” “Ya, kami belum pernah memberikan surat teguran ke-1 terhadap

Responden

Kasi Perencanaan

Apakah Dinas Tata Kota (DTK) Surat Teguran 1 (satu)

Keterangan masyarakat yang melakukan pelanggaran tata ruang di Kelurahan Cipageran...” “Ya, belum pernah memberikan surat teguran ke-1 terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran tata ruang di Kelurahan Cipageran...”

Tidak


B. Memberikan Surat Teguran Ke-2 Dari isi surat teguran pertama dan kedua sama saja yang isinya hanya memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa dia melanggar peraturan dan masyarakat yang melanggar agar segera mentindaklanjuti surat tersebut dengan memperbaiki pelanggaran tersebut. Dinyatakan oleh Didi A. Djamhir (Kabid Tata Ruang) dan Yani N (Kasi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang), responden dari Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi menyampaikan mengenai surat teguran ke-2 terhadap pelanggar tata ruang ; “ Kami belum pernah memberikan surat teguran ke-2 terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran tata ruang di Kelurahan Cipageran..” (Didi A. Djamhir, Lampiran A1) “ Ya, kami belum pernah memberikan surat teguran ke-2 terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran tata ruang di Kelurahan Cipageran....” (Yani N, Lampiran A5) Hal senada juga dinyatakan Agus Joko (Kasi Perencanaan), responden dari Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi menyampaikan mengenai surat teguran ke-2 kali terhadap pelanggar tata ruang ;

114

“

Ya, Kami belum pernah memberikan surat teguran ke-2 di Kelurahan Cipageran...” (Agus Joko, Lampiran A6)

Dari seluruh responden yang berhasil disurvey, seluruh responden menyatakan belum pernah memberikan surat teguran kedua. Berdasarkan hasil survei dan wawancara dapat disimpulkan bahwa proses pemberian surat teguran ke-2 tidak terpenuhi. Tabel III. 14 Tanggapan Responden Mengenai Pemberian Surat Teguran Ke-2 Apakah Dinas Tata Kota (DTK) Surat Teguran Kedua Kabid Bidang Tidak Tata Ruang Responden

Kasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Tidak

Kasi Perencanaan

Tidak

Keterangan “Kami belum pernah memberikan surat teguran ke-2 terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran tata ruang di Kelurahan Cipageran....” “Ya, kami belum pernah memberikan surat teguran ke-2terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran tata ruang di Kelurahan Cipageran...” “Ya, kami belum pernah memberikan surat teguran ke-2 terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran tata ruang di Kelurahan Cipageran...”


C. Memberikan Rekomendasi Surat Teguran Ke-3 Pemberian surat teguran ketiga yaitu setelah melakukan pemberian surat teguran ke-1 dan ke-2, kemudian masyarakat yang melanggar tersebut masih tidak merespon maka diberikan surat teguran ke-3. Dinyatakan oleh Didi A. Djamhir (Kabid Tata Ruang) dan Yani N (Kasi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata

115

Ruang), responden dari Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi menyampaikan mengenai pemberian surat teguran ke-3. “ Kami melakukan memberikan surat teguran ketiga, dan surat itu juga kami berikan ke SATPOL PP untuk melakukan tindakan terhadap pelanggar tata ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika batas waktu surat teguran ketiga sudah lewat. Untuk di Kelurahan Cipageran kami belum pernah memberikan surat teguran ketiga terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran tata ruang...” (Didi A. Djamhir, Lampiran A1). “ Ya, Belum pernah memberikan surat teguran ketiga, kalau di lokasi lain di daerah Gandawijaya kami pernah memberikan surat teguran yang ke3 ....” (Yani N, Lampiran A5) Dari seluruh responden yang berhasil disurvey, seluruh responden menyatakan belum pernah memberikan surat teguran ketiga. Berdasarkan hasil survei dan wawancara dapat disimpulkan bahwa proses pemberian surat teguran ketiga tidak terpenuhi. Tabel III. 15 Tanggapan Responden Mengenai Pemberian Surat Teguran Ke-3 Apakah Dinas Tata Kota (DTK) Memberikan Surat Teguran Ketiga Kabid Bidang Tidak Tata Ruang Responden

Kasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Tidak


116

Keterangan “Untuk di Kelurahan Cipageran kami belum pernah memberikan surat teguran ke-3 terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran tata ruang...” “Ya, Belum pernah memberikan surat teguran ke-3, kalau di lokasi lain di daerah Gandawijaya kami pernah memberikan surat teguran yang ke-3...”

