BAB III FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK DARI TINDAK PIDANA HAK CIPTA ATAS PRAKTIK PEMBAJAKAN LAGU DAN MUSIK DENGAN FORMAT MP3 (MOTION PICTURE EXPERTS LAYER III)
A. Faktor penyebab tindak pidana atas praktik pembajakan lagu dan musik dengan Format MP3(Motion Picture Experts layer III) Bahwa didalam permasalahan mengenai hak cipta sangat beragam, ada yang menunjukkan persamaan dengan situasi dan kondisi industri musik nasional dan ada pula yang menunjukkan kondisi setempat yang unik. Seperti halnya pada situasi dan kondisi industri musik nasional , pada kondisi industri musik lokal pun ada pihak-pihak yang merasa diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Pihak pertama yang mendapat keuntungan dari produk bajakan adalah para pembajak. Secara ekonomis pelaku pembajakan mendapatkan keuntungan yang paling besar, karena tanpa susah payah dapat menjual karya orang lai. Si pembajak tidak terlibat dalam proses panjang, pembuatan suatu produk album musik yang meliputi perencanaan, penggandaan lagu, pencarian penyanyi, dan proses perekaman yang memakan waktu panjang. Dari segi biaya, si pembajak juga sangat diuntungkan. Karena tidak perlu membayar penyanyi, musisi, pencipta lagu, biaya iklan, kemudian tidak membayar pajak dan dijual di emperan yang juga tidak bayar pajak.
lxiii Universitas Sumatera Utara
Sementara dari sisi konsumen, ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Konsumen yang dirugikan adalah konsumen yang membeli dengan barang asli (original) tetapi pada kenyataannya mendapatkan barang bajakan. Sedangkan konsumen yang diuntungkan adalah konsumen yang memang secara sadar menghendaki barang bajakan. Hal itu disebabkan harga yang jauh lebih murah, tanpa memperdulikan kualitas produk. Dalam industri musik pada umumnya, konsumen yang secara sadar membeli produk bajakan adalah target marketing yang utama bagi pembajak. Konsumen tersebut pada umumnya adalah masyarakat kelas menengah bawah yang memerlukan hiburan dengan biaya murah. Pertautan antara produsen dan konsumen tersebut menjadi salah satu sebab maraknya pembajakan dalam industri musik. Selain itu penyebab maraknya penmbajakan lagu dan musik dengan format MP3 (Motion Picture Experts layer III) adalah lemahnya pengawas aparat (dalam hal ini kepolisian). Pembajakan menyangkut perkara pidana dengan bentuk delik umum, artinya pihak kepolisian tidak perlu menunggu pengaduan masyarakat korban pembajakan, melainkan harus aktif mencegah dan memberantas pembajakan. Akan tetapi tidak seperti yang diharapkan. Pada umunya keberadaan pembajak tidak tersentuh hukum, banyak para pedagang produk bajakan dengan leluasa menggelar dagangannya secara terbuka. Jadi dengan kata lain bahwa penyebab dari tindak pidana hak cipta atas karya musik atau lagu dengan format MP3 (Motion Picture Experts layer III) adalah sebagai berikut :
lxiv Universitas Sumatera Utara
1. Faktor ekonomi Pada dasarnya memang berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan financial secara cepat dan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang hak cipta. Begitu juga dengan permintaan pasar yang besar sementara stok terbatas. 2. Faktor harga Harga yang terjangkau bagi masyarakat dimana bahwa CD bajakan dengan format MP3 dapt dibeli dengan harga berkisar antara Rp 5000,- sampai dengan harga Rp. 10.000,- rupiah dan ini merupakan sebagai salah satu pemicu terjadinya tindak pidana hak cipta. 48 3. Faktor masyarakat Kesadaran masyarakat terhadap barang bajakan yang illegal masih sangat rendah. Trend didalam masyarakat saat ini tampaknya belum perduli terhadap barang legal atau illegal yang hanya memnetingkan harga murah dan dapat menikmati lagu atau musik. Masyarakat yang kurang informasi bahwa barang bajakan itu tidak boleh beredar, dan bila mengedarkan terkena sanksi hukuman.
