BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DAN PENCEMARAN NAMA BAIK, MELALUI INTERNET
1.1
Pengertian Tindak Pidana Wirjono Projodikoro menterjemahkan istilah strabaarfeit sama dengan tindak pidana
yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.1 Didalam suatu tindak pidana pasti terdapat suatu delict yang dimana menurut Prof simons pengertian dari delict itu sendiri adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang dan oleh undang – undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.2 Beberapa sarjana Indonesia menyatakan ketidak setujuannya dengan peristilahan tindak pidana, yang dimana istilah – istilah lain yang digunakan yaitu: -
Peristiwa pidana Perbuatan pidana Pelanggaran pidana Perbuatan yang dapat dihukum Perbuatan yang boleh dihukum3
Sedangkan menurut Moeljatno pengertian dari tindak pidana adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.4 Maka berdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para sarjana dapat kita ketahui beberapa unsur-unsur yang terkandung di dalam tindak pidana, yaitu: 1
. Wirjono Projodikoro, 1981, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, PT.Eresco, Jakarta, hal.12. . Leden Marpaung, 1991, Unsur-unsur Perbuaian yang Dapat Dihukum (delik). Ed. 1 Cet 1. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 4. 3 . M Sudrajat Bassar, 1984, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Remadja Karya, Bandung, hal.1. 2
4
. Moeljatno, 1984, Asas-asas Hukum Pidana Cet. 2. Bina Aksara, Jakarta, hal. 2.
17
18
-
Perbuatan manusia Diancam dengan pidana Melawan hukum Dilakukan dengan kesalahan (schuld) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.5
Vos berpendapat bahwa Tindak Pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Sedangkan Van Hamell berpendapat bahwa Tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.6 Dari beberapa penjelasan diatas dapat kita simpulakan bahwa pengertian dari tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dilakukan oleh orang yang bersalah, orang mana yang harus dapat dipertanggungjawabkan.7 1.2
Pertanggung Jawaban Pidana
1.2.1 Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana Pada Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru tahun 1991-1992 dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.8 Sedangkan pada Pasal 36 RUU KUHP tahun 2012 pengertian dari Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Pada Pasal 27 konsep KUHP tahun 1982/1983 5
. Sudarto, 1975, Hukum Pidana Jilid 1A, Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponogoro, Hal. 32. 6 Moeljatno, op.cit., hal 54. 7 . Kansil. C.S.T, 1994, Latihan Ujian Pengantar Hukum Indonesia Cet 2, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 286. 8.
Hamzah Hatrik, 1996, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Jakarta:Raja Grafindo, hal 11.
19
mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.9 Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban
pidana
ialah
diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Selain itu terdapat penerapan tentang strict liability dan vicarious liability. Dimana didalam prinsip pertanggung jawaban biasanya dikenal dengan strict liability atau absolute liability. ungkapan atau frase absolute liability pertama kalinya digunakan oleh John Salmond dalam bukunya yang berjudul The Law of Tort pada tahun 1907, sedangkan ungkapan strict liability dikemukakan untuk pertama kalinya oleh W.H. Winfield pada tahun 1926 dalam sebuah artikel yang berjudul The Myth of Absolute Liability.10 Menurut doktrin “strict liability” (pertanggungan yang ketat), seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (means rea). Secara singkat, strict liability diartikan sebagai “liability without fault” (pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan).11 Mens rea merupakan suatu kata yang diambil orang dari suatu maksim yang berbunyi: Actus non est reus nisi mens sif rea, yang artinya adalah suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali pikirannya adalah salah. 12 Menurut Common Law, strict liability berlaku terhadap tiga macam delik yaitu :
9.
