BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR PT DALAM UU NO. 40 TAHUN yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan sebagaimana ditentukan dalam

BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR PT DALAM UU NO. 40 TAHUN 2007

A. Kewajiban Untuk Menyelenggarakan RUPS RUPS merupakan organ perseroan yang kedudukannya adalah sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 butir 4 UUPT yang menyatakan 11: “ Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.” Akan tetapi, bila melihat pada bunyi kalimat “memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris”, maka apa yang dimaksud di Pasal 1 butir 3 UUPT tersebut di atas sebenarnya kekuasaan RUPS adalah tidak mutlak. Artinya, kekuasaan yang tertinggi yang diberikan oleh undang-undang kepada RUPS tidak berarti bahwa RUPS tidak dapat melakukan lingkup tugas dan wewenang yang telah diberikan undang-undang dan anggaran dasar kepada Direksi dan komisaris. Kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh RUPS hanya mengenai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris, dengan dermikian

11

Lihat Pasal 1 ayat (4) UUPT

Universitas Sumatera Utara

dapat disimpulkan pula bahwa Direksi atau Komisaris mempunyai wewenang yang tidak dapat dipengaruhi oleh RUPS. 12 Oleh karena itu, RUPS tidak dapat mencampuri tindakan pengurusan perseroan sehari-hari yang dilakukan direksi sebab tindakan Direksi semata-mata adalah untuk kepentingan perseroan, bukan untuk RUPS. 13 Wewenang RUPS yang tidak dapat diserahkan kepada organ lain, yang ditetapkan dalam UUPT antara lain adalah sebagai berikut 14 : 1. Penetapan Perubahan Anggaran Dasar 2. Penerapan pengurangan modal 3. Pemeriksaan, persetujuan, dan pengesahan laporan tahunan 4. Penetapan penggunaan laba 5. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris. Direksi dan Komisaris mempunyai kekuasaan berdasarkan mandat atau kuasa dari RUPS sehingga apabila RUPS menghendakinya sewaktu-waktu dapat mencabutnya kembali. Direksi dibebani berbagai kewajiban dalam

melaksanakan tugasnya

sehubungan dengan pengurusan Perseroan, termasuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS

12

Agus Budiarto, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 57 13 Ibid, hal. 58 14 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perseroan Indonesia, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 66


Tahunan wajib dilakukan di mana Direksi menyampaikan laporan tahunan mengenai jalannya Perseroan. Menurut pasal 78 UUPT, RUPS dapat diselenggarakan dengan 2 (dua) macam RUPS, yaitusebagai berikut : 15 1. RUPS Tahunan, yang diselenggarakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. 2. RUPS

lainnya,

yang dapat

diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan

kebutuhan untuk kepentinghan Perseroan. Penyelenggara RUPS secara tahunan dan secara sewaktu-waktu pada prinsipnya yang berwenang menyelenggarakan adalah Direksi, kecuali Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dan perseroan, maka pemanggilan dilakukan oleh komisaris. Selanjunya, menurut Pasal 78 ayat (3) dalam RUPS tahunan, Direksi harus mengajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan sesuai dengan Pasal 66 ayat (2). Pasal 66 ayat (2) terdiri atas pokok-pokok berikut : a. Laporan keuangan b. Laporan mengenai kegiatan perseroan c. Laporan mengenai pelaksanaan TJSL

15

Lihat Pasal 78 angka 1 UUPT


d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan e. Laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan dewan komisaris f. Nama anggota direksi dan dewan komisaris g. Gaji dan tunjangan anggota direksi dan dewan komisaris Oleh karena itu, RUPS tahunan mesti dilaksanakan oleh direksi dalam batas jangka waktu yang ditentukan undang-undang, yakni paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan alat perlengkapan perseroan yang mempunyai kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan Undang-undang perseroan atau anggaran dasar perseroan. Di sini yang harus menjadi perhatian adalah bahwa para pemegang saham sebagai perseorangan bukanlah merupakan alat atau organ dari perseroan, melainkan yang menjadi alat atau organ adalah RUPS. 16 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan wajib dilakukan sekali dalam setahun, kerena itu diminta atau tidak diminta oleh siapapun adalah sudah merupakan kewajiban pihak Direksi perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

16

Chaidir Ali, Badan Hukum, (Bandung,: Alumni, 1996), hal. 96


Apabila tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan, Direksi dianggap telah melalaikan fiduciary duty-nya terhadap Perseroan. RUPS Luar Biasa tidak wajib diadakan, namun dapat diadakan jika kepentingan Perseroan menghendakinya. Permintaan RUPS Luar Biasa ini dapat muncul dari Dewan Komisaris ataupun juga atas permintaan pemegang saham yang memenuhi syarat berdasarkan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).. Pada Pasal 78 ayat (1) maupun ayat (4) menyebutkan RUPS lainnya. Akan tetapi penjelasan Pasal 78 ayat (1) mengatakan, yang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik, sering dikenal sebagai Rapat Umum Pemegang Sahan Luar Biasa (RUPSLB) yang diadakan setiap waktu dan digantungkan berdasar kebutuhan untuk kepentingan perseroan Jadi, kapan saja kepentingan perseroan membutuhkan diadakan RUPS, Direksi dapat menyelenggarakan RUPSLB, asal benar-benar secara objektif kepentingan perseroan membutuhkannya. 17 Lain halnya dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang tidak wajib dilakukan kecuali ada alasan lain untuk itu. Yang menjadi pertanyaan penting dan sering timbul percekcokan dalam praktek adalah tentang siapakah yang memutuskan suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa harus

17

M.Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 316


dilakukan atau tidak, dan siapakah yang berhak meminta untuk diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut. 18 Yang behak untuk meminta dilakukannya suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), terlepas disebutkan atau tidak dalam anggaran dasar adalah sebagai beriku : 19 1. Pihak Direksi atas inisiatif sendiri Hal ini sudah sewajarnya mengingat Direksi sebagai pihak pelaksana kegiatan perseroan, jika melihat adanya keperluan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang

Saham

(RUPS)

untuk

kepentingan

perseroan,

dia

dapat

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas inisiatifnya sendiri 2. Pemegang dari minimal 10 % (sepuluh persen) saham dengan hak suara yang sah. Pemegang dari minimal 10 % (sepuluh persen) saham dengan hak suara yang sah juga (di samping direksi) dapat meminta dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hak dari pemegang 10 % (sepuluh persen) saham tersebut tetap ada meskipun anggaran dasar tidak menyebutkan secara eksplisit. 3. Pihak Komisaris setelah dia melakukan pemberhentian Direksi untuk sementara.

18

Munir Fuadi, Perseroan Terbatas Paradigma baru, (Bandung: Citra Adiya Dakti, 2003),

19

Ibid, hal. 152

hal. 151


Kembali kepada pertanyaan di tangan siapakah terletak kewenangan untuk menentukan diselenggarakan atau tidak suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), terutama Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa. Jawabannya adalah di tangan Direksi atau Komisaris jika Direksi berhalangan atau mempunyai konflik kepentingan. Dengan demikian, meskipun penjelasan Pasal 81 ayat (2) UUPT dengan tegas menentukan bahwa pemanggilan

Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS) merupakan kewajiban Direksi, Direksi atau Komisaris dapat menolak diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) jika dia melihat tidak ada alasan yang kuat untuk itu. Jika Direksi atau Komisaris menolak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pihak pemegang saham yang meminta diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri untuk memberi izin agar pihak pemegang yang meminta diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama dan terakhir dapat member izin pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut, sekaligus bila perlu menetapkan bentuk, isi dan jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menunjuk ketua rapat tanpa terikat dengan ketentuan dalam undang-undang dan anggaran dasar, bahkan


dapat pula memerintahkan Direksi dan atau Komisaris untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut. 20 Pada dasarnya yang befungsi dan berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Sahan Luar Biasa (RUPSLB) adalah Direksi. Hal itu ditegaskan oleh Pasal 79 ayat (1) UUPT. Penyelengara diadakan RUPS, sepenuhnya merupakan inisiatif dari Direksi. Akan tetapi ketentuan itu, tidak menutup kemungkinan penyelenggaraan RUPS tahunan dan RUPSLB dilakukan atas permintaan, sebagaimana diatur pada Pasal 79 ayat (1) UUPT. 21 Direksi selaku penyelenggara menurut Pasal 79 ayat (2) UUPT dapat pula terjadi karena dimohon oleh satu pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan yang bersangkutan. 22 Apabila ada permintaan dari pemegang saham atau dari Dewan Komisaris yang memenuhi syarat kepada Direksi agar diadakan RUPS, maka menurut Pasal 79 ayat (5) Direksi wajib melakukan pemangilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus dilakukan

20

Ibid Lihat Pasal 79 ayat (1) UUPT 22 Lihat Pasal 79 ayat (2) UUPT 21


Direksi paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diterima Direksi. 23 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan Direksi berdasarkan pangilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas permintaan, pada prinsipnya hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan yang dikemukakan pada surat permintaan. Namun demikian Pasal 79 ayat (8), membolehkan membicarakan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi. Jika Direksi tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dari tanggal permintaan diterimanya maka pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan itu kepada Dewan Komisaris atau jika yang meminta kepada Direksi adalah Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris melakukan panggilan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bahkan menurut pasal 80 ayat (1) UUPT pemohon dapat diberi izin oleh pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk :

23

M.Yahya Harahap, Op. Cit, hal. 317


a. Melakukan sendiri pemanggilan RUPS atas permohonan pemegang saham apabila direksi atau komisaris tidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan; b. Melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya atas permohonan satu atau lebih pemegang saham seperti tersebut diatas jika direksi atau komisaris setelah lewat waktu 30 hari, terhitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya. Yang berhak memanggil para pemegang saham untuk menghadiri RUPS itu biasanya/umumnya dilakukan oleh Direksi ataupun oleh Dewan Komisaris. Hal ini biasanya dinyatakan dengan tegas dalam Anggaran Dasar suatu perseroan kecuali RUPS tersebut dilakukan dengan campur tangan hakim, maka hakim dapat menentukan cara pemanggilan. 24 Menurut cara yang lazim dipakai untuk pemanggilan RUPS ini, dilakukan dengan pengumuman dalam mass media dari kota mana perseroan tersebut berkedudukan, kecuali didalam anggaran dasar ditetntukan cara pemanggilan lain. Direksi serta Dewan Komisaris dalam melakukan pemanggilan untuk RUPS tersebut harus memberitahukan juga acara rapat dalam RUPS yang akan diadakan atau setidak-tidaknya diberitahukan bahwa soal-soal yang akan dirundingkan dalam rapat dilihat di kantor perseroan.

24

Rahmat Soemitro, Penuntun Perseroan Terbatas dan Undang-undang Pajak Perseroan, (Bandung: PT Erosco, 1982), hal. 65


1. RUPS dapat dilakukan dengan memenuhi syarat formil dan syarat materil, yaitu : 25 Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS 2. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. 3. Dalam pemanggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. 4. Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara Cuma-cuma jika diminta. 5. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3). Keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir ataw diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

1. Syarat Formil Suatu keputusan sah jika syarat-syarat formil yang tercantum dalam UndangUndang dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) tidak terpenuhi, seperti dalam hal pemanggilan para pemegang saham atau jangka waktu pemanggilan tersebut tidak dilakukan menurut yang ditentukan dalam anggaran dasar Perseroann Terbatas (PT) dan Undang-undang. 2. Syarat Materil Suatu keputusan batal jika keputusan bertentang dengan ketentuan meteril dalam Undang-Undang maupun dalam anggaran dasar.

25

Ibid


Selanjutnya guna kepentingan penyelenggaraan RUPS, Direksi melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham dengan mengacu pada ketentuan pasal 82 UUPT yang menentukan sebagai berikut :26 Setiap penyelenggaran RUPS wajib dibuat risalah dan dibubuhi tanda tangan ketua rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh RUPS. Maksud pembuatan risalah dengan penandatanganan tersebut dimaksudkan adalah untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut, kalau risalah RUPS tersebut dibuat oleh notaris maka kewajiban untuk menandatangani sebagaiman dimaksud di atas tidak diperlukan. 27 Bagi perseroan terbuka, sebagaimana ditentukan dalam pasal 83 UUPT, sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, wajib didahului pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dalam 2 (dua) surut kabar harian. Pengumuman ini dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

B. Kewajiban Untuk Menyelenggarakan Pembukuan. Perihal pembukuan diatur dalam buku I Bab II Pasal 6 KUHD. Pembukuan itu dimaksudkan, agar siapa saja yang mempunyai suatu perusahaan yang ingin mempunyai pengertian baik tentang perjalanan perusahaannya, maka ia harus

26 27

Lihat Pasal 82 UUPT I.G Ray Widjaya, Hukum Perusahaan, (Jakarta: Megapoin, 2000), hlm. 265


membuat pembukuan yang baik dan teratur. Keharusan pembukuan ini bertujuan untuk kepentingan pengusaha itu sendiri. Kewajiban membuat pembukuaan adalah kewajiban dan keharusan setiap pengusaha dari persekutuan atau perseroan membuat pembukuan. Jadi setiap yang menjalankan perusahaan diwajibkan membuat catatan-catatan tentang harta kekayaannya, sehingga setiap saat diketahui dari padanya segala hak-hak dan kewajiban si pengusaha. Apabila pengurus tidak menyelenggarakan catatan pembukuan akan diberikan sanksi yang bersifat administratif misalnya dicabut izin usahanya, pajaknya dinaikkan samapai batas maksimum dan lain-lain. 28 Menurut Pasal 6 ayat (2) KUHD, setiap perusahaan pada tiap-tiap tahunnya dalam masa waktu 6 bulan yang pertama, harus membuat neraca, dengan syaratsyarat perusahaan. Pasal 6 ayat (2) mewajibkan Direksi perseroan selaku pengurus untuk tiap tahunnya membuat neraca dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya. 29 1. Pemberitahuan Neraca dan perhitungan laba rugi itu haruss disertai engan keterangan selengkap lengkapnya. 2. Perseolan Neraca dan daftar perhitungan laba rugi bagi Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 55 KUHD yang mewajibkan memberitahukan segala keuntungan yang diperoleh. 3. Neraca dan daftar perhitungan laba rugi dibuat oleh Direksi dan diawasi oleh Komisaris. 4. Karena dengan menetapka sahnya Neraca dan Daftar perhitungan laba rugi itu adalah rapat pemegang saham, maka sebelum rapat umum diselenggarakan “Neraca dan Daftar Perhitungan laba rugi itu” harus sudah dapat dibaca dan diketahui oleh pemegang saham.

28 29

Muhammad Rizal SE, Hukum Bisnis, (Medan: Diktat, 2008), hal. 32 Lihat Pasal 6 ayat (2) KUHD


5. Dari itu, “Neraca dan Daftar Perhitungan laba rugi” ini harus diletakkan di kantor perseroan. 6. Kalau Neraca dan Daftar Perhitungan laba rugi ini harus selesai selambatlambatnya enam bulan sekali. 7. Tentang persisnya rapat umum ini diselenggarakan undang-undang tidak ditetapkan. Pengumuman Neraca, daftar perhitungan laba rugi beserta penjelasannya dengan cara meletakkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan. Tiap-tiap tahun sekali Direksi diwajibkan memberitahukan Neraca dan Daftar Perhitungan laba rugi beserta penjelasannya kepada semua persero. Tanggung jawab Direksi dan Komisaris terhadap isi Neraca dan perhitungan laba rugi adalah neraca perhitungan laba rugi dikerjakan oleh Direksi dan pengawasannya oleh Komisaris karena itu harus ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris, tetapi pembebasan tanggung jawab itu tidak berlaku mengenai hal-hal yang kurang cukup dijelaskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal ini Direksi selaku pengurus dan Komisaris masih bertanggung jawab meskipun mereka dapat menyangkal sehingga mereka itu tidak ada kesalahan. 30 Para pemegang saham mempunyai hak untuk melihat dan meneliti buku-buku dan surat-surat perseroan. Pasal 55 ayat (2) KUHD menyinggung tentang “Hak Pemegang Saham” untuk memeriksa Neraca dan Daftar perhitungan laba rugi dengan kata-kata “mereka dapat memeriksa selam tenggang waktu yang ditentukan”. 31

30 31

Ibid, hal 35 Lihat Pasal 55 ayat (2) KUHD


Mengingat para pemegang saham itu belum tentu orang yang mengetahui tentang neraca perhitungan laba rugi yang mengakibatkan ketakutan akan adanya manipulasi data oleh Direksi selaku pengurus maka pemegang saham dapat menunjuk satu perusahaan akuntan untuk memeriksa neraca dan daftar laba rugi dan bila mereka kurang puas atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan akuntan, mereka dapat menunjuk satu perussahaan akuntan lain untuk memeriksa neraca dan daftar laba rugi, hal ini merupakan satu kewajaran apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang besar. Akuntan (orang ahli) yang diangkat untuk memeriksa neraca dan daftar laba rugi berhak melihat buku-buku dan surat-surat milik perusahaan perseroan untuk memenuhi kewajibannya. Akuntan memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia perusahaan dan kalau ia membocorkan rahasia perusahaan dapat dikenai sansi pidana maksimal 9 bulan yang termuat dalam Pasal 322 KUHP mengenai pembocoran rahasia. 32 Walaupun tujuan pembukuan agar pihak ketiga dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengusaha namun tidak semua orang dapt memeriksa dan menelaah pembukuan dari suatu perusahaan sebab dalam hal ini berlaku asas kerahasiaan. Bila terjadi suatu permasalahan maka asas ini dapat diterobos dengan beberapa jalan yaitu: a. Representation (pembukaan pembukuan oleh hakim. Vide pasal 8 KUHD)

32

Lihat Pasal 322 KUHP


Apabila dalam memeriksa perkara yang sedang berjalan seorang hakim memiliki kewenangan (Ambtcshalve) berdasarkan jabatannya sebagai seorang hakim berhak untuk memeriksa pembukuan dari kedua belah pihak. Atau juga hakim dapat meminta seorang ahli (akuntan) untuk mempelajari pembukuan tersebut yang hasilnya akan diserahkan kepada hakim. b. Communication Yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki kepentingan langsung terhadap pembukuan tersebut misalnya; 1. Para Pewaris 2. Yang berkepentingan dalam suatu persekutuan 3. Kreditor dalam hal kepailitan 4. Pesero 5. Orang yang mengangkat pimpinan usaha perniagaan

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas direksi dalam menjalankan perseroan,

Direksi diwajibkan untuk

menyelenggarakan pembukuan dalam

perseroaan, yang harus disusun menurut Standart Akuntansi Keuangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Pembukuan ini akan menjadi bukti atas setiap transaksi keuangan perseroan selaman satu tahun buku berjalan, yang harus dilaporkan dan dipertanggung jawabkan oleh Direksi perseroan bersama dengan pelaporan dan


pertanggung jawaban atas laporan tahunan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. 33 Direksi wajib membuat risalah RUPS dan risalah rapat direksi. Risalah RUPS dan risalah rapat Direksi memuat segala sesuatu : 1. Apa saja yang dibicarakan, dan 2. Apa saja yang diputuskan pada setiap rapat. Mengenai kewajiban administratif membuat Risalah RUPS konvensional secara fisik, telah diperintahkan juga oleh Pasal 90, dan cara penandatanganannya ditentukan secara bervariasi : 34 1. Risalah RUPS yang tidak dibuat dengan Akta Notaris, harus ditandatangani oleh Ketua rapat ditambah paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. 2. Apabila Risalah RUPS dibuat dengan Akta Notaris, tidak disyaratkan tanda tangan. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berikut risalah-risalah rapat Direksi atau Komisaris Perseroan wajib disimpan dalam suatu tempat yang terbuka yang memudahkan bagi setiap pemegang saham untuk memeriksa dan melihatnya. 35 Dalam menyelenggarakan pembukuan Direksi juga di wajibkan untuk membuat Laporan Tahunan. Kewajiban Direksi membuat Laporan Keuangan telah 33

Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, Op. Cit, hal. 107 Lihat Pasal 90 UUPT 35 Gunawan Widjaya, Tanggung jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan, (Jakarta: PT Raja Grafindo apersada, 2003), hal. 62 34


diperintahkan juga oleh Pasal 66 UUPT 2007. Direksi wajib membuat dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Laporan Tahunan sekurang-kurangnya memuat: a. Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan tersebut, b. Laporan mengenai kegiatan perseroan, c. Laporan pelaksanaan TJSL, d. Rincian masalah yang rimbul selam tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan, e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris selama tahun buku yang telah lampau, f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, g. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris perseroan untuk tahun buku yang baru lampau. 36

C. Prinsip Umum Mengenai Tugas dan Tanggungjawab Direktur Sebagaiman dimafhumi bahwa organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komisaris, dan direksi. Ketiga organ ini memeliki tugas , wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda satu sama lain. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan tujuan perseroan serta

36



mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilaan sesuai dengan Anggaran Dasar demikian menuru Pasal 1 ayat (5) UUPT.37 Tanggung jawab Direksi pada dasarnya beriringan dengan keberadaan, tugas, kewenangan, dan kewajiban yang melekat pada dirinya, termasuk yang terdapat pada teori dan doktri hukum. Adapun mengenai pentingnya fungsi dan kedudukan Direksi dalam Perseroan Terbatas, Nindyo Pramono menyitir teori organisme dari Otto Von Gierke dan teori perwakilan dari Paul Scolten dan Bregstein. Menurut teori organisme dari Otto Von Gierke, pengurus adalah organ atau alat perlengkapan dari badan hukum. Seperti halnya manusia mempunyai organ-organ seperti : kaki, tangan, panca indra, dan karena setiap gerakan organ-organ itu dikehendaki atau diperintahkan oleh otak manusia, maka setiap gerakan atau aktivitas pengurus badan hukum dikehendaki atau diperintah oleh badan hukum itu sendiri, sehingga pengurus adalah personifikasi dari badan hukum itu sendiri. 38 Sedangkan menurut Paul Scolten dan Bregstein, pengurus mewakili badan hukum. Analog dengan pendapat Gierke dan Paul Scolten maupun Bregstein tersebut, maka Direksi PT bertindak mewakili PT sebagai badan hukum. Hakikat dari perwakilan adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan untuk kepentingan orang lain atas tanggung jawab orang itu.39

37

Lihat Pasal 1 ayat (5) UUPT Nindyo Pramono, Sertifikasi Saham PT Go Publik dan Hukum Pasar Modal di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 94 39 Ibid, hal. 95. 38


Dalam kepustakaan ada yang menyebut tugas perwakilan ini dengan sebutan tugas representasi. 40 Yang dimaksud dengan tugas representasi adalah tugas dari Direksi untuk mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tugas mewakili perseroan di luar pengadilan adalah seperti mewakili perseroan dalam hal melakukan deal atau transaksi bisnis dengan pihak ketiga, menandatangani kontrakkontrak, menghadap pejabat negara, dan lain sebagainya. 41 Di samping tugas utama Direktur tersebut, Rudhi Prasetya menyatakan bahwa termasuk sebagai tugas Direksi dalam perbuatan dan kejadian sehari-hari tersebut, menurut Anggaran Dasar : 1. Menandatangani saham-saham yang dikeluarkan, bersama-sama Komisaris; 2. Menyusun laporan neraca untung rugi perseroan pada akhir tahun, sebagai pertanggung jawaban Direksi, dengan menyampaikan dan meminta untuk disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); 3. Melakukan pemanggilan (RUPS) dan meminta RUPS (khusus untuk PT terbuka RUPS dipimpin oleh komisaris). 42 Pasal 92 ayat (1) UUPT mengatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan ketentuan ini merupakan penyempurnaan rumusan Pasal 82 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT. Menurut Pasal 92 ayat (1) jo Pasal 1 ayat (5) dapat diketahui tegas 40

Munir Fuadi, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Op. Cit, hal. 59 Ibid, hal. 60 42 Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, (Bandung: Citra Adytia Bakti, 1996), hal. 18 41


bahwa tugas dan tanggung jawab direksi adalah mengurus perseroan ( beheer van daden) antara lain pengurusan sehari-hari. Kata “pengurusan sehari-hari perseroan” ini sejalan dengan pandangan para ahli di bidang hukum bisnis yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pengurusan atau dalam bahasa belanda disebut dengan istilah “beheer van daden” adalah tiap-tiap perbuatan yang bisa dilakukan untuk mengurus dan memelihara perserikatan perdata.43 Di dalam UUPT terdapat rumusan “beschikking daden” sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan pasal 102 ayat (1) yang menyatakan bahwa Direksi wajib meminta persetujuan RUPS seperti untuk mengalihkan kekayaan perseroan, atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. 44 Tugas utama seorang Direksi adalah melaksanakan pengurusan perseroan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pebgadilan, sehingga maksud dan tujuan perseroan akan tercapai. Tugas pengurusan Direksi tidak terbatas pada kegiatan rutin, melainkan juga berwenang dan wajib mengambil inisiatf membuat rencana dan perkiraan mengenai

43

Nindyo Pramono, Tanggung jawab dan kewajiban pengurus Perseroan terbatas, (Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan. Voleme 5 no.3, 2007), hlm. 15 44 Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Op. Cit, hal. 67


perkembangan perseroan untuk masa mendatang dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan perseroan. 45 Dalam menjalankan tugasnya, Direksi juga dapat memberikan kuasa tertulis kepada satu orang karyawan perseroan atau lebih atau orang lain untuk dan atas nama perseroan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. Direksi selaku organ perseroan memiliki tanggung jawab masing-masing. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan. Pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud, wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab, yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah memperhatikan perseroan dengan penuh seksama dan tekun. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya dengan tidak bertanggung jawab dan tidak beritikat baik. Rudhi Prasetya menyatakan bahwa jika berbicara mengenai pertanggung jawaban, maka dapat dilihat dari segi hubungan ekstern dan dari segi hubungan intern. 46 Tanggung jawab ekstern adalah tanggung jawab sebagai dampak dalam hubungan dengan pihak luar. Sedangkan tanggung jawab intern adalah dampak dari

45

Abdul Kadir Muhammad, Op. Cit, hal. 73 Rudhi Prasetya, Maatschap, Firma dan Persekutuan Komanditer, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 7 46


hubungan si pengurus sebagai organ terhadap organ lainnya, yaitu institusi komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham. 47 Sedangkan jika dilihat dari segi substantifnya, maka tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas dibedakan setidak-tidaknya menjadi empat kategori, yakni : 48 1. Tanggung jawab berdasarkan prinsip fiduciary duties dan duty to skill and care; 2. Tanggung jawab berdasarkan doktrin manajemen ke dalam (indoor manajement rule) 3. Tanggung jawab berdasarkan prinsip Ultra vires; dan 4. Tanggung jawab berdasarkan prinsip piercieng the corporate veil. Adapun yang dimaksud dengan tugas fiduciary duties dari seoran direksi dalam hal ini adalah tugas yang terbit secara hukum dari suatu hubungan fiduciary antara Direksi dan perusahaan yang dipimpinya, sehingga seorang sehingga seorang Direksi haruslah mempunyai kepedulian dan kemampuan (duty of care and skill), itikad baik, loyalitas dan kejujuran terhadap perusahaannya dengan derajat yang tinggi. 49 Karena kedudukannya yang bersifat fiduciary, maka tanggung jawab Direksi menjadi sangat tinggi. Tidak hanya dia bertanggung jawab ketidak jujuran yang disengaja, tetapi dia bertanggung jawab juga secara hukum terhadap tindakan

47

Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Op. Cit, hal. 205 Ibid 49 Munir Fuadi, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Op. Cit, hal. 81 48


mismanajemen, kelalaian atau kegagalan atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi perusahaan. 50 Sedangkan doktrin manajemen ke dalam (indoor manajement rule) merupakan doktrin kontemporer yang mengajarkan bahwa jika pihak-pihak yang menjalankan tugas-tugas perusahaan dalam menjalankan tugas-tugasnya konsisten dengan isi anggaran dasar perseroan, maka pihak perusahaan terikat dengan pihak ketiga atas segala tindakan yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut, meskipun dalam menjalankan tuganya itu, pihak perusahaaan tidak memenuhi ketentuan internal perseroan, dan meskipun pihak luar perusahaan yang melakukan bisnis dengan perusahaan diasumsi telah mengetahui dan mempelajari dokumen-dokumen perusahaan yang telah di umumkan kepada publik, seperti anggaran dasar perseroan. 51 Tanggung jawab Direksi berdasarkan doktrin manajemen ke dalam (indoor manajement rule) ini diberi batasan-batasan antara lain : pihak yang melakukan kegiatan perseroan memang bewenang melakukannya, para pihak telah tidak berpegang pada dokumen-dokumen yang dipalsukan, pihak ketiga yang melakukan kegiatan dengan persesoroan merupakan pihak ketiga yang beritikad baik, dan pihak ketiga yang melakukan kegiatan dengan perseroan telah melakukan penyelidikan dan layak terhadap transaksi tersebut.

50 51

Ibid, hal. 82 Ibid, hal. 90


Adapun yang dimaksud dengan prinsip Ultra vires (pelampauan kewenangan perseroan) adalah suatu prinsip yang mengatur akibat hukum seandainya ada tindakan Direksi untuk dan atas nama perseroan, tetapi tindakan Direksi tersebut sebenarnya melebihi dari apa yang diatur dalam anggaran dasar perseroan. Doktrin Ultra vires berdampak pada perikatan antara perseroan dengan pihak ketiga, dimana transaksi yang dilakukan bersifat ultra vires. Menurut Chatamarasjid Ais bahwa suatu transaksi ultra vires adalah tidak sah dan tidak dapat disah kan kemudian oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).52 Fred B.G Tumbuan menggungkapkan bahwa batas-batas dimana perbuatan Direksi itu merupakan perbuatan ultra vires apabila terpenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut :53 1. Perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh anggaran dasar; 2. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam anggaran dasar; 3. Dengan memperhatikan keadaan-keadan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai tertuju kepada kepentingan perseroan terbatas.

52

Chatamarasyid Ais, Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan, 2004, (Bandung: Citra Aditya Abadi) hal. 41 53 Fred B.G Tumbuan, Perseroan Terbatas dan Organ-organnya, (Surabaya: Makalah, 1998), hal. 4


Doktrin piercieng the corporate veil ini juga dianut dalam UUPT. Dalam pasal 3 ayat (1) UUPT bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Dalam hal direksi terdiri dari 2 orang atau lebih tanggung jawab sebagaimana dimaksud berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan : 54 a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya b. Telah melakukan pengurusan dengan itikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan c. Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan kepengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Yang dimaksud dengan “mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian” termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat direksi. Ketentuan anggota Direksi tidak dapat di minta pertanggung jawaban tersebut, tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris.

D. Tugas dan Tanggung jawab Direktur dalam Perseroan Terbatas Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 mendefinisikan Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang 54



seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksananya. 55 Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian perseroan diserahkan oleh Menteri Kehakiman. Selanjutnya sebagai sebuah organ, Perseroan Terbatas melaksanakan kegiatannya melalui organ-organ yang dimilikinya, yang terdiri dari: Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris. Sebagai organ Perseroan Terbatas, Direksi bertanggung jawab penuh atas kegiatan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan dalam mencapai perseroan, serta mewakili perseroan dalam segala tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Meskipun secara umum dikatakan bahwa Direksi berwenang mewakili perseroan untuk segala hal, di dalam dan di luar pengadilan, namun demikian undang-undang memberikan kemungkinan kepada para pendiri dan atau pemegang saham perseroan untuk membatasi kewenangan Direksi dalam anggaran dasar perseroan. 56 Direksi melakukan kepengurusan atas perseroan, dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan tersebut, untuk kepentingan dan dalam mencapai tujuan perseroan, serta mewakili perseroan dalam segala tindakannya. Dalam melaksanakan kepengurusan terhadap perseroan tersebut, Direksi tidak hanya bertanggung jawab kepada perseroan dan para pemegang saham perseroan, melainkan juga terhadap

55 56

Lihat Pasal 1 ayat (1) UUPT Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, Op. Cit, hal. 119


setiap pihak ketiga yang berhubungan hukum, baik langsung maupun tidak langsung dengan perseroan. 57 Pasal 97 ayat (1) UUPT menegaskan Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana di maksud pasal 92 ayat (1) yaitu direksi dalam melakukan pengurusan harus bertanggung jawab dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi wajib menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan maksudnya pengurusan perseroan yang dilaksanakan anggota direksi harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan pelaksanaan, meliputi pengurusan sehari-hari. Dalam menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam AD, anggota Direksi harus menjalankan pengurusan sehari-hari sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat. Segala kebijakan yang dilakukan dalam melaksanakan pengurusan perseroan, harus kebijakan yang dianggap tepat dan suatu kebijakan atau diskresi yang dianggap tepat menurut hukum adalah kebijakan pengurusan yang mesti berada dalam batas-batas yang ditentukan UUPT No. 40 Tahun 2007 dan AD perseroan. 58 Direksi wajib menjalankan pengurusan dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab, tanggung jawab anggota Direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan, tidak cukup hanya dilakukan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan

57 58

Ibid, hal. 104 M.Yahya Harahap, Op. Cit, hal. 375


tujuan yang ditetapkan dalam AD. Akan tetapi pengurusan, itu wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan “iktikad baik” dan penuh tanggung jawab. 59 Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan pengurusan perseroan. Kewajiban melakukan pengurusan itu, harus pula dilakukan dengan “iktikad baik”. Setiap anggota direksi “wajib dipercaya” dalam melaksanakan tanggung jawab pengurusan perseroan, berarti setiap anggota Direksi selamanya dapat dipercaya serta selamanya harus jujur. Direksi dalam melaksanakan pengurusan harus beritikad baik juga meliputi kewajiban, anggota direksi harus melaksanakan kekuasaan atau fungsi dan kewenangan pengurusan itu untuk tujuan yang wajar. Direksi dalam melaksanakan pengurusan harus patuh menaati undang-undang. Ketaatan mamatuhi peraturan perundang-undangan dalam rangka mengurus perseroan, harus dilakukan dengan itikad baik, mengandung arti, setiap anggota Direksi dalam pengurusan perseroan, wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku . Jika anggota Direksi tahu tindakannya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak berhati-hati dalam melaksanakan kewajiban mengurus perseroan, yang mengakibatkan pengurusan itu melanngar peraturan perundang-undangan maka tindakan pengurusan itu melawan hukum (onwettig, unlawful) yang dikategari sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad, unlawful act). Makna atau aspek lain yang terkandung dalam pada itikad baik dalam konteks kewajiban anggota Direksi malaksanakan pengurusan perseroan secara bertanggung 59

Ibid


jawab adalah “wajib loyal” terhadap perseroan. Dengan demikian, makna loyal adalah sama dengan good faith duty : 1. Loyal dan terpercaya mengurus perseroan 2. Oleh karena itu, hubungan yang paling utama antara anggota Direksi dengan perseroan adalah kepercayaan (trust) berdasarkan loyalitas. Anggota Direksi wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam melaksanakan pengurusan perseroan. Setiap tindakan pengurusan yang mengandung benturan kepentingan, dikategorikan sebagai tindakan iktikad buruk, sebab tindakan yang demikian melanggar kewajiban kepercayaan dan kewajiban menaati undangundang. Anggota

Direksi

dalam

melaksanakan

pengurusan

perseroan

harus

menghindari benturan kepentingan. Anggota Direksi tidak diperkenankan untuk menggunakan uang dan kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadinya, tidak biperkenankan untuk

mempergunakan informasi perseroan untuk kepentingan

pribadinya, tidak menggunakan posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi, tidak menahan atau mengambil sebagian dari keuntungan perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Mengambil atau menahan sebagian keuntungan perseroan untuk kepentingan pribadi, dikatagorikan sebagai keuntungan yang dirahasiakan oleh anggota direksi yang bersangkutan. Direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan harus dengan penuh tanggung jawab. Menurut penjelasan Pasal 97 ayat (2) UUPT, yang di maksud


dengan “penuh tanggung jawab” adalah memperhatikan perseroan dengan “seksama” dan “tekun”. Anggota Direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan wajib berhati-hati (the duty of the due care). Apabila patokan kehati-hatian ini diabaikan oleh anggota Direksi dalam menjalankan kepengurusan perseroan, dia dianggap bersalah melanggar kewajiban mesti melaksanakan pengurusan dengan penuh tanggung jawab. Tidak ada maaf bagi seorang yang menduduki jabatan anggota Direksi dengan gaji dan tunjangan yang cukup besar, tetapi tidak hati-hati melaksanakan pengurusan perseroan. 60 Setiap tindakan pengurusan perseroan yang hendak dilaksanakan, harus dipertimbangkan

dengan

wajar

(reasonable

judgment).

Dalam

mengambil

pertimbangan, tidak boleh mengabaikan ketentuan hukum dan AD perseroan. Setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota Direksi dalam pengurusan perseroan, tidak dapat dimaafkan dan ditoleransi meskipun hal yang diambil berdasarkan pertimbangan yang hati-hati, apabila dia sendiri mengetahui dasar pertimbangan itu bertentangan dengan ketentuan hukum atau AD perseroan. Direksi bertanggung jawab atas kerugian pengurusan perseroan. Pasal 97 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), mengatur tentang tanggung jawab Direksi atas kerugian perseroan yang timbul dari kelalaian menjalankan tugas pengurusan perseroan. Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami perseroan apabila anggota Direksi bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya melaksanakan pengurusan perseroan. 60

Lihat Pasal 97 ayat (2)


Seperti yang sudah di jelaskan, dalam melaksanakan pengurusan perseroan, anggota direksi wajib melakukan dengan iktikad baik yang meliputi aspek :

61

1. Wajib dipercaya (fiduciary duty) yakni selamanya dapat dipercaya dan selamanya harus jujur. 2. Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar atau layak. 3. Wajib menaati peraturan perundang-undangan 4. Loyal terhadap perseroan, tidak menggunakan dana dan aset perseroan untuk kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi perseroan. 5. Wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan,

dilarang

mempergunakan

harta

kekayaan

perseroan,

tidak

menggunakan posisi untuk kepentingan pribadi, tidak mengambil atau menahan sebagian keuntungan perseroan untuk pribadi, tidak melakukuan transaksi antar pribadi dengan perseroan, juga wajib melaksanakan pengurusan perseroan dengan penuh tanggung jawab. Dalam hal anggota direksi terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, Pasal 97 ayat (4) menegakkan prinsip penerapan tanggung jawab secara renteng. Dengan demikian, apabila anggota Direksi lalai atau melanggar kewajiban pengurusan secara itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan lingkup aspek-aspek itikad baik dan pertanggung jawaban pengurusan yang disebut di atas, maka setiap anggota Direksi

61

M. Yahya Harahap, Op. Cit, hlm. 380


sama-sama ikut memikul tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang dialami perseroan. Berdasarkan ketentuan tanggung jawab renteng tersebut maka setiap anggota Direksi diharapkan dapt menjadi “controller” satu terhadap yang lainnya walaupun demikian, pada prakteknya fungsi kontrol melalui mekanisme check and balance sulit dilakukan. Untuk itu maka diperlukan pembagian tugas dan wewenang serta tanggungjawab yang jelas. Dengan adanya pembagian tersebut, maka masalah pembuktian anggota Direksi yang sebenarnya harus bertanggung jawab atas tindakannya yang merugikan kepentingan perseroan lebih mudah. 62 Penegakan penerapan tanggung jawab secara tanggung renteng dalam hukum perseroaan Indonesia dikenal dalam UUPT Tahun 2007. Sebelumnya baik pada KUHD dan UUPT Tahun 1995, yang ditegakkan adalah prinsip tanggung jawab pribadi yang bergantung pada faktor siapa pelaku yang melakukan kesalahan, kalalaian, atau pelanggaran itu. Tanggung jawab hukumnya, hanya dipikulkan kepada anggota Direksi yang melakukannya. Tidak dilibatkan anggota Direksi yang lain secara tanggung renteng. Jadi kalau tindakan kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran itu dilakukan seorang anggota Direksi tanpa sepengetahuan anggota Direksi yang lain atau dia tidak ikut ambil bagian atas perbuatan itu, anggota Direksi yang lain tidak ikut bertanggung jawab terhadapnya

62

Ibid


Meskipun undang-undang memberikan ketentuan berupa sanksi perdata yang sangat berat kepada setiap anggota Direksi perseroan atas setiap kesalahan atau kelalaiannya, namun pelaksanaan dan pemberian sanksi itu sendiri sebenarnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan, selama anggota Direksi yang bersangkutan bertindak sesuai dengan dan tidak menyimpang dari aturan main yang telah diterapkan dalam anggaran dasar perseroan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pemegang saham perseroan maupun pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh tindakan direksi harus membuktikan terlebih dahulu apakah memang benar kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kesalahn atau kelalaian Direksi. 63

E. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepada Perseroan Dan Pemegang Saham Perseroan Karakteristik dari suatu Perseroan Terbatas adalah pemisahan antara pemilik (saham) dalam perseroan dan pengurusan Perseroan Terbatas. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pengembangan Good Corporate Governance. Makin tidak terlibat pemegang saham dengan kegiatan oprasional perseroan, maka makin tinggi Good Corporate Governance bagi suatu Perseroan Terbatas, namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa pemegang saham tetap menginginkan kontrol atau pengawasan terhadap jalannya perseroan. Dengan demikin dapat dimengerti kenapa dalam Perseron Terbatas, pendiri atau pemegang saham, dewasa ini sering kali tidak menjadi pengurus atau pengelola dari perseron yang didirikan. 63

Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, Op. Cit, hal. 117


Dalam hal yang disebut di atas, jelas bahwa para pendiri atau pemegang saham tersebut memerlukan jaminan dan kepastian bahwa harta kekayaan mereka pribadi tidak akan diganggu gugat sehubungan dengan kegiatan usaha yang diselenggarakan atau dilaksanakan oleh Perseroan Terbatas tersebut. Dalam konteks yang demikian pertanggung jawaban terbatas pendiri atau pemegang saham menjadi penting artinya. Pendiri atau pemegang saham akan menanggung kerugian yang tidak lebih dari bagian penyertaan yang telah disetujukan untuk diambil bagian, guna penyelenggaraan dan pengelolaan jalannya perseroan dengan baik. 64 Keperluan adanya tanggung jawab terbatas bagi harta kekayaaan pribadi pendiri atau pemegang saham, memberikan manfaat kepada pemilik saham bahwa tidak setiap kegiatan dari pengurusan Perseroan Terbatas memerlukan pengetahuan atau bahkan persetujuan dari pendiri atau pemilik saham. Konteks ini pada akhirnya mengurangi peran pemilik saham dalam keterlibatannya terhadap kegiatan oprasional perseroan bahkan juga untuk melakukan pengawasan secara terus menerus dan dari waktu ke waktu terhadap jalannya kegiatan pengelolaan perseroan secara langsung. Peran pemegang saham ini kemudian disederhanakan menjadi peran yang diletakkan dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada setiap tahunnya dalam bentuk RUPS Tahunan. Dalam hal tertentu, yang diperkirakan membawa akibat pengaruh finansial atau kebijakan yang luas dan besar bagi perseroan, keterlibatan