48
www.aspeklegalitasMP3.com
lxv Universitas Sumatera Utara
4. Faktor aparat penegak hukum Selain itu juga tingkat penguasaan atau pemahaman materi Undangundang hak cipta dikalangan aparat penegak hukum khususnya penyidik masih minim disamping terbatasnya jumlah penyidik. Pada kenyataannya penyidik PNS sering memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum diadakan razia. Hal ini akan mengakibatkan pelaku tindak pidana hak cipta melarikan diri dan melakukannya ditempat lain. Misalnya penjual CD (Compact Disc) MP3 bajakan, sebelum penyidik melakukan penyitaan terhadap CD MP3 bajakan itu, penyidik memberi peringatan kepada penjual CD MP3 bajakan itu bahwa tidak boleh menjual CD MP3 bajakan. Maka kalau penjual itu tetap berjualan maka penyidik akan menyita CD MP3 bajakannya tetapi tidak melakukan tindakan apapun terhadap penjual itu. Padahal penyidik dari Departemen Kehakiman dapat melakukan penangkapan jika tertangkap tangan. Oleh karena itu, kebanyakan penjual CD MP3 lari dan memindahkan jualannya atau ia menjual CD (Compact Disc) MP3 bajakan dikawasan lain. Selain itu ada juga yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan maraknya pembajakan lagu dan musik dengan format MP3 (Motion Picture Experts layer III) yaitu : 49 1. Format seperti MP3 dapat diperbanyak dan disimpan dengan ukuran yang kecil; 49
Ibid
lxvi Universitas Sumatera Utara
2. Pengubahan bentuk format dari yang tidak digital menjadi digital sangat mudah, dengan adanya scanner; 3. Harga alat-alat penyimpanan informasi dalam bentuk digital harganya relative murah; 4. Adanya kemudahan dalam pengambilan materi dari internet. Karena banyaknya pelanggaran yang terjadi, maka upaya perlindungan hak cipta selain perlindungan hukum dilakukan produsen karya. Contohnya dalam industri software dilakukan cara seperti berikut : pembeli software harus memasang suatu hardware pada komputer, untuk menjalankan software tersebut dan memastikan bahwa software yang dibeli hanya dijalankan pada 1 mesin saja kemudian memasang watermark pada intelektual property multimedia. Pembajak software secara illegal banyak dilakukan di Indonesia baik perusahaan kecil atau besar dalam Undang-undang hak cipta yang baru, pelaku pembajakan software bisa dikenai sanksi paling berat 5 tahun penjara atau denda lima ratus juta. Untuk menghindari adanya kejahatan pembajakan ini maka diperlukan kesadaran masyarakat akan hukum hak cipta. B. Dampak tindak pidana atas praktik pembajakan lagu dan musik dengan format MP3 (Motion Picture Experts layer III) Dampak dari kegiatan tindak pidana tersebut telah sedemikian besarnya terhadap tatanan kehidupan bangsa. Pihak yang memiliki dampak kerugian akibat tindak pidana ini, antara lain :
lxvii Universitas Sumatera Utara
1. Pencipta dan pelaku karena tidak mendapatkan pembayaran sejumlah uang yang seharusnya mereka peroleh dan tindak pidana ini juga merupakan keadaan yang dapat menumbuhkan sikap apatis dan menurunkan gairah mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. 50 2. Konsumen dan masyarakat karena membeli ciptaan yang berkualitas rendah dan tidak mendapat semangat untuk menciptakan sesuatu yang baru dan yang lebih baik. Pada masyarakat sebagai konsumen, semakin tumbuh sikap yang tidak lagi memandang perlu untuk mempertanyakan apakah sesuatu barang tersebut merupakan hasil pelanggaran atau tidak. Semakin tumbuh sikap acuh dan tidak acuh mengenai yang baik dan buruk apa yang sah atau tidak sah, kendati negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum. 51 3. Pemerintah karena dengan banyaknya tindak pidana hak cipta, maka dilihat dari sektor penerimaan atau pendapatan negara melalui pajak penghasilan dari hak cipta, jelas bahwa negara sangat dirugikan karena tidak memperoleh pemasukan atau pendapatan dari sektor itu yang cukup potensial sebagai salah satu sumber dana untuk pembangunan. 52