D. Penilaian

Indikator

Pengenaan

Sanksi

Dilakukan

Berdasarkan

Ketentuan-Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Dari hasil analisis indikator berdasarkan kuesioner yang mengacu pada tugas Dinas Tata Kota (DTK), didapat bahwa Dinas Tata Kota (DTK) sudah melaksanakan kegiatan upaya pengenaan sanksi dengan memberikan peringatan atau teguran terhadap pelanggar tata ruang, yang baru dilakukan oleh Dinas Tata Kota (DTK) hanya baru memberi surat peringatan kepada masyarakat yang baru akan mendirikan atau membangun rumah. Sedangkan yang sudah mempunyai ijin tapi melanggar belum diberikan surat peringatan atau tindakan pengenaan sanksi. Dengan terpenuhinya seluruh tolok ukur dari pengenaan sanksi, maka dapat disimpulkan bahwa indikator kegiatan pengenaan sanksi, terpenuhi. III.2

Temuan Studi

Setelah melakukan penilaian terhadap pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Konservasi berdasarkan indikator dan tolok ukur yang telah ditentukan, bagian berikutnya menetapkan mengenai temuan tambahan yang diperoleh di lapangan, yang diharapkan bisa memberikan penjelasan terhadap hasil evaluasi pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi Kelurahan Cipageran. Temuan tambahan berikut diperoleh dari pengamatan penulis, opini yang diungkapkan responden serta bentuk-bentuk temuan lainnya yang ditemui selama menjalankan penelitian. Berdasarkan indikator dan tolok ukur yang telah ditentukan, dari beberapa tolok ukur yang telah ditentukan terdapat indikator yang terpenuhi, yaitu : •

Pelaksanaan perijinan sesuai dengan mekanisme perijinan yang telah ditentukan,

•

Mengamati dan memeriksa perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang,

117

Beberapa indikator yang tidak terpenuhi diantaranya yaitu : •

Memberikan informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang,

•

Menyiapkan dan menerima laporan secara obyektif mengenai pelaksanaan pemanfaatan ruang.

•

Menilai perkembangan kegiatan pemanfaatan ruang di kaitkan dengan kondisi rencana tata ruang yang ada

•

Pengenaan sanksi dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun rekapitulasi temuan akhir dari evaluasi terhadap proses pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi dapat dilihat pada Tabel III.16.

118

Tabel III. 16Rekapitulasi Temuan Studi Indikator Pelaksanaan perijinan sesuai dengan mekanisme perijinan yang telah ditentukan.

Sub Indikator

Tolok Ukur

Melaksanakan proses pemberian IPPT (Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah) sesuai aturan. Melaksanakan proses IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) sesuai aturan

“Memberikan Ijin Perencanaan” yang telah ditentukan. Memberikan Rekomendasi Perencanaan yang telah ditentukan. Mengesahkan gambar bangunan yang sesuai dengan KDB yang telah ditentukan. Memberikan rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan bagi bangunan yang sesuai dengan KDB yang telah ditentukan. Menyampaikan laporan kepada Walikota tentang KDB perumahan yang tidak sesuai peraturan daerah setiap bulan. Menyampaikan laporan tentang KDB perumahan yang tidak sesuai peraturan kepada instansi terkait setiap bulan. Menerima laporan tentang KDB perumahan yang tidak sesuai peraturan daerah dari Kepala Desa/Lurah. Menerima laporan bulanan tentang KDB perumahan yang tidak sesuai peraturan daerah dari Camat. Menyiapkan laporan tentang KDB perumahan yang tidak sesuai peraturan daerah kepada Walikota setiap 1 (satu) bulan sekali.