64

Ibid


pemegang

saham

dapat

juga

dimintakan

yang

terwujud

dalam

bentuk

penyelenggaraan rapat umum luar biasa pemegang saham . 65 Hal tersebut diatas, disadari atau tidak, pada akhirnya memberikan kebebasan kepada pengurus perseroan untuk mengelola perseroan dan mencari keuntungan bagi perseroan dengan tetap berpedoman pada maksud dan tujuan serta untuk kepentingan perseroan. Hal ini jugalah yang nantinya mendasari kebijakan bagi lahirnya prinsip Business Judgment Rule yang memberikan perlindungan bagi setiap keputusan usaha atau bisnis yang diambil Direksi yang telah dilakukannya dengan penuh kehatihatian, dengan itikad baik sesuai dengan maksud dan tujuan serta untuk kepentingan perseroan. Selain bagian dari upaya untuk mempertahankan konsep bahwa pendiri atau pemegang saham tetap dapat melakukan monitoring atau pengawasan atau bahkan penentuan kebijakan pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, kepada para pendiri atau pemegang saham ini kemudian diberikan sahamsaham yang merefleksikan sampai berapa jauh pemegang saham tersebut dapat melakukan monitoring atau pengawasan atau bahkan penentuan kebijakan pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan melalui RUPS. Makin besar jumlah saham yang dimiliki makin besar kewenangan yang dimilikinya dalam RUPS. 66

65

Gunawan Widjaya, Hak Individu dan Kolektif para Pemegang Saham, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal. 66 66 Ibid.


Tugas dan Tanggung jawab direksi kepada perseroan dan pemegang saham perseroan telah dimulai sejak perseroan status badan hukum. Seiring dengan pelaksanaan tugasnya, secara simultan Direksi perseroan juga diwajibkan untuk meyelenggarakan dan memelihara :67 1. Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang berisaikan keterangan mengenai kepemilikan saham dalam perseroan oleh para pemegang saham; 2. Daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham oleh direksi dan komisaris perseroan, beserta keluarganya, atas setiap saham yang dimilinya oleh mereka dalam perseroan maupun pada perseroan-perseroan terbatas lainnya; 3. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Direksi Perseroan. Seperti diuraikan di atas, Daftar pemegang saham memuat segala macam informasi yang ada mengenai kepemilikan saham dalam perseroan, pengalihan hak maupun penjaminan yang mungkin diberikan atas saham-saham tersebut. Daftar tersebut harus dipelihara oleh Direksi dan menjadi dasar untuk setiap pemanggilan terhadap pemegang saham perseroan untuk setiap Rapat Umum Pemegang Saham perseroan, maupun dalam rangka pengalihan dan penjaminan dalam kaitannya dengan status kepemilikan, penguasaan dan hak-hak yang melekat pada diri pemegang saham tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak untuk hadir dan bersuara dalam rapat, hak untuk menerima deviden dan hak-hak lainnya

67

Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, Op. Cit, hal. 105-106


yang

diberikan

oleh

Undang-undang

kepada

pemegang

saham,

dengan

memperhatikan kepentingan pihak ketiga. 68 Pasal 50 ayat (1) UUPT mengatur Daftar Khusus pengadaan dan penyimpanan Daftar Pemegang Saham. Direksi perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya : 69 a. Nama dan alamat pemegang saham ; b. Jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham ; c. Jumlah yang disetor atas setiap saham ; d. Nama dan alamat dari orang perorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tabggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaiman dimaksud dalam pasal 34 ayat (2). Itulah pokok-pokok paling minimal yang harus termuat dalam Daftar Pemegang Saham, lebih dari itu tidak dilarang. Selain kewajiban mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (1), Pasal 50 ayat (2) Direksi perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus. Penjelasan ini mengatakan, yang dimaksud dengan daftar khusus adalah salah satu sumber informasi mengenai besarnya kepemilikan dan kepentingan anggota direksi dan dewan komisaris pada perseroan yang

bersangkutan atau perseroan lainnya,sehingga pertentangan

kemungkinan tidak mungkin timbul, dapat ditekan sekecil mungkin. 70

68

Ibid Lihat Pasal 59 UUPT 70 M.Yahya Harahap, Op. Cit, hal. 261 69


Daftar khusus memuat keterangan mengenai : 71 1. Saham anggota direksi dan dewan komisaris beserta keluarganya dalam perseroan dan/atau pada perseroan lainnya. Yang dimaksud dengan keluarganya menurut penjelasan pasal ini, adalah istri atau suami dan anak-anaknya; 2. serta tanggal saham itu diperoleh. Untuk lebih meningkatkan kualitas bagi organ-organ perseroan dalam melaksanakan fungsinya secara baik, Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan untuk menyelenggarakan suatu daftar khusus pemegang saham yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham dari anggota Direksi dan atau Komisaris perseroan beserta keluarganya pada perseroan, dengan tujuan untuk memperkecil pertentangan kepentingan yang mungkin terbit dalam rangka kepemilikan saham tersebut. Ketentuan ini ditindak lanjuti dengan mewajibkan kepada para anggota Direksi dan atau Komisaris perseroan untuk melaporkan kepemilikan saham mereka beserta keluarga mereka dalam perseroan terbatas tersebut.72 Kewajiban Direksi yang lain sehubungan dengan pengadaan dan penyediaan daftar pemegang saham dan daftar khusus yaitu menyediakan daftar pemegang saham dan daftar khusus di tempat kedudukan perseroan, dan para pemegang saham dapat memeliharanya.

71 72

Ibid Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, Op. Cit, hal. 107


Dalam ketentuan ini, yang dapat melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus, hanya terbatas pemegang saham saja, tidak meliputi semua pihak. Oleh karena itu, di luar pemegang saham tidak dapat melaksanakan kehendak untuk melihatnya. Pembatasan ini dianggap wajar, karena yang bukan pemegang saham tidak ada kepentingan untuk mengetahui perubahan susunan pemegang saham perseroan yang bersangkutan. 73 Dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham, dan daftar pemegang saham dan daftar khusus disediakan di tempat kedudukan perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham.

73

M.Yahya Harahap, Op. Cit, hal. 262


BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR PT DALAM UU NO. 40 TAHUN yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan sebagaimana ditentukan dalam

Recommend Documents