50
Insan Budi Maulana, Ridwan khairandy Nurjihad, Kapita Selekta Hak atas Kekayaan Intelektual I (Yogyakarta : Pusat Studi Hukum UI dan Yayasan Klinik HAKI, 2000), hal 189
51
Widyapramono, Tindak Pidana Hak Cipta analisis dan penyelesaiannya, (Jakarta : Sinar Grafika, 1989) hal 25 52
Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy Nurjihad, Opcit hal 200
lxviii Universitas Sumatera Utara
4. Hubungan Internasional karena khusus menyangkut ciptaan asing, apabila tindak pidana ini dibiarkan berlarut-larut dan kurang terlindungi kepentingan negara asing di Indonesia tentang hak cipta. 53 Dampaknya akan berakibat terhadap pembinaan hubungan antara negara Indonesia dengan negara lain, terutama yang menyangkut masalah bidang perdagangan yang pada gilirannya akan sangat merugikan. Bisa jadi mereka akan mendapatkan sanksi-sanksi diluar cakupan undang-undang hak cipta. Setidaktidaknya dengan perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral. Beberapa perjanjian Bilateral hak cipta yang telah diratifikasi Indonesia adalah : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 1989 tentang pengesahan
persetujuan
pemerintah
Republik
Indonesia
dengan
masyarakat Eropa mengenai pemberian perlindungan hukm secara timbal balik atas rekaman suara (Sound Recordings) 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 1989 tentang ratifikasi persetujuan perlindungan hak cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat (RI-AS).
53
Widyapramono, Opcit hal 27
lxix Universitas Sumatera Utara
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 1993 tentang ratifikasi persetujuan perlindungan hak cipta antara Republik Indonesia dengan Australia (RI-Australia) 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 56 Tahun 1994 tentang retifikasi perlindungan hak cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris (RI-Inggris). 54 Disamping perjanjian bilateral, terdapat juga perjanjian multilateral, antara lain : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization) 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang pengesahan Konversi Berne (Berne Convention For The Protection of Literary and Artistic Works) 3. Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 tentang pengesahan organisasi WIPO (WIPO Copyright Treaty). 55 Jika tahun 1997, angka pembajakan sebanyak 15%, tahun 2010 ini membumbung puluhan kali lipat mencapai 500%. Peningkatan setajam ini membuat Indonesia masuk kedalam daftar “Priority Watch List” artinya, kalau 54 55
Sanusi Bintang, Hukum Hak Cipta (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989) hal 28 Ibid
lxx Universitas Sumatera Utara
tidak ditangani secara serius, Indonesia terancam menghadapi pembatasan kuota Ekspor, bahkan akan mendapatkan sanksi yang lebih berat.56 Menurut Matthew.S.Drew, staf Internasional Federation of Photographic Industry (IFPI) lembaga yang mengurusi produk rekaman internasional, Indonesia merupakan negara yang paling parah dalam kasus pembajakan hak cipta. 57 Bahkan penanganan masalah ini pun relative lebih rumit diwilayah ASEAN, karena disini sudah menyebar ketingkat distribusi, bagi ASIRI (Asosiation Industri Rekaman Indonesia) dan aparat keamanan akan sulit melakukan ketimbang di negara lain. 58 Kondisi ini berbeda dengan negara Malaysia. Pemberantasan pembajakan hak cipta disana lebih mudah dilakukan, karena pelakunya adalah perusahaan besar lagi pula pemerintah Malaysia memiliki kemauan politik untuk memberantas pembajakan.Di Indonesia kurang mendapat dukungan dari pemerintah. Untuk menyelesaikan kasus ini dengan cepat harus ada komitmen antara pemerintah dengan aparat penegak hukum untuk menindak siapapun, tanpa pilih bulu tidak hanya pedagang CD (Compact Disc) bajakan kaki lima dan distributor kacangan tetapi juga terhadap pembajakan lagsung. 59
56 57 58 59
WWW.Astaga . Com, pembajakan kian brutal,2 April 2002 Ibid Ibid Ibid
lxxi Universitas Sumatera Utara
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG HAK CIPTA SERTA UPAYA HUKUM ATAS PRAKTIK PEMBAJAKAN LAGU DAN MUSIK DENGAN FORMAT MP3 (MOTION PICTURE EXPERTS LAYER III) MENURUT UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002
A. Perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta menurut undangundang No 19 Tahun 2002 tentang hak cipta Prinsip dasar dalam perlindungan hak cipta adalah bahwa seseorang pencipta memiliki hak untuk mengeksploitasi hasil karyanya dan pihak lain dilarang untuk meniru hasil kreatif yang diciptakan olehnya. Suatu karya agar dapat dilindungi hak cipta harus bersifat asli (original), rampung (fixed), dan merupakan suatu bentuk ekspresi (form of expression) 60 sehingga hak cipta tidak melindungi ide-ide. Perlindungan terhadap MP3 (Motion Picture Experts layer III) dalam sudut pandang hukum mengenai hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta dapat dipandang dari dua sisi yaitu: 61 1. form of expression (bentuk ekspresi) MP3 (Motion Picture Experts layer III) adalah program komputer. Di Indonesia perlindungan hukum bagi pecipta atau pemilik program komputer diatur dalam Undang-undang hak cipta. Pengaturan tersebut telah dimulai sejak tahun 1987 dengan disempurnakannya undangundang hak cipta Nomor 6 tahun 1982 dengan undang-undang hak cipta tahun
60 61
Scot W Pink, Opcit, hal 153 wikipedia.Opcit
lxxii Universitas Sumatera Utara
1987 tentang perubahan atas undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta. Kini aturan yang digunakan adalah undang-undang nomor 19 tahun 2002 2. substance (substansinya) dilain sisi, apabila memahami MP3 (Motion Picture Experts layer III) dari sudut pandang substansinya maka pemahaman ini beranjak dilain sisi, apabila memahami MP3 (Motion Picture Experts layer III) itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, konten atau isi dari MP3 (Motion Picture Experts layer III) adalah data audio yang umumnya merupakan musik atau lagu. Dengan pemikiran ini, maka secara substantif MP3 (Motion Picture Experts layer III) adalah sebuah karya cipta yang merupakan bagian dari hak cipta. Dengan demikian segala tindakan perbanyakan dan/atau pengumuman ciptaan tersebut tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya adalah suatu pelanggaran.
Adapun hak pemegang hak cipta yang dilindungi di berbagai negara dimana hak-hak eksklusif pemegang hak cipta yang diakui dan dilindungi oleh sebagian besar undang-undang hak cipta adalah hak untuk mereproduksi atau menyalin, mengadaptasi (yaitu, mempersiapkan karya turunan), mendistribusikan dan publik melakukan pekerjaannya. Sifat yang tepat dari hak-hak ini, bagaimanapun, sering kali berbeda antar negara. Hak eksklusif untuk menampilkan umumnya tidak diakui di luar Amerika Serikat, kecuali sejauh bahwa hal tersebut dapat dilindungi oleh hak moral pengungkapan.
Sejumlah negara, dan Uni Eropa juga Software Directive, juga mengakui "hak moral", yang mungkin termasuk hak untuk menjadi dikenal sebagai penulis
lxxiii Universitas Sumatera Utara
karya, hak untuk mencegah orang lain dari pekerjaan yang menyimpang ( hak integritas), hak untuk mengontrol penerbitan karya (hak pengungkapan) dan hak untuk menarik kembali, memodifikasi, atau mengingkari setelah sebuah karya telah diterbitkan. Perlindungan hak moral mencerminkan pandangan bahwa individu, bukan hanya bekerja, harus dilindungi. Ruang lingkup hak-hak ini bervariasi di antara negara-negara yang melindungi hak-hak moral penulis. Konvensi Bern hanya mengakui dua hak moral di atas. Dalam kebanyakan yurisdiksi seperti itu, kesepakatan untuk menarik kembali atau mentransfer hak moral tidak dipaksakan. Di negara-negara di mana hak moral dilindungi, hak-hak tersebut dapat membatasi pengalihan perangkat lunak (seperti pihak yang menugaskan pekerjaan) dari melakukan perubahan pada perangkat lunak tanpa izin dari penulis asli. 62 Faktor-faktor yang menjadi penghalang, untuk melindungi pencipta adalah: a. Pemahaman yang kurang dari para pencipta lagu, mengenai hak ekonomi mereka. b. Belum adanya penghargaan anggota masyarakat terhadap karya cipta pencipta lagu, mengakibatkan mereka tertarik untuk mendownload lagu secara gratis di internet. Penyelesaian secara pidana atas sengketa lagu yang didownload di internet, tidak mudah dilaksanakan dalam praktek, karena pihak kepolisian 62
http://erc.unesco.org/cp/convention.asp ? KO = 15241 & language = E (1971).
lxxiv Universitas Sumatera Utara
sendiri, belum memahami Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Disamping itu, walaupun tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, termasuk delik biasa, pencipta lagu seharusnya lebih aktif mengadukan, jika menemukan lagu ciptaannya ditawarkan untuk didownload di internet tanpa ijin darinya. Pencipta harus lebih aktif berperan, karena mereka sendiri yang lebih mengetahui keaslian ciptaan mereka. B. Upaya hukum terhadap tindak pidana hak cipta atas praktik penggandaan lagu dan musik dengan format MP3 (Motion Picture Experts layer III) menurut undang-undang No 19 Tahun 2002 Terhadap permasalahan mengenai hak cipta,UUHC (undang-undang hak cipta) menentukan bahwa pihak-pihak yang merasa dirugikan atau dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Dalam Pasal 55 UUHC dikatakan bahwa pencipta atau ahli warisnya tetap berhak untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran yang terjadi, walupun hak cipta atas seluruh ciptaan telah diserahkan kepada pihak lain. Ditegaskan bahwa terhadap siapapun yang tanpa persetujuannya, meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu; mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya; mengganti atau mengubah judul;, maka pencipta atau ahli warisnya berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi. 63
63
UUHC opcit.,pasal 55
lxxv Universitas Sumatera Utara
Selanjutnya, dalam UUHC ditegaskan bahwa pemegang hak cipta berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta yang terjadi dan meminta agar benda hasil pelanggaran tersebut disita oleh pengadilan niaga. Disamping itu, pemegang hak cipta berhak pula untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan
niaga agar
memerintahkan
penyerahan atas seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, dan pertunjukkan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang hak-haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar hak cipta untuk menghentikan kegiatan penggumuman dan/atau perbanyakan ciptaaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta tersebut. 64 Penetapan sementara pengadilan dengan tujuan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak, seperti dinyatakan pada Pasal 56 khususnya di ayat (3), merupakan salah satu hal yang baru dalam UUHC. Ketentuan ini di satu sisi cukup menggembirakan karena terlihat seperti peduli pada kerugian yang dialami oleh pemegang hak, tetapi dalam kasus sengketa hak cipta yang belum diketahui secara pasti pemegang hak sebenarnya, ketentuan ini bisa jadi akan membawa kerugian bagi pihak yang dibebani kewajiban oleh penetapan sementara tersebut. Untuk mencegah terjadinya hal ini, maka dalam Pasal 57 dinyatakan bahwa hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi tidak berlaku terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik
64
Ibid., pasal 56 ayat (1) s/d (3) Undang-Undang No.19 Tahun 2002
lxxvi Universitas Sumatera Utara
memperoleh ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan komersial dan/atau untuk kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial. 65 Upaya hukum dalam penanggulangan kejahatan pembajakan ini dapat menggunakan jalur penal (hukum pidana ) dan jalur non penal (bukan atau diluar hukum pidana). Penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitiberatkan pada sifat repressive (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan sesudah kejahatan itu terjadi sedangkan penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih menitiberatkan pada sifat preventive (pencegahan atau penangkalan atau pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi. 66 Karena tindak pidana hak cipta merupakan kejahatan seperti yang tercantum dalam Pasal 72 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 maka tindak pidana hak cipta ini dapat ditanggulangi dengan menggunakan kebijakan penanggulangan kejahatan melalui jalur penal dan non penal. 1. Kebijakan melalui jalur penal Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan jalur penal atau dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia sendiri. Adapula yang menyebutnya sebagai”older philosophy of crime control”. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana. 67 Menurut Dr. Saparinah Sadli, prilaku menyimpang ini merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual
65
Ibid., pasal 57 Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Muladi dan Barda nawawi arief,Teori dan kebijakan Hukum Piodana (Bandung : alumni,1984) hal 149
66
67
Ibid
lxxvii Universitas Sumatera Utara
maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. 68 2. Kebijakan Penanggulangan melalui jalur non penal Kebijakan penanggulangan kejahatan yang ditempuh dengan jalur non penal yaitu : 69 a. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) b.Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment/mass media) Selain itu perlu adanya kebijakan penanggulangan dalam hal penegakan hukum hak cipta yaitu bahwa penegakan hukum hak cipta bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri lepas dari kinerja penegakan hukum pada umumnya. Penegakan hukum hak cipta adalah bagian dari integral dari sistem penegakan hukum Indonesia. Masalah-masalah yang kita hadapi dalam penegakan hukum secara umum adalah juga masalah yang dihadapi dalam penegakan hukum hak cipta. Menyangkut penegak hukum misalnya, penegak hukum hak cipta pun adalah penegak hukum Indonesia yang terdiri dari polisi, jaksa, hakim dan advokat yang kebanyakan selama ini disorot kurang profesional, tidak konsisten menjalankan etika profesi, dan gampang tergoda hal-hal yang bersifat materi adalah sesuatu yang mustahil melihat terlaksananya penegakan hukum hak cipta yang konsisten jika kinerja penegakan hukum pada umumnya masih sangat buruk seperti selama ini. Sama halnya akan sangat mustahil menyaksikan penegakan hukum yang baik
68 69
Ibid, hal 148 Ibid
lxxviii Universitas Sumatera Utara
di Indonesia jika kinerja pemerintahan buruk, kehidupan politik tidak stabil, dan kehidupan ekonomi rakyat tidak kunjung membaik. Dari uraian tentang perkembangan hukum hak cipta di Indonesia tampak bahwa pemerintah Indonesia belum memberi perhatian yang besar terhadap perlindungan hak cipta. Bahkan,pemerintah Indonesia sejak dulu sampai sekarang belum pernah menunjukkan political will untuk menegakkan hak cipta. Indikasinya dapat dilihat bahwa sejak Indonesia merdeka, UUHC yang bersifat nasional baru bisa dibentuk 37 tahun kemudian, Konvensi Bern yang merupakan sumber hukum Internasional hak cipta baru diratifikasi tahun 1997 atau setelah 52 tahun setelah Indonesia merdeka. Satu catatan yang tidak bisa dilupakan adalah peristiwa ditahun 1958, bahwa Indonesia keluar dari Konvensi Bern dengan maksud agar Indonesia dapat dengan leluasa menerjemahkan dan meniru karyakarya ilmu pengetahuan dari luar negri. Yang sangat memprihatinkan adalah setelah terbentuknya UUHC nasional yang pertama tahun 1982 dan mengalami revisi sebanyak dua kali (1987-1997), pelanggaran hak cipta di Indonesia bukannya surut, sebaliknya semakin marak. Itu sebabnya Indonesia pernah dimasukkan kedalam kategori Priority Watch List (daftar negara yang menjadi prioritas untuk diawasi) untuk kasuskasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan
Perdagangan
Amerika
Serikat
(USTR-United
States
Trade
lxxix Universitas Sumatera Utara
Representative) dan baru tahun 2006 berubah status menjadi negara Watch List (daftar negara yang diawasi). 70 Masalah pokok dalam penegakan hak cipta di Indonesia yaitu : 1. Pemerintah Indonesia belum menunjukkan kemauan yang kuat untuk menegakkan perlindungan hak cipta di Indonesia; 2. Perundang-undangaan Hak Cipta belum komprehensif; 3. Pada umumnya, pengetahuan masyarakat masih sangat kurang tentang hak cipta khususnya dan hak milik intelektual pada umumnya termasuk hukum yang mengaturnya. Bahkan, kalangan masyarakat yang terkait langsung dengan ciptaan yang dilindungi itu pun, seperti pencipta dan pemegang hak terkait, banyak yang kurang mengetahui hak cipta dan hukum yang mengaturnya; 4. Karena pengetahuan tentang hak cipta ini masih sangat kurang, pada umumnya masyarakat tidak menyadari arti pentingnya perlindungan hak cipta
bagi
pengembangan
kebudayaan,
peningkatan
kreativitas
masyarakat, dan pembangunan ekonomi; 5. Karena kurangnya pengetahuan tentang hak cipta dan kurangnya kesadaran tentang arti pentingnya perlindungan hak cipta, masyarakat banyak melakukan pelanggaran terhadap hak cipta. Di pihak pencipta dan pemegang hak terkait, kurangnya pemahaman tentang hak cipta dan hak
70
Hasibuan, Otto, 2008, Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan khusus hak cipta lagu, Neighbouring rights, dan Collecting Society (Bandung;Penerbit P.T. Alumni, 2008) hal 251-252
lxxx Universitas Sumatera Utara
terkait membuat mereka kurang bereaksi melihat maraknya pelanggaran hak cipta dan hak terkait; 6. Aparat penegak hukum pun banyak yang kurang memahami hak cipta, termasuk hukum yang mengaturnya dan juga kurang menyadari arti penting dari perlindungannya; dan 7. Karena kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum tentang hak cipta dan hukum yang mengaturnya, serta kurangnya kesadaran tentang arti pentinganya perlindungannya, kebanyakan aparat penegak hukum enggan menyeret pelaku pelanggaran hak cipta kepengadilan dan menghukmnya secara maksimal. 71
71
Ibid,hal : 259-260
lxxxi Universitas Sumatera Utara
KESIMPULAN 1. Jenis tindak pidana atas karya musik atau lagu dalam Format MP3 adalah : a. Web, file transfer protocol (ftp) and link sites yaitu Merupakan bentuk
tradisional dari pembanyakan
secara
online
yang
meletakkan musik digital yang illegal pada web,ftp atau link sebuah situs. b. Unathorized Services yaitu memanfaatkan secara tidak langsung dari musik atau karya-karya cipta lain yang dilindungi. c. Illegal Uploaders yaitu meng-upload file-file yang illegal. 2. Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana hak cipta atas karya musik atau lagu dalam bentuk format MP3 adalah sebagai berikut : a. Faktor ekonomi dimana pada dasarnya memang berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan financial secara cepat dan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang hak cipta. b. Faktor harga yaitu harga yang terjangkau bagi masyarakat dimana bahwa CD bajakan dengan format MP3 dapt dibeli dengan harga berkisar antara
Rp 5000,- sampai dengan harga Rp. 10.000,-
rupiah c. Faktor masyarakat dimana kesadaran masyarakat terhadap barang bajakan yang illegal masih sangat rendah.
lxxxii Universitas Sumatera Utara
d. Faktor aparat penegak hukum yaitu tingkat penguasaan atau pemahaman materi Undang-undang hak cipta dikalangan aparat penegak hukum khususnya penyidik masih minim disamping terbatasnya jumlah penyidik. e. Adanya kemudahan dalam pengambilan materi dari internet. Dampak dari tindak pidana hak cipta atas karya musik atau lagu dalam bentuk format MP3 adalah sebagai berikut : a. Pencipta dan pelaku karena tidak mendapatkan pembayaran sejumlah uang yang seharusnya mereka peroleh. b. Konsumen dan masyarakat karena membeli ciptaan yang berkualitas
rendah
dan
tidak
mendapat
semangat
untuk
menciptakan sesuatu yang baru dan yang lebih baik. c. Pemerintah karena negara sangat dirugikan tidak memperoleh pemasukan atau pendapatan dari sektor itu yang cukup potensial sebagai salah satu sumber dana untuk pembangunan. d. Hubungan Internasional karena khusus menyangkut ciptaan asing. 3. Perlindungan terhadap MP3 (Motion Picture Experts layer III) dalam sudut pandang hukum mengenai hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta dapat dipandang dari dua sisi yaitu :
lxxxiii Universitas Sumatera Utara
a. form of expression (bentuk ekspresi) MP3 (Motion Picture Experts layer III) adalah program komputer. Diatur dalam Undang-undang hak cipta No. 19 Tahun 2002. b. Secara substantif MP3 (Motion Picture Experts layer III) adalah sebuah karya cipta yang merupakan bagian dari hak cipta. Dengan demikian segala tindakan perbanyakan dan/atau pengumuman ciptaan tersebut tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya adalah suatu pelanggaran. Upaya hukum dalam penanggulangan kejahatan pembajakan ini dapat menggunakan jalur penal (hukum pidana ) dan jalur non penal (bukan atau diluar hukum pidana) yaitu : a. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan jalur penal atau dengan menggunakan hukum pidana yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana. b. kebijakan melalui jalur non penal 1. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) 2.Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa
lxxxiv Universitas Sumatera Utara
Saran Hak cipta adalah cration of mind yang berarti karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa cipta, waktu, dan biaya. Oleh sebab itu, hak cipta sangatlah layak untuk dihormati dan dihargai. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya pembajakan, diperlukan adanya hukum yang tegas dan harus disosialisasikan. Karena tanpa sosialisasi yang berdampak pada perubahan budaya dan penegakan hukum hak cipta akan tetap sedemikian krusial dan Indonesia pun akan tetap menjadi bahan pengujingan internasional menyangkut pelanggaran hak kekayaan intelektual yang pada akhirnya ditempatkan sebagai bangsa yang bermartabat rendah.dimana sosialisasi itu dapat berupa informasi atau seminar mengenai Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 kepada masyarakat,aparat penegak hukum sehingga mereka memahami bahwa pembajakan khususnya lagu dan musik dengan Format MP3 dapat menimbulkan resiko cukup tinggi. Bahwa sangat penting kiranya semua pihak di Indonesia memberi perhatian yang serius terhadap hak kekayaan intelektual yang bernama hak cipta, setidaknya karena beberapa alasan : 1. hak cipta mengandung budaya berpikir rasional,budaya berpikir kreatif, budaya bekerja atau berkarya, dan budaya menghormati karya atau jerih payah orang lain 2. Bahwa barang-barang ber-HKI umumnya dan ber-hak cipta khususnya sudah menjadi komoditi yang bernilai tinggi secara ekonomi lxxxv Universitas Sumatera Utara
3. Hak cipta seharusnya diberi penghargaan, penghormatan, dan apresiasi yang tinggi terhadap peran organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama yang mendukung penegakan hukum hak cipta.
lxxxvi Universitas Sumatera Utara