Memberikan informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang

Memberikan informasi mengenai KDB yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Menyiapkan dan menerima laporan secara obyektif mengenai pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Menerima laporan secara obyektif mengenai pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Menyiapkan laporan secara obyektif mengenai pelaksanaan pemanfaatan ruang.

119

Dipenuhi/Tidak Dipenuhi

Kesimpulan

Dipenuhi Dipenuhi Dipenuhi

Indikator Terpenuhi

Dipenuhi

Dipenuhi Indikator Tidak Terpenuhi Tidak Dipenuhi

Tidak Dipenuhi

Tidak Dipenuhi

Dipenuhi

Indikator Tidak Terpenuhi

Indikator Mengamati dan Memeriksa perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang Tidak sesuai dengan rencana tata ruang

Sub Indikator

Mengamati perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Memeriksa perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. temuan Menilai perkembangan Menilai dalam kegiatan pemanfaatan penyimpangan ruang di kaitkan dengan pemanfaatan ruang. kondisi rencana tata ruang yang ada sanksi Pengenaan sanksi Pengenaan terhadap dilakukan berdasarkan administrasi pemanfaatan ruang yang ketentuan-ketentuan sesuai dengan peraturan perundang- tidak rencana tata ruang. undangan yang berlaku. Sumber : Hasil Analisis 2007

Tolok Ukur Melakukan pemetaan terhadap KDB perumahan yang tidak sesuai dengan ketentuan KDB yang telah ditetapkan.

Melakukan peninjauan lapangan secara langsung terhadap perumahan yang KDB tidak sesuai dengan aturan KDB yang telah ditetapkan.

Dipenuhi/Tidak Dipenuhi

Dipenuhi Indikator Terpenuhi Dipenuhi

Melakukan pembahasan atau rapat pengambil keputusan untuk penertiban Tidak Dipenuhi

Memberikan surat teguran 1 (satu)

Tidak Dipenuhi

Memberikan surat teguran 2 (dua) Memberikan surat teguran 3 (tiga)

Tidak Dipenuhi

120

Kesimpulan

Tidak Dipenuhi



Dari hasil tabel temuan studi diatas dapat diketahui penyebab ketidakefektifan Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi didalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang yaitu didalam memberikan informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang juga didalam menerima laporan secara obyektif mengenai pelaksanaan pemanfaatan ruang dan melakukan upaya langkah-langkah penertiban terhadap pelanggar-pelangar tata ruang. Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang akan berfungsi secara efektif dan efesien bilamana didasarkan pada sistem pengendalian yang menyediakan informasi yang akurat tentang penyimpangan pemanfaatan ruang yang terjadi di lapangan dan ketegasan untuk memberi reaksi yang tepat bagi penyelesaian simpangan-simpangan yang terjadi di lapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari beberapa mekanisme pelaporan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam tolok ukur, maka ketidakefektifan Dinas Tata Kota (DTK) untuk melakukan pengendalian pemanfaatan ruang di Kelurahan Cipageran disebabkan Dinas Tata Kota tidak menerima laporan dari Kelurahan, Kecamatan dan juga Dinas Tata Kota (DTK) tidak melaporkan KDB permasalahan pelanggaran tata ruang ke instansi terkait. Mekanisme pelaporan yang semestinya berlaku sebagai pedoman dalam pengendalian pemanfaatan ruang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Didalam melakukan pembahasan atau rapat pengambil keputusan untuk penertiban Dinas Tata Kota (DTK) Kota Cimahi belum pernah melakukan pengambilan keputusan atau upaya-upaya untuk penertiban di Kelurahan Cipageran. Pembahasan atau rapat pengambil keputusan untuk penertiban baru dilakukan untuk daerah Gandawijaya.

121

BAB III Analisa Penyebab Ketidakefektifan Dinas Tata Kota (DTK) dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Konservasi Kota Cimahi

Recommend Documents