Djoko Prakoso, 1987, Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Yogyakarta: Liberty, Hal 75. E Saefullah Wiradipraja, 1989, Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Umum Internasional, Disertasi, jogjakarta: liberty, hal 39. 11 Barda Nawawi Arief, 1984, Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I, Semarang: FH-UNDIP, hal 68. 12 Roeslan Saleh, 1982, Pikiran – pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 23. 10
20
- Public nuisance (gangguan terhadap ketertiban umum, menghalangi jalan raya, mengeluarkan bau tidak enak) - Criminal libel (fitnah, pencemaran nama) - Contem of court (pelanggaran tata tertib pengadilan) Sedangkan vicarious liability adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another).13 Dalam pengertian vicarious liability ini walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai suatu kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tepat dapat dipertanggung jawabkan.14 Vicarious liability ini hanya berlaku terhadap jenis tindak pidana tertentu menurut hukum pidana inggris, vicarious liability ini berlaku terhadap : - Delik – delik yang mensyaratkan kualitas - Delik – delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan. Strict liability dan vicarious liability memiliki perbedaan dan persamaan yang sangat jelas. Persamaannya adalah baik strict liability crimes maupun vicarious liability tidak mensyaratkan adanya mens rea atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Sedangkan perbedaannya adalah strict liability crimes pertanggungjawaban pidana bersifat langsung dikenakan kepada pelakunya. Dan vicarious liability pertanggungjawaban pidana bersifat tidak langsung.15 2.2.2 Unsur – Unsur Pertanggung Jawaban Pidana
13 Romli Atmasasmita, 1989, Asas – Asas Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, hal 93. 14 Barda Nawawi Arief, 1982, Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus Dalam Masyarakat Modern, Bandung: Banacipta, (Selanjutnya di sebut dengan Barda Nawawi Arief II) hal 111. 15
Romli Atmasasmita, op.cit., hal 93-94.
21
1. Kemampuan bertanggung jawab Menurut Moeljatno bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada: -
Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk
sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal) -
Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik
dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak) 2. Kesengajaan (dolus) & Kealpaan (culpa) Kesengajaan (dolus) Ada dua teori: -
Didalam teori kehendak sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.
-
Didalam teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Dalam ilmu hukum pidana dibedakan tiga macam sengaja, yaitu :
-
Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk), Dalam VOS, definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya.
22
-
Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa, agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus ada suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran.
-
Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama. Kealpaan (culpa) Yang dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.
3. Alasan Penghapusan Pidana Terdapat 2 (dua) alasan : -
Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri
orang itu, -
Alasan tidak dapat diprtanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar
orang itu. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan2 (dua) jenis alasan penghapus pidana yaitu:
-
Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan
23
-
Alasan pemaaf bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sisni ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.16
1.2
Pencemaran Nama Baik
1.2.1
Pengertian Pencemaran Nama Baik Secara umum pencemaran nama baik adalah tindakan mencermarkan nama baik
seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melaui lisan ataupun tulisan. Pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan yang dimana menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Menurut Oemar Seno Adji pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (aanranding of geode naam).17 Pencemaran nama baik terlihat dari 2 macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tertulis. Dalam bukunya, Oemar Seno Adji menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi sebagai berikut. a. Penghinaan materiil Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum. 16 17
http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/ Oemar Seno Adji, 1990, Perkembangan Delik Pers di Indonesia, Jakarta: Erlangga, hal. 36.
24
b. Penghinaan formil Dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup. Inti dari pencemaran nama baik adalah menyerang (aanranden) nama baik (goeden naam) dan kehormatan (eer) orang lain dengan menuduhkan perbuatan tertentu (een feit). Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dangan kata penghinaan. Dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Sasaran dalam pencemaran nama baik pun dapat digolongkan menjadi : - Terhadap pribadi perorangan - Terhadap kelompok atau golongan - Terhadap suatu agama - Terhadap orang yang sudah meninggal - Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya 1.2.2 Unsur – Unsur Pencemaran Nama Baik Untuk memahami Tindak Pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan pasal yang diatur oleh undang-undang dapat kita lihat dalam Pasal 310 KUHP yang berbunyi: (1) Barang siapa yang sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama – lamanya Sembilan bulan atau denda Rp. 4.500,(2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan maka orang tersebut akan di hukum kurungan penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-
25
(3) Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri. Pencemaran nama baik jika di perhatikan terdapat unsur – unsur di dalamnya yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. a. Unsur Objektif -
Perbuatannya (menyerang) Perbuatan menyerang (aanranden) adalah perbuatan dengan menyampaikan ucapan
atau dengan tulisan yang isinya menuduhkan melakukan perbuatan tertentu yang ditujukan pada nama baik dan kehormatan seseorang yang dapat menimbulkan akibat rasa harga diri atau martabat orang yang di tuduh dicemarkan atau direndahkan atau dipermalukan. -
Objeknya Kehormatan Orang dan Nama Baik. Kehormatan adalah rasa harga diri atau harkat –
martabat yang dimiliki oleh orang yang disandarkan pada tata nilai (adat) kesopanan dalam pergaulan hidup masyarakat. rasa kemartabatan seseorang yang diserang oleh perbuatan menyerang dalam segala jenis penghinaan berdasarkan pada nilai kesopanan yang berlaku dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Nama baik adalah rasa harga diri atau harkat – martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik oleh masyarakat terhadap keadaan dan sifat pribadi seseorang dalam pergaulan hidup di masyarakat.18 -
Caranya dengan menuduhkan pertbuatan tertentu
. Admani Chazawi, 2010, Tindak Pidana Pornografi – Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak dan Moral Kesusilaan, Penerbit PPM – ITS Press, Surabaya, (Selanjutnya di sebut dengan Admani Chazawi II) Hal 91. 18
26
Terjemahan yang tepat dari unsure atau frasa “door telastlegging van een bepald feid” adalah menuduhkan melakukan suatu perbuatan tertentu. Meskipun ada pakar menterjemahkan dengan menuduhkan suatu hal namun yang dimaksud adalah suatu perbuatan tertentu.19 a. Unsur Subjektif -
Kesalahan Sengaja dan Maksud Terangnya Supaya Diketahui Oleh Umum.Terdapat dua unsur
kesalahan (subjektif) dalam pencemaran yaitu Sengaja (opzattelijk) dan maksud (doel). Sengaja ditujukan terhadap semua unsur pencemaran yang dimana termasuk juga pada unsur maksud yang meliputi kesengajaan. Sedangkan maksud terang disini adalah terdapatnya unsur kesengajaan yang dimana dengan sengaja menyerang nama baik atau kehormatan seseorang dengan menuduhkan perbuatan tertentu dimana si pelaku pencemaran ini mengetahui bahwa perbuatannya tersebut beserta tuduhan – tuduhan yang di keluarkan akan di ketahui oleh masyarakat. karena mendapat tuduhan – tuduhan tersebut dan sudah di ketahui oleh masyarakat umum akan membuat seseorang yang menerima tuduhan atau pencemaran nama baik akan merasa malu dan terhina. 1.2.3 Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Pencemaran nama baik melalui internet merupakan suatu tindak kejahatan yang akan merugikan nama baik seseorang. Dimana seseorang yang mendapatkan suatu tindak kejahatan akan merasa terhina. Dalam pencemaran nama baik, terdapat 3 hal penting didalamnya, yaitu : - Delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. 19
. Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011,Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, (Selanjutnya di sebut dengan Admani Chazawi III) Hal 88.
27
Oleh karenanya, delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran. - Pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku. - Orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.20 Unsur-unsur ini juga terkandung didalam Pasal 310 KUHP yang dimana unsur tersebut antara lain: a. Unsur Barang Siapa Barang siapa dapat dijadikan suatu unsur dikarenakan bahwa ketentuan pada pasal ini berlaku umum termasuk berlaku pada si pelaku yang di sangka atau didakwa melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan dengan cara menista (smaad), barang siapa disini memperlihatkan sipelaku adalah manusia yang bisa satu atau lebih. Sehingga diperlakukan identitas dan pelaku tersebut. Kekaburan identitas dari pelaku dapat membatalkan surat dakwaan. Itulah yang menyebabkan barang siapa dianggap sebagai unsur.21 b. Unsur Sengaja Pengertian sengaja dalam kitab undang-undang Hukum pidana tahun 1809 yang dikutip oleh Leden Marpaung di dalam bukunya yang berjudul unsure-unsur perbuatan yang dapat di
20
http://krisna7pontianak.blogspot.com/2013/04/penghinaan-dan-pencemaran-nama-baik-di.html . Lenden Marpaung, op.cit, hal. 5.
21
28
hukum (delict) yang dimaksud dengan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.22 c. Unsur Merusak kehormatan atau nama baik seseorang Penghinaan merupakan penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang. Didalam unsur merusak kehormatan atau nama baik seseorang ditekankan adanya rasa malu karena kehormatan yang telah diserang, yang dimana kehormatan yang dimaksudkan disini adalah tentang nama baik dan obyek yang di serang disini adalah seseorang. d. Unsur dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan Menuduh melakukan suatu perbuatan memiliki arti yaitu seseorang yang di tuduh telah melakukan suatu perbuatan tertentu dimana perbuatan tersebut tidak perlu suatu tindak pidana seperti menggelapkan uang, membunuh, mencuri, atau hal lainnya. Ditekankan disini unsur mengerjakan atau melakukan suatu perbuatan mempunyai arti mengerjakan. Contohnya menuduh.
22
. Wirjono Projodikoro, op.cit, hal. 11